tuntutan ipu dianggap be -...
TRANSCRIPT
Sttb 8;tgi,tn
iit *ui;ur"
tluhunt t'/;tn
fl:i'ul ! lri
:tvinsi Ealitl'i1,,.,
' ;,,.ti:i,,,.l:liilirl litr
", ti,1,:;,?'
Hurn;ts Lilrli' li'I Pt:rtv,tI'rt).tt, t".
'LrrpoDdr, t.,t'.atr(/+). ennya dalam perkara ini tidak pemohon(korb*til;gi;;:Dalam surat pembelaann_ merigambil .rirrg .,"gu.u utuu ican Narayana, secara ekonomi
I
Tuntutan IpU Dianggap BeTefkait PUngli ya di tradapan majelis hakim merpengurusan'sertinkat ;*ru:,Xi*"tffiru #trffifr f:Sffld.{#DENpAsAR-penasihatrrukumf:J#jXr?:;liy,i*'"ffiTnlm j'lit#UH.:_t;
terdakwa kasus pungutan liar lar venak t custi_Ngurah oka ,"Jg"r tidak patut, tidak adil(pungri) pengurusan sertifikat i\,Iustawaa,4s, ou" r"iia' s,rlui uiuf;ilu e.aumu harus dihukumdiKantorDesaTtrlikuocillvar sivut cianva. ia;;,i Nil;il fi!figu.,pia-adendaj,resasnva.menirai tuntutan empat tahun Raka,s0, metatui pengacaranya r"iit lanjut, ttarivanapenjaradandendamasing-mas- I Gede Narayana menyatakin menambahkan, jumlah pen_ingsebesarRp200iutabigkti- runrutantimipurangatt"Je# ;;;;"" pidana denda otehennya berlebihan. Sebaeaimam han.,,Tuntutan tiaat"tefi;;; f;_,iou--agrl Kejaksaan Tinggiterungkapdalamsidang'lanlutan terlalu memberatkan uugi pu* ireiltilnariitutidaksebandi'ngdenganagenda pledoi(pem_ terdakwa,,,tegasNaayana."' )".iS"1i"_l"huangyangakanbelaan) di pengadilan Tipikoa pihaknya'mengatakan, kli- Jil&,*un ke terdakwa orehDenpasar, lumat(7/4), ennya daiam oerkara ini rirt,r. h6'-^L^-. rr,_ ,
kliennya tidak mempunyaikemampuan untuk membayaruang pidana denda sebesarhp200 juta. "Terdakwa mohonagar majelis hakim mengesa_mpingkan dan menolak tuntut-an IPU tentang pidana denda
Igp.u{u terdakwa,,' ujarnya.Di sisi lain, para terdakwa diica-takan Narayana, dalam kasusini mengaku tidak hati_ hatidan merupakan keteledor_an dalam menjalankan tugasselaku perangkat desa. Ataspet'nbelaan dari para terdakwa,tim IPU akan menanggapi padasroang pekan depan. (pra/dot)
sttb EitEi;tn tlrtkttrn t/;trt Hurttas upt( li'r' rtt:t'tvttltrl.,iti I
1til.\lt(\.,rirf r s..$i +411. fii*rr ilil
v iltsi E;t lt
'iji,,'
Sarat KepentinganKasus tIP Bangli
lTiga Pekan, KejariBelum Laporan
DENPASAR -Surat laporanMantan Bupati Bangli I NengahArnawa terkait kasus dugaankorupsi upah pungut (UP) seklorPertambangan Kabupaten Bangliyang sudah dikirim tiga pekanIalu tak kunjung ditindaklanjuti.Ini memantik dugaan kasus inisarat kepentingan politik.
Padahal surat laporan dari Ar-nawa, yang intinya agar BupatiBangli aktif Made Gianyar jugadiproses hukum sesuai denganperaturan dan ketentuan ber-laku, karena ikut menikmatidana UP dari sejak menjabatwakil bupati dan bupati itu kinibelum juga mendapat jawaban
den. "Dulu pak bupati (MadeGianyar) kan juga bersurat kepresiden. Sekali lagi, kami hor-mati proses hukum, demikianjuga apapun nanti hasilnya sayaakan hormati,"tambah Arnawa.
Sayangnya, atas kasus ini,Bupati Bangli I Made Gianyaryang beberapa kali dikonfumasitidak merespon. Pun dengan pi-hak Kejari Bangli. Kepala SeksiPidana Khusus (Kasipidsus)Kejari Bangli Elan Djaelaniyang dikonfirmasi juga sama.Meski ponsel dalam keadaanaktof, namun Elan tidak men-
dari pihak Kejaksaan Negeri(Kejari) Bangli.
Meski begitu, I Nengah Arna-wa tetap beharap agar dalamkasus yang juga menetapkandirinya sebagai tersangka inibisa tetap diproses dan berjalanobyektif. "Mudah-mudahantidak terjadi (politisasi) yangdemikian. Sampai sekarangtiyang durung ( saya belum)menerima surat jawaban. Biar-lah semua berjalan objektif dansebagai pelapor saya menunggusaja putusan dan jawabanny-ai 'terang Arnawa yang dikonfir-masi via telepon, Minggu (9/4).
Lebih lanjut, dengan belumadanya jawaban atas surat lapo-ran yang ia kirim ke Kejari Banglidan ditembuskan ke Presiden RI
loko Wdodo (f okowi), Kejaksaar
gangkat telepon.Sebagaimana diketahui se-
belumnya, pasca ditetapkantersangka, Mantan BupatiBangli I Nengah Arnawa mel-aporkan Bupati Bangli aktif IMade Gianyar ke KejaksaanNegeri (Kejari) Bangli. Melaluisurat tertanggal l5 Maret 20 l5yang dia buat dan ditandatan-gani langsung, Arnawa kem-bali meminta kepada pihakpenegak hukum memprosesMade Gianyar sesuai denganperaturan dan ketentuan ber-laku. (pra/rid)
Agung RI, serta pimpirtan di daer-ah, itu, Amawa tak mau berhand-ai-handai. "Tiyang (saya) berfikirpositif saja. Mungkin karenaprosesnya yang memang pan-jang. Mungkin juga karena di Balimasih terbentur hari raya dandi pusat sedang mengkaji agarhasil dari proses hukum ini bisabenar-benar obyekit,"papamya,
Apalagi, imbuh bupati yangjago dengan kungfu ini menam-bahkan, dari informasi yangia terima, Bupati Bangli aktif IMade Gianyar juga sebelumnuamelayangkan surat ke presi-
M\A
St., b fi:L g i.t n
$?, +t-i;,rt
P t: t't'v ;t /,t t i.'i t't f',:tvinsi Elli. ,,{1i1,',,,,,i'.' ,l{i lil''
I 1.;ir:i7'
flttkttrn t/;trt Hurnas tiltl( tit
HJ;:r illi
KlungknrgkeBK
nya tersebut tidak n
---.---=
n
SEMAJ{APURA - Merasa rer-aniaya dengan menggunakanstatus tersangkanya atas ka_sus dugaan korupsi dana hi-bah pembangunan MerajanSri Arya Kresna Kepakisan.Anggota DPRD Klungkung, IWayan Kicen Adnyana akhirn-ya rnengadukan Ketua DpRDKlungkung, I Wayan Baru keBadan Kehormatan (BK) DpRnKlungkung atas adanya dugaanpelanggaran peraturan tata ter-tib dan kode etik DpRD Kabu-paten ICungkung, fumat (7/4).
Adapun perilaku Wayan Baruyang diadukan Kicen ke BK,yaitu berkaitan dengan dice-kalnya bebBrapa hak-hak Ki-
cen. Seperti tidak ditandatan_ganinya Surat perjalanan Di-nas Kicen ke luar daerah yangtelah dibua&an oleh Sekwan.Kemudian penundaan hi-bah bantuan sosial (Bansos)yang difasilitasi oleh Kicen."labatan saya masih melekat.Sebelum ada inkracht, savamasih berhak atas hak dinkewajiban saya sebagai ang-gota DPRD l(ungkungi, terangKicen saat ditemui setelahmenjalani pemeriksaan diPolres klungku ng, lumat (7 / 4).
Dengan adanya pengaduantersebut, dia berharap BKmenindak lanjuti hal terse-but. Namun jika pengaduan-
sulkan pergantian antar waku(feW;. Padahal status Kicen(rew;. status Kicen
baru tersangka. "Menyikapimasalah PAW, saya kemudianhubungi Pusat (Dpp partaiGerindra). Katanya pusat, DpCyang meminta agar pusat segera
mengambil langkah pAW. Akh-irnya Pusat meminta buktiyang lengkap jika Ketua DpCmeminta langkah tersebut,',ungkapnya. (ayu/gup)