uas asp ronal semuel blegur nim 156020304111010

8/16/2019 Uas ASP Ronal Semuel Blegur Nim 156020304111010

1/20

AKUNTANSI KESEHATAN : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DANAKAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN

TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

Oleh : Ronal Semuel Blegur

Abstrak

Paper ini bertujuan menyajikan sistem dan prosedur pengelolaan dana kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik

Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola Badan Layanan mum Daerah!

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library resear"h)! #asil penelitian

menunjukan bah$a Peren"anaan dilakukan oleh Kepala FKTP dan disampaikan kepada

Kepala %KPD Dinas Kesehatan untuk dikemas dalam &K' %KPD dan melalui pembahasan

ditingkat pemerintah daerah akan menjadi DP' %KPD! Pelaksanaan dan penatausahaan

meliputi penyelenggaraan ungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada FKTP*

pen"atatan dan penyampailan laporan realisasi pendapatan dan belanja!

Pertanggungja$aban dana kapitasi JKN berupa penyusunan laporan realisasi oleh Kepala

%KPD Dinas Kesehatan dan selanjutnya dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan

pemerintah daerah serta ungsi penga$asan dilakukan se"ara berjenjang melibatkan FKTP*

Dinas Kesehatan dan aparat penga$as internal pemerintah (+nspektorat Daerah) untuk

memastikan e ekti itas* e isiensi dan akuntabilitas pengelolaan dana kapitasi JKN!

Kata kunci; Dana kapitasi JKN pada FKTP, Kepala SKPD Dinas Kese atan, !enda ara

dana kapitasi JKN"

PENDAHU#UAN

Menjadi bagian dari warga negara Indonesia, berarti mempunyai hak yang sama

dalam mengakses sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan

yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan

sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD 194 !asal "4 ayat #$%, yaitu

bahwa negara mengembangkan &istem 'aminan &osial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masuknya &istem 'aminan &osial dalam perubahan UUD 194 , kemudian terbitnya Undang(

Undang )omor 4* +ahun $**4 tentang &istem 'aminan &osial )asional #&'&)% menjadi

suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, memiliki

1


2/20

komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Melalui &istem 'aminan &osial )asional #&'&)% sebagai salah satu bentuk perlindungan

sosial, pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi

kebutuhan dasar hidup yang layak.

Undang(Undang )omor 4* +ahun $**4 ini mengamanatkan bahwa program jaminan

sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk program 'aminan Kesehatan melalui suatu

badan penyelenggara jaminan sosial. adan penyelenggara jaminan sosial telah diatur dengan

Undang(Undang )omor $4 +ahun $*11 +entang adan !enyelenggara 'aminan &osial

# !'&% yang terdiri dari !'& Kesehatan dan !'& Ketenagakerjaan. Untuk program

'aminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh !'& Kesehatan, implementasinya telah

dimulai sejak awal tahun $*14. !rogram tersebut selanjutnya disebut sebagai program

'aminan Kesehatan )asional #'K)%. -nimo masyarakat untuk menggunakan 'K)

menunjukan kemajuan yang tinggi, ini terlihat dari data yang disampaikan oleh Direktur

Kepesertaan dan !emasaran !'& Kesehatan, &ri ndang +idarwati /ahyuningsih, bahwa

sampai dengan tanggal 1* Desember $*14 total peserta !'& telah men0apai 1"1,9 juta

peserta.

Meningkatnya peserta ini berdampak kepada aspek pendanaan yang harus disediakan

oleh pemerintah. )amun demikian pendanaan tersebut sebenarnya sudah diamanatkan oleh

Undang(undang )omor 4* +ahun $**4 tentang &istem 'aminan &osial )asional dan Undang(

undang )omor $4 +ahun $*11 tentang adan !enyelenggaran 'aminan &osial bahwa dalam

rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan 'aminan Kesehatan

)asional, diperlukan dukungan dana untuk operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan

oleh asilitas kesehatan. Dana inilah yang disebut dengan dana kapitasi. Implementasi dana

kapitasi 'K) ini bila dilihat 0ukup luas mulai dari peren0anaan, pelaksanaan, hingga

pertanggungjawaban dan pengawasan. !engelolaan Dana Kapitasi 'K) dituntut harus

transparan dan akuntabel, ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk men0iptakan good

go,ernan"e dalam segala bidang, tidak hanya itu, bila dilihat dalam -! )! $*14,

pengalokasian dana jaminan kesehatan2'K), sebesar 3p.""+riliun atau ", 5 ini menunjukan

angka yang 0ukup besar, apabila pengelolaan keuangannya buruk justru berakibat pada

timbulnya praktek Korupsi, Kolusi dan )epotisme #KK)%. erdasarkan kajian sistem pada

mekanisme pembiayaan dalam sistem jaminan kesehatan nasional terhadap 6asilitas

Kesehatan +ingkat !ertama #6K+!% atau yang dikenal dengan dana kapitasi yang dilakukan

2


3/20

oleh Komisi !embrantasan Korupsi #K!K% menyebutkan bahwa masih terdapat kelemahan(

kelemahan yang dibagi dalam 4 #empat% aspek yaitu dalam hal regulasi, pembiayaan, tata

laksana dan sumber daya serta pengawasan. 'ika dilihat hasil kajian K!K diatas masih

seputar pengelolaan keuangan, karena itu dibutuhkan adanya pemahaman yang maksimal atas

pengelolaan dana kapitasi 'K) khususnya di 6K+! milik !emerintah daerah. -ntisipasi

terhadap kendala, !emerintah sendiri sudah menerbitkan !! "$ +ahun $*14 dan &urat daran

Menteri Dalam )egeri nomor 9**2$$7*2&' tentang pengelolaan dana kapitasi 'K) pada

6K+!. erdasarkan latar belakang, maka paper ini sekelumit akan memperkenalkan dan

menjelaskan tentang bagaimana sistem dan prosedur pengelolaan dana kapitasi 'K) pada

6K+! milik pemerintah daerah yang berpedoman pada !! "$ +ahun $*14 dan & Mendagri

nomor 9**2$$7*2&'.

Tu$uan+ujuan yang hendak di0apai dari tulisan ini adalah 8

1. Memulai melakukan penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan dana kapitasi 'K)

pada 6K+! milik pemerintah daerah.$. &ebagai salah satu tulisan untuk mensosilisasikan atau melakukan pendekatan kepada

para pengambil kebijakan didaerah akan pentingnya segera merealisaikan amanat !! "$

+ahun $*14 dan & Mendagri nomor 9**2$$7*2&'.

#andasan te%ri

Siste& dan Pr%sedur

Menurut Mulyadi dalam bukunya, &istem -kuntansi, $**1, ! "em adalah suatu jaringan

prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok

organisasi. &edangkan #ro e$ur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penangananse0ara seragam transaksi organisasi yang terjadi berulang(ulang.

Dana Kapitasi JKN -Kapitasi. berasal dari kata kapital yang berarti kepala. &istem kapitasi dapat diartikan

sebagai 0ara perhitungan berdasarkan jumlah kepala yang terikat dalam kelompok tertentu.

'ika merujuk pada 'K), kepala berarti orang atau peserta atau anggota program !'&

Kesehatan. Distribusi dana !'& se0ara kapitasi merupakan suatu metode pembayaran untuk

3


4/20


5/20

&ebelum melihat lebih jauh sistem dan prosedur pengelolaan dana kapitasi 'K),

perlu adanya penetapan pejabat yang diberikan tugas dan kewenangan tertentu dalam

pengelolaan dana kapitasi 'K) di 6K+! milik pemerintah daerah. -dapun sejumlah pejabat

yang memiliki tugas dan kewenangan tersebut yakni 8a+ Bu#a"!, &elaku Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

daerah menurut undang(undang keuangan negara memiliki kewenangan 81. Menetapakan kebijakan tentang pelaksanaan -! D<$. Menetapkan pengguna anggaran2 kuasa pengguna anggaran<". Menetapkan endaharan Dana Kapitasi 'K) pada 6K+! milik pemerintah daerah<

dan-+ Kewenangan lainnya dibidang keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan

perundang(undangan yang berlaku. '+ Se%re"ar! Daerah, &elaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah memiliki tugas8

1. Koordinasi dibidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan -! D<$. Koordinasi dibidang penyusunan ran0angan -! D dan ran0angan perubahan

-! D<". Koordinasi dibidang penyusunan ranperda -! D, perubahan -! D dan

pertanggungjawaban pelaksanaan -! D<4. Koordinasi dibidang tugas(tugas peren0ana daerah, !!KD, dan pejabat

pengawasan keuangan daerah<. Koordinasi dibidang penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan -! D


6/20

4. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan -! D< dan. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh upati.

$+ PPKD ela%u BUD, memiliki tugas 8/+ Menyusun kebijakan dan pedomana pelaksanaan -! D<0+ Mengesahkan D!-(&K!D2D!!-(&K!D<1+ Melakukan pengendalian pelaksanaan -! D<-+ Menerbitkan &urat !engesahan !ertanggungjawaban elanja #&!$ % dengan

terlebih dahulu melakukan :eri ikasi sesuai ketentuan peraturan perundang(

undangan yang berlaku dibidang pengelolaan keuangan daerah<. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah< dan. Menyajikan in ormasi keuangan daerah.

e+ Pengguna Anggaran D!na Ke eha"an, memiliki tugas81. Menyusun 3K-(&K!D<

$. Menyusun D!-, D!!-(&K!D


7/20

". Membukukan pendapatan dan belanja 6K+! sesuai &!$ menga0u pada ketentuan

peraturan perundang(undangan yang berlaku dibidang pengelolaan keuangan

daerah<4. Melaksanakan akuntansi &K!D<

. Menyiapkan laporan keuangan &K!D< dan

. Melaksanakan tugas lainnya dibidang keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan

perundang(undangan yang berlaku.h+ Ben$ahara $ana %a#!"a ! JKN #a$a FKTP < memiliki tugas menerima, menyimpan,

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi 'K)

sesuai peraturan perundang(undangan yang berlaku./+ Peren)anaan $an #enganggaran

!eren0anaan dan penganggaran merupakan dua hal yang sangat dibutuhkan oleh

organisasi. Menurut -lder #1999% dalam 3ustiadi #$**7 p.""9% menyatakan bahwa

peren0anaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin di0apai di masa yang akan

datang serta menetapkan tahapan(tahapan yang dibutuhkan untuk men0apainya.

sedangkan penganggaran itu sendiri merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait

dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan

dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.Dalam hal peren0anaan dan penganggaran, Kepala 6K+! menyusun ren0ana

pendapatan dan belanja dana kapitasi 'K) untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala

&K!D Dinas Kesehatan. 3en0ana pendapatan dan belanja dana kapitasi 'K) diatas,menga0u pada jumlah peserta yang terda tar di 6K+! dan besaran kapitasi 'K), sesuai

dengan peraturan perundang(undangan yang berlaku. erdasarkan ren0ana pendapatan

dan belanja dana kapitasi 'K) dari Kepala 6K+! tersebut, Kepala &K!D Dinas

Kesehatan menyusun 3en0ana Kerja -nggaran &K!D #3K-(&K!D% Dinas Kesehatan

yang memuat ren0ana pendapatan dana kapitasi 'K) dan ren0ana belanja dana kapitasi

'K).a+ )encana pendapatan < ren0ana pendapatan dana kapitasi 'K) dianggarkan dalam

kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain(lain pendapatan asli daerah, obyek dana

kapitasi 'K) pada 6K+!, rin0ian obyek dana kapitasi 'K) pada masing(masing

6K+! sesuai kode rekening berkenaan. 3en0ana anggaran pendapatan dana kapitasi

'K) pada 6K+! bila dimasukan dalam 3K-(&K!D Dinas Kesehatan, nampak

seperti pada gambar dibawah ini 8

7


8/20

*a&bar +" )KA-SKPD .Pendapatan/ Dana Kapitasi JKN

'+ )encana belan$a; ren0ana belanja dana kapitasi 'K) dianggarkan dalam kelompok elanja >angsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rin0ian obyek belanja

sesuai kode rekening berkenaan, yang peman aatannya menurut pasal ", !eraturan

Menteri Kesehatan )omor 19 +ahun $*14 tentang !enggunaan Dana Kapitasi

'aminan Kesehatan )asional adalah untuk 8

1. !embayaran jasa pelayanan kesehatan< ditetapkan sekurang(kurangnya *5 dari

penerimaan dana kapitasi< dan

$. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan< alokasi untuk pembayaran

dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari

besar dana kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa

pelayanan kesehatan. 3en0ana anggaran belanja dana kapitasi 'K) pada 6K+!

bila dimasukan dalam 3K-(&K!D Dinas Kesehatan, nampak seperti pada

gambar dibawah ini 8

8


9/20

*a&bar +"0 )KA-SKPD. !elan$a /Dana Kapitasi JKN

selanjutnya 3K-(&K!D Dinas Kesehatan dan 3K-(&K!D lainnya dalam

!emerintah Daerah, digunakan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang

-! D dan peraturan Kepala Daerah tentang !enjabaran -! D sesuai ketentuan

peraturan perundang(undangan yang berlaku.0+ Pela% anaan $an #ena"au ahan

!engertian !elaksanaan menurut #/estra dkk,1979%merupakan Usaha(usaha yang

dilaksanakan untuk melaksanakan semua ren0ana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan

ditetapkan dengan melengkapi segala ma0am kebutuhan alat yang diperlukan, siapa yang

melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan mulai waktu dan berakhirnya serta

bagaimana 0ara yang harus dilaksanakan. &edangkan !enatausahaan merupakan rangkaian

kegiatan yang dilakukan se0ara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip(

prinsip, standar(standar tertentu serta prosedur(prosedur tertentu sehingga dapat

memberikan in ormasi aktual di bidang keuangan.Dalam hal pelaksanaan dan penatausahaan dana kapitasi 'K) pada 6K+!,

berdasarkan !eraturan Kepala Daerah tentang -! D dan !eraturan upati2/alikotatentang !enjabaran -! D yang merupakan hasil pembahasan bersama dengan D!3D,

9


10/20

selanjutnya Kepala &K!D Dinas Kesehatan menyusun Dokumen !elaksana -nggaran

#D!-(&K!D% sesuai dengan 3K-(&K!D.-nggaran pendapatan dana kapitasi 'K) pada 6K+! dalam D!-(&K!D Dinas

Kesehatan, nampak seperti pada gambar dibawah ini8

*a&bar +"1 DPA-SKPD .Pendapatan/ Dana Kapitasi JKN

sedangkan -nggaran belanja dana kapitasi 'K) pada 6K+! dalam D!-(&K!D Dinas

Kesehatan, nampak seperti pada gambar dibawah ini8

10


11/20

*a&bar +"2 DPA-SKPD .!elan$a/ Dana Kapitasi JKN

Penun$ukan !enda ara dana kapitasi JKN pada FKTP:Dalam hal pelaksanaan dana kapitasi 'K) tidak terlepas dari peran

Bendahara* karena itu !! "$ +ahun $*14 dan & Mendagri nomor 9**2$$7*2&'

mengamanatkan perlu ditunjuknya endahara dana kapitasi 'K) pada 6K+! milik

pemerintah daerah yang bekerja untuk jangka waktu 1#satu% tahun anggaran.endahara dana kapitasi dimaksud diusulkan oleh Kepala 6K+! kepada !ejabat

!engelola Keuangan Daerah #!!KD% melalui Kepala &K!D Dinas Kesehatan.

&elanjutnya pengangkatan endahara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Daerah. (ekanis&e trans3er dana kapitasi JKN pada FKTP:

Dana Kapitasi 'K) langsung dibayarkan oleh !'& Kesehatan kepada masing(

masing 6K+! milik !emerintah daerah. !embayaran dana kapitasi 'K) dimaksud,

didasarkan atas jumlah peserta yang terda tar di 6K+! sesuai data dari !'&

Kesehatan. Dengan adanya pembayaran langsung oleh !'& kepada 6K+!, maka

endahara dana kapitasi 'K) pada 6K+! wajib memiliki rekening bank pada salah

11


12/20

satu bank yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Daerah. Kewajiban penunjukan

bank dengan keputusan Kepala Daerah karena rekening dana kapitasi 'K) pada

6K+! merupakan bagian dari rekening UD. &elanjutnya rekening bank tersebut

diserahkan oleh Kepala 6K+! kepada !'& Kesehatan untuk kebutuhan trans er

setiap bulannya. Pencatatan dan pelap%ran:

endahara dana kapitasi 'K) pada 6K+! memiliki tugas men0atat dan

melaporkan pengelolaan dana kapitasi 'K) pada 6K+! masing(masing dengan

berdasar pada !! "$ +ahun $*14 dan & Mendagri nomor 9**2$$7*2&', dengan

mekanisme sebagai berikut 81. Men0atat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap

bulan kepada Kepala 6K+! dengan melampirkan bukti(bukti pendapatan dan

belanja yang sah paling lambat pada tanggal #lima% bulan berikutnya untuk

pengesahan oleh Kepala 6K+!. Dalam menjalankan ungsinya sebagai endahara,

beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain memastikan belanja tidak

melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam D!-(&K!D dan memastikan

seluruh kewajiban perpajakan telah diselesaikan. 6ormat buku kas endahara

dana kapitasi 'K) pada 6K+! sesuai & Mendagri nomor 9**2$$7*2&', tampak

dalam gambar berikut8

*a&bar +"4 5%nt% 3%r&at buku kas benda ara dana kapitasi JKN pada FKTP

$. erdasarkan buku kas, bendahara dana kapitasi 'K) menyusun laporan realisasi

pendapatan dan belanja 6K+!. &elanjutnya Kepala 6K+! menyampaikan laporan

dimaksud dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala 6K+!

setiap bulan kepada Kepala &K!D Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 1*

#sepuluh% bulan berikutnya. 6ormat laporan realisasi pendapatan dan belanja dan

12


13/20

surat pernyataan tanggung jawab Kepala 6K+! sesuai & Mendagri nomor

9**2$$7*2&', tampak dalam gambar berikut8

*a&bar +"6 5%nt% lap%ran realisasi benda ara dana kapitasi JKN pada FKTP

*a&bar +"6 5%nt% surat pern7ataan tan''un'$a8ab Kepala FKTP

". erdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala 6K+! tersebut,

Kepala &K!D Dinas Kesehatan menyampaikan &urat !ermintaan !engesahan

!endapatan dan elanja #&!" % 6K+! setiap bulan kepada !!KD untuk

penerbitan &urat !engesahan !endapatan dan elanja #&!$ % 6K+! oleh !!KD

13


14/20


15/20

!engesahan !endapatan dan elanja #&!$ % sesuai & Mendagri nomor

9**2$$7*2&', tampak dalam gambar berikut8

. Dengan terbitnya &!$ , maka !!K(&K!D Dinas Kesehatan dapat melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja 6K+! sesuai &!$ 6K+!. 'urnal yang

dapat dibuat adalah sebagai berikut 8 Pen'akuan pendapatan: # Neraca; Db .Kas di endahara Dana Kapitasi 'K)

Kr >ain(lain !-D yang &ah(!endapatan Dana Kapitasi 'K)(>?

#)A: Db!!erubahan &->

Kr!>ain(lain !-D yang &ah(!endapatan Dana Kapitasi 'K)(>3- Pen'akuan beban belan$a: Beban Pega$ai

Db. eban !egawai

Kr. Kas di endahara Dana Kapitasi 'K) Belanja Pega$ai

Db. elanja !egawai

Kr. !erubahan &->

15


16/20


17/20

masing, tetapi seperti pada )era0a konsolidasian, akun yang tetap dimun0ulkan

pada >? adalah Kas di Bendahara dana kapitasi JKN!". +erkait pengakuan dalam >aporan -rus Kas #>-K% apabila dikaitkan dengan

!asal ayat #4% !! "$ +ahun $*14 yang menyatakan bahwa A 3ekening dana

kapitasi 'K) pada 6K+! merupakan bagian dari rekening UDB maka dapat

diakui pendapatan dan belanja di >-K. /alapun demikian, bila dilihat >-K

hanya disusun oleh UD dan seharusnya hanya melaporkan transaksi penerimaan

kas dan pengeluaran kas terkait pendapatan, belanja, pembiayaan yang melalui

3KUD. Dalam ormat >-K se0ara jelas dapat dilihat bahwa kenaikan atau

penurunan kas hanya mempengaruhi saldo awal dan akhir kas di UD, karena itu

pendapatan dan belanja dana kapitasi 'K) sebaiknya hanya dilaporkan dalam >?

dan >3- sedangkan >-K hanya menyajikan saldo kas di UD, kas di bendahara

pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, kas di >UD, dan kas di bendahara

dana kapitasi 'K).-+ Penga4a an

!engawasan keuangan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan

daerah, untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan tidak menyimpang dari tujuan

serta ren0ana yang telah ditetapkan. !engawasan bila dikaitkan dengan daur anggaran

pemerintahan, maka pengawasan keuangan meliputi tahapan peren0anaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Dana

Kapitasi 'K) sebagai salah satu bagian dari keuangan daerah pun perlu mendapatkan

pengawasan yang optimal mulai dari tahapan peren0anaan sampai pada

pertanggungjawaban agar dana tersebut benar(benar digunakan sesuai peraturan

perundang(undangan yang berlaku.Kepala &K!D Dinas Kesehatan dan Kepala 6K+! melakukan pengawasan

se0ara berjenjang terhadap penerimaan dana kapitasi oleh endahara dana kapitasi

'K) pada 6K+!. Disamping itu dibutuhkan !erananan penting pengawas internal pemerintah kabupaten2kota #Inspektorat Daerah% dalam melakukan pengawasan

terhadap pengelolaan dan peman aatan dana kapitasi. !engawasan berjenjang ini

dilaksanakan untuk meyakinkan e ekti itas, e isiensi, dan akuntabilitas pengelolaan

dan peman aatan dana kapitasi 'K) pada 6K+!.

PENUTUP Kesi&pulan

-manat UUD 194 !asal "4 ayat #$% terkait kewajiban pemerintah dalam memenuhi

hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui &istem 'aminan &osial

17


18/20

)asional #&'&)%, maka pemerintah melakukan berbagai tindakan diantaranya melalui

penyediaan dana kapitasi 'K). Dana kapitasi 'K) dimaksudkan sebagai dukungan

operasional bagi 6K+! yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan >UD.

+erbitnya !! "$ dan & Mendagri nomor 9**2$$7*2&' terkait pengelolaan keuangan dana

kapitasi 'K) pada 6K+! dirasakan sangat perlu untuk men0egah adanya penyalahgunaan

uang negara oleh aparat pemerintah itu sendiri. !engelolaannya men0akup peren0anaan dan

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban serta pengawasan.

&istem dan prosedur pengelolaan dana kapitasi 'K) pada 6K+! sangat dibutuhkan untuk

e ekti itas, e isiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan peman aatan dana kapitasi 'K) pada

6K+!. Keterbatasan

-rtikel ini merupakan hasil dari library resear"h dan penulis hanya menggaliin ormasi dari beberapa regulasi yang diterbitkan pemerintah terkait pengelolaan dana

kapitasi 'K) pada 6K+!. Karena itu penulis mengharapkan adanya study yang lebih luas

terkait peren0anaa dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban

serta pengawasan atas dana kapitasi 'K) pada 6K+! agar pengelolaan keuangan semakin

lebih baik kedepan.

Saran-dapun saran penulis bagi para pemangku kepentingan didaerah dalam pengelolaan

dana kapitasi 'K) adalah 81. Dinas Kesehatan dan Dinas 2 adan !engelola Keuangan Daerah untuk dapat

merumuskan &istem dan !rosedur pengelolaan dana kapitasi 'K) untuk digunakan

sebagai a0uan kerja oleh 6K+!.$. Dinas Kesehatan dan Dinas2 adan !engelola Keuangan Daerah perlu melakukan

sosialisasi2 imtek2pelatihan dan sejenisnya untuk meningkatkan pemahaman para

pegawai di 6K+!, mengingat pengetahuan mereka terkait pengelolaan keuangan

sangat rendah.". !eran aparat pengawasan internal pemerintah daerah #Inspektorat daerah% sangat

diharapkan guna pengawasan se0ara intensi atas pengelolaan dana kapitasi 'K) agar

tidak terjadi penyalahgunaan uang daerah.

18


19/20

Da3tar Pustaka

Cie, +, !ariata, /estra dkk, 1979, 0nsiklopedi 'dministrasi , = . Eaji Masagung, 'akartaEartati,Ita. .Dana Kapitasi BPJ% Kesehatan1 Pelaksanaan dan Pertanggungja$abannya. .Diakses dari http822www.bppk.kemenkeu.go.id2berita(makassar2$*$77. +anggal $4 Desember

$*14 .Mulyadi, $**1. %istem 'kuntansi 5 disi ", &alemba mpat. 'akarta3ustiadi, rnan. $**7. Peren"anaan dan Pengembangan 2ilayah . ogor 8 I! .!eraturan !emerintah )omor 7 +ahun $** tentang +ata 0ara penatausahaan dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya.!eraturan Menteri Dalam )egeri )omor 4 +ahun $*1" tentang !enerapan standar akuntansi

pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah!eraturan !residen )omor "$ +ahun $*14 tentang pengelolaan dan peman aatan dana

kapitasi jaminan kesehatan nasional pada asilitas kesehatan tingkat pertama milik

pemerintah daerah!eraturan Menteri Kesehatan )omor 19 +ahun $*14 tentang penggunaan dana kapitasi

jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional

pada asilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah&urat daran Menteri Dalam )egeri )omor 9**2$$7*2&' tentang petunjuk teknis

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dana kapitasi

jaminan kesehatan nasional pada asilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah3ustiadi, rnan. $**7. Peren"anaan dan Pengembangan 2ilayah . ogor 8 I! .

19

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-makassar/20288.%20Tanggal%2024%20Desember%202014http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-makassar/20288.%20Tanggal%2024%20Desember%202014http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-makassar/20288.%20Tanggal%2024%20Desember%202014http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-makassar/20288.%20Tanggal%2024%20Desember%202014


20/20

20

uas asp ronal semuel blegur nim 156020304111010

Documents