uas perbandingan hukum pidana
TRANSCRIPT
-
7/28/2019 UAS Perbandingan Hukum Pidana
1/9
1
BABI
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Perbandingan hukum pidana (Comparative criminal law) yaitu suatu ilmu ataupun
kegiatan yang membandingkan teori hukum pidana dan ketentuan pidana di suatu negara
dengan teori hukum pidana dan ketentuan pidana di negara lain. Tujuan dari perbandingan
hukum pidana itu sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan ilmu
hukum pidana secara praktis dalam bidang legislatif maupun yudikatif, serta dapat juga untuk
menjaga harmonisasi antarnegara.
Hukum pidana negara Indonesia bersumber dari Hukum pidana negara Belanda.
Maka dari itu, KUHP Belanda (NED.WvS) penting untuk dipelajari dalam perbandingan
hukm pidana di Indonesia. Walaupun KUHP Indonesia bersumber dari KUHP Belanda,
namun sebenarnya sudah sejak semula terdapat beberapa perbedaan antara KUHP pada kedua
negara ini, karena situasi dan kondisi antara Indonesia dan Belanda memang berbeda. Seperti
yang kita ketahui bahwa hukum dalam suatu negara dibuat dan dirancang sesuai dengankebutuhan masyarakat di negara tersebut.
Oleh karena itu, dalam Ujian Akhir Semester Matakuliah Perbandingan Hukum
Pidana ini, Penulis memilih untuk membandingkan ketentuan pidana tentang sesuatu
perbuatan antara dua negara yaitu negara Indonesia dengan negara Belanda.
Permasalahan
Ketentuan pidana apa yang diperbandingan antara negara Indonesia dengan Belanda ? Bagaimana hasil perbandingan dari ketentuan pidana antara kedua negara tersebut ?
-
7/28/2019 UAS Perbandingan Hukum Pidana
2/9
2
BABII
ISI
Pembahasan
Di dalam paper ini, penulis memilih untuk membandingkan ketentuan pidana dalam
tindak pidana pencurian. Sebenarnya dalam KUHP Indonesia terdapat beberapa ketentuan
pidana yang berbeda dengan KUHP Belanda, tetapi Penulis tertarik untuk membahas tentang
tindak pidana pencurian.
Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP (Indonesia) yang berbunyi :Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian,
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan
ratus rupiah.
Ada beberapa delik yang lebih berat pidana penjaranya dalam KUHP Indonesia
dibanding dengan KUHP Belanda, dan salah satunya adalah tindak pidana pencurian. Di
dalam Pasal 310 KUHP (Belanda) ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian
adalah maksimum 4 tahun penjara, sedangkan menurut Pasal 362 KUHP (Indonesia) adalah
maksimum 5 tahun penjara. Mengapa terdapat perbedaan demikian ? Alasannya ialah
keadaan di Indonesia berbeda dengan Belanda, ribuan pulau, beranekaragam suku bangsa,
tenaga kepolisian kurang mencukupi, jadi perlu pidana yang lebih berat agar dapat
memberikan efek jera (sebagai fungsi represif) yang berarti bagi pelaku dan dengan harapan
dapat memberikan fungsi preventif yang berarti pula bagi masyarakat umum.
Selain itu, perbedaannya tidak hanya terdapat pada ancaman pidananya saja, tetapi
juga terdapat perbedaan dalam hukum acara pidananya. Menurut hukum acara pidana di
negara Indonesia sesuai dengan KUHAP (HIR yang bersumber pada acara pidana Belanda),
delik yang tersangkanya dapat ditahan ialah delik yang diancam dengan pidana 5 tahun
penjara atau lebih atau delik-delik yang pidananya kurang dari itu tetapi disebut satu per satu.
Sedangkan dapat kita lihat perbedaannya dengan ketentuan hukum acara pidana di negara
Belanda, yaitu menurut KUHAP Belanda (Strafvordering), delik yang tersangkanya dapat
ditahan ialah delik yang diancam dengan pidana 4 tahun penjara. Jadi, ternyata delik
-
7/28/2019 UAS Perbandingan Hukum Pidana
3/9
3
pencurian inilah yang menjadi patokan penahanan dalam hukum acara pidana, baik dalam
hukum positif di negara Indonesia maupun di negara Belanda.
Di dalam KUHP Belanda terdapat jenis pencurian yang tidak ada padanannya dengan
yang terdapat dalam KUHP Indonesia, yaitu yang disebut dengan istilah bahasa Belanda
stroperij (penyamun), rumput, daun kering, tanah, pasir dan sebagainya yang dipandang tidak
relevan diatur di Indonesia.
Dalam pembahasan mengenai delik pencurian ini, Penulis akan memberikan contoh
Kasus Pencurian yang dapat dibahas dari dua kacamata hukum yang berbeda, yaitu antara
hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Belanda.
JAKARTA (Pos Kota) Berdalih butuh uang untuk menafkahi istri yang tengah hamil 5
bulan, siswa STM nekat mencuri motor di parkiran kos-kosan di Jl.Cempaka Putih Barat,
Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2011).
Tersangka, Ev, 17, kemudian berhasil dibekuk petugas Polsek Cempaka Putih di rumahnya di
Jl.Rawasari, Jakpus. Dari tangan tersangka petugas mengamankan motor Yamaha Mio B
6112 PPW untuk dijadikan barang bukti.
Dari hasil pengembangan petugas, pelaku yang masih duduk di kelas 2 STM itu dibantu
seorang rekannya DS, 14. Keduanya memiliki peran berbeda, namun mengaku baru pertama
kalinya melakukan aksinya.
Saya kepepet Pak butuh uang buat makan sehari-hari, istri lagi hamil pula, terang Ev.
Untuk tetap dapat melanjutkan sekolahnya, tersangka tidak memberi kabar kalau dirinya
sudah berkeluarga.
Kasi Humas Polsek Cempaka Putih, Aiptu Sukadi, mengatakan tersangka ditangkap berkat
adanya laporan korban bernama Mansyur dengan kasus kehilangan motor.
Sementara itu Kanit Reskrim, AKP Gozali, menambahkan dalam modusnya pelaku melalui
istrinya terlebih dulu meminjam motor korban dan kemudian kuncinya digandakan.
Tersangka diancam penjara 5 tahun dengan tuduhan pencurian, ungkapnya.
Dapat kita lihat dalam kasus pencurian tersebut, pelaku diancam dengan pidana
terberat (yang paling maksimal) dalam hal delik pencurian yaitu 5 tahun penjara. Namun
-
7/28/2019 UAS Perbandingan Hukum Pidana
4/9
4
menurut Penulis, apabila kasus pencurian ini terjadi di wilayah negara Belanda, tentu saja
tidak dapat diancam dengan pidana penjara 5 tahun, karena ancaman pidana untuk delik
pencurian menurut KUHP Belanda yaitu maksimal pidana penjara 4 tahun, tetapi
kemungkinan ancaman pidana dendanya akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan
ancaman pidana denda yang berlaku di Indonesia.
Dalam perkembangannya, ketentuan pidana yang berlaku di Belanda saat ini adalah
menyebutkan bahwa korporasi (badan hukum) itu sudah termasuk dalam subyek hukum
pidana (hal ini berlaku dalam hukum pidana di Belanda sejak tahun 1976). Sehingga apabila
terdapat kasus pencurian yang mengatasnamakan suatu perusahaan atau korporasi, tentu saja
dapat dijatuhi sanksi pidana, yang sudah jelas tidak mungkin pidana penjara tetapi terutama
pidana denda. Hal ini berbeda dengan hukum pidana di negara Indonesia yang masih
menggunakan ketentuan pidana (yang bersumber dari hukum pidana Belanda terdahulu),
yang menyatakan bahwa Barangsiapa... sebagai subyek hukum, yang dimaksud adalah
orang per orangan, bukan badan hukum, bukan PT, bukan korporasi (sesuai dengan Pasal 2-5,
Pasal 10, Pasal 44, Pasal 48-51 KUHP Indonesia). Sehingga apabila terdapat kasus pencurian
yang mengatasnamakan korporasi atau perusahaan, tentu saja yang dijatuhi sanksi pidana
adalah orang yang melakukan langsung delik pencurian tersebut, karena perusahaan atau
korporasi tidak dianggap sebagai subyek hukum dan secara otomatis juga tidak dapatmenanggung segala bentuk akibat hukum.
Pada jaman sekarang ini, hukum pidana yang berlaku di Belanda, ancaman pidana
semua deliknya dalam KUHP Belanda, terdapat alternatif denda. Dan denda tersebut
dicantumkan dalam Daftar Kategori Denda (terdapat pada Buku I Pasal 23 KUHP Belanda).
Adapun kategori pidana dendanya sebagai berikut :
Kategori-I : 500 gulden Kategori-II : 5000 gulden Kategori-III : 10.000 gulden Kategori-IV : 25.000 gulden Kategori-V : 100.000 gulden Kategori-VI : 1.000.000 gulden
Jadi, di dalam setiap perumusan delik pada KUHP Belanda saat ini sudah dicantumkan
ancaman pidana dendanya termasuk ke dalam salah satu kategori denda tersebut.
-
7/28/2019 UAS Perbandingan Hukum Pidana
5/9
5
Di dalam perumusan delik pencurian pada KUHP Belanda saat ini, dicantumkan
ancaman pidana dendanya ke dalam Kategori-IV yaitu 25.000 gulden. Akan tetapi
perbandingan antara pidana penjara dan denda menurut ketentuan baru dalam KUHP Belanda
ini, tidaklah berlaku simetris. Maksudnya adalah, bukan berarti jika pidana penjaranya lebih
tinggi, maka alternatif dendanya juga lebih tinggi. Seperti misalnya, ancaman pidana penjara
pada delik pencurian lebih berat daripada delik penipuan, tetapi ancaman dendanya lebih
ringan. Dalam hal pidana denda yang berlaku di Belanda saat ini, jika kita bandingkan
dengan pidana denda yang berlaku di Indonesia pada delik pencurian, terlihat jelas bahwa
nominal denda yang terdapat dalam KUHP di Indonesia sudah tidak up date lagi mengikuti
perkembangan perekonomian Indonesia.
Berikut ini Penulis akan memberikan beberapa contoh lagi Kasus Pencurian :
SUKABUMI (Pos Kota) Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang diduga
didalangi oleh oknum polisi diungkap jajaran Polres Sukabumi Kota. Sedikitnya 25 unit
kendaraan sepeda motor berhasil diamankan dari sindikat curanmor antar kota ini.
Terungkapnya keterlibatan oknum polisi aktif yang masih bertugas di salah satu polsek di
Sukabumi ini dari pengakuan ketiga tersangka yang berhasil dibekuk. Kepada polisi, ketiga
tersangka yakni AP, 36, asal warga Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi; RA, 25, dan MR,
22, warga Kecamatan Gunung Puyuh mengaku ada oknum polisi yang terlibat.
Kami masih mengembangkan penyidikan mengenai keterlibatan oknum polisi ini. Kita akan
menindaklanjutinya. Terungkap adanya oknum anggota yang terlibat curanmor dari
pengakuan tiga tersangka yang berhasil kita tangkap, kata Kapolres Sukabumi Kota, AKBP
Witnu Urip Laksana kepada wartawan, Selasa (13/12).
Menurut Witnu, jaringan curanmor yang berhasil ungkap kali ini cukup banyak korbannya.
Dari pengakuan tersangka, mereka menjalankan aksinya sejak April hingga November 2011
lalu. Lokasinya tidak hanya di dalam kota seperti Kabupaten/Kota Sukabumi, melainkan
merambah ke Kabupaten Indramayu.
Tak hanya mengamankan 25 unit sepeda motor, dari tangan para tersangka polisi juga
berhasil menyita sejumlah barang bukti di antaranya satu buah gunting baja, mesin gurinda,
dan dua unit sepeda motor untuk operasional curanmor. (sule/b)
-
7/28/2019 UAS Perbandingan Hukum Pidana
6/9
6
INILAH.COM, Bandung - SH (23) harus merelakan kakinya ditembus timah panas. Ia
ditangkap tim Reserse Mobile (Resmob) Polrestabes Bandung usai mencuri motor Ninja RR
150cc nopol D 2085 Y di Jalan Gegerkalong Tengah, Rabu (10/8/2011) lalu.
SH diringkus bersama DL (20), rekannya. Sementara dua rekan lainnya, yakni ED (22) dan
IR (24) berhasil melarikan diri. Kasus pencurian motor tersebut berawal dari laporan pemilik
kendaraan yakni YA. Dari laporan tesebut polisi lantas melakukan pegecekan ke sebuah
kamar kos tempat tinggal pelaku. "Para pelaku berhasil disergap di sebuah kos-kosan,
sebelumnya tim resmob sempat melakukan pengintaian dan ditemukan sepeda motor
korban," ujar Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Tubagus Ade Hidayat kepada
wartawan di Mapolrestabes Bandung, Jumat (12/8/2011). Saat penangkapan, pelaku berusaha
kabur. Polisi pun terpaksa melumpuhkan kaki pelaku dengan timah panas. "Pelaku berusaha
kabur saat penangkapan, jadi kita lumpuhkan," tegasnya. Dari tangan tersangka polisi
menyita satu kunci Astag satu buah ID Card PT Nusantara Agung. Selain itu, pihaknya juga
berhasil mengamankan empat motor hasil pencurian lainnya, yakni Yamaha Vixion Nopol B
3589 NIQ, Honda Beat Nopol D 6833 PQT, Yamaha Yupiter MX Nopol D 6028 UD dan
Suzuki Satria Nopol F 5397 YA. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku
dijerat pasal 363 KUHPidana tentang pencurian. Ancaman hukumannya lima tahun penjara.
"Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada saat menyimpan
kendaraannya," tandasnya. SH sendiri mengaku hanya mendapat tugas sebagai joki.
Sementara eksekutor pencurian motor adalah ED dan IR yang kini menjadi buruan
kepolisian. "Saya Cuma jadi joki sekalian ngawasin keadaan sekitar. Yang bagian ngambil
motornya EY sama IR. Palingan kita ngambil satu motor hanya dalam waktu 5 menitan,
ucapnya. Menurutnya, motor-motor tersebut dijual ke pelosok-pelosok di Jawa Barat.
Harganya pun relatif murah hanya Rp1,5 Juta saja. Satu motor kita jual dengan harga
Rp1,5juta ke daerah Karawang dan daerah pantura," akunya. [gin]
SURABAYA | SURYA Online - Kasus pencurian mobil milik perusahaan jasa ATM Certis
Cisco, yang berisi uang sebesar Rp2 miliar lebih, saat di parkir di Royal Plasa Surabaya, 1
Juli lalu, akhirnya berhasil dibongkar jajaran Polrestabes Surabaya.
Polisi berhasil membekuk tiga orang pelaku, STV (27) warga Sukodono, Sidoarjo, DHS (25),
warga Prambon, Sidoarjo dan EJD (38), warga Sidokare Indah, Sidoarjo. STV dan DHS
-
7/28/2019 UAS Perbandingan Hukum Pidana
7/9
7
pernah bekerja sebagai Team Leader di Certis, bahkan EJD sampai kini masih tercatat
sebagai karyawan.
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Coki Manurung, mengatakan ketiga pelaku yang
sekarang ditahan sudah mengakui perbuatannya. Kami masih melakukan pengembangan
penyidikan, karena ada pelaku lainnya dalam komplotan itu, ujar Coki Manurung, Selasa
(26/7/2011).
Menurut Coki, modus yang dilakukan pelaku dengan menggandakan empat kunci mobil
dengan nomor lambung 152, 153, 154 dan 160 seminggu sebelum beraksi. Karena
melibatkan orang dalam, pelaku sudah tahu bahwa dari empat mobil itu salah satu pasti
dipakai untuk mengisi uang di ATM Royal Plasa. Kebetulan yang dipakai mobil bernomorlambung 153, jadi mereka sudah siap dan sangat lancar beraksi hanya dalam hitungan detik,
tukas mantan Kapolres Bojonegoro tersebut.
Untuk menjalan aksinya, ketiga pelaku memiliki peran masing-masing. STV selaku eksekutor
atau pengemudi mobil curian, DHS menunggu di luar lokasi dengan membawa mobil yang
sudah disewa sebelumnya. Sedangkan EJD adalah otak pencurian.
Yang sangat kami sayangkan, kenapa tidak ada pengawal. Bahkan semua yang bertugas
mengisi uang justru meninggalkan mobil dalam keadaan kosong, padahal di dalam uangnya
sangat banyak, tutur mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim itu.
Hilangnya mobil berisi uang ATM terjadi di halaman parkir Royal Plaza, Jalan Ahmad Yani,
Surabaya, pada 1 Juli 2011 atau tepat peringatan HUT ke-65 Bhayangkara. Saat itu, mobil L-
300 bernomor polisi B-9828-NU dengan nomor lambung 153 milik Certis Cisco, hendak
mengisi uang di mesin ATM.
Dari informasi yang dihimpun, ada tiga atau empat penumpang yang turun dari mobil, terdiri
dari seorang sopir, teknisi, dan petugas keamanan. Mereka ke luar bersamaan untuk
memeriksa mesin ATM yang berada di dalam mal.
Namun, usai memeriksa mesin ATM dan kembali ke tempat parkir, mobil berwarna biru itu
tidak ada di tempat semula. Diduga ketika para penumpangnya turun, pencuri sudah
mengincar dan membawa kabur mobil berisi uang miliaran rupiah tersebut.
-
7/28/2019 UAS Perbandingan Hukum Pidana
8/9
8
BABIII
PENUTUP
Kesimpulan
Seperti yang telah kita ketahui, bahwa KUHP Belanda sudah beberapa kali
mengalami perubahan, tetapi KUHP Indonesia milik kita, masih saja menggunakan
ketentuan-ketentuan pidana yang lama bekas peninggalan Belanda. Seandainya jika nanti
Rancangan KUHP Indonesia yang sedang diproses menjelma menjadi KUHP yang baru, hal
ini masi relevan karena pada umumnya asas dan rumusan delik di dalam Rancangan KUHP
itu masih sama dengan KUHP yang sekarang (peninggalan jaman Belanda).
Perkembangan KUHP Belanda yang jelas terlihat adalah adanya penambahan tentang
Daftar Kategori Ancaman Pidana Denda yang dimuat dalam satu pasal pada KUHP Belanda
sekarang ini. Nampaknya hukum pidana di Belanda telah melakukan perubahan terhadap
ancaman sanksi pidananya yaitu dengan alternatif denda. Sistem kategori ini sesuai dengan
negara yang inflasinya tinggi, karena jika denda sudah menjadi kecil seperti sekarang di
Indonesia, maka cukup satu pasal saja yang diubah, yaitu tentang pasal yang mengatur daftar
kategori denda dalam Buku I KUHP Indonesia. Barangkali itu pula yang menjadi pemikiran
penyusun Rancangan KUHP Indonesia yang mencantumkan sistem kategori denda dalam
rancangan tersebut.
Saran
Mengingat bahwa hukum bersifat dinamis mengikuti kebutuhan masyarakat pada
suatu negara, Penulis berpendapat bahwa Rancangan KUHP Indonesia sepertinya memang
harus segera disahkan agar dapat terealisasi sehingga sesuai (up date) dengan perkembangan
jaman yang ada pada saat ini. Dengan itu maka, hukum di negara Indonesia ini benar-benar
berdaya guna dan berdaya laku, serta memiliki fungsi represif dan preventif yang berarti bagi
masyarakat Indonesia.
-
7/28/2019 UAS Perbandingan Hukum Pidana
9/9
9
DAFTAR PUSTAKA
Hamzah, Prof. Dr. jur. Andi, 2009,Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, Jakarta :
Sinar Grafika
Hamzah, DR. Andi, S.H., 1987, KUHP BELANDA Seri KUHP Negara-Negara Asing
Sebagai Perbandingan, Jakarta : Ghalia Indonesia