1

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pontianak, 10 April 2019

2

SEKILAS PENERIMAAN NEGARA DALAM APBN

RAPBN

2019

Outlook

2018

2017

2016

2015

2014 74,0% 25,7% 1.550,5

82,3% 17,0% 1.508,0

82,6% 16,8% 1.555,9

80,6% 18,7% 1.666,4

1.903,0 81,4% 18,3%

2.142,5 83,1% 16,9%

Penerimaan Perpajakan PNBP Hibah

1.146,9 398,6

1.240,4 255,6

1.285,0 262,0

1.343,5 311,2

1.548,5 349,2

1.781,0 361,1

Kontribusi Penerimaan Perpajakan Terus meningkat, dari 74% di tahun 2014 menjadi 83,1 di tahun 2019

Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan negara mampu tumbuh rata-rata sebesar 3,8% (2014 sampai dengan 2017

Sumber: Nota Keuangan Rancangan APBN 2019

dalam triliun rupiah

3

PNBP terbesar dari Migas yang sangat bergantung pada harga minyak

PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan meningkat sejalan dengan meningkatnya laba BUMN

PNBP Lainnya cenderung fluktuatif yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan di K/L

PNBP BLU meningkat seiring dengan perbaikan layanan

*Keterangan: Tahun 2012 s.d 2017 berdasarkan LKPP, Tahun 2018 berdasarkan outlook dalam Nota Keuangan APBN 2019, sedangkan Tahun 2019 berdasarkan RAPBN

351.80 345.75 398.59

255.63 261.98 311.22

349.16 361.09

PNBP DARI MASA KE MASA

4

PERMASALAHAN DALAM PENGELOLAAN PNBP ERA UU NO. 20 TAHUN 1997

Temuan berulang BPK, meliputi:

PNBP TERLAMBAT/ BELUM DISETORKAN KE KAS NEGARA

PNBP KURANG/ BELUM DIPUNGUT

PUNGUTAN TANPA DASAR HUKUM

PNBP TIDAK DISETORKAN KE KAS NEGARA / DIGUNAKAN LANGSUNG

5

Perubahan UU PNBP

Penyederhanaan tarif

Meningkatkan kepatuhan wajib bayar

Kebijakan tarif s.d Rp0 atau 0%

Opsi keberatan, keringangan dan pengembalian PNBP

Memperkuat pengawasan baik oleh KL maupun oleh Kemenkeu

Penguatan pemeriksaan PNBP dan sanksi pidana

Peningkatan Pemanfaatan IT dalam Pengelolaan PNBP

Meningkatkan kualitas layanan

Peningkatan transparansi pengelolaan PNBP

Pengelolaan dan Pemanfaatan data PNBP

Skema PSC Gross Split

Mendorong usaha eksplorasi dan eksploitasi lebih efisien dan efektif

Penerimaan negara migas lebih pasti dan tidak dideterminasi besarnya biaya operasi yang harus dibayarkan pemerintah & KKKS

Reformasi SDA Migas

Meningkatkan pengawasan dan monitoring intensif proyek yang akan onstream tahun 2019

Melaksanakan operasional hulu migas secara efektif dan efisien dengan melanjutkan Kontrak Bagi Hasil Gross Split

SDA Nonmigas

Koordinasi pembinaan, pengaturan dan pengawasan usaha pertambangan

Penguatan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal

PNBP Lainnya

Peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif

Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan BMN penyempurnaan tarif dan regulasi

Perluasan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dan terkoneksi dengan sistem pembayaran PNBP (Simponi)

Kekayaan Negara Dipisahkan

Penentuan dividen sesuai profabilitas dan likuiditas perusahaan

Menjaga persepsi investor agar tidak menurunkan nilai pasar BUMN listed di bursa saham

Memperhatikan penugasan Pemerintah terhadap BUMN sebagai agenda pembangunan

Badan Layanan Umum

Penguatan kelembagaan BLU antara lain melalui rasional struktur dan proporsi pegawai fungsional layanan

Peningkatan kompetensi SDM BLU

Pemanfaatan IT sebagai bagian dari modernisasi pengelolaan BLU

Kebijakan 2019

REFORMASI DAN KEBIJAKAN PNBP TAHUN 2019

6

LATAR BELAKANG PENETAPAN UU PNBP

Penguatan Landasan Hukum

Penyesuaian dengan Amandemen

UUD dan Paket UU Keuangan Negara

Peningkatan Pelayanan dan

Optimalisasi Penerimaan

Penegasan tugas dan fungsi pengelola PNBP

sehingga meningkatkan pelayanan dan

mengoptimalkan PNBP

Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Upaya untuk meminimalisasi

temuan, serta meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas

Implementasi Kebijakan Pemerintah

Membangun tata kelola pemerintahan yang

bersih dan mewujudkan kemandirian

ekonomi

7

MATERI UU NO.9 TAHUN 2018 TENTANG PNBP

Bab I

Ketentuan umum

Bab II

Objek dan Subjek PNBP

Bab III

Tarif atas Jenis PNBP

Bab IV

Kewenangan Pengelolaan PNBP

Bab V

Pengelolaan PNBP

Bab VI

Pemeriksaan PNBP Bab VII

Keberatan PNBP

Bab VIII

Keringanan PNBP

Bab IX

Pengembalian PNBP

Bab X

Badan Layanan Umum

Bab XI

Ketentuan Pidana

Bab XII

Ketentuan Peralihan

Bab XIII

Ketentuan Penutup

13 BAB

73 PASAL

Keterangan: Dalam UU No.20 Tahun 1997, terdiri dari 8 BAB dan 24 Pasal.

8

Penggunaan

Keberatan, Keringanan,

Pengembalian Objek

Verifikasi oleh Instansi

Pengelola Pemeriksaan PNBP Sanksi

Pidana

Pengawasan PNBP

Pengaturan Tarif

Pengelolaan PNBP

POKOK-POKOK PERUBAHAN UU PNBP

Dalam rangka • merespon perkembangan

peraturan perundang-undangan khususnya paket Undang-Undang Keuangan Negara dan kebijakan Pemerintah;

• memenuhi tujuan pengelolaan PNBP

pokok-pokok perubahan dalam UU No.9 Tahun 2019 secara garis besar adalah:

9

OBJEK PNBP

penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah

bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara

kekayaan negara yang berasal dari APBN yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lainnya

penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang diperoleh atas beban APBN dan perolehan lain

PEMANFAATAN SDA

PENGELOLAAN BMN

PELAYANAN

PENGELOLAAN KND

dana pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau perolehan lain

PENGELOLAAN DANA

hak negara selain 5 objek sesuai peraturan perundang-undangan

HAK NEGARA LAINNYA

`

Pengklasteran digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan jenis dan tarif PNBP dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing objek PNBP, prinsip keadilan, dan menjaga kualitas layanan pada masyarakat.

10

Dasar Pertimbangan pengaturan tarif diatur masing-masing sesuai klaster, antara lain a. Nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya

alam b. Dampak pengenaan tarif c. Kebutuhan investasi, kondisi keuangan, &

operasional Badan d. Nilai guna aset tertinggi dan terbaik e. Aspek keadilan f. Kebijakan pemerintah

Dasar Pertimbangan Dasar hukum penetapan tarif dilekatkan langsung pada 6 klaster objek PNBP: 1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Undang-

Undang, kontrak, dan/atau Peraturan Pemerintah

2. Pelayanan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri

3. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan Undang-Undang dan/atau dalam rapat umum pemegang saham

4. Pengelolaan Barang Milik Negara Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Keuangan

5. Pengelolaan Dana Peraturan Menteri Keuangan

6. Hak Negara Lainnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Keuangan

Dasar Hukum

SPESIFIK

AD VALOREM Tarif PNBP yang ditetapkan dengan nominal uang Tarif PNBP yang

ditetapkan dengan persentase dan

formula

Bentuk Tarif

PENGATURAN TARIF PNBP

11

PENGELOLAAN PNBP

Dik

elo

la d

alam

sis

tem

AP

BN

PERENCANAAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN

Perencanaan PNBP dalam

penyusunan RAPBN/RAPBNP

PENGAWASAN

Penentuan PNBP Terutang,

Pemungutan,

Pembayaran/Penyetoran, Piutang,

Penetapan dan Penagihan,

Penggunaan PNBP

Penatausahaan dan Pelaporan

Pengawasan atas Perencanaan,

Pelaksanaan, dan

Pertanggungjawaban PNBP

Dap

at d

ilan

jutk

an p

eme

riks

aan

12

VERIFIKASI OLEH INSTANSI PENGELOLA PNBP

Instansi pengelola PNBP wajib melakukan verifikasi atas PNBP terutang yang dihitung oleh wajib bayar

Kewajiban verifikasi bertujuan agar meningkatkan kepatuhan wajib bayar, khususnya yang menghitung sendiri kewajibannya, sehingga meminimalisir potensi kerugian negara karena kurang bayar dan tidak menyetor oleh wajib bayar.

13

Instansi Pengelola PNBP dapat mengusulkan penggunaan dana PNBP yang dikelolanya kepada Menteri.

Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dengan mempertimbangkan: a. kondisi keuangan negara; b. kebijakan fiskal; dan/atau c. kebutuhan pendanaan Instansi

Pengelola PNBP.

Penggunaan dana PNBP dapat digunakan oleh Instansi Pengelola PNBP untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka: a. penyelenggaraan Pengelolaan PNBP dan/atau

peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBP dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau

b. optimalisasi PNBP.

Menteri dapat meninjau kembali

persetujuan penggunaan dana

PNBP

PENGGUNAAN PNBP

14

A. Pengawasan oleh APIP Instansi Pengelola PNBP melaksanakan pengawasan intern atas

Pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga.

B. Pengawasan oleh Menteri Keuangan • Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban PNBP, Menteri melakukan pengawasan terhadap Instansi Pengelola PNBP.

• Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan/atau evaluasi.

• untuk meminimalisir potensi temuan Instansi Pemeriksa karena adanya pengawasan melekat yang dilakukan secara internal (APIP KL) maupun eksternal (BPKP dan Menkeu).

• Pengawasan oleh Menkeu dilakukan sebagai bentuk sinergi dengan BPKP dan sebagai solusi atas keterbatasan BPKP dalam melakukan pengawasan PNBP

PENGAWASAN PNBP

15

PEMERIKSAAN PNBP

OBJEK PEMERIKSAAN • Wajib bayar • Instansi Pengelola PNBP • Mitra Instansi Pengelola

INISIATOR • Instansi Pengelola PNBP • Menteri (Menteri Keuangan)

DASAR PEMERIKSAAN, antara lain: • Hasil pengawasan intern atau Menteri • Permintaan koreksi surat tagihan,

pengembalian, atau keringanan • Indikasi kerugian dan ketidakpatuhan

RUANG LINGKUP • Kepatuhan pemenuhan

kewajiban Wajib Bayar • Pemenuhan ketentuan PNBP

oleh Instansi Pengelola PNBP dan Mitra Instansi Pengelola

• Tata Kelola PNBP

HASIL PEMERIKSAAN • Laporan Hasil Pemeriksaan • Surat Ketetapan Kurang Bayar; Nihil; atau Lebih Bayar

16

• Diajukan oleh Wajib bayar atas: 1. Surat Ketetapan Lebih Bayar, 2. Surat Ketetapan Nihil, Atau 3. Surat Ketetapan Kurang Bayar

• Diajukan ke Instansi Pengelola dan diterbitkan persetujuan atau penolakan

• Keputusan bersifat FINAL • Wajib bayar dapat mengajukan

gugatan atas putusan keberatan ke PTTUN

• Dasar Pengajuan: 1. Kondisi kahar, 2. Kesulitan likuiditas, atau 3. Kebijakan Pemerintah

• Bentuk Keringanan: 1. Pengangsuran 2. Penundaan 3. Pembebasan 4. Pengurangan

• Keringanan Pengurangan dan Pembebasan membutuhkan: 1. Persetujuan Menteri dan/atau 2. Pertimbangan APIP atau

rekomendasi instansi pemeriksa kesulitan likuiditas

• Dasar Pengajuan: 1. Salah bayar/setor, 2. Salah pungut, 3. Penetapan atas pengajuan

Keberatan, 4. Putusan Pengadilan, 5. Hasil Pemeriksaan, 6. Pelayanan tidak Terpenuhi, atau 7. Ketentuan Perundang-undangan

• Bentuk pengembalian: 1. Pembayaran Dimuka Kewajiban

PNBP Terutang Selanjutnya 2. Pemindahbukuan

KEBERATAN KERINGANAN PENGEMBALIAN

KEBERATAN, KERINGANAN DAN PENGEMBALIAN PNBP

17

SANKSI PIDANA

Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP Terutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBP Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

Pengenaan sanksi yang lebih tinggi dan bersifat akumulatif untuk memberikan efek jera yang tinggi sehingga mampu mencegah (tindakan preventif) bentuk ketidakpatuhan atau pelanggaran.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki, atau memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar, dipidana dengan pidana denda paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1

(satu) tahun.

18

TUGAS INSTANSI PENGELOLA PNBP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

19

TUGAS DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PNBP

Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola

Fiskal

Kewenangan dan Tugas Pimpinan Kementerian

Negara/Lembaga

Kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara

Umum Negara

Tugas Mitra Instansi Pengelola PNBP

20

melaksanakan tugas lain di bidang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan di bidang PNBP.

menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP;

mengusulkan penggunaan dana PNBP;

menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam rangka penyusunan RAPBN dan/atau RAPBNP;

memungut dan menyetorkan PNBP ke Kas Negara;

melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan dana PNBP;

mengelola piutang PNBP;

menyusun dan menyampai-kan laporan pertanggung-jawaban PNBP;

menunjuk pejabat kuasa pengelola PNBP; dan

Pimpinan Instansi Pengelola PNBP

mempunyai kewenangan untuk mengelola PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang dipimpinnya

Dalam mengelola PNBP Pimpinan Instansi Pengelola PNBP bertugas:

TUGAS DAN KEWENANGAN INSTANSI PENGELOLAAN PNBP (1)

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU No.9 Tahun 2018

21

TUGAS DAN KEWENANGAN INSTANSI PENGELOLAAN PNBP(2)

Disamping melakukan tugas sebagaimana Pasal 17, Instansi Pengelola PNBP juga wajib melaksanakan :

Verifikasi atas PNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar

Meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Bayar

Instansi Pengelola PNBP melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBP

Memproses permohonan Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBP

Pasal 27

Pasal 45

Pasal 47 dan 49

Pasal 58-65

22

SANKSI BAGI INSTANSI PENGELOLA PNBP

Tidak melakukan verifikasi atas PNBP Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar. (Pasal 27)

Tidak melaksanakan pemungutan PNBP berdasarkan jenis dan tarif PNBP. (Pasal 28)

Tidak melaksanakan penyetoran seluruh PNBP pada waktunya ke Kas Negara. (Pasal 30)

Tidak melaksanakan pengelolaan piutang PNBP yang menjadi tanggung jawabnya. (Pasal 35)

Tidak memenuhi kewajiban melakukan Penetapan PNBP Terutang dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP kurang bayar dan Surat Tagihan PNBP kepada Wajib Bayar. (Pasal 37)

Tidak memenuhi kewajiban menatausahakan PNBP. (Pasal 41)

Tidak melakukan kewajiban memberikan, memperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang diminta oleh instansi pemeriksa. (Pasal 53)

Tidak mengeluarkan penetapan atas pengajuan keberatan sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah surat keberatan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap. (Pasal 59)

PENJELASAN

Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBP di lingkungan Instansi Pengelola PNBP.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

BAB IV. PROSES PENYUSUNAN PNBP & KMK

23

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN 24

7 Menteri

Sekretaris

Negara

Konsep RPP Hasil

Pembahasan dan surat

MK ke Menkumham

Menteri Hukum

dan HAM

Konsep RPP Hasil

Harmonisasi dan surat

Menkumham ke MK

Pimpinan K/L

Konsep RPP

Pembahasan dengan

instansi terkait :

• K/L bersangkutan

• Biro Hukum,

Kemenkeu

• Kemen. Hukum dan

HAM

• Kemen. Sekretariat

Negara

Menteri

Keuangan

Dirjen

Anggaran

Direktur

PNBP

PP tentang Jenis dan

Tarif atas Jenis PNBP

yang Berlaku pada K/L

1

2

3 4

5

6

8

Pembahasan dan

penuangan konsep RPP

dalam naskah asli PP,

dan permintaan paraf

Menkeu dan Pimpinan

K/L bersangkutan dalam

naskah asli PP

Harmonisasi, pembulatan

dan pemantapan RPP

antara Kemenkumham,

Kemenkeu, dan K/L

bersangkutan

9 10

Presiden RI 11

PENYUSUNAN RPP PNBP -UU 12 TAHUN 2011-

Keterangan: Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen (pemrakarsa) membentuk Panitia Antar departemen.

INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN

Pimpinan K/L Menteri

Keuangan KMK

Ijin Penggunaan

25

Proposal Ijin Penggunaan

• Tujuan Penggunaan

• Rincian Keg

• Jenis PNBP

• Laporan Realisasi

• Perkiraan penerimaan tahun berjalan

• Perkiraan penerimaan 2 th mendatang

Proses di Kementerian Keuangan

• Verifikasi dokumen pendukung

• Pembahasan

• Penelaahan

• Penyusunan konsep RKMK

Isi KMK

• Jenis PNBP yang digunakan

• Unit /Satker yang dapat menggunakan

• Besaran persentase penggunaan

• Rincian kegiatan yg akan didanai PNBP

PENYUSUNAN RKMK IZIN PENGGUNAAN

TERIMA KASIH