universitas indonesia laporan praktek kerja …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20351423-pr-nurul...
TRANSCRIPT
UNIVERSITAS INDONESIA
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KOORDINATOR FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN
PERIODE 7 JANUARI – 25 JANUARI 2013
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
NURUL HASANAH, S.Farm. 1206313463
ANGKATAN LXXVI
FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER
DEPOK JUNI 2013
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
ii
UNIVERSITAS INDONESIA
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KOORDINATOR FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN
PERIODE 7 JANUARI – 25 JANUARI 2013
LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker
NURUL HASANAH, S.Farm. 1206313463
ANGKATAN LXXVI
FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER
DEPOK JUNI 2013
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
iii HALAMAN PENGESAHAN
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
iv
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat
rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Praktek Kerja Profesi
Apoteker (PKPA) serta menyusun laporan pada waktu yang telah ditentukan.
Penulisan laporan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk
mencapai gelar Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Pelaksanaan
PKPA di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan ini
berlangsung mulai dari tanggal 7 Januari – 25 Januari 2013.
Dalam penyusunan laporan PKPA ini tidak lepas dari bimbingan serta
dorongan dari berbagai pihak yang telah banyak membantu. Oleh karena itu,
penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :
1. Bapak Deden Muliadi, S.Si., Apt., selaku pembimbing di Suku Dinas
Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Bapak Abdul Mun’im, MS, Ph.D., Apt. sebagai pembimbing Praktek Kerja
Profesi Apoteker di Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas
Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Yahdiana Harahap, MS., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi
Universitas Indonesia;
4. Bapak Dr. Harmita, Apt., sebagai Ketua Program Profesi Apoteker Fakultas
Farmasi Universitas Indonesia;
5. Seluruh Staf Seksi Sumber Daya Kesehatan di Suku Dinas Kesehatan Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Yose Rizal, S.Sos., M.Si., Ibu Mutiara
Dewi, S.Sos., M.M., Ibu Nuril Astuti, S.Pd., S.Farm., Apt; Ibu Halida, Ibu Ida
Komariah, Ibu Fitri atas bantuan selama pelaksanaan kegiatan PKPA di Suku
Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
6. Seluruh staf pengajar dan staf tata usaha Fakultas Farmasi UI, khususnya
Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, atas waktu,
dukungan dan ilmu yang telah diberikan selama menjalani pendidikan di
Program Profesi Apoteker;
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
v
7. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dukungan
material dan moral untuk menyelesaikan pendidikan Profesi Apoteker;
8. Rekan PKPA di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang
telah berbagi ilmu dan pengalaman selama pelaksanaan PKPA; dan
9. Sahabat-sahabat dan teman seperjuangan Program Profesi Apoteker angkatan
LXXVI yang telah memberikan dukungan dan semangat selama menjalani
masa-masa perkuliahan di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan
semua pihak yang telah membantu.
Akhir kata, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat
membangun dari semua pihak demi penyempurnaan laporan PKPA ini. Semoga
laporan PKPA ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
Penulis
2013
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
vi Universitas Indonesia
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Nurul Hasanag, S. Farm. NPM : 1206313463 Program Studi : Profesi Apoteker Fakultas : Farmasi Jenis Karya : Laporan Praktek Kerja demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Rigt) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman Periode 7 Januari – 25 Januari 2013 Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Depok Pada tanggal : 6 Juli 2013
Yang menyatakan
(Nurul Hasanah)
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
vii Universitas Indonesia
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................... iii KATA PENGANTAR ....................................................................................... iv DAFTAR ISI ..................................................................................................... vi DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... vii BAB 1 PENDAHULUAN................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang................................................................................... 1 1.2 Tujuan ............................................................................................... 2
BAB 2 TINJAUAN UMUM ............................................................................... 4 2.1 Tinjauan Umum Suku Dinas Kesehatan ............................................. 4 2.2 Visi dan Misi Suku Dinas Kesehatan ................................................. 5 2.3 Susunan Organisasi ............................................................................ 6
BAB 3 TINJAUAN KHUSUS KOORDINATOR FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN .................................................................................. 13
3.1 Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman .................................. 13 3.2 Dasar Hukum ................................................................................... 15 3.3 Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Farmasi Makanan dan
Minuman ......................................................................................... 16 3.4 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sarana Pelayanan
Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman .................................... 20
BAB 4 PEMBAHASAN ................................................................................... 22 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................. 31
5.1 Kesimpulan...................................................................................... 31 5.2 Saran ............................................................................................... 32
DAFTAR ACUAN ........................................................................................... 33
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
viii Universitas Indonesia
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administasi Jakarta Selatan ..... 35
Lampiran 2. Formulir Surat Permohonan Izin Apotek ............................................................. 36
Lampiran 3. Formulir Persyaratan Permohonan Izin Apotek ................................................... 39
Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek ........................................................... 41
Lampiran 5. Formulir Pernyataan Siap Melakukan Kegiatan ................................................... 45
Lampiran 6. Formulir Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat .............................................. 46
Lampiran 7. Formulir Permohonan Persetujuan Prinsip IKOT ................................................ 48
Lampiran 8. Formulir Permohonan Izin Usaha IKOT .............................................................. 50
Lampiran 9. Formulir Permohonan Izin Cabang/ Sub Penyalur Alat Kesehatan ...................... 52
Lampiran 10. Formulir Permohonan Sertifikasi Produksi Pangan.............................................. 54
Lampiran 11. Data 10 penyakit terbanyak di puskesmas kecamatan Pesanggrahan tahun 2011 . 55
Lampiran 12. Denah Ruangan Gudang Obat Sudinkes Jakarta Selatan ...................................... 56
Lampiran 13. Alur dalam Pemberian Izin Cabang PAK ............................................................ 58
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
1 Universitas Indonesia
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan yang
berkesinambungan dan merupakan suatu rangkaian pembangunan menyeluruh
dan terpadu untuk mencapai tujuan nasional Bangsa Indonesia. Dalam hal ini,
pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam membangun kesehatan masyarakat,
pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan,
membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan
terjangkau oleh masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2009a).
Pada sisi lain, perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi
menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004. Undang-Undang tersebut memuat ketentuan yang
menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah
masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan
menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan. Sebagai tindak lanjut dari
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Pemerintah telah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur
tentang pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kesehatan merupakan
salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah.
Dengan adanya sistem otonomi daerah, maka dalam perwujudan
pembangunan kesehatan dibuatlah peraturan daerah tentang sistem kesehatan
daerah (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009a). Sistem kesehatan daerah
bertujuan menyelenggarakan pembangunan kesehatan baik masyarakat, swasta,
maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara sinergis, berhasil guna dan
berdaya guna, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2009a). Kewenangan tersebut
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
2
Universitas Indonesia
selanjutnya mendorong terbentuknya suku dinas kesehatan di tiap kota
administratif di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Suku dinas kesehatan merupakan unit kerja dinas kesehatan dalam
pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Di
dalam struktur organisasi suku dinas kesehatan terdapat seksi sumber daya
kesehatan yang membawahi koordinator farmasi makanan dan minuman.
Koordinator farmasi makanan dan minuman mempunyai tugas pokok dalam
perencanaan, perijinan, pengelolaan serta pengawasan pekerjaan kefarmasian.
Oleh karena itu, koordinator ini merupakan salah satu wadah bagi apoteker dalam
menjalankan tugas profesi kefarmasiannya di lingkup pemerintahan.
Peran apoteker dalam lingkup pemerintahan perlu diketahui oleh mahasiswa
calon apoteker sebagai salah satu tempat untuk melaksanakan tugas profesinya
nanti. Salah satu upaya pemahaman, gambaran dan pengetahuan mendalam
tentang peran apoteker yaitu dengan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).
Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas
Indonesia bekerja sama dengan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta
Selatan mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang
berlangsung dari tanggal 7 Januari hingga 25 Januari 2013 untuk memberikan
pengetahuan kepada calon apoteker mengenai perannya di suku dinas kesehatan.
1.2 Tujuan
Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas
Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah agar mahasiswa program
profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia:
a. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi Suku Dinas Kesehatan
Kota Administrasi Jakarta Selatan.
b. Mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi Seksi Sumber Daya
Kesehatan khususnya bagian Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman
(Farmakmin) Kota Administrasi Jakarta Selatan.
c. Mengetahui dan memahami perizinan, pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian (Binwasdal) terhadap sarana pelayanan kesehatan farmasi,
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
3
Universitas Indonesia
makanan dan minuman Kota Administrasi Jakarta Selatan serta pelaksaanaan
di lapangan.
d. Mengetahui dan memahami pengelolaan persediaan dan pendistribusian obat
di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
4 Universitas Indonesia
BAB 2
TINJAUAN UMUM
2.1 Tinjauan Umum Suku Dinas Kesehatan
Suku dinas kesehatan merupakan unit kerja dinas kesehatan dalam
pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Suku
dinas kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan
administrasi berkedudukan di bawah kepala dinas kesehatan dan bertanggung
jawab kepada kepala dinas kesehatan, serta secara operasional berkedudukan di
bawah Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota (Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta, 2009b). Suku dinas kesehatan yang pembentukannya mengacu pada
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 merupakan gabungan dari suku dinas
pelayanan kesehatan dan suku dinas kesehatan masyarakat. Berdasarkan peran
dan fungsinya dinas kesehatan provinsi berperan sebagai regulator, sedangkan
suku dinas kesehatan berperan sebagai auditor. Suku dinas kesehatan mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan
masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan kesehatan
masyarakat, suku dinas kesehatan mempunyai fungsi (Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta, 2009b):
a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) suku dinas kesehatan
b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas kesehatan
c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan kesehatan
lingkungan, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan, rujukan,
khusus, tradisional, dan keahlian
d. Pengendalian penanggulangan kegawatdaruratan, bencana, dan KLB (kejadian
luar biasa)
e. Pengendalian pencegahan dan pemberantasan penyakit menular/tidak menular
f. Pengawasan dan pengendalian ketersediaan perbekalan kefarmasian
g. Pelaksanaan surveilans kesehatan
h. Pelaksanaan monitoring penerapan sistem manajemen mutu kesehatan
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
5
Universitas Indonesia
i. Pengendalian pencapaian standardisasi prasarana dan sarana pelayanan
kesehatan baik pemerintah maupun swasta
j. Pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi kesehatan yang diterima suku dinas
kesehatan
k. Pemberian, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perizinan/rekomendasi/
sertifikasi di bidang kesehatan
l. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada lingkup
kabupaten/kota administrasi
m. Pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan
gizi dan kesehatan masyarakat
n. Penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan, dan
pemanfaatan data dan informasi mengenai kesehatan masyarakat; kesehatan
lingkungan; prasarana dan sarana pelayanan kesehatan perseorangan, rujukan,
khusus, tradisional, dan keahlian pada lingkup kabupaten/kota administrasi
o. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan
prasarana dan sarana suku dinas kesehatan
p. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang
q. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan.
r. Pelaksanaan kegiatan publikasi dan pengaturan acara suku dinas kesehatan.
s. Penyiapan bahan laporan dinas kesehatan kabupaten/kota yang terkait dengan
tugas dan fungsi suku dinas kesehatan.
t. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas
kesehatan.
2.2 Visi dan Misi Suku Dinas Kesehatan
Visi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah
masyarakat Jakarta Selatan yang mandiri untuk hidup sehat. Sedangkan misi Suku
Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan yakni,
a. Meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan dan sarana
pelayanan kesehatan.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
6
Universitas Indonesia
b. Mengendalikan dan menanggulangi gizi buruk dan penyakit menular, penyakit
tidak menular, dan penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan.
c. Menggalang kemitraan dengan berbagai sektor dan seluruh potensi yang ada di
masyarakat.
d. Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sesuai dengan kemajuan
teknologi.
e. Meningkatkan mutu sistem pemasaran sosial kesehatan yang inovatif.
2.3 Susunan Organisasi
Struktur organisasi suku dinas kesehatan berdasarkan Peraturan Gubernur
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 150 Tahun 2009, terdiri dari:
1. Kepala Suku Dinas
Kepala Suku Dinas selaku pimpinan di suku dinas mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas.
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, seksi dan subkelompok
jabatan fungsional.
c. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi
pemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi suku
dinas.
d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi suku
dinas.
2. Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf suku dinas kesehatan
dalam pelaksanaan administrasi umum suku dinas kesehatan. Subbagian tata
usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah
Kepala Suku Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
Subbagian tata usaha mempunyai tugas:
a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
7
Universitas Indonesia
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai
dengan lingkup tugasnya.
c. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas.
d. Melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas.
e. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang suku dinas.
f. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan suku dinas.
g. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan
prasarana dan sarana kerja suku dinas.
h. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor.
i. Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan suku dinas.
j. Melaksanakan publikasi kegiatan, upacara, dan pengaturan acara suku dinas.
k. Menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan, dan melaporkan penerimaan
retribusi suku dinas kesehatan.
l. Menyiapkan bahan laporan suku dinas yang terkait dengan tugas subbagian tata
usaha.
m. Mengkoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja, dan
akuntabilitas) suku dinas.
n. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian tata
usaha.
3. Seksi Kesehatan Masyarakat
Seksi kesehatan masyarakat merupakan satuan kerja suku dinas kesehatan
dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan
masyarakat. Seksi kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah Kepala Suku Dinas dan bertanggung jawab kepada
Kepala Suku Dinas. Seksi kesehatan masyarakat mempunyai tugas:
a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai ruang lingkup tugasnya.
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai
dalam lingkup tugasnya.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
8
Universitas Indonesia
c. Melaksanakan pengendalian mutu kegiatan pelaksanaan kesehatan keluarga
termasuk kesehatan ibu, bayi, anak balita, kesehatan anak prasekolah, usia
sekolah, remaja, kesehatan reproduksi, usia lanjut, keluarga berencana, pekerja
wanita, dan asuhan keperawatan.
d. Mengkoordinasikan sektor terkait dan masyarakat profesi untuk pencegahan
dan pengendalian program kesehatan masyarakat.
e. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan informasi.
f. Melaksanakan bimbingan teknis tenaga kesehatan di bidang kesehatan
masyarakat.
g. Melaksanakan kajian perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat tingkat
kota administrasi/kabupaten.
h. Melaksanakan manajemen basis data kesehatan melalui sistem informasi
manajemen kesehatan yang terintegrasi.
i. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program gizi dan Pembinaan Peran
Serta Masyarakat (PPSM).
j. Menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
k. Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas
seksi kesehatan masyarakat.
l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi kesehatan
masyarakat.
4. Seksi Pelayanan Kesehatan
Seksi pelayanan kesehatan merupakan satuan kerja suku dinas kesehatan
dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Seksi pelayanan kesehatan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah Kepala Suku Dinas dan
bertanggungjawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi pelayanan kesehatan
mempunyai tugas:
a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai
dengan lingkup tugasnya.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
9
Universitas Indonesia
c. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tatalaksana
pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan.
d. Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan,
memanfaatkan, data dan informasi upaya pelayanan kesehatan.
e. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penerapan standar
pelayanan kesehatan masyarakat.
f. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan akreditasi sarana
pelayanan kesehatan.
g. Memberikan rekomendasi/perizinan sarana pelayanan kesehatan.
h. Memberikan tanda daftar kepada pengobat tradisional.
i. Melaksanakan siaga 24 jam per Pusat Pengendali Dukungan Kesehatan
(Pusdaldukkes).
j. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal
pelayanan kesehatan.
k. Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas
seksi pelayanan kesehatan.
l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi pelayanan
kesehatan.
5. Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan
Seksi pengendalian masalah kesehatan merupakan satuan kerja suku dinas
kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian masalah kesehatan. Seksi
pengendalian masalah kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah Kepala Suku Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala
Suku Dinas. Seksi pengendalian masalah kesehatan mempunyai tugas:
a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai
dengan lingkup tugasnya.
c. Melaksanakan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular,
kesehatan jiwa masyarakat, surveilans epidemiologi, penanggulangan wabah/
Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kesehatan lingkungan.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
10
Universitas Indonesia
d. Melaksanakan kegiatan pembinaan pelaksanaan kesehatan haji.
e. Menyiapkan materi sosialisasi kesehatan tentang pengendalian penyakit
menular/tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat.
f. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan teknis
peningkatan kompetensi surveilans epidemiologi, tenaga kesehatan
pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa
masyarakat.
g. Melaksanakan kegiatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan pengendalian
penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD)
dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat.
h. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
imunisasi.
i. Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan, dan
memanfaatkan data dan informasi surveilans epidemiologi sebagai Sistem
Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB) pada lingkup
kabupaten/kota administrasi.
j. Melaksanakan kegiatan investigasi penyakit potensial Kejadian Luar Biasa
(KLB) dan dugaan wabah serta keracunan makanan.
k. Meningkatkan sistem jaringan informasi wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB)
dan surveilans.
l. Melaksanakan kegiatan pengendalian surveilans kematian.
m. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemetaan kegiatan penanggulangan
wabah/Kejadian Luar Biasa (KLB) dan surveilans.
n. Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program kesehatan
lingkungan meliputi penyehatan air minum/air bersih, penyehatan makanan
dan minuman, pengamanan limbah, pengendalian vektor, pengendalian radiasi,
penyehatan lingkungan kumuh penyehatan di tempat-tempat umum, tempat
kerja, tempat pengelolaan pestisida termasuk pemberian rekomendasi Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan/
upaya pemantauan lingkungan.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
11
Universitas Indonesia
o. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana penunjang
kesehatan lingkungan.
p. Penyajian materi pelatihan teknis dalam bidang kesehatan lingkungan dan
kesehatan kerja.
q. Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas
seksi pengendalian masalah kesehatan.
r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi
pengendalian masalah kesehatan.
6. Seksi Sumber Daya Kesehatan
Seksi sumber daya kesehatan merupakan satuan kerja suku dinas kesehatan
dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan. Seksi sumber
daya kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah
Kepala Suku Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Seksi
sumber daya kesehatan mempunyai tugas:
a. Menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai
dengan lingkup tugasnya.
c. Melaksanakan pemberian perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan, dan
minuman.
d. Memberikan rekomendasi/perizinan praktek tenaga kesehatan.
e. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tenaga kesehatan.
f. Menyusun peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan
berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
g. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan petugas
kesehatan terhadap standar pelayanan.
h. Melaksanakan kegiatan audit internal dan audit eksternal penerapan sistem
manajemen mutu.
i. Malaksanakan survey kepuasan pelanggan kesehatan.
j. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan penerapan
sistem manajemen mutu kepada puskesmas.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
12
Universitas Indonesia
k. Melaksanakan kegiatan pengembangan mutu melalui forum dan fasilitator.
l. Memfasilitasi peningkatan kemampuan tenaga fasilitator, instruktur, dan
auditor mutu pelayanan kesehatan.
m. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana
farmasi makanan minuman, yang meliputi industri kecil obat tradisional,
cabang penyalur alat kesehatan, apotek, toko obat, depo farmasi, dan industri
makanan minuman rumah tangga.
n. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian harga obat generik dan
persediaan cadangan obat esensial.
o. Melaksanakan pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan pada
lingkup kabupaten/kota administrasi.
p. Melaksanakan monitoring dan pemetaan sumber daya kesehatan.
q. Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas
seksi sumber daya kesehatan.
r. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi sumber
daya kesehatan.
Seksi sumber daya kesehatan dibagi menjadi tiga koordinator, untuk
memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu koordinator tenaga
kesehatan, koordinator pengelola standardisasi mutu kesehatan dan koordinator
farmasi makanan dan minuman. Setiap koordinator memiliki fungsi dan tugas
khusus yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan seksi Sumber Daya
Kesehatan (SDK).
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
13 Universitas Indonesia
BAB 3
TINJAUAN KHUSUS
KOORDINATOR FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN
3.1 Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai regulator yang
membuat kebijakan, pedoman, maupun persyaratan dalam pelaksanaan hal-hal
yang berkenaan dengan kesehatan. Suku dinas kesehatan yang merupakan unit
kerja dinas kesehatan berperan sebagai auditor terhadap regulasi yang telah dibuat
dinas kesehatan provinsi untuk dilaksanakan oleh subjek atau sasaran regulasi
tersebut. Suku dinas kesehatan dalam pelaksanaan peran dan fungsinya
mempunyai struktur tertentu sebagaimana diatur oleh Peraturan Gubernur DKI
Jakarta Nomor 150 tahun 2009. Dalam peraturan tersebut suku dinas kesehatan
terdiri dari seksi pelayanan kesehatan, seksi kesehatan masyarakat, seksi
pengendalian masalah kesehatan, dan seksi sumber daya kesehatan. Seksi sumber
daya kesehatan (SDK) yang secara garis besar mempunyai peran dalam lingkup
tenaga kesehatan, mutu kesehatan, kefarmasian, makanan, dan minuman. Seksi
SDK dibagi menjadi tiga koordinator untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan
fungsinya. Koordinator yang terdapat pada seksi sumber daya kesehatan adalah,
1. Koordinator tenaga kesehatan,
2. Koordinator pengelola standardisasi mutu kesehatan,
3. Koordinator farmasi makanan dan minuman.
Koordinator pada seksi SDK yang akan dipaparkan pada bab ini adalah
koordinator farmasi makanan dan minuman (Farmakmin). Tugas pokok
koordinator farmasi makanan minuman adalah,
a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA), dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) seksi sumber
daya kesehatan.
b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Petunjuk
Pelaksanaan Kegiatan (PPK) seksi sumber daya kesehatan.
c. Melaksanakan supervisi dalam rangka rekomendasi perizinan sarana
farmakmin seperti Apotek, Apotek rakyat, Cabang Penyalur Alat Kesehatan,
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
14
Universitas Indonesia
Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Pangan Industri Rumah Tangga
(PIRT), dan Pedagang Eceran Obat (PEO).
d. Melaksanakan pengelolaan dan layanan perizinan Apotek, Apotek rakyat,
Cabang Penyalur Alat Kesehatan, Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT),
Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Pedagang Eceran Obat (PEO).
e. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) terhadap sarana
pelayanan kesehatan kefarmasian pemerintahan dan swasta.
f. Melakukan akreditasi dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan.
g. Mengendalikan mutu pelayanan kefarmasian klinik.
h. Melakukan pengelolaan bidang obat suku dinas kesehatan.
i. Melaksanakan pemantauan harga obat generik dan persediaan cadangan obat
esensial.
j. Melakukan pengamanan obat, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetika,
makanan, dan minuman.
k. Memantau dampak lingkungan.
l. Melaksanakan rekapitulasi Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat
(LPLPO) puskesmas.
m. Pembinaan produsen, distributor dan penggunaan obat, termasuk narkotika,
psikotropika dan zat aditif (NAPZA).
n. Melaksanakan pengelolaan penyuluhan keamanan pangan serta memberikan
sertifikat penyuluhan industri rumah tangga makanan dan minuman.
o. Melaksanakan pengelolaan laporan narkotika.
p. Pengelolaan terhadap hasil supervisi.
q. Melaksanakan pencatatan surat masuk dan keluar serta pendistribusiannya.
r. Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian komunitas, melalui saran,
rekomendasi perbaikan, penilaian, pemberian penghargaan, sanksi dan
rehabilitasi terhadap sarana farmasi, makanan, dan minuman.
s. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dilaporkan profesi dan
masyarakat.
t. Mensosialisasikan perundangan dan program.
u. Bekerja sama dalam tim dengan koordinator standardisasi mutu dan
koordinator tenaga kesehatan.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
15
Universitas Indonesia
v. Menilai dan mempertanggungjawabkan kinerja.
w. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.
3.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang yang menjadi pijakan pelaksanaan peran dan fungsi dari
Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman yaitu:
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5/1997 tentang Psikotropika.
b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35/2009 tentang Narkotika.
c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2009 tentang Kesehatan.
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25/1980 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah RI No. 26/1965 tentang Apotek.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41/1990 tentang Masa Bakti dan
Izin Kerja Apoteker.
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51/2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian.
g. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28/Menkes/Per/I/1978 tentang Penyimpanan
Narkotika.
h. Peraturan Menteri Kesehatan No. 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha
Industri Kecil Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.
i. Peraturan Menteri Kesehatan No. 142/Menkes/Per/III/1991 tentang Penyalur
Alat Kesehatan.
j. Peraturan Menteri Kesehatan No. 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran
Psikotropika.
k. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
l. Peraturan Menteri Kesehatan No. 284/2007 tentang Apotek Rakyat.
m. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 167/Kab/B.VII/1972 tentang
Pedagang Eceran Obat.
n. Keputusan Menteri Kesehatan No. 2912/B/SK/IX/1986 tentang Penyuluhan
Bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
16
Universitas Indonesia
o. Keputusan Menteri Kesehatan No. 497/Menkes/SK/VII/2006 tentang Daftar
Obat Esensial Nasional.
p. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 970 tahun 1990 tentang Ketentuan
Penyelenggaraan Usaha Pedagang Eceran Obat di Wilayah DKI Jakarta.
3.3 Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Farmasi Makanan dan
Minuman
Setiap orang dan/ atau badan hukum yang menyiapkan, meracik, dan/ atau
mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah
tangga, serta industri rumah tangga yang memproduksi, mengolah, dan
mendistribusikan makanan dan minuman, wajib mengajukan perizinan. Perizinan
diajukan kepada kepala dinas kesehatan, namun dengan adanya otonomi daerah,
maka perizinan diajukan ke suku dinas kesehatan kota/ kabupaten administrasi.
Perizinan yang dikelola oleh suku dinas kesehatan adalah izin apotek, izin
pedagang eceran obat, izin cabang penyalur alat kesehatan, izin industri kecil obat
tradisional, dan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga bagi industri
kecil makanan dan minuman. Selain itu, terdapat apotek rakyat yang perizinannya
juga diajukan ke suku dinas kesehatan, dimana izin penyelenggaraannya diatur
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284 tahun 2007.
3.3.1 Apotek
Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktek
kefarmasian oleh apoteker. Dalam menjalankan praktek kefarmasian, apoteker
harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang merupakan pelayanan
langsung dan bertanggung jawab kepada pasien dengan maksud untuk
meningkatkan mutu kehidupan pasien (Pemerintah Republik Indonesia, 2009a).
Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
mempunyai keahlian dan kewenangan, salah satunya adalah apoteker. Setiap
tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat
tanda registrasi seperti pada profesi apoteker dikenal STRA (Surat Tanda
Registrasi Apoteker). STRA dikeluarkan oleh menteri dan berlaku selama lima
tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu lima tahun apabila memenuhi
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
17
Universitas Indonesia
syarat. Untuk memperoleh STRA, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah
ijazah apoteker, sertifikat kompetensi profesi, surat pernyataan telah
mengucapkan sumpah/janji apoteker, surat keterangan sehat fisik dan mental dari
dokter yang memiliki surat izin praktek, membuat surat pernyataan akan
mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
Sebelum melaksanakan kegiatan di apotek, apoteker pengelola apotek
(APA) wajib memiliki Surat Izin Apotek (SIA). Izin apotek berlaku selama apotek
yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan, APA di apotek tersebut
melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan, dan apotek masih memenuhi
persyaratan. Untuk mendapatkan SIA, APA mengajukan surat permohonan SIA
kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota. SIA diberikan oleh menteri yang
mendelegasikan wewenangnya kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota
(Departemen Kesehatan RI, 2002b). Untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian
kepada masyarakat, maka dikeluarkan pemberlakuan pedoman pelayanan
kefarmasian di apotek oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Di dalam
peraturan ini tercantum persyaratan pendirian apotek. Selain itu, segala bentuk
perubahan dalam pengelolaan apotek diharuskan memperbaharui izin.
3.3.2 Apotek Rakyat
Apotek rakyat adalah sarana pelayanan kefarmasian dimana dilakukan
penyerahan obat dan perbekalan kesehatan, namun tidak melakukan peracikan.
Apotek rakyat juga tidak menjual narkotika serta harus mengutamakan obat
generik. Pengaturan apotek rakyat bertujuan untuk digunakan sebagai pedoman
bagi toko obat yang ingin meningkatkan pelayanan dan status usahanya menjadi
apotek rakyat, pedoman bagi perorangan atau usaha kecil yang ingin mendirikan
apotek rakyat, dan melindungi masyarakat dalam memperoleh pelayanan
kefarmasian (Departemen Kesehatan RI, 2007).
Setiap orang atau badan usaha dapat mendirikan apotek rakyat, dimana
apotek rakyat harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan
kabupaten/ kota. Setiap apotek rakyat harus memiliki satu orang apoteker sebagai
penanggung jawab dan dapat dibantu oleh asisten apoteker. Permohonan izin
pendirian apotek rakyat diajukan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
18
Universitas Indonesia
dan akan dikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota (Departemen
Kesehatan RI, 2007).
3.3.3 Pedagang Eceran Obat
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167 Tahun 1972,
pedagang eceran obat adalah orang atau badan hukum indonesia yang memiliki
izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat bebas terbatas (daftar W) untuk
dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
Pedagang eceran obat dapat diusahakan oleh perusahaan negara, perusahaan
swasta atau perorangan. Pedagang eceran obat menjual obat-obat bebas dan obat-
obat bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran
dan harus menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari
pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi (PBF) yang mendapat izin dari
menteri kesehatan. Obat-obat bebas terbatas harus disimpan dalam lemari khusus
dan tidak boleh dicampur dengan obat-obat atau barang-barang lain (Departemen
Kesehatan RI, 2002a).
Permohonan perizinan sarana pedagang eceran obat diajukan kepada kepala
dinas kesehatan kabupaten/ kota setempat. Penerbitan izin setiap pedagang eceran
obat harus disampaikan tembusan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
kepada menteri, kepala dinas kesehatan provinsi dan kepala balai POM setempat
(Departemen Kesehatan RI, 2002a). Izin usaha pedagang eceran obat berlaku
selama dua tahun terhitung dari mulai tanggal ditetapkan dan 3 (tiga) bulan
sebelum masa berlaku izin berakhir harus mengajukan permohonan perpanjangan
izin pedagang eceran obat. Penanggung jawab toko obat adalah asisten apoteker
yang merupakan penanggung jawab teknis farmasi. Permohonan izin pedagang
eceran obat diajukan secara tertulis dan disertai: Alamat dan denah tempat usaha;
Nama dan alamat pemohon; Nama dan alamat asisten apoteker; Fotokopi ijazah,
surat pengusaha dan surat izin kerja asisten apoteker; Surat pernyataan kesediaan
bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknis. Pencabutan izin
pedagang eceran obat dilakukan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota dan
pemilik izin harus menyerahkan surat izinnya kepada kepala dinas kesehatan
kabupaten/ kota (Departemen Kesehatan RI, 2002a).
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
19
Universitas Indonesia
3.3.4 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) adalah usaha yang membuat semua
bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen
(Kemenkes, 2012). Sebelum adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional,
UKOT bernama IKOT yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat
Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Industri Kecil Obat Tradisional
(IKOT) adalah industri obat tradisional dengan total aset tidak lebih dari Rp.
600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tidak termasuk harga tanah dan bangunan
(Kemenkes, 1990).
UKOT hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang memiliki izin
usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. UKOT yang memproduksi
bentuk sediaan kapsul dan/atau cairan obat dalam, harus memiliki apoteker
sebagai penanggung jawab yang bekerja penuh dan memenuhi persyaratan
CPOTB. Pemenuhan persyaratan CPOTB dibuktikan dengan sertifikat CPOTB
yang dikeluarkan oleh Kepala Badan. Setiap UKOT wajib memiliki sekurang-
kurangnya 1 (satu) orang Tenaga Teknis Kefarmasian Warga Negara Indonesia
sebagai Penanggung Jawab yang memiliki sertifikat pelatihan CPOTB.
3.3.5 Cabang Penyalur Alat Kesehatan
Cabang penyalur alat kesehatan adalah perwakilan usaha dari penyalur alat
kesehatan yang telah mendapatkan izin. Dalam hal ini apabila suatu perusahaan
atau distributor besar ingin melaksanakan atau memiliki perwakilan usaha di suatu
daerah, perusahaan atau distributor tersebut dapat mengajukan perizinan sub
penyalur alat kesehatan kepada Kepala Suku Dinas kesehatan. Kebanyakan usaha
penyalur alat kesehatan yang ada saat ini dilakukan oleh perorangan tanpa
keberadaan badan usaha yang jelas. Artinya usaha ini dilakukan oleh perorangan
tersebut jika mendapatkan suatu tender proyek peralatan kesehatan. Oleh karena
itu pembinaan terhadap cabang penyalur alat kesehatan ini harus dilakukan
dengan ketat. Segala bentuk perubahan yang terjadi baik fisik maupun non fisik
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
20
Universitas Indonesia
wajib dilaporkan kepada suku dinas kesehatan untuk diurus perizinan perubahan
tersebut.
3.3.6 Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
Pangan industri rumah tangga adalah perusahaan pangan yang memiliki
tempat usaha di lokasi pemukiman dengan peralatan pengolahan pangan manual
hingga semi otomatis. Dalam menjalankan PIRT ini, perusahaan pangan harus
mempunyai Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI Nomor
HK.00.05.5.1640/30 April 2003 antara lain tentang SPP-IRT yang bertujuan
untuk:
a. Meningkatkan pengetahuan produsen dan karyawan tentang pengolahan
pangan dan peraturan perudang-undangan di bidang keamanan pangan.
b. Menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang
pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap
keselamatan konsumen.
c. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang
dihasilkan PIRT.
3.4 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sarana Pelayanan
Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman
Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suku dinas kesehatan dalam
bentuk pemberian informasi, sosialisasi peraturan, memberi penyegaran,
memberikan bimbingan teknis secara langsung ke lapangan maupun tidak
langsung untuk meningkatkan konsistensi petugas agar memenuhi persyaratan.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap
masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan
sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan (Undang-
Undang RI No.36, 2009).
Pembinaan yang dilakukan pemerintah diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang
kesehatan; menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan;
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
21
Universitas Indonesia
memfasilitasi dan menyelenggarakan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan
kesehatan; memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perbekalan
kesehatan, termasuk sediaan farmasi dan alat kesehatan serta makanan dan
minuman; memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan standar dan
persyaratan; melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat
menimbulkan bahaya bagi kesehatan (Undang-Undang RI No.36, 2009).
Bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan UU RI
No.36/2009 antara lain komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan
masyarakat; pendayagunaan tenaga kesehatan; dan pembiayaan. Tujuan besar
dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk
melindungi pihak-pihak yang ada maupun terlibat dalam upaya kesehatan. Dalam
melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pemerintah dalam hal ini menteri
kesehatan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lain, misalnya
lembaga pemerintah non-kementerian, kepala dinas provinsi, dan kepala dinas
kabupaten/ kota yang berperan di bidang kesehatan. Pengawasan pada sarana
kefarmasian dilaksanakan secara langsung ke sarana farmasi oleh dinas kesehatan,
suku dinas kesehatan, dan lintas sektor terkait untuk mengetahui apakah
pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek telah sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan.
Selanjutnya pengendalian dilaksanakan sebagai upaya tindak lanjut dari
pengawasan yang dapat berupa sanksi administrasi, teguran, peringatan, sampai
pencabutan izin. Suku dinas kesehatan kota administrasi melaksanakan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh dinas kesehatan yaitu melaksanakan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian terhadap teknis pelaksanaan program di kota
administrasi misalnya apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Suku dinas kesehatan
kota administrasi dapat memberikan teguran dan pencabutan izin. Pembinaan,
pengawasan, pengendalian (Binwasdal) berfungsi untuk memantau proses dan
produk-produk layanan di bidang kesehatan secara efektif dan efisien. Hal
tersebut terkait dengan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada
masyarakat sehingga kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan dapat
dipenuhi secara optimal sesuai dengan sumber daya yang ada.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
22 Universitas Indonesia
BAB 4
PEMBAHASAN
Suku Dinas Kesehatan merupakan bagian dari struktur organisasi dinas
kesehatan pada tingkat kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin
oleh seorang Kepala Suku Dinas. Kepala Suku Dinas secara teknis administratif
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional kepada
Walikotamadya yang bersangkutan. Saat ini, di wilayah Provinsi DKI Jakarta
terdapat enam Suku Dinas yang mengatur enam wilayah yaitu Jakarta Barat,
Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Pulau Seribu.
Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Selatan terbagi menjadi lima bagian,
yaitu Subbagian Tata Usaha, Seksi Kesehatan Masyarakat, Seksi Pelayanan
Kesehatan, Seksi Sumber Daya Kesehatan, dan Seksi Pengendalian Masalah
Kesehatan. Struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Kota
Administasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada Lampiran 1. Masing-masing bagian
dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Suku Dinas (Kasudin). Setiap bagian membawahi beberapa subbagian dan
masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang koordinator yang memiliki tugas
pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kepala Seksi.
Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK) memiliki tiga koordinator yaitu
Tenaga Kesehatan (Nakes), Standarisasi Mutu Kesehatan dan Farmasi Makanan
dan Minuman (Farmakmin). Setiap koordinator memiliki tugas pokok dan fungsi
yang telah ditetapkan oleh Kepala Seksi SDK. Tugas pokok Seksi Sumber Daya
Kesehatan diantaranya adalah melaksanakan pemberian rekomendasi sarana
kefarmasian tertentu dan sarana lainnya yang berhubungan dengan kesehatan serta
pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perbekalan
kesehatan. Tugas-tugas tersebut dikelola oleh koordinator farmasi makanan dan
minuman. Oleh karena hal tersebut erat kaitannya dengan bidang farmasi, maka
dalam laporan ini akan dibahas mengenai bagian Koordinator Farmasi Makanan
dan Minuman, Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Koordinator Tenaga Kesehatan berperan dalam pengelolaan, pembinaan,
pengaturan, dan pendidikan bagi tenaga kesehatan maupun calon tenaga
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
23
Universitas Indonesia
kesehatan. Kegiatan yang dilakukan oleh koordinator tenaga kesehatan adalah
mengelola pengembangan profesi medik keperawatan; menyusun peta kebutuhan
pendidikan dan tenaga kesehatan berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan
pelatihan; mengadakan pelatihan serta uji kompetensi tenaga kesehatan; membuat
usulan dan supervisi diklat ke puskesmas; membuat usulan bahan perumusan
kebijakan akreditasi profesi/ jabatan tenaga kesehatan; mengelola pelaksanaan
praktek kerja lapangan serta menyelenggarakan rapat evaluasi praktek kerja
lapangan dengan puskesmas maupun institusi pendidikan; menyelenggarakan
pemilihan, menetapkan, mengusulkan tenaga kesehatan teladan dari Suku Dinas
Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Jakarta Selatan kepada Dinas
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Koordinator Standarisasi Mutu Kesehatan berperan dalam pembuatan
standarisasi mutu pelayanan kesehatan baik dalam tataran internal suku dinas
kesehatan maupun tataran eksternal, dalam hal ini implementasi kepada
masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh koordinator standarisasi mutu
kesehatan adalah menyusun rencana kerja dan anggaran program standarisasi
mutu kesehatan; pelaksana pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) program
mutu; koordinator pemantauan proses sistem manajemen mutu; melaksanakan
evaluasi kegiatan program standarisasi mutu kesehatan; koordinator pengendalian
dokumen; koordinator Gugus Kendali Mutu (GKM) dan konsep 5R (Ringkas,
Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin); koordinator audit internal dan eksternal;
koordinator tinjauan manajemen; koordinator komunikasi internal; serta
koordinator pengelolaan keluhan pelanggan.
Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman memegang peranan dalam
perizinan, pengawasan, dan pengendalian sarana kesehatan, baik yang
dikendalikan oleh pemerintah maupun perorangan. Beberapa kegiatan yang
dikendalikan oleh koordinator farmasi makanan dan minuman adalah
melaksanakan pengelolaan perizinan apotek, apotek rakyat, Cabang Penyalur Alat
Kesehatan (CPAK), Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT), Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga (PIRT), dan Pedagan Eceran Obat (PEO); melaksanakan
supervisi dan pengelolaan hasil supervisi dalam rangka rekomendasi perizinan
sarana farmakmin; melaksanakan binwasdal terhadap sarana pelayanan kesehatan
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
24
Universitas Indonesia
kefarmasian, baik pemerintah maupun swasta; melaksanakan pengelolaan
penyuluhan keamanan pangan; melaksanakan pengelolaan laporan narkotika dan
psikotropika; melakukan pengelolaan bidang obat suku dinas kesehatan;
melaksanakan pemantauan harga obat narkotika, dan persediaan cadangan obat
esensial; serta melaksanakan rekaptulasi Laporan Pemakaian dan Lembar
Permintaan Obat (LPLPO) dari Puskesmas Kecamatan dalam satu wilayah Kota
Administrasi.
4.1 Pelayanan Kesehatan dan Pengadaan Obat di Puskesmas Kecamatan
Pada awal periode PKPA, penulis berkesempatan berkunjung ke
Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan yang terletak di wilayah Kelurahan
Pesanggrahan selama 6 hari kerja. Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan terdiri
dari 3 (tiga) lantai, antara lain :
Lantai 1 terdiri dari Pelayanan 24 jam, RB dengan dokter spesialis
kandungan, KI trimester 1 & 2, KI trimester 3, gudang obat, radiologi HR
(Harm Reduction).
Lantai 2 adalah tempat pendaftaran, laboratorium dan poli untuk
pemeriksaan pasien serta ruang lainnya yang terdiri dari Apotek, gudang
alkes, dan koperasi. Poli yang tersedia pada Puskesmas Kecamatan
Pesanggrahan adalah Poli Umum, Askes & Jamsostek, Poli Gigi, KB,
Imunisasi, Manajemen Terpadu Bayi Sakit (MTBS), Fisioterapi, Poli Paru,
PAL, Lansia, DM, CAB Jiwa, CAB VCT, CAB PKPR, dan CAB KDRT.
Lantai 3 adalah kantor administrasi puskesmas, aula, mushola, pemeriksaan
Haji dan EKG.
Pelayanan obat di kamar obat dilayani dari pukul 07.30 sampai dengan
pukul 16.00. Resep dokter yang dilayani di kamar obat setiap harinya berkisar
antara 150 sampai 250 resep. Tenaga kesehatan yang terdapat pada kamar obat
terdiri dari 2 orang apoteker dan 2 orang asisten apoteker. Obat yang diberikan
sebagian besar adalah sediaan tablet, pulveres, sirup, dan sediaan topikal.
Karena banyaknya pelayanan resep yang dilakukan di kamar obat Puskesmas
Kecamatan Pesanggrahan, untuk dispensing dari obat suspensi kering dilakukan
sendiri oleh pasien dengan penjelasan terlebih dahulu oleh apoteker. Penataan
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
25
Universitas Indonesia
obat dan alat kesehatan di ruang penyimpanan kamar obat ditempatkan pada
lemari khusus, terdapat pula lemari pendingin untuk menyimpan obat.
Semua resep dokter dari poli dilayani di kamar obat kecuali Obat Anti
Tuberkulosis (OAT), serum, dan vaksin karena diberikan dan dijelaskan
langsung pada poli yang bersangkutan. Tidak ada perbedaan obat yang
diserahkan pada pasien dari tiap poli dan pasien program seperti pasien dari
program Jamsostek dan Askes, perbedaan hanya terdapat pada beberapa resep
obat yang diberikan. Biasanya pasien jamsostek dan askes mendapat obat
dengan beberapa merk dagang. Pasien tidak dikenakan biaya untuk obat yang
diberikan di kamar obat, pasien hanya cukup membayar biaya administrasi pada
saat mendaftar.
Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan memiliki gudang obat puskesmas
yang digunakan untuk menyimpan obat dan alat kesehatan. Penataan obat dan
alat kesehatan di gudang Puskesmas Pesanggrahan belum berdasarkan
penggolongan obat karena keadaan Puskesmas Pesanggrahan yang masih
direnovasi. Akan tetapi, tiap karton ditempel contoh sampel obat yang ada di
dalamanya untuk mempermudah dalam mencari. Selain itu pada masing-masing
karton kemasan terluar obat diberikan tanda khusus yang menunjukkan tanggal
kadaluarsa.
Saat ini pengadaan obat di tiap puskesmas kecamatan di Provinsi DKI
Jakarta, dilakukan sendiri oleh masing-masing puskesmas, termasuk Puskesmas
Kecamatan Pesanggrahan yang telah secara mandiri merencanakan dan melakukan
pengadaan obat untuk kebutuhan di puskesmas kecamatan maupun di puskesmas
kelurahan. Jika persediaan obat tidak mencukupi jumlahnya, Puskesmas
Kecamatan Pesanggrahan dapat melakukan permintaan obat ke Suku Dinas
Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Tiap-tiap kelurahan mengirimkan LPLPO puskesmas kelurahan pada
puskesmas kecamatan untuk permintaan obat. Kelurahan yang terdapat di
Kecamatan Pesanggrahan adalah Kelurahan Bintaro, Ulujami, Pesanggrahan,
Petukangan Selatan, Petukangan Utara. Pengalokasian obat oleh puskesmas
kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan obat di puskesmas kelurahan didasarkan
pada data konsumsi, kunjungan dan pola penyakit yang paling banyak terjadi di
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
26
Universitas Indonesia
kelurahan masing-masing.
Sebagai laporan pertanggungjawaban dari tiap-tiap puskesmas dalam
penggunaan obat untuk pelayanan kesehatan masyarakat, LPLPO dari tiap
puskesmas kelurahan wajib dikirimkan ke puskesmas kecamatan yang
bersangkutan untuk dilakukan rekapitulasi. Setiap bulannya ditetapkan maksimal
pada tanggal 15, LPLPO dari tiap puskesmas kelurahan harus telah dikirim ke
puskesmas kecamatan. Selanjutnya hasil rekapitulasi dari tiap puskesmas
kecamatan akan dikirimkan ke koordinator Farmakmin Seksi SDK Suku Dinas
Kesehatan Jakarta Selatan.
Hasil dari rekapitulasi data kunjungan pasien di puskesmas kecamatan
Pesanggrahan, terdapat 10 jenis penyakit terbanyak yang dihitung tiap tahun
(Lampiran 11). Penulis berkesempatan memperoleh data 10 penyakit terbanyak
tahun 2011 dikarenakan hasil rekapitulasi tahun 2012 belum selesai dihitung oleh
pihak puskesmas. Berdasarkan lampiran data, jumlah penyakit terbanyak adalah
infeksi akut lain pernafasan atas sebesar 22.152 kasus dengan persentase 37,37%.
Pekerjaan kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan telah sesuai
dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Apoteker di kamar obat
Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan telah melaksanakan pengelolaan sediaan
farmasi dan pelayanan farmasi klinik dengan baik. Hal ini ditandai dengan
dilakukannya skrining resep, penyiapan sediaan, pengecekan hasil peracikan dan
penyerahan obat yang disertai informasinya kepada pasien. Peningkatan peran
farmasis Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan juga terlihat dengan diikutsertakannya
apoteker dalam rapat dengan tenaga profesi kesehatan lainnya di puskesmas dalam
penentuan dosis atau takaran maksimal suatu resep puyer standar untuk diberikan
kepada pasien balita dan anak-anak.
Adapun kendala yang ditemui pada pelayanan kefarmasian di kamar obat
(apotek) Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan adalah kurangnya jumlah tenaga
kesehatan, yaitu hanya terdiri dari 2 orang apoteker dan 2 orang asisten
apoteker. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan banyaknya beban kerja
pelayanan resep yang diterima di kamar obat yang berjumlah sekitar 150-250
resep setiap hari.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
27
Universitas Indonesia
4.2 Perizinan Penyelenggaraan Sarana Kesehatan
Proses perizinan yang dilakukan di Koordinator Farmakmin Sudinkes
Jakarta Selatan meliputi perizinan apotek, apotek rakyat, Cabang Penyalur Alat
Kesehatan (CPAK), Usaha Kecil Obat Tradisional, Pangan Industri Rumah
Tangga, dan Pedagang Eceran Obat. Segala proses perizinan penyelenggaraan
sarana kesehatan dilaksanakan dengan sistem satu atap yaitu di kantor Walikota,
tepatnya pada bagian Pelayanan Terpadu (yandu).
Alur proses dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pemohon ke
Kantor Pelayanan Terpadu Bagian Kesehatan untuk setiap perizinan sarana
kesehatan. Pemohon akan mendapatkan formulir yang berisi daftar kelengkapan
yang harus dilengkapi sebagai persyaratan mendapatkan perizinan (Lampiran 2-
10). Adapun kelengkapan yang harus dipenuhi berupa kelengkapan dokumen dan
kelengkapan sumber daya sarana kesehatan. Setelah persyaratan selesai disiapkan,
pemohon datang kembali ke kantor Pelayanan Terpadu untuk menyerahkan
berkas persyaratan perizinan sarana kesehatan. Apabila ada berkas yang kurang
sesuai, pemohon diminta untuk memperbaiki atau melengkapi kembali.
Berkas yang diserahkan oleh pemohon di kantor Pelayanan Terpadu
kemudian dibawa ke Suku Dinas Kesehatan. Berkas permohonan yang sudah
lengkap persyaratan administrasinya kemudian dikirimkan ke Subbag Tata Usaha
untuk registrasi surat masuk. Setelah didisposisi oleh Kepala Suku Dinas
kesehatan, kemudian berkas diserahkan ke Seksi Sumber Daya Kesehatan bagian
Farmasi Makanan dan Minuman. Petugas bagian Farmasi Makanan dan Minuman
kemudian memeriksa kembali dokumen tersebut sebelum proses pemeriksaan
dalam bentuk inspeksi lapangan. Dalam proses tersebut petugas suku dinas
memeriksa kesesuaian antara persyaratan dokumen tertulis yang diserahkan
pemohon dengan kondisi di lapangan. Hasil inspeksi lapangan dibuat dalam
bentuk berita acara pemeriksaan sarana kesehatan untuk ditindaklanjuti dalam
bentuk pemberian izin. Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan tentang
perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan dapat diberikan kepada pemohon
apabila kelengkapan berkas sudah dipenuhi oleh pemohon.
Alur perizinan sarana kesehatan yang kini berlangsung di Koordinator
Farmakmin Sudinkes Jakarta Selatan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku,
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
28
Universitas Indonesia
dimana pelayanan perizinan dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) di Walikota Jakarta Selatan.
4.3 Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO)
Lingkup kerja Koordinator Farmakmin Sudinkes Kota Adminstrasi Jakarta
Selatan meliputi sepuluh kecamatan dimana tiap kecamatan tersebut memiliki
puskesmas kecamatan yang melayani masyarakat. Kesepuluh kecamatan tersebut
adalah Kecamatan pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan, Kebayoran Baru,
Kebayoran Lama, Cilandak, Tebet, Jagakarsa, Mampang Prapatan, dan Setiabudi.
Setiap bulan puskesmas kecamatan wajib membuat laporan pemakaian dan
lembar permintaan obat kepada Sudinkes Kota administrasi Jakarta Selatan
sehingga dapat diketahui jumlah dan jenis persediaan obat.
LPLPO digunakan sebagai laporan pemakaian obat bulanan oleh
penanggung jawab obat puskesmas sekaligus sebagai lembar permintaan
kebutuhan obat bulan berikutnya kepada dinas kesehatan kota. Permintaan
tambahan obat dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,
sedangkan untuk mengatasi kekosongan obat di puskesmas dapat dilakukan setiap
saat sesuai kebutuhan diluar jadwal yang telah ditetapkan. Selanjutnya, data
LPLPO setiap puskesmas per bulan direkapitulasi dan dibuat data LPLPO selama
periode bulan Januari-Desember 2012 dengan juga memasukkan data persediaan
obat di Gudang Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Fungsi LPLPO antara lain untuk laporan pemakaian obat bulanan, laporan
jumlah kunjungan resep, dokumen bukti atau sumber informasi tentang
pengeluaran obat, dokumen bukti atau sumber informasi untuk penerimaan obat
dan perencanaan kebutuhan obat di puskesmas, hal tersebut digunakan sebagai
sarana untuk monitoring dan evaluasi persediaan dan penggunaan obat, sumber
informasi untuk melakukan supervisi dan pembinaan, dan sarana untuk
meningkatkan kepatuhan perugas dalam menyampaikan laporan.
Berdasarkan pengamatan Penulis rekapitulasi LPLPO Puskesmas di wilayah
Kota Administrasi Jakarta Selatan telah berjalan dengan baik, walaupun adanya
keterlambatan pengiriman ke Dinas Kesehatan Kota Jakarta. Hal ini terjadi karena
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
29
Universitas Indonesia
adanya keterlambatan pengiriman data LPLPO oleh beberapa puskesmas via surat
elektronik kepada petugas Sie Farmasi Makanan dan Minuman.
4.4 Penyimpanan Obat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta
Selatan
Gudang penyimpanan obat Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
Jakarta Selatan terletak di Jalan Raya Kebagusan, Kelurahan Kebagusan,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Gudang penyimpanan obat dan alat
kesehatan ini dijaga oleh satu orang petugas. Gudang penyimpanan obat Suku
Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri dari dua lantai. Lantai
1 (satu) terdiri dari ruang gudang penyimpanan obat Suku Dinas Kesehatan Kota
Administrasi Jakarta Selatan, ruang gudang penyimpanan obat program, ruang
gudang penyimpanan obat Dinas Kesehatan, dan ruang gudang penyimpanan obat
Puskesmas Kecamatan Jagakarsa. Lantai 2 (dua) terdiri dari kantor yang untuk
sementara menjadi ruang gudang penyimpanan obat Puskesmas Kecamatan
Mampang Prapatan. Denah gudang dicantumkan pada Lampiran 12.
Obat-obat yang terdapat dalam gudang penyimpanan telah disusun dengan
baik berdasarkan golongan program obat. Obat-obat pada gudang program
dialokasikan sesuai program yang dicanangkan seperti program pemberantasan
penyakit menular, TB paru, penyakit ISPA, filariasis, malaria, program kesehatan
ibu dan anak, dan sebagainya. Dengan susunan tersebut pengambilan kelompok
obat program dari gudang Suku Dinas Kesehatan dan pendistribusian ke bagian
program obat di Suku Dinas Kesehatan menjadi lebih mudah. Selain itu, setiap
jenis obat memiliki kartu stok yang berisi nama obat serta satuannya, nama pihak
yang melakukan pengiriman maupun pengambilan obat, jumlah penerimaan,
pengambilan, persediaan akhir, waktu kadaluarsa obat, serta tanda tangan petugas
pengelola gudang. Sesuai dengan fungsinya, obat-obat pada gudang suku dinas
dialokasikan untuk mencukupi kekurangan dan kebutuhan tiap kecamatan di
wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan untuk antisipasi terjadinya kondisi
gawat darurat.
Saat pengamatan terlihat bahwa aplikasi pendistribusian obat telah sesuai
karena adanya pengeluaran obat gawat darurat (terkait bencana banjir) untuk
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
30
Universitas Indonesia
Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan, Pasar Minggu, dan Jagakarsa. Obat-
obat yang dikeluarkan harus ditulis dalam berita acara yang dibuat rangkap dua
dan ditandatangani oleh pengelola gudang. Satu lembar digunakan untuk
penanggung jawab puskesmas, sedangkan lembar yang lainnya digunakan untuk
arsip gudang. Setiap melakukan pengeluaran obat, petugas gudang selalu
melakukan pengisian kartu stok. Setelah itu, dilakukan pengecekan antara jumlah
barang yang tertera pada kartu stok, dengan jumlah barang yang ada, untuk
memastikan bahwa tidak ada penyimpangan.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
31 Universitas Indonesia
BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
1. Tugas dan fungsi pokok Suku Dinas Kesehatan adalah melaksanakan
pelayanan perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian (binwasdal)
terhadap sarana kesehatan dan tenaga kesehatan serta melaksanakan
perencanaan, pengendalian dan penilaian program kesehatan masyarakat yang
meliputi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak
menular, penyehatan lingkungan dan kesehatan kerja, kesehatan jiwa
masyarakat, serta gizi dan pembinaan peran serta masyarakat di kota
administrasi yang bersangkutan.
2. Seksi Sumber Daya Kesehatan memiliki tugas pokok dan fungsi dalam
memberikan layanan pengelolaan sumber daya kesehatan meliputi perizinan,
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap sarana apotek, pedagang
eceran obat, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), dan Pangan Industri
Rumah Tangga (PIRT) serta perizinan tenaga kesehatan meliputi apoteker,
asisten apoteker, dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, perawat, bidan,
fisioterapi, terapis wicara, refraksionis optisien dan radiografer.
3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seksi Sumber Daya Kesehatan
Koordinator Farmasi Makanan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta
Selatan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan perizinan sarana kesehatan
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan, baik dalam segi
administratif maupun pelaksanaan di lapangan.
4. Puskesmas kecamatan yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
telah secara mandiri merencanakan dan melakukan pengadaan obat untuk
kebutuhan di puskesmas kecamatan itu sendiri maupun di puskesmas
kelurahan.
5. Pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian obat di Suku Dinas Kesehatan
Kota Admistrasi Jakarta Selatan telah sesuai dengan sistem dan peraturan
yang berlaku.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
32
Universitas Indonesia
5.2 Saran
1. Kegiatan-kegiatan binwasdal sarana farmasi, makanan, dan minuman yang
telah dilakukan perlu ditingkatkan lagi dalam rangka sosialisasi informasi dan
untuk meningkatkan kesadaran serta pengetahuan tenaga kesehatan dan
pemilik sarana kesehatan.
2. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu memiliki
website yang interaktif dan menarik untuk media penyampaian informasi
pelayanan, kebijakan, maupun kegiatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan.
3. Perlunya penambahan penempatan apoteker di Puskesmas Kecamatan terutama
Puskesmas dengan jumlah pelayanan resep yang tinggi sehingga tercapainya
pelayanan kefarmasian yang optimal.
4. Sebaiknya terdapat SDM yang kompeten dan tepat terkait pembuatan laporan
LPLPO di Puskesmas Kelurahan dan Kecamatan agar pelaporan dapat
dijalankan secara online untuk mengatasi keterlambatan yang masih sering
terjadi.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
33 Universitas Indonesia
DAFTAR ACUAN
Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2003). Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.5.1640 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jakarta.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (1972). Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1972 tentang Pedagang Eceran Obat. Jakarta.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (1990). Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 246 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Jakarta.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2002a). Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331 Tahun 2002 tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1972 tentang Pedagang Eceran Obat. Jakarta.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2002b). Keputusan Menteri
Kesehatan RI Nomor 1332 Tahun 2002 tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922 Tahun 1993 tentang: Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Jakarta.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2006). Petunjuk Teknis Cara
Distribusi Alat Kesehatan yang Baik. Jakarta. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 284 tahun 2007 tentang Apotek Rakyat. Jakarta. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 1191 Tahun 2010 tentang penyaluran alat kesehatan. Jakarta.
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. (2010). Materi
Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Instalasi Farmasi Kabupaten/ Kota. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta. (2008) Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 10
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2008). Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
34
Universitas Indonesia
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2009a). Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah. Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2009b). Peraturan Gubernur Provinsi DKI
Jakarta Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. (1998). Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. (2000). Peraturan pemerintah Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonom. Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. (2009a). Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia. (2009b). Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
35
Universitas Indonesia
LAMPIRAN
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
Lampiran 1. Struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Kota Administasi Jakarta Selatan
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
36
Lampiran 2. Formulir Permohonan Surat Izin Apotek
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
37
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
38
(Lanjutan). Formulir Permohonan Surat Izin Apotek
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
39
(Lanjutan). Formulir Permohonan Surat Izin Apotek
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
40
Lampiran 3. Formulir Persyaratan Permohonan Izin Apotek
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
41
(Lanjutan). Formulir Persyaratan Permohonan Izin Apotek
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
42
Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
43
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
44
(Lanjutan). Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
45
(Lanjutan). Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
46
(Lanjutan). Berita Acara Pemeriksaan Sarana Apotek
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
47
Lampiran 5. Formulir Pernyataan Siap Melakukan Kegiatan
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
48
Lampiran 6. Formulir Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
49
(Lanjutan). Formulir Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
50
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
51
Lampiran 7. Formulir Permohonan Persetujuan Prinsip IKOT
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
52
(Lanjutan). Formulir Permohonan Persetujuan Prinsip IKOT
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
53
Lampiran 8. Formulir Permohonan Izin Usaha IKOT
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
54
(Lanjutan). Formulir Permohonan Izin Usaha IKOT
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
55
Lampiran 9. Formulir Permohonan Izin Cabang/ Sub Penyalur Alat Kesehatan
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
56
(Lanjutan). Formulir Permohonan Izin Cabang/ SubPenyalur Alat Kesehatan
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
57
Lampiran 10. Formulir Permohonan Sertifikasi Produksi Pangan
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
58
Lampiran 11. Data 10 penyakit terbanyak di puskesmas kecamatan
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
59
Pesanggrahan tahun 2011
No Jenis penyakit Persentase
Jumlah Persentase
1 Infeksi Akut Lain Pernafasan
Atas
22.152 37,37
2 Peny. Pulpa & jar. Periapikal 7.467 12,60
3 Peny. Lainnya 6.717 11,33
4 Peny. Darah Tinggi 5.726 9,66
5 Peny. Pada Sistem Otot & jar.
Pengikat
4.044 6,82
6 Peny. Kulit Infeksi 3.377 5,70
7 Gangguan Gigi dan Jar.
Penyangga lain
2.901 4,89
8 Ginggivitis dan Penyakit
Periodental
2.535 4,28
9 Tonsilitis 2.363 3,99
10 Diare (Termasuk Tersangka
Kolera)
1.990 3,36
Jumlah 59.272 100,00
Lampiran 12. Denah Ruangan Gudang Obat Sudinkes Jakarta Selatan
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
60
(Lanjutan)
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
61
Lampiran 13. Alur dalam Pemberian Izin Cabang PAK
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
62
Keterangan:
a. Kepala dinas kesehatan provinsi berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk membentuk tim pemeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan Formulir 2.
b. Apabila telah memenuhi persyaratan, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setelah menerima hasil pemeriksaan tim pemeriksa bersama meneruskan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dengan menggunakan Formulir 3.
**Bila pemeriksaan tidak dilaksanakan pada waktunya, pemohon dapat membuat surat siap melaksanakan kegiatan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dengan menggunakan Formulir 4.
c. Setelah melakukan pemeriksaan, kepala dinas kesehatan provinsi dapat mengeluarkan izin cabang PAK, penundaan atau penolakan permohonan izin Cabang PAK dengan menggunakan Formulir 5 dan 6 .
d. Pemohon diberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sejak diterbitkan surat penundaan.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
UNIVERSITAS INDONESIA
TUGAS KHUSUS PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEDAGANG ECERAN
OBAT
NURUL HASANAH, S.Farm.
1206313463
ANGKATAN LXXVI
FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER
DEPOK JUNI 2013
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
ii
Universitas Indonesia
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i DAFTAR ISI ............................................................................................................. ii DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1 1.2 Tujuan...................................................................................................... 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................. 3 2.1 Definisi Pedagang Eceran Obat ................................................................ 3 2.2 Dasar Hukum ............................................................................................ 3 2.3 Perizinan Pedagang Eceran Obat ............................................................. 4 2.4 Penanggung Jawab PEO ........................................................................... 5 2.5 Ketentuan dalam Pendirian PEO .............................................................. 7 2.6 Berita Acara Pemeriksaan ........................................................................ 8
BAB III METODOLOGI PENGKAJIAN ............................................................. 9
3.1 Lokasi dan Waktu Pengkajian .................................................................. 9 3.2 Metode Pengkajian data………………………………………………. .. 9
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN…………………………………………. 10 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan .......................................................................................................... 15 5.2 Saran ..................................................................................................................... 15 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………. .. 16
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
iii
Universitas Indonesia
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Alur Penerbitan Izin PEO ...................................................................... 17
Lampiran 2. Formulir BAP Sarana PEO .................................................................... 19
Lampiran 3. Formulir BAP BINWASDAL PEO ....................................................... 21
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
1 Universitas Indonesia
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam pelayanan kesehatan
adalah dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang optimal (UU No. 36 Tahun 2009). Peningkatan kesadaran
masyarakat akan hidup sehat sejalan dengan peningkatan kebutuhan pelayanan
dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana. Salah satu
komponen yang tidak bisa terlepas dalam upaya pembangunan kesehatan adalah
sarana kesehatan.
Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan
upaya kesehatan (UU Bidang Hukum dan Sosial Budaya. Kesehatan, psikotropika
dan narkotika Tahun 2003). Sarana kesehatan yang terkait dengan pelayanan
kefarmasian diantaranya adalah Apotek dan Toko Obat (Pedagang Eceran Obat).
Perbedaan diantara keduanya terletak pada pelayanan kefarmasian yang dapat
diberikan. Pada Toko Obat menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1331
Tahun 2002, disebutkan bahwa Toko Obat tidak boleh meracik dan melayani
resep dokter, serta hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebas terbatas.
Perbedaan lainnya terletak pada penanggung jawab dari sarana tersebut, yakni
Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab dari Toko Obat dan Apoteker
sebagai penanggung jawab dari Apotek.
Setiap sarana kesehatan yang akan dibangun di suatu daerah harus mengurus
perizinan ke pemerintah setempat, tidak terkecuali Toko Obat. Perizinan adalah
salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian yang dimiliki
pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan
pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi, disebutkan bahwa
sarana kesehatan menjadi kewenangan dari dinas kesehatan kabupaten/ kota.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
2
Universitas Indonesia
Untuk Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksud dengan dinas kesehatan kabupaten/
kota setara dengan suku dinas kesehatan kota administratif.
Tujuan perizinan terhadap sarana kesehatan adalah untuk memberikan
perlindungan kepada masyarakat dari praktik pemberian pelayanan kesehatan
yang tidak memenuhi standar atau tidak bermutu, agar tidak membahayakan
keselamatan dan kesehatan. Tujuan lain dari perizinan sarana kesehatan seperti
Toko Obat yakni untuk mengawasi obat-obat yang boleh dan tidak boleh
diperjualbelikan di Toko Obat, akan tetapi harus di Apotek. Bagi pemohon yang
ingin mngajukan permohonan izin, baik perizinan baru ataupun perubahan
perizinan (pindah, pergantian penanggung jawab, perpanjangan) harus memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota setempat (UU No.
36 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 920/Menkes/PER/XII/1986).
Salah satu komponen penting dalam proses perizinan sarana kesehatan
yakni inspeksi atau peninjauan oleh regulator terhadap pemohon dan semua hal
yang terkait dengan sarana yang akan didirikan. Sarana kesehatan memiliki krieria
yang berbeda dalam penilaian untuk mendapatkan perizinan. Kriteria apa saja
yang dinilai dari suatu pemeriksaan tercantum dalam berita acara pemeriksaan
(BAP). Oleh karena itu, perlu diketahui mengenai BAP dalam peninjauan sarana
pelayanan kefarmasian khususnya PEO yang dilakukan oleh Farmakmin (Sub
Seksi SDK Sudinkes Jakarta Selatan) dalam rangka melakukan fungsi pembinaan,
pengawasan dan pengendalian terhadap sarana pelayanan kefarmasian.
1.2 Tujuan
Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas
Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan Seksi Sumber Daya Kesehatan,
terutama di Sub Seksi Farmasi Makanan dan Minuman, bertujuan agar mahasiswa
calon apoteker:
1. Mengetahui tentang Pedagang Eceran Obat (PEO)
2. Mengetahui berkas apa saja yang diperlukan dalam pengajuan permohonan izin
PEO
3. Mengetahui tentang BAP sarana PEO dan kesesuaiannya dengan peraturan
pemerintah
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
3 Universitas Indonesia
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Definisi Pedagang Eceran Obat (PEO)
Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
Obat adalah bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau
menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan
diagnosa, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan, dan
peningkatan kesehatan termasuk kontrasepsi dan sediaan biologis. Sedangkan
perdagangan dalam peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah setiap
kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/ atau pembelian
sediaan farmasi dan alat kesehatan dan kegiatan lain berkenaan dengan
pemindahtanganan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan memperoleh
imbalan.
Pedagang eceran obat yang selanjutnya disingkat PEO adalah Orang atau
Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas
dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat
tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin. Pedagang eceran obat dapat
berupa Perusahaan Negara, Perusahaan Swasta atau Perorangan. Penjualan obat-
obatan oleh PEO dilakukan secara eceran dan masih dalam bentuk bungkusan dari
pabrik yang membuatnya. PEO berkewajiban untuk menjaga agar obat-obat yang
dijual bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar
farmasi (PBF) yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan. Setiap PEO wajib
mempekerjakan seorang Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab teknis
farmasi.
2.2 Dasar Hukum
Terdapat beberapa undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan
Menteri Kesehatan yang menjadi dasar hukum terkait pedagang eceran obat
(PEO), yakni
1. Undang-undang Obat Keras (St. 1937 No.541);
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
4
Universitas Indonesia
3. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
4. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan
No. 26 Tahun 1965 tentang Apotik;
8. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1966 tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan
Farmasi dan Alat Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonomi;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1331 Tahun 2002 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 167 Tahun 1972, tentang Pedagang
Eceran Obat.
2.3 Perizinan Pedagang Eceran Obat (PEO) (Kepmenkes RI No. 1331 Tahun
2002 tentang Pedagang Eceran Obat)
Dalam pendirian pedagang eceran obat oleh suatu perusahaan ataupun
perorangan harus melalui perizinan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
setempat. Untuk Provinsi DKI Jakarta, perizinan dikeluarkan oleh Kepala Suku
Dinas Kesehatan Kota Administratif tempat PEO tersebut akan didirikan. Setiap
penerbitan izin PEO, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota harus
menyampaikan tembusan kepada Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi serta Kepala Balai POM setempat. Adanya regulasi yang mengatur
keberadaan dan perizinan PEO dimaksudkan untuk memberikan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan di bidang kesehatan. Tujuan
tersebut didasarkan pada upaya perlindungan masyarakat dari pelayanan di bidang
kesehatan yang tidak memenuhi standar.
Pengajuan permohonan izin PEO harus diajukan secara tertulis dengan
melampirkan beberapa hal, yaitu
a. Alamat dan denah tempat usaha
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
5
Universitas Indonesia
b. Nama dan alamat pemohon
c. Nama dan alamat Asisten Apoteker
d. Foto kopi Ijazah, Surat Penugasan, dan Surat Izin Kerja Asisten Apoteker
e. Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab
teknis.
Alur perizinan yang harus dilakukan oleh pemohon hingga diterbitkannya surat
izin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada Lampiran.
Surat izin PEO hanya berlaku selama dua tahun. Jika pemohon ingin
memperpanjang izinnya, pengurusan perpanjangan izin harus dilakukan tiga bulan
sebelum masa berlaku izin sebelumnya habis. Surat izin PEO harus diperbaharui
apabila Asisten Apoteker (AA) sebagai penanggung jawab meninggal dunia,
berhenti atau beralih pada AA yag baru; toko obat pindah tempat/ lokasi; toko
obat berubah nama; dan penggantian pemilik sarana.
Terjadinya pelanggaran peraturan oleh PEO ataupun Asisten Apoteker
sebagai penanggung jawabnya dapat dikenakan sanksi pencabutan izin.
Pencabutan izin PEO hanya dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/ Kota. Apabila terjadi pembatalan atau pencabutan izin, pemilik izin
tersebut harus segera mengembalikan surat izin Toko Obat-nya kepada Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat.
2.4 Penanggung Jawab PEO (Permenkes No. 889/MENKES/PER/V/2011)
Dalam perizinan sarana, salah satu berkas yang dilampirkan yakni ijazah,
dan SIK bagi asisten apoteker sebagai penangggung jawab PEO. Untuk
memperoleh SIK terlebih dahulu seorang AA harus memiliki STRTTK. AA yang
ingin mengurus STRTTK harus memenuhi persyaratan:
a. Memiliki ijazah sesuai dengan pendidikannya;
b. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki
surat izin praktik;
c. Memiliki rekomendasi tentang kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki
STRA, atau pimpinan institusi pendidikan lulusan, atau organisasi yang
menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian; dan
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
6
Universitas Indonesia
d. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika
kefarmasian.
Untuk memperoleh STRTTK, Tenaga Teknis Kefarmasian harus mengajukan
permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Dalam mengajukan
permohonan STRTTK harus melampirkan:
a. Fotokopi ijazah Sarjana Farmasi atau Ahli Madya Farmasi atau Analis Farmasi
atau Tenaga Menengah Farmasi/ Asisten Apoteker.
b. Surat keterangan sehat fisik dan menta dari dokter yang memiliki surat ijin
praktik
c. Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika
kefarmasian
d. Surat rekomendasi kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki STRA, atau
pimpinan institusi pendidikan lulusan, atau organisasi yang menghimpun
Tenaga Teknis Kefarmasian
e. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar dan ukuran 2x3
cm sebanyak dua lembar.
Registrasi ulang harus dilakukan minimal enam bulan sebelum STRTTK
habis masa berlakunya. STRTTK dapat dicabut karena permohonan dari yang
bersangkutan, STRTTK tidak lagi memenuhi persyaratan baik fisik dan mental
untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan surat keterangan dokter,
melakukan pelanggaran disiplin tenaga kefarmasian, dan melakukan pelanggaran
hukum di bidang kefarmasian yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.
Pencabutan STRTTK disampaikan kepada pemilik STRTTK dengan tembusan
kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan
organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian.
Untuk memperoleh SIKTTK, Tenaga Teknis Kefarmasian mengajukan
permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota tempat pekerjaan
kefarmasian. Permohonan SIKTTK harus melampirkan :
a. Fotokopi STRTTK
b. Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat pemohon melaksanakan
pekerjaan kefarmasian
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
7
Universitas Indonesia
c. Surat rekomendasi dari organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis
Kefarmasian
d. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar dan 3x4 cm sebanyak
dua lembar.
Dalam pengajuan permohonan SIKTTK harus dinyatakan secara tegas
permintaan SIKTTK tersebut untuk tempat pekerjaan kefarmasian pertama, kedua
atau ketiga.
2.5 Ketentuan dalam Pendirian PEO
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1331 Tahun 2002 dikatakan bahwa
PEO dilarang menerima atau melayani resep dokter. Dengan adanya larangan
tersebut maka dibuatlah beberapa ketentuan, diantaranya
a. Pedagang eceran obat harus memasang papan dengan tulisan “Toko Obat
Berijin” tidak menerima resep dokter. Papan ini harus mudah dilihat dan
dibagian bawah pojok kanan harus dicantumkan nomor izin yang diterbitkan
oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.
b. Tulisan pada papan tersbut harus berwarna hitam diatas dasar putih. Kemudian,
tinggi huruf minimal 5 cm dan tebalnya minimal 5 mm.
c. Ukuran papan tersebut minimal 60 cm x 40 cm.
Dalam peraturan yang sama, pedagang eceran obat sebagai toko obat berizin
dilarang membuat/ meracik obat atau membungkus kembali obat. Sehingga obat-
obat yang diizinkan untuk dijual oleh toko obat ini harus masih dalam kemasan
pabrik pembuatnya dan dijual secara eceran. Untuk obat-obat bebas terbatas
(daftar W) terdapat ketentuan harus disimpan dalam lemari khusus dan tidak boleh
dicampur dengan penyimpanan obat-obat atau alat kesehatan lain. Larangan
lainnya dalam pendirian PEO adalah tidak boleh memasang nama yang sama atau
menyerupai nama apotek, pabrik farmasi atau PBF. Hal tersebut untuk
menghindari timbulnya kesan yang salah oleh masyarakat seperti seakan-akan
Toko Obat tersebut adalah sebuah apotek atau terkait dengan apotek, pabrik
farmasi atau PBF.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
8
Universitas Indonesia
2.6 Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
Berita acara pemeriksaan merupakan lembar bukti hasil peninjauan yang
dilakukan tim inspeksi/peninjau terhadap objek inspeksi yang dapat berupa sarana
maupun pemilik sarana. Isi dari lembar BAP berbeda-berbeda tergantung sarana
dan kriteria seperti apa yang dijadikan standar pemenuhan persyaratan oleh
regulator.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
9 Universitas Indonesia
BAB 3
METODOLOGI PENGKAJIAN
3.1 Waktu dan Tempat
Pengambilan data dilakukan di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan Seksi
Sumber Daya Kesehatan Sub-Seksi Farmasi Makanan dan Minuman dari tanggal
7 Januari 2012 sampai 25 Januari 2012.
3.2 Metode Pengkajian
Data Metode yang digunakan untuk mengkaji regulasi perizinan dan BAP
saat peninjauan adalah melalui penelusuran literatur (studi pustaka).
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
10 Universitas Indonesia
BAB 4
PEMBAHASAN
Pedagang eceran obat atau toko obat berizin merupakan salah satu sarana
pelayanan kefarmasian yang saat ini banyak terdapat di masyarakat. Dengan
meningkatnya kesadaran masyarakat akan hidup sehat menjadikan pengetahuan
masyarakat mengenai pengobatan juga meningkat, seperti swamedikasi. Toko
obat dapat menjadi sarana untuk masyarakat dapat melakukan swamedikasi yakni
dengan menjual obat-obat bebas dan obat bebas terbatas. Namun, pelayanan toko
obat terbatas hanya dengan menjual obat-obat tersebut dan dilarang untuk
melayani resep dokter (Kemenkes, 2002).
Untuk melaksanakan salah satu fungsi preventif dalam pelayanan kesehatan
terhadap masyarakat dibuat suatu regulasi perizinan terhadap setiap toko obat
yang akan didirikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000
tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah
otonom, disebutkan bahwa sarana kesehatan menjadi kewenangan dari dinas
kesehatan kabupaten/ kota. Oleh karena itu, setiap toko obat yang akan didirikan
di DKI Jakarta harus melalui pengajuan perizinan ke Kepala Suku Dinas
Kesehatan Kota Administratif daerah tempat toko obat tersebut akan dibuat,
misalnya toko obat akan didirikan di daerah Jakarta Selatan maka pengajuan
perizinan melalui Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan.
Alur penerbitan surat izin pedagang eceran obat (PEO) di Suku Dinas
Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat dilihat pada lampiran. Dari
bagan lampiran terlihat bahwa proses pengajuan berkas permohonan izin diawali
dengan pengisian formulir dan penyerahan berkas ke bagian pelayanan terpadu
(Yandu) yang berada di Kantor Walikota Jakarta Selatan. Setelah formulir diisi
dan diterima oleh petugas pelayanan terpadu, selanjutnya dilakukan verifikasi
awal dengan memeriksa kelengkapan berkas sesuai persyaratan yang telah
ditetapkan. Saat berkas dianggap lengkap oleh petugas, kemudian dilakukan
pencatatan di buku register pelayanan terpadu dan pencetakan tanda terima untuk
diberikan kepada pemohon. Setelah itu, petugas pelayanan terpadu menyerahkan
berkas ke Sub Bagian TU. Pada Sub Bagian TU dilakukan pencatatan di buku
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
11
Universitas Indonesia
register surat masuk dan berkas permohonan yang diterima akan dimasukkan ke
Kepala Sudinkes untuk mendapatkan disposisi terhadap permohonan, lalu
menyerahkan ke seksi SDK dengan melampirkan lembar disposisi.
Pada seksi SDK, berkas permohonan diperiksa ulang untuk dilakukan
verifikasi kedua. Apabila pada tahap ini ditemukan ada berkas yang tidak lengkap,
maka akan diinformasikan kepada pemohon untuk melengkapi pada saat
peninjauan lapangan. Pencatatan kembali dilakukan pada tahap ini, yakni di buku
register seksi dan buku register bagian Sub Seksi Farmasi Makanan dan Minuman
(Farmakmin). Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan bagian Farmakmin untuk
melakukan pemeriksaan/ peninjauan sarana sesuai dengan surat tugas yang telah
ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan. Dalam peninjauan sebagai
persyaratan untuk memperoleh izin PEO oleh tim dari Sub Seksi SDK
Farmakmin, petugas terkait akan membawa seluruh dokumen dalam rangka
pemeriksaan. Pada pemeriksaan tersebut lembar penting yang harus dibawa tim
peninjau sebagai bukti penilaian sarana adalah formulir berita acara pemeriksaan
(BAP). Tugas tim peninjau dalam hal ini adalah mengisi formulir BAP sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan dan menandatangani formulir
tersebut.
Berita acara pemeriksaan pada umumnya dilengkapi dengan adanya kop
surat dari pemerintahan Sudinkes Jakarta Selatan dan harus mencantumkan
tanggal diadakannya peninjauan serta nomor surat tugas Kepala Suku Dinas
Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. BAP toko obat berisi:
a. Data perusahaan yang mencakup nama toko obat, alamat lengkap, nama
pemilik dan nama penanggung jawab teknis (Asisten Apoteker).
b. Data administrasi yang mencakup adanya surat permohonan, salinan Akte
Pendirian Perusahaan bila bentuk PEO berupa badan hukum, keaslian SIUP
(bila bentuk badan hukum), kesesuaian peta lokasi, kesesuaian denah
bangunan, keaslian bukti pemilikan tempat IMB/sewa/kontrak, keaslian ijazah
dan SIK/SIAA penanggung jawab teknis, kesesuaian NPWP, surat pernyataan
AA bersedia bekerja sebagai AA penanggung jawab, jumlah karyawan dan
daftar obat yang dijual. Untuk perpanjangan izin, BAP juga dilengkapi dengan
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
12
Universitas Indonesia
data administrasi berupa surat pernyataan PEO tidak melayani resep
dokter/menjual obat daftar G dan surat pernyataan PEO patuh terhadap UU.
c. Kesimpulan/ saran dari tim peninjau yang menuliskan hasil analisa peninjauan.
d. Tandatangan pemilik PEO, Asisten Apoteker, dan semua anggota tim petugas
peninjau.
Proses setelah peninjauan oleh tim petugas adalah melakukan pencatatan,
pemeriksaan dan pengecekan akhir di Buku Register. Kemudian dilakukan
pembuatan Perbal, Surat Keputusan dan Sertifikasi Surat Izin. Tahap terakhir
yakni validasi/pengesahan oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan dengan
mengevaluasi hasil kelayakan penerbitan izin. Evaluasi tersebut
mempertimbangkan formulir BAP sarana, berkas permohonan dan sertifikat surat
izin. Apabila dianggap layak, maka proses dilanjutkan dengan menerbitkan izin
PEO. Tetapi proses akan kembali ke Kepala Seksi SDK, apabila dianggap tidak
layak.
Penerbitan izin bagi PEO pemohon yang dianggap layak, dilakukan dan
ditandatangani oleh Kepala Sudinkes. Distribusi sertifikat surat izin dikembalikan
kepada petugas pelayanan terpadu. Pihak pelayanan terpadu akan melakukan
penyerahan sertifikat surat izin kepada pemohon. Kemudian dilakukan
pengarsipan kembali oleh petugas pelayanan terpadu di buku register penyerahan
izin.
Suku Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dalam hal ini Sudinkes Jakarta
Selatan selain memiliki wewenang dalam perizinan sarana kesehatan, juga
memiliki tanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian
(Binwasdal) sarana pelayanan kesehatan masyarakat. Terkait dengan PEO, salah
satu tugas Sudinkes khususnya Sub Seksi SDK Farmakmin dalam rangka
pengawasan adalah melakukan pemeriksaan/ inspeksi terhadap PEO yang sudah
berizin. Sama halnya dengan peninjauan untuk memperoleh perizinan PEO,
pemeriksaan PEO berizin ini juga dilengkapi dengan BAP. Perbedaan dengan
BAP yang telah dijelaskan sebelumnya, pada BAP ini dilaporkan hasil
pemeriksaan, yaitu
a. Lokasi dan sarana yang mencakup: letak lokasi, luas ruangan, status bangunan,
sarana gudang dan jumlah karyawan.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
13
Universitas Indonesia
b. Kegiatan yang mencakup: asal pembelian obat (PBF/apotek/sumber lain),
tempat penyimpanan obat yang harus sesuai dengan persyaratan, jumlah
penjualan yang dilakukan (jumlah besar/eceran), obat-lain yang dijual selain
obat bebas dan obat bebas terbatas, ukuran papan nama harus sesuai dengan
persyaratan
c. Pelanggaran yang ditemukan
Setiap berita acara pemeriksaan dari suatu sarana pelayanan kesehatan
diarsipkan dan dijaga kerahasiaannya oleh tim peninjau. BAP selain sebagai
formulir yang berisi laporan hasil pemeriksaan dapat dijadikan bahan
pertimbangan/ bukti tertulis yang penting dalam penilaian kelayakan suatu sarana
dapat diberikan izin. Hal-hal apa saja yang dinilai dan tercantum dalam BAP
merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Apabila salah satu persyaratan yang tercantum dalam BAP belum
terpenuhi, tim peninjau tidak lantas menolak pemberian izin. Namun tindakan
yang akan dilakukan oleh pihak Sudinkes adalah melakukan pembinaan dan
memberikan kesempatan kepada pemilik PEO untuk melakukan perbaikan sesuai
dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Pada format BAP yang dibuat dan ada saat
ini di Koordinator Farmakmin Sudinkes Jakarta Selatan telah sesuai dengan
persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1331
Tahun 2002.
Saat ini binwasdal oleh Sub Seksi SDK Farmakmin Sudinkes Jakarta
Selatan lebih berfokus pada PEO yang sudah berizin. Bukan berarti toko obat
yang belum berizin tidak dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian,
hanya saja dengan tingginya angka pertumbuhan PEO di Jakarta Selatan dan masa
berlaku izin yang relatif singkat (dua tahun) menjadikan siklusnya cepat dan sulit
untuk dikontrol. Oleh karena itu, dengan minimnya SDM yang ada di Sub Seksi
tersebut menjadikan fokus binwasdal lebih ditekankan pada PEO yang telah
berizin. Sejauh ini pemantauan perizinan PEO dilakukan secara manual dengan
pendataan sertifikat izin yang telah dikeluarkan, baik izin baru maupun izin
perpanjangan. Namun, belum ada pemisahan antara pendataan keduanya secara
jelas. Hal tersebut mungkin dapat diatasi apabila sudah dapat dilakukan
pengembangan sistem informasi sarana kesehatan untuk pemantauan perizinan di
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
14
Universitas Indonesia
Sudinkes Jakarta Selatan. Pada lampiran dapat dilihat data perizinan PEO tahun
2012.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
15 Universitas Indonesia
BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
1. Pedagang eceran obat adalah Orang atau Badan Hukum Indonesia yang
memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas
terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu
sebagaimana tercantum dalam surat izin
2. Pengajuan permohonan izin PEO harus diajukan secara tertulis dengan
melampirkan beberapa hal, yaitu Alamat dan denah tempat usaha; Nama
dan alamat pemohon; Nama dan alamat Asisten Apoteker; Foto kopi Ijazah,
Surat Penugasan, dan Surat Izin Kerja Asisten Apoteker; dan Surat
pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab
teknis.
3. BAP dalam peninjauan lapangan sarana pedagang eceran obat yang
dilakukan oleh Koordinator Farmakmin Sudinkes Jakarta Selatan telah
sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1331 Tahun 2002.
5.2 Saran
Dengan pesatnya pertumbuhan jumlah PEO di Jakarta Selatan dan
singkatnya masa berlaku izin PEO, untuk memudahkan pemantauan perizinan
oleh Sudinkes Jakarta Selatan diperlukan adanya pengembangan sistem informasi
sarana kesehatan secara terpadu dengan komputerisasi.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
16 Universitas Indonesia
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (1986). Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 920/Menkes/PER/XII/1986. Upaya pelayanan Kesehatan swasta di bidang medik. Jakarta: Departemen Kesehaan Republik Indonesia.
Eko Jaya. (2003). UU Bidang Hukum dan Sosial Budaya. Kesehatan, psikotropika
dan narkotika. Jakarta. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2002). Keputusan Menteri
Kesehatan RI No. 1331 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 167 Tahun 1972 tentang Pedagang Eceran Obat. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri
Kesehatan RI No. 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia
Pemerintah Republik Indobesia. (2009). Undang-Undang No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
LAMPIRAN
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
17
Lampiran 1. Alur Penerbitan Izin PEO
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
18
(Lanjutan)
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
Lampiran 2. Formulir Berita Acara Pemeriksaan Sarana PEO
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
KOTA Jl. Radio I No. 8 Kebayoran Baru Telp. 7395287, 7395344, Fax 7251373
SARANA PEDAGANG ECERAN OBAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Pad hari ini…….. tanggal…….
tangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota Administrasi Jakarta Selatan No…………………... telah melakukan
pemeriksaan setempat terhadap :
I. DATA PERUSAHAAN
1. Nama Toko Obat
2. Alamat
3. Nama Pemilik
4. Nama AA Penanggung Jawab Teknis
Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Pedagang
Eceran Obat / Perpanjangan Izin dengan hasil sebagai berik
Formulir Berita Acara Pemeriksaan Sarana PEO
No. DokumenNo. Revisi
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN SUKU DINAS KESEHATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATANJl. Radio I No. 8 Kebayoran Baru Telp. 7395287, 7395344, Fax 7251373
JAKARTA KODE POS : 12130
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SARANA PEDAGANG ECERAN OBAT SUKU DINAS KESEHATAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
tanggal……. bulan…...... tahun…….. kami yang bertanda
tangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota Administrasi Jakarta Selatan No…………………... telah melakukan
pemeriksaan setempat terhadap :
DATA PERUSAHAAN
Nama Toko Obat : .........................................................
: ........................................................
.....................................................
Kel................................................................
Kec. ..........................................................
Telp. .....................................
Nama Pemilik : ..........................................................
ama AA Penanggung Jawab Teknis : ...............................
Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Pedagang
Eceran Obat / Perpanjangan Izin dengan hasil sebagai berikut:
19
No. Dokumen : F-SD-030 No. Revisi : 00
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Jl. Radio I No. 8 Kebayoran Baru Telp. 7395287, 7395344, Fax 7251373
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
kami yang bertanda
tangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota Administrasi Jakarta Selatan No…………………... telah melakukan
...........................
...........................
............................
..............................
Kec. ..............................................................
Telp. .............................................................
...........................
: .........................................................
Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Pedagang
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
20
II. ADMINISTRASI
1. Surat Permohonan* : Ada / Tidak
2. Salinan Akte Pendirian Perusahaan bila bentuk badan hukum: Ada / Tidak
3. SIUP (bila bentuk badan hukum) : Sesuai asli / Tidak
4. Peta Lokasi : Sesuai / Tidak
5. Denah Bangunan : Sesuai / Tidak
6. Bukti Pemilikan Tempat IMB/Sewa/Kontrak : Sesuai asli / Tidak
7. Penanggung Jawab teknis*
Ijazah : Sesuai asli / Tidak
SIK / SIAA : Sesuai asli / Tidak
8. NPWP : Sesuai / Tidak
9. Surat pernyataan AA bersedia Bekerja sebagai AA* : Ada / Tidak
10. Surat pernyataan PEO tidak melayani resep dokter/menjual Daftar G*:
Ada / Tidak
11. Surat pernyataan PEO patuh thd per UU* :Ada / Tidak
12. Jumlah karyawan* ` : ………….. Orang
13. Obat dijual* :
Kesimpulan / Saran :
Mengetahui Petugas
1. Pedagang Eceran Obat 1. Nama :
Cap dan Tanda Tangan NIP :
2. Nama :
NIP :
(……………………...) 3. Nama :
NIP :
2. Asisten Apoteker
Catatan : Untuk Perpanjangan Izin*
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
Lampiran 3. Formulir BAP BINWASDAL PEO
PEMERINTAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATANJl. Radio I No. 8 Kebayoran Baru Telp. 7395287, 7395344, Fax 7251373
FORMULIR BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Pada hari ini……...
tangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota Administrasi Jakarta Selatan
pemeriksaan setempat terhadap :
1. Nama Toko Obat
2. Alamat
3. Nama Pemilik
4. Nama AA Penanggung Jawab Teknis
5. Nomor Izin Toko Obat
6. Masa Berlaku Izin
Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka pengawasan Pedagang Eceran Obat
yang sudah berizin dengan hasil sebagai berikut:
I. Lokasi dan Sarana
1. Lokasi terletak di
Formulir BAP BINWASDAL PEO
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA DINAS KESEHATAN
SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Jl. Radio I No. 8 Kebayoran Baru Telp. 7395287, 7395344, Fax 7251373JAKARTA
KODE POS : 12130
FORMULIR BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA PEDAGANG ECERAN OBAT
SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Pada hari ini……... tanggal……. bulan…...... tahun…….. kami yang bertanda
tangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota Administrasi Jakarta Selatan No…………………... telah melakukan
pemeriksaan setempat terhadap :
Nama Toko Obat : .......................................................
: ..........................................................
..........................................................
Kel...................................................
Kec. .................................................
Telp. ..................................
Nama Pemilik : .....................................................
ama AA Penanggung Jawab Teknis : .............................................
Nomor Izin Toko Obat : .................................................
Masa Berlaku Izin : s/d ..........................
Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka pengawasan Pedagang Eceran Obat
yang sudah berizin dengan hasil sebagai berikut:
Lokasi dan Sarana
Lokasi terletak di : Perumahan / Toko / Pasar
21
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Jl. Radio I No. 8 Kebayoran Baru Telp. 7395287, 7395344, Fax 7251373
FORMULIR BERITA ACARA PEMERIKSAAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
kami yang bertanda
tangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas Kepala Suku Dinas Kesehatan
No…………………... telah melakukan
.........................................................
: ..........................................................
..........................................................
Kel..............................................................
Kec. ............................................................
Telp. ...........................................................
..........................................................
..............................
: ..........................................................
: s/d ....................................................
Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka pengawasan Pedagang Eceran Obat
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
22
2. Luas Ruangan : ………………….m2
3. Status Bangunan : Milik sendiri / Sewa
4. Sarana Gudang : Ada / Tidak
5. Jumlah Karyawan : …………………Orang
II. Kegiatan
1. Pembelian obat dari : PBF / Apotek / Sumber Lain
Sumber Pembelian Obat yang Lain : ……………………………………
……………………………………
……………………………………
2. Penyimpanan :
Obat bebas terbatas disimpan : Tersendiri / Bersama barang lain
Kondisi penyimpanan obat dapat menjamin kualitas obat : Baik / Cukup
/ Kurang
3. Penjualan dilakukan dalam : Jumlah besar / Eceran
Secara eceran dilakukan perubahan kemasan : Ya / Tidak
4. Selain Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas juga menjual :
a. Obat tradisional
b. Kosmetik
c. Alat Kesehatan
d. Makanan / Minuman
e. Obat Keras
f. Narkotika
g. Psikotropika
h. ...............................................
5. Papan Nama Ukuran 40 cm x 60 cm : Ada / Tidak
Pelanggaran ditemukan :
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013
23
Kesimpulan /saran :
Mengetahui Petugas
Pedagang Eceran Obat 1. Nama :
NIP :
Cap dan Tanda Tangan
2. Nama :
NIP :
(……………………...) 3. Nama :
NIP :
Laporan praktek...., Nurul Hasanah, FF, 2013