universitas pancasila festival entrepreneurshi p pancasila
TRANSCRIPT
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
PROCEEDINGS
Jakarta, Senin-Rabu 13-15 Agustus 2018
Gedung Serba Guna Universitas Pancasila
FEB-UP PRESS
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
PROCEEDINGS
FESTIVAL ENTREPRENEURSHIP UNIVERSITAS PANCASILA
“ Semangat dan Jiwa Entrepreneurship Pancasila Membangun
Nasionalisme Bangsa” Pelindung : Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila
Penanggungjawab : Rektor Universitas Pancasila
Ketua
: Dr. Sri Widyastuti, S.E., M.M., M.Si.
Wakil Ketua I : Nana Nawasiah, S.E., M.M.
Wakil Ketua II
: Laili Savitri Noor, S.E., M.M.
Sekretaris : Trisnani Indriati, S.E., M.Si.
: Irma Sari Permata, S.E., M.M
Bendahara : Sri Ambarwati, S.E., M.S.M., Ak., C.A.
: Sungkowo, S.Sos.
Reviwer : Dr. Hendra Nurtjahjo., S.H., M.Hum (FH Univ. Pancasila)
Dr. M. Ilham Hermawan, S.H., M.H. (FH Univ. Pancasila)
Dr. Sri Widyastuti , S.E., M.M., M.Si (FEB Univ. Pancasila)
Dr. Agus S. Irfani, MBA (FEB Univ. Pancasila)
Drs. Wahyu Triono (FEB Univ. Nasional)
Drs. Suadi Sapta Putra, M.Si. (FEB Univ. Nasional)
Editor : Dr. Lailah Fujianti., S.E., M.Si., Ak., CA
Indah Masri., S.E., M.Ak., Ak., CA Chaerani Nisa,
S.E., M.S.M.
Setter/Layouter : Yohanes Pamungkas
Design Cover : M. Firman
Cetakan I, 2018
ISBN : …………………………..
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Penerbit : FEB-UP PRESS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PANCASILA
Jl. Srenseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan
Telp. +62-21-787709
Fax. +62-217270133
Web; WWW.univpancasila.ac.id
Email : [email protected]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Daftar Isi
Kata Pengantar …………….……………………………………………………… i
Daftar Isi…………………………………………………………………………… iii
Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Melalui Pendekatan Pengajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Upaya Memperkokoh Ketahanan
Nasional……………………………………………………………………………..
1-6
Peran Generasi Millennial dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era
Digital………………………………………………………………………………
7-19
Implementasi Nilai – Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat………….. 10-30
Pendalaman Pengetahuan Dan Metodologi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila
Dalam Kehidupan Masyarakat……………………………………………………..
31-56
Analisis Pengamalan Nilai-Nilai Luhur Sila I (Keagamaan) Sebagai Pondasi Pertanggungjawaban Pengembalian Kredit UMKM ……………………………….
57-75
Relevansi Produk Domestik Bruto Dengan Nilai Pancasila………………………
76-91
Meningkatkan Daya Entrepreneurship Bidang Rantai Lapangan Pekerjaan, Rantai Pendidikan, dan Rantai Perdagangan dengan Membawa Filosofi Pancasila Melalui
Peluang Usaha………………………………………………………………………
92-109
Pembuatan Souvenir Sebagai Wadah Pengembangan Entrepreneurship Masyarakat
Desa Wisata Ciapus Bogor…………………………………………………………
110-124
Peningkatan Potensi Ekonomi Masyarakat Pulau Pramuka Melalui Komersialisasi Cenderamata Berbasis Bahan Baku Lokal: Suatu Upaya Pemerataan Pendapatan guna Perwujudan Berkeadilan Sosial……………………………………………….
124-138
Digitalisasi Koperasi Dan Produk UMKM Di Indonesia…………………………..
139-152
Creating An Economic Space For Ekonomi Pancasila In The Global Disruption
Market………………………………………………………………………………………….
153-167
Meningkatkan Semangat Entrepreneurship yang Berjiwa Pancasila untuk Membangun Desa Bukit Langkap Melalui Pelatihan Komputer…………………...
168-179
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Membangun Karakter Pancasila Di Era Global Melalui Teknologi Gawai Ramah
Anak…………………………………………………………………………………
180-193
Koperasi Indonesia, Apa Kabar?................................................................................. 194-218
Menggagas Tersusunnya Suatu Haluan Bidang Ekonomi (UMKM) sesuai UUD’45 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat……………………………….
219-226
Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sebagai Perwujudan Pengamalan
Nilai-Nilai Pancasila…………………………………………………………………
227-234
Semangat Dan Jiwa Entrepreneurship Pancasila Membangun Nasionalisme
Bangsa………………………………………………………………………………
235-243
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Melalui Pendekatan
Pengajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Upaya Memperkokoh Ketahanan
Nasional
M. RUBIUL YATIM, S.E., S.S., M.Ag.1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila
Abstrak
Di antara kata kunci tersebut adalah kata esa pada sila kesatu, kata adil dan adab
dalam sila kedua, kata persatuan dalam sila ketiga, kata hikmat dan musyawarah
dalam sila keempat, dan kata adil pada sila kelima. Hal ini tentunya dapat menjadi
salah satu pintu masuk (entry point) dalam menjelaskan dan menjabarkan nilainilai
Pancasila melalui pendekatan pendidikan ajaran agama Islam. Apabila pemahaman
ini sudah tersampaikan di kalangan mahasiswa maka tentu sikap resistensi dan
penolakan terhadap Pancasila akan jauh lebih mudah untuk ditinggalkan dan
dihilangkan.
1. Pendahuluan
Pendekatan pengajaran pendidikan agama Islam dalam mensosialisasikan dan
menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila terhadap mahasiswa merupakan satu hal
yang sangat efektif dan strategis. Hal ini dikarenakan spirit religiusitas berupa nilai-
nilai Ketuhanan sesungguhnya sangatlah kental dan kuat dalam jati diri bangsa
Indonesia maupun dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia
oleh para pendiri bangsa (the founding fathers).
Strategis dan pentingnya nilai-nilai Ketuhanan ini juga dapat dilihat pada
pilihan Yudi Latif dalam memberikan judul pada salah satu sub-bab bukunya yaitu
dengan judul “Ketuhanan dalam perumusan Pancasila dan Konstitusi.” 2Hal ini
tampaknya untuk memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya nilai-nilai
Ketuhanan memiliki dominasi yang begitu kuat dalam proses perumusan Pancasila
pada masa awal kemerdekaan.
Oleh karena itu, upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui penetrasi dan
pencerahan ajaran agama Islam adalah suatu keniscayaan yang patut dilakukan di
lingkungan Universitas Pancasila.3 Hal ini disebabkan ruang indoktrinasi dogma
1 Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila pengampu mata
kuliah Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, Bahasa Indonesia, ISBD, Kewarganegaraan, dan
lainnya. 2 Lihat Yudi Latif dalam Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, terbitan PT
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal. 67. 3 Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) At Taqwa Universitas Pancasila bahkan telah menyelenggarakan saresehan/workshop dengan tema “Membumikan Nilai-Nilai Filosofis Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
dan penyadarannya akan jauh lebih luas dan lebih mudah diterima oleh kalangan
mahasiswa.
Tentunya agar proses ini dapat tercapai dengan baik dan optimal maka
penguasaan terhadap nilai-nilai ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila secara
bersamaan dalam berbagai dimensinya menjadi syarat mutlak. Oleh karenanya
dibutuhkan seorang pengajar yang mumpuni dan berkualitas dalam upaya
internalisasi nilai-nilai Pancasila tersebut.
2. Pembahasan
Sebagai suatu landasan idiil ketahanan nasional Indonesia, Pancasila sebagai
falsafah adalah menyadarkan rakyat Indonesia bahwa hidup pada dasarnya
menganut alam pikiran yang mengungkapkan keterkaitan antara manusia dengan
Tuhannya, antara manusia dengan sesama manusia, antara manusia dengan
masyarakat dan antara manusia dengan lingkungannya.4 Hal ini tentunya sejalan
dan sebangun dengan tujuan diturunkannya Syariat Islam dalam kehidupan bagi
para pemeluknya; yang dikenal dengan istilah hablum minallah (hubungan manusia
dengan tuhannya) dan hablum minannas (hubungan manusia dengan manusia
lainya beserta konteks lingkungannya).
Jika ditelaah maka akan didapati ada beberapa ayat Al Quran maupun Sunnah
Nabi Muhammad SAW yang kandungannya ternyata sangat erat dan sejalan dengan
prinsip nilai-nilai Pancasila. Boleh jadi bahkan dapat diyakini bahwa memang sila-
sila Pancasila itu diambil atau mendapat inspirasi dari sumber ajaran Islam. Di
antara ayat-ayat tersebut adalah:
Untuk sila kesatu – Ketuhanan Yang Maha Esa
Al Quran surat Al Baqoroh ayat 163 1 .
ن ٱل ارحيم ـ ه إ ال هو ٱل ارحم ـ ال إل ه وٲحد ـ هكم إل ـ وإل
)١٦٣(
Artinya adalah: “Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada
Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.”
2. Al Quran surat Al Ikhlas ayat 1
د ( أح هو ٱ الل )١ق ل
Artinya adalah: “Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa”
Untuk sila kedua – Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Al Quran surat Al Maidah ayat 8
dalam Perspektif Agama Islam (Al Quran & Sunnah) melalui Mimbar Khutbah Jumat” pada tanggal
6 Februari 2017 di Aula Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Didaulat sebagai narasumber dalam acara tersebut yaitu Dr (HC) Ir. Siswono Yudo Husoda, Yudi Latif, Ph. D, dan Prof. Andi Faisal Bhakti, Ph. D. Adapun out-put yang dihasilkan adalah dengan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
ن قو رمانڪم شنـا يج شہداء بٱ لقسط ول ا ٱلاذين ءامنوا كونوا ق اوٲمين الل أ يہ دلويـ ٱ دلو ا ع ى أ ال ا م
هو
مىون ( بما ع خبير إ ان ٱ الل رب لىتاقوى وٱعاقوا ٱا لل ) ٨أق
Artinya adalah: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun
dikeluarkannya tema-tema khutbah jumat selama setahun di tahun 2017 yang diambil dari lima sila
yang ada di dalam Pancasila. 4 Lihat Karsadi, dalam Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi; Upaya Membangun Moral dan
Karakter Bangsa, terbitan Pustaka Pelajar, 2014, hal. 76.
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya
ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah
kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan
jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu
kerjakan”
4. Al Quran surat An Nisa ayat 135
ٱل و كم أو ى أنفس ولو ا ٱلاذين ءامنوا كونوا ق اوٲمين بٱلقسط شہداء الل أ يہ ن ۞ يـ ٲلد
ل بہم ا ف أو ا فٱ الل فقي ر أو غنيا ربين إن يكن ق و إن وٱل دلو ا عتابعوا ٱلهوى أن ت ع ل
مىون كان بما ع رضوا فإ ان ٱ الل ع أو و ۥ ا عل
ا ( )١٣٥خبي ر
Artinya adalah: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap
dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun
miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika
kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu
kerjakan”
Untuk sila ketiga – Persatuan Indonesia
5. Al Quran surat Ali Imran ayat 103
ا ول جمي موا بحبل ٱ الل تص وٱ دا ء أع كنتم ىيكم إذ وٱذكروا نعمت ٱ الل عف ارقو ا
من ٱلناار فأنقذ ى شفا حفرة ا وكنتم إخوٲ ن متهۦ بحتم بن فأص م فألاف بين قىوبكم
ين ٱ الل تهۦ منہ ا كذٲلك يب لكم ءايـ
عدون ( )١٠٣لعلاكم عہ
Artinya adalah: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama)
Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah
kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuhmusuhan, maka
Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka,
lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”
6. Al Quran surat Al Hujurat ayat 13
ا ارفو ا وقبا ٮ ل لتكم شعو ب ـ ن وأنث وجعل ر كم من ذ ـ ا ٱلنااس إانا خىقن أ يہ يـ ند ٱ الل رمكم إ ان أ
ىي م خبي ر ( قٮكم إ ان ٱ الل )١٣أت
Artinya adalah: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa
- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah
orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”
Untuk sila keempat – Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
daam Permusyawaratan Perwakilan
7. Al Quran surat As Shod ayat 20
ه ـ ن نا مىكه ۥ وءاعي )٢٠ٱلحكمة وفصل ٱلخطاب ( وشدد
Artinya adalah: “Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan
kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan”
8. Al Quran surat Ali Imran ayat 159
لنت لهم من ٱ الل فر لهم فبما ر حمة نہم وٱستغ ف وا من حولك فٱ نفض ب ل ولو كنت فظا غىيظ ٱلقل
كىين ( ب ٱلمتو يح إ ان ٱ الل ى ٱ الل ا كل زمت فتو ر فإذا م ف ٱل )١٥٩وشاورهم
Artinya adalah: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena
itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila
kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya”
9. Al Quran surat As Syuro ayat 38
ابوا لر اموا ٱلوٱ لاذين ٱستج م وأق هم ينفقون (بہ ـ م وم اما رزقن شورى بينہ رهم )٣٨اصىوة وأم
Artinya adalah: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka
(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka
menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”
Untuk sila kelima – Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
10. Al Quran surat An Nahl ayat 90
ن و ـ حس ل وٱل يأمر بٱلعد ۞ إ ان ٱ الل ن ٱلفحشاء وٱلمنڪر وٱلبغ يعظكم ب وينه إيتا ى ذى ٱلقر
)٩٠لعلاڪم عذ اكرون (
Artinya adalah: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang
dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”
11. Al Quran surat An Nisa ayat 36
ركوا بهۦ شيـ عش ول بدوا ٱ الل ن ا ۞ وٱ ـ ن إحس وبٱلوٲلدم ا ـ ب وٱليت ى ٱلقر وبذ
وٱل ب وٱلجار ٱلجنب كين وٱلجار ذى ٱلقر ـ ب وٱبن ٱل اسبيل وٱلمساصاحب بٱلجن
فخو را ( ب من ڪان مختال يح ل إ ان ٱ الل نكم ـ م ) ٣٦وما مىكت أ
Artinya adalah: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu
mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada
dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil
dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orangorang
yang sombong dan membangga-banggakan diri”
Selain itu, ada pula ayat-ayat Al Quran yang berisi ruang keterbukaan dalam
perbedaan dan kemajemukan, di antaranya yaitu:
1. Al Quran surat Ar Rum ayat 22
يـ وٲنكم إ ان ف ذٲلك ل سنتڪم وأل ف أل ـ ض وٱختى ر وٲت وٱل ـ خىق ٱل اسم تهۦ ىمين ومن ءايـ ـ ل لع ت
)٢٢(
Artinya adalah: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah
menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna
kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi orang-orang yang mengetahui”
2. Al Quran surat Al Kafirun ayat 6
م ول دين ( )٦لكم دينك
Artinya adalah: “Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”
3. Al Quran surat Al Baqoroh ayat 256
بٱ اللمن غوت ويؤ ـ بٱل اط فر فمن يك شد من ٱلغ ى إكراه ف ٱلد ين قد عاب اين ٱلر ل
وة سك بٱلعر ٱستم فقد
ىي م ( سمي ع ٱنفصام لها وٱ الل ) ٢٥٦ٱلوثق ل
Artinya adalah: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada
Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat
kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui2
4. Al Quran surat Al Hujurat ayat 13
ر كم من ذ ـ ہا ٱلنااس إانا خىقن أ إ ان يـ ا ارفو ا وقبا ٮ ل لت
كم شعو ب ـ ن وأنث وجعل
ند ٱ الل رمكم أ
ىي م خبي ر ( إ ان ٱ الل قٮكم )١٣أت
Artinya adalah: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa
- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah
orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”
5. Al Quran surat Al Baqoroh ayat 62
رى وٱل ـ بـ إ ان ٱلاذين ءامنوا وٱلاذين هادوا وٱلناص ا اصـ ل ح ـ مل ص ر و خ وٱليوم ٱل ين من ءامن بٱ الل
ند ر بهم ول رهم هم أج يحزنون ( فل هم ىيہم ول )٦٢خو ف
Artinya adalah: “Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang
Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja
diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian
dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka,
tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih
hati”
3. Kesimpulan
Berdasarkan kosa kata yang ada dalam setiap sila di dalam Pancasila maka
dapat ditemukan bahwa hampir semua kata kuncinya ternyata berkait erat dengan
istilah-istilah yang ada di dalam sumber ajaran Islam (Al Quran dan Hadis). Di
antara kata kunci tersebut adalah kata esa pada sila kesatu, kata adil dan adab dalam
sila kedua, kata persatuan dalam sila ketiga, kata hikmat dan musyawarah dalam
sila keempat, dan kata adil pada sila kelima.
Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu pintu masuk (entry point) dalam
menjelaskan dan menjabarkan nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan pendidikan
ajaran agama Islam. Apabila pemahaman ini sudah tersampaikan di kalangan
mahasiswa maka tentu sikap resistensi dan penolakan terhadap Pancasila akan jauh
lebih mudah untuk ditinggalkan dan dihilangkan. Harapannya kemudian
internalisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan secara strategis dan simultan dapat
akan berjalan mulus tanpa hambatan. Konsekwensinya tentu akan terwujud
stabilitas politik yang baik di negara Indonesia sehingga terwujud ketahanan
nasional yang kuat.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
DAFTAR PUSTAKA
Audah, Ali. 1996. Konkordansi Al Quran; Panduan kata dalam mencari Ayat
Quran. Pustaka Litera AntarNusa. Bogor.
Departemen Agama RI. Al Quran dan Terjemahnya. Penerbit PT Syamil Cipta
Media.
Karsadi. 2014. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi; Upaya Membangun
Moral dan Karakter Bangsa. Terbitan Pustaka Pelajar.
Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas
Pancasila. Terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
M.S., Kaelan. 2008. Pendidikan Pancasila. Penerbit Paradigma. Yogyakarta.
Peran Generasi Millennial dalam Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era
Digital
Agus Hiplunudin [email protected]
Abstrak
Pancasila merupakan suatu Philosofische grondslag suatu Weltanschauung
yang diusulkan Bung Karno di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945 sebagai dasar
bagi negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila secara garis besar termuat pada sila-
silanya; Pertama, nilai-nilai ketuhana. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga,
nilai-nilai persatuan. Keempat, nilai-nilai kerakyatan. Kelima, nilai-nilai keadilan.
Nilai-nilai Pancasila tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Namun, di era digital memiliki kesulitan tersendiri,
tatapi kesulitan tersebut dapat teratasi jika generasi millennial mampu
mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebu.
Kata Kunci : Generasi, Milenia, Nilai-nilai Pancasila, SARA
1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Generasi muda merupakan pilar pembangunan sekaligus generasi penerus
bangsa. Namun, kondisi saat ini dimana tekhnologi informasi berkembang begitu
cepat sehingga anak muda dimanjakan oleh tekhonologi informasi itu. Salah satu
permasalahan yang kemudian muncul dari pengaruh perkembangan tekhnologi
yakni memudarnya semangat nasionalisme di kalangan generasi muda dan salah
satu penyebabnya banyaknya pengaruh budaya asing yang masuk di negara kita,
sehingga mengakibatkan generasi muda melupakan budaya sendiri karena
menganggap bahwa budaya asing merupakan budaya yang lebih modern
dibanding budaya bangsa ini. Pada zaman dimana teknologi berkembang pesat hal
ini beriringan dengan nilai-nilai Pancasila yang semakin meluntur dan dianggap
tidak bisa menjadi pegangan hidup serta solusi bagi kehidupan bangsa teritama
oleh anak-anak muda. Keadaan ini membuat para pemuda kehilangan orientasi
idiologi seiring dengan memudarnya nilai-nilai Pancasila dan sehingga
adanya cenderung mencoba ideologi baru. Akhirnya, pengamalan terhadap nilai-
nilai Pancasila semakin jauh dan tersisihkan dari kehidupan pemuda Indonesia yang
tentunya akan mempengaruhi semua aspek kehidupan; sosial, politik, ekonomi,
dan budaya.
Pancasila mupakan ideologi bangsa Indonesia sehingga menjadi landasan
fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Paling tidak terdapat 3 (tiga)
tataran nilai dalam Pancasila: Pertama, nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat
amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar
merupakan prinsip, yang bersifat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh
waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Kedua,
nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental
merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan
kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Ketiga, nilai
praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara
bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila (Mulyono,
2010)
Nilai-nilai Pancasila tersebut harus diimplementasikan secara integral,
sehingga Pancasila betul-betul tercermin dalam kehidupan bermasyarakat.
Generasi muda merupakan hal yang paling diharapkan untuk konsisten
menerapkan nilai-nilai Pancasila sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara
yang diterjemahkan dalam pembangunan nasional betul-betul mereflesikan
idiologi bangsa, Pancasila. Pada era milenial dewasa ini dimana generasi muda
disibukan oleh apa yang terpampang dalam media digital terutama media sosial
dan sejenisnya. Hal tersebut membuat generasi muda berkecenderungan
untuk hidup secara individualis mereka tidak lagi terikat perasaan saling
memiliki. Dalam hal ini paling tidak ada tiga nilai Ideologi Pancasila yang harus
dijabarkan dalam kondisi masyarakat digital saat ini yakni nilai gotong royong,
tolong-menolong, dan tolernasi. Gotong royong sebagai kegiatan untuk
menyelesaikan persoalan secara bersam-sama. kemudian, nilai tolong-menolong
berkaitan dengan rasa simpati dan empati sesama warga masyarakat terutama yang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
menghadapi kesulitan hidup, dan nilai toleransi untuk menjaga keakraban antar
sesama warga baik dalam hal suku, ras dan agama. Indonesia telah bisa mengakses
internet. Sementara di laporan yang sama dijelaskan dari ratusan juta pengguna
internet di Indonesia tersebut 60% persennya telah mengakses internet
menggunakan ponsel pintar (smartphone)— inilah era digital dan mayoritas
penggunanya yakni generasi millennial.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan
dalam makalah ini sebagai berikut:
1. Bagaimanakah peran generasi millennial dalam implementasi nilai-nilai
Pancasila di Era Digital?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung generasi
millennial dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di Era Digital?
1.3. Tujuan Penulisan Makalah
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan
penulisan makalah ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran generasi millennial dalam
implementasi nilai-nilai Pancasila di Era Digital.
2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan
pendukung generasi millennial dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di
Era Digital.
1.4. Manfaat Penulisan Makalah
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat penulisan
makalah ini sebagai berikut:
1. Secara Teoritis: Secara teoritis diharapkan makalah ini dapat memperkaya
teori untuk mengetahui bagaimanakah peran generasi millennial dalam
implementasi nilai-nilai Pancasila di Era DigitalSecara Praktis
2. Secara Praktis: dapat digunakan agar generasi millennial berperan dalam
implementasi nilai-nilai Pancasila di Era Digital dewasa ini. Mampu
menelaah faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung
Berdasarkan uraian di atas; makalah ini akan menguraikan mengenai
“Peran Generasi Millennial dalam Implementasi Nilai-nilai Pancasila di Era
Digital”. Judul tersebut dirasakan tepat untuk menggali: Imlementasi nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat dewasa ini dihadapkan
pada suatu kenyataan yakni berkembangnya tekhnologi informasi berupa internet
sehingga era zaman ini dapat disebut “era digital” dan generasi muda sekarang biasa
diistilahkan generasi “millennial”. Menurut catatan salah satu media online
www.goodnewsfromindonesia.id: Menujukkan Indonesia jumlah pengguna
internet mencapai 132 juta. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa setengah atau
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
lebih dari 50 persen penduduk generasi millennial dalam implementasi nilai-nilai
Pancasila di Era Digital sehingga nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan
dalam kehidupan bermasyarakat di era digital dewasa ini.
2. Tinjauan Pustaka
2.1. Landasan Teori
Makalah ini menguraikan mengenai “Peran Generasi Millennial dalam
Implementasi Nilai-nilai Pancasila di Era Digital”. Judul tersebut dirasakan tepat
untuk menggali: Imlementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat karenanya landasan teori yang dibangun yakni; teori generasi
millennial, teori mengenai nilai-nilai Pancasila dan teori tentang era digital.
2.1.1. Generasi Millennial
Dalam kajian ilmu sosial, generasi millenial merupakan kelompok
demografis setelah generasi X. Generasi ini lahir antara 1980 hingga 2000.
Dengan demikian, generasi millenial sekarang berusia 18 tahun hingga 38 tahun.
Di Indonesia, proporsi generasi millenial sekitar 34,45 persen, lebih dari sepertiga
jumlah penduduk negeri ini. Dari kajian beberapa peneliti, generasi millenial
cenderung unik dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Keunikannya
terletak pada penggunaan teknologi dan budaya pop/ musik yang sangat kental.
Karenanya, millenial seakan tidak bisa lepas dari internet, hiburan
(entertainment), serta traveling. Millenial yang sangat kreatif dan percaya diri lebih
suka bekerja keras dalam bidang usaha yang digeluti, untuk kemudian dinikmati
dengan perjalanan panjang dan pengalaman (https: // nasional. kompas. com/ read/
2018). Genenarsi milennial merupakan generasi yang memiliki cita rasa yang
berbeda dengan generasi sebelumnya. Keberadaan mereka telah dimanjakan oleh
kemajuan tekhnologi terutama dunia digital.
2.1.2. Nilai-nilai Pancasila
Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa dan falsafah serta pandangan
hidup bangsa, yang di dalamnya terkandung nilai dasar, nilai instrumental dan nilai
praksis. Selain itu Pancasila sebagai ideologi terbuka setidaknya memiliki dua
dimensi nilai-nilai, yaitu nilai-nilai ideal dan aktual. Namun nilai-nilai itu
kondisinya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dibawa globalisasi, sehingga
berdampak terjadinya pergeseran peradapan, yang juga membawa perubahan
pemaknaan dan positioning Pancasila (Sultan Hamengku Buwono X, Kongres
Pancasila IV, UGM 2012). Pancasila adalah suatu Philosofische grondslag, suatu
Weltanschauung yang diusulkan olen Bung Karno di depan sidang BPUPKI 1 Juni
1945 sebagai dasar bagi negara Indonesia yang kemudian merdeka. Pancasila
dikualifikasikan sebagai falsafah dan ideologi yang menunjukkan jati diri atau citra
visioner bangsa Indonesia. Pancasila lebih di dorong oleh persatuan dan kesatuan
bangsa, sehingga proses pembangsaan selalu dihadapkan pada tantangan baru.
(Sutrisno, 2006). Lebih lanjut Sutrisno menjelaskan Pancasila sebagai ideologi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila. Ketuhanan
Yang Maha Esa yang terdapat pada sila pertama terkandung nilai, bahwa negara
yang didirikan sebagai perwujudan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang
Maha Esa, sehingga segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan
penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggaraan negara,
politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan
negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan
Yang Maha Esa.
Kemanusiaan yang adil dan beradab yang terdapat pada sila kedua secara
sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga di
dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai, bahwa negara harus menjunjung
tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab, sehingga
dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan
negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat
manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus
dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara.
Persatuan Indonesia yang terdapat pada sila ketiga terkandung nilai-nilai,
bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu
sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang terdapat pada sila
keempat terkandung nilai-nilai, bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan
sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila kelima terkandung nilai-nilai yang
merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama, maka di dalam sila
kelima terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama
(kehidupan sosial).
Kelima sila Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang bersifat abstrak dan bersifat
hierarki. Nilai-nilai Ketuhanan menduduki hierarki yang tertinggi, karena menjadi
sumber dari nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, demokratis, dan keadilan
sosial, sedangkan nilai-nilai kemanusiaan menjadi sumber nilai kebangsaan,
demokrasi, dan keadilan sosial.
2.1.3. Era Digital
Dalam teori New Media Theory menjelaskan gambaran mengenai kekuatan
media baru dalam mempengaruhi bentuk-bentuk barunya yang berbentuk digital.
Dengan munculnya media baru akan membawa perubahan yang sangat
cepat dalam kehidupan manusia dengan tanpa batas dan lebih efektif (Nurjanah,
2014).
Kehadiran internet kiranya satu paket dengan perkembangan media sosial. Media
sosial yang berkembang dalam masyarakat memiliki berbagai macam sebutan yang
berbeda. Ada yang menyebut media sosial dengan sebutan dunia maya, dunia
virtual, bahkan situs jejaring sosial (Nurjanah, 2014).
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Dalam hal ini Boyd dan Ellison (Ruhban, 2013) mendefinisikan situs jejaring
sosial sebagai layanan berbasis jaringan yang membuat seseorang dapat
membangun suatu profil publik atau semi publik dalam sistem yang terbatas,
mengartikulasi suatu daftar pengguna lain yang berbagi jaringan dengannya,
melihat dan mentransfer daftar koneksi mereka dan orang lain dalam system. Lebih
lanjut; New media (media sosial) memiliki beberapa pengaruh. Berikut
pengaruh new media dalam beberapa aspek seperti yang ditulis oleh (Syaibani,
2011) a) Individu; pengguna new media akan mendapatkan pengaruh besar jika
menggunakannya dengan intensitas yang tinggi. Di satu sisi, pengguna bisa
mengekspresikan segala idea tau gagasan melalui layanan-layanan yang dapat
digunakan tanpa ada batasan. Namun disisi lain, seorang bisa menjadi individualis
jika menggunakan internet dengan intesitas yang tinggi tanpa bersosialisasi di dunia
nyata. b) Ekonomi; new media menunjang perkembangan ekonomi melalui
ecommerce atau komersial elektronik. New media sangat memungkinkan adanya
ruang pemasaran dan marketing. Selain itu akses mendapatkan material atau
bahan pun akan lebih luas dan mudah. Namun disisi lain internet juga dapat
mengubah perilaku masyarakat. c) Politik; internet telah memunculkan istilah
baru yakni electronic democracy. Dalam hal ini Howard (Syabiani, 2011)
menyampaikan bahwa internet merupakan komponen baru dalam sistim
komunikasi politik. Website dapat digunakan untuk menyampaikan ide-ide dari
para politikus, kepengurusan dan adanya ruang diskusi terbukadari bawah keatas
dan sebaliknya dari atas ke bawah juga. Ruang diskusi inilah yang memberikan
nilai demokratis dalam komunikasi politik. d) Perubahan sosio-kultural; new
media telah merubah banyak dari bentuk komunikasi yang dilakukan manusia
selama ini. Perkembangan teknologi telah banyak mempengaruhi cara masyarakat
dalam berkomunikasi dan ini merupakan proses mutualisme yang menciptakan
jaringan sosial. Perubahan pola komunikasi ini juga dapat mempengaruhi
perubahan pada pola interaksi masyarakat yang beralih dari bentuk nyata (fisik)
menjadi maya (digital).
2.2. Penelitian Terdahulu dan Solusi Tentang Imlementasi Nilai
Pancasila pada Generasi Millennial
Penelitian mengenai peran pemuda dalam implementasi nilai-nilai Pancasila
di era digital terbilang masih langka, kendati demikian Andi Mulia Santri A pada
2018 dengan tesinya yang berjudul: “Pengaruh Identitas Nasional dan
Internalisasi Ke-Pancasila-an Terhadap Sikap Sosial Mahasiswa di Yogyakarta”
dalam abtraknya menulis: Sikap sosial merupakan sikap yang dimiliki mahasiswa
(generasi muda/millennial) terhadap lingkungan sosialnya. Munculnya berbagai
peristiwa sosial merupakan salah satu dampak dari perubahan sikap sosial yang
terjadi akibat pergeseran nilai dan pandangan hidup dalam masyarakat yang tidak
lepas dari pengaruh arus globalisasi. Identitas nasional dan ke-Pancasila-an
merupakan sumber nilai bangsa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat
pengaruh identitas nasional dan internalisasi ke-Pancasila-an terhadap sikap sosial
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
mahasiswa DIY, dengan hipotesis penelitian menyatakan ada pengaruh dari
identitas nasional dan internalisasi ke-Pancasila-an terhadap sikap sosial. Subjek
dalam penelitian ini adalah mahasiswa DIY, N=350. Uji hipotesis menggunakan uji
analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan ada pengaruh identitas
nasional terhadap sikap sosial mahasiswa DIY dan ada pengaruh internalisasi ke-
Pancasila-an terhadap sikap sosial mahasiswa DIY.
Adapun solusi implementasi nilai-nilai pancasila oleh generasi millennial
telah disampaikan Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc menyatakan menanamkan nilai-
nilai Pancasila, menurutnya, tidak cukup hanya lewat pendidikan, kursus, dan
media massa dikarenakan jumlah informasi yang masuk ke generasi muda cukup
masif di era dunia digital. Pengenalan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh
pendidik dan tokoh agama harus berorientasi pada selera anak muda. Oleh karena
itu, perlu dicari metode yang efektif. “Kita harus bisa memproduksi konten yang
positif dengan metode yang lebih baik, saya pikir perlu ditopang oleh anak-anak
muda yang berkiprah di industri kreatif, ”. Generasi milenium sekarang ini,
dikatakan Menteri, merupakan generasi yang tidak menyukai informasi yang
berupa teks panjang namun sebaliknya menyukai informasi berupa kalimat pendek,
gambar dan video. “Mereka generasi tweet, generasi yang menyukai gambar dan
video, bukan generasi teks,”paparnya.
Mensesneg menekankan jangan sampai informasi yang diterima oleh anak
muda berisi hal-hal yang bersifat negatif dan menjurus radikal serta mengancam
keragaman. Oleh karena itu, perlu disebarluaskan informasi yang bersifat positif
dan membangun semangat kebangsaan. Akademisi dan tokoh agama, menurutnya,
mampu mengambil peran ke arah itu. “Kita harus berorientasi pada selera
mahasiswa dan selera anak muda,” (https://ugm.ac.id/id/).
3. Metodologi
Adapun tulisan ini berdasarkan analisis kajian pustaka atau studi literasi, di
mana penulis tidak terjun langsung kelapangan mengumpulkan data-data primer.
Namun dalam hal ini penulis hanya menggunakan data sekunder dalam analisis baik
melalui literasi/kajian teori maupun penelaahan hasil penelitian, para peneliti
dengan tema yang sama, tentunya dengan mencantumkan peneliti tersebut
kedalam daftar putaka.Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-
bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari
perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan
lain sebagainya (Hadi, 1990). Secara garis besar, sumber bacaan yang ada di
perpustakaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: a. Sumber acuan
umum yang biasanya berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya
yaitu kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensklopedi, monograp, dan
sejenisnya. b. Sumber acuan khusus yaitu berupa junal, bulletin penelitian, tesis dan
lain-lain (Komider,1995).
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Dalam mencari sumber bacaan, seorang peneliti harus selektif sebab tidak semua
dapat dijadikan sebagai sumber data. Menurut Sumadi Suryabrata paling tidak ada
dua kriteria yang biasa digunakan untuk memilih sumber bacaan yaitu (a) prinsip
kemutakhiran (recency) dan (b) prinsip relevansi (relevance). Kecuali untuk
penelitian historis, perlu dihindarkan penggunaan sumber bacaan yang yang sudah
lama dan dipilih sumber yang lebih mutakhir. Sumber yang telah lama mungkin
memuat teori-teori atau konsep-konsep yang sudah tidak berlaku lagi, karena
kebenarnnya telah dibantah oleh teori yang lebih baru atau hasil penelitian yang
lebih kemudian (Komider, 1995).
4. Pembahasan
4.1 Peran Generasi Millennial dalam Implementasi Nilai-nilai Pancasila di
Era Digital
Generasi millennial kini tengah ramai diperbincangkan, sebab keberadaan
mereka dihadapkan pada dua sisi yang saling berbeda, pada satu sisi mereka
menghadapi realitas sosial yang real (nyata) namun di sisi lain mereka dihadapkan
pada realitas absurd atau realitas tak nyata yang kemudian diistilahkan sebagai
dunia maya atau dunia digital. Generasi millennial menggunakan situs jejaring
sosial sebagai layanan berbasis jaringan yang membuat seseorang dapat
membangun suatu profil publik atau semi publik dalam sistem yang terbatas,
mengartikulasi suatu daftar pengguna lain yang berbagi jaringan. Jaring sosial pada
zaman sekarang adalah satu ke satuan; pada intinya segala hal yang berhubungan
dengan digital atau elektronik tentunya akan terkoneksi dengan internet, tak
terkecuali radio dan televisi. Keberadaan generasi milennial berikut dunia
digitalnya tentunya sangat mempengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam
masyarakat.
Komposisi penduduk Indonesia, 90 juta millenial (20-34 tahun), dengan total
fertility rate (angka kelahiran) 2,28 (per 1.000 orang per tahun), dan angka kematian
anak 24 (per 1.000 kelahiran), meski angka harapan lama sekolah masih 12,72
tahun. Artinya, generasi millenial seharusnya memiliki peran penting untuk masa
depan negeri ini. Wajah masa depan Indonesia tergantung dari visi, interaksi,
dan nilai-nilai yang diserap generasi millenial negeri ini. Faktanya, generasi
millenial negeri ini masih rentan dengan pertarungan hoaks dan pelintiran
kebencian. Terlebih lagi, medan kontestasi di media sosial turut mpengaruhi
persepsi generasi millenial dalam membangun cara pandang serta melihat masa
depan negeri ini (https: // nasional. kompas. com/ read/ 2018).
Indonesia merupakan negara multi kultur dan multi etnis atas kerenanya
penapsiran mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakatpun kian ragam, berbeda-beda. Seiring perkembangan dunia digital
yang amat pesat informasi hoax dan ujaran kebencianpun kian marak dalam dunia
digial (media sosial) tersebut, sehingga konflik pun terjadi. Masyarakat milennial
Indonesia sebagai masyarakat yang cukup akrab dengan konflik di media sosial
tentunya memerlukan formula khusus untuk mencegahnya. Dalam hal ini (Cogan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
dan Derricot, 1998) menyatakan perlunya penguatan delapan karakteristik yang
harus dimiliki warganegara pada era digital dewasa ini: (1) kemampuan mengenal
dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global (digital); (2)
kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas
peran atau kewajibannya dalam masyarakat; (3) kemampuan untuk memahami,
menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya; (4) kemampuan
berpikir kritis dan sistematis; (5) kemauan untuk menyelesaikan konflik dengan
cara damai tanpa kekerasan; (6) kemauan mengubah gaya hidup dan kebiasaan
konsumtif untuk melindungi lingkungan; (7) memiliki kepekaan terhadap hak
asasi dan mampu untuk mempertahankannya (seperti hak kaum wanita, minoritas
etnis,); dan (8) kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik
pada tingkatan lokal, nasional, dan internasional.
Jika karakter tersebut dimiliki oleh generasi milennial tentunya konflik
digital dapat dipecahkan, yang akan berdampak pada kemampuan generasi
millennial dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di era digital yakni
generasi milennial yang memiliki kesadaran ketuhanan sebagai refleksi dari
perwujudan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga
segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara
bahkan moral negara, moral penyelenggaraan negara, politik negara,
pemerintahan negara, hukum dan peratur perundang-undangan negara, kebebasan
dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
Generasi milennial yang memiliki kesadaran kemanusiaan yang adil dan beradab
yang tentunya dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga di dalam sila
kemanusiaan menyebabkan tumbuhnya kesadaran untuk menjunjung tinggi harkat
dan martabat manusia. Menjunjung tinggi Persatuan Indonesia dimana
menyadari pada hakikatnya kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk
individu dan makhluk sosial. Selanjutnya menjunjung tinggi kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sebagai
penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.
Menyadari pentinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan
tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama, dan keadilan sosial dapat
terwujud. Dengan terinternalisasinya nilai-nilai Pancasila pada generasi millennial
tentunya hal tersebut akan memperbaiki kehidupan bangsa, dan secara idiologis
generasi millennial kedepan menjadi generasi yang memiliki karakter kebangsaan
yang kuat yang tentunya akan mempengaruhi cara berpikir dan carahidup jika
demikian akan terefleksikan dalam kehidupan sehari-hari; sosial, politik,
ekonomi, hukum, dan budaya. Seperti yang telah dikemukakan generasi millennial
merupakan generasi yang begitu akrab dengan tekhnologi, mereka memiliki
semangat baru dalam segala bidang, mereka melakukan inovasi-inovasi
dibidang ekonomi sebab generasi millennial memiliki jiwa kewira usahaan yang
tinggi. Generasi millennial juga berpolitik dengan cara membentuk komunitas-
komunitas dan melakukan kritik politik melalui media sosian atau media digital.
Kekuatan politik dan ekonomi generasi milennial tertuang, tercurahkan pada suatu
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
wadah yakni media digital atau media sosial dan kekuatannya bisa mengancam
eksistensi suatu negara.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa peran generasi
millennial di era digital dewasa ini sangatlah besar terutama dalam hal
pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Jika generasi millennial menerapkan
nilai-nilai Pancasila maka negara akan kuat, idiologi Pancasila akan menjadi
idiologi yang diperhitungkan dunia internasional. Pancasila merupakan dasar
negara atau ideologi bangsa dan falsafah serta pandangan hidup bangsa, yang di
dalamnya terkandung nilai dasar suatu nilai umum atau abstrak, nilai instrumental
dan nilai praksis sehingga pengamalannya dapat diselaraskan dengan keadaan
zaman secara kontekstual.
Generasi millennial memiliki tanggung jawab besar terhadap
keberlangsungan bangsa Indonesia di era digital—peran mereka sangat
menentukan. Adapun peran generasi millennial di era digital secara garis besar:
Pertama, Bidang Ekonomi: Sebuah ekonomi digital adalah ekonomi yang
didasarkan pada barang elektronik dan jasa yang dihasilkan oleh bisnis elektronik
dan diperdagangkan melalui perdagangan. elektronik. Kedua, Bidang Sosial dan
Budaya: nilai-nilai dan budaya masyarakat yang mengalami perubahan dengan cara
meniru atau menerapkannya secara selektif terjadi secara cepat dan tidak terhingga.
Ketiga, Bidang Pertahanan dan Keamanan: Pentingnya keamanan informasi
menyongsong era Internet of Things [IoT] yang segalanya serba terhubung.
Keempat, Bidang Politk: Teknologi benar-benar dimanfaatkan oleh para politisi
yang ingin mendapatkan simpati, empati dari masyarakat luas dan dunia digital
sebagai corongnya. Guna kelangsungan bangsa generasi millennial sangat berperan
menterjemahkan nilai-nilai Pancasila ke semua segi bidang kehidupan di era digital.
4.2 Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat dan Pendukung Generasi Millennial
dalam Implementasi Nilai-nilai Pancasila di Era Digital
Riset CSIS (Survei Centre for Strategic and International Studies)
menunjukkan kelompok millennial cenderung tidak setuju jika ada gagasan
mengganti Pancasila dengan ideologi yang berbeda. Aspirasi ketidak setujuan ini
sangat tinggi, yakni sebanyak 90,5 persen, berbanding dengan yang setuju, 9,5
persen (https: // nasional. kompas. com/ read/ 2018). Berdasarkan fenomena
tersebut artinya secara umum Pancasila masih banyak para pendukungnya di
dalam negri. Sejauh ini idiologi Pancasila cukup mengakar di benak mesyarakat,
namun belum tentu mereka menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari. Dalam hal ini generasi millennial memiliki peranan yang besar untuk
mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu—terutama kaitannya dengan era
digital. Karenanya perlu diketahui faktor-faktor penghambat dan pendukung bagi
generasi millennial dalam implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut.
4.2.1 Faktor-faktor Penghambat Generasi Millennial dalam
Implementasi Nilai-nilai Pancasila di Era Digital
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Generasi millennial merupakan anak muda yang begitu akrab dengan
tekhnologi terutama internet, mereka banyak menghabiskan waktunya di dunia
digital, hal ini mencetak mereka menjadi diri yang individualis bahkan hedonis,
belum lagi konten-konten yang ditampilkan di dunia digital banyak yang tidak
sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa pada akhirnya generasi millennial
berkecenderungan menyerap budaya-budaya populer dibanding budaya bangsa
yang notabene diidentikkan dengan tradisi, tradisional, kuno dan kolot.
Mengenai pilihan untuk mengakses dunia digital, dalam hal ini McQuail
merumuskan motif serta motivasi dalam menggunakan media tersebut, yaitu: 1.
Informasi Motivasi ini berkaitan dengan usaha untuk: (a). Mencari berita tentang
peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan lingkungan terdekat, masyarakat, dan
dunia. (b). Mencari bimbingan. menyangkut berbagai masalah praktis, pendapat,
dan halhal yang berkaitan dengan penentuan pilihan. c. Memuaskan rasa ingin tahu
dan minat umum. (d). Belajar, pendidikan diri sendiri. (e). Memperoleh rasa damai
melalui penambahan pengetahuan. 2. Identitas pribadi Motivasi ini berkaitan
dengan usaha untuk: (a). Menemukan penunjang nilai-nilai pribadi. (b).
Mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai lain (dalam media). (c). Meningkatkan
pemahaman tentang diri sendiri. 3. Integrasi dan interaksi sosial Motivasi ini
berkaitan dengan usaha untuk: a. Memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang
lain, empati sosial. (b). Mengidentifikasi diri dengan orang lain dan meningkatkan
rasa memiliki. (c). Menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial. (d).
Memperoleh teman selain dari manusia. (e). Membantu menjalankan peran sosial.
(f). Memungkinkan seseorang untuk dapat menghubungi sanak keluarga, teman,
dan masyarakat. 4. Hiburan Motivasi ini berkaitan dengan usaha untuk: (a).
Melepaskan diri atau terpisah dari permasalahan. (b). Bersantai. (c).Memperoleh
kenikmatan jiwa dan estetis. (d). Mengisi waktu. e. Penyaluran emosi. (f).
Membangkitkan gairah seks (McQuail, 1987). Generasi millennial memiliki
kecenderungan memilih dunia digital sebagai sarana hiburan, untuk bersenang-
senang (hedon), berinteraksi sosial yang berujung pada kehidupan yang
individualis.
4.2.2. Faktor-faktor Pendukung Generasi Millennial dalam Implementasi
Nilai-nilai Pancasila di Era Digital
Generasi millennial merupakan suatu generasi yang memiliki jiwa baru, didukung
oleh jumlah mereka yang banyak. Internet mengubah cara berpikir manusia di era
millennial salah satunya dalam konteks pembelajaran. Manusia millennal dapat
mengakses buku, jurnal, tutorial, hingga belajar kerajinan tangan—melalui internet
tersebut. Dalam konteks Ekonomi; new media (internet) menunjang
perkembangan ekonomi melalui e-commerce atau komersial elektronik. New
media sangat memungkinkan adanya ruang pemasaran dan marketing. Selain itu
akses mendapatkan material atau bahan pun akan lebih luas dan mudah. Namun
disisi lain internet juga dapat mengubah perilaku masyarakat.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Generasi millennial memiliki kapasitas untuk memainkan dunia digital,
mereka telah berhasil memanfaatkan tekhnologi kesegala bidang kehidupan,
inilah faktor pendukung generasi millennial dalam pengimplementasian nilai-nilai
Pancasila di era digital dewasa ini. Generasi millennial telah mampu
memaksimalkan kebermanfaatan dunia digital:
Bidang Ekonomi: bisnis online, market place atau e-commerce; pemasaran
online, transaksi jarak jauh, penerimaan karyawan secara online, bekerja online,
pelayanan administratif secara online. Bidang Sosial Budaya; dapat mempengaruhi
hampir seluruh lapisan masyarakat terutama remaja dan anakanak, era digital;
dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup hingga budaya suatu
bangsa ini dapat dimanfaatkan dalam pembentukkan karakter Bangsa. Pertahanan
dan Keamanan: Dengan penguasaan pengetahuan yang disebabkan oleh kemajuan
dalam bidang teknologi informasi, musuh dapat dibuat bertekuk lutut melalui sarana
yang berupa teknologi komputer. Bidang Politik: Generasi millennial dengan
jejaring sosialnya mampu menyampaikan visi misi partai politik yang diusungnya.
Sesuai dengan paparan di atas dimana generasi millennial memiliki faktor
pendukung untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di era digital,
bahkan faktor pendukung tersebut jika berhasil dimaksimalkan niscaya nilai-nilai
Pancasila dapat diterjemahkan kesemua bidang kehidupan dalam masyarakat
dewasa ini, masyarakat digital. Saat ini nilainilai Pancasila nyaris tidak tercermin
dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila masih belum membumi,
masih belum diamalkan secara baik oleh bangsa Indonesia. Pancasila seakan
hanya menjadi simbol saja, tanpa terimplementasi secara nyata khususnya
generasi muda pada era digital ini mendapat pengaruh yang sangat kuat dari nilai-
nilai budaya luar, sehingga mulai banyak sikap dan perilaku yang tidak sejalan
dengan nilai-nilai Pancasila. Dampaknya nilai-nilai nasionalisme pun oleh
sebagian pihak dipandang mengalami kemerosotan pada saat ini, terutama di
kalangan generasi millennail. Semua yang dikemukakan tersebut jika mampu
memanfaatkan faktor pendukung generasi millennial dalam pengimplementasian
Pancasila dewasa ini, niscaya Pancasila dapat diterjemahkan dan terinplementasi di
era digital.
5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Simpulan
Pancasila merupakan suatu Philosofische grondslag suatu Weltanschauung
yang diusulkan Bung Karno di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945 sebagai dasar
bagi negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila secara garis besar termuat pada sila-
silanya; Pertama, nilai-nilai ketuhana. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga,
nilai-nilai persatuan. Keempat, nilai-nilai kerakyatan. Kelima, nilai-nilai keadilan.
Nilai-nilai Pancasila tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Namun, di era digital memiliki kesulitan tersendiri,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
tatapi kesulitan tersebut dapat teratasi jika generasi millennial mampu
mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebu.
5.2. Saran
Adapun saran dalam tulisan makalah ini, berdasarkan simpulan yang telah
dikemukakan di atas dapat disimak sebagai berikut:
1. Generasi millennial harus sadar dan mampu menerjemahkan nilai-nilai
Pancasila di era digital.
2. Generasi millennial harus menghindari nilai-nilai hidup individualis dan
hedonis di era digital.
3. Generasi millennial harus kritis, dinamis, inovatif, dan kreatif
memanfaatkan tekhnologi era digital.
4. Pemerintah harus terlibat secara aktif dalam hal sosialisasi implementasi
nilai-nilai Pancasila di era digital.
5. Pemerintah harus membuat regulasi (peraturan perundangan) terkait
dunia digital demi terciptanya harmonisasi di era digital yang sering
diwarnai hoax dan ujaran kebencian hingga konflik SARA
6. Generasi millennial dan pemerintah harus bekerjasama menyamakan
persepsi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila di era digital
DAFTAPUSTAKA
Cogan, John J dan Derricot, R. 1998. Citizenship for the 21st Century: An
International Perspective on Education. London: Cogan Page
McQuail, Denis. 1987. Teori Komunikasi Massa (Edisi Kedua). Jakarta: Erlangga.
Hadi, Sutrisno. 1990. Metodologi Research. Yogyakarta : Fak.Psikologi
UGM. Komidar, Joseph. S. 1995. Use of Library dalam
Syahrin Harahap. Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddun. Jakarta
: Rajawali Pers. Kumpulan Makalah Kongres Pancasila IV. Yogyakarta:
UGM.
Nurjanah, Siti. 2014. Pengaruh Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap
Perilaku Cyberbullying Pada Siswa SMA N 12 Pekanbaru. Jurnal FISIP
Volume 1 No. 2 Oktober
Ruhban, Apris. 2013. Kontrol Diri dan Intensitas Penggunaan Facebook Pada
Remaja. Jurnal Online Psikologi Vol. 01 No. 02
Syaibani, Yunus Ahmad. 2011. New Media, Teori dan Aplikasi. Surakarta: Lindu
Pustaka
Sutrisno, Slamet. 2006. Filsafat dan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Andi.
Mulyono, Mulyono, M.Hum. (2010) Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila
Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. Citra Leka dan Sabda:
http://eprints.undip.ac.id/3241/. Akses: 20/07/18
https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/02/06/inilah-perkembangan-digital-
indonesia-tahun-2018. Akses: 20/07/18.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
(http://rumahmillennials.com/siapa-itu-generasimillenials/#.W09j1hF9jIU. Akses: 20/07/18.
https://ugm.ac.id/id/news/14541meneguhkan.pancasila.dan.semangat.kebangsaan.
di.era.milenial. Akses: 20/07/18.
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=Penelitian
Detail&act=view&typ=html&buku_id=154820&obyek_id=4. Akses: 20/07/18.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Demi Semangat
Kebhinekaan Generasi
Millenial",https://nasional.kompas.com/read/2018/03/10/21305651/demise
mangat- kebhinekaan-generasi-millenial. Editor : Palupi Annisa
Auliani. Akses:2010 tahun 2012
Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal
Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi, 2016
Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran
dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi,
2016
Implementasi Nilai – Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat
Riyanto
Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Interstudi
Abstrak
Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara Republik
Indonesia dan ideologi nasional masyarakat Indonesia sejah dahulu, sehingga
kristalisasi nilai – nilai luhur Pancasila dalam masyarakat Indonesia dijaga dan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
terpelihara serta dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain.
Keunikan bangsa Indonesia telah mengakar dalam jiwa bangsa dan menjadikan ciri
khas yang membedakan dengan bangsa lain, serta mewujudkan Pancasila menjadi
sebuah perisai bangsa. Untuk menjaga kelestarian, keampuhan dan kesaktian
Pancasila, harus diusahakan kegiatan nyata dan terus dalam penghayatan dan
pengamalan nilai Pancasila oleh komponen bangsa melalui kegiatan kehidupan
sosial kemasyarakat dan menjadikan contoh pengamalan dalam lingkungan
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Cita – cita bangsa memberikan
kesejahteraan warganya membutuhkan waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang besar.
Perlu perencanaan prioritas setiap periode perencanaan dan berpartisipasi aktif
dalam setiap kegiatan serta suasana nyaman dan keamanan terjamin. Untuk
menjadikan Indonesia di kenal bangsa internasional harus ada upaya untuk
menumbuhkan semangat kebangsaan Indonesia harus dipupuk dan di
tumbuhkembangkan dari balita sampai kepada penyelenggara negara, agar
semangant Pancasila menjadi landasan dan pedoman oleh setiap generasi bangsa.
Penulisan untuk mendorong pembangunan manusia lahir dan batin, peduli dan
tanggungjawab dan semangat gotong royong yang sadar bangsa dan negara.
Implementasi Pancasila dalam kehidupan hakekatnya relisasi dalam mencapai
tujuan bangsa, dengan Pancasila sebagai pedoman masyarakat dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Kata Kunci : Pancasila, penghayatan, pengamalan
1. Pendahuluan
Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara Republik
Indonesia dan sekaligus ideologi nasional yang telah ada di dalam masyarakat
Indonesia sejah dahulu, sehingga sudah ada kristalisasi nilai – nilai luhur Pancasila
dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Keyakinan terhadap keluhuran itu
dijaga dan terpelihara serta dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa –
bangsa yang lain.
Proses perjalanan menjadi falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi bangsa
Indonesia tercatat dan terabadikan jiwa masyarakat yang tidak lekang dimakan usia,
sehinga proses kristalisasi nilai – nilai yang telah digali dalam jiwa kehidupan dan
tradisi bangsa Indonesia itu selalu terpelihara dengan proses pembelajaran norma
dan etika serta cinta tanah air Indonesia berjalan terus menerus. Sungguhpun
Pancasila sudah berulang kali akan di ganti oleh kelompok orang yang memiliki
kepentingan, namun nyatanya Pancasila tetap berdiri kokoh karena keluhuran nilai
– nilai telah mengakar dan terpelihara di dalam masyarakat Indonesia.
Sungguhpun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan ciri
globalisasi dengan kecepatan tinggi, serta menyentuh setiap aspek kehidupan
manusia, dan menerobos dinding geografis, kebangsaan dan kebudayaan bahkan
peradaban dunia, sehingga muatan global tidak dapat dicegah lagi dan berkembang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
tensparan terhadap perkembangan informasi transportasi dan teknologi serta
mempengaruhi manusia namun Pancasila itu tetap menjadi jiwa seluruh rakyat
Indonesia, karena nilai – nilai luhurnya digali dan bersumber dari agama,
kebudayaan dan adat istiadat.
Kepentingan global harus diidentifikasi agar dapat dipisahkan antara
kepentingan nasional dan kepentingan global agar saling mendukung satu sama
lain, sehingga kepentingan global tetap mengakar kepada pribadi bangsa tetap
sebagai pembeda dengan bangsa lainnya, sehingga ketika masuka kepada ranah dan
peran generasi muda sudah siap melanjutkan fungsi dan tanggungjawab untuk
melanjutkan dan mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para
pendahulu bangsa.
Generasi harus mampu mengkritisi realitas kepentingan global, sehingga
peran generasi muda yang sangat di harapkan dalam memupuk rasa nasionalime
dan meningkatkan partisipasinya dalam organisasi kepemudaan, terlibat dalam
kewirausahaan muda, teknokrat dan ilmuwan serta nasionalisme yang menciptakan
karya anak bangsa dan mengapresiasi generasi muda dalam berbagai bidang
pembangunan nasional Indonesia.
Keunikan bangsa Indonesia bersendikan agama, tradisional atau budaya serta
adat istiadat telah mengakar di setiap jiwa bangsa dan tersebar seluruh penjuru tanah
air menjadikan ciri khas dan mampu membedakan dengan bangsa lain, serta
membetuk karakter dan budaya dan mampu mewujudkan Pancasila menjadi sebuah
perisai bangsa yang mampu menjaga nilai keluhurannya.
Menyadari bahwa untuk menjaga kelestarian, keampuhan dan kesaktian
Pancasila, harus diusahakan melalui kegiatan nyata dan terus menerus dalam
penghayatan dan pengamalan nilai – nilai luhur Pancasila oleh setiap komponen
bangsa Indonesia. Setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan
lembaga kemasyarakatan harus mengiplementasikan Pancasila melalui kegiatan
kehidupan sosial kemasyarakat yang bersendikan Pancasila dan menjadikan contoh
pengamalan dan penghayatan dalam kehidupan sehari – hari dalam lingkungan
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Penulisan karya tulis tentang implementasi nilai- nilai Pancasila dalam
kehidupan bermasyarakat bertujuan untuk mendorong pengamalan dan
penghayatan nilai Pancasila dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara mengidentifikasi upaya dalam mempertahankan nilai
luhur Pancasila benar – benar mengakar dalam diri bangsa Indonesia.
1.1. Latar Belakang
Pancasila sebagai dasar negara membutuhkan satu perlakuan khusus dalam
jiwa bangsa untuk mengawal perjalanan bangsa menuju cita – cita bangsa Indonesia
yaitu terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir batin
berdasarkan Pancasila dan Undang – undang dasar 1945 dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Cita – cita bangsa menjadi negara bisa memberikan kesejahteraan secara lahir
dan batin kepada seluruh warga negaranya bukan perkara yang mudah sepertihanya
mengunyah cabe, yang terasa pedasnya, akan tetapi membutuhkan waktu, tenaga,
pikiran, ide dan biaya yang besar. Perlu adanya perencanaan yang matang dengan
prioritas khusus setiap periode perencanaan. Membutuhkan panggilan anak bangsa
untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan perwujudan cita – cita bangsa itu.
Oleh karena itu membutuhkan perjuangan seluruh komponen bangsa dan negara
dalam suasana yang nyaman dan keamanan yang mempu menjamin proses
perwujudan karya luhur bangsa.
Perjuangan para pendiri negara yang telah menetapkan Pancasila sebagai
dasar negara sekaligus pandangan bangsa Indonesia membutuhkan proses yang
panjang, karena berbagai tantangan dan hambatan dari segala penjuru yang
berusaha untuk menggati Pancasila dengan ideologi yang lain, bermunculan.
Pancasila telah memberikan kontribusi nyata dan mampu membedakan
dengan bangsa lain, sungguhpun ujian silih berganti namun nyatanya Pancasila
tetap tidak tergantikan. Lewat keunikan setiap daerah di penjuru nusantara dengan
nafas tradisional menjadikan Indonesia memiliki ciri khas yang menonjol dan
mampu mewujudkan kebudayaan tradisional dalam ke bhinekaan Indonesia, yang
di kagumi oleh bangsa asing.
Untuk menjadikan Indonesia lebih di kenal oleh bangsa – bangsa
internasional harus ada upaya nyata untuk menumbuhkan semangat nilai – nilai
nasional Indonesia dalam kehidupan. Rasa bangga bertanah air Indonesia dipupuk
dan di tumbuhkembangkan mulai dari starta balita sampai kepada penyelenggara
negara, agar semangant membangun bernafaskan Pancasila menjadi landasan dan
pedoman setiap generasi bangsa.
1.2. Rumusan Masalah
Untuk mengiplementasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat perlu
upaya – upaya yang nyata agar nilai – nilai Pancasila tidak terkikis oleh kebudayaan
asing yang mengancam keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia, serta
menjadikan Pancasila sebagai pandangan dan pedoman hidup sekaligus menjadi
ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Upaya implementasi nilai luhur
pancasila tersebut adalah:
1.2.1. Adanya implementasi nilai – nilai Pancasila melalu pendidikan formal dan
tidak formal.
1.2.2. Memberikan kesempatan terhadap kebudayaan tradisional daerah untuk
berkembang sesuai dengan koridornya.
1.2.3. Memupuk kembali semangat gotong royong dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
1.3. Tujuan Penulisan
Tujuan Penulisan ini selain sebagai partisipasi dalam kegiatan lomba, ada beberapa
tujuan penting lainnya, yaitu :
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
1.3.1. Tujuan penulisan karya tulis ini untuk membantu mendorong percepatan
pembangunan manusia Indonesai secara lahir dan batin, sehat jasmani dan
rohani yang sadar terhadap bangsa dan negara.
1.3.2. Menumbuhkan kembali sikap peduli terhadap tanggung jawab berbangsa dan
bernegara khusunya pada generasi muda bangsa.
1.3.3. Mendorong bangkitnya semangat gotong royong yang telah mengakar dalam
masyarakat Indonesia agar dapat dirasakan dalam segala aspek kehidupan
bangsa.
1.4. Manfaat Penulisan
Penulisan karya tulis tentang implementasi nilai – nilai Pancasila dalam
kehidupan bermasyarakat, untuk:
1.4.1 Mengingatkan kembali usaha – usaha dalam menggali dan merumuskan
Pancasila yang telah di lakukan oleh para pendiri bangsa sebagai tonggak
sejarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi muda
yang akan melanjutkan dan mengisi kemerdekaan Indonesia untuk
mewujudkan cita – cita bangsa yaitu terwujudnya masyarakat adil dan
makmur yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan berkeadilan sosial dalam
suasana yang beradab.
1.4.2 Mengingatkan kembali kepada masyarakat terhadap ciri bangsa Indonesia
yang mampu membedakan dengan bangsa lain yaitu adanya Gotong
Royong yang sudah mengakar pada diri bangsa Indonesia.
1.4.3 Membantu para penyelenggara negara untuk segera fokus pada tujuan bangsa
dan negara yaitu terbentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang
bersatu berdaulat adil dan makmur.
2. Tinjauan Pustaka
2.1. Landasan Teori
Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang digali dari bumi
Indonesia asli, yang berasal dari dua suku kata Sansekerta, yaitu, panca yang berarti
lima dan sila yang berarti asas atau dasar atau peraturan yang baik. Secara
etimologis kata Pancasila memiliki arti secara harafiah dasar yang memiliki lima
unsur pokok. Nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai,
yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Kelima nilai
tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh untuk mengacu tujuan yang satu,
sehingga membentuk pandangan hidup bangsa, yang sesuai karakter dan nurani
bangsa karena bersumber kepribadian bangsa Indonesia.
Implementasi nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat
hakekatnya merupakan relisasi praktis dalam mencapai tujuan bangsa, dimana
Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara Republik Indonesia dan
ideologi bangsa yang dijadikan pedoman masyarakat dalam kehidupan berbangsa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
dan bernegara. Pengertian Pancasila dalam sejarah Indonesia menunjukkan hal –
hal sebagai berikut:
1. Pancasila merupakan produk otentik negara Indonesia (The Founding father).
2. Nilai – nilai Pancasila bersumber dan digali dari agama, kebudayaan dan adat
istiadat.
3. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan.
Kesaktian Pancasila dalam perjalanan sejarah menunjukkan bahwa Pancasila
memang sudah menjadi bagian hidup dalam jiwa bangsa Indonesia, dan semangat
itu tetap tumbuh dalam sejarah bangsa Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan adanya
hal – hal sebagai berikut :
1. Betatpun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa,
tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa
Indonesia.
3. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber
dan digali dari nilai – nilai agama, kebudayaan dan adat istiadat yang hidup
dan berkembang di bumu Indonesia.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia mendorong proses penetapan
kristalisasi sikap dan perilaku terbentuknya Pancasila sebagai ideologi negara.
Pancasila sebagai ideologi negara dipahami memiliki tiga demensi, antara lain:
1. Dimensi Realitas: mengandung makna bahwa nilai – nilai dasar yang
terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai – nilai real yang hidup dalam
masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai – nilai Pancasila
bersumber dari nilai – nilai kehidupan bangsa Indonesia sekaligus juga bahwa
nilai – nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari – hari
baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam aspek
penyelenggaraan negara.
2. Dimensi idealitas, mengandung cita – cita yang ingin dicapai dalam bidang
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti bahwa
nilai – nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga
menimbulkan harapan dan optimesme serta mampu menggugah motivasi
untuk mewujudkan cita – cita.
3. Dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang
masyarakat untuk mengembangkan pemikiran – pemikiran baru tentang nilai
– nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila
sebagai ideology bersifat terbuka karena sifat demokratis dan mengandung
dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang
menyakini untuk mengembangkan pemikiran baru, tanpa khawatir
kehilangan hakikat dirinya (alfian:1991:192 – 195)
2.2. Pendapat Penulis Pendahulu
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Memperhatikan pendapat dan tulisan – tulisan para pemakalah yang ada
terdapat pesamaan – persamaan dalam memandang dan menghayati nilai – nilai
luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
Seperyi disampaikan Bapak Aminullah, Dosen Program Studi Pendidikan Olah
Raga dan Kesehatan, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan dalam Jurnal Ilmiah IKIP
Matarang Volume 3 Nomor 1 Tahun 2018 , bahwa untuk kelestarian kemampuan
dan kesaktian Pancasila, perlu diusahakan secara nyata terus menerus penghayatan
dan pengamalan nilai – nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga
negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan
lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah.
Menurut Arindha Ayuningtyas, yang di unggah dalam website
http://arindhaayuningtyas.wordlpress.com pada tanggal 3 mei 2012, memberikan
pendapat bahwa perlu adanya langkah konkrit berupa usaha untuk memasukkan
kembali nilai – nilai Pancasila sebagai materi bahan ajar pada sistem pendidikan
nasional. Karena dipandang sebagai kebijakan yang relevan dan tidak mengurangi
hakekat dan tujuan dasar pelaksanaan pendidikan nasional yang ingin menciptakan
manusia yang berakhlak cerdas.
Doni Saputra P, dari STIMIK Amikom Yogyakarta, bahwa untuk menjadi
dasar negara dan menjadikan ideologi bangsa dan negara perlu perjuangan dan
proses yang cukup panjang, dan cara utama dalam memajukan bangsa menjadi lebih
bermartabat dan berguna khususnya bagi negara Indonesia.
2.3. Uraian Masalah dan Pemecahan
Implementasi nilai – nilai Pancasila akan mengalami tantangan dan hambatan
untuk dapat mengakar di hati masyarakat apabila tidak dilakukan usaha – usaha
nyata dalam mengembalikan motivasi dan semangat Pancasila dan
mengkristalisasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
yang sudah menjadi jiwanya bangsa Indonesia.
Sejak adanya penghapusan ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan
(MPR) nomor ketetapan Nomor II/MPR/1978 dengan Eka Prasetya Pancakarsa
dengan 36 (tiga puluh enam) butir – butir Pancasila sebagi implementasi
sebelumnya. Dan kemudian diganti dengan Ketetapan baru Nomor I/MPR/2003
dengan 45 (empat puluh lima) butir – butir Pancasila, bukan merupakan sebuah
prestasi yang bagus dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai pandangan dan
pedoman hidup berbangsa dan bernegara, justru menunjukkan kegamangan dan
ketidakmampuan mengimplementasikan dan mempertahankan nilai Pancasila
dalam kehidupan sehari hari.
Bagi mayoritas masyarakat Indonesia pengamalan dan penghayatan terhadap
nilai luhur Pancasila bukan terletak jumlahnya berapa yang pantas dan bisa
dilaksankan dalam praktek kehidupan seharai – hari sebagai pribadi warga negara
maupun sebagai masyarakat bangsa, tetapi seberapa besar hasil yang diperoleh
dalam mendorong dan melaksanakan nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dapat membedakan bangsa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Indonesia dengan bangsa yang lain. Kesantunan dan etika ketimuran masyarakat
Indonesia merupakan bagian dari ciri – ciri yang terukir dalam jiwa yang
prakteknya sangat terukur dalam kehidupan sehari – hari, sederhana, lugas dan tetap
menunjukkan kualitas yang patut di hargai dan di hormati.
Masyarakat sudah lebih mengenal dengan 36 butir – butir Pancasila dalam
mengamalkan Pancasila karena dalam pelaksanaannya ada sosialisasi dan
penghayatan nyata sebagai aplikasinya. Namun ketika masyarakat di hadapkan
kepada butir – butir yang berisi 45 butir, seolah – olah ada penghilangan makna
dalam mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari – hari. Selain itu ada
perbedaan mendasar dalam mengimplementasikan dalam kehidupan diantara butir
yang berjumlah 36 dengan butir yang berjumlah 45. Butir- butir yang berjumlah 36
dirasakan lebih aplikatif di dalam pengamalan dan pelaksanaan, sementara butir –
butir yang berjumlah 45 lebih berupa suatu pernyataan sikap dan masih belum
maksimal dalam pelaksanaan dan pengamalan silai – sila Pancasila dalam
kehidupan sehari – har. Sehingga butir yang berjumlah 45 belum atau kurang
menunjukkan suatu pedoman dalam pelaksanaan jiwa Pancasila, dan belum
dirasakan tentang sosialisasinya dalam masyarakat Indonesia.
Ini merupakan fenomena dalam mengimplementasikan nilai – nilai Pancasila
yang ada dalam masyarakat, jadi perlu ada usaha nyata dan serius dalam
mengembalikan jiwa Pancasila ke dalam hati masyarakat Indonesia. Secara
keseluruhan masyarakat Indonesia menyetujui adanya jiwa Pancasila dan bumi
Indonesia dan menjadikan tuntunan dan pedoman hidup dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, sungguhpun masih terdapat upaya pelemahan –
pelemahan dan mengawal ideologi negara.
3. Metode Penulisan
3.1. Teknik Pengumpulan Data
4. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil sampel daerah yang diyakini
sudah melakukan kegiatan yang bersendikan Pancasila melalui penghayatan
dan pengamalan nilai masyarakat Pembahasan
4.1. Permasalahan
Dekadensi moral generasi muda bangsa pada akhir – akhir ini semakin
tergerus adanya arus globalisasi yang terus menerus mengikis seluruh kehidupan
manusia khusunya bangsa Indonesia. Tanpa adanya upaya nyata besar
kemungkinan bangsa Indonesia dihadapkan kepada ancaman, tantangan, hambatan
dan gangguan dalam penyelenggaraan bangsa dan negara.
Banyaknya perbedaan dalam cara pandang masalah semakin meruncing dan
tidak kunjung selesai untuk mencari solusi cara – cara mereduksi masalah – masalah
yang nyata, yang justru semakin di peruncing dengan perbedaan golongan, partai
dan bahkan suku, sehingga semakin rumit permasalah yang dihadapi oleh bangsa
Indonesia. Semakin banyak partai politik yang ada tidak menunjukkan kadar yang
semakin baik dalam memberikan pelajaran demokrasi kepada anak bangsa justru
semakin menghasut dan memperkeruh keadaan yang meminjam baju demokrasi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
belum lagi persoalan yang di hadapi oleh anggaran negara berhubungan dengan
banyaknya partai politik.
Pengikisan rasa cinta tanah air itu merambah juga di dunia fashion, merek
perdagangan dan juga periklanan di media massa maupun media lainnya. Maraknya
pecinta club – club sepakbola luar negeri menyumbang angka pengikisan rasa cinta
tanah air. Bisa saja dimulai dari cinta pemain bola luar negeri dengan kerudung baju
club sepakbola tetapi mengebiri club bola di tanah air dan menyusutkan rasa
persatuan dan cinta tanah air. Penggunaan merek – merek dagang yang cenderung
menggunakan kata – kata asing yang dianggapnya sebagai upaya global terhadap
merek namun sesungguhnya hanya sebagai penggembira saja.
Banyak nama komplek perumahan yang cenderung menggunakan kata – kata
asing juga bentuk – bentuk pengikisan rasa cinta tanah air, yang di awali dengan
nama dan tembok yang membatasi komplek sebagai upaya bentuk batas area yang
sesungguhnya merupakan pembatasan terhadap kemampuan sosial yang bisa
menjauhkan sikap gotong royong yang menjadi ciri umum bangsa Indonesia.
Pembatasan ini pula akan mejadikan lingkungan yang terkotak – kotak sehingga
kehidupan budaya tradisional (lokal) tidak dapat di adopsi di komplek tersebut
sehingga tradisional setempat semakin melemah dan semakin hilang tak berbekas
karena tidak ada regenerasi yang menghidupkan nilai budaya tradisional itu.
Masalah – masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari – hari banyak yang
tidak mewujudkan pemupukan terhadap nilai – nilai kebangsaan yang intinya
merupakan implementasi dari pengamalan nilai – nilai luhur Pancasila dalam
kehidupan sehari – hari.
Ketidakpedulian yang semakin membesar cenderung membuat kotak – kotak
social yang mengangga lebar, yang juga melunturkan sikap dan adat ketimuran dan
di miliki bangsa Indonesia yang dikenal dengan santun itu. Tidak ada rasa
menghormati satu sama lain dengan menganggap dirinya juga bisa melakukan yang
sama atau bahkan melebihi orang lain di satu sisi merupakan sikap yang boleh
dipupuk tapi disisi lain merupakan persaingan yang harus menjadi bagian dari
pembinaan sikap dan mental bangsa.
Oleh karenanya perlu suasana yang stabil dan kondusif untuk menjamin
terselenggaranya budaya dan etika berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa
dilaksanakan selama komponen bangsa bisa menghargai jerih payah dan usaha para
pendahulunya dan secara estafet memberikannya kepada generasi mudah yang
bertanggung jawab dan telah mendapatkan pembekalan – pembekalan nyata dalam
menjaga dan melangsungkan nilai – nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila hanya lahir di bumi Indonesia yang terdiri atas suku bangsa,
budaya, adat istadat, Bahasa dan keragaman lainnya. Semakin banyak keragaman
akan menyuburkan nilai bangsa yang ber – Bhineka Tunggal Ika, meskipun
beragaman dan bermacam – macam latar belakangnya, budaya, suku, agama,
bahasa tetap berkeyakinan dalam membentuk, membangun, mempertahankan bumi
Indonesia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
4.2. Pemecahan masalah
Menghadirkan Pancasila dalam sendi – sendi kehidupan berbangsa dan
bernegara bukan perkara mudah, namun perlu adanya upaya nyata setiap elemen
bangsa Indonesia yang bersatu mewujudkan setiap ide atau pendapat dalam suatu
kelompok atau masyarakat, jika tidak, sudah pasti tidak memiliki nilai tawar dan
hanya akan menjadi formalitas yang dipaksakan.
Upaya nyata dalam menghadirkan Pancasila sebagai dasar negara dan
pandangan hidup bangsa Indonesia dimulai dari pendidikan formal mulai dari
lapisan paling bawah, dimulai sejak balita melalui pengenalan simbul – simbul atau
lambang untuk memudahkan cara mengingat lambang dan dibarengi dengan adanya
pesan moral nilai – nilai luhur. Mulai dari adanya kepedulian bersama, rasa cinta
tanah air, persatuan dan kesatuan, serta sikap tenggang rasa dan keadilan sosial serta
bagaimana mengagumi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa melalu kegiatan
pembelajaran.
Untuk selanjutnya baru ada pembelajaran sejarah Pancasila serta sikap dan
perilaku yang berhubungan dengan sila – sila Pancasila sebagai implementasi
pengamalan dan penghayatan dalam kehidupan sehari – hari. Pengenalan butir –
butir Pancasila mulai ditanamkan dalam pendidikan karakter anak bangsa ini,
sehingga di kemudian hari mulai terbentuk sikap dan etos Pancasila dalam diri
generasi muda bangsa yang selalu dipelihara dalam jiwa generasi muda.
Sikap cinta tanah air dimulai dari kearifan lokal yang ada disekiling
lingkungan sekolah dan tempat tinggal, seperti kesenian daerah baik berupa
kesenian atau tradisional lainnya yang dimiliki oleh setiap daerah dijadikan
pembelajaran agar rasa kecintaan terhadap budaya dan tanah air mulai tumbuh dan
berkembang. Pada tahapan ini harus pula di tumbuhkan mengenai cara
membedakan kecintaan terhadap tanah air dan kecintaan terhadap hal – hal yang
bersifat kegemaran. Bagaimana cara menghargai hasil karya orang lain, atau
membangkitkan rasa empati dengan beberapa pengandaian atau visualisasi dari
sikap yang mudah di lihat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari – hari, serta
memberikan perbandingan yang jelas dan terukur.
Pengembangan lingkungan secara global juga harus tetap memperhatikan
konsep – konsep nasionaisme Indonesia, seperti penamaan komplek perumahan
atau penamaan gedung – gedung, bahkan sampai pada penamaan jalan sudah mulai
bergeser dari arah western, ini merupakan perilaku bersifat umum namun
sesungguhnya di dalamnya terdapat unsur pengikisan budaya cinta terhadap tanah
air dan bangsa .
Pengembangan lingkungan sosial juga bisa dibangun mulai dari tingkat
rumah tangga yang tergabung dalam Rukun Tetangga (RT). Kepedulian sosial dan
lingkungan tingkat RT ini, apabila berjalan serentak seluruh tanah air sudah pasti
kondisi social makro bangsa Indonesia bisa teratasi dengan baik, paling tidak dapat
mereduksi masalah mikro tingkat rumah tangga. Dari pengamatan sudah banyak
upaya – upaya yang dilakukan pada tingkat RT, misalnya melakukan iuran
sederhana setiap rumah tangga dalam lingkungan RT dan hasilnya untuk pembinaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
dalam RT tersebut. Akumulasi dana dapat digunakan untuk menjenguk warga yang
sakit, santunan warga yang meninggal atau hanya sekedar untuk membantu
membelikan kain kafan, untuk membantu perawatan jalan di lingkungan RT untuk
keperluan yang di anggap mendapat prioritas. Dari model ini sudah tercipta
beberapa pengamalan sila – sila dalam Pancasila.
Seperti dalam kegiatan pada tingkat RT, untuk mengatur penggunaan dana
yang terkumpul bisa di tambahkan kegiatan lain, misalkan arisan warga, koperasi
warga ataukegiatan lain yang sifatnya untuk saling mengenal dan berinteraksi antar
warga yang satu dengan yang lain. Tentu saja hal yang demikian dikerjakan di luar
kegiatan pokok warga, tetapi harus didorong untuk mewujudkan adanya perilaku
mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan sendiri. Interaksi warga bisa
terjadi apabila kegiatan tersebut terjadwal atau berkala, seperti saling sapa, saling
mengunjungi, tukar menukar informasi atau bahkan membahas hal – hal yang
menjadi kepentingan sosial atau masyarakat
Banyak yang di dapat apabila pembinaan tingkat RT bisa menjadi kegiatan
yang dijadikan agenda nasional. Bukan saja masalah kenakalan remaja, bahaya
narkotika atau masalah sosial lainnya. Sosialisasi program dari pemerintahan atau
interaksi dari warga dapat saja terjadi dalam forum ini. Pembinaan remaja, karang
taruna atau bisa saja memberikan pembekalan – pembekalan terhadap warga
terhadap isu – isu yang sedang berkembang.
Sendi – sendi kehidupan dapat dibentuk mulai dari lingkungan paling mikro,
seperti kepedulian sosial, saling tenggang rasa antar sesama, menghargai kepada
yang lebih tua dan sayang kepada yang muda dapat terbentuk dari lingkungan
makro ini. Saling bertukar informasi dan komunikasi serta ketrampilan menjadi
nilai positif dan modal dasar dalam membangun lingkungan makro.
Jika kondisi ketertiban dan keamanan lingkungan sosial dapat terjaga, maka
kegiatan apapun bentuknya dan bersifat positif pasti akan mendapat dukungan dan
sumbangan dari warganya. Karena dalam lingkungan yang kondusif akan terjadi
pelaksanaan dan penghayatan nilai – nilai luhur Pancasila, berapapun jumlahnya
butir – butir itu, sepanjang itu yang di gariskan oleh pemerintah sebagai penanggung
jawab negara dan bangsa Indonesia.
Sebagai bagian bangsa yang memahami arti pentingnya nilai persatuan dan
kesatuan di negeri yang multi suku, ras, agama, bahasa, adat isitadat dalam
keragaman hayati. Letak strategis negara yang diapit oleh dua saudera, pasifik dan
atlantik, dua benua Australia dan Asia, memberikan nilia tawar bangsa Indonesia
sekaligus sebagai poros yang tidak tergantikan. Dari letak geografis ini akan
menjadi sebuah unggulan baru apabila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang adil dan beradab dalam persatuan Indonesia, yang dilakukan dengan adanya
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /
perwakilan yang di dukung adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Simpulan Dan Saran
5.1. Kesimpulan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Implementasi terhadap nilai – nilai luhur Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat dapat dimulai dari lingkungan rumah tangga atau lingkungan mikro
yang tergabung dalam Rukurn Tetangga (RT), dimana Ketua RT sebagai alat
pengendali kegiatan, karena akan lebih efektif, berbiaya murah dan sasaran yang
beragam bentuk dan kondisi.
Kehidupan masyarakat dalam Rukun Tetangga (RT) bisa dijadikan pilot project
dalam mengimplementasikan suatu gagasan atau ide – ide kehidupan sosial masyarakat
berbangsa dan bernegara, karena RT adalah garda terdepan bangsa.
5.2. Saran – saran
Dalam mengawal dan mengimplenetasikan nilai – nilai luhur Pancasila saran
yang lebih tepat adalah lingkungan Rukun Tetangga, sehingga perlu kiranya
dijadikan percontohan dalam melakukan sosialisasi terhadap kegiatan yang
dipandang mampu dijadikan pilot project nasional, dengan catatan kehidupan
berpolitik tidak dibenarkan masuk dalam lingkungan Rukun Tetangga.
DAFTAR PUSTAKA
Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara , Sekjen MPR- RI, tahun 2012
http://afandyfirmansyah4.blogspot.com/2017/09/laporan-implementasinilai-
nilai.html
http://alfin1991.blogspot/2011/05/implementas-Pancasila-sebagai.html
http://arindhaayuningtyas.wordpress.com
Implementasi Nilai – nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Jurnal
Imliah IKIP Mataram Volume 3 Nomor 1 ISSN-2355 – 6358 halaman 620 –
628.
Panduan Pemasyarakatan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Tap MPR, Sekjen
MPR RI
Pendalaman Pengetahuan dan Metodologi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila
Dalam Kehidupan Masyarakat
S. Y. Soeharso
Fakultas Psikologi Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Abstrak
Pancasila itu adalah kita, tentang kita, dari kita, untuk kita dan oleh kita.
Pembudayaan Pancasila sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa dan
dasar negara telah dicoba sejak zaman orde lama dengan konsep TUBAPI (Tujuh
Bahan Pokok Indoktrinasi), dan ternyata “gagal” karena persoalan metode
pembudayaannya kepada masyarakat yang satu arah sehingga masyarakat tidak
merasa memiliki, kemudian dicoab kembali dpada zaman orde baru dengan konsep
P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) melalui BP7 yang juga karena
pola indoktrinasi, satu arah dan Pancasila cenderung dijadikan sebagai
“alat politik” oleh penguasa saat itu, maka setelah orde baru selesai dan diganti
dengan orde reformasi maka Pancasila pun ikut “tenggelam” dan terdengar. BP7
dibuarkan, P4 ditiadakan, PMP dibuang, dan materi pelajaran Pancasila dari tingkat
SD, SMP dan SMA digabung dengan mata pelajaran Kewarganegaraan.
Setelah dua puluh tahun (20) masa orde Reformasi dari 1998 hingga tahun
2018 ternyata kadar keberpancasilaan warga negara dan aparatur penyelenggara
negara juga tidak mengalami peningkatan sebagai pedoman dalam laku pikir, laku
sikap dan laku tindak setiap insan penyelenggara negara dan warga negara,
Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kala pada tahun 2017 berkomitmen
menghidupkan, merevitalisasi dan membumikan kembali Pancasila baik bagi
penyelenggaran negara mapun warga negara dengan mendirikan Unit Kerja
Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. (UKP-PIP).
UKP-PIP baru berjalan beberapa bulan pada bulan Februari 2018 UKPPIP
bertransformasi dan direvitalisasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
(BPIP). Agar kesalahan pembudayaan Pancasila di masa lalu tidak terulang kembali
maka perlu dipikirkan instrumen dan kebijakan apa saja yang dapat mendorong dan
mengakselerasi pembudayaan Pancasila bagi aparatur penyelenggara negara dan
warga negara. Banyak metode pembelajaran yang dapat dilakukan, namun
berdasarkan teori dan pengalaman salah satu metode yang efektif adalah melalui
experiential learning dan project based learning. Selain metodologi pembelajaran,
pengetahuan / pemahaman tentang Pancasila pun perlu di-refresh atau disegarkan
kembali. Makalah ini mencoba hendak menjawab permasalahan pembudayaan
Pancasila tersebut dalam perspektif historis, konseptual, filosofis dan
implementatif.
1. Pendahuluan
a) Latar Belakang
Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia tidak cukup hanya dihafal dan
diperbincangkan, didiskursuskan di ruang-ruang kelas semata. Pancasila
diharapkan mampu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat,
jembatan penghubung antar kelompok masyarakat dan tercermin dalam perilaku
aparatur penyelenggara negara. Pancasila harus hadir di semua sendi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tak terkecuali Pancasila wajib hadir di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
kalangan kaum muda saat ini (generasi milenial dan gen. Y) yang lebih akrab
dengan gawai (gadget) yang sering disebut generasi FANG (Facebook, Amazon,
Netflix dan Google), yang berkarakteristik serba cepat dan instan, inovatif, bebas
dan kurang menyukai banyak aturan yang mengekang daya kreativitas mereka.
Pancasila harus mampu mengadaptasi diri dari segala bentuk perubahan dan
perkembangan zaman, agar Pancasila semakin mudah dipahami, dihayati, diyakini
dan dilaksanakan oleh masyarakat, khususnya generasi muda di seluruh penjuru
tanah air. Agar Pancasila tidak hanya menjadi sebuah hiasan dinding di kelas-kelas,
baik di sekolah-sekolah, kampus dan kantor-kantor pemerintah, maka metode
pembelajaran Pancasila haruslah menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan tugas-
tugas perkembangan generasi muda dari usia 15 tahun hingga 25 tahun.
Metode Belajar dari pengalaman (experiential learning) dan menceritakan
pengalaman masing-masing pribadi (story telling) dalam mengimplementasikan
Pancasila di lingkungan masing-masing akan lebih mengena di hati para partisipan,
pembelajar dan pendengar, khususnya generasi muda daripada hanya diberikan
melalui metode ceramah semata dan bersifat one way communication. Kalaupun
ceramah, ceramah interaktif dan tanya jawab langsung dengan mahasiswa/siswa
akan lebih hidup dan dinamis ketika membincangkan Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari.
Pancasila merupakan ideologi yang paling cocok untuk menjadi budaya
bangsa Indonesia, menjadi cara laku, dan pedoman hidup setiap anak bangsa atau
siapa saja yang warga negara Indonesia. Hal itu dikarenakan Pancasila digali dan
dirumuskan dari nilai-nilai budaya nusantara dari ratusan tahun sebelum
kemerdekaan. Digali dan dipelajari oleh Bung Karno dan kawan-kawan bapak dan
ibu pendiri bangsa yang prihatin karena bangsanya dijajah selama ratusan tahun
sehingga bertekad untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan. Puncaknya
pada tanggal 17 Agustus atas desakan para pemuda, Bung Karno dan Bung Hatta
memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan pada tanggal 18 Agustus 2017
Pancasila dijadikan dasar (falsafah) negara, pandangan hidup, ideologi nasional dan
ligatur (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.
Agar Pancasila dapat menjadi prinsip hidup dan laku hidup (budaya) bagi
bangsa Indonesia maka wajib dipelajari baik pada level pengetahuan /logos (sejarah
dan falsafahnya), dihayati/diyakini/mitos dan dipedomani sebagai tingkah
laku/ethos serta dipedomani sebagai benteng sabuk pengaman (safety belt) bagi
eksistensi bangsa dan NKRI serta diimplementasikan di seluruh sendi kehidupan
berbangsa dan bernegara.
a.1.) Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila
1) Urgensi dibentuknya UKP Pancasila
Dalam menjalankan pembangunan berlandaskan konsepsi Pancasila, perlu
adanya keserasian dan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur
fisikmaterial dengan supra-struktur nilai-ideologi. Dalam usaha memenuhi
keseimbangan ini, Pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden
H.M. Jusuf Kalla (Jokowi-JK) hadir dengan menawarkan VISI transformatif:
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong-royong (Pancasila).”
Upaya untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui MISI
sebagai berikut:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai
negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri
sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,
kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam kerangka visi-misi mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat,
dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong, maka dirumuskan sembilan agenda
prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut
NAWA CITA.
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan
penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor
strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
2
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi
sosial
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Indonesia.
Tujuh (7) misi dan sembilan (9) agenda prioritas tersebut bisa
dikategorisasikan ke dalam 3 (tiga) ranah; 1) ranah mental-kultural, 2) ranah
material (ekonomi) dan 3) ranah politik. Pada ketiga ranah tersebut, Pemerintahan
Jokowi-JK akan berusaha melakukan berbagai perubahan secara akseleratif
(dipercepat), berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
Ketiga ranah revolusi (perubahan dipercepat) tersebut selaras dengan
gagasan Trisakti Bung Karno. Revolusi material diusahakan agar bangsa Indonesia
bisa berdikari (mandiri) dalam perekonomian; revolusi mental, agar bangsa
Indonesia bisa berkepribadian dalam kebudayaan; revolusi politik, agar bangsa
Indonesia bisa berdaulat dalam politik.
Dalam bidang kebudayaan, Pemerintahan Jokowi-JK mencanangkan
gerakan “Revolusi Mental”. Bagaimanapun juga, revolusi mental yang dicanangkan
pemerintahan ini bukanlah sesuatu yang terlepas dari dasar filsafat dan ideologi
negara (Pancasila). Oleh karena itu, gerakan revolusi mental ini harus ditempatkan
dalam kerangka “Revolusi Pancasila.”
Pembangunan mental-budaya tersebut diharapkan menjadi koreksi terhadap
konsepsi pembangunan yang terlalu menekankan pembangunan infrastruktur
ekonomi dan politik dengan cenderung mengabaikan perhatian pada pembangunan
ideologi-mental. Dari serangkaian gatra ketahanan nasional (ideologi, politik,
ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan), gatra ideologi merupakan
gatra yang paling rawan. Indeks Ketahanan Nasional yang disusun Labkurtannas
Lemhannas RI mengindikasikan melemahnya ketahanan ideologi dan politik dalam
kurun tujuh tahun terakhir (2010-2016). Indeks ketahanan ideologi (meliputi
variabel toleransi, kesederajatan dalam hukum, kesamaan hak kehidupan sosial, dan
persatuan bangsa), telah merosot dari skornya 2,31 (pada 2010) menjadi 2,06 pada
2016.
Gambaran yang sama diperlihatkan oleh hasil Survei Nilai-Nilai
Kebangsaan (SNK) oleh BPS 2015 (Survei pertama kali di Indonesia). Dari setiap
100 orang Indonesia, 18 orang bahkan tidak tahu judul lagu kebangsaan Republik
Indonesia; 53% orang Indonesia tidak hafal seluruhnya lirik lagu kebangsaan; 24
dari setiap 100 orang Indonesia tidak hafal sila-sila Pancasila; 42% orang Indonesia
terbiasa menggunakan barang bajakan; 55% orang Indonesia jarang bahkan tidak
pernah ikut kerja bakti.
Menurunnya ketahanan ideologi ini berbanding terbalik dengan hakikat ancaman
dalam era peperangan non-konvensional, yang kerap disebut sebagai
“war by proxy”. Dalam peperangan non-konventional ini, sumber ancaman yang
memiliki kapasitas untuk merongrong ketahanan nasional dan keselamatan warga
bukan hanya berasal dari kekuatan aktor-aktor negara, melainkan juga non-negara
(korporatokrasi). Dalam peperangan generasi terakhir ini, ancaman nyata atas
ketahanan nasional tidaklah berasal dari serangan bersenjata, melainkan berupa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
serangan ideologis dan “kekuatan lunak” lainnya dengan menggunakan “pemain
pengganti” (proxy) untuk mempengaruhi pusat-pusat pengambilan keputusan (the
center of gravity) dan para pemuka pendapat (critical mass), yang pada gilirannya
bisa mempengaruhi pikiran, sikap, dan tindakan masyarakat luas yang diarahkan
untuk memenuhi kepentingan “pemain-pemain” kuat (major powers). Ketika
negara-bangsa dihadapkan pada tantangan seperti itu, pengalaman traumatis
instrumentasi Pancasila di masa lalu membuat kepercayaan penyelenggara dan
warga negara terhadap Pancasila merosot. Selama belasan tahun terakhir, Pancasila
tidak lagi menjadi pelajaran wajib di sekolah, bahkan ada kegamangan di kalangan
penyelenggara negara untuk mengartikulasikan Pancasila di ruang publik. Situasi
demikian membiarkan pasokan moral bagi peserta didik hanya diisi oleh moral
partikularitas keagamaan yang cenderung diisi oleh kelompok-kelompok militan,
yang membuat peserta didik kurang terpapar dan terbudayakan dalam moral publik.
3
Kalaupun ada program bina ideologi dan mental yang dilaksanakan oleh
berbagai kementerian dan lembaga negara selama ini pada umumnya bersifat
permukaan (superfisial) dan kompartementalis, tanpa adanya kejelasan arah,
sistematik, struktur dan koordinasi. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya lembaga
koordinasi yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terpimpin,
terencana, terstruktur, sistematik dan terpadu (sinergik).
Adapun materi pembelajaran Pancasila dalam pendidikan dan sosialisasi
wawasan kebangsaan kurang dipersiapkan secara sungguh-sungguh, baik dari segi
isi, metodologi, dan daya tarik serta evaluasi terhadap dampak yang ditimbulkan
dari pembinaan tersebut. Untuk itu, perlu ada lembaga yang mempersiapkan materi
pembelajaran Pancasila sesuai dengan ragam dan taraf perkembangan masyarakat
dan peserta didik.
Sementara itu, arus globalisasi tata-nilai membawa dampak pluralisasi, polarisasi,
dan fragmentasi ideologi dalam kehidupan kebangsaan yang makin luas
cakupannya, dalam penetrasinya dan instan kecepatannya. Dalam menghadapi
perkembangan ini, eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri
kokoh di atas cita negara dan cita hukum Pancasila. Untuk itu, perlu ada lembaga
yang memimpin pelaksanakan pembinaan ideologi Pancasila di seluruh lapisan
penyelenggara negara dan masyarakat.
Penetapan 1 Juni sebagai Hari Pancasila hendaknya tidak berhenti sebatas
seremoni, namun perlu diisi dengan bobot substansi. Untuk itu, perlu ada lembaga
yang sungguh-sungguh menangani substansi peringatan hari Pancasila itu sebagai
momentum pengungkit gerakan kebajikan Pancasila.
Berbagai alasan tersebut bersama dengan pertimbangan strategis lainnya
mendorong Presiden untuk membentuk lembaga khusus, Unit Kerja Presiden
Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila). Tugas unit ini memang berat di
tengah skeptisisme masyarakat. Namun, kita tidak bisa memandang usaha
pemantapan ideologi Pancasila secara taken for granted, sebagai sesuatu yang
dengan sendirinya tercapai tanpa usaha-usaha secara sengaja. Kehadiran UKP
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Pancasila ini merupakan jawaban atas aspirasi banyak pihak mengenai pentingnya
usaha pembinaan ideologi Pancasila secara lebih terencana, terkoordinasi dan
terstruktur serta evaluasi terhadap dampak yang ditimbulkannya pada perilaku
masyarakat dan aparatur penyelenggara negara di semua Kementerian/Lembaga,
Pemda dan warga negara.
a.2.) Tugas dan Fungsi UKP Pancasila
Merujuk pada Perpres No. 54/2017, UKP Pancasila mempunyai tugas
membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi
Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan
ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan
tugas tersebut, UKP Pancasila menyelenggarakan FUNGSI:
1. Perumusan arah kebijaksanaan umum pembinaan ideologi Pancasila.
2. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan road map
pembinaan ideologi Pancasila.
3. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi
Pancasila.
4. Pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila.
5. Pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk
memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
6. Pelaksanaan kerja sama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan
ideologi Pancasila.
Tugas dan fungsi UKP Pancasila tersebut sejalan dengan 9 (sembilan)
Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Presiden Jokowi – Jusuf Kalla
(Nawacita), terutama:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara (Nawacita prioritas No.
1);
2. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan (Nawacita prioritas No. 3);
3. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
(Nawacita prioritas No. 4);
4. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Nawacita prioritas No. 5);
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik (Nawacita prioritas No. 7);
6. Melakukan revolusi karakter bangsa (Nawacita prioritas No. 8); dan
7. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
(Nawacita prioritas No. 9);
b) Rumusan Masalah
Melihat kondisi kualitas kebangsaan akhir-akhir ini yang mulai digerogoti oleh
mental egoisme dan primordialisme sempit, lunturnya gotong royong serta
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
masuknya berbagai nilai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila akibat
terjadinya “kekosongan” pendidikan Pancasila selama hampir 20 tahun sejak era
reformasi serta terpaan globalisasi maka dapat diidentifikasi 5 (lima) permasalahan
pembinaan ideologi Pancasila, sbb.:
1. Kurangnya pemahaman tentang Pancasila dan aktualisasi Pancasila di
kalangan aparatur penyelenggara negara dan masyarakat;
2. Menguatnya sikap eksklusivisme di kalangan masyarakat baik
berdasarkan etnik/suku bangsa atau agama dan ikatan-ikatan
primordialisme lainya;
3. Masih tingginya kesenjangan sosial dan keadilan sosial di masyarakat
serta yang ditandai masih tingginya jumlah penduduk miskin dan
pengangguran;
4. Belum terintegarsinya Pancasila dalam sistem
kelembagaan
(institusionalisasi) per-UU-an, kebijakan dan peratutan lainnya;
5. Isu tentang minimnya contoh-contoh keteladanan (role model) di
ruangruang publik, baik oleh penyelenggara negara maupun warga
negara.
c) Tujuan Penulisan
Penulisan makakah ditulis dengan tujuan utama mencari rumusan kebijakan,
strategi dan metodologi implementasi nilai-nilai Pancasila bagi
penyelenggara negara dan warga negara dalam kehidupan bermasyarat,
berbangsa dan bernegara.
d) Manfaat Penulisan
1. Mendapatkan gambaran umum tentan gpokok-pokok permasalahan
mengapa implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara mengalami hambatan dan tantangan pada
zaman sekarang.
2. Mendapatkan berbagai alternatif solusi yang komprehensif dan integral
untuk mengakselerasi implementasi nilai-nilai pancasila dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2) TINJAUAN PUSTAKA
a) Pancasila : Perspektif Sejarah dan Filsafat
Soekarno pernah mengatakan “jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”
yang dikenal dengan ideom “Jasmerah”. Dari perkataan tersebut dapat dimaknai
bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam bagi kehidupan. Seperti diungkap
seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero (106-43 SM) yang mengungkapkan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
“Historia Vitae Magistra”, yang bermakna, “sejarah memberikan kearifan”.
Pengertian yang lebih umum yaitu “sejarah merupakan guru kehidupan”. Sejarah
memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi
dan cita-cita. Jika mereka tidak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu
menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya (Soekarno, 1989:
64).
Cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa diperkuat
oleh cendekiawan-politisi Amerika Serikat, John Gardner, “No nation can achieve
greatness unless it believes in something, and unless that something has moral
dimensions to sustain a great civilization” (tidak ada bangsa yang dapat mencapai
kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu yang
dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban
besar) (Madjid dalam Latif, 2011: 42).
Kuat dan mengakarnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila
terus berjaya sepanjang masa karena ideologi Pancasila tidak hanya sekedar
“confirm and deepen” identitas Bangsa Indonesia sepanjang masa. Sejak Pancasila
digali dan dilahirkan kembali menjadi Dasar dan Ideologi Negara, maka ia
membangunkan dan membangkitkan 2 identitas yang “tertidur” dan yang
“terbius” selama kolonialisme (Abdulgani, 1979: 22).
b) Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Sistem Penjajahan
Kesuburan Indonesia dengan hasil buminya yang melimpah, terutama
rempah rempah yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara di luar Indonesia,
menyebabkan bangsa Asing masuk ke Indonesia. Bangsa Barat yang membutuhkan
rempah-rempah itu mulai memasuki Indonesia, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris dan
Belanda. Masuknya bangsa Barat seiring dengan keruntuhan Majapahit sebagai
akibat perselisihan dan perang 6 saudara, yang berarti nilai-nilai nasionalisme sudah
ditinggalkan, walaupun abad ke XVI agama Islam berkembang dengan pesat
dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, seperti Samudra Pasai dan Demak,
nampaknya tidak mampu membendung tekanan Barat memasuki Indonesia.
Bangsa-bangsa Barat berlomba-lomba memperebutkan kemakmuran bumi
Indonesia ini. Maka sejak itu mulailah lembaran hitam sejarah Indonesia dengan
penjajahan Barat, khususnya Belanda. Masa pejajahan Belanda itu dijadikan
tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya, sebab
pada zaman penjajahan ini apa yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia pada
zaman Sriwijaya dan Majapahit menjadi hilang. Kedaulatan negara hilang,
persatuan dihancurkan, kemakmuran lenyap, wilayah dinjak-injak oleh penjajah.
Penjajahan Barat yang memusnahkan kemakmuran bangsa Indonesia itu tidak
dibiarkan begitu saja oleh segenap Bangsa Indonesia. Sejak semula imprialis itu
menjejakkan kakinya di Indonesia, di mana-mana bangsa Indonesia melawannya
dengan semangat patriotik melalui perlawanan secara fisik.
Kita mengenal nama-nama Pahlawan Bangsa yang berjuang dengan gigih
melawan penjajah. Pada abad ke XVII dan XVIII perlawanan terhadap penjajah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
digerakkan oleh pahlawan Sultan Agung (Mataram 1645), Sultan Ageng Tirta Yasa
dan Kiyai Tapa (Banten 1650), Hasanuddin (Makasar 1660), Iskandar Muda (Aceh
1635) Untung Surapati dan Trunojoyo (Jawa Timur 1670), Ibnu Iskandar
(Minangkabau 1680) dan lain-lain.
Pada permulaan abad ke XIX penjajah Belanda mengubah sistem
kolonialismenya yang semula berbentuk perseroan dagang partikelir yang bernama
VOC berganti dengan Badan Pemerintahan resmi yaitu Pemerintahan Hindia
Belanda. Semula pernah terjadi pergeseran Pemerintahan penjajahan dari Hindia
Belanda kepada Inggris, tetapi tidak berjalan lama dan segera kembali kepada
Belanda lagi. Dalam usaha memperkuat kolonialismenya Belanda menghadapi
perlawanan bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Patimura (1817), Imam Bonjol di
Minangkabau (1822-1837), Diponogoro di Mataram (1825-1830),
Badaruddin di Palembang (1817), Pangeran Antasari di Kalimantan (1860) Jelantik
di Bali (1850), Anang Agung Made di Lombok (1895) Teuku Umar, Teuku Cik Di
Tiro, Cut Nya’Din di Aceh (1873-1904), Si Singamangaraja di Batak (1900).
Tidak ketinggalan perlawanan terhadap penjajah Belanda juga dilakukan
oleh para tokoh masyarakat dan rakyat Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Raja
Sigi Karanjalembah. Beliau adalah raja muda Sigi yang bergelar Toi Dompu. Ia
menentang secara terbuka aturan Hindia Belanda tentang Plakat Pendek atau
Perjanjian Singkat atau "Koerte Varklaring", yang berisi pengakuan raja-raja di
Nusantara untuk mengakui kekuasaan mereka atas wilayahnya. Raja Sigi bersama
rakyatnya melakukan perang terbuka melawan Belanda hingga ia ditangkap 1905
dan diasingkan ke Kabupaten Sukabumi tahun 1915. Raja Karanjalembah
meninggal pada tahun 1917 dalam pengasingannya di Kabupaten Sukabumi dan
dimakamkan di Desa Cisaat, Sukabumi. Pada tahun 2006, di masa pemerintahan
Gubernur Bandjela Paliudju, Pemprov Sulteng memindahkan jenazah Karanja
Lembah dari Sukabumi ke Desa Watunonju, Kabupaten Sigi. Makam
Karanjalembah ditetapkan sebagai salah satu Cagar Budaya di Provinsi Sulawesi
Tengah. Untuk mengenang Karanjalembah, banyak jalan raya di kota-kota
Sulawesi Tengah seperti Palu dan Sigi Biromaru yang dinamakan Jalan Karanja
Lembah (Wikipedia, 2017).
Pada Hakikatnya perlawanan terhadap Belanda terjadi hampir setiap
daerah/pelosok nusantara. Akan tetapi, perlawanan-perlawanan secara fisik terjadi
secara sendiri-sendiri di setiap daerah sehingga kurang memberikan efek yang
sigiunifkan terhadap kehadiran penjajah Belanda. Tidak adanya persatuan serta
koordinasi dalam melakukan perlawanan sehingga tidak berhasilnya bangsa
Indonesia mengusir kolonialis, imperialis sebaliknya semakin memperkukuh 7
kedudukan penjajah dengan melakukan politk adu domba (devide et impera). Hal
ini membuktikan betapa pentingnya rasa persatuan (nasionalisme) dalam
menghadapi penjajahan baik masa lalu, masa kini maupun masa mendadatang.
c) Kebangkitan Nasional 1908
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Pada permulaan abad ke XX, bangsa Indonesia mengubah cara-caranya
dalam melakukan melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Kegagalan
perlawanan secara fisik yang tidak adanya koordinasi pada masa lalu mendorong
pemimpin-pemimpin Indonesia abad ke XX itu untuk merubah bentuk perlawanan
yang lain. Bentuk perlawanan itu ialah dengan membangkitkan kesadaran bangsa
Indonesia akan pentingnya bernegara.
Usaha-usaha yang dilakukan adalah mendirikan berbagai macam organisasi
politik di samping organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial.
Organisai sebagai pelopor pertama adalah Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908.
Mereka yang tergabung dalam organisasi itu memulai merintis jalan baru ke arah
tercapainya cita-cita perjuangan bangsa Indonesia., tokohnya yang terkenal adalah
dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian bermunculan organisasi pergerakan lain,
yaitu Sarikat Dagang Islam (1909), kemudian berubah bentuknya menjadi
pergerakan politik dengan menganti nama menjadi Sarikat Islam (1911) di bawah
pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Berikutnya muncul pula Indische Parti (1913)
dengan pimpinan Douwes Dekker, Ciptomangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara,
namun karena terlalu radikal sehingga pemimpinnya di buang ke luar negeri (1913).
Akan tetapi perjuangan tidak kendur karena kemudian berdiri Partai Nasional
Indonesia (1927) yang di pelopori oleh Sukarno dan kawankawan.
a. Sumpah Pemuda 1928
Pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadilah penonjolan peristiwa sejarah
perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya. Pemuda-pemuda Indonesia
yang di pelopori oleh Muh. Yamin, Kuncoro Purbopranoto dan lain-lain
mengumandangkan Sumpah Pemuda yang berisi pengakuan akan adanya Bangsa,
tanah air dan bahasa satu yaitu Indonesia. Melalui sumpah pemuda ini makin
tegaslah apa yang diinginkan oleh Bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanah air
dan bangsa itu diperlukan adanya persatuan sebagai suatu bangsa yang merupakan
syarat mutlak. Sebagai tali pengikat persatuan itu adalah Bahasa Indonesia.
Realisasi perjuangan bangsa pada tahun 1930 berdirilah Partai Indonesia yang
disingkat dengan Partindo (1931) sebagai pengganti PNI yang dibubarkan.
Kemudian golongan Demokrat yang terdiri dari Moh. Hatta dan Sutan Syahrir
mendirikan PNI Baru, dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai
dengan kekuatan sendiri.
b. Perjuangan Bangsa Indonesia Zaman Penjajahan Jepang
Pada tanggal 7 Desember 1941 meletuslah Perang Pasifik, dengan dibomnya Pearl
Harbour oleh Jepang. Dalam waktu yang singkat Jepang dapat menduduki daerah-
daerah jajahan Sekutu di daerah Pasifik. Kemudian pada tanggal 8 Maret 1942
Jepang masuk ke Indonesia menghalau penjajah Belanda, pada saat itu Jepang
mengetahui keinginan bangsa Indonesia, yaitu Kemerdekaan Bangsa dan tanah air
Indonesia. Peristiwa penyerahan Indonesia 8 dari Belanda kepada Jepang terjadi
di Kalijati Jawa Tengah tanggal 8 Maret 1942.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Jepang mempropagandakan kehadirannya di Indonesia untuk membebaskan
Indonesia dari cengkraman Belanda. Oleh sebab itu, Jepang memperbolehkan
pengibaran bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan
tetapi hal itu merupakan tipu muslihat agar rakyat Indonesia membantu Jepang
untuk menghancurkan Belanda.
Kenyataan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia bahwa sesungguhnya Jepang tidak
kurang kejamnya dengan penjajahan Belanda, bahkan pada zaman ini bangsa
Indonesia mengalami penderitaan dan penindasan yang sampai kepada puncaknya.
Kemerdekaan tanah air dan bangsa Indonesia yang didambakan tak pernah
menunjukkan tanda-tanda kedatangannya, bahkan terasa semakin menjauh
bersamaan dengan semakin mengganasnya bala tentara Jepang. Kekecewaan rakyat
Indonesia akibat perlakuan Jepang itu menimbulkan perlawananperlawanan
terhadap Jepang baik secara illegal maupun secara legal, seperti pemberontakan
PETA di Blitar.
Sejarah berjalan terus, di mana Perang Pasifik menunjukan tanda-tanda akan
berakhirnya dengan kekalahan Jepang di mana-mana. Untuk mendapatkan bantuan
dari rakyat Indonesia, Jepang berusaha membujuk hati bangsa Indonesia dengan
mengumumkan janji kemerdekaan kelak di kemudian hari apabila perang telah
selesai. Kemudian janji yang kedua kemerdekaan diumumkan lagi oleh Jepang
berupa “Kemerdekaan tanpa syarat” yang disampaikan seminggu sebelum Jepang
menyerahkan kepada bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, bahkan
menganjurkan agar berani mendirikan negara Indonesia merdeka dihadapan musuh
Jepang.
d) Pancasila Pra Kemerdekaan
Dr. Radjiman Wediodiningrat, selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), pada tanggal 29 Mei 1945, meminta kepada
sidang untuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka, permintaan itu
menimbulkan rangsangan memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke
belakang. Hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian,
kepribadian dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah (Latif, 2011:
4). Begitu lamanya penjajahan menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam
menentukan dasar negaranya. Atas permintaan Dr. Radjiman inilah, figurfigur
negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan kembali jati diri
bangsanya. Pada sidang pertama BPUPK yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei -
1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya
tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin
mengusulkan calon rumusan dasar Negara Indonesia yang bersifat sosiologi politik
termasuk bentuk negara, bela negara, wilayah negara dengan beberapa prinsip
sebagai berikut:
1) Peri Kebangsaan,
2) Peri Kemanusiaan,
3) Peri Ketuhanan, 4) Peri Kerakyatan dan 5) Kesejahteraan Rakyat.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Kemudian Prof. Dr. Soepomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teoriteori
Negara, yaitu:
1) Teori negara perseorangan (individualis),
2) Paham negara kelas dan 3) Paham negara
integralistik.
Selanjutnya oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan lima
dasar negara yang terdiri dari:
1) Nasionalisme (kebangsaan Indonesia),
2) Internasionalisme (peri kemanusiaan),
3) Mufakat (demokrasi),
4) Kesejahteraan sosial, dan
5) Ketuhanan Yang Maha Esa (Berkebudayaan) (Kaelan, 2000: 37-
40).
Pidato pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut, Ir Soekarno mengatakan, “Maaf,
beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu
diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang
mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang
diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda:
“Philosofische grond-slag” daripada Indonesia Merdeka. Philosofische grond-slag
itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam dalamnya, jiwa, hasrat, yang
sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal dan
abadi” (Bahar, 1995: 63; Latif, 2011).
Ir. Soekarno demikian hebatnya menjelaskan Pancasila dengan runtut, logis
dan koheren, namun dengan rendah hati Ir. Soekarno membantah apabila disebut
sebagai pencipta Pancasila. Beliau mengatakan, “Kenapa diucapkan terima kasih
kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh sudah sering saya
katakan, bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila
daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali
itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya
katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini
saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya… Sebagaimana tiaptiap
manusia, jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wataala, diberi
ilham oleh Allah Subhanahu Wataala” (Soekarno dalam Latif, 2011: 21).
Selain ucapan yang disampaikan Ir. Soekarno di atas, Pancasila pun
merupakan khasanah budaya Indonesia, karena nilai-nilai tersebut hidup dalam
sejarah Indonesia yang terdapat dalam beberapa kerajaan yang ada di Indonesia,
seperti berikut:
1. Pada kerajaan Kutai, masyarakat Kutai merupakan pembuka zaman sejarah
Indonesia untuk pertama kali, karena telah menampilkan nilai sosial politik,
dan Ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri dan sedekah kepada para
Brahmana (Kaelan, 2000: 29).
2. Perkembangan kerajaan Sriwijaya oleh Mr. Muhammad Yamin disebut
sebagai Negara Indonesia Pertama dengan dasar kedatuan, itu dapat
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
ditemukan nilai-nilai Pancasila material yang paling berkaitan satu sama
lain, seperti nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai keTuhanan
yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius
berusaha mempertahankan kewibawaannya terhadap para datu. Nilai-nilai
kemasyarakatan dan ekonomi yang terjalin satu sama lain dengan nilai
internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang yang terentang dari
pedalaman sampai ke negeri-negeri seberang lautan pelabuhan kerajaan dan
Selat Malaka yang diamankan oleh para nomad laut yang menjadi bagian
dari birokrasi pemerintahan Sriwijaya (Suwarno, 1993: 20-21).
3. Pada masa kerajaan Majapahit, di bawah raja Prabhu Hayam Wuruk dan
Adipatih Mangkubumi, Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan
nusantara. Faktor factor yang dimanfaatkan untuk menciptakan wawasan
nusantara itu adalah: kekuatan religio magis yang berpusat pada Sang
Prabhu, ikatan sosial kekeluargaan terutama antara kerajaan-kerajaan
daerah di Jawa dengan Sang Prabhu dalam lembaga Pahom Narandra.
Jadi, dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai religious sosial dan politik yang
merupakan materi Pancasila sudah muncul sejak memasuki zaman sejarah
(Suwarno, 1993: 23-24). Bahkan, pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali
yang terdapat dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma
karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut istilah Pancasila di samping
mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dalam bahasa Sansekerta), juga
mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu:
1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong
5. Tidak boleh mabuk minuman keras (Darmodihardjo, 1978: 6).
Kedua zaman, baik Sriwijaya maupun Majapahit dijadikan tonggak sejarah
karena pada waktu itu bangsa telah memenuhi syarat-syarat sebagai bangsa yang
mempunyai negara. Baik Sriwijaya maupun Majapahit waktu itu merupakan
negara-negara yang berdaulat, bersatu serta mempunyai wilayah yang meliputi
seluruh Nusantara. Pada zaman tersebut bangsa Indonesia telah mengalami
kehidupan yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem, kerta raharja
(Darmodihardjo dkk, 1991: 21).
Selain zaman kerajaan, masih banyak fase yang harus dilewati menuju
Indonesia merdeka hingga tergalinya Pancasila yang setelah sekian lama tertimbun
oleh penjajahan Belanda. Sebagai salah satu tonggak sejarah yang merefleksikan
dinamika kehidupan kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai
Pancasila adalah termanifestasi dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober
1928 yang berbunyi, “Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah
yang satu, tanah air Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa
yang satu, bangsa Indonesia; Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa
persatuan, bahasa Indonesia. Penemuan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
terjadi pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni
1945.
Pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPK, Ir. Soekarno
menyebutkan lima dasar bagi Indonesia merdeka. Sungguh pun Ir. Soekarno telah
mengajukan lima sila dari dasar negara, beliau juga menawarkan kemungkinan lain,
sekiranya ada yang tidak menyukai bilangan lima, sekaligus juga cara beliau
menunjukkan dasar dari segala dasar kelima sila tersebut. Alternatifnya bisa diperas
menjadi Tri Sila bahkan dapat dikerucutkan lagi menjadi Eka Sila. Tri Sila meliputi:
socio-nationalisme, socio democratie dan ke-Tuhanan. Sedangkan Eka Sila yang
dijelaskan oleh Ir. Soekarno yaitu “Gotong Royong” karena menurut Ir. Soekarno
negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong (Latif, 2011: 18-
19). Tetapi yang lahir pada tanggal 1 Juni itu adalah nama
Pancasila (disamping nama Trisila dan Ekasila yang tidak terpilih) (Notosusanto,
1981: 21). Ini bukan merupakan kelemahan Ir. Soekarno, melainkan merefleksikan
keluasan wawasan dan kesiapan berdialog dari seorang negarawan besar. Faktanya
Ir, Soekarno diakhir sejarah terbukti sebagai penggali Pancasila, dasar negara
Republik Indonesia.
Setelah sidang pertama BPUPK dilaksanakan, terjadi perdebatan sengit
yang disebabkan perbedaan pendapat. Karena apabila dilihat lebih jauh para
anggota BPUPKI terdiri dari elit Nasionalis netral agama, elit Nasionalis Muslim
dan elit Nasionalis Kristen. Elit Nasionalis Muslim di BPUPKI mengusulkan Islam
sebagai dasar Negara, namun dengan kesadaran yang dalam akhirnya terjadi
kompromi politik antara Nasionalis netral agama dengan Nasionalis Muslim untuk
11 menyepakati Piagam Jakarta (22 Juni 1945) yang berisi “tujuh kata”: “…dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi
“Ketuhanan Yang Maha Esa” (Risalah Sidang BPUPK, 1995; Anshari, 1981;
Darmodihardjo, 1991). Kesepakatan peniadaan tujuh kata itu dilakukan dengan
cepat dan legowo demi kepentingan nasional oleh elit Muslim: Moh. Hatta; Ki
Bagus Hadikusumo, Teuku Moh. Hasan dan tokoh muslim lainnya. Jadi elit Muslim
sendiri tidak ingin republik yang dibentuk ini merupakan negara berbasis agama
tertentu (Eleson dalam Surono dan Endah (ed.), 2010: 37; Latif , 2011).
e) Falsafah Pancasila
Pancasila adalah lima nilai fundamental yang diidealisasikan sebagai konsepsi
tentang dasar (falsafah) negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara-
bangsa Indonesia. Kelima nilai dasar itu adalah:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing sesuai dengan
kondisi, tantangan dan karakteristik bangsa yang bersangkutan. Dalam pandangan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Soekarno, “Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiaptiap bangsa
mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena
pada hakekatnya bangsa sebagai individu mampunyai keperibadian sendiri.
Keperibadiaan yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam
perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya” (Soekarno,
1958, I: 3).
Oleh karena itu, cara bangsa Indonesia merumuskan konsepsi dan cita-cita
nasionalnya tidak begitu saja mengekor ideologi-ideologi dominan yang ada.
Dalam pidatonya di PBB, Bung Karno menyangkal pendapat seorang filosof
Inggris, Bertrand Russel, yang membagi dunia ke dalam dua poros pengikut
konsepsi Declaration of American Independence dan Manifesto Komunis.
“Maafkan, Lord Russell. Saya kira tuan melupakan adanya lebih daripada seribu
juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat-rakyat Amerika Latin,
yang tidak menganut ajaran Manifesto Komunis ataupun Declaration of
Independence.” Selanjutnya dia katakan bahwa Indonesia tidak dipimpin oleh
kedua paham itu; tidak mengikuti konsep liberal maupun komunis. “Dari
pengalaman kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang
lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang jauh lebih cocok.” Lantas dia
simpulkan, “Sesuatu itu kami namakan Pancasila.”
Dalam menyusun konsepsi dasar kenegaraan dan kebangsaan Indonesia itu,
Soekarno mengingatkan bahwa kita “harus dapat meletakkan negara itu atas suatu
meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi
juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa
dan negara ini;... kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan
yang bisa menjadi Leitstar dinamis”.4 Lebih lanjut ia katakan, “Kalau kita mencari
satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari
suatu Leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali
sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri…. Kalau kita mau
memasukkan elemen-elemen yang tidak ada di dalam jiwa Indonesia, tak mungkin
dijadikan dasar untuk duduk di atasnya.” Selengkapnya, dia katakan: “Nah, oleh
karena bangsa atau rakyat adalah satu jiwa, maka kita pada waktu kita memikirkan
dasar statis atau dasar dinamis bagi bangsa tidak boleh mencari hal-hal di luar jiwa
rakyat itu sendiri. Kalau kita mencari hal-hal di luar jiwa rakyat itu sendiri, kandas.
Ya bisa menghikmati satu dua, seratus dua ratus orang, tetapi tidak bisa
menghikmati sebagai jiwa tersendiri. Kita harus tinggal di dalam lingkungan dan
lingkaran jiwa kita sendiri. Itulah kepribadian. Tiaptiap bangsa mempunyai
kepribadian sendiri, sebagai bangsa. Tidak bisa opleggen dari luar. Itu harus laten
telah hidup di dalam jiwa rakyat itu sendiri”.
Dalam perjalanannya, sejarah konseptualisi Pancasila melintasi rangkaian panjang
fase “pembibitan”, fase “perumusan”, dan fase “pengesahan”. Fase “pembibitan”
4 Istilah “Leitstar” yang digunakan oleh Soekarno berasal dari bahasa Jerman yang berarti “guiding star” (bintang pimpinan).
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
setidaknya dimulai pada 1920-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk
mencari sintesis antarideologi dan gerakan seiring dengan proses “penemuan”
Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (civic nationalism).
Fase “perumusan” dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), 29 Mei-1 Juni 1945, dengan Pidato
Soekarno (1 Juni) sebagai mahkotanya yang memunculkan istilah Panca Sila.
Rumusan Pancasila dari Pidato Soekarno itu lantas digodok dalam pertemuan Chuo
Sangi In yang membentuk “Panitia Sembilan”, yang melahirkan rumusan baru
Pancasila dalam versi Piagam Jakarta, pada 22 Juni. Fase “pengesahan” dimulai
pada 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) yang melahirkan rumusan final, yang mengikat secara konstitusional dalam
kehidupan bernegara.
Sejak tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi dasar falsafah negara
(Philosophische Gronslag), ideologi negara dan pandangan hidup
(Weltanschauung) bangsa Indonesia. Istilah-istilah tersebut bisa dimaknai dengan
merujuk pada pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, ia
menyebut istilah “Philosfische Gronslag” sebanyak 4 kali plus 1 kali menggunakan
istilah “filosifische principe”; sedangkan istilah “Weltanschauung” ia sebut
sebanyak 31 kali.
Tentang istilah “Philosophische Grondslag”, ia definisikan sebagai “Fundamen,
filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalamdalamnya untuk
di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka.” Frase “untuk diatasnya didirikan
gedung Indonesia Merdeka” menjelaskan bahwa Pancasila sebagai Philosophische
Grondlag merupakan padanan dari istilah “Dasar Negara”. Alhasil, pengertian
Pancasila sebagai “dasar negara” tak lain adalah
Pancasila sebagai “dasar filsafat/falsafah negara”.
Tentang istilah Weltanschauung, ia tidak memberikan definisinya secara eksplisit;
namun tersirat dari contoh-contoh yang ia berikan, antara lain, sebagai berikut:
1. Hitler mendirikan Jermania di atas “national-
sozialistische Weltanschauung”.
2. Lenin mendirikan negara Sovyet di atas “Marxistische, Historisch
Materialistiche Weltanschaaung”,
3. Nippon mendirikan negara di atas “Tenno Koodo Seisin”,
4. Saudi Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara di
atas satu
“Weltanschauung”, bahkan di atas dasar agama, yaitu Islam, 5. Sun Yat
Sen mendirikan negara Tiongkok merdeka di atas “Weltanschauung” San
Min Chu I, yaitu Mintsu, Minchuan, Minshen: Nasionalisme, Demokrasi,
Sosialisme. 12
Dengan demikian, pengertian Bung Karno tentang “Weltanschauung” itu dekat
dengan ideologi. Dengan kata lain, Pancasila sebagai pandangan hidup/pandangan
dunia (Weltanschauung) bangsa Indonesia hendak dijadikan sebagai ideologi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
negara. Perlu dijelaskan bahwa filsafat/falsafah (philosophy) dan Weltanschauung
(pandangan hidup/pandangan dunia) tidak selalu sebangun. Filsafat berkonotasi
sebagai pemikiran saintifik dan rasional dengan klaim validitas universalnya.
Adapun Weltanschauung berkonotasi sebagai pandangan yang relatif lebih
personal, eksistensial dan historikal. Filsafat ada dalam lingkungan pengetahuan,
sedangkan Weltanschauung ada dalam lingkungan hidup (Wolters, 1983;
Driyarkara, 2006).
Filsafat sebagai filsafat tidak otomatis menjadi Weltanschauung. Dengan
berfilsafat orang berhasrat memerlukan memandang realitas sedalam-dalamnya.
Untuk menjadi Weltanschauung, pemikiran filsafat itu harus dijadikan sikap dan
pendirian orang/sekelompok orang tentang dunia kehidupan. Pemikiran yang
abstrak beralih menjadi pendirian hidup, yang kemudian pendirian itu diterima dan
dijalankan. Sebaliknya, “Weltanschauung” tidak selalu didahului dan melahirkan
filsafat. Di dalam berbagai kearifan tradisional berbagai suku di Indonesia,
terkandung adanya Weltanschauung, tetapi pada umumnya tanpa rumusan filsafat.
Selain itu, ada pula Weltanschauung yang melahirkan rumusan filsafat, dan filsafat
berbuah Weltanschauung. Atas dasar itu, terdapat perbedaan pandangan di antara
para pakar mengenai hubungan filsafat dan Weltanschauung. A.B. Wolters
membedakannya ke dalam 5 kelompok pandangan.
1. “Weltanschauung” berbeda dengan filsafat. Hal ini dikemukakan oleh
Kierkegaard, tokoh Eksistensialisme dan Carl Jaspers yang menulis buku
“Psychologie der Weltanscauungen”.
2. “Weltanschauung” adalah mahkota dari Filsafat. Menurut model ini,
“Weltanschauung” adalah manifestasi tertinggi dari filsafat. Tujuan filsafat
adalah menjelaskan arti kehidupan dan nilai yang dianut. Pandangan ini
dianut oleh Neo Kantianism aliran Baden (Ricket dan Wundt). 3.
“Weltanschauung” berdampingan dengan filsafat. Betapapun
“Weltanschauung” itu “absah” (legitimate) keberadanya, dan jangan
dicampuradukkan dengan “scientific philosophy” yang mengandung bebas
nilai (value-free nature). Aliran ini dianut oleh H. Ricket, E. Husserl dan
Max Weber.
4. “Weltanschauung” menghasilkan filsafat. Filsafat tidak menghasilkan
“Weltanschauung”, tetapi kebalikannya, yaitu dihasilkan oleh
“Weltanschauung”. Dianut oleh Dilthey dan Karl Mannheim.
5. “Weltanschauung” sebangun dengan Filsafat. Aliran ini dianut oleh Friedrich
Engels yang menyatakan bahwa, “Materialisme Dialektis itu merupakan
Weltanschauung ilmiah yang sesungguhnya dan oleh karena itu sinonim dengan
filsafat” (Wolters, 1983: 14-25).
Pengertian Bung Karno yang memandang Pancasila sebagai
Weltanschauung dan sekaligus sebagai Philosophische Grondslag menyerupai
pandangan Friedrich Engels. Bahwa “Weltanschauung” sebangun dengan filsafat
yang menyatu dalam ideologi. Dengan kata lain, ideologi adalah pendangan dunia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
(Weltanschauung) yang diteoritisasikan dan disistematisasikan secara
ilmiahfilosofis. Ideologi juga bisa dikatakan sebagai filsafat yang dimanifestasikan
12 sebagai keyakinan normatif, kerangka interpretatif dan operatif dalam dunia
kehidupan.
Dasar berfikir Bung Karno kira-kira dapat dijelaskan seperti ini. Bahwa nilai-nilai
pandangan/pendirian hidup yang digali dari berbagai kearifan suku bangsa,
keagamaan, dan nilai-nilai kemanusiaan dipandang sebagai bantalan
“Weltanschauung” bagi negara Indonesia merdeka. Agar “Weltanschauung”
berbagai suku bangsa dan golongan di negeri ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi
mengandung kesatuan dan koherensi yang bisa menjadi dasar dan haluan bersama,
maka “Weltanschauung” tersebut perlu dirumuskan secara sistematik dan rasional;
menjadi Weltanschauung ilmiah (scientific worldview), yang sebangun dengan
filsafat (Philosophische Grondslag). Selanjutnya, Pancasila sebagai scientific
worldview itu menjadi ideologi negara.
3). Metodologi Penulisan
Metode penulisan makalah ini dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi
literature review, kajian buku-buku sejarah lahirnya Pancasila dan pengalaman
praktis ebagai nara sumber dan fasilitator penamaman dan pemantapan nilai-nilai
Pancasila.
4). Pembahasan
Pancasila sebagai ideologi negara dapat dikatakan sebagai ideologi
“integralistik” yang mengatasi partikularitas paham perseorangan dan golongan.
Dalam pengertian bahwa dalam wilayah privat (keluarga) dan komunitas (etnis,
agama, dan golongan masyarakat), masing-masing perseorangan dan golongan
masih bisa mengembangkan partikularitas ideologinya masing-masing. Namun
dalam wilayah publik kenegaraan, segala perseorangan dan golongan itu harus
menganut ideologi Pancasila sebagai titik temu. Namun demikian, harus segera
diingatkan bahwa meskipun antara wilayah privat, komunitas, dan publik itu bisa
dibedakan secara ketegoris, dalam realitas hidup tidak selalu bisa dipisahkan.
Berbeda dengan paham individualisme yang menarik garis demarkasi yang ketat
antara “the public self” (yang melibatkan relasi sosial yang bisa diobservasi)
dengan “private self” (yang tidak bisa diakses oleh yang lain), menurut ideologi
Pancasila ketiga wilayah itu tidak sepenuhnya terpisah. Meski demikian, berbeda
pula dengan paham kolektivisme totalitarian ala libertarian socialism, yang bisa
semena-mena mengintervensi wilayah privat.
Ideologi Pancasila memandang bahwa sumber-sumber moral privat dan komunitas
(agama, kearifan lokal, dan lain-lain) dapat melakukan pengisian dan dukungan
terhadap perumusan Pancasila sebagai moral publik. Di sisi lain, meski Pancasila
tidak bermaksud mengintervensi pengembangan moral privat dan komunitas,
namun bisa mencegah secara hikmat-bijaksana pengembangan moral privat dan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
komunitas yang dapat membahayakan kehidupan publik. Istilah ideologi berasal
dari kata ‘idea’ yang berarti ‘gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan ilmu.
Secara harfiah, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide,
atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Secara umum, ideologi dapat
didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan dan paradigma pengetahuan yang
menyeluruh dan sistematis yang memberikan landasan interpretasi untuk bertindak
(Heywood, 2012: 1214; Kaelani, 2013: 60 13
61). Dengan demikian, setiap ideologi idealnya harus mampu memadukan tiga
unsur: keyakinan, pengetahuan, tindakan. Pertama, ideologi mengandung
seperangkat keyakinan berisi tuntunan-tuntunan normatif-preskriptif yang menjadi
pedoman hidup. Kedua, ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan
berisi seperangkat prinsip, doktrin dan teori, yang menyediakan kerangka
interpretasi dalam memahami realitas. Ketiga, ideologi mengandung dimensi
tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan itu
dalam realitas konkrit.
Pancasila sebagai ideologi dipandang oleh Bung Karno dan pendiri bangsa lainnya
lebih memenuhi kebutuhan manusia dan lebih menyelamatkan manusia daripada
Declaration of Independence-nya Amerika Serikat atau Manifesto Komunis.
Declaration of Independence tidak mengandung Keadilan Sosial; adapun Manifesto
Komunis tidak mengandung Ketuhanan Yang Maha Esa (“harus disublimir dengan
Ketuhanan Yang Maha Esa”).5 Oleh karena itu, Bung Karno menyebut Pancasila
sebagai hogere optrekking (peningkatan) daripada Declaration of Independence
dan Manifesto Komunis.
Secara historis kelima sila Pancasila merupakan perpaduan (sintesis) dari
keragaman keyakinan, paham dan harapan yang berkembang di negeri ini. Sila
pertama merupakan rumusan sintesis dari segala aliran agama dan kepercayaan.
Sila kedua merupakan rumusan sintesis dari segala paham dan cita-cita
sosialkemanusiaan yang bersifat trans-nasional. Sila ketiga merupakan rumusan
sintesis dari kebhinekaan (aspirasi-identitas) kesukuan ke dalam kesatuan bangsa.
Sila keempat merupakan rumusan sintesis dari segala paham mengenai kedaulatan.
Sila kelima merupakan rumusan sintesis daripada segala paham keadilan
sosialekonomi.
Pilar ideologis dari kelima sila tersebut utamanya ditopang oleh “trilogi ideologi”
arus utama: ideologi-ideologi berhaluan keagamaan; ideologi-ideologi berhaluan
kebangsaan (nasionalisme); dan ideologi-ideologi berhaluan sosialisme. Ketiga
haluan ideologis tersebut, meski memiliki titik perbedaan, menemukan titik temu
dalam tiga prinsip dasar: sosio-religius, sosio-nasionalisme, dan sosiodemokrasi.
Sosio-religius adalah prinsip religositas yang bermurah hati (sosius); yang penuh
welas asih dan lapang. Semangat ”ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan
5 Dalam ungkapan Soekarno, Manifesto komunis “harus disublimir dengan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
barangkali maksudnya, harus ditransendesikan agar tidak terpenjara dalam berhala materialisme yang dapat
menyandera tujuan emansipasi sosial.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
yang berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormatmenghormati satu sama
lain”. Prinsip ini terkandung pada sila pertama. Sosionasionalisme adalah prinsip
kebangsaan yang bermurah hati (sosius); penuh welas asih dan lapang; semangat
kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan kedalam dan keluar.
“Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan
chauvinisme…. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.” Prinsip
ini merupakan perpaduan dari sila kedua dan ketiga. Sosio-demokrasi adalah
demokrasi yang bermurah hati (sosius); penuh welas asih dan lapang; demokrasi
yang berorientasi keadilan sosial, yang tidak hanya menghendaki partisipasi dan
emansipasi di bidang politik, tetapi juga partisipasi dan emansipasi di bidang
ekonomi. ”Demokrasi sejati jang mencari keberesan politik dan ekonomi,
keberesan negeri dan keberesan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik
dan demokrasi-ekonomi.” Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila keempat dan
kelima.
Ketiga prinsip tersebut dipersatukan oleh semangat cinta kasih. Semangat cinta
kasih itulah yang dalam kata kerjanya disebut Bung Karno dengan istilah “gotong-
royong”. Menurutnya, gotong-royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis
dari kekeluargaan. “Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama,
pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua
buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopiskuntul-
baris buat kepentingan bersama!”
Di atas landasan cinta kasih, semua sila Pancasila hendak dikembangkan dengan
semangat gotong-royong. Maknanya adalah: Prinsip ketuhanannya harus berjiwa
gotong-royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang dan toleran); bukan
ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Prinsip intenasionalismenya
harus berjiwa gotong-royong (yang berperikemanusian dan berperikeadilan); bukan
internasionalisme yang menjajah dan eksploitatif. Prinsip kebangsaannya harus
berjiwa gotong-royong (mampu mengembangkan persatuan dari aneka perbedaan,
“bhineka tunggal ika”); bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau
menolak persatuan. Prinsip demokrasinya harus berjiwa gotong-royong
(mengembangkan musyawarah mufakat); bukan demokrasi yang didikte oleh suara
mayoritas (mayorokrasi) atau minoritas elit penguasa-pemodal (minorokrasi).
Prinsip kesejahteraannya harus berjiwa gotongroyong (mengembangkan partisipasi
dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan); bukan visi
kesejahteraan yang berbasis individualismekapitalisme; bukan pula yang
mengekang kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme.
Dalam perkembangannya, kekokohan keyakinan normatif Pancasila itu belum
didukung oleh dimensi pengetahuan dari ideologi. Berbeda dengan anggapan
umum yang memandang Pancasila sekadar teori, pada kenyataannya, Pancasila
justru belum dikembangkan ke dalam seperangkat teori secara elaboratif dan
komprehensif, yang dapat mewarnai konsepsi-konsepsi pengetahuan. Padahal,
proses objektivikasi dari Pancasila sebagai keyakinan menjadi Pancasila sebagai
ilmu sangat penting, karena ilmu merupakan jembatan antara idealitas-ideologis
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
dan realitas-kebijakan. Setiap rancangan perundang-undangan selalu didahului oleh
naskah akademik. Jika pasokan teoritis atas naskah ini diambil dari teori-teori
pengetahuan yang bersumber dari paradigma-ideologis yang lain, besar peluang
lahirnya kebijakan perundang-undangan yang tak sejalan dengan imperatif moral
Pancasila. Salah satu cara untuk mengembangkan dimensi pengetahuan dari
Pancasila bisa ditempuh melalui proses apropriasi (penyerapan) terhadap khasanah
teori-teori pengetahuan yang ada, sejauh dianggap sejalan dengan nilainilai
Pancasila.
Jika Pancasila sebagai landasan normatif telah begitu kuat, dan Pancasila sebagai
kerangka paradigma pengetahuan masih dalam taraf percobaan, dimensi tindakan
dari Pancasila masih jauh panggang dari tuntutan keyakinan dan pengetahuan.
Pancasila belum banyak diimplementasikan ke dalam level operasional kebijakan
dan tindakan penyelenggaraan negara. Tantangan ini harus segera dijawab dengan
cara menumbuhkan kepercayaan diri dan daya juang agar Pancasila mempunyai
konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila, dan
korespondensi dengan realitas sosial. Dalam kaitan ini, Pancasila yang semula
hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani
kepentingan horizontal, serta menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.
Dalam kerangka itu, Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup dan ideologi
kenegaraan Indonesia mengandung cita hukumnya (rechts idee) tersendiri. Bahwa
nilai-nilai Pancasila harus dipandang sebagai norma dasar bernegara
(Grundnorm/Staatsfundamentalnorm) yang menjadi sumber dari segala sumber
hukum di Indonesia. Dalam kedudukannya seperti itu, Pancasila adalah dasar
persatuan dan haluan kemajuan-kebahagiaan bangsa. Selama kita belum bisa
membumikan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, selama itu pula bangsa
Indonesia sulit meraih kemajuan-kebahagiaan yang diharapkan. Agar Pancasila
dapat “membumi” dalam perilaku setiap warga negara dan apartur penyelenggara
negara paling sedikit melalui 3 tahapan lapisan ideologi yaitu Keyakinan (mitos);
Pengetahuan (Logos) dan Tindakan (Ethos).
a. Wawasan Keyakinan
Seperti telah diuraikan di atas, setiap ideologi yang menghendaki
kesaktian dalam memengaruhi kehidupan publik secara efektif perlu mengalami
proses 'pengakaran' (radikalisasi) yang melibatkan tiga lapis ideologis:
keyakinan (mitos), pengetahuan (logos) dan tindakan (etos). Secara esensial,
setiap sila Pancasila mencerminkan suatu perspektif keyakinan akan keutuhan
integritas kodrat kemanusiaan. Bahwa kodrat manusia pada dasarnya bisa
dikerucutkan ke dalam lima unsur, yang satu sama lain saling kaitmengait,
saling menyempurnakan.
Sila pertama meyakini bahwa keberadaan manusia merupakan ada yang
diciptakan. Manusia adalah kristalisasi dari cinta kasih Sang Maha Pencipta
sebagai ada pertama. Sebagai makhluk ciptaan, manusia bersifat terbatas, relatif
dan tergantung, sehingga memerlukan keterbukaan pada sesuatu yang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
transenden untuk menemukan sandaran religi pada yang mutlak. Menolak
transendensi pada yang mutlak beresiko memutlakan yang relatif. Saat religi
dipungkiri, manusia terdorong untuk mencari penggantinya dengan
mempertuhankan hal-hal yang imanen. Sebagai kristalisasi dari cinta kasih
“Tuhan”, manusia juga harus mengembangkan cara berketuhanan yang penuh
cinta kasih.
Sila kedua meyakini bahwa keberadaan manusia merupakan ada
bersama. Manusia tidak bisa berdiri sendiri, terkucil dari keberadaan yang lain.
Untuk ada bersama dengan yang lain, manusia tidak bisa tidak harus
adabersama-dengan-cinta, dengan mengembangkan rasa kemanusiaan yang adil
dan beradab.
Sila ketiga meyakini bahwa dalam ada bersama, manusia sebagai
makhluk sosial memerlukan ruang hidup yang konkrit dan pergaulan hidup
dalam realitas kemajemukan. Cara menghidupkan cinta kasih dalam
kebhinekaan manusia yang mendiami tanah-air sebagai geopolitik bersama
itulah manusia mengembangkan rasa kebangsaan.
Sila keempat meyakini bahwa dalam mengembangkan kehidupan
bersama, cara mengambil keputusan yang menyangkut masalah bersama
ditempuh dengan semangat cinta kasih. Ukuran utama dari cinta adalah saling
menghormati. Cara menghormati manusia dengan memandangnya sebagai
subyek yang berdaulat, bukan obyek manipulasi, eksploitisasi dan eksklusi,
itulah yang disebut demokrasi dalam arti sejati.
Sila kelima meyakini bahwa keberadaan manusia adalah roh yang
menjasmani. Secara jasmaniah, manusia memerlukan papan, sandang, pangan,
dan pelbagai kebutuhan material lainnya. Perwujudan khusus kemanusiaan
melalui cara mencintai sesama manusia dengan berbagi kebutuhan jasmaniah
secara fair itulah yang disebut dengan keadilan sosial.
b. Wawasan Pengetahuan
Pada dimensi pengetahuan, wawasan keyakinan
Pancasila mengandung konsekuensi paradigmatis yang dapat menurunkan
konsepsikonsepsi teoritis.
Sila pertama mengkonseptualisasikan bahwa nilai-nilai ketuhanan
(religiositas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat
vertikaltransendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan
bernegara. Indonesia bukanlah negara sekular yang ekstrem, yang memisahkan
“agama” dan “negara”. Negara menurut alam Pancasila malah diharapkan dapat
melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama
diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan
etika sosial.
Indonesia juga bukan “negara agama”, yang hanya merepresentasikan
salah satu (unsur) agama dan memungkinkan agama untuk mendikte negara.
Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multiagama dan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
multikeyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama
terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan, dan
harus dapat mengembangkan politiknya sendiri secara independen dari dikte-
dikte agama. Menurut konsepsi sila pertama, peran agama dan negara tidak
perlu dipisahkan, tetapi harus dibedakan. Dengan syarat bahwa keduanya saling
mengerti batas otoritasnya masing-masing yang disebut dengan istilah
“toleransi-kembar” (twin tolerations).
Sila kedua mengkonseptualisasikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan
universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial
manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-
politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang
luas, yang mengarah pada persaudaraan dunia, dikembangkan melaui jalan
eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, bangsa Indonesia menggunakan
segenap daya dan khazanah yang dimilikinya untuk secara bebas-aktif ‘ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial’. Kedalam, bangsa Indonesia mengakui dan
memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai
prasyarat persaudaraan universal ini adalah “adil” dan “beradab”.
Sila ketiga mengkonseptualisasikan bahwa aktualisasi nilai-nilai etis
kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan
pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia
yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini,
Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan
dan perseorangan. Persatuan dari kebhinekaan masyarakat Indonesia dikelola
berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam
keragaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara
dinyatakan dengan ungkapan ’bhineka tunggal ika’. Di satu sisi, ada wawasan
persatuan yang berusaha mencari titik-temu dari segala kebhinekaan yang
terkristalisasikan dalam dasar negara (Pancasila), Konstitusi negara dan segala
turunan perundang-undangannya, negara persatuan, bahasa persatuan, dan
simbol-simbol kenegaraan lainnya. Di sisi lain, ada wawasan kebhinekaan yang
menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti aneka
agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, dan unit-unit politik tertentu
sebagai warisan tradisi budaya.
Sila keempat mengkonseptualisasikan bahwa nilai ketuhanan, nilai
kemanusiaan, dan nilai kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung
tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi
memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan
politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat
persaudaraan cinta kasih dalam kerangka ’musyawarah-mufakat”. Dalam
prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas
(mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha (minorokrasi).
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Demokrasi Pancasila hendak merealisasikan cita permusyawaratan (deliberatif-
argumentatif) dan cita hikmat-kebijaksanaan (kearifan konsensual). Demokrasi
yang bersifat imparsial (inklusif), didedikasikan bagi banyak orang, dan
berorientasi jauh ke 16 depan demi kemaslahatan dan kebahagiaan hidup
bersama.
Sila kelima mengkonseptualisasikan bahwa nilai ketuhanan, nilai
kemanusian, nilai kebangsaan dan nilai kerakyatan itu memperoleh kepenuhan
artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan
keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di
sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan
keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial
menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan
kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai
mahkluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai
makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara), juga keseimbangan antara
pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Cita
keadilan sosial hendak diwujudkan melalui perekonomian merdeka yang
berkeadilan dan berkemakmuran; berlandaskan usaha tolong-menolong
(gotong-royong) dan pengusaan negara atas cabangcabang produksi yang
penting-yang menguasasi hajat hidup orang banyak, serta atas bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; seraya memberi peluang bagi hak
milik pribadi dengan fungsi sosial.
c. Wawasan Tindakan
Pancasila sebagai landasan konsepsional menuntut perwujudan kerangka
operatif sebagai pedoman perilaku penyelenggara negara dan warga negara dalam
kehidupan publik.
Sila Pertama
1) Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan
agama dan kepercayaan masing-masing.
2) Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan
penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan
hidup.
3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan
agama dan kepercayaannya.
4) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
5) Berbuat baik dengan amanah, jujur dan bersih. Sila Kedua
1) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan
kewajiban antara sesama manusia.
2) Saling mencintai sesama manusia dan mengembangkan sikap
tenggang rasa.
3) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan
kemanusiaan.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
4) Berani membela kebenaran dan keadilan.
5) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat
manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan
bekerjasama dengan bangsa lain.
Sila Ketiga
1) Cinta Tanah Air dan Bangsa.
2) Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamtan
bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
3) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
4) Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
17
5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-
Bhineka Tunggal Ika.
Sila Keempat
1) Menjunjung daulat rakyat dengan mengutamakan kepentingan umum
2) Menghormati perbedaan pandangan dengan tidak memaksakan
kehendak kepada orang lain.
3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dengan
dibimbing oleh kearifan dan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang
luhur.
4) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan
melaksanakan hasil musyawarah.
5) Mengemban amanah publik secara betanggung jawab
Sila Kelima
1) Mengembangkan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong
2) Suka memberi pertolongan dan menjauhi sikap pemerasan terhadap
orang lain.
3) Tidak melakukan kegiatan perekonomian yang memboroskan
sumberdaya dan merugikan kesejahteraan umum.
4) Suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain.
5) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan
berkeadilan sosial.
5). SIMPULAN DAN SARAN
a) Simpulan
Kelemahan dalam pembumian / implementasi nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan bermasayarat terletak pada beberpa faktor antara lain fasilitator
yang kurang memahami konsepsi Pancasila, materi yang kurang menarik
dan yan gpaling penting adalah metodologi pembelajaran penyemaian nilai-
nilai Pancasila khususnya untuk generasi di zaman now. b) Saran
Terdapat bermacam-macam metode, pendekatan dan
taktik pembelajaran Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Beberapa metode pembelajaran Pancasila di kalangan generasi muda saat
ini yang dapat disarankan antara lain sebagai berikut:
a. Multi platform & multi media (gadget, applikasi, interbet, youtube,
Instagram, twitter, face book, netflix dll.)
b. Menggunakan model pembelajaran experiential learning dan project based
learning
c. Story telling
d. Psiko Drama
e. Projek perubahan bersama (Contoh Alihzar dan Kolese Kanisius)
f. Musik dan Entertainment
g. Event/Festival
h. Nonton Film
i. Games/Outbound
j. Bedah Rumah, Reparasi Jamban, Pengadaan Air bersih dan kerjakerja sosial
kemasyareakat lainnya sesuai dengan Tri Dharma Pergutuan Tinggi
khususnya fungsi Pengabdian Kepada Masyarakat.
Demikian makalah implementasi nilai 18-nilai Pancasila dalam kehidupan
membangsa dan menegara yang digali dan dirumuskan dari nilai-nilai Budaya
Bangsa di seluruh nusantara sebagai pedoman bagi pendirian hidup dan laku hidup
baik bagi aparatur penyelenggara negara dan warga negara Indonesia.
Terimakasih kepada para bapak dan ibu bangsa yang telah mewariskan
mutiara katulistiwa yang terindah bagi Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di
dunia. Amin
DAFTAR PUSTAKA
Abdulgani, Roeslan, 1979, Pengembangan Pancasila di Indonesia,
Yayasan Idayu, Jakarta.
Ali, As’ad Said, 2009, Negara Pancasila Jalan KemaslahatanBerbangsa,
Pustaka LP3ES, Jakarta.
Anshari, Endang Saifuddin, 1981, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan
Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islam dan Nasionalis “Sekular”
tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959, Kaelan, 2000, Pendidikan
Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.
_____, 2012, Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara,
Paradigma, Yogyakarta.
Latif, Yudi, 2011, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas
Pancasila, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Latif, Yudi, 2014, Mata Air Keteladanan; Pancasila Dalam Perbuatan, Mizan
Media Utama, Jakarta.
Latif, Yudi, 2015, Revolusi Pancasila, Mizan Media Utama, Jakarta
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
MD, Moh. Mahfud, 2011, “Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan
Konstitusionalitas Indonesia”, Makalah pada Sarasehan Nasional 2011 di
Universitas Gajah Mada Yogyakarta tanggal 2-3 Mei 2011.
Setiardja, A. Gunawan, 1994, Filsafat Pancasila Bagian II: Moral Pancasila,
Universitas Diponegoro, Semarang.
Soekarno, 1989, Pancasila dan Perdamaian Dunia, CV Haji Masagung, Jakarta.
Suwarno, 1993, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Kanisius, Yogyakarta.
Tjkarawerdaja, S. Dkk., 2017, Sistem Ekonomi Pancasila, Rajawali Pres, Jakarta
Yamin, Muhammad, 1954, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia,
Djambatan, Jakarta/Amsterdam.
Yayasan Amerta, 2018. Revitalisasi Pancasila: Warisan Agung Pendiri Bangsa.
Penerbit Amerta, Jakarta.
Analisis Pengamalan Nilai-Nilai Luhur Sila I (Keagamaan) Sebagai Pondasi
Pertanggungjawaban Pengembalian Kredit UMKM
Lailah Fujianti
Rafrini Amyulianthy
Shanti Lysandra
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila
Abstrak
Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, dimana sila pertama berbunyi
Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini sebagai dasar bahwa masyarakat
Indonesia tidak terkecuali pimpinan UMKM harus beragama. Setiap agama
mengajar penganutnya untuk bertanggungjawab atas kewajibannya. Mengingat
Kredit bermasalah Usaha Micro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami
peningkatan. Untuk itu penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengamalan nilai-
nilai luhur sila pertama (keagamaan) menjadi pondasi pertanggungjawaban
pengembalian kredit UMKM. Secara lebih detail tujuan penelitian ini mengkaji
pengaruh tingkat keagamaan pelaku UMKM terhadap tanggungjawab
pengembalian kredit UMKM. Sampel Penelitian 174 UMKM dari 5 (lima Sentra
UMKM di Wilayah Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan Keagamaan
berpengaruh terhadap tanggungjawab pengembalian kredit UMKM.
Kata kunci: Keagamaan, kinerja UMKM, Kredit UMKM.
1. Pendahuluan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
1.1 Latar Belakang Masalah
UMKM di banyak negara memegang peranan penting dalam peningkatan
pertum-buhan ekonomi nasional (Mura dan Buleca, 2012; Zhang dan Tang,2012),
tidak terkecuali di Indonesia. Peranan penting UMKM terlihat dari kontribusinya
terhadap PDB pada tahun 2011 sebesar 56,5% (Yoga, 2011 dan Sutrisno, 2012).
Menurut Irfani (2011,2013), kontribusi UMKM tersebut lebih besar daripada
kontribusi kapitalisasi pasar modal Indonesia terhadap PDB nasional sebesar 52%
(2011) dan 48,17% (2013). Di samping itu jumlah unit usaha UMKM juga
menunjukkan perkembangan setiap tahunnya. Berdasarkan Kementrian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jumlah UMKM tahun 2011
sebanyak 53,2 juta unit usaha atau 99,91 persen dari seluruh jumlah pelaku usaha
di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja mencapai 90,9 juta pekerja atau sebanding
dengan 97,1 persen dari seluruh tenaga kerja Indonesia. Nilai investasi UMKM
mencapai Rp640,4 triliun atau 52,9 persen dari total investasi. Penghasilan devisa
UMKM sebesar Rp183,8 triliun atau 20,2% dari devisa Indonesia (http://ditjenpdn.
kemandag.go.id).
Hal tersebut diatas menunjukkan pentingnya peranan UMKM dalam
perekonomian. Untuk itu diperlukan pembinaan dan bantuan dari pihak pemerintah
untuk mengatasi kelemahan UMKM di segi permodalan, karena menurut Tim
Peneliti Deputi Bidang Sumberdaya UMKM (2006) salah satu kelemahan UMKM
adalah keterbatasan modal dan akses finansial (Beck dan Kunt, 2006). Pemerintah
Indonesia sebenarnya telah memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam
rangka memperoleh bantuan kredit, salah satunya adalah kebijaksanaan yang
mengharuskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menyisihkan sebagian
keuntungannya untuk memberikan pinjaman permodalan dengan tingkat suku
bunga rendah kepada UMKM dan koperasi melalui program Corporate Social
Responsibility (CSR).
Pemberian kredit di satu sisi membantu UMKM dalam hal permodalan akan
tetapi di sisi lain akan mendatangkan risiko berupa kredit macet. Tingkat kredit
macet atau non-performing loan (NPL) sektor UMKM penerima Kredit Usaha
Rakyat (KUR) yang mendapat penjaminan dari Perum Janiman Kredit Indonesia
(Jamkrindo) sebesar 1,26% dari total KUR yang mencapai 18,453 triliun per
November 2011 (http://www.jamkrindo. com). Total kredit macet UMKM untuk
tahun 2012 sebesar 2,65% dari total kredit yang digulirkan untuk UMKM
(http://keuangan.kontan.co.id). Fenomena ini menjadi penting untuk mengkaji
variabel-variabel tanggungjawab pengembalian kredit UMKM.
Pengamalan nilai-nilai luhur sila pertama menghendaki masyarakat Indonesia
memiliki dan mengamalkan ajaran agamanya dan sila pertama ini sebagai dasar
bahwa masyarakat Indonesia tidak terkecuali pimpinan UMKM harus beragama.
Untuk itu pengamalan nilai-nilai sila pertama selanjutnya akan digunakan istilah
keagamaan. Keagamaan sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai dan
sistem perilaku yang terlambangkan dimana semuanya itu berpusat pada persoalan-
persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (Glock dan Star, 1965).
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Keagamaan dalam kehidupan individu sebagai suatu sistem nilai yang memuat
norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka
acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama
yang dianutnya. Keagamaan berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong
individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan
latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai kesucian, serta ketaatan
(Cooper, et al., 2002).
Hasil penelitian sebelum membuktikan adanya hubungan keagamaan dengan
tanggungjawab. Purnawan, 2010 menunjukkan ada pengaruh keagamaan dengan
kedisiplinan guru dalam mengajar. Oktaviani, 2011 menunjukkan bahwa ada
hubungan positif signifikan keagamaan dengan kedisiplinan anggota Polisi. Fauzan
menunjukkan keagamaan berpengaruh terhadap etika berbisnis. Keagamaan dapat
menjadi spirit dalam bertanggungjawab. Berangkat dari meningkatnya kredit macet
UMKM, maka penelitian ini akan mengkaji pengamalan nilai-nilai luhur sila
pertama (keagamaan) dalam kaitannya dengan tanggungjawab pengembalian
kredit. Selanjutnya penelitian ini akan mengkaji lebih jauh tentang perbedaan
tanggungjawab pengembalian kredit pimpinan UMKM pria dan wanita dan apakah
ada pengaruh keagamaan dengan tanggungjawab kredit pengembalian kredit.
Apakah ada Perbedaan pengaruh keagamaan terhadap tanggungjawab
pengembalian kredit antara pimpinan UMKM.
2. Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
2.1 Nilai-nilai Luhur sila Pertama
Keagamaan adalah sesuatu yang mengikat dan mengukuhkan seseorang
atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan
dengan lingkung-an sekitarnya (Oktaviani et al., 2011). Glock dan Stark, (1965)
mendefinisikan keagamaan (keagamaan) sebagai sistem simbol, sistem keyakinan,
sistem nilai dan sistem perilaku yang terlambang-kan dan semuanya itu berpusat
pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi. Orang yang
agamis (religius) akan mencoba selalu patuh terhadap ajaran agamanya, berusaha
mempelajari pengetahuan tentang agamanya, menjalankan ritual agamanya,
meyakini dokrin-dokrin agamanya dan merasakan pengalaman beragama
(Risnawita & Ghufron, 2010). Berdasarkan beberapa definisi keagamaan
(keagamaan) dapat disimpulkan bahwa orang yang religius selalu patuh terhadap
ajaran agamanya, menjalankan ritual agamanya, dan merasakan pengalaman
beragama.
Glok dan Stark (1965) menyatakan terdapat lima dimensi dalam keagamaan,
yaitu:
1. Dimensi Keyakinan (The belief). Dimensi ini mencakup gagasan yang sistematis
bahwa orang yang agamis (religius) percaya dan memegang teguh terhadap
agama beserta ajarannya. Dimensi ini juga berkaitan dengan tingkatan sejauh
mana seseorang menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya, misalnya
kepercayaan kepada Tuhan, malaikat, surga dan neraka.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
2. Dimensi Praktik keagamaan (Religious practice). Praktik keagamaan mencakup
dua bentuk, yaitu ritual dan ketaatan. Ritual ditunjukkan khusus dengan tindakan
keagamaan yang formal, penganut agama diharapkan taat untuk melakukannya.
3. Dimensi Pengalaman (The experience). Dimensi ini berhubungan dengan
pengalaman keagamaan subjektif yang pernah dialami seseorang. Seperti
perasaan akan keberadaan Ilahi.
4. Dimensi Pengetahuan (The Knowledge). Dimensi ini merupakan pengetahuan
dimana orang yang religius diharapkan memiliki pengetahuan mengenai ajaran
agama yang dogmatis, ritual dan bacaan-bacaan keagamaan.
5. Dimensi Penghayatan (The Consequential). Dimensi ini mengacu pada dampak
dari agama yang dianut oleh seseorang pada perilaku individu dalam
kehidupannya.
Purnawan (2011) mengungkapkan dalam penelitiannnya bahwa ada
pengaruh keagamaan terhadap tingkat kedisiplinan guru dalam mengajar. Oktaviani
(2011) menunjukkan ada hubungan positif signifikan antara keagamaan dan
kedisiplinan anggota polisi. Keagamaan memengaruhi ketaatan dalam membayar
pajak (Pope dan Mohdali, 2010). Tu et al. (2011) melakukan penelitian di Tibet dan
hasil penelitiannya menunjukkan keagamaan berpengaruh terhadap kinerja.
2.2 Tanggungjawab Pengembalian Kredit
Tanggungjawab dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah responsibility.
Menurut Bertens, (2007:133) responsibility adalah keharusan seseorang sebagai mahluk
rasional dan bebas untuk tidak mengelak serta memberikan penjelasan mengenai
perbuatannya, secara retrosfektif atau prosfektif. Berdasarkan pengertian di atas tanggung
jawab pengembalian kredit dapat diartikan sebagai kesiapan melunasi kredit yang tertera
dalam kontrak. Tanggungjawab pengembalian kredit dalam tulisan ini dibagi dua dimensi
yaitu ketepatan dan kecukupan. Orang yang bertanggungjawab dalam pengembalian
kredit tentu akan membayar kreditnya dengan tepat waktu dan atau membayar dengan
jumlah yang
cukup. Berdasarkan hal tersebut hipotesa penelitian adalah
H1 : Keagamaan berpengaruh terhadap Tanggungjawab Pengembalian Kredit
UMKM
2.3 Model Penelitian
Model Penelitian dapat dilihat pada gambar berikut
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
3.
Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Tipe investigasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kausalitas dan komperatif, karena
menyatakan keterkaitan hubungan sebab akibat antara variabel independen dengan
variabel dependen. Dimensi waktu yang digunakan adalah cross sectional yang
mencerminkan gambaran dari keadaan pada waktu tertentu yaitu tahun 2016.
3.2 Teknik Penentuan Sampel
Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini teknik
purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pemilihan sampel
berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2010). Sampel di ambil berdasarkan
pertimbangan lokasi yaitu 174 pelaku UMKM yang berlokasi di Jabodetabek.
3.3 Metode yTeknik Pengumpulan data
Gambar 1
Model Penelitian
Metode Penelitian
3.1 Metode yang Digunakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Data dalam penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui
kuesioner. Kuesioner untuk orientasi entrepreneur dan kompetensi entrepeneur
menggunakan skala linkert yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral,
4= setuju, dan 5 = sangat setuju.
3.4 Operasionalisasi Variabel
Operasionalisasi variable adalah sebagai berikut :
3.5 Teknik Analisis data
Suatu konsep dan model penelitian tidak dapat diuji dalam suatu model
prediksi hubungan relasional dan kausal jika belum melewati tahap purifikasi
dalam model pengukuran. Model pengukuran dalam PLS disebut dengan outer
model dan inner model.
Partial Least Quared (PLS) merupakan teknik Structural Equation Modelling
(SEM) yang berbasis varian, yang dikebangkan Ring et al, 2005 sebagai alternatif
untuk situasi dasar teori perancangan lemah dan atau indikator yang tidak
memenuhi pengukuran reflektif serta membangun hubungan yang belum ada
landasan teorinya. Dasar penggunaan PLS dalam penelitian ini yaitu hubungan
keagamaan dengan tanggungjawab kredit belum ada landasan teorinya. Uji
ketepatan model ada 2 (dua) yaitu (1) uji outer model dan (2) uji inner model. Uji
outer model adalah pengujian kesesuaian indikator dengan dengan variabel
kontruknya yang digunakan dalam model. Uji ini ada dua yaitu uji validitas model
dan uji reliabilitas model, (2) Uji inner model adalah pengujian hubungan
3.5.1 Uji Instrumen Penelitian
3.5.1.1 Pengujian Validitas Instrumen
Pengujian validitas data digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya
suatu kuesioner. Suatu kuesioner dianggap valid jika pertanyaan pada kuesioner
mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali,
2008). Uji validitas dalam penelitian ini digunakan Korelasi Produk-Moment
Pearson. Kuesioner dinyatakan valid jika nilai r – hitung lebih dari nilai r tabel besar
0,235.
3.5.1.2 Pengujian Reliabilitas Instrumen
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan
indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika
jawaban seseorang konsisten dari waktu ke waktu atau nilai Cronbach`s Alpha lebih
besar 0,7
Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
Variable Dimention Indicator Scale
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Religiousity
The belief - Tidak berani melakukan kecurangan dalam usaha karena yakin Tuhan mengetahui
Ordinal
- Tidak berani melakukan
kecurangan/kejahatan dalam usaha karena
yakin akan dapat balasan dari Tuhan
Ordinal
- Yakin apapun yang saya kerjakan Tuhan
mengetahuinya
Ordinal
Religious
practice - Melaksanakan ritual agama yang saya
yakini
Ordinal
- Mengunjungi rumah peribadatan agama
yang
saya yakini
Ordinal
- Berdoa untuk kesuksesan usaha kami Ordinal
The experience - Ketika saya berdoa kepada Tuhan, saya merasakan kedamaian
Ordinal
- Hati saya menjadi tenang ketika saya mengingat
Tuhan Ordinal
- Beberapa doa yang saya panjatkan
dikabulkan Tuhan
Ordinal
The Knowledge - Mengetahui perintah dan larangan dalam agama
saya Ordinal
- Membaca kitab suci agama saya Ordinal
The
Consequential - Jujur dalam setiap kegiatan karena perintah
agama yang saya Ordinal
- Bertanggungjawab terhadap semua kewajiban
karena perintah agama saya Ordinal
- Bekerja keras untuk kemajuan usaha karena
perintah agama saya Ordinal
Tanggung jawab
Pengembalian kresit
Ketepatan - Jika saya memimjam modal usaha, saya selalu
mebayar tepat waktu Ordinal
- Tidak pernah terlambat dalam membayar hutang
usaha kepada rekanan / bank Ordinal
Kecukupan - Membayar hutang usaha sesuai dengan jumlah
hutang Ordinal
- Tidak pernah mengunggak dalam pembayaran
hutang Ordinal
3.5.2 Uji Validitas Outer Model Pengukuran dalam PLS
Convergent Validity, merupakan pengukuran kesesuaian antara indikator
yang ditentukan dalam model sebagai pembentuk variabel laten yang dibangun
dalam penelitian. Convergent Validity dari model pengukuran dengan indikator
yang bersifat refleksif dapat dilihat dari outer loading factor dan nilai AVE. Suatu
indikator dikatakan valid dari segi outer loading factor bila nilai outer loading
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
factor indikator sebesar 0,60 untuk penelitian exploratory research dan 0,7 untuk
penelitian confirmatory research (Hair et al., 2011). Dalam penelitian ini indikator
validitas konstruk dinyatakan valid bila memiliki outer loading factor di atas 0,60.
Suatu indikator dikatakan valid dari nilai Average Variance Extracted (AVE)
bila nilai AVE sebesar 0,50 untuk penelitian exploratory research maupun
penelitian confirmatory research (Hair et al., 2011). Dalam penelitian ini indikator
validitas konstruk dinyatakan valid bila memiliki AVE lebih besar 0,50. Nilai AVE
dapat dihitung dengan formula sebagai berikut : 2
AVE = i2 + ii var( ) i
Dimana : λ Faktor loading
εi Error variance
3.5.3 Uji Reliabilitas Model Pengukuran dalam PLS
Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan
ketepatan indikator dalam mengukur kontruknya latennya. Dalam PLS dengan
menggunakan program SmartPLS2.0M3, untuk mengukur reliabilitas suatu
konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu cronbach
alpha dan composite reliability. Suatu indikator memenuhi syarat uji reliabilitas bila
nilai cronbach alpha sebesar 0,60 untuk penelitian exploratory research dan 0,7
penelitian confirmatory research (Hair et al., 2011). Dalam penelitian ini suatu
indikator dinyatakan reliabel bila memiliki nilai cronbach alpha di atas 0,7.
Realibilitas indikator dapat juga dilihat dari nilai composite reliability. Suatu
indikator memenuhi syarat uji reliabilitas bila nilai composite reliability sebesar
0,60 untuk penelitian exploratory research dan 0,7 penelitian confirmatory
research (Hair et al., 2011). Dalam penelitian ini suatu indikator dinyatakan
reliabel bila memiliki nilai composite reliability di atas 0,7. Composite reliability
dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :
(
Dimana : c = ( i)2 + i)2var( ) i
i λ Faktor loading εi Error variance
Kriteria (rule of thumb) uji reliabilitas
indikator reflektif telah diuraikan di
atas untuk lebih jelasnya dapat dilihat
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
pada tabel 4.4 rule of thumb evaluasi
reliabilitas outer model PLS.
Tabel 4.4
Rule of Thumb Evaluasi Reliabilitas Indikator ReflektifOuter
Model PLS.
Rule of Thumb Keterangan
Cronbachs Alpha > 0,70
Composite Reliability > 0,70
Reliabel
Reliabel
3.5.4 Uji Inner Model Struktural Dalam PLS
Pengujian kelayakan inner model dievaluasi menggunakan R-squares, dan
Q2 predictive relevance. Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi
perubahan variabel eksogen terhadap variabel endogen. Semakin tinggi nilai R2
berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Menurut
Chin (1998) dalam Latan dan Ghozali (2012) nilai R- squares 0, 67; 0,33 dan 0,19
menunjukkan model kuat, moderat dan lemah.
3.5.5 Pengujian Hipotesa
Pengujian Hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan
memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter
populasi. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi variabel konstruk eksogen
terhadap variabel konstruk endogen dan atau variabel endogen terhadap variabel
endogen lainnya dalam model struktural. Kriteria signifikansi dalam penelitian ini
digunakan tingkat signifkansi 5 % dengan one tail, sehingga variabel eksogen
signifikan mempengaruhi variabel endogen dan variabel endogen mempengaruhi
variabel endogen lainnya bila nilai t hitung lebih besar dari 1,650
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1 Profil Responden
4.1.1 Jenis Kelamin Responden
Responden adalah pemilik atau pimpinan UMKM 208 orang. Responden
didominasi oleh pria sebesar 137 orang dan sisanya adalah wanita sebesar 71 orang.
Gambar 4.1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Jenis Kelamin Responden
4.1.2 Usia Usaha Responden
Usia usaha yang dipimpin oleh responden terbanyak baru berusia 2,5 – 5
tahun, terbanyak kedua yaitu usia usaha 7,5 – 10 th. Usia usaha selebihnya 0-2,5
tahun ada 14 unit UMKM , 5 – 7,5 tahun 34 UMKM dan di atas 10 th ada 37
UMKM.
Gambar 4.2
Usia UMKM
4.1.3 Tingkat Pendidikan Responden
Responden penelitian rata-rata berpendidikan SMA. Responden yang
berpendidikan S2 dan S3 belum ada. Jumlah responden yang menjadi SD ada 13
Orang, Berpendidikan SMP 43 orang dan sisanya 27 berpendidikan S1
Series1 ; WANITA ; 71
Series1 ; PRIA ; 137
Series1 ; 0 - ,5 2 th ; 14
Series1 ; di atas ,5 2 - th 5 ; 67
Series1 ; di atas 5 - 7 ,5 th ; 34
Series1 ; di atas 7 ,5 - 10 ; 56
Series1 ; di atas th 10 ; 37
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Gambar 4.3
Tingkat Pendidikan Responden
4.1.4 Pengalaman Responden
Responden penelitian rata-rata berpengalaman 5-10 tahun di bidang usaha
yang digeluti saat ini. Jumlah responden berpengalaman 0-5 th 36, 172
berpengalaman di atas 5-10 th, dan belum ada yang di atas 10 th Gambar
4.4
Pengamanan Responden
4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument
4.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument Keagamaan
Uji Validitas instrument dilakukan untuk 174 responden yang berasal dari
keseluruhan sentra UMKM Bogor. Keagamaan dalam penelitian terdiri dari 5
dimensi yaitu keyakinan, praktek keagamaan, pengalaman, pengetahuan dan
konskuensi. Keyakinan memiliki instrument yaitu KY1 sampai dengan KY3.
Praktek keagamaan memiliki instrument yaitu PR1 sampai dengan PR3.
Series1 ; SD ; 13
Series1 ; SMP ; 43
Series1 ; SMA ; 125
Series1 ; S1 ; 27
Series1 ; 5 Th ; 36
Series1 ; Diatas 5 - 10 Th ; 172
Series1 ; Diatas 10 Th ; 0
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Pengalaman memiliki instrument yaitu PL1 sampai dengan PL3. Pengetahuan
memiliki instrument yaitu PT1 dan PT2. Konsekuensi meniliki instrument yaitu
KK1 sampai dengan KK2.
Hasil pengujian validitas instrument tersebut menunjukkan KY1 bernilai r
hitung 0,631 lebih besar dibandingkan dengan r tabel 0,1448. Hal ini menunjukkan
KY1 telah memenuhini validitas instrument. KY2 dan KY3 juga bernilai r hitung
lebih besar dibandingkan dengan dari r tabel sehingga keselutuhan instrument dari
variabel keagamaan telah memenuhi uji validitas instrument
Tabel 4.1
Uji Validitas Instrument Keagamaan
Indikator Corrected Item-Total Correlation
R Table Explanation
KY1 KY2 KY3 PR1 PR2 PR3 PL1 PL2 PL3 PT1 PT2 KK1 KK2 KK3
,631 ,631
,620
,606
,640
,522
,645
,621
,663
,647
,630
,692
,755
,774
> > >
> >
> >
> >
> >
> >
>
0,1448 0,1448
0,1448
0,1448
0,1448
0,1448
0,1448
0,1448
0,1448
0,1448
0,1448
0,1448
0,1448
0,1448
Validity Validity Validity Validity Validity Validity Validity Validity Validity Validity Validity Validity Validity Validity
Seperti hal uji validitas instrument, reliabilitas instrument juga di uji atas 174
responden sentra UMKM Bogot. Hasil reliabilitas variabel keagamaan
menunjukkan nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70. Hal ini menunjukkan keseluruhan
instrument dari variabel tersebut memenuhi reliabilitas instrument.
Tabel 4.2
Uji Reliabilitas Instrument Keagamaan
Cronbach's
Alpha
N of
Items Parameter Explanation
,921 14 > 0,7 Reliable
4.2.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrument Tanggungjawab Kredit
Tanggungjawab kredit dalam penelitian terdiri dari 2 dimensi yaitu ketepatan
pembayaran dan kecukupan jumlah pembayaran. Ketepatan memiliki instrument
yaitu KT1 dan KT2. Kecukupan meniliki instrument yaitu KC1 dan KC2. Hasil
pengujian validitas instrument tersebut menunjukkan KT1 bernilai r hitung 0,838
lebih besar dari r tabel 0,145, hal ini menunjukkan KT1 telah memenuhi validitas
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
instrument. KT2 sampai KC2 juga menunjukkan nilai r hitung lebih besar dari r
tabel. Jadi secara keselutuhan instrument dari variabel
tanggungjawab kredit telah memenuhi uji validitas instrument
Tabel 4.5
Uji Validitas Instrument Tanggungjawab Kredit
Indikator
Corrected Item-
Total
Correlation R Table
Explanati
on
KT1
KT2
KC1
KC2
,838
,902
,582
,871
> 0,145
> 0,145 >
0,145 >
0,145
Validity
Validity
Validity
Validity
Hasil reliabilitas variabel tanggungjawab kredit menunjukkan nilai
Cronbach's Alpha di atas 0,70. Hal ini menunjukkan keseluruhan instrument dari
variabel tersebut memenuhi syarat reliabilitas instrument. Tabel 4.6
Uji Validitas Instrument Tanggungjawab Kredit
Cronbach's
Alpha
N of
Items Parameter Explanation
,907 4 > 0,7 Reliable
4.3. Uji Vadiditas Outor Model
Validitas suatu indikator secara keseluruhan dapat dilihat dari 2 uji validitas
model yaitu (1) convergent validity yang di evaluasi melalui nilai faktor loading
indikator di atas 0,60, nilai AVE di atas 0,50, dan nilai communality di atas 0,50.
(2) Diskriminat Validity yang di evalusi dari nilai cross loading lebih besar untuk
mengukur variabel konstruknya dibanding variabel konstruk lainnya dalam
persamaan struktural.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
4.3.1 Uji Vadiditas Model Indikator Keagamaan
Indikator Keagamaan berjumlah 12 yaitu KY1, sampai dengan KK3. Hasil
uji convergent validity menunjukkan nilai loading factor indikator KY1 sebesar
0,662, nilai tersebut lebih besar dari 0,600; nilai AVE di atas 0,500 maka indikator
KY1 tersebut memenuhi uji validitas outor model dari segi convergent validity.
Indikator lainnya KY2 sampai dengan KK3 menunjukkan hal yang sama maka
seluruh indikator memenuhi uji validitas outor model dari segi convergent validity.
Tabel 4.7
Uji Validitas Model Indikator Keagamaan
KY1 0,662 > 0,600
KY2 0,646 > 0,600
KY3 0,638 > 0,600
PL1 0,718 > 0,600
PL2 0,694 > 0,600
PL3 0,730 > 0,600
PR1 0,660 > 0,600
PR2 0,688 > 0,600
PT1 0,727 > 0,600
Gambar 5.5
Uji PLS Outor dan Inner Model
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
PT2 0,715 > 0,600
KK1 0,769 > 0,600
KK2 0,823 > 0,600
KK3 0,838 > 0,600
AVE 0,516 > 0,5
4.3.2 Uji Vadiditas Indikator Tanggungjawab Kredit
Indikator The credit refund berjumlah 4 yaitu KC1 sampai dengan KT2 .
Hasil uji convergent validity menunjukkan nilai loading factor indikator KC1
sebesar 0,726 lebih besar dibandingkan dengan parameter 0,600, begitu juga
indikator lainnya maka indikator –indikator tersebut memenuhi uji validitas outor
model segi convergent validity
Tabel 4.8
Uji Validitas Model Indikator The Credit Refund
KC1 0,726 > 0,600
KC2 0,940 > 0,600
KT1 0,926 > 0,600
KT2 0,960 > 0,600
AVE 0,797 > 0,500
4.4 Uji Reliabilitas Model
Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan
ketepatan indikator dalam mengukur kontruknya latennya. Suatu indikator
memenuhi syarat uji reliabilitas bila nilai cronbach alpha sebesar 0,70. Hasil uji
reliabilitas model menunjukkan nilai cronbach alpha variabel keagamaan sebesar
0,922 tanggungjawab pengembalian kredit sebesar 9,11. Nilai cronbach alpha
masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,70, hal ini berarti memenuhi
syarat reliabilitas model.
Tabel 4.9
Nilai Uji Reliabilitas Model
KEAGAMAAN 0,922 > 0,700
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
TJ
PENGEMBALI
AN KREDIT
0,911 > 0,700
4.5 Uji Inner Model
Uji inner model merupakan uji kelayakan model struktural dalam PLS yang
dievaluasi melalui nilai R square. Nilai R square variabel tanggungjawab kredit
sebesar 0,216 lebih kecil dari 0,33. Hal ini berarti besarnya variasi tanggungjawab
pengembalian kredit dipengaruh 21,6 % oleh keagamaan sedangkan sisanya
sisanya 78,4 % dipengaruhi variabel lain diluar penelitian.
Hasil penelitian ini masih menunjukkan ada pengaruh lemah keagamaan terhadap
tanggungjawab kredit
Tabel 4.10
Nilai R Square
R Square
TJ
PENGEMBALI
AN KREDIT
0,216
4.6 Uji Hipotesis
Uji hipotesis 1 menunjukkan nilai t statistik 3,013 dan nilai tersebut lebih
besar dari t tabel 1,980. Hal ini berarti hipotesa 1 diterima. Penerimaan hipotesa 1
berarti ada pengaruh keagamaan terhadap kinerja UMKM. Uji hipotesis 2
menunjukkan nilai t statistik 2,729 dan nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,980.
Hal ini berarti hipotesa 2 diterima. Penerimaan hipotesa 2 berarti ada pengaruh
kinerja UMKM terhadap tanggungjawab pengembalian kredit. Uji hipotesis 3
menunjukkan nilai t statistik 4,739 dan nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,980.
Hal ini berarti hipotesa 3 diterima. Penerimaan hipotesa 3 berarti ada pengaruh
keagamaan terhadap tanggungjawab pengembalian kredit.
Tabel 5.15
Hasil Uji Hipotesis
Original
Sample (O) Sample
Mean (M)
Standard Deviation (STDEV)
Standard
Error (STERR)
T Statistics (|O/STERR|
)
KEAGAMAAN -> TJ
PENGEMBALIA
N KREDIT
0,465 0,493 0,072 0,072 6,474
4.2 Pembahasan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Berdasarkan hasil uji hipotesis 2 menunjukkan hipotesa diterima. Hal ini
berarti ada pengaruh signifikan keagamaan terhadap tanggungjawab kredit UMKM.
Koefisien beta menunjukkan positif 0,465. Hal ini menunjukkan tingkat
keagamaan pelaku UMKM akan meningkatkan tanggungjawab kredit UMKM.
Besarnya pengaruh keagamaan terhadap tanggungjawab pengembalian kredit
sebesar 0,400 atau memberikan konstribusi 16 % (0,400 X 0,400 X 100).
Keagamaan sebagai dasar pijakan kegiatan berbisnis sudah hampir ditinggalkan
dalam prakteknya (Karami et al 2014). Akan tetapi penelitian ini menunjukkan
keagamaan seseorang akan mempengaruhi tanggungjawabnya dalam pengembalian
kredit. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian Wening dan Choerudin
(2015) bahwa keagamaan seseorang mempengaruh tanggungjawabnya untuk
berkomitmen dalam organisasi. Hal senada dikemukakan Youssef et al (2015)
bahwa keagamaan nasabah bank berdampak pada sikap dan prilaku nasabah.
Setiap manusia memiliki naluri keagamaan, yaitu naluri untuk
berkepercayaan. Naluri itu muncul bersamaan dengan hasrat memperoleh kejelasan
tentang hidup dan alam raya yang menjadi lingkungan hidup sendiri. Keberagamaan
diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan
hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga
ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supra natural. Hal ini
termasuk dalam tanggungjawab pengembalian kredit.
Menurut Suhardiyanto (2001), keagamaan adalah hubungan pribadi dengan
pribadi ilahi Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang (Tuhan) yang
berkonsekuensi hasrat untuk berkenan kepada pribadi yang ilahi itu dengan
melaksanakan kehendak-Nya dan menjauhi yang tidak dikehendakinya
(larangannya). Hubungan pribadi yang baik dengan pribadi yang ilahi ini menurut
Suhardiyanto (2001) memampukan orang untuk melihat kebaikan Tuhan dalam
sesama, suatu sikap yang setelah tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang
akan membuahkan cinta tidak hanya pada Tuhan saja tetapi juga pada sesama
ciptaan Tuhan, baik itu manusia maupun alam ciptaan lain sehingga dalam hidup
sehari-hari sebagai buahnya bagi manusia akan tumbuh atau muncul sikap saling
menghargai, saling mencintai, dan muncul rasa sayang pada alam lingkungannya,
sehingga “kesejahteraan bersama, lahir batin” dapat terwujud.
Pemahaman yang benar terhadap agama dan pengamalan yang terus menerus
terhadap keyakinan agamanya akan membedakan seseorang dengan orang lain.
Tanpa adanya pemahaman yang benar dan pengamalan atas keyakinan agamanya,
sebuah keniscayaan akan membentuk pribadi-pribadi yang terampil, inisiatif,
memiliki jiwa kepemimpinan (leadership), bertanggung jawab, jujur, disiplin, setia
kawan, optimis, semangat, toleran, dan lain-lain (Fausan, 2013)
6. Konklusi
Pijakan keagamaan dalam kegiatan bisnis sudah mulai banyak ditinggalkan.
Pelaku bisnis cenderung beroentasi pada pencapaian profitabilitas, yang terkadang
untuk mencapai hal tersebut tidak lagi didasarkan norma-norma keagamaan yang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
diyakini oleh seseorang. Hasil penelitian ini masih membuktikan adanya pengaruh
keagamaan pelaku UMKM terhadap tanggungjawab pengembalian kredit walaupun
pengaruh tersebut masih lemah. Hal ini mengimplikasikan bahwa factor keagamaan
harus juga menjadi pertimbangan dalam keputusan pemberian kredit meskipun
pengaruhnya lemah. Penelitian ini menggunakan 5 kuster UMKM dimana masing-
masing UMKM memiliki ciri dan karakteristik tertentu atau bersifat heterogen. Hal
ini pula yang diduga kuat penyebab pengaruh keagamaan dalam penelitian ini
ditemukan masih lemah. Untuk itu disarankan penelitian selanjutnya untuk menguji
sampel yang homogen. Penelitian ini juga menyajikan bukti empiris keagamaan
berpengaruh terhadap kinerja UMKM dan tanggungjawab pengembalian UMKM
untuk disarankan kepada pihak yang terkait untuk menumbuhkan tanggungjawab
pengembalian kredit UMKM melalui pendekatan agama.
DAFTAR PUSTAKA
AAhad M. Osman-Gani Junaidah Hashim Yusof Ismail, (2013)," Establishing
linkages between religiosity and spirituality on employee performance",
Employee Relations, Vol. 35 Iss 4 pp. 360 – 376
Ancok, Djamaludin, Suroso, Fuat Nashori, 2004, Psikologi Islami. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Asih, Mukti,2007, Analisis factor-faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit
pengusaha kecil pada progam kemitraan corporate social responsibility
(Studi Kasus: PT Telkom Divre II Jakarta). http://repository.ipb.ac.id
Beck, Thorsten., Kunt, Asli Demirguc, 2006, “Small and medium-size enterprises:
Access to finance as a growth constraint”,Journal of Banking &
Finance,30:2931–2943
Benk S, Cakmank AF dan Budak T, 2011, “An Investigation of Tax Compliance
intention: A Theory of Planned Behavior Approach”, European Journal of
Economics, Finance and Administrative Sciences : ISSN 1450-2275 Issue 28
180-188
Bertens. K. 2007, Etika, Penerti PT Gramedia Pustaka Utama edisi ke sepuluh.
Cooper, John, Nettler, Ronald., Mahmaoud, Mohamed, 2002, Pemikiran Islam, Penerbit
Erlangga.
Durlauf, S.N., A. Kourtellos and C.M. Tan, (2005), “How Robust are the Linkages
between Religiosity and Economic Growth?”, mimeo, Department of
Economics, University of Wisconson-Madison.
Furseth, Inger and Pål Repstad, 2006, An introduction to the sociology of religion.
Classical and contemporary perspectives, Farnham: Ashgate.
Glock, C. Y., & Stark, R. (1965). Religion and society in tension. San Francisco: Rand
McNally
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Handoyo, Mastuty, 2009, Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian
pembiayaan syariah untuk UMKM Agrobisnis pada KBMT Wihdatul
Ummah Kota Bogor. Karami, Masoud. , Omid Olfati , Alan J. Dubinsky ,
(2014) "Influence of religiosity on retail salespeople's ethical perceptions:
the case in Iran", Journal of Islamic Marketing, Vol. 527 Iss: 1, pp.144 – 172
Karatepe, Osman M., Uludag, Orhan, Menevis, Ismet., Hadzimehmedagic, Lejla., Baddar,
Lulu, 2006, The effects of selected individual characteristics on frontline employee
performance and job satisfaction.Tourism Management. 14 Vol. 27 (547–560).
Kasmir (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Keenam, Jakarta:PT
Raja Grafindo Persada.
Kleanthis K. Katsaros Athanasios N. Tsirikas Christos S. Nicolaidis ,
(2014),"Managers' workplace attitudes, tolerance of ambiguity and firm
performance", Management Research Review, Vol. 37 Iss 5 pp. 442 – 465
Kwon, O., 2003, Buddhist and protestant Korean immigrants: Religious beliefs and
socioeconomic aspect of life, New York: LFB Scholarly Publishing LLC.
María Carmen Díaz-Fernández, M.C.D., Rodríguez, M.R.G (2014),"Top
management demographic characteristics and company performance",
Industrial Management & Data Systems, Vol. 114 Iss 3 pp. 365 - 386
Martin, Bugeja., Matolcsy, Zoltan P., Spiropoulos, Helen, 2012. Is there a gender
gap in CEO compensation?. Journal of Corporate Finance 18 : 849–859
McCarty, W.B. (2007), “Prayer in the workplace: risks and strategies to manage
them”, Business Renaissance Quarterly, Vol. 2 No. 1, pp. 97-105.
Muhammamah, Eka Nur, 2008, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Tingkat Pengembalian Kredit oleh UMKM (Studi Kasus Nasabah Kupedes
PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) Unit Cigudeg, Cabang Bogor)
(http://repository.ipb.ac.id). Diakses 18 Februari 2013.
Munizu, Musran, 2010, Pengaruh faktor-faktor eksternal dan internal terhadap
kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan. Jurnal
Manajemen dan kewirausahawan, Volume 12, (1) :33-41
Mura, Ladislav., Buleca, Ján. 2012. Evaluation of Financing Possibilities of Small
and Medium Industrial Enterprises.Procedia Economics and Finance 3 : 217 –
222
Neely, Andy, 2007, Business Performance Measurement: Unifying Theory and
Integrating Practice. Second edition. Cambrige University Press
Nursahid, F., 2006, ”Praktik Kedermawanan Sosial BUMN: Analisis terhadap
Model Kedermawanan PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina dan PT.
Telekomunikasi Indonesia”, Jurnal Filontropi dan Masyarakat Madani, 1: 5-
21.
Oktaviani, Erni Dwi, Rustam, Amrizal, Rohmatun, 2011, Keagamaan dan Tingkat Kedisiplinan
pada Anggota Polri, Journal Proyeksi, Vol. 6 (2) 2011, 58-67.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Olowookere, E.i 2014. Influence of Religiosity and Organizational Commitment on
Organizational Citizenship Behaviours: A Critical Review of Literature.
Advances in Social Sciences Research Journal. Vol.1, No.3 p 48-63
Pope J dan Mohdali R, 2010, “The role of religiosity in tax morale and tax
compliance”, Australian Tax Forum :565-592
Purnawan., Asmadi Asmad, 2010, “Pengaruh keagamaan terhadap kedisiplinan
guru sekolah menengah atas negeri Mirit Kabupaten Kebumen”,
http://repository.uii.ac.id. Diakses 18 Februari 2013.
Risnawita & Ghufron, 2010, Teori-teori psikologi, Yogyakarta: Azzuz Media.
Robbins, Stephen P., Judge, Timothy A., 2008, Perilaku Organisasi, Buku 1, Jakarta:
Salemba Empat, Halaman 126-127.
Rupasingha, Anil, Chilton, John B., 2009, “Religious adherence and county economic growth
in the US”, Journal of Economic Behavior &
Organization, Volume 72, Issue 1, , Pages 438–450.
Sjah, Taslim, 2007, “Dealing with unpaid agricultural credit in Lombok”,
Agroteksos, Volume 17 Nomor, 57-60.
Triwibowo, Dicky, 2009, “Faktor-faktor yang memengaruhi pengembalian kredit
bermasalah oleh nasabah di sector perdagangan agribisnis (kasus pada BPR
Rama Ganda Bogor)”, http://repository.ipb.ac.id.
Tu, Qin., Bulte, Erwin., Tan, Shuhao. 2011. Religiosity and economic performance:
Micro-econometric evidence from Tibetan area. China Economic Review.
Volume 22, Issue 1, March 2011, Pages 55–63
Vasconcelos, A.F. (2009), “Intuition, prayer, and managerial decision-making
processes: a religion-based framework”, Management Decision, Vol. 47 No.
6, pp. 930-949.
Wening N., Choerudin A. 2015. The Influence of Religiosity Towards Organizational
Commitment, Job Satisfaction And Personal Performance.
Polish Journal Of Management Studies. Vol.11 No2 p 181-191
Youssef, Mariam Mourad Hussein Abou., Wael Kortam Ehab Abou-Aish., Noha
El Bassiouny. 2015. Effects of religiosity on consumer attitudes toward
Islamic banking in Egypt. Journal of Bank Marketing, Vol. 33 Iss 6 pp. 786 -
807
Zhang Weimei, Tang Feng-e., 2012, “Analysis of Performance Management in
Small and Medium Enterprises”, 2nd International Conference on
Mechanical, Industrial, and Manufacturing Engineering, Procedia 1 : 8–12.
Suhardiyanto. 2001. Pendidikan Religiusitas. Yogjakarta: Kanisius
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Relevansi Produk Domestik Bruto Dengan Nilai Pancasila
Aulia Keiko Hubbansyah1, Feriansyah2 1Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila
2Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
Abstrak
Studi ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian konsep ukuran kesejahteraan
dengan menggunakan indikator PDB per kapita dengan nilai pancasila yang
diturunkan ke dalam sistem ekonomi Pancasila.Terkait tujuan di atas, studi ini
menunjukkan bahwa konsep pengukuran kesejahteraan yang diadaptasi selama ini,
yakni PDB, memiliki kelemahan inheren yang tidak selaras dengan azas-azas
Pancasila. Ini karena PDB per kapita hanya mengukur pemenuhan kebutuhan yang
bersifat material saja sebagai basis kesejahteraan. Padahal, di dalam sistem
ekonomi Pancasila, yang dimaksud memajukan kesejahteraan umum meliputi tidak
hanya aspek material, tetapi juga sosial dan spiritual.
Sehingga, membuat PDB per kapita tidak cukup memadai digunakan sebagai
indikator pembangunan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila.
1. Pendahuluan
Sebagai dasar negara, Pancasila adalah pandangan hidup, ideologi nasional dan
pemersatu kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Dalam perannya ini,
Pancasila menjadi sumber kepribadian, moralitas dan haluan dalam hidup
berbangsa (Tjakrawerdaja et al. 2017). Pancasila bukan hanya sekedar nilai-nilai
kebangsaan yang abstrak, tapi juga dasar pedoman yang konkret. Di dalamnya ada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
pengakuan akan ketuhanan, penghormatan HAM, semangat persatuan dan nilai
demokrasi dalam rangka mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pedoman hidup yang konkret, nilai-nilai tersebut
menjadi rujukan berperilaku di dalam hidup berbangsa dan bernegara di berbagai
bidang, termasuk ekonomi.
Kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi nasional, secara
formal, diformulasikan pada batang tubuh melalui rumusan pasal 33 UUD 1945
tentang perekonomian nasional. Pada pasal ini diatur setidaknya dua hal, yakni (1)
penyelengga-raan perekonomian nasional yang berdasarkan azas kekeluargaan dan
(2) penguasaan negara atas sumberdaya yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Pengelolaan ekonomi nasional, sebagaimana diatur di dalam pasal 33 UUD
1945 di atas, mendorong munculnya pemikiran dan pembahasan yang luas
berkaitan dengan sistem ekonomi Indonesia. Secara kronologis, refleksi atas pasal
33 UUD 1945 memicu lahirnya konsep sistem ekonomi Pancasila, yang pertama
kali dipopulerkan oleh Emil Salim pada 1965. Sejak saat itu, perdebatan mengenai
konsep ekonomi Pancasila terus berlangsung, bahkan menurut Nugroho (2014),
menjadi salah satu isu terbesar dalam sejarah ilmu sosial di Indonesia pada periode
1980-an. Perdebatan mengenai ekonomi Pancasila ketika itu melibatkan tulisan dan
pendapat dari puluhan sarjana, bukan hanya dari lingkungan ekonomi, melainkan
juga dari ilmu-ilmu lainnya seperti filsafat, hukum, politik dan lainlain. Sejak 1980
hingga 1981, diselenggarakan empat seminar penting di Yogyakarta maupun
Jakarta guna membicarakan topik ekonomi Pancasila ini.
Dari berbagai tulisan dan pendapat yang ada, ditekankan bahwa hal pokok
yang membedakan sistem ekonomi Pancasila dengan sistem ekonomi nonPancasila
lainnya adalah cara pandangnya dalam melihat hakikat manusia. Dalam hal
ekonomi Pancasila, manusia lebih dimaknai secara utuh, tidak hanya sekedar
economic dan social man tapi juga religious man. Ini berbeda dari sistem ekonomi
liberal yang hanya melihat manusia dalam konteks economic man, atau sistem
ekonomi sosialis yang memandang manusia sebagai social man semata. Oleh
karena itu, tujuan memajukan kesejahteraan umum di dalam sistem ekonomi
Pancasila tidak hanya meliputi aspek materiil, melainkan juga spiritual. Dengan
kata lain, kesejahteraan yang hendak diwujudkan di dalam sistem ekonomi
Pancasila bersifat menyeluruh karena meliputi aspek materil maupun spiritual.
Persoalannya adalah, sekalipun secara konseptual ekonomi Pancasila sudah
cukup mapan, akan tetapi, sebagaimana kritik Sumawinata (2005), konsep ini
belum diturunkan ke dalam landasan teori yang jelas dan aplikatif. Dengan kata
lain, ekonomi Pancasila hingga kini masih merupakan gagasan fragmentaris yang
belum tersimpul menjadi sebuah gagasan utuh. Akibatnya, terjadi kesenjangan
antara ekonomi Pancasila di tataran konsep dengan penerapannya di tataran praktis.
Karena rumusan teorinya yang belum jelas ini, sejumlah Ekonom bahkan secara
skeptis menyebut ekonomi Pancasila sebagai “ekonomi yang bukan-bukan”, dalam
arti bukan ekonomi kapitalis dan bukan pula ekonomi sosialis.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Ketiadaan landasan teori ekonomi Pancasila yang jelas ini berakibat pada
belum terealisasinya moralitas Pancasila secara utuh di dalam pengelolaan ekonomi
nasional. Dalam konteks yang praktis, kondisi ini bahkan menyulitkan kita untuk
mengidentifikasi sejauh mana capaian realisasi nilai-nilai Pancasila tersebut di
bidang ekonomi. Hal ini terjadi, salah satunya, karena ukuran-ukuran praktis yang
digunakan tidak sesuai dengan azas ekonomi Pancasila. Ukuran kesejahteraan
dengan menggunakan rumus pendapatan per kapita konvensional, seperti Produk
Nasional Bruto (PNB)/Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, tidak cocok
diaplikasikan dalam konteks ekonomi Pancasila karena hanya mempertimbangkan
dimensi material saja. Padahal, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, konteks
kesejahteraan yang dimaksud di dalam ekonomi Pancasila bukan hanya
kesejahteraan material, tetapi juga spiritual (Mubyarto, 1993). Terkait dengan hal
ini, Bung Hatta (1960) dalam buku Ekonomi Terpimpin, sedari awal bahkan
mengkritisi paham national income atau PNB ini sebagai ukuran kemakmuran
rakyat. Ini karena, dengan pendekatan ini pendapatan nasional keseluruhannya
mungkin saja bertambah, akan tetapi pertambahan tersebut bisa tidak menyentuh
pendapatan rakyat. Secara tegas, Bung Hatta mengatakan bahwa ini tidak sesuai
dengan cita-cita memperbesar kesejah-teraan rakyat.
Karena itu, ketiadaan ukuran praktis, seperti perhitungan pendapatan
nasional, yang sesuai dengan azas ekonomi Pancasila menyulitkan kita untuk
menilai apakah sistem ekonomi yang sudah dan sedang berjalan di Indonesia sudah
merupakan refleksi dari filsafat atau ideologi Pancasila atau belum (Mubyarto,
1993). Pendapatan nasional dianggap sebagai variabel makroekonomi paling
penting, sebab seringkali keberhasilan kebijakan ekonomi seringkali diukur dari
perkembangan tingkat pendapatan nasional suatu negara (Fioramonti, 2017).
Berkaitan dengan permasalahan di atas, studi ini bertujuan untuk
menganalisis kesesuaian konsep ukuran kesejahteraan dengan menggunakan
indikator PDB per kapita dengan nilai pancasila yang diturunkan ke dalam sistem
ekonomi Pancasila. Adapun struktur penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:
bagian 2 membahas sejarah munculnya konsep PNB/PDB; bagian 3 mendiskusikan
kritik-kritik yang dimunculkan terhadap PDB; Bagian 4 mendiskusikan relevansi
PDB dengan ekonomi Pancasila, dan yang terakhir, bagian 5 berisi kesimpulan dan
saran.
2. Sejarah Kelahiran Produk Domestik Bruto (PDB)
Perhitungan pendapatan nasional, berdasarkan sejarahnya, telah dimulai pada 1652
di Irlandia oleh William Petty. Pada waktu itu, William Petty diminta menjalankan
sebuah survei sistematis mengenai kesejahteraan negara bagian dari program
redistribusi tanah yang dijanjikan Cromwell kepada pasukannya sebagai hadiah atas
keberhasilan mereka memadamkan pemberontakan. Dalam 13 bulan, dengan
bantuan instrumen survei yang inovatif serta prajurit yang terlatih, Petty bisa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
menyelesaikan survei tersebut dan menyusun peta-peta dari sekitar 30 wilayah,
yang membentang sepanjang lebih dari lima juta acre. Down Survey
─nama dari penelitian yang dilakukan William Petty ini─ adalah usaha pertama
yang pernah dilakukan untuk mengukur kekayaan suatu negeri melalui analisis
ekonomi yang sistematis. Pada waktu itu survei yang disusun oleh Petty ini berguna
untuk memberi pemerintah informasi baru buat menaikkan pajak dan mem-batasi
jumlah kekayaan yang dimiliki oleh perorangan. Secara politis, tindakan tersebut
ditujukan untuk mengendalikan otonomi lokal dan mencegah pemupukan modal di
tangan pihak-pihak yang potensial menjadi lawan
(Firamonti, 2017).
Dalam perkembangannya, perhitungan pendapatan nasional terus mengalami
perkembangan. Sekalipun begitu, penemuan Sistem Neraca Nasional (SNA) dan
Produk Domestik Bruto atau PDB pada dasarnya terbilang relatif baru. SNA
dirumuskan di AS pertama kali oleh ekonom Simon Kuznets dan sekelompok kecil
peneliti muda pada dekade 1930-an. Tujuannya membantu pemerintah AS agar
dapat memberi dorongan pada perekonomian supaya mampu keluar dari periode
depresi besar. Dalam hal ini, meski pemerintah pusat berusaha menguasai keadaan
dengan berbagai cara, tetapi ketiadaan data yang sistematis mengenai kondisi
perekonomian menyulitkan pemerintah di dalam mengidentifikasi seberapa efektif
kebijakan ekonomi yang telah dikerjakan.
Kalaupun ada ukuran yang digunakan sebelum SNA, data-data yang digunakan
sebagai dasar rancangan kebijakan relatif tidak sistematik, seperti indeks harga
saham, bongkar muat kereta barang dan indeks produksi industri. Karena metode
yang digunakan masih belum terukur, maka data-data perekonomian nasional yang
dikumpulkan sebelum SNA tidak komplet, dan yang lebih penting, dimanipulasi
untuk kepentingan pemerintah yang mengalami tekanan politik.
Mengatasi kendala ketersediaan data di atas, Kuznets diminta untuk menggarap
konseptualisasi dan pengukuran pendapatan nasional melalui metodologi yang
lebih sistematis dan bisa diandalkan. Bersama dengan Departemen Perdagangan,
Kuznets menyusun estimasi pendapatan nasional selama kurun waktu sejak
dimulainya Depresi Besar 1929 - 1931 untuk memperkirakan bukan hanya kondisi
perekonomian terkini, tetapi juga kinerjanya selama kurun waktu tersebut (Kapuria
et al. 1995). Di tengah keterbatasan yang ada, Kuznets berhasil menyelesaikan
proyek tersebut (Carson, 1975).
Hasil kerja Kuznets ini segera menarik perhatian banyak pihak, yang kemudian
diselenggarakanlah konferensi terkait perhitungan pendapatan nasional. Di dalam
kon-ferensi tersebut, dibicarakan banyak hal, meliputi baik aspek metodologi
maupun juga konseptual. Dalam kesempatan itu pula, sebagaimana dijelaskan oleh
Kuznets, bahwa istilah “Produk Nasional Bruto” atau PNB pertama kali
diperkenalkan sebagai ukuran makro dari keluaran ekonomi. Dalam
perkembangannya, tepatnya pada 1991, PNB digantikan oleh PDB, yang masih
menjadi singkatan paling populer bagi penyebutan pendapatan nasional secara
umum. Dalam perjalanannya, ukuran PDB didapati makin menguat dominasinya
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
sebagai parameter yang serba kuasa untuk memandu kebijakan ekonomi di benua
Eropa. Pada tingkat supranasional, kondisi ini terjadi, salah satunya, karena
disepakatinya traktat Maastricht, yang menjadi landasan kerja bagi proses integrasi
ekonomi di wilayah Eropa, dan yang paling penting, diberlakukannya Pakta
Stabilitas dan Pertumbuhan, yang menautkan kemampuan pemerintah untuk
memper-tahankan kesejahteraan masyarakat dengan kinerja PDB. Sejak itu, PDB
menjadi alat ukur yang utama, dan hampir seluruh negara menerima bahwa hanya
apabila PDB meningkat, maka negara mampu membiayai sekolah, rumah sakit, dan
jaminan sosial (Fioramonti, 2017).
Secara operasional, PNB dan PDB seringkali dipertukarkan sebagai ukuran pen-
dapatan dan kesejahteraan karena keduanya memiliki prinsip yang sama. Sekalipun
begitu, perlu juga untuk dijelaskan, bahwa kalaupun ada perbedaan di antara
keduanya, maka perbedaannya adalah lebih pada tekanannya saja. Dalam arti, PDB
menekanan pada aspek kewilayahan, sementara PNB pada aspek kewarganegaraan.
Dalam hal ini, PDB merujuk pada nilai keseluruhan barang dan jasa yang
diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu.
Adapun PNB adalah nilai keseluruhan produksi barang dan jasa yang dihasilkan
oleh warga negara dalam periode tertentu. Kata “domestik” dalam PDB
mengandung arti bahwa segala kegiatan atau produksi yang ada di negara Indonesia
termasuk pendapatan orang asing yang ada di negara tersebut. Sedangkan kata
“nasional” pada PNB berarti perhitungannya sudah mengurangkan pendapatan
orang asing yang ada di Indonesia dan memasukkan pendapatan warga negara
tersebut yang ada di luar negeri (Prasetyo, 2011).
3. Kritik Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Sejarah mencatat, meskipun konsep PDB yang dikembangkan pertama kali oleh
Simon Kuznet pasca kejadian great depression 1930 telah menjadi indikator dan
tolok ukur kesejahteraan yang diadaptasi oleh hampir seluruh negara di dunia.
Termasuk men-jadi ukuran kesejahteraan yang sangat diandalkan oleh negara,
pemerintah dan ekonom Indonesia. Sekalipun begitu, sejak tahun 1960, PDB
sebagai proksi kesejahteraan telah menerima banyak kritik. Bahkan kritik tersebut
datang dari beberapa ahli ekonomi, antara lain, Galbraith (1958), Samuelson
(1961), Mishan (1967), Hueting (1974), Daly (1977), Hartwick (1990), Vellinga
dan Withagen (1996), Weitzman dan Lofgren (1997), Layard (2005), Fleurbaey
(2009), dan Victor (2010).
PDB yang digunakan sebagai sebuah ukuran kesejahteraan publik, menurut para
pakar, mengandung kecacatan inheren sehingga tidak tepat apabila kenaikannya
selalu diidentikkan dengan kualitas hidup yang meningkat. Ini karena PDB, secara
konseptual, mengesampingkan fakta pembangunan ekonomi yang lebih luas, yang
meliputi aspek nature, social dan human capital. Dalam kaitannya dengan filsafat
Pancasila, konsep PDB tidak mempertimbangkan dimensi pembangunan lain (yang
sejatinya juga penting), seperti spiritualitas, kebudayaan dan nilai. Dengan
demikian, keberatan paling utama terhadap PDB adalah karena ia hanya mampu
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
mengukur sebagian saja dari aktivitas ekonomi, seperti pertukaran barang dan jasa,
dan menghilangkan aspek-aspek lain yang sifatnya fundamental. Dalam hal ini,
nilai-nilai ekonomi Pancasila yang memandang manusia itu sebagai makhluk homo
economicus, homo socius, dan homo religious tidak terliputi di dalam pengukuran
PDB. Dengan kata lain, kehendak ekonomi Pancasila untuk memajukan
kesejahteraan bersama, baik aspek material maupun spiritual, tidak dapat dilihat
dari ukuran PDB yang terlalu praktis.
Menurut Stiglitz (2010) PDB tidak mumpuni sebagai standar kesejahteraan
sosial karena bagi Stiglitz, PDB telah mengesampingkan ketimpangan ekonomi dan
tidak mengintegrasikan jasa lingkungan ke dalam keputusan ekonomi. Daftar
masalah lainnya dari PDB sebagai sebuah proksi untuk pembangunan sosial
berkelanjutakan adalah kegagalan PDB menggambarkan kondisi human capital
(baik sosial dan organisasional), dan tidak menghitung sirkulasi pendapatan
antarindividu yang dapat memperbesar kesejahteraan sosial dan personal
(Wilkinson dan Picket 2009). Selain itu, menurut Henderson (2010), PDB
mengabaikan berbagai visi berbeda dari goals of development seperti perbedaan
kebudayaan. Lebih jauh, berbagai kritik memperlihatkan bahwa PDB tidak hanya
gagal dalam mengevaluasi aspek kritis kualitas hidup, tetapi juga memicu dan
menumbuhkan aktivitas yang bertentangan dengan kesejahteraan sosial dalam
jangkan panjang. Meskipun, pada dasarnya PDB benar-benar telah menghitung
nilai perekonomian melalui sirkulasi barang dan jasa, namun hasil penilaian
tersebut tidak menyediakan penilaian yang lengkap dan dapat diandalkan mengenai
ekonomi suatu negara untuk saat ini dan di masa depan berkaitan dengan masalah
kualitas hidup, kebahagiaan, kesejahteraan dan parameter masyarakat krusial
lainnya.
Lebih jauh kembali, kritik terhadap PDB juga dikemukakan oleh Van den
Berg (2009) dalam tulisannya Relax about PDB growth: implication for climate and
crisis policies. Menurut Van Den Berg, kritik terhadap PDB setidaknya secara
umum dapat dibagi ke dalam delapan kategori argumen, yaitu :
1. Prinsip proper accounting,PDB adalah perkiraan biaya, bukan manfaat dari
semua kegiatan ekonomi yang terkait pasar. Selain itu, PDB tidak tidak
menggambarkan keragaman sosial dengan tidak memasukkan eksternal biaya.
2. Intertemporal considerations, korelasi positif antara pertumbuhan PDB dalam
periode-periode tertentu dengan kemajuan yang dirasakan tidak boleh
disalahartikan dengan gagasan bahwa PDB adalah ukuran kesejahteraan sosial
yang baik, atau bahwa pertumbuhan PDB adalah kondisi yang diperlukan untuk
kemajuan. Hal ini dikarenakan tidak mungkin kesejahteraan individu atau sosial
dapat meningkat begitu banyak mengikuti ukuran dari PDB.
3. Lexiographic preferences, pertumbuhan PDB per kapita dan peningkatan
konsumsi material adalah kompensasi yang tidak sempurna karena kurangnya
kepuasan akan kebutuhan dasar, seperti komunitas, kebahagiaan, udara bersih
dan akses langsung ke alam. Dimana jenis masalah di atas tidak dapat ditangkap
oleh PDB.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
4. Empirical studies of happiness, pendapatan individu absolut bukan proksi yang
cocok dari kesejahteraan individu karena juga bergantung pada pendapatan
relative dan berbagai faktor-faktor pendapatan-independen. Agregasi
pendapatan absolut individu dalam suatu PDB oleh karena itu tidak dapat
memberikan indikator kesejahteraan sosial yang kuat.
5. Income distribution, relative income and rivalry for status, PDB per Kapita
mewakili pendapatan rata-rata dan mengabaikan (perubahan) distribusi
pendapatan. Hal ini mengikrarkan bahwa pertumbuhan PDB dapat
melebihlebihkan pertumbuhan kesejahteraan.
6. Formal versus informal economy, PDB hanya mencakup transaksi yang
memiliki harga pasar dan mengabaikan kegiatan informal seperti pertukaran
barang kebudayaan, dll di luar pasar meskipun ini dapat berkontribusi pada
kesejahteraan individu.
7. Environmental externalities and depletion of natural resources, harga pasar
sebagai basis perhitungan PDB saat ini tidak cukup mencerminkan biaya sosial,
menyebabkan perhitungan PDB untuk memberikan yang terbaik dari proksi
kesejahteraan sosial yang tidak akurat.
Baudrilliard (2011) dalam tulisannya mengenai masyarakat konsumtif menjelaskan
secara tajam mengenai paradigma pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya hanya
akan menciptakan dua kejadian yang kontradiktif, yaitu kemakmuran dan
kemiskinan. Kemakmuraan akan dirasakan oleh pelaku ekonomi yang menikmati
dominansi proporsi dari kue perekonomian, sedangkan kemiskinan akan menjadi
peluh bagi pelaku ekonomi yang terpinggirkan. Baudrilliard lebih lanjut menyebut
bahwa pertumbuhan merupakan fungsi dari kemiskinan, yang mana ideologi
pertumbuhan ─yang ditopang oleh rezim PDB─ mengarah pada pemiskinan
psikologis dan kemiski-nan sistemik karena apa yang dibutuhkan (konsumsi)
melebihi ambang batas dari apa yang dihasilkan
(produksi).
Makna dari kritik Baudrilliard (2011) terhadap pertumbuhan ekonomi
ternyata pernah disampaikan oleh Bung Hatta sebagai the founding father di dalam
bukunya Ekonomi Terpimpin. Bung Hatta (1960) dalam hal ini mengungkapkan
bahwa tujuan ekonomi Indonesia adalah mencapai kemakmuran rakyat dengan
tenaga produktif yang ada di dalam masyarakat dan menolak mengenai paham
national income (PDB) yang menjadikan pendapatan agregat sebagai ukuran. Ini
karena, menurut Bung Hatta (1960) pendapatan nasional keseluruhannya bisa
bertambah, tetapi pendapatan rakyat masing-masing dapat ditekan serendah-
rendahnya. Secara tegas, Bung Hatta mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan
amanat serta cita-cita memajukan kemakmuran rakyat yang tertanam di dalam
Undang-Undang Dasar Indonesia (Hatta, 1960).
4. Relevansi PDB dengan Ekonomi Pancasila
Diukur dari nilai PDB per kapita, Indonesia merupakan negara dengan tingkat
pertumbuhan PDB per kapita tertinggi dalam kurun waktu 2007 – 2016. Dengan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
meng-gunakan nilai PDB per kapita tahun 2007 sebagai basis diketahui bahwa
dalam rentang waktu 10 tahun, PDB per kapita Indonesia tumbuh sebesar 88 persen,
atau sekitar 8.8 persen tiap tahunnya. Secara nominal, PDB per kapita Indonesia
meningkat dari yang sebelumnya USD 1.910 pada 2007, menjadi USD 3.600 pada
2016.
Grafik 1. PDB Per Kapita dalam US Dollar di Negara ASEAN-6 Periode 2007 –
2016
Dilihat dari capaian ini, dengan asumsi PDB sebagai ukuran pendapatan, maka
dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia bertumbuh
paling cepat dibanding dengan lima negara utama ASEAN lain, meliputi Singapura,
Malaysia, Filipina, Thailand dan Brunei Darussalam. Akan tetapi, sebagaimana
telah dijelaskan di bagian sebelumnya, tujuan memajukan kesejahteraan umum
seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 ─yang melahirkan konsepsi Ekonomi
Pancasila, belum tentu tercapai. Karena, pengukuran PDB per kapita hanya
mendasarkan dirinya pada pemenuhan aspek material saja. Hal ini tidak mencukupi
kriteria kesejahteraan yang dicita-citakan dalam konteks sistem ekonomi Pancasila.
Gambar 1. Dimensi Manusia Menurut Teori Ekonomi Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Manusia, dalam perspektif ekonomi Pancasila, tidak hanya dilihat sebagai
homo econo-micus, atau makhluk ekonomi, yang cuma menuntut pemenuhan
materi saja. Tetapi juga sebagai homo socius, dan yang lebih penting, homo religius.
Hal ini berbeda dari sistem ekonomi liberal yang hanya melihat manusia dalam
konteks economic man, atau sistem ekonomi sosialis yang memandang manusia
sebagai social man semata. Pandangan ekonomi Pancasila ini pada dasarnya
diturunkan dari filsafat Pancasila yang berakar pada fenomena etnik nusantara
(Tjakrawerdaja et al. 2017). Pandangan ini berbeda dari sistem ekonomi liberal
yang hanya melihat manusia dalam konteks economic man, atau sistem ekonomi
sosialis yang memandang manusia sebagai social man semata. Oleh karena itu,
tujuan memajukan kesejahteraan umum di dalam sistem ekonomi Pancasila tidak
hanya meliputi aspek materiil, tetapi juga sosial dan spiritual. Dengan demikian,
kesejahteraan yang hendak diwujudkan di dalam sistem ekonomi Pancasila bersifat
menyeluruh karena meliputi aspek materil maupun spiritual.
Perpaduan dalam diri manusia Indonesia sebagai makhluk ekonomi, sosial dan
religius, dalam menjalankan aktivitas ekonomi, secara nyata ditunjukkan oleh
Sitorus (2016). Dalam studinya, Sitorus (2016) yang bertujuan memformulasikan
basis social responsibility, atau yang lebih dikenal dengan CSR, di tengah kerangka
hidup yang ter-jebak pada spirit kapitalistik, menemukan bahwa tidak selalu
motivasi pelaku usaha di Indonesia didasarkan atas perburuan keuntungan (profit
oriented). Sebagai contoh, Cak Min ─salah satu responden penelitian Sitorus
(2016)─ yang berprofesi sebagai penjual nasi goreng keliling menuturkan bahwa ia
bertujuan untuk memuaskan pelanggannya dengan menyajikan makanan yang enak
dengan harga terjangkau. Cak Min dalam hal ini tidak menetapkan harga yang
mahal, meskipun makanan yang ia jual porsinya banyak, dan yang lebih penting,
rasanya enak. Lebih lanjut, Cak Min menjelaskan bahwa ia tidak pernah menaikkan
harga secara tiba-tiba atau mengurangi porsi makanan ketika harga bahan baku
meningkat. Bahkan, Cak Min menggratiskan pelanggan yang tidak mampu
membayar. Ia tidak takut rugi, karena Cak Min yakin bahwa rezeki telah diatur oleh
Tuhan, sehingga manusia tidak perlu berpikir terlalu rumit. Urusan manusia,
menurut Cak Min, hanyalah berusaha sedangkan sisanya serahkan saja kepada
Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja.
Pada diri Cak Min, dan beberapa responden lainnya, Sitorus (2016) menemukan
bahwa persoalan materi bukanlah motivasi utama mereka melakukan aktivitas
ekonomi ─sebagaimana terlihat jelas dari cerita Cak Min di atas. Bagi mereka,
keberlanjutan usaha tidak semata-mata ditentukan oleh keuntungan (profit), tapi
juga kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Dalam hal ini, Cak Min dan yang
lainnya tidak takut untuk rugi. Sebaliknya, mereka sangat bersyukur dengan
capaian usahanya, meski dengan untung yang hanya sedikit (Sitorus, 2016).
Kondisi ini oleh Triyuwono (2011) disebut dengan manunggaling, yang berarti ada
kesatuan hubungan antara Tuhan dan Manusia di dalam hidupnya. Oleh karena itu,
pengukuran kesejahteraan yang dicerminkan dari tingkat pen-dapatan rata-rata,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
seperti PDB per kapita, jelas tidak memadai karena menyembunyikan aspek-aspek
lain yang sifatnya fundamental.
Tabel 1. Jumlah Orang Miskin (dalam persentase)
Tingkat kesejahteraan yang meningkat pesat dalam 10 tahun terakhir, seperti yang
diperlihatkan dari nilai PDB per kapita, didapati tidak memiliki relevansi dengan
kondisi kemiskinan di Indonesia. Dalam hal ini, dibandingkan dengan negaranegara
lain, tingkat kemiskinan di Indonesia menempati posisi kedua tertinggi setelah Laos
(62 persen), yakni mencapai 43.3 persen pada 2011 ─dengan standar pengeluaran
USD 2 per hari berdasarkan purchasing power parity (PPP). Akan tetapi,
berdasarkan ukuran kemiskinan masing-masing negara (poverty threshold),
persentase jumlah orang miskin di Indonesia jauh lebih kecil, yaitu hanya sekitar
11.2 persen pada 2015. Perbedaan ini terjadi karena batas kemiskinan (poverty
threshold) di Indonesia sangat rendah, di mana orang dikategorikan miskin bila
jumlah pengeluarannya di bawah Rp 356.378 per bulan di perkotaan, dan Rp
333.034 per bulan di pedesaan. Sehingga, tingkat kemiskinan yang relatif rendah
menurut batas kemiskinan domestik ini didapatkan lebih karena ambang batasnya
yang terlalu rendah dan jauh dari hidup layak.
Tabel 2. Human Development Index (HDI)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Tabel 2 menunjukkan skor HDI negara-negara di kawasan ASEAN. Untuk
diketahui, HDI merupakan ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf,
pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di dunia. HDI umumnya
digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju,
negara berkem-bang, atau negara terbelakang, dan yang lebih penting, untuk
mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.
Peningkatan kesejahteraan berdasarkan PDB per kapita tidak berdampak pada
peningkatan kualitas manusia Indonesia. Bahkan, berbeda dengan nilai PDB per
kapita yang terus tumbuh, skor HDI Indonesia mengalami tren penurunan dari
0.701 pada 2006 menjadi 0.689 pada 2015. Pada 2015, di ASEAN, posisi Indonesia
berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand. Sementara itu untuk
level dunia, pada tahun yang sama, skor HDI Indonesia berada pada peringkat ke-
113 dari 188 negara. Posisi bahkan lebih rendah dari negara Samoa,
Maladewa, dan Libya. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan ekonomi
─yang diukur dari peningkatan nilai PDB─ tidak dapat meningkatkan kualitas
hidup masyarakat Indonesia. Sebaliknya, dengan skor HDI yang terus menurun,
mengindikasikan jika tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia semakin rendah.
Tabel 3. Koefesien Gini periode 2005 – 2014
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Tabel 3 menunjukkan koefesien Gini negara-negara di kawasan ASEAN pada
periode 2005 – 2014. Koefesien gini adalah ukuran yang menunjukkan kondisi
ketim-pangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefesien gini berkisar dari 0
dan 1. Angka 0 mengindikasikan pemerataan pendapatan yang sempurna.
Sebaliknya, koefesien gini bernilai 1 menunjukkan kondisi pendapatan yang tidak
merata secara sempurna.
Seperti yang dapat diamati, peningkatan nilai PDB per kapita di Indonesia diikuti
dengan meningkatnya nilai koefesien gini dari sekitar 0.343 pada 2005 menjadi
0.413 pada 2014. Peningkatan nilai koefesien gini ini menunjukkan bahwa kondisi
ketimpang-an pendapatan antara penduduk kaya dan miskin di
Indonesia semakin memburuk. Dengan kata lain, perkembangan ekonomi ─di mana
PDB per kapita meningkat secara pesat─ lebih dinikmati oleh kelompok
masyarakat mampu (menengah ke atas). Ini artinya, manfaat positif yang
ditimbulkan dari kebijakan ekonomi di Indonesia lebih dirasakan oleh kelompok
mampu daripada kelompok tidak mampu. Dalam hal ini, efek menetes ke bawah
(trickle down effect) yang diekspektasikan tidak terwujud. Lebih lanjut,
dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, kondisi ketimpangan di Indonesia
termasuk salah satu yang terburuk. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan PDB
per kapita yang pesat tidak memberi tambahan kesejahteraan untuk masyarakat
kelompok miskin di Indonesia. Pendapat ini diperkuat dengan semakin kecilnya
bagian atau share pendapatan yang diterima oleh 20 persen kelompok termiskin di
Indonesia, seperti dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Tabel 4. Bagian Pendapatan yang Diterima Kelompok 20 Persen Termiskin
Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa kelompok 20 persen termiskin di
Indonesia hanya memperoleh bagian atau share sebesar 7.3 persen dari pendapatan
nasional pada 2011. Nilainya ─yang sudah sangat rendah ini─ bahkan turun bila
dibandingkan dengan tahun 2000 yang sebesar 8.4 persen. Secara sederhana,
dapatlah disimpulkan bahwa, di tengah fase pertumbuhan PDB yang tinggi, ternyata
orang miskin di Indonesia didapati semakin miskin dari waktu ke waktu. Dengan
demikian, tujuan memajukan kesejahtera-an umum, sebagaimana yang tertera pada
konstitusi, tampaknya masih jauh dari realita.
Gambar 2. Corruption Perception Index
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indeks persepsi korupsi dalam studi ini digunakan sebagai proxy capaian pem-
bangunan spiritualitas masyarakat Indonesia. Ini penting karena ekonomi Pancasila
menghendaki peningkatan kesejahteraan yang menyeluruh, tidak hanya meliputi
aspek material saja tetapi juga spiritual. Secara sederhana, spiritualitas ─dalam
konteks hidup bernegara─ dapat dimaknai sebagai penerapan atau pengamalan
nilai-nilai religius (agama) dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, korupsi,
yang pada dasarnya merupakan tindakan pencurian melalui penyalahgunaan
kepercayaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, adalah perilaku yang
30
40
50
60
70
80
90 Singapura
Malaysia
Indonesia
Thailand
Philliphina
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
dilarang oleh agama. Sehingga, maraknya perilaku korupsi, salah satunya,
merupakan cerminan dari rendahnya tingkat spiritualitas dalam masyarakat
tersebut.
Peningkatan kesejahteraan (diukur dari pertambahan PDB per kapita) tampaknya
tidak diikuti dengan pendalaman spiritualitas. Hal ini tercermin dari skor indeks
persepsi korupsi yang rendah, yakni 37 pada 2017. Indeks persepsi korupsi
dikumpulkan melalui survey kepada masyarakat. Sehingga, indeks persepsi korupsi
ini dapat menggambarkan persepsi/pandangan masyarakat Indonesia atas praktek-
praktek korupsi yang terjadi. Nilai indeks yang rendah mengindikasikan bahwa
masyarakat melihat praktek korupsi berlangsung secara masif di Indonesia.
Gambar 3. Tindak Pidana Korupsi Periode 2004 – 2017
Sumber: KPK (2017)
Praktek korupsi yang masif tersebut terbukti dari bervariasinya pelaku korupsi
yang ditangani KPK, yakni mulai dari pejabat publik, pengacara, kelompok swasta
hingga korporasi. Pejabat publik yang meliputi pejabat eselon, anggota DPR dan
DPRD, walikota/bupati dan wakil, kepala lembaga/kementerian, gubernur, hakim,
komisioner, jaksa dan duta besar, adalah kelompok koruptor terbesar. Secara
struktural, praktek-praktek korupsi yang masif ini yang pada akhirnya membuat
ekonomi Indonesia menjadi berbiaya tinggi. Dibandingkan dengan negara lain di
kawasan ASEAN, indeks persepsi korupsi Indonesia termasuk salah satu yang
terendah. Adapun di level dunia, skor indeks persepsi korupsi Indonesia menempati
peringkat 96 dari 180 negara. Ini menunjukkan jika kualitas pengamalan nilai-nilai
religius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terlihat semakin rendah.
5. Kesimpulan dan Saran
18 4
175
144
78
71
25
18
17
7
6
4
2
1
0 200
Swasta
Eselon I/II/III
Anggota DPR dan DPRD
Lainnya
Walikota/Bupati dan Wakil
Gubernur
Hakim
Komisioner
Jaksa
Pengacara
Duta besar
Polisi
Korporasi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Studi ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian konsep ukuran kesejahteraan
dengan menggunakan indikator PDB per kapita dengan nilai pancasila yang
diturunkan ke dalam sistem ekonomi Pancasila. Studi memperlihatkan bahwa
ukuran kesejahteraan dengan pendekatan pendapatan agregat seperti PDB per
kapita tidaklah memadai. Ini karena peningkatan PDB per kapita kenyataannya
tidak diikuti dengan peningkatan kualitas sosial dan spritualitas, sebagaimana
diindikasikan antara lain, dari tingginya angka kemiskinan, menurunnya kualitas
manusia Indonesia, meningkatnya ketimpangan pendapatan masyarakat dan
merosotnya pengamalan nilai-nilai spiritual dalam kehidu-pan berbangsa dan
bernegara. Terkait dengan tujuan penelitian, dengan adanya temuan-temuan seperti
di atas, studi ini menyimpulkan bahwa konsep pengukuran kesejahteraan yang
diadaptasi selama ini, yakni PDB, memiliki kelemahan inheren yang tidak selaras
dengan azas-azas Pancasila. Ini karena PDB per kapita hanya mengukur pemenuhan
kebutuhan yang bersifat material saja sebagai basis kesejahteraan. Padahal, di
dalam sistem ekonomi Pancasila, yang dimaksud memajukan kesejahteraan umum
meliputi tidak hanya aspek material, tetapi juga sosial dan spiritual. Sehingga,
membuat PDB per kapita tidak cukup memadai digunakan sebagai indikator
pembangunan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila.
Bergerak dari kesimpulan di atas, studi ini menyarankan agar dilakukan upaya
rekonseptualisasi rumusan pendapatan nasional, sebagai indikator kesejahteraan,
dengan mempertimbangkan nilai-nilai dalam filsafat pancasila yang tidak hanya
berfokus pada pemenuhan aspek material semata, tetapi juga aspek sosial dan
spiritual sebagai tolok ukur kesejahteraan manusia. Oleh karena penting bagi
Indonesia untuk mengembangkan ukuran-ukuran praktis yang mengakomodasi
nilai-nilai Pancasila yang telah dianut sebagai ideologi. Sehingga bisa diketahui
nantinya seberapa jauh capaian realisasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang ekonomi. Hal yang sama
sebelumnya pernah dilakukan Rusia (sewaktu masih bernama Uni Soviet) yang
merumuskan konsep ukuran kesejahteraannya sendiri dengan hanya menghitung
barang-barang fisik dan tidak menyertakan jasa yang diberikan pemerintah maupun
swasta. Hal ini karena, menurut filsafat materialisme yang mereka anut, jasa bukan
merupakan pendapatan primer melainkan semata-mata hasil dari pendistribusian-
nya. Dengan demikian, di dalam penghitungan pendapatan nasionalnya, Rusia (Uni
Soviet) tidak memasukkan sektor pemerintah dn industri jasa. Atau, kerajaan
Bhutan yang memakai konsep Kebahagiaan Nasional Bruto (KNB) sebagai dasar
ukuran kesejahteraan dengan mengadopsi nilai ajaran Budha, meliputi (1) tata
kelola pemerin-tahan yang baik, (2) pembangunan sosial ekonomi yang
berkelanjutan, (3) pelestarian budaya, dan (4) konservasi lingkungan.
Daftar Pustaka
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
[The ASEAN Secretariat]. 2017. ASEAN Statistical Yearbook. Jakarta : ASEAN
Secretariat.
Baudrilliard JP. 2011. Masyarakat Konsumsi. Bantul : Kreasi Wacana.
Carson CS. 1975. The history of the United States national income and product
accounts : The development of an analytical tool. Review of Income and
Wealth. 21(2) : 153-181.
Daly HE. 1989. For the Common Good : Redirecting the Economy Toward
Community, the Environment, and a Sustainable Future. Boston : Beacon
Press.
Fioramonti, L. 2017. Problem Produk Domestik Bruto. Serpong : Regensi Melati Mas.
Fleurbaey M. 2009. Beyond GDP: The quest for a measure of social welfare. Journal
of Economic Literature. 47(4) : 1029 – 1075.
Hartwick JM. 1990. Natural resources, national accounting and economic
depreciation. Journal of Public Economics. 43 : 291 – 304.
Hatta, M. 1960. Economi Terpimpin. Jakarta : Asco.
Henderson H. 2010. Contuining the Conversation Ont the Politics of Happiness is
There a “Politics of Happiness?”
Hueting R. 1974. New Scarcity and Economic Growth. Amsterdam : Elsevier.
Kapuria-Foreman V, Perlman M. 1995. An economic historian’s economist:
remembering simon kuznets”. Economic Journal. 105(433) : 1524 – 1547.
Layard R. 2005. Happiness : Lessons from A New Science. London : Penguin.
Mishan EJ. 1967. The Cost of Economic Growth. London : Stapless Press.
Mubyarto. 1993. Ekonomi Pancasila : Gagasan dan Kemungkinan. Jakarta : LP3ES.
Nugroho T. 2014. “Pandangan Historis—Struktural Kerakyatan (Sebuah
Pengamatan)”. Kata Pengantar untuk M. Dawam Rahardjo. Ekonomi Politik
Pembangunan. Jakarta : Fadli Zon Library
Samuelson PA. 1961. The Evaluation of Social Income : Capital Formation and
Wealth. New York : St. Martin’s Press.
Stiglitz JE, Sen A, Fitoussi JP. 2010. Missmeasuring Our Lives : Why GDP Doesn’t
Add Up. New York : The New Press.
Sumawinata S. 2005. Politik Ekonomi Kerakyatan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Tjakrawerdaja S, Soerdano S, Lenggono PS, Purwandaya B, Karim M, Agusalim L.
2017. Sistem Ekonomi Pancasila. Depok : RajaGrafindo Persada.
Van den Bergh JCJM. 2009. The GDP Paradox. Journal of Economic Psychology.
30(2) : 117 – 135.
Vellinga N, Withagen C. 1996. On the concept of green national income. Oxford
Economic Papers. 49(4) : 499-514.
Victor PA . 2010. Ecological economics and economic growth. Ecological
Economics Reviews, Annals of the New York Academy Sciences. 1185 : 237
– 245.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Weitzman ML, Lofgren KG. 1997. On the welfare significance of green accounting
as taught by parable. Journal of Environmental Economics and Management.
32 : 139 – 153.
Wilkinson RG, dan Pickett K. 2009. The Spirit Level : Why Greater Equality Makes
Societies Stronger. New York : New York.
Meningkatkan Daya Entrepreneurship Bidang Rantai Lapangan Pekerjaan, Rantai
Pendidikan, dan Rantai Perdagangan dengan Membawa Filosofi Pancasila
Melalui Peluang Usaha
Etika Sabariah
Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika Jakarta
Abstrak
Indonesia negara kaya karena memiliki pluralism (banyak ragam) sumber daya. Itu
sebabnya dimasa berakhirnya masa kejayaan penjajah, Indonesia dipecah menjadi
negara boneka. Akan tetapi siasat tersebut dapat hancur karena persatuan bangsa
Indonesia. Tapi sekarang masalah intoleransi sering terjadi. Faktor penyebab
persatuan terluka, salah satunya terkait dengan sumber daya sehingga pemerataan
ekonomi sosial adalah faktor terpenting dalam pembangunan. Ketahanan nasional
ditingkatkan salah satunnya dengan pembangunan ekonomi sosial, caranya dengan
meningkatkan peluang usaha untuk wirausaha yang membawa filosofi Pancasila.
Tujuan penelitian ini adalah memberikan sebuah informasi dan konsep baru untuk
penelitian lebih lanjut, mengenai entrepreneurship yang membawa Filosofi
Pancasila untuk meningkatkan persatuan bangsa Indonesia, menciptakan
keselarasan dan keseimbangkan serta pemerataan pembangunan nasional dan
berkelanjutan melalui peningkatan daya peluang untuk wirausaha, membangun
kesatuan bangsa melalui entrepreneurship yang membawa filosofi Pancasila,
meningkatkan ketahanan nasional, dan meningkatkan pemberdayaan dan perlibatan
putra-putri daerah dari segala unsur dan segala penjuru geografi dalam
pembangunan nasional melalui entrepreneurship. Penelitian berdasarkan tujuan
riset eksploratif konseptual, dengan jenis kualitatif. Pendekatan deduktif digunakan
untuk mempertemukan fakta dan teori, data yang digunakan adalah data sekunder
dengan observasi dan studi literature, lingkungan penelitian adalah pemerintahan
dan bisnis, unit analisis mencari titik temu antara fenomena, sumber teori, untuk
menentukan problem solving menjaga persatuan bangsa dengan meningkatan
ketahanan nasional melalui pembangunan ekonomi sosial dengan mencari peluang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
usaha untuk kewirausahaan yang membawa filosofi Pancasila. Hasil pengamatan
terhadap fenomena yang sedang terjadi terkait dengan penelitian adalah: 1) geografi
kependudukan berdasar letak atau keberadaan tempat tinggal, 2) jumlah angka
pengangguran, 3) masalah prinsip persatuan bangsa Indonesia. Analisis dilakukan
terhadap fakta terkait dengan pembangunan ekonomi sosial pada penelitian ini
antaralainnya: 1) Indonesia adalah negara yang dicontoh toleransinya oleh
mancanegara, 2) Icon pembangunan mengacu pada iklim usaha & kerja yang
mengedepankan digitaling, star up, dan kewirausahaan sebagai pioneer, dimana
perkembangan usaha dagang, jasa dan manufacturing yang sudah mengalami titik
jenuh dimodifikasi & inovasi oleh ketiga unsur tersebut, 3) mengacu pada harapan
Menristekdikti, Muhammad Nasir bahwa perlu dilakukan perubahan untuk riset
kedepan yang harus didekatkan dengan demand side dan memperhatikan market
drivernya. Selain itu beberapa faktor yang menjadi masalah munculnya intoleransi
antaralain: 1) meningkatnya pengangguran, daya beli kurang, meningkatnya biaya
hidup dan godaan secara ekonomi, 2) belum disosialisasikan budaya belajar tuntas.
Setelah dianalisa maka dilakukan titik temu dan mencari problem solving, dengan
metode meningkatkan peluang usaha di area kosong, mengingat titik jenuh
usaha&kerja dibidang yang sudah ada berdasarkan: 1) area, 2) bidang jasa dan
dagang lebih banyak daripada manufacturing, 3) status pekerja lebih banyak
daripada pengusaha, 4) hasil produk baru membutuhkan keahlian & modal. Oleh
karena itu peluang usaha & kerja diciptakan antaralainnya: 1) entrepreneurship
dibidang pengolahan hutan & kelautan, 2) meningkatkan rantai perdagangan &
pendidikan. Penelitian direkomendasikan ke Departemen Kehutanan RI,
Departemen Kelautan, dan Institusi Akademika untuk mengembangkan penelitian
ini.
Kata Kunci: Persatuan, Ketahanan Nasional, Pembangunan Ekonomi Sosial,
Peluang Usaha, Entrepreneurship, Tata Kelola Area Kosong Untuk Peluang
Usaha.
I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara kaya, boleh dikatakan dari bawah bumi sampai langit
Indonesia, isinya harta karun semua karena memiliki pluralism (banyak ragam)
sumber daya mulai dari udara sampai bumi, hingga keragaman kehidupan yang
melekat pada sumber daya manusianya (keaneka ragaman segala kehidupan, adat
istiadat, bahasa, gaya hidup, filosofi hidup, makanan, pakaian, rumah dan
peralatan). Itulah sebabnya siasat penjajah terakhir pada zaman dahulu, adalah
melakukan politik mendirikan negara boneka dalam mengantisipasi perlawanan
para pejuang diseluruh Nusantara Indonesia. Seperti diketahui Negara boneka
hanya punya keterbatasan sumber daya, sehingga mudah ditakhlukan oleh penjajah,
dan hasil sumber dayanya dari berbagai negara boneka diambil oleh penjajah,
sehingga penjajah menikmati pluralism (banyak ragam) sumber daya dari berbagai
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
negara boneka tersebut. Dan masalah tersebut mulai disadari oleh bangsa Indonesia,
yang terus berjuang melawan politik penjajah tersebut dengan bersatu, hingga
akhirnya Indonesia merdeka sampai sekarang.
Masalah persatuan sekarang ini mulai diganggu oleh orang yang tidak
bertanggungjawab. Banyak sekali ujaran kebencian serta sikap dan tindakan yang
bersentuhan dengan unsur SARA, menjadi icon–icon yang digunakan dalam
berinteraksi sosial.
Ada banyak faktor yang menyebabkan persatuan terluka, salah satunya terkait
dengan sumberdaya. Untuk itulah pemerataan ekonomi sosial adalah salah satu
faktor terpenting yang harus selalu dipikirkan disetiap langkah pembangunan di
masa pemerintahan siapapun dan dimanapun. Pembangunan ekonomi sosial dapat
dibangun salah satu caranya dengan meningkatkan daya entrepreneur bidang rantai
lapangan pekerjaan, rantai pendidikan, dan rantai perdagangan dengan membawa
Filosofi Pancasila, melalui peluang usaha. Oleh karena itu Penelitian ini digunakan
untuk menyampaikan gagasan yang bersifat penjajagan untuk menjawab fenomena
yang terkait dengan masalah persatuan yang sedang terjadi.
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana mengidentifikasi peluang usaha untuk meningkatkan
entrepreneurship yang membawa Filosofi Pancasila.
2. Bagaimana meningkatkan daya entrepreneurship dibidang rantai lapangan
pekerjaan, rantai pendidikan, dan rantai perdagangan.
3. Bagaimana pembangunan ekonomi sosial dibangun dengan meningkatkan
daya entrepreneurship dengan membawa filosofi Pancasila.
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan pada penelitian ini adalah:
1. Memberikan sebuah informasi dan konsep baru untuk penelitian lebih
lanjut, mengenai entrepreneurship yang membawa Filosofi Pancasila untuk
meningkatkan persatuan bangsa Indonesia.
2. Menciptakan keselarasan dan keseimbangan serta pemerataan
pembangunan nasional dan berkelanjutan, melalui peningkatan daya
peluang untuk wirausaha (entrepreneurship).
3. Membangun kesatuan bangsa melalui entrepreneurship yang membawa
filosofi Pancasila
4. Meningkatkan Ketahanan Nasional melalui sandang, pangan, papan, dan
pelestarian segala sumber daya
5. Meningkatkan pemberdayaan dan pelibatan putra putri daerah dari segala
unsur dan segala penjuru geografi dalam pembangunan nasional melalui
entrepreneurship.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat Penelitian ini adalah:
1. Bagaimana peluang usaha ditemukan untuk meningkatkan
daya entrepreneurship.
2. Bagaimana teori, metode terkait dengan entrepreneurship serta topik
penelitian pada pembangunan ekonomi sosial dapat menemukan problem
solving yang dapat meningkatkan persatuan dan ketahanan nasional melalui
peningkatan daya entrepreneurship yang membawa filosofi Pancasila.
II. Tinjauan Pustaka
2.1. Penelitian Terdahulu
Irawan, Arif, dkk (2017), Dalam penelitian dengan judul: Analisis Persepsi
Dan Perilaku Masyarakat Terhadap Keberadaan Kawasan KPHP Model Poigar,
menjabarkan dalam abstraknya bahwa: penerapan skema pemberdayaan dikawasan
kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) model poigar perlu perhatikan
persepsi dan perilaku masyarakat. Untuk dapat mengetahuinya pada masyarakat
Desa Lolan, maka digunakan skala likert. Untuk mengetahui faktor yang
mempengaruhi perilaku digunakan uji korelasi Rank Spearman (Rs). Dan hasilnya
persepsi yang baik tidak memberikan pengaruh significant terhadap perilaku.
Karakteristik sosial masyarakat yang berpengaruh terhadap perilaku masyarakat
adalah pendidikan, tingkat pendapatan yang bersumber dari luar kawasan dan
tingkat interaksi dengan hutan.
2.2. Landasan Teori
Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan deduktif yang mengacu pada kebenaran umum bahwa: entrepreneurship
dapat ditingkatkan melalui peluang usaha.
a. Manajemen Strategis
Manajemen strategis bertujuan untuk menciptakan langkah-langkah efektif
dan efisien dalam mencapai tujuan. Harta karun yang paling berharga di era
globalisasi ini, adalah: faktor produksi, informasi, ilmu pengetahuan, skill,
atau kemampuan kerja, modal, jaringan, serta tepat waktu (up date), dan
loyalitas, dimana semua itu dibangun dengan daya analisis yang tinggi, kerja
keras, hubungan baik, kepercayaan, ketelitian, detail dan lainlain. Harta
karun tersebut adalah modal yang akan digunakan dalam manajemen
strategis, dimana tujuan manajemen strtaegis adalah memenangkan sebuah
kompetisi, dengan menciptakan efisiensi dan efektivitas dengan harta karun
tersebut untuk menambah nilai dengan berbagai macam inovasi. Berfikir
strategis adalah sebuah keharusan dalam menjawab semua permasalahan
kehidupan secara luas. Berfikir strategis adalah berfikir kritis. Cara berfikir
ini harus diajarkan kepada setiap generasi dalam menghadapi persaingan
hidup yang kini tidak lagi dihambat oleh jarak, ruang, tempat, dan waktu,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
yang dikenal dengan sebutan era (zaman) globalisasi. (Sabariah, Etika,
Manajemen Straegis,
2016)
b. Entrepreneurship
Wirausaha adalah alternatif bagi siapapun, kalangan masyarakat, yang akan
muncul ketika adanya suatu dorongan usaha yang tumbuh dari inspirasi,
motivasi dan peluang. (Sabariah, Etika, Manajemen Strategis,
2016)
c. Ketahanan Nasional
Pendidikan kewiraan dimaksudkan untuk memperluas cakrawala berfikir
para mahasiswa sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai pejuang
bangsa dalam usahanya menciptakan serta meningkatkan kesejahteraan dan
keamanan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara,
demi terwujudnya aspirasi perjuangan nasional dengan tujuan memupuk
kesadaran bela negara dan berfikir komprehensif integral (terpadu)
dikalangan mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional. Dengan
pendidikan kewiraan ini output (keluaran) yang diharapkan adalah: (1)
Mampu menghayati dan mengimplementasi wawasan nusantara dan
ketahanan nasional, (2) Mampu memahami politik dan strategi nasional
serta mampu, menyebarkan dan melaksanakan materi-materi GBHN sesuai
dengan bidang profesinya, (3) Mampu berperan serta dalam sistem
pertahanan keamanan rakyat semesta. Tujuannya dari pendidikan kewiraan
adalah: (1) Kecintaan kepada Tanah Air Indonesia, (2) Kesadaran berbangsa
dan bernegara kesatuan Republik Indonesia, (3) Yakin akan kesaktian
Pancasila dan UUD 1945, (4) Rela berkorban demi bangsa dan negara, (5)
Kemampuan awal bela negara. Ketahanan nasional adalah upaya untuk
menghadapi segala bentuk ancaman dengan sesuatu kemampuan, kekuatan,
ketangguhan, keuletan, dan daya tahan”
(Lemhannas, 1993, Kewiraan Untuk Mahasiswa)
d. Pancasila
Pancasila terdiri dari 5 (lima) sila, yaitu: (1) Sila Pertama: Ketuhanan
Yang Maha Esa, (2) Sila kedua : Kemanusian Yang Adil dan Beradab, (3)
Sila ketiga: Persatuan Indonesia, (4) Sila keempat: Kerakyatan Yang
Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /
perwakilan, (5) Sila kelima: Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
(https://pancasila.weebly.com/penerapan-sila-sila-pancasila.html).
2.3. Metode Penelitian
Penelitian ini lebih difokuskan pada fenomena atau peristiwa yang diambil
melalui berbagai sumber informasi dan studi literature untuk dicari problem
solvingnya. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan adalah sebagai
berikut:
a. Jenis penelitian berdasar tujuannya, menggunakan riset eksploratif
konseptual, dengan jenis penelitian kualitatif.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
b. Pendekatan deduktif digunakan pada penelitian ini, karena didasarkan pada
teori umum (general), bahwa wirausaha ditingkatkan salah satunya melalui
peluang usaha.
c. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui media informasi dan
literature, dengan teknik pengumpulan datanya dengan observasi.
d. Lingkungan penelitian adalah pemerintahan dan bisnis.
e. Unit analisis dalam penelitian berkaitan dengan berbagai sumber teori yang
saling berkorelasi dengan fenomena atau peristiwa, dan mencari titik temu
untuk meningkatkan faktor-faktor terkait dengan pembangunan nasional
yang diarahkan pada pembangunan kewirausahaan yang ditingkatkan
melalui mencari peluang usaha dengan pemanfaatan tekhnologi dgital,
informasi, dan tekhnologi lain, melalui rantai pendidikan, rantai
perdagangan dan rantai lapangan pekerjaan dengan membawa filosofi
Pancasila, sehingga pejabaran problem solving dalam penelitian ini dapat
melengkapi metode-metode problem solving sebelumnya terkait dengan
pembanggunan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan ketahanan
nasional agar persatuan bangsa Indonesia tetap terjaga.
III. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1. Hasil Pengamatan Terhadap Fenomena Yang Sedang Terjadi Terkait Dengan
Penelitian
3.1.1. Geografis kependudukan berdasar letak atau keberadaan tempat tinggal
Berdasarkan geografis kependudukan: ada tiga jenis wilayah yaitu: (1) Ibu
Kota, (2) Kota, dan (3) Desa, dimana desa terdiri dari: desa swadaya, desa
swakarya, dan desa swasembada. Menurut Mekarjaya pembagian pedesaan
menurut tingkat Permendagri No 84 tahun 2016 tentang susunan organisasi
pemerintah desa, disebutkan bahwa sejumlah perangkat desa akan ditentukan
sesuai dengan klarifikasi desa menurut tingkat perkembangannya. Klarifikasi
desa adalah sebagai berikut: 1) Desa Swadaya yaitu desa yang memiliki
potensi tertentu tetapi tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri,
daerah terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata
pencaharian homogeny yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat
memegang teguh adat, tekhnologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat
kurang, hubungan antar manusia sangat erat, dan pengawasan sosial
dilakukan oleh keluarga, 2) Desa Swakarya yaitu desa peralihan atau transisi
menuju desa swasembada, dengan ciri sebagai berikut: kebiasaan atau adat
istiadat sudah tidak mengikat penuh, sudah mulai mempergunakan alat-alat
dan tekhnologi, sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat
perekonomian, telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu
lintas dan prasarana lain, jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak
lancar, 3) Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu
memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya
sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Cirinya adalah kebanyakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
berlokasi di ibukota kecamatan, penduduknya padat, tidak terikat dengan
adat istiadat, telah memiliki fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa
lain, partisipasi masyarakat yang sudah lebih efektif.
(sumber: http://mekarjaya.tanahbumbukab.go.id/?p=297, 3-3-2016, mekarjaya)
3.1.2. Angka Pengangguran
Tingkat pengangguran adalah dasar untuk menjadi acuan dari keberhasilan
sebuah pembangunan ekonomi. Seperti diketahui bahwa pembangunan ekonomi
harus memperhatikan: (1) karakter, jenis, dan tingkat pendidikan, (2) tingkat
kebutuhan pemberi kerja (investor atau pemilik modal dan pemerintah), (3)
perubahan iklim ekonomi pada era globlalisasi terkait dengan kerjasama ekonomi
antar negara, (4) tingkat sosial ekonomi yang dikaitkan dengan berbagai jenis sosial
yang ada di segala penjuru nusantara (sosial interaksi, sosial komunikasi, sosial
style hidup, sosial terkait dengan filosofi hidup, sosial terkait dengan adat istiadat,
tatanan kehidupan, keragaman bentuk seni budaya/sandang/papan/pangan), (5)
keragaman sumber daya [hayati (hewani dan botani), mineral, dan geografi
(pegunungan, daratan, sungai dan laut].
Menurut sumber Badan Pusat Statistik Indonesia
Tabel 1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah
Pada Bulan Febuari 2016 – Agustus 2017
Wilayah Tahun 2016 Tahun 2017
Febuari Agustus Febuari Agustus
Kota 6,53 % 6,60 % 6,50 % 6,79 %
Desa 4,35 % 4,51 % 4,00 % 4,01 %
Jumlah 5,50 % 5,61 % 5,33 % 5,50 %
Tabel 2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut tingkat pendidikan
Jenjang
Pendidikan
Tahun 2 016
Jumlah Juta Orang %
Universitas 11,32 9,35 %
Diploma I, II, III 3,28 2,71 %
SMK 12,59 10,40 %
SMA 21,13 17,46 %
SMP 21,72 17,95 %
SD Kebawah 50,98 42,13 %
Sumber: https://www.bps.go.id
3.1.3. Masalah prinsip persatuan bangsa yang didasarkan pada fenomena yang
terjadi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman dalam segala hal.
Merdeka dari penjajahan karena masing-masing daerah menyatakan diri untuk
bersatu, dan menolak segala bentuk penjajahan dan sepakat dalam janji sumpah
pemuda pada tahun 1928. Prinsip persatuan antaralainnya:
a. Keaneka ragaman itu tidak bisa diseragamkan, tapi hanya bisa ditebarkan.
Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aktivitas pada sekian banyak
aktivitas yang berprinsip pada persatuan sebagai berikut:
• Pada dunia kerja kita temui sebuah arti persatuan, sebagai contohnya
adalah suatu perusahaan sedang melakukan proyek di daerah pedalaman
Kalimantan. Dibutuhkan kekompakan yang tergantung pada kinerja
anggota tim. Dan kinerja tergantung pada keahlian masing-masing
anggota tim, yang salah satunya dari ilmu implementasi yang hanya
dimiliki oleh putra daerah yang benar-benar mengetahui medan atau
area, sehingga berfungsi sebagai penuntun dan pembimbing dari semua
sumber daya manusia yang berada dalam satu tim yang masing-masing
membawa teori dan pengalaman implementasi pada bidangnya masing-
masing.
• Dalam pertandingan antar negara baik dibidang olah raga, seni budaya,
tekhnologi dan masih banyak lainnya, maka tim yang bertanding, entah
berasal dari daerah atau kepulauan yang ada di Indonesia, sudah jelas
kemenangannya bukanlah berdasarkan kemenangan kelompok tim,
melainkan kemenangan bangsa Indonesia.
b. Bukti alasan keaneka ragaman tidak bisa diseragamkan, tapi hanya bisa
ditebarkan adalah keaneka ragaman tersebut indah untuk ditebarkan,
antaralainya sebagai berikut:
• Margasatwa yang ada disetiap daerah atau kepulauan Indonesia, disatukan
menjadi satu wadah di kebun binatang. Kita tidak perlu pergi ke papua
hanya untuk melihat burung merak, kita tidak perlu pergi ke nusa tenggara
timur hanya untuk melihat komodo. Keragaman margasatwa dari seluruh
penjuru Indonesia, dapat dilihat dengan jarak yang cukup dekat dengan
rumah tinggal kita, sehingga anak-anak kita dapat mengenal Indonesia dari
banyak ragam sumber daya yang dimiliki.
• Putra daerah berhak untuk belajar dan bekerja dimanapun diseluruh wilayah
Indonesia. Seperti diketahui bahwasanya masih banyak pembangunan
ekonomi yang membutuhkan pertukaran SDM antar daerah, selain itu
pendidikan terkait dengan perkembangan tekhnologi dan pengetahuan lebih
banyak berada di kota besar dan ibu kota negara, sehingga putra daerah yang
lebih didominasi kurang berkembang dalam pendidikan IPTEKnya berhak
untuk belajar di daerah manapun di seluruh nusantara untuk mendapatkan
kebutuhan akan pendidikan tersebut. Hal tersebut mengacu pada jenis
interaksi yang berlaku secara universal di era ekonomi terbuka, atau dikenal
dengan sebutan era globalisasi, dimana tidak ada larangan bagi siapun untuk
belajar ke negara manapun.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
• Keaneka ragaman budaya yang ada di Indonesia, telah terwakilkan
keberadaanya di bangunan bersejarah yaitu: Taman Mini Indonesia. Kita
dapat mengenal anggota keluarga kita sendiri, tanpa harus mengunjungi
daerah masing-masing diseluruh nusantara, apabila anggaran kita terbatas.
c. Perkembangan dunia bisnis dan ekonomi global tidak lagi mengenal kendala
waktu, tempat, jarak bahkan kecepatan. Segala sesuatunya menjadi mudah
dengan perkembangan IPTEK, hardware, software, jaringan dan beragam
peralatan canggih yang hampir mengganti posisi kerja manusia, untuk
menjawab permasalahan tersebut. Dengan demikian perkembangan dunia
bisnis sekarang mengharuskan manusia sudah meninggalkan pemikiran
terkotak, dan mulai mengembangkan pola pikir terpadu. Pemikiran ini
disebut dengan konsep berfikir strategis. (Sabariah, Etika, 2016)
Oleh karena itu usaha untuk memporak porandakan Bhineka Tunggal Ika adalah
sesuatu yang tidak manusiawi, jika kita melihat dasar alasannya. Oleh karena itu
Bhineka Tunggal Ika harus dihayati, diamalkan, di terima secara universal sebagai
bagian dari filosofi hidup dari semua anak bangsa Indonesia yang terlahir di dunia,
seperti satu keluarga, satu sama lain harus saling menerima perbedaan.
3.2. Analisis Terhadap Fakta Terkait Dengan Pembangunan Ekonomi Sosial.
3.2.1. Fakta Toleransi
Fakta bahwa Indonesia merupaka negara yang dicontoh oleh banyak
macanegara dalam hal toleransinya, adalah saat diselenggarakannya konferensi
toleransi dunia yang pertama (WTC) 2017 di Indonesia & Asia Tenggara di
pendopo Kabupaten Purwakarta bulan mei 2017. Akan tetapi kebanggaan kita
tersebut, sedikit diuji oleh munculnya kasus intoleransi, yang menggunakan unsur
perbedaan yang dipandang dari sisi kebencian, sehingga titik temu untuk mencari
penyelesaian cukup sulit. Hal yang menjadi masalah penting karena setiap pendapat
yang mengarah pada ujaran kebenciaan, disembar luaskan melalui tekhnologi
informasi dan mencari massa. Hal inilah yang menjadikan Ibu Pertiwi menangis,
karena putra-putrinya bertengkar dengan mengedepankan perbedaan. Sementara itu
banyak pihak lain yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mencapai tujuan atau
keinginannya.
3.2.2. Icon Pembangunan
Icon Pembangunan mengacu pada iklim usaha dan kerja yang
mengedepankan pada digitaling, Star Up, dan wirausaha sebagai pioneer,
mengingat bahwa perkembangan usaha dagang, jasa, dan manufacturing sudah
mengalami titik jenuh sehingga dimodifikasi dan diinovasi oleh tiga unsur yaitu:
digitaling, Star Up dan wirausaha. Hal tersebut terlihat faktanya dari pencanangan
ekonomi kreatif menjadi tulang punggung Indonesia, sehingga BEKRAF (Badan
Ekonomi Kreatif) dibentuk oleh pemerintah per 20-1-2015, dengan mengacu pada
pangsa pasar yang diarahkan ke negara maju, yang rata-rata penduduknya tidak lagi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
didominasi oleh kebutuhan sandang, pangan dan papan melainkan pada kebutuhan
rekreasi dan refreshing. (Sabariah, etika, 2018)
3.2.3. Riset Terapan
Pada acara kuliah umum di Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Menteri Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Muhammad Nasir, mengatakan
bahwa: Riset terapan masih rendah, kebanyakan riset perguruan tinggi di Indonesia
adalah riset dasar, karena itu perlu dilakukan perubahan. Riset kedepan harus
didekatkan dengan demand side, dan harus memperhatikan market drivernya.
3.3. Beberapa Faktor yang menjadi masalah munculnya intoleransi.
Masalah intoleransi adalah masalah yang muncul dari sebuah penolakan atas
adanya sebuah perbedaan, karena sesuatu hal seperti salah satunya terkait dengan
keadilan. Dalam penelitian ini, faktor keadilan sosial adalah bagian yang menjadi
pertimbangan untuk mencari problem solving terkait dengan masalah intoleransi.
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan intoleransi terjadi adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya angka pengangguran, daya beli kurang, biaya hidup, dan
godaan secara ekonomi, dengan berdirinya mall pencakar langit,
beragamnya produk mulai dari makanan, minuman, pakaian dan
barangbarang lainnya.
2. Belum disosialisasikannya budaya belajar tuntas, seperti: 1). mendengarkan
tuntas dan tidak memotong pembicaraan (contoh kasus pada anak-anak
melakukan adu debat), 2) membaca tuntas, lalu berfikir setelah itu
bertindak, (contoh kasus pada kurang berfungsi peran mesin nomor antrian
& tutorial dalam mengganti peran petugas), 3) menanyakan standar
operating prosedur atau peraturannya sebelum klarifikasi atau adu debat
(contoh kasus pada pengurusan administrasi di perkantoran atau pusat
pelayanan umum, 4) membiasakan diri mencatat (mendokumentasikan)
terkait dalam segala hal, sehingga dapat mengurangi faktor salah paham
(contoh kasus pada interaksi saling menyalahkan), 5) mencari terlebih
dahulu sumber informasi baru memberikan pendapat atau bersikap pada
suatu informasi (tipe pendidikan ini sebenarnya sudah diajarkan disekolah
dan di dunia kerja dan usaha, dimana dalam dunia pendidikan, setiap karya
tulis, daftar pustaka harus jelas dan dicantumkan, dan didunia kerja setiap
formulir atau laporan selalu ada informasi yang bertanggungjawab atau
yang memiliki otoritas. Akan tetapi implementasi ini kurang direalisasikan
dalam kehidupan interaksi sosial. Metode belajar tuntas tersebut cukup
dapat dihandalkan untuk menangkal serangan Hoax.
3.4. Mencari Peluang Usaha
Mencari Peluang Usaha Yang Meningkatkan Entrepreneurship Dalam
Pembangunan Ekonomi Sosial Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional Sehingga
Persatuan Nasional Dapat Dipertahankan. Metode mencari peluang usaha dan kerja
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
ini didasarkan pada pengamatan terhadap titik jenuh usaha dan kerja dibidang yang
sudah ada berdasarkan: (1) Area (kota kecil, kota besar, desa, ibu kota, dan daerah
transmigrasi), (2) Berdasarkan bidang lebih banyak pada perdagangan dan jasa,
dibandingkan pada pengolahan pangan (bertani, dan beternak) dan pengolahan
bahan pangan (pabrikasi), (3) Berdasarkan status kerja lebih banyak sebagai pekerja
bukan pengusaha, (4) Berdasarkan hasil produk, dibutuhkan keahlian dan modal
untuk dapat menghasilkan produk baru. Seperti kita ketahui bahwa salah satu
filosofi Pancasila pada sila ke 5 adalah: “Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, bentuk perwujudannya adalah keadilan
ekonomi, yang telah dibangun dengan banyak teori, pengalaman dan implementasi
dari jasa-jasa para tokoh-tokoh Indonesia dari mulai Indonesia merdeka hingga
sekarang berumur 72 tahun. Untuk meningkatkan daya keadilan sosial secara
ekonomi yang membawa filosofi Pancasila pada penelitian ini, hanya sedikit
menambah penyempurnaan saja, dengan cara atau metode sebagai berikut:
3.4.1. Meningkatkan peluang usaha dan kerja melalui rantai lapangan pekerjaan.
Peluang usaha di era globalisasi ini, nampaknya sudah cukup sulit dicari,
karena jika dilihat dari keragaman jenis usaha, dan jenis produk apapun sudah
hampir semua ada. Oleh karena itu peluang usaha di Indonesia hanya dapat
ditemukan dengan mudah melalui celah kekosongan area terhadap suatu usaha atau
suatu pekerjaaan yang sudah ada pada umumnya. Metode tersebut adalah meratakan
suatu usaha (entrepreneur) dan pekerjaan kesegala tempat (area, wilayah, atau
daerah). Peluang usaha tersebut antaralainnya:
3.4.1.1 Entrepreneur dibidang pengolahan hutan.
Pada acara Lokarkarya Hutan & Deforestasi Indonesia (29/1/2017) yang
diselenggarakan sebagai upaya mewujudkan persamaan persepsi tentang definisi
hutan gundul (Defoterasi) yang meliputi: metode perhitungan, pengukuran, dan
pelaporan serta tata kelola hutan yang baik. Menurut Siti Nurbaya: Pengendali
defoterasi adalah salah satu isu strategis bidang kehutanan, dimana defoterasi
mengandung implikasi tekanan internasional.”. Tata kelola hutan alam primer dan
lahan gambut untuk penurunanan emisi dari defoterasi & degradasi hutan telah
diterbitkan: Instruksi Presiden RI. No. 6 tahun 2017 tentang penundaan &
penyempurnaan tata kelola pemberian izin baru hutan alam primer & lahan gambut.
Instruksi presiden ini melanjuti dari Instruksi Presiden no.8/2015, no 6/2013 dan no
10/2011. Lokakarya ini adalah bagian dari pengembangan national forest
monitoring system (NFMS) atau system monitoring kehutanan nasional
(SIMONTANA). Hasil analisis data terjadi penurunan defoterasi (netto) nasional,
yang semula di tahun 2016 sebesar 630 ribu hectare (ha), kini hanya tinggal 479
ribu hectare (ha). (Wisnubro, 2018). Menurut Ruhimat (2010) menyatakan bahwa
optimasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan bagi kesejahteraan masyarakat dapat
dilakukan dengan memegang prinsip bahwa setiap kawasan hutan harus dikelola
dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan fungsi pokok yaitu fungsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
konservasi, lindung dan produksi. Sedangkan menurut Mamuko, Walangitan &
Tilaar (2016) menyatakan bahwa keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan
sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor teknis, kelembagaan maupun
faktor sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan informasi tersebut, maka wirausaha
dibidang pengolahan hutan bukan untuk mengeksploitasinya tapi melestarikan, dan
memanfaatkan kekayaan hutan dengan bijak. Oleh karena itu mengembang biakan
komponen hutan, dan mengambil hasilnya untuk menyeimbangkan populasi
masing-masing habitat, adalah upaya melestarikan serta mengembangkan nilai
manfaatnya. Untuk itu ada beberapa metode yang dapat dilakukan antaralainnya:
A. Pelestarian cagar alam dengan melibatkan pribumi asli daerah sebagai
satpam hutan. Usaha tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan, yang
tidak mengubah pola dari kehidupan masyarakat lokal, sebagai misal adalah
daerah pedalaman salah satu sumber mata pencaharianya adalah berburu
binatang atau mengambil hasil tanaman hutan. Mereka dapat diajak
melestarikan lingkungannya sekaligus menjaga mata pencaharian dan
keahlian mereka agar tidak terancam punah. Dengan cara seperti itu maka
satu mata pencaharian tambahan lagi didapati oleh orang pribumi lokal
khususnya orang pedalaman.
B. Hutan dikembangkan seperti lahan tanam dan ternak (persawahan, ladang
atau peternakan). Selama ini hutan mengolah dirinya sendiri, dan hasilnya
diambil oleh manusia. Kini sudah saatnya hutan dijadikan lahan tanam, dan
beternak dengan membantu hutan untuk melakukan regenerasi, sehingga
hasilnya dapat kita ambil tanpa merusak cara regenerasinya, keasliannya,
serta kelestariannya. Metodenya dilakukan dengan cara:
• Memberi makanan adalah salah satu upaya melestarikan siklus hidup
satwa hutan, agar berkembang biak. Seperti kita ketahui bahwa masalah
kita salah satunya adalah sampah, jika program sampah telah mampu
terpilah dengan sempurna, maka usaha melestarikan alam termasuk
menjaga hutan dapat berjalan seiring sejalan dengan mengurangi limbah
sampah organik, karena sisa sayur dan buah yang terpilah tidak
menumpuk di TPA (tempat pembuangan sampah), melainkan dapat kita
sebarkan ke hutan lindung, agar margasatwa hutan dapat memakannya.
Akan tetapi untuk menjalankan hal tersebut harus dilakukan dengan
sistem pengendali yang tepat, salah satunya sisa sayur dan buah yang
tidak ditumpuk di TPA harus melalui uji kendali seperti : dicuci,
terpilah, bebas dari pestisida atau hal-hal yang berbahaya, sehingga
margasatwa aman memakan sampah tersebut. Makanan tersebut dapat
diberikan pada satwa hutan dengan penyebaran pada titik-titik tertentu,
yang aman dari predator dan terpantau oleh CCTV. Metode pemilahan
limbah organik tersebut sangat sederhana, karena pada pusat-pusat
limbah seperti TPS atau pasar di pasang conveyor portabel agar limbah
organik terpilah dan dapat dipindahkan ke tempat yang terpisah, setelah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
itu diarea pengelolaan diuji kendali, lalu di packing dan di hantarkan ke
area pemberian makanan untuk margasatwa hutan.
• Jika komponen hutan sudah melebihi batas toleransi populasi, maka
dapat dilakukan pengurangan, salah satunya adalah pemburuan hewan
hutan. Sistem ini cukup sulit dalam pelaksanaanya, karena itu
diperlukan seperangkat aturan kendali yang bijaksana terkait dengan
aktivitas berburu, salah satunya dengan pencermatan angka populasi
yang harus hati-hati, teliti dan detail melalui angka statistika dengan
dibantu seperangkat tekhnologi, sehingga kepunahan komponen dapat
dicegah, tanpa mencegah masyarakat memanfaatkan hasil hutan sebagai
salah satu sumber pendapatan.
• Pada pelaksanaan sistemnya dibawah kendali pemerintah dengan
melibatkan berbagai institusi atau lembaga terkait, dimana kinerja untuk
membantu regenerasi hutan dengan membuat subur dan kemudian
mengawasi masa panennya, agar populasinya seimbang.
C. Tata kelola area tepi hutan, dimana pinggiran area hutan batasannya adalah
area tempat tinggal atau pemukiman penduduk. Pengelolaannya diarahkan
pada bagaimana area tersebut menjadi: wisata kebun binatang ditepi hutan,
wisata kemah edukasi dengan program 1000 pohon, atau program
pembelajaran biota hutan, dan taman rekreasi hutan. Metodenya dilakukan
dengan dibuatkannya dinding pemisah, agar hewan tersebut tidak memasuki
batas aman area pemisah antara hutan dengan ladang atau pemukiman.
Dinding tersebut berupa aliran sungai dan pagar tanaman, yang merupakan
sumber makanan mereka. Pada metode pelaksanaan dilakukan secara
bertahap, melalui pengembangan dan pengelolaan hutan pada jarak
kilometer tertentu terlebih dahulu, setelah itu jika program berhasil
dikembangkan lagi jarak kilometernya.
Metode problem solving dengan membuat entrepreneurship dibidang
pengolahan hutan akan memberikan manfaat antaralain: (1) Mengurangi limbah
organik menumpuk di TPA, (2) Menjaga melestarikan alam dengan menjaga
kebersihan lingkungan, sekaligus menebarkan makanan untuk area krisis makanan
untuk hewan, salah satunya untuk margasatwa hutan sebagai akibat penggundulan
hutan, (3) Membuka lapangan pekerjaan baru untuk sumber daya manusia pribumi
lokal termasuk pribumi pedalaman, tanpa syarat pendidikan, karena yang
dibutuhkan hanyalah keahlian dalam mengenal lingkungan area, medan tempat
tinggal serta hutan dimana program pelestarian alam dilakukan, (4) Membuka
lapangan pekerjaan untuk tenaga pemilah (buruh), (5) Membuka lapangan
pekerjaan bagi para sarjana dengan pendidikan statistik, kehutanan, dokter hewan,
dan para sarjana lain terkait dengan ilmu alam (air, tanah, udara, botani dan hewani),
pertanian dan peternakan, (6) Menambah daftar pekerjaan bagi para prajurit
keamanan negara untuk menjaga keamanan area sekaligus menjaga pelestarian,
dengan kemudahan fasilitas akses, karena hutan yang dijadikan lahan usaha, akan
memberikan tambahan infrastruktur serta fasilitas yang baik dalam menjaga
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
keamanan, (7) Menambah lapangan pekerjaan dengan berbagai jenis terkait dengan
wisata, penelitian hutan serta keamananan hutan, (8) Menambah mata pencaharian
penduduk lokal dengan hasil buruan hewan yang boleh dilakukan jika populasi
hewan sudah diatas angka toleransi, (9) Menambah lapangan pekerjaan untuk para
ahli statistik yang harus memantau jumlah margasatwa dan komponen hutan serta
berbagai faktor yang akan diukur dalam keilmuan dibidang statistika. Dimana data
dari para pekerja ini, digunakan untuk mengambil kebijakan yang tepat terkait
pengelolaan hutan, (10) Munculnya akademisi pendidikan yang berkonsentrasi
pada bidang tata kelola hutan melalui bidang keamanan, manajemen, ekonomi
kehutanan, statitistik kehutanan dan lain sebagainya, (11) Munculnya bidang usaha
pariwisata hutan dengan keaneka ragaman seperti olah raga, perhotelan,
perkemahan, budidaya tanaman bunga di hutan, penelitian hutan, keamanan hutan
dan lain sebagainya, (14) Munculnya usaha baru yang mungkin terjadi, jika kita
sudah mengenal hutan dengan sebaikbaiknya seperti menemukan sumber energi
baru dihutan, menemukan tanaman obat di hutan dan lain sebagainya, (15)
Pengelolaan hutan ini adalah usaha yang dapat meningkatkan rasa persatuan karena
pekerjaan tersebut melibatkan banyak sumber daya manusia baik dari pusat
pemerintahan, putra daerah yang dikota, desa bahkan putra daerah di pedalaman.
3.4.1.2 Entrepreneur dibidang kelautan.
Selain pengolahan hutan perlu dikembangkan juga peningkatan usaha
dibidang kelautan, dengan memanfaatkan pulau-pulau tak berpenghuni menjadi
tempat wisata, melalui pembangunan infrastruktur jembatan yang disambungkan
antara pulau satu kepulau yang lain pada jarak yang memungkinkan dan manajemen
resiko adalah bagian dari kendalinya. Problem solving tersebut memberi manfaat,
sebagai berikut: (1) Meningkatkan daya saing wisata sekaligus membuka peluang
kerja dan usaha, (2) Meningkatkan keamanan territorial daerah laut, (3)
Meningkatkan peluang usaha dan kerja tanpa terkendala pada syarat pendidikan,
sebagai misal usaha kursus menyelam dikedalaman laut tanpa alat bantu pernafasan
yang diajarkan oleh orang pedalaman.
3.4.2. Meningkatkan Peluang Usaha & Kerja Melalui Rantai Perdagangan
Perdagangan nasional sudah makin semarak di tanah air, dimana-mana keaneka
ragaman makanan, pakaian, rempah-rempah, bahan obat-obatan, peralatan dan
masih banyak lagi, dari masing-masing daerah dari segala penjuru kepulauan
Indonesia, terkadang mudah kita temui, tanpa kita harus berkunjung ke daerah
dimana barang-barang tersebut berada. Pedagang nasional yang menjual
barangbarang dari segala penjuru kepulauan Indonesia adalah pedagang yang
membawa pesan moril filosofi Pancasila. Seperti kita ketahui bahwa strategi
pemasaran berjalan begitu cepat dengan alat bantu tekhnologi informasi, digital dan
tekhnologi akomodasi (transportasi). Kemajuan tekhnologi ini hendaknya kita
maksimalkan dampak positifnya, salah satunya dengan membantu pemasaran
produk-produk putra daerah agar lebih dikenal oleh putra daerah lain disegala
penjuru Indonesia.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Yang bercocok tanaman, yang berburu, yang mengambil hasil hutan, kerajinan dll
SDM Pusat Daerah/KotaAntar Berinteraksi Sebagai PerantaraSDM Daerah Berinteraksi Sebagai PengelolaSDM
Daerah
Pemasaran Digital Dan Tekhnologi BarangDibawah Pengawasan Pemerintah Bagian -Barang Ilegal dan Aparat Keamanan
Informasi Dibawah Pengawasan
Calon Buyer KEMOINFO Pelestarian Cagar Alam Pemerintah Bagian dan sumber Daya
Akademisi BEKRAFT Pusat Departemen Pusat Departemen Pusat Lokal
Litbang EXIM Industri
3.4.3. Meningkatkan Peluang Usaha dan Kerja Melalui Rantai Pendidikan:
Beberapa metode pendidikan yang dapat diterapkan, antaralainnya:
1. Pembangunan sumber daya manusia adalah pembangunan yang sudah
sangat mendesak dalam hal pemerataanya. Karena kemajuan tekhnologi
sudah sangat canggih dan pesat perkembangannya, dan untuk dapat
memasuki lapangan pekerjaan, salah satu syaratnya adalah menguasai
tekhnologi, setidaknya mampu menjalankan atau mengoperasionalkan
tekhnologi yang digunakan oleh para pemilik modal dalam menjalankan
usahanya. Oleh karena itu dibutuhkan akademisi pendidikan yang mampu
menghasilkan sumber daya manusia yang memenuhi kebutuhan para
pemodal tersebut. Dan hal itu pada kenyataannya, hanya banyak di jumpai
diarea perkotaan, sedangkan sumber daya yang diolah para pemodal
terkadang letaknya jauh dari perkotaan. Dan yang menjadi masalah adalah
sumber daya manusia yang mampu mengoperasionalkan tekhnologi
tersebut seperti (mesin, energi, transportasi dan lain sebagainya), jarang
yang bersedia ditempatkan diarea pekerjaan dekat dengan sumber daya
yang dikelola oleh pemilik modal. Hal tersebut jelas menciptakan
kesenjangan yang tidak logis, seperti halnya mempunyai kunci, tapi
kuncinya tidak berada pada tempatnya untuk digunakan. Hal tersebut
menyebabkan pintu ekonomi tidak akan terbuka. Untuk menjawab masalah
tersebut, maka hendaklah pemerintah meningkatkan pendidikan sumber
daya manusia yang berasal dari putra daerah, untuk dapat menjalankan
operasional tekhnologi (mesin, transportasi, informasi dan lain
sebagainya), sehingga investor tidak akan ragu lagi untuk menanamkan
modalnya ke daerah-daerah yang masih membutuhkan pembangunan
khususnya pembangunan ekonomi, salah satu caranya dengan mendirikan
akademisi didaerah terkait yang mana investor akan menanamkan modal.
Akademisi tersebut memfokuskan pada pendidikan SDM yang dibutuhkan
oleh investor terkait dengan penggunaan tekhnologi.
2. Untuk masyarakat pedalaman yang tidak menginginkan tekhnologi
memasuki kehidupan mereka, hendaknya kita hormati kearifan lokalnya.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Mereka adalah putra-putri Ibu Pertiwi yang juga istimewa karena ilmu
implementasi mereka dalam mengenal medan atau area tempat tinggal,
mengetahui kehadiran hewan buas, mengetahui arah mata angin,
mengobati sakit dengan tanaman yang mereka ketahui, memilih jalan hidup
sederhana, menyatu dengan alam, dan terlepas dari berbagai kepentingan
adalah sangat berharga. Kesederhanaan itu harus dihargai, akan tetapi
mereka harus belajar mengenai membaca, menulis, menghitung dan
berbahasa Indonesia, agar: (1) jembatan interaksi antar anak pribumi di
seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik, (2) mereka tidak dibohongi
dalam perniagaan, (3) membantu mereka meminta pertolongan apabila
keamanan diri mereka dan wilayah tempat tinggal dalam keadaan bahaya,
(4) usaha, kerja serta hasil produktivitas mereka adalah bagian dari
rangkaian pembangunan ekonomi.
3. Pendidikan berhemat dan menjaga keamanan uang atau asset (harta) adalah
pelajaran yang harus dipelajari dengan baik. BRI (Bank Rakyat Indonesia)
adalah salah satu bank milik negara yang juga membawa filosofi Pancasila,
karena dimanapun daerah atau wilayah, selalu ada BRI. Yang menjadi
masalah adalah banyak masyarakat yang tidak mau menabung dan memilih
menyimpannya di rumah, karena alasan: (1) uang yang mereka punya
sedikit, atau bank jauh dari tempat tinggal, (2) mereka banyak yang tidak
mengetahui pinjaman modal dengan bunga ringan, sehingga mereka
banyak terlibat hutang pada rentenir, sehingga keadaan ekonomi semakin
terpuruk. Peran BRI hendaknya lebih diperluas lagi fungsinya dalam
membantu masyarakat mengenal dengan bijak bagaimana menyimpan dan
meminjam uang. Peningkatan peran BRI dapat melalui kerjasama dengan
banyak pihak, seperti contohnya menghantarkan ahli pertanian dan modal
pinjaman untuk sampai kedaerah yang mata pencahariannya pertanian, tapi
daerah tersebut masih miskin sebagai akibat pengolahan pertanian yang
masih kurang pengetahuan, dan modal (pupuk, mesin, air, uang dan lain
sebagainya). Dengan memajukan pertanian atau peternakan daerah
tersebut, melalui pembinaan dan asupan modal maka BRI (Bank Rakyat
Indonesia), dapat menjaga likuiditas dan solvabilitas usaha dengan
memperluas usaha menyalurkan pinjaman dan menghimpun dana, ke
masyarakat secara luas, sekaligus menjadi patner kerja masyarakat dalam
pembangunan ekonomi sosial.
4. Kesimpulan
4.1 Kesimpulan
Indonesia adalah negara kaya karena memiliki pluralism (banyak ragam)
sumber daya mulai dari udara sampai bumi, hingga keragaman kehidupan yang
melekat pada sumber daya manusianya (adat istiadat, bahasa, gaya hidup, filosofi
hidup, makanan, pakaian, rumah dan peralatannya. Indonesia merdeka dari
penjajah, karena rakyatnya bersatu, akan tetapi sekarang masalah persatuan mulai
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
diganggu. Ada banyak faktor yang menyebabkan persatuan terluka, salah satunya
terkait dengan sumber daya. Untuk itulah pemerataan ekonomi sosial adalah salah
satu faktor terpenting disetiap pembangunan. Pembangunan ekonomi sosial harus
mempertimbangkan dan menyesuaikan keadaan sosial, serta sumber daya yang
dimiliki masing-masing daerah. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi,
dibutuhkan peluang usaha, yang pada kenyataanya cukup sulit di temukan, karena
titik jenuh usaha dan kerja yang hampir semua ada berdasarkan: 1) area, 2) bidang
jasa dan perdagangan, 3) status kerja yang lebih banyak sebagai pekerja daripada
pengusaha, dan 4) berdasarkan segala macam hasil produk dengan berbagai
inovasinya. Oleh karena itu peluang usaha hanya dapat ditemukan melalui metode
mencari celah kekosongan area terhadap suatu usaha atau pekerjaan yang sudah ada
pada umumnya. Oleh karena itu metode problem solving dalam penelitian ini dapat
membantu: 1) menciptakan keselarasan dan keseimbangan serta pemerataan
pembangunan nasional dan berkelanjutan melalui peningkatkan daya peluang untuk
wirausaha, 2) membangun kesatuan bangsa melalui entrepreneurship yang
membawa filosofi Pancasila, 3) meningkatkan ketahanan nasional melalui sandang,
pangan, papan dan pelestarian segala sumber daya, 4) meningkatkan pemberdayaan
dan pelibatan putra-putri daerah dari segala unsur dan segala penjuru geografi
dalam pembangunan nasional, 5) meningkatkan kinerja statistik sebagai dasar untuk
melakukan klarifikasi.
4.2 Saran
Untuk meningkatkan daya keadilan sosial ekonomi yang membawa filosofi
Pancasila, yaitu dengan metode:1) meningkatkan peluang usaha dan kerja melalui
rantai lapangan pekerjaan, yang dapat dilakukan melalui mencari peluang di area
kosong, seperti : entrepreneur dibidang pengolahan hutan, dan entrepreneur
dibidang kelautan, 2) meningkatkan peluang usaha dan kerja melalui rantai
perdagangan, serta 3) meningkatkan peluang usaha dan kerja melalui rantai
pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
Ariefianto, M.Doddy, Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan menggunakan
Eviews, 2017, PT.Erlangga, Jakarta
Departemen Pendidikan&Kebudayaan RI, UUD 1945, P-4, GBHN, 1993
Hakim, Abdul, Pengantar Ekonometrika dengan Aplikasi EViews, 2014,
EKONISIA, Yogyakarta
https://pancasila.weebly.com/penerapan-sila-sila-pancasila.html
http://mekarjaya.tanahbumbukab.go.id/?p=297, 3-3-2016, mekarjaya Http://jpp.go.id,
2018: Luas Penggundulan Hutan Tahun 2016-2017 Berkurang,
Wisnubro, 30/1/2018
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
http://sejarahri.com/sejarah-sumpah-pemuda/29/10/2015
http://biz.kompas.com/read/2017/05/22/185435128/Toleransi.di.purwakarta.
istimewa.jadi contoh.dunia
https://www.bps.go.id/website/images/tenaga-kerja-Agustus-2017-ind.jpg
Lembaga Pertahanan Nasional, Kewiraan Untuk Mahasiswa, 1993, PT Gramedia,
Jakarta
Mamuko, F., Walangitan, H., & Tilaar, W. (2016). Persepsi dan partisipasi
masyarakat dalam
Upaya rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur. Eugenia
22(2), 80-91
Ruhimat, I. S. (2010). Implementasi kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH) di Kabupaten
Banjar. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutan, 7(3), 169-178.
Sabariah, Etika, Manajemen Strategi, 2016, Pustaka Pelajar, 2016
Sabariah, Etika, Manajemen Tekhnik Audit di Era Digital Untuk Meningkat
Kan kinerja, kredibilitas serta kontinuitas usaha KAP, BPK RI dan KPK
RI sebagai Salah Satu Bentuk Revolusi Bisnis Era Digital, 2018, Prosiding
STIE STEMBI, Bandung
Soemohadi Widjojo, T.Arini, Mudah Menyusun SOP, 2018, Penebar Swadaya
Grup, Jakarta
Suliyanto, Metode Riset Bisnis, 2006, Andi Offset, Yogyakarta
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Pembuatan Souvenir Sebagai Wadah Pengembangan Entrepreneurship
Masyarakat Desa Wisata Ciapus Bogor
Nungky Puspita
Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila
1.1. Latar Belakang
Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan
sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli
daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi
pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan
ekonomi. Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi
dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata
menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik
(Spillane,1994:14). Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam
UndangUndang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan
bahwa Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan
nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,
memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja,
mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan
mempererat persahabatan antar bangsa.
Industri pariwisata tidak bisa dipisahkan dari komponen pariwisata itu sendiri,
seperti Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, Fasilitas Penunjang dan kelembagaan
merupakan rangkaian yang terkait antara komponen satu dengan yang lain,
Fasilitas penunjang wisatwan seperti tempat untuk membeli oleh-oleh,
Cinderamata atau souvenir merupakan sebuah komponen yang penting,
dikarenakan souvenir merupakan salah satu benda yang dapat dikembangkan dan
dapat mendatangkan add value / nilai tambah bagi pelaku pariwisata. Salah satu
objek wisata yang terdapat di Bogor adalah Ciapus Bogor, Ciapus merupakan
sebuah desa wisata yang terdapat di kaki Gunung Salak, Daya tarik utama yang
terdapat di Ciapus adalah Pura terbesar ke 2 Se-Indonesia selain itu terdapat objek-
objek wisata lainnya seperti Curug, Curug adalah nama lain dari air terjun, hal
yang kurang yang terdapat pada tempat wisata seperti tempat wisata lainnya adalah
souvenir yang bisa dibeli oleh wisatawan.
Souvenir merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah Destinasi
Wisata ataupun Objek Wisata. Sudah menjadi sebuah kebiasaan setiap wisatawan
untuk membeli souvenir khas yang terdapat pada suatu destinasi wisata yang
dikunjunginya, mulai dari gantungan kunci, kalung, gelang, baju, celana, topi dan
berbagai jenis souvenir kreatif lainnya, dan souvenir bisa menjadi pemasukan
tambahan untuk warga sekitar Ciapus yang mana dapat dijual ke Wisatawan. Oleh
karena itulah kami dalam penelitian ini memiliki tujuan dimana masyarakat lokal
dapat berwirausaha dengan menjual souvenir atau oleh-oleh. Harris dan Vogel
(2004) mengemukakan bahwa kegiatan pariwisata yang berbasis masyarakat dapat
memberikan kontribusi dan insentif bagi perlindungan alam dan budaya disamping
memberikan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Dari latar belakang diataslah penelitian ini dilakukan, karena belum adanya
souvenir yang terdapat di ciapus sehingga diperlukannya perencanaan pembuatan
souvenir yang baik untuk menambah manfaat bagi masyarakat lokal dan
bagaimana memberdayakan masyarakat lokal itu sendiri agar mereka dapat
memanfaatkan peluang bisnis dan dapat mengerti bagaiamana mengelola dan
meminimalisir dampak dari kegiatan tersebut.
1.2. Rumusan Masalah
1. Apa saja bentuk Souvenir yang dapat diproduksi dengan bercirikan khas
Desa Wisata Taman Sari Ciapus Bogor.
2. Apa saja bentuk Souvenir yang dapat diproduksi dengan berbahan dasar
batik Bogor.
3. Bagaimana pengembangan wirausaha di masyarakat desa wisata dalam
membuat souvenir.
1.3. Tujuan Penelitian
1. Untuk Mengidentifikasi Souvenir apa yang bisa di Produksi di Ciapus.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
2. Untuk Mengidentifikasi bentuk Souvenir yang dapat diproduksi dengan
berbahan dasar batik Bogor.
3. Untuk Mengidentifikasi pengembangan wirausaha di masyarakat desa
wisata dalam membuat souvenir.
1.4. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademis
Dapat membantu penulis memperdalam materi dan membantu memberikan
ilmu dalam membuat suatu usaha souvenir serta dapat dijadikan acuan bagi
penulis lain apabila ingin melakukan penelitian sejenis
2. Manfaat Praktis
Dari penulisan ilmiah ini diharapkan masyarakat desa dapat menerapkan
hasil penelitian berupa jenis-jenis souvenir yang sederhana yang dapat di
produksi rumahan dan membantu perekonomian dan menambah penunjang
atraksi wisata berupa produksi buah tangan khas desa.
2. Landasan Teori
2.1 Atraksi Wisata
Definisi atraksi wisata yang lain adalah “segala hal yang membuat wisatawan
tertarik‟ (Lundberg,1985: 33); atraksi bisa berupa situs atraksi atau
peristiwaperistiwa, dimana keduanya merupakan pengaruh gravitasi yang
mempengaruhi‟ (Burkart dan Medlik,1974: 44); atraksi adalah merupakan daya
pikat‟, jika tidak demikian, tidak bisa dikatakan sebagai sebuah atraksi‟
(Gunn,1972: 37), terkadang alam dan sejarah mempunyai daya tarik intrinsik‟
(Gunn,1979: 71).
Dari berbagai peristilahan dan definisi berbagai ahli pariwisata, dapat dikatakan
bahwa kata atraksi, daya pikat‟ merupakan kata yang menarik dalam penjabaran
atraksi wisata.Namun hal ini pun masih ditentang kembali oleh Pigram (1983:193),
bahwa atraksi sebagai daya pikat bukanlah semata-mata sebuah
kesatupaduan‟Ungkapan seperti atraksi, faktor pendorong, kesatupaduan memiliki
arti yang biasa. Makna yang lebih berarti, akan terungkap ketika terjadinya suatu
proses. Melalui contoh Bumi menjaga keseimbangan dengan daya tarik gravitasi,
dan magnet menarik besi dengan gaya tarik magnet.
Proses tersebut melibatkan sebuah kesatupaduan sifat didalam menarik suatu
benda yang mampu membuat suatu perubahan fisik dan menggerakkan benda lain
didalam suatu area.Sebagai tempat yang menawarkan atraksi, daerah tujuanwisata
mempunyai keistimewaan pada suatu wilayah sebagai suatu tempat untuk berlibur
dengan kriteria sebagai berikut:
1. Sesuatu yang menarik wisatawan yang berbeda dari tempat asalnya dimana
wisatawan dapat melakukan aktivitas yang sesuai dengan keinginannya.
2. Memberikan kesenangan dan pengalaman yang menarik, kepuasan
pengunjung/wisatawan untuk menghabiskan waktu berliburnya.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
3. Mengembangkan potensi pengetahuan/pendidikan.
4. Menyajikan atraksi wisata, memberikan kesenangan kepada wisatawan.
5. Kemungkinan membayar dalam kunjungannya (Walsh-Heron and Stevens,
1990 ed. Swarbrooke, 1995:4).
Swarbrooke (1995:36) mengemukakan atraksi wisata adalah a service
product.Sebagai sebuah produk jasa (Sasser, 1978 ed Swarbrooke), maka (1) atraksi
wisata yang ditawarkan didalamnya termasuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga
kerja yang bekerja disektor tersebut. (2) ada konsumen yang menikmati produk
atraksi wisata yang ditawarkan, (3) atraksi wisata tidak bisa diukur (not
standardize), yang artinya produk wisata sangat tergantung dari proses terjadinya
penawaran produk yang melibatkan pengelola, pelayanan dan konsumen. (4)
produk wisata dapat rusak dan bersifat tidak bisa disimpan (perishable and cannot
be stored), yang artinya proses produksi dan konsumsi terjadi secara bersamaan. (5)
produk wisata tidak bisa dibawa pulang, dan harus dinikmati di destinasi
penghasilproduk tersebut. Yang bisa dibawa pulang hanyalah pengalaman selama
menikmati produk wisata yang telah dinikmati. (6) Lingkungan/atmosphere tempat
diselenggarakannya produk merupakan faktor penting bagi produkyang ditawarkan.
2.2 Souvenir
Souvenir adalah barang-barang kerajinan tangan (handy crafts), yang merupakan
hasil kreativitas para pengrajin yang mampu merubah benda-benda yang terbuang
dan tidak berharga menjadi produk-produk kraft tangan yang menarik dan diminati
banyak orang, terutama para wisatawan. Dalam kamus The Collins Cobuild
Dictionary (2009), kata souvenir diartikan:”Souvenir is usually small and relatively
inexpensive article given, kept or purchased as a reminder of a place visited, an
occasion, etc.” (Souvenir adalah benda yang ukuranya relative kecil dan harganya
tidak mahal untuk dihadiahkan, disimpan atau dibeli sebagai kenang-kenangan
kepada suatu tempat yang dikunjungi, suatu kejadian tertentu, dsb).Sementar a itu,
dalam kamus Webster English Dictionary (2004), kata souvenir diartikan sebagai,
“an object a traveler brings home for the memories associated with it.” (Souvenir
adalah benda yang dibawa pulang oleh wisatawan sebagai kenang-kenangan bagi
perjalanannya itu). Dalam Bahasa Indonesia
“souvenir” sering disebut dengan “cendera mata”, “oleh-oleh”, atau “buah tangan”.
Mungkin, dahulu jika seseorang melakukan perjalanan ke suatu tempat di luar
tempat tinggalnya, keluarga, famili, atau rekan, sering mengatakan “nanti kalau
pulang, jangan lupa bawakan souvenir” atau “cenderamata, oleh-oleh, atau buah
tangan”.
Dengan demikian, pengertian souvenir dalam bahasa Indonesia, walaupun disebut
cenderamata, oleh-oleh, atau buah tangan, tetapi maknanya hampir sama dengan
yang terdapat dalam The Collins Cobuild Dictionary atau Webster English
Dictionary, yaitu benda yang ukuran kecil, harganya murah dan sebagai kenang-
kenangan bagi suatu perjalan ke daerah tertentu. Dengan demikian, “souvenir”
berhubungan erat dengan kegiatan “perjalanan” seseorang, maka tidak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
mengherankan jika istilah souvenir melekat dengan kegiatan pariwisata; bahkan
menjadi bagian dari produk wisata. Hal ini karena ada pengaruh “souvenir”
terhadap motivasi perjalanan seseorang ke suatu Daerah Tujuan Wisata.
2.1. Entrepreneur (Wirausaha)
Pengertian Kewirausahaan Pada hakikatnya setiap insan telah tertanam jiwa
wirausaha yang berarti memiliki kreativitas dan mempunyai tujuan tertentu, serta
berusaha untuk mencapai keberhasilan dalam hidupnya. kita sering menyaksikan
berbagai aktivitas seseorang atau sekelompok orang mengeluarkan sejumlah uang
untuk membeli sejumlah barang. Gambaran tersebut merupakan gambaran kegiatan
seorang wirausahawan dalam kesehariannya yang menjalankan aktivitas tanpa rasa
cangggung, takut, malu ataupun minder. Semua yang mereka lakukan diperoleh dari
pengalaman yang pernah mereka lakukan atau pengalaman orang lain.
Menurut Kasmir (2006:16), wirausahawan (entrepreneur) adalah orang yang
berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai
kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani
memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak
pasti.
Menurut Schumpeter dalam Alma (2011:24), wirausaha adalah orang yang
mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa
yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku
baru. Sukses dalam berwirausaha tidak diperoleh secara tiba-tiba atau instan dan
secara kebetulan, tetapi dengan penuh perencanaan, memiliki visi, misi, kerja keras,
dan memiliki keberanian secara bertanggung jawab. Berikut adalah gambar menuju
kewirausahaan sukses menurut Steinhoff dalam Suryana (2014:108).
2.2. Desa Wisata
Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan
fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat
yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Suatu desa wisata memiliki
daya tarik yang khas (dapat berupa keunikan fisik lingkungan alam perdesaan,
maupun kehidupan sosial budaya masyarakatnya) yang dikemas secara alami dan
menarik sehingga daya tarik perdesaan dapat menggerakkan kunjungan wisatawan
ke desa tersebut (Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011: 1). Ada dua
pengertian tentang desa wisata: (1) Apabila tamu menginap disebut desa wisata; (2)
Apabila tamu hanya berkunjung disebut wisata desa. Masyarakat adalah penggerak
utama dalam desa wisata.Masyarakat itu sendiri yang mengelola pariwisata
tersebut,sehingga tidak ada investor yang bisa masuk untuk mempengaruhi
perkembangan desa wisata itu sendiri.Apabila ada suatu desa wisata yang dikelola
oleh investor berarti desa tersebut bukanlah desa wisata dalam arti sebenarnya
(Hasbullah Asyari, 2010: 2).
Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) yang dimaksud dengan desa wisata adalah
suatu daerah wisata yang menyajikan keseluruhan suasana yang mencerminkan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
keaslian perdesaan baik dari sisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, keseharian,
adat istiadat, memiliki arsitektur dan tata ruang yang khas dan unik, atau kegiatan
perekonomian yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk
dikembangkannya komponen kepariwisataan (Soetarso Priasukmana, 2001: 37).
Tujuan dan sasaran pembangunan desa wisata (dalam Soetarso Priasukmana, 2001:
38), antara lain :
a) Mendukung program pemerintah dalam program kepariwisataandengan
penyediaan program alternatif.
b) Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat desa setempat.
c) Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha bagi penduduk.
3. Metode Penelitian
3.1 Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilakukan di daerah Desa Wisata Taman Sari Ciapus Bogor
dimana aspek-aspek yang digunakan dalam penelitian ini adalah membuat
kreativitas souvenir sebagai penunjang atraksi wisata di desa wisata tersebut
mengingat bahwa desa wisata itu belum memiliki kreatifitas souvenir yang dapat
mereka produksi dan diperjualbelikan sebagai buah tangan untuk para wisatawan
yang berkunjung ke atraksi wisata yang ada didaerah mereka. Selain itu penelitian
ini juga ingin melihat kendala-kendala baik dalam pembuatan maupun memperoleh
ketersediaan bahan baku.
3.2 Desain penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana
datanya diambil melalui proses wawancara dengan tokoh masyarakat, wisatawan
yang sedang berkunjung dan pengelola atraksi yang terdapat di Desa Wisata Taman
Sari guna memperoleh hasil yang akurat untuk dijadikan sebagai data yang
informative guna proses pembahasan penelitian. Pendekatan kualitatif fokus pada
satu variable atau satu objek penelitian sebab yang dituju adalah kedalaman dan
dalam pelaksanaan metode-metode dalam pendekatan kualitatif membutuhkan
keterlibatan peneliti secara partisipatoris pada kegiatan penelitian karena peneliti
merangkap juga sebagai pengambil keputusan dalam menetapkan beberapa hal
penting saat pengumpulan data dan informasi (Rully dan Poppy, 2014:49).
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian
Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:
1. Data primer dimana peneliti akan mewawancarai tokoh masyarakat,
wisatawan yang sedang berkunjung dan pengelola atraksi yang terdapat di
Desa Wisata Taman Sari.
2. Data Sekunder diperoleh dari website dan data-data yang didapat dari Dinas
Pariwisata kabupaten Bogor guna sebagai pendukung informasi penelitian.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
3.4 Devinisi Operasional
Pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada para responden sebagian
diambil dari teori sanchez at al (2006) adalah sebagai berikut:
1. Atraksi wisata adalah sumber daya yang bersifat alami, dikontrol dan diatur
untuk kegiatan bersenang-senang, hiburan, musik dan pendidikan, serta
dikunjungi oleh publik
2. Souvenir adalah barang-barang kerajinan tangan (handy crafts), yang
merupakan hasil kreativitas para pengrajin yang mampu merubah bendabenda
yang terbuang dan tidak berharga menjadi produk-produk kraft tangan yang
menarik dan diminati banyak orang, terutama para wisatawan.
3. Atraksi wisata segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai
berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia
yang menjadi sarana atau tujuan kunjungan wisatawan.
4. Kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang baru atau inovasi guna
memperoleh kesejahteraan atau kekayaan individu dan mendapatkan nilai
tambah bagi masyarakat.
5. Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan
fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat
yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
3.5 Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam memperoleh data penelitian ini adalah dengan
beberapa cara:
1. Pengumpulan data primer akan dilakukan dengan observasi langsung ke
kabupaten Bogor untuk memperoleh informasi kreativitas souvenir yang dapat
dihasilkan, masyarakat, wisatawan, pemerintah dan pengelola atraksi.
masyarakat, wisatawan, pemerintah dan pengelola atraksi Desa Wisata Taman
Sari Ciapus Bogor.
2. Pengumpulan data sekunder akan dilakukan dengan memperoleh data-data
tertulis yang didapat melalui Dinas Pariwisata maupun internet.
3.6 Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data digambarkan sebagai berikut:
• Wawancara
Wawancara dilakukan secara semi-struktural di mana seluruh pertanyaan
yang diajukan kepada responden bersifat open-ended. Hasil wawancara ini
akan dianalisis dengan menggunakan metode spss untuk mengidentifikasi
konsep-konsep yang terkait dengan wacana. Adapun responden yang
diwawancara adalah tokoh masyarakat, wisatawan yang sedang berkunjung
dan pengelola atraksi yang terdapat di Desa Wisata Taman Sari.
• Observasi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam atas fenomena yang
diamati, peneliti akan melakukan observasi langsung ke lapangan. Beberapa
lokasi penelitian lapangan yang direncanakan akan ditinjau secara seksama.
• Studi Dokumen dan Literatur
Untuk melengkapi data-data empirik yang di dapat dari teknik-teknik di atas,
studi ini juga akan mengumpulkan data sekunder dari beberapa sumber terkait
antara lain Badan Pusat Statistik dan Suku Dinas Budaya dan Pariwisata
kabupaten Bogor. Data sekunder tersebut meliputi hal-hal yang berkaitan
dengan perkembangan aktifitas masyarakat, pengelola atraksi dan wisatawan.
Selain mengumpulkan data sekunder berupa statistik, studi literatur juga
dilakukan untuk memahami konsep dan gagasan yang berkembang.
3.7 Sample
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data
primer diambil dengan melakukan wawancara mendalam (indepth interview)
terhadap tokoh masyarakat, wisatawan, dan pengelola atraksi Desa Wisata Taman
Sari ciapus Bogor. Sedangkan data sekunder diambil dari beberapa instansi terkait
seperti BPS, Dinas priwisata Kabupaten Bogor.
3.8 Validasi data
Dalam Sugiyono (2009:270) dikemukakan bahwa uji keabsahan data pada
penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji transferability, reliabilitas dan uji
confirmability.
Uji transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif
yang menunjukkan ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepopulasi
dimana sample diambil.Untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil
penelitian kualitatif, peneliti membuat uraian yang lebih rinci, jelas, sistematis dan
dapat dipercaya. Menurut Faisal (1990 dalam Sugiyono, 2009:277) apabila
pembaca memperoleh gambaran yang jelas mengenai apa hasil penelitian maka
laporan penelitian tersebut memenuhi standar transferability.
Uji reliabilitas dan uji confirmability dapat dilakukan secara bersama-sama
karena aktivitas pada pengujian ini adalah mengaudit proses penelitian mulai dari
bagaiman peneliti menentukan permasalahan, memasuki lapangan, menentukan
sumber data analisis data sampai mendapatkan hasil dan menarik kesimpulan
(Sugiyono, 2009:277).
3.9 Analisis data
Analisi data yang dilakukan pada penelitian berdasarkan tehnik analisis model
Miles dan Huberman ( Sugiyono, 2009:246-253). Aktivitas yang dilakukan ada 3
tahap yaitu:
1. Data Reduction
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Fungsi reduksi data adalah untuk mengorganisir data agar mudah ditarik
kesimpulan.Reduksi data kualitatif dapat ditransformasikan melalui seleksi
yang ketat, ringkasan atau uraian singkat, mengkategorikan dalam suatu
pola yang lebih luas.
2. Data Display
Data display atau penyajian data pada penelitian ini dapat dilakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan dan sabagainya. Miles dan Huberman
berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif teks naratif merupakan
bentuk pemyajian data yang paling sering digunakan (Sugiyono,
2009:249).Tujuan penyajian data adalah untuk memudahkan peneliti
maupun pembaca dalam menyimpulkandata yang telah didapat dalam
penelitian.
3. Conclusion
Pada tahap ini kesimpulan awal yang masih bersifat sementara akan
ditentukan oleh bukti-bukti dilapangan. Sugiyono (2009:252)
mengemukakan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat
menjawab rumusan masalah namun kemungkinan juga tidak.Hal ini
dikarenakan rumusan masalah bersifat sementara dan dapat berkembang
setelah peneliti berada di lapangan.
4. Pembahasan
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
a. Letak Geografi
Berdasarkan letak geografisnya Desa Taman Sari berada pada
106°44’18.35’’106°44’41.47’’ BT dan 6°39’16.72’’-6°39’46.59’’ LSBerikut
adalah batas
wilayah dari lokasi penelitian, batas Utara
: Jalan Ciapus batas Timur :
permukiman penduduk batas Selatan :
ladang dan hutan
batas Barat : jalan lingkungan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Gambar 4.1. Lokasi desa wisata
Sumber: dokumen pribadi
a) Aksesibilitas
Desa Taman Sari dilalui oleh jalan kabupaten, yaitu Jalan Raya Ciapus. Akses
dari jalan tol terdekat, yaitu Jalan Tol Jagorawi, dapat ditempuh melalui dua rute.
Rute pertama yaitu rute Tol Jagorawi – Jalan Ir. H. Juanda – Jalan Kapten – Jalan
Raya Ciapus dan rute kedua yaitu Tol Jagorawi – Jalan Pahlawan – Jalan Kapten
– Jalan Raya Ciapus.
Jarak tempuh rute pertama yaitu ±8.4 km dengan waktu tempuh ±14 menit,
sedangkan jarak tempuh rute kedua yaitu ±10.4 km dengan waktu tempuh ±16
menit jika arus jalan lancar.Lebar Jalan Raya Ciapus yaitu 7–8.5 m dengan kondisi
jalan yang berlubang pada beberapa titik.Perjalanan menuju ke lokasi desa dapat
ditempuh dengan kendaraan umum dan pribadi.
b) Iklim
Iklim di Desa Taman Sari mengikuti iklim Kabupaten Bogor menurut
klasifikasi Schmidt dan Ferguson, termasuk Iklim Tropis tipe A (Sangat Basah)
di bagian selatan dan tipe B (Basah) di bagian utara. Suhu berkisar rata-rata antara
20°C-30°C.Curah hujan tahunan antara 2.500 mm sampai lebih dari 5.000
mm/tahun.
Lokasi penelitian berada di Desa Taman Sari memiliki suhu rata-rata pada
sebesar 26.3°C.Curah hujan rata-rata sebesar 335.0 mm/bulan dan kelembapan
sebesar 83.8%.Lokasi desa yang berada cukup dekat dengan Gunung
HalimunSalak juga mempengaruhi pada cuaca setempat yang lebih sejuk.
c) Topografi dan Kemiringan
Kondisi topografi di lokasi cukup berbukit-bukit dengan kemiringan beragam
dari 0-45 % dan ketinggian antara 624-631 meter di atas permukaan laut.Kondisi
tersebut disebabkan oleh letak desa yang cukup dekat dengan Gunung Halimun-
Salak di sebelah barat daya.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Gambar 4.2. Lokasi desa wisata
Sumber: dokumen pribadi
b. Potensi Pembuatan Souvenir di Desa Wisata Taman Sari
Souvenir merupakan slah satu komponen yang harus terdapat dalam sebuah
tempat wisata, disamping manfaat ekonomi tambahan yang dapat didatangkan oleh
souvenir, souvenir juga dapat menjadi media promosi sebuah tempat secara tidak
langsung, Contoh, kaos produksi dari Jogja yang berhasil mempromosikan tempat
pariwisata Candi Borobudur dan Malioboro. Hanya dengan motif dan tulisan yang
sederhana, seperti bertuliskan “I LOVE JOGJA”, “I LOVE
BOROBUDUR”, “I LOVE MALIOBORO”, dan lain sebagainya.
Sangat disayangkan ketika melihat Desa Taman Sari yang sejatinya terdapat
banyak pengusaha sepatu, kuliner, kaos, pertanian dan tanaman hias belum juga
memanfaatkan peluang itu. Padahal, jika pengusaha-pengusaha sepatu dan
tanaman hias di Desa Taman Sari berpikir lebih kreatif, maka akan tercipta produk
kaos dan cinderamata yang unik dan menjanjikan yang sekaligus dapat menunjang
kemajuan industri pariwisata di Desa Taman Sari. Di dekat kawasan Desa Taman
Sari, terdapat tempat pariwisata Candi dan air terjun. Tempat pariwisata itu sangat
potensial untuk dijadikan aset industri pariwisata. Namun tidak banyak orang yang
melihat potensi ini. Bahkan warga Desa Taman Sari sendiri belum banyak yang
melirik potensi ini.
Minimnya kesadaran terhadap peluang-peluang bisnis ini memang sangat
memprihatinkan. Banyak pebisnis pemula (pemuda) yang lebih melirik bisnis yang
terlihat instant. Seperti bisnis periklanan (advertising) di media online dengan
sistem paid per click, yang artinya kita akan dibayar setiap ada orang yang mengklik
iklan yang kita tampilkan melalui blog atau website kita. Banyak buku dan artikel
di dunia maya meng-iming-imingi “cepat kaya” dengan bisnis semacam itu.
Sepintas memang terlihat lebih mudah, karena untuk mendapatkan penghasilan kita
hanya perlu menjadi publisher iklan yang dapat dilakukan dengan website atau blog
gratisan. Namun sebenarnya menekuni bisnis tersebut juga membutuhkan
perjuangan yang besar.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Selain itu, ada juga jenis bisnis yang menawarkan bayaran setiap klik iklan yang
kita lakukan (paid to click). Ini sangat merugikan bagi generasi muda.Bisnis
semacam ini dapat mematikan jiwa kewirausahaan generasi muda.Karena dengan
bisnis semacam ini dapat membentuk mindset atau pola pikir yang mengatakan
“mendapatkan keuntungan itu semudah mengklik iklan”.Padahal jika dibandingkan
dan dikalkulasi lebih teliti, waktu dan biaya yang kita perlukan untuk mengklik
dengan bayaran yang diberikan pun tidak sepadan.
Ide untuk memproduksi kaos, Baju, Sepatu dan Sendal khas tempat pariwisata
Desa Taman Sari dapat menjadi solusi alternatif bagi pebisnis muda dalam
menghadapi bisnis-bisnis instant di atas.Banyak tenaga ahli yang memproduksi
baju.Yang menjadi sorotan terpenting adalah masalah desain baju.Adalah sebuah
tantangan tersendiri bagi generasi muda untuk dapat membuat desain baju dan kaos
dengan ikonnya sendiri.Namun itu sebenarnya juga tidak menjadi kendala utama.
Objek desain baju dan kaosnya pun sebenarnya bisa lebih bervariasi, yakni
dengan membuat objek desain lain berupa candi dan airterjun Dua keuntungan akan
didapatkan dengan ide ini. Pertama, dapat menciptakan produk berupa saouvenir
yang menjanjikan keuntungannya.Kedua, dapat berperan serta memberikan
kontribusi terhadap kemajuan industri pariwisata.
Dari data kusioner yang peneliti sebar di objek wisata curug nangka terhadap
30 responden mengatakan bahwa tidak adanya souvenir dan ketertarikan mereka
terhadap souvenir yang berciri khas tempat tersebut untuk dibeli, artinya mayoritas
responden mengatakan bahwa mereka tertarik untuk membeli souvenir dengan
bercirikhas tempat tersebut. Tetapi tidak adanya souvenir membuat para
pengunjung tidak dapat membawa souvenir sebagai oleh-oleh terutama untuk
pengunjung yang berdomisili di luar Bogor, hal inilah yan perlu diubah, kedepannya
seharusnya masyarakat setempat bisa melihat peluang tersebut dan membuat
souvenir berciri khas tempat tersebut.
Selain itu mayoritas responden mengatakan bahwa souvenir yang membuat
mereka tertarik adalah kaos dan gelang tangan, menurut mereka kedua souvenir
tersebut adalah sebuah souvenir umum yang seharusnya terdapat pada tempat
wisata, yang mana bercirikan tempat wisata tersebut, potensi pembuatan baju
dengan corak khas curug nangka bisa menjadi alternative pilihan untuk
pengrajinpengrajin kaos di Desa Taman Sari, walaupun curug nangka tidak berada
di Desa Taman Sari, tetapi seharusnya Warga Desa Taman Sari bisa melihat potensi
tersebut, yang mana hanya diperlukan tempat untuk menjajakkan souvenirsouvenir
tersebut. Tempat untuk menjajakkan souvenir tersebut sebetulnya ada di lahan
parkir curug nangka, hanya membutuhkan beberapa ruang untuk menjajakan
souvenir-souvenir tersebut agar terlihat menarik wisatawan, karena disanalah pintu
masuk wisatawan dan sangat berpotensi untuk dilihat dan dibeli oleh wisatawan
dengan target wisatwan yang berdomisili diluar daerah Bogor.
Selain itu juga, Desa Taman Sari merupakan penghasil tanaman hias, pertanian
dan jamur tiram, yang dimana itu bisa dikreatifkan menjadi makan khas untuk oleh-
oleh, misalnya seperti Ubi Ungu, Dodol Nanas, Keripik Pisang, Sari Buah Pala dan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Jamur Goreng Crispy, apa yang peneliti katakan tersebut sesuai dengan apa yang
peneliti pernah lihat dikampung sindang barang, dimana ekonomi kretifnya berjalan
dengan hanya bermodalkan potensi-potensi pertanian pada daerah tersebut dan itu
terbukti dengan tingkat kunjungan wisatwan pada daerah tersebut yang meningkat
setiap tahunnya.
Pada daftar wawancara yang telah dilakukan terdapat daftar harga untuk
kirakira berapa rentang harga souvenir yang dijangkau oleh para pengunjung curug
nangka, dan mayoritas bisa membeli dengan harga Rp.25.000 kebawah, itu artinya
daya beli pengunjung berkisaran dengan harga seperti diatas, alasan pengunjung
kenapa harga tersebut cocok bagi mereka adalah, karena biaya transportasi dari luar
Bogor yang cukup mahal, memang penelitia kui bahwa rata-rata pengunjung
mengatakan mahal dan susahnya transportasi menuju ke Curug Nangka, selain itu
harga tiket masuk kawasan yang terbilang mahal bagi mereka, perlu diketahui
bahwa Harga tiket masuk ke Curug Nangka adalah Rp. 25.000 per orang, dan itupun
belum termasuk biaya parker, dan itu tergolong mahal bagi mereka yang hanya
menikmati Air Terjun.
Souvenir yang dibuat untuk dijual harus memiliki kualitas agar wisatawan
sendiri tidak kecewa, misalnya apabila akan dibuat kaos, dengan harga Rp.25.000
tentu kainnya tidak terlalu bagus, tetapi bisa dikuatkan dengan desaign, warna, dan
sablon yang tahan lama dan tidak cepat pudar apabila sering dicuci dan terkena terik
panas matahari, selain itu untuk gantungan kunci bisa dibuat design seperti curug
nanga degan menggunakan kayu, atau gelang tangan yang berciri khas Curug
Nangka tersebut.
Kembali kepada itu semua, pembuatan Souvenir untuk wisatawan sangat
dianjurkan, dengan potensi kunjungan yang selalu ramai disetiap akhir pecan, dan
souvenir-souvenir berupa Kaos, gantungan konci, tempat tisyu, snack dengan hasil
pertanian asli daerah Desa Taman Sari menjadi alternative utama dalam pembuatan
souvenir, karena pasar yang dilirik disini adalah mayoritas anak muda dan keluarga
yang menghabiskan akhir pekannya untuk beristirhat dari aktivitasnya.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
c. Potensi Pembuatan Souvenir berbahan Batik di Desa Wisata Taman Sari
Batik merupakan identitas Indonesia, dan telah didaftarkan sebagai warisan
dunia UNESCO, hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal apa itu Batik dan
Indonesia memiliki beragam motif dan jenis batik.
Ada beberapa destinasi yang menggunakan Batik sebagai bahan dasar
pembuatan souvenir pada destinasi tersebut, seperti Yogyakarta, Bali, Solo dan
Pekalongan menggunakan Batik sebagai bahan dasar pembuatan souvenirnya.
Bogor merupakan sebuah kabupaten dengan mayoritas etnis Sunda, dan memiliki
ragam motif Batik juga, tetapi penggunaan Batik sebagai bahan dasar untuk
membuat Souvenir masih dirasa sangat kurang.
Ketika Peneliti melakukan wawancara kepada wisatawan di Curug Nangka
yang merupakan wilayah administratif kabupaten Bogor, memang mayoritas
pengunjung yang merupakan anak muda tidak begitu tertarik dengan souvenir
dengan berciri khas Batik, ketika ditanya lebih lanjut mereka mengatakan bahwa
tidak mengerti dengan Batik dan model batik, dan tidak tertarik dengan Batik, ini
bisa disebut dengan tantangan yang dihadapai oleh Indonesia, dimana anak muda
yang seharusnya melestarikan batik malah tidak mengganggap batik itu penting.
Berdasarkan analisa uji dari peneliti bahwa ada beberapa produk yang dapat
dihasilkan dengan kain batik seperti pembuatan tas, dompet dan tempat hanphone.
Apabila akan dipasarkan di objek wisata air terjun, itu bisa menjadi sebuah
terobosan baru dan juga sebaliknya bisa tidak dilirk oleh wisatawan, yang berfikir
seharusnya batik tidak dijual pada tempat seperti itu, Batik Bogor memang
berpotensi untuk dikembangkan sebagai sebuah Souvenir seperti halnya yang
terjadi di Yogyakarta, tetapi itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, dan disini
peneliti tidak bisa mengulas lebih banyak tentang potensi Batik Bogor sebagai
bahan dasar pembuatan batik karena responden di Curug Nangka sendiri anak muda
dan mayoritas tidak tertarik dengan batik.
Gambar 4.4. contoh souvenir buatan warga
Sumber: dokumen pribadi
d. Pengembangan kewirausahaan masyarakat di Desa Wisata Taman Sari
Dalam Pengembangan kewirausahaan masyarakat di Desa Taman Sari
diberikan penyuluhan tentang cara pembuatan souvenir maupun pembudidayaan.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Dalam kegiatan ini masyarakat Desa Taman Sari diharapkan dapat membuat suatu
karya yang bernilai guna. Yang mana hasil karya kreatifitas yang telah dibuat dapat
memiliki nilai jual untuk menjadikan souvenir ciri khas Desa Wisata Taman Sari
Ciapus Bogor.
Dalam acara partisipasi masyarakatnya terbilang antusias, dengan sekitar 25
orang Ibu rumah tangga yang tidak memiliki aktivitas dan hanya melakukan
partisipasi penanaman Jamur serta pengelolaan makanan dengan produk utama
yang berupa pertanian, namun pada hasil kajian bahwa masyarakat juga dapat
memproduksi souvenir dengan kerajinan tangan dengan pendampingan yang baik.
Untuk pembuatan souvenir itu sendiri akan memberdayakan masyarakat
sekitar khususnya kaum ibu-ibu yang akan dibina dalam membuat kaos sablon,
kerajinan tangan dan penjahitan tas, dompet dan tempat handphone tersebut.
Sehingga diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dalam pembentukan
industri rumahan.
Gambar 4.5. penyuluhan pembuatan souvenir pada warga
Sumber: dokumen pribadi
5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan
bahwa beberapa souvenir yang telah direncanakan sebelumnya mendapatkan
respon yang positif oleh konsumen, konsumen sangat ingin mendapatkan souvenir
yang berciri khas dari Desa taman sari ciapus ini yang berupa produk kreatifitas
yang di rancang langsung oleh masyarakat lokal. Hal ini sangat berdampak positif
bagi kelangsungan perkembangan kawasan desa wisata desa taman sari ciapus ini,
dimana dengan demikian akan memberikan penghasilan bagi masyarakat lokal dan
kemudahan mendapatkan oleh-oleh souvenir bagi wisatawan.
Selain souvenir yang telah dipaparkan diatas terdapat juga kemungkinan bagi
masyarakat lokal memasarkan makanan yang berupa cemilan dari Desa Wisata
Taman Sari Ciapus Bogor seperti yang telah diketahui, Desa Taman Sari merupakan
penghasil tanaman hias, pertanian dan jamur tiram, yang dimana itu bisa
dikreatifkan menjadi makan khas untuk oleh-oleh, misalnya seperti Ubi Ungu,
Dodol Nanas, Keripik Pisang, Sari Buah Pala dan Jamur Goreng Crispy, dimana
bentuk cemilan tersebut merupakan salah satu potensi besar bagi pendapatan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
masyarakat lokal dimana dengan berjalannya ekonomi kretif maka akan
memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat lokal itu sendiri.
Terdapat 2 souvenir yang sangat diminati oleh pengunjung yang berkunjung ke
Desa Wisata Taman Sari Ciapus ini yaitu Souvenir cendera mata yang berupa baju,
handmade yang menggambarkan beberapa destinasi Desa Wisata Taman Sari
Ciapus tersebut, kemudian gelang yang dibuat oleh masyarakat lokal. Kemudian
yang kedua terdapat makanan oleh-oleh yang berasal dari budidaya agrowisata oleh
masyarakat lokal yang akan dijadikan cemilan khas desa taman sari ciapus ini yaitu
berupa keripik jamur, keripik nanas, dan keripik nangka. Kemudian untuk batik
bogor berdasarkan kuisioner yang telah disebar tidak cocok untuk dipasarkan diarea
desa wistaa taman ciapus bogor ini, tetapi ada beberapa produk yang dapat
dihasilkan dengan kain batik seperti pembuatan tas, dompet dan tempat hanphone.
Dari hasil pembuatan souvenir ini berpeluang bagi masyarakat Desa Taman Sari
Ciapus menjadi wirausahawan yang mana bisa memasok hasil buatan tangan
mereka ke toko-toko souvenir ataupun membuka toko souvenir sendiri.
5.2 Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adapun beberapa saran untuk Desa
Wisata Taman Sari ciapus bogor adalah, bentuk partisipasi masyarakat harus lebih
tercipa, dimana masyarakat harus lebih sadar dan lebih kreatif dalam membuat
beberapa bentuk souvenir yang akan dipasarkan untuk dijual kepada
konsumen/wisatawan yang mengunjungi Desa Wisata Taman Sari ciapus bogor ini.
Apabila bentuk partisipasi masyarakat telah terjalin maka akan berakibat bagi
pendapatan masyarakat meningkat dan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat
lokal dan hal tersebut sesuai dengan landasan yang ingin dilakukan oleh pemerintah
yaitu mensejahterakan masyarakat lokal merupakan tujuan utama dari
pembentukan suatu kawasan wisata.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Peningkatan Potensi Ekonomi Masyarakat Pulau Pramuka Melalui Komersialisasi
Cenderamata Berbasis Bahan Baku Lokal: Suatu Upaya Pemerataan Pendapatan
guna Perwujudan Berkeadilan Sosial
Lailah Fujianti
Harimurti Wulandjani
Ati Hermawanti
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila
Abstrak
Salah satu kelengkapan dan daya tarik destinasi wisata di samping keindahan
alamnya adalah cenderamata yang akan dijadikan buah tangan bagi wisatawan dan
sekaligus media promosi untuk memperkenalkan destinasi wisata tersebut.
Cenderamata menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengenalkan daerah tujuan
wisata. Akan tetapi Pulau Pramuka belum memiliki cenderamata yang layak
dijadikan buah tangan bagi wisatawan atau yang dapat dikomersilkan. Untuk itu
kami dari tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila melaksanakan
pelatihan yang berguna untuk menambah ketrampilam masyarakat dalam
pembuatan cendertamata, meningkatkan jiwa wirausaha dan peningkatan
pengetahuan pembukuan usaha. Cendramata yang dilatihkan adalah cendramata
yang berbahan baku local yaitu kulit kerang. Cenderamata berbetuk kalung, hiasan,
gelang.
1. Pendahuluan
1.1 Analisa Situasi
Pulau pramuka merupakan salah satu pulau dari gugusan pulau seribu yang
berlokasi di kepulauan seribu. Pulau ini sebelumnya bernama Pulau Elang, karena
banyak populasi jenis burung elang yang hidup dan berkembang biak di pulau
tersebut. Tidak ada catatan pasti kapan nama pulau tersebut berubah menjadi Pulau
Pramuka. Pulau Pramuka memiliki letak yang strategis. Letak ini yang
menyebabkan pulau ini ditunjuk sebagai Pusat pemerintahan di Kepulaun Seribu.
Pulau Pramuka dapat dicapai dengan mengunakanan kapal ferry tradisional
berbahan kayu dengan lama perjalanan 2 jam 30 menit dari Pelabuhan Muara
Angke atau dengan mengunakan kapal cepat speed boat 50 menit dari pantai
Marina Ancol d Jakarta dari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Gambar 1
Panorama Pulau Pramuka
Kepulauan seribu tampa penghuni. Luas wilayah dari pulau ini 16 hektar
dengan jumlah penduduk 1.004 jiwa. Suku asli Pulau Pramuka berasal dari suku
bugis Sulawesi Selatan. Saat ini penduduk yang bermukim di pulau ini berbaur dari
beberapa suku yang ada di Indonesia terbesar adalah Bugis, Madura, Banten dan
Betawi. Pulau Pramuka memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang lengkap
dibandingkan pulau lainnya yang ada dikepulauan seribu. Sarana dan prasana
meliputi masjid, rumahsakit, sekolah, dermaga, tempat pelelangan ikan dan
penginapan.
Kebijaksanaan pembangunan DKI Jakarta menghendaki pengembangan
wilayah Kepulauan Seribu termasuk Pulau Pramuka diarahkan terutama untuk (1)
Meningkatkan kegiatan pariwisata (2) Meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat nelayan melalui peningkatan budidaya laut dan (3) Pemanfaatan sumber
daya perikanan dengan konvervasi ekosistem terumbu karang dan mangrove.
Sebagai salah satu pulau tujuan wisata, pulau pramuka menyajikan panorama
keindahan alam yang eksostis, terutama pantai dan lautnya. Pulau ini memiliki
gugusan pasir pantai yang putih bersih, air laut yang jernih sehingga memungkinkan
menyaksikan ragam gugusan terumbu karang yang indah dan juga berbagai spesies
ikan hias. Pulau ini juga menyajikan kenyamanan bagi yang mereka yang menyukai
olahgara air seperti scuba diving dan snocrkeling. Gambar 1.2
Panorama Terumbu Karang Laut Pulau Pramuka
Sumber :http://tempatwisataunik.com
Pulau Pramuka termasuk pulau yang berpenghuhi, karena ada beberapa
pulau di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Sumber : http://www.tempatwisatamu.com https://alwaysrestlessfeet.wordpress.com
Pulau pramuka juga menyajikan panorama alam yang indah di sore hari
dengan suasana sunset yang menawan. Keindahan alam dan kelengkapan sarana
dan prasana yang dimiliki menjadikan pulau pramuka ini menjadi salah satu
destinasi wisata favorit di Kepulauan Seribu.
Gambar 1.2
Pulau Pramuka di Sore Hari
Salah satu kelengkapan dan daya tarik destinasi wisata di samping keindahan
alamnya adalah cenderamata yang akan dijadikan buah tangan bagi wisatawan dan
sekaligus media promosi untuk memperkenalkan destinasi wisata tersebut.
Cenderamata menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengenalkan daerah tujuan
wisata. Akan tetapi Pulau Pramuka belum memiliki cenderamata yang layak
dijadikan buah tangan bagi wisatawan atau yang dapat dikomersilkan.Hal ini
tentunya perlu menjadi perhatian oleh pemerintah yang terkait guna menunjang
peningkatan kunjungan wisatawan dan meningkatkan penghasilan masyarakat
disamping yang bersumber dari hasil tankapan ikan laut. Untuk itu kami dari tim
pengabdian masyarakat Universitas Pancasila akan melaksanakan pengabdian
masyarakat yang berguna untuk menambah ketrampilam masyarakat dalam
Sumber : http://www.tempatwisatamu.co m http://wisatapulaupramuka.com
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
pembuatan cendertamata, meningkatkan jiwa wirausaha dan peningkatan
pengetahuan pembukuan usaha. Disamping itu tim juga akan melakukan kegiatan
social dalam bentuk penanaman pohon mangrove sebagai wujud partisipasi dalam
mencegah erosi dan abrasi pantai.
1.2 Permasalahan Mitra
Mata pengcaharian keluarga berupa nelayan yang sangat dipengaruhi oleh
musim, sehingga memerlukan sumber income tambahan. Salah satu yang potensil
digali sebagai sumber income tambahan adalah komersialisasi cenderatamata
mengingat pulau pramuka merupakan destinasi wisata.
Sumber penghasilan keluarga adalah suami yang merupakan nelayan.
Anggota kelompok yang merupakan ibu rumah tangga sangat potensil untuk dilatih
membuat cenderamata untuk dikomersilkan pada wisatawan yang datang ke pulau
tersebut. Keterampilan membuat cenderamata yang akhir berhasil dikomersilkan
akan menambah pendapatan keluarga. Permasalahan yang dihadapi anggota
kelompok Mitra 1 dan 2, yaitu belum memiliki keahlian cara membuat kerajinan
cenderamata yang terbuat dari pasir dan kulit kerang. Belum memperoleh
pengetahuan bagaimana merintis usaha serta melakukan pembukuan usaha, untuk
itu pengabdian ini ditujukan untuk itu
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan adalah membimbing masyarakat dalam hal memanfaat
limbah kerrang menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis sehingga dapat menambah
income bagi keluarga. Masyarakat yang dibimbing adalah ibu-ibu rumah tangga
yang ada di pulau Pramuka. Cara pembimbingan dilakukan dengan cara :
1. Melatih mengenali bahan baku limbah kerrang yang berpotensi ekonomis
2. Melatih cara mempersiapkan bahan baku kulit kerrang untuk diolah menjadi
cendremata
3. Melatih cara membuat cendramata dari kulit kerang
4. Melatih cara menghitung biaya produksi dan pembukuan sederhana 5.
Melatih cara memasarkan produksi cendremata.
Salah satu dari tridharma perguruan yang harus dilaksanakan oleh dosen
adalah
2. Pelaksanaan Pelatihan untuk Peningkatan Potensi Ekonomi Masyarakat
Pulau Pramuka Melalui Komersialisasi Cenderamata Berbasis Bahan Baku Lokal
Acara diawali dengan melakukan pelatihan pembuatan cenderamata,
pelatihan kewirausahaan dan pelatihan akuntansi sederhana. Rundown acara
pengabdian adalah sebagai berikut :
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Tabel 6.1
Susunan Acara Pengabdian Pulau Pramuka
WAKTU ACARA
Sabtu 15 Juli 2017
09.00 -09.30
Resgitrasi peserta pelatihan
09.30 - 10.00
Sambutan :
- Ketua Penitia
- Lurah Pulau Pramuka
10.00- 12.00 Pelatihan Pembuatan Cendera mata
12.00 - 13.30 ISHOMA
13.30 - 15.00 Pelatihan Pemasaran
15.00- 15.30 Cofee break
15.30- 17.30 Pelatihan Pembukuan Usaha
17.30-18.00
Penutupan
2.1 Registrasi Peserta Pelatihan
Peserta pelatihan cenderamata adalah ibu-ibu PKK warga dari beberapa
Rukun Tetangga, yang ada dipulau pramuka. Pelatihan ini diharapakan agar Ibu –
ibu PKK memiliki kemampuan dalam pembuatan cenderamata yang berbasis bahan
baku lokal seperti kulit kerang dan pasir.
Acara pelatihan dimulai dengan registrasi peserta yang dikoordinasi ibu RT
01 RW 05 Kelurahan pulau Panggang. Pelatihan ini diikuti 24 peserta. Peserta
adalah ibu PKK yang berasal dari berbagai Rukun Tetangga (RT) di wilayah
Rukum Warga (RW) di Kepulauan Pramuka kelurahan Pulau Panggang.
Namanama peserta pelatihan sebagai berikut :
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Petugas Registrasi dan Suasana Registrasi Peserta Pelatihan
Gambar 1
Nama Peserta Pelatihan
2.2 Proses Pelatihan
Proses Pelatihan di awali Sambutan dari ketua tim pengabdian di sampaikan
oleh ibu Lailah Fujianti. Sambutan ini pada intinya menyampaikan maksud dan
tujuan dilakukannya pengabdian dan sekaligus memperkenal anggota-anggota
pelaksana pengabdian serta ucapan terima kasih kepada pak Lurah dan warga Pulau
Pramuka Kelurahan Pulau Panggang.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Sambutan Ketua Tim Pengabdian
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Anggota Tim Pengabdian dan Pak Lurah Pulau Panggang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Sambutan dan Pemberian Cenderamata Pak Lurah Pulau Panggang
2.3 Pelatihan Pembuatan Cenderamata
Indonesia memiliki banyak destinasi wisata, bahkan banyak sudah terkenal
sampai ke mancanegara. Ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan
pendapatan negara atau pemda yang bersumber dari industri pariwisata.
Kesempatan ini sekalgius jadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat,
pemerintah daerah, pramuka wisata, travel biro perjalanan tentang bagaimana cara
mempromosikan destinasi wisata tersebut kepada orang yang belum
mengetahuinya? Salah satunya dengan media yang dapat digunakan adalah
cenderamata. Cinderamata adalah barang-barang kerajinan tangan, yang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
merupakan hasil kreativitas para pengrajin yang mampu merubah benda-benda
yang terbuang dan tidak berharga menjadi produk-produk kerajinan tangan yang
menarik dan diminati banyak orang, terutama para wisatawan.
Istilah cenderamata dikenal juga dengan istilah lain adalah souvenir. Dalam
kamus The Collins Cobuild Dictionary (2009), kata souvenir diartikan: Souvenir is
usually small and relatively inexpensive article given, kept or purchased as a
reminder of a place visited, an occasion, etc Sementara itu, dalam kamus Webster
English Dictionary (2004), kata souvenir diartikan sebagai, an object a traveler
brings home for the memories associated with it.
Bahasa Indonesia cenderamata sering juga disebut souvenir atau oleh-oleh
atau buah tangan. Souvenir berhubungan erat dengan kegiatan perjalanan sehingga
tisak mengherankan jika istilah souvenir melekat dengan kegiatan pariwisata.
Istilah souvernir dan cenderamata dalam penulisan digunakan bergantian sebagai
maksud yang sama. Cendramata sangat penting dalam memperkenalkan suatu
daerah wisata karena salah satu fungsi cenderamata adalah sebagai alat media
promosi, sama pentingnya komunikasi bagi manusia. Promosi inilah yang menjadi
salah satu kunci untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, bagaimana
memperkenalkan destinasi wisata kepada calon wisatawan, dan tetap bertahan
sebagai tempat wisata yang cukup diminati.
Pelatihan cenderamata bertujuan agar pulau pramuka memiliki
pengrajinpengrajin yang mampu menghasilkan cenderamata yang berbasis bahan
baku local. Cenderamata ini diharapkan nanti akan jadi media promosi dalam
memperkenalkan Pulau Pramuka sebagai destinasi wisata dan tentunya diharapkan
pula akan meningkat potensi ekonomi masyarakat Pulau Pramuka.
Pelatihan cenderamata pada pengabdian kali ini adalah cenderamata yang
berbahan baku kulit kerang. Pelatihan kerajinan dari bahan baku yang lain seperti
pasir, akan diadakan pada pengabdian selanjutnya. Bentuk hasil kerajinan yang
terbuat dari kulit kerang sangat beragam mulau dari assories, gantungan kunci,
periasan kalung, periasan gelang atau bunga yang didesain cukup menarik.
Kerajinan Gantungan kunci dari Kulit Kerajinan Gelang dari Kulit Kerang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Beberapa hasil kerajinan yang berbahan baku kulit kerang dapat berupa gantungan
kunci, gelang kalung dan hiasan bunga.
Kerang
Kerajinan kalung dari kulit kerrang
Ibu Ita merupakan instruktur pelatihan kerajinan. Gambar dibawah ini
memperlihat ketika ibu Ita menjelaskan bagaimana proses pembuatan cendera
didampingi dari tim pengabdian ibu Ati.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Peragaan Hasil Pembuatan Kerajinan dari kulit keran
g
Peragaan Proses Pembuatan Kerajinan dari kulit kerang
2.2 Pelatihan Pembuatan Pemasaran dan Wirausaha
Seorang wirausahawan merupakan seseorang yang mampu menciptakan
bisnis baru dengan mengambil resiko dan kondisi ketidakpastian demi mencapai
keuntungan yang diharapkan. Mereka memaksimalkan peluang yang berada di
sekitar mereka untuk dijadikan sumber daya yang diperlukan dalam proses
kewirausahaan yang sedang dijalankan. Seorang wirausaha dituntut mampu
mengoptimalisasi setiap keadaan sekitarnya menjadi peluang dalam mencapai
keuntungan. Dalam setiap peluang pasti terdapat resiko didalamnya, resiko tersebut
berupa kemungkinan berhasil dan kemungkinan gagal. Oleh sebab itu, seorang
wirausaha harus berani mengambil resiko dan lebih menyukai tantangan. Ide kreatif
dan inovasi seorang wirausaha tidak sedikit yang berasal dari proses meniru dan
duplikasi, kemudian terus berkembang dan berujung pada proses sesuatu yang baru
dan berbeda. Hal tersebut dikarenakan semangat inovasi dan kreasi yang tumbuh
pada jiwa seorang wirausaha.
Pelatihan kewirausahawan dalam pengabdian ini dimaksudkan untuk
menumbuhkan jiwa usaha dikalangan masyarakat Pulau Pramuka. Kerajinan
cenderamata yang ditopang dengan semangat kreasitifitas dibarengi dengan jiwa
wirausaha diharapkan kedepan akan timbul wirausaha yang mampu
mengkomersialkan kerajinan cenderamata yang berbahan baku dari kerang.
Cenderamata ini nanti dapat menjadi media promosi guna mengenalkan pulau
pramuka sebagai destinasi wisata.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Pelatihan wirausaha dilakukan oleh ketua tim pelatihan wirausaha dan dibantu
dengan anggota tim. Susunan tim pelatihan kewirausahawan sebagai berikut :
Saat Pemberian Materi Kewirausahawan
2.3 Pelatihan Pembukuan Sederhana
Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas,
mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan
keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang membutuhkan dengan mudah
dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi
berasal dari kata asing accounting yang artinya bila diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi
digunakan di hampir seluruh kegiatan bisnis di seluruh dunia untuk mengambil
keputusan sehingga disebut sebagai bahasa bisnis. Fungsi utama akuntansi adalah
sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan akuntansi kita bisa
melihat posisi keuangan suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi di
dalamnya. Akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi
mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer / manajemen
untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi.
Pemilik usaha sering bingung dan bertanya “Apakah usaha saya perlu
menerapkan pelaporan akuntansi?” atau “Pentingkah pelaporan keuangan untuk
usaha kerajinan kerang saya?”. Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut
adalah “Perlu dan Penting”. Pada dasarnya, setiap kegiatan yang di dalamnya
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
terdapat transaksi keuangan perlu menerapkan pembukuan akuntansi, begitu juga
untuk UKM. Karena pembukuan akuntansi akan membuat pengusaha UKM,
mengetahui arus kas dan kondisi keuangan usahanya. Namun sayangnya, banyak
pengusaha UKM yang tidak memahami permasalahan tersebut. Mereka
menganggap bahwa pembukuan akuntansi memakan waktu dan biaya mereka
dalam melakukan usaha mereka tersebut. Terlebih lagi, mereka juga menganggap
kegiatan usaha yang mereka jalani adalah usaha keluarga dan tidak terlalu rumit
untuk di jalankan. Padahal banyak manfaat yang didapat jika pengusaha UKM
menerapkan pembukuan akuntansi. Manfaat dari pembukauan salah satunya
adalah mengetahui kondisi uaha dan membantu anda mendapatkan kredit pinjaman.
Materi yang diberikan dalam pelatihan akuntansi adalah Pembukuan
Sederhana untuk Usaha. Materi ditekankan perlunya pembukuan bagi suatu usaha.
Uang usaha tidak dicampur adukkan dengan uang pribadi. Uang usaha dapat
digunakan untuk kepentingan pribadi tetapi harus dicatat sebagai pengambilan
pribadi.
Suasana Pelatihan Akuntansi Sederhana untuk Usaha
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
3. Kesimpulan Dan Saran
3.1 Kesimpulan
Kegiatan pengabdian ini sangat di sambut baik oleh peserta dan dinilai sangat
membantu mengembangkan pengetahuan masyarakat Pulau Pramuka. Pelatihan
pembuatan cenderamata juga disambut baik, tetapi masyarakat menginginkan
pelatihan bukan hanya peragaan tetapi mereka langsung terlibat dalam pembuatan
cenderamata tersebut.
Pelatihan Kewirausahawan juga di sambut baik oleh peserta, tetapi mereka
mengemukan kendalan modal awal dalam memulai usaha, karena pada tahap awal
tidak ada bank yang bersedia memberikan permodalan. Bentuk usaha yang saat ini
banyak digeluti adalah usaha dalam bentuk jualan gorengan itupun hanya di hari
sabtu dan minggu ketika banyak wisatawan yang berkunjung.
Pelatihan Pembukuan Sederhana juga disambut baik oleh peserta. Beberapa
peserta baru mendengar istilah akuntansi dan manfaat akuntansi. Beberapa peserta
bertanya apakah bagi mereka yang tidak memiliki usaha perlu juga akuntansi.
3.2 Saran
Masyarakat menyambut baik kegiatan ini untuk disarankan untuk pengabdian
selanjutnya sebagai berikut :
1. Pelatihan cenderamata sebaiknya peserta langsung terlibat
2. Pelatihan cenderamata yang lain berbahan baku pasir
3. Pelatihan Cenderamata bukan hanya satu model tapi beberapa model
4. Mengharapkan pengabdian masyarakat dalam bentuk lain seperti cara
mengelola objek wisata, cara mempromosikan objek wisata
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Digitalisasi Koperasi Dan Produk UMKM Di Indonesia
Weni apriliyani
Nurlaeli Aprilia Sahri
Muhammad Zamzami
Universitas Trilogi
Abstrak
Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat merupakan salah satu peran
koperasi, namun saat ini peran koperasi tersebut sedikit tidak terlihat pada
permasalahan ekonomi masyarakat saat ini. Dengan adanya permasalahan tersebut
maka dibuatlah kajian ini untuk mengaktivasi peran koperasi yang menghilang,
diharapkan bahwa dengan adanya kajian ini koperasi akan beroperasi secara
maksimal dan peran koperasi dirasakan masyarakat. Kajian ini merupakan kajian
kualitatif, informasi yang didapatkan dari studi kasus mengenai koperasi yang saat
ini tidak beroperasi secara maksimal, kecintaan masyarakat Indonesia terhadap
produk lokal, dan revolusi industri 4.0 yang sangat identik dengan teknologi.
Koperasi online merupakan hasil dan solusi dari permasalahan terkait dengan
pengoprasian koperasi yang tidak maksimal. Sehingga kami selaku penulis paper
ini ingin merealisasikan tujuan dan peran koperasi, dengan menjual produkproduk
khas lokal daerah-daerah yang ada di Indonesia, proses penjualan produkproduk
lokal tersebut dibantu dengan koperasi online agar segmen pasar dan sasaran
konsumen lebih luas.Namun tidak semua masyarakat Indonesia telah mengerti
teknologi dan mampu mengoperasikan koperasi online. Keterbatasan yang kedua
adalah kecintaan masyarakat terhadap produk-produk lokal sangat minim, sehingga
perlu penyuluhan dan pemaparan mengenai manfaat dan kualitas produk lokal tidak
lebih buruk dibandingkan dengan produk impor.Setelah adanya penelitian ini
diharapkan koperasi dapat beroperas secara maksimal karena terbentuknya koperasi
online. Dan dengan adanya penelitian ini pula diharpakn kesejahteraan masyarakat
Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi terbantu.
Kata kunci : Koperasi, Enterpreneur, Produk lokal.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi dapat berperan
dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta
mendorong pertumbuhan ekonomi dan khususnya berperan dalam
mewujudkan stabilitas ekonomi di Indonesia. Koperasi memberikan kontribusi
yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor,
perluasan lapangan kerja serta peningkatan dan pemerataan pendapatan.
Koperasi sangat memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi
di Indonesia. Namun, sejak berdirinya koperasi di Indonesia sampai saat ini
tidak tumbuh menjadi usaha yang besar sehingga perwujudan ekonomi tersebut
terhambat bahkan banyaknya koperasi di Indonesia yang sudah tidak
beroperasi dikarenakan sesuatu hal seperti sedikitnya minat masyarakat
terhadap koperasi, koperasi sulit untuk berkembang karena banyaknya pesaing
dan perkembangan teknologi yang semakin canggih.
Indonesia telah berada dalam Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan adanya
peningkatan teknologi dalam kehidupan sehari – hari seperti pemesanan
makanan kini tidak hanya melalui telfon atau pesan langsung ke toko
melainkan dapat dipesan melalui digital handphone dengan melalui salah satu
aplikasi atau website dan hal inilah yang menjadi pesaing besar koperasi untuk
berkembang dimana semakin banyaknya masyarakat menggunakan kemajuan
teknologi untuk kebutuhan sehari – hari dan semakin terlupakannya usaha –
usaha yang masih bertahan dalam konsep terdahulu seperti koperasi. Selain itu,
semakin banyaknya entrepreneur yang mulai memanfaatkan fenomena
tersebut. Hal ini ditandai dengan meningkatnya rasio presentase jumlah
entrepreneur di Indonesia saat ini yang diumumkan oleh Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yaitu sebesar 3,1% dari total
penduduk Indonesia, jika dihitung dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar
260 juta jiwa maka jumlah wirausaha Indonesia saat ini mencapai sekitar 8,06
juta jiwa. Peningkatan presentase ini telah melampaui batas standar
internasional yaitu sebesar 2% namun Indonesia masih memiliki jumlah
entrepreneur yang rendah dibandingkan dengan negara tetangga lainnya
seperti singapura dan malaysia.
Sehubungan dengan masalah koperasi dan berkembangnya teknologi saat ini,
maka kami menciptakan sebuah gagasan untuk menumbuhkan kembali nilai
koperasi dengan memanfaatkan suatu digital dimana menyediakan sebuah
platform bagi para Usaha Kecil Menengah (UKM) di seluruh Indonesia sebagai
anggota koperasi untuk memperkenalkan dan memasarkan produk lokal khas
Indonesia yang berasal dari seluruh daerah terdiri dari 34 provinsi demi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara merata. Karena
menurut Pramono Anung (Sekretaris Kabinet) koperasi akan menjadi semakin
kuat jika disesuaikan dengan cara berpikir, konsep dan pendekatan masyarakat
misalnya dengan menggunakan digital. Selain itu, dengan dibuatnya koperasi
yang berbasis digital maka pasar yang ditargetkan semakin luas sehingga
meningkatkan kembali minat masyarakat terhadap koperasi dan seluruh
produk lokal khas Indonesia dapat dikenal dan dipasarkan oleh masyarakat
Indonesia. Hal tersebut dapat menunjukkan dan membuktikan rasa
nasionalisme masyarakat terhadap tanah air dengan memproduksi produk –
produk lokal.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun beberapa rumusan yang akan dibahas :
1. Bagaimana perancangan digitalisasi dalam koperasi terhadap produk
umkm Indonesia?
2. Apakah dampak digitalisasi dalam koperasi terhadap produk umkm
Indonesia?
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan ini ialah :
1. Untuk mengetahui perancangan digitalisasi dalam koperasi terhadap
produk umkm Indonesia
2. Untuk mengetahui dampak digitalisasi dalam koperasi terhadap produk
umkm Indonesia
1.4 Manfaat Penulisan
Beberapa manfaat penulisan yang dilihat dari berbagai sisi :
1. Bagi pemerintah
Pemerintah dapat mewujudkan gagasan ini untuk menghidupkan
kembali jiwa koperasi serta memajukannya sehingga dapat meratakan
pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Bagi Usaha Kecil Menengah
Seluruh UKM atau pengrajin di Indonesia dapat memanfaatkan
koperasi online untuk memperkenalkan produk – produk lokas khas
Indonesia yang selama ini masih belum dikenal banyak orang sehingga
dapat memperluas pasarnya hingga ke seluruh Indonesia dan
Internasional.
3. Bagi masyarakat
Masyarakat dapat mengetahui lebih banyak produk – produk lokas
khas Indonesia yang berasal dari 34 provinsi serta dapat menunjukkan
rasa nasionalisme terhadap bangsa dengan mencintai dan memproduksi
produk khas Indonesia.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
2. Tinjauan Pustaka
2.1 Nilai – Nilai Pancasila
Menurut Kaelan dan Zubaidi (2007 : 31), Pancasila yang merupakan sebagai
ideologi negara merupakan suatu sistem nilai dalam negara karenanya sila –
sila Pancasila pada haikatnya merupakan suatu kesatuan. Pancasila merupakan
serangkaian nilai yang menjadi landasan serta motivasi atas segala perbuatan
yang bersifat universal sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari –
hari. Pancasila dibentuk berdasarkan dari kepribadian bangsa yang sesuai
dengan hati nurani bangsa Indonesia. Adapun nilai – nilai yang terkandung
dalam sikap sila Pancasila adalah sebagai berikut :
2.1.1 Nilai Ketuhanan
Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai bahwa setiap
penyelenggaraan sikap moral yang berkaitan dengan negara harus
berdasarkan dan dijiwai dengan nilai pancasila ini.
2.1.2 Nilai Kemanusiaan
Nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yaitu negara harus
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang
beradab (Kaelan dsn Zubaidi, 2007 : 32). Sila kedua ini memberikan pelajaran
bagi masyarakat bahwa sikap dan tingkah laku manusia harus didasarkan norma
– norma dan budaya yang berlaku. 2.1.3 Nilai Persatuan
Kodrat manusia yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Di
dalam suatu negara, setiap manusia memiliki perbedaan baik dari suku, ras,
kelompok, golongan maupun agama. Namun, hal tersebut tidak menjadi
penghalang bagi bangsa untuk tetap menjadi satu kesatuan. Karena bangsa
Indonesia mempunyai nasionalisme yang merupakan perasaan satu sebagai
bangsa dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat serta mempunyai
semboyan Bhineka Tunggal Ika yang mengartikan bahwa walaupun
berbeda – beda namun masih dalam satu kesatuan yang sama.
2.1.4 Nilai Kerakyatan
Rakyat merupakan subjek pendukung pokok Negara (Kaelan dan Zubaidi,
2007 : 35). Dalam sila keempat ini mengandung nilai yang artinya dari
rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Dalam nilai ini juga terkandung nilai
demokrasi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari – hari warga
Indonesia agar terciptannya suatu keputusan yang akan berguna bagi
seluruh bangsa.
2.1.5 Nilai Keadilan
Nilai yang terkandung dalam sila kelima pancasila ialah dibagi menjadi tiga
yang harus terwujud yaitu keadilan distributif dimana hubungan keadilan
antara negara terhadap warga negaranya, keadilan legal dimana hubungan
keadilan antara warga negara dengan negaranya dan keadilan komutatif
hubungan keadilan antara warga negara satu dengan yang lainnya.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
2.2 Sistem Ekonomi Pancasila
Pancasila merupakan dasar Negara Bangsa Indonesia, sistem ekonomi
pancasila berarti bahwa sistem ekonomi yang didasarkan pancasila.
Kekeluargaan dan gotong royong merupakan ciri dari pancasila, sehingga
sistem ekonomi pancasila dalam menjalankan seluruh kegiatan perekonomian
tersebut sangat menjunjung tinggi kekeluargaan dan gotong royong. Menurut
(Bung Hatta 1960) Sistem Ekonomi Pancasila dapat berjalan dengan teratur
jika ada aturan yang mengatur secara resmi tentang kemakmuran rakyat. Hal
tersebut dapat di implementasi jika daya beli masyarakat terhadap barang lokal
dapat ditekan dan akan meningkat, sehingga pendapatan nasional meningkat.
Namun saat ini sistem ekonomi pancasila sangatlah sulit untuk diidentifikasi
secara nyata dalam kegiatan perekonomian, hal tersebut dapat terjadi karena
peminatan masyarakat terhadap produk-produk lokal sangatlah minim karena
masyarakat Indonesia lebih senang dan suka terhadap produk - produk impor
yang menurut asumsi mereka kualitas produk impor lebih berkualitas
dibandingkan dengan produk lokal.
2.3 Koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas
kekeluargaan. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi mempunyai ciri – ciri
sebagai berikut :
a) Kumpulan orang bukan kumpulan modal, sehingga masyarakat bisa
dengan mudah menjadi anggotanya. Koperasi sebagai pelaku ekonomi
rakyat, anggotanya terdiri dari unit – unit usaha kecil di sektor
pertanian, kelautan dan sektor informal lainnya.
b) Wadah kegiatan bisnis sosial yang bekerja untuk kepentingan
kesejahteraan anggotanya.
Melalui kegiatan bisnis sosial, usaha kecil dari rakyat banyak akan
memiliki ptensi tawar (bargaining power) yang besar, baik di pasar
input maupun pasar output.
c) Sarana pemerataan ekonomi
Dengan peranan tersebut, koperasi akan dapat mengupayakan
terciptanya lapangan usaha yang produktif dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan serta mewujudkan kemakmuran bersama seluruh
rakyat, sehingga mampu menjadi soko guru perekonomian rakyat.
2.4 Digitalisasi Ekonomi
Definisi Digitalisasi Ekonomi menurut Encarta Dictionary adalah
“Business transactions on the Internet: the marketplace that exists on the
Internet“. Pengertian Digitalisasi Ekonomi lebih menitikberatkan pada
transaksi dan pasar yang terjadi di dunia internet. Pengertian yang lebih luas
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
dari sekedar transaksi atau pasar adalah New Economy yang menurut PC
Magazine adalah “The impact of information technology on the economy“.
Pengertiannya lebih menonjolkan pada penerapan teknologi informasi dalam
bidang ekonomi.
3. Metodelogi Penulisan
3.1 Metode Penulisan
Metode peulisan menurut Arikuntio (2006:26) adalah teknik yang digunakan
penulis untuk memperoleh data guna mendapatkan hasil dari penulisan yang
disusun. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian
kualitatif menurutu Herdiansyah (2010:9) adalah penelitian karya ilmiah yang
bertujuan untuk mengupas suatu fenomena secara alamiah dengan
mengutamakan proses pemahaman dan komunikasi yang mendalam antara
peneliti dengan fenomena yang terjadi. Metode kualitatif disini menggunakan
studi kasus mengenai banyaknya koperasi yang sudah tidak beroperasi lagi
dikarenakan beberapa hal seperti koperasi sulit untuk berkembang.
3.2 Teknik Pengumpulan Data
Beberapa cara penulis dalam mengumpulkan data guna untuk kepentingan
penulisan ialah :
1. Studi Literatur
Menurut Nzir (2013, h. 93), studi literatur adalah teknik pengumpulan
data dengan melakukan baca dan telaah terhadap buku – buku ilmiah
yang sesuai dengan topik, catatan – catatan penting, laporan yang
memiliki hubungan dengan topik yang dimiliki dan sumber – sumber
lain yang relevan. Dalam teknik pengumpulan data ini menggunakan
data sekunder yang berasal dari beberapa sumber ilmu dan informasi
tersebut.
3.3 Objek penelitian
Di dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai koperasi yang akan
dibangun untuk para ukm di seluruh Indonesia khususnya ukm yang
memproduksi makanan, minuman, kerajinan khas Indonesia guna untuk
memajukan koperasi dan memperkenalkan produk khas Indonesia yang masih
belum diketahui banyak orang. Fokus awal dalam pembuatan penulisan ini
adalah provinsi bengkulu, karena provinsi bengkulu merupakan provinsi
termuda di Pulau Sumatra namun memiliki potensi yang besar dari produk
kerajinan dan makanan khas yang dikelola oleh para umkm di Kota Bengkulu,
terlebih lagi Provinsi Bengkulu merupakan kota kelahiran dari Ibu Fatmawati
Soekarno Putri, beliau merupakan istri dari Presiden pertama Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Fatmawati Soekarno Putri merupakan salah satu sosok
pahlawan yang sangat berkesan dan berarti untuk kemerdekaaan Indonesia,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
karena beliau merupakan tokoh penjahit Bendera Sangkakala Merah Putih
untuk dikibarkan pada saat kemerdekaan Indonesia. Sehingga penulisan ini
ingin mengenang jasa-jasa beliau dengan mengembangkan produk kerajinan
dan makanan khas bengkulu dengan menggunakan koperasi online sebagai
platform.
4. Pembahasan
4.1 Digitalisasi Koperasi Terhadap Produk UMKM di Indonesia
Digitalisasi adalah proses mengubah berbagai informasi, kabar, atau berita
dari format analog menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk
diproduksi, disimpan, dikelola, dan didistribusikan (Wikipedia,2017).
Sehingga digitalisasi koperasi merupakan proses mengubah format analog
menjadi format digital pada proses operasional koperasi di Indonesia, tujuan
digitaliasi koperasi ini agar produk lokal Indonesia lebih dikenal oleh
masyarakat Indonesia ataupun mancanegara, mengembangkan umkm di
Indonesia, meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan pendapatan
disetiap provinsi di Indonesia.
Digitalisasi koperasi merupakan suatu hal yang baru untuk dunia
perekonomian di Indonesia, karena belum pernah ada koperasi yang beroperasi
dengan cara digital seperti perusahaan fintech. Di era 4.0 tulisan ini
menginginkan koperasi dapat bersaing dan memperluas segmen pasarnya agar
dapat menjadi badan hukum yang berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,
karena Pancasila merupakan Dasar Negara Indonesia.
4.2 Dampak Digitalisasi Koperasi
Berkembangnya koperasi digital ini nantinya akan berdampak besar pada
pendapatan negara ataupun pendapatan setiap provinsi karena terjualnya
produk lokal Indonesia skala nasional sampai internasional. Salah satu tujuan
utama dibentuknaya koperasi online untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi masyarakat Indonesia, dengan meningktanya perekonomian setiap
provinsi di Indonesia
4.3 Pemecahan Masalah Koperasi Di Indonesia
Tulisan tentang permasalahan koperasi di Indonesia menghasilkan suatu
pemecahan masalah mengenai pembentukan koperasi berbasis online seperti
perusahaan fintech yang saat ini sedang marak dan menguasai perekonomian
Indonesia. Mengapa harus koperasi online? Karena saat ini pola hidup
masyarakat Indonesia sangat ingin sesuatu yang cepat, tepat, dan tanpa
berkorban untuk mengdapatkan sesuatu yang diinginkan, terlebih lagi tulisan
ini bertujuan untuk mengaktivasi peran koperasi di Indonesia. Dengan adanya
koperasi online ini ukm yang memproduksi kerajinan lokal atau makanan lokal
provinsinya masing-masing dapat memasarkan produknya dengan fasilitas
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
koperasi online ini dan proses distribusi atau pembelian konsumen kepada
produk yang diinginkan jauh lebih mudah karena adanya koperasi online
tersebut.
4.4 Cara penggunaan koperasi online (Prototype)
4.4.1 Cara daftar menjadi anggota
Gambar 4.1
Halaman Awal Website
Ketika memasuki website atau aplikasi koperasi online, pertama
akan masuk kehalaman utama dari website atau aplikasi koperasi online,
disini terdapat kolom Home, Product, Membership, Contact, dan About.
Kolom produk yang terdiri dari kerajinan, makanan dan minuman lalu
membership sebagai hal yang utama. Sebelum bertransaksi sebaiknya
mendaftar menjadi anggota koperasi online, namun jika tidak mendaftar
tetap dapat bertransaksi di website atau aplikasi koperasi online. Cara
mendaftar menjadi anggota koperasi online adalah dengan menekan
kolom membership.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Gambar 4.2
Form Pendaftaran Anggota
Setelah menekan kolom membership maka akan muncul halaman seperti
gambar diatas disana terdapat kolom biodata yang harus isi untuk
menjadi anggota koperasi online, apabila telah mengisi dan melakukan
scan ktp di tempat yg tersedia selanjutnya hanya perlu menekan tombol
done.
Gambar 4.3
Kode Pembayaran Simpanan Pokok dan Wajib
Lalu diberikan kode pembayaran sesuai dengan total simpanan pokok
dan wajib yang ada apabila telah selesai melakukan transaksi silahkan
menekan tombol done.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Gambar 4.4
Halaman Utama Setelah Menjadi Anggota Koperasi
Setelah menekan tombol done akan kembali ke halaman utama, namun
ada tambahan kolom seperti digambar yaitu kolom keanggotaan yang
berisi struktur koperasi, jadwal rapat anggota dan profile. Dengan begitu
sudah terdaftar menjadi anggota koperasi online. Dan silahkan anda
bertransaksi sesuai kebutuhan.
4.4.2 Deskripsi Profil Anggota
Jika ingin melihat profile dari keanggotaan anda maka hanya perlu
ke kolom kenggotaan lalu pilih profil untuk melihat profil.
Gambar 4.5
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Halaman Profil Anggota
Setelah menekan tombol profil maka akan ada tampilan halaman seperti
diatas yang berisi data pribadi.
4.4.3 Cara melakukan transaksi pembelian
Pertama akan berada pada halaman awal dari website atau aplikasi
koperasi online apabila sudah menjadi anggota maka akan ada kolom
keanggotaan, apabila belum menjadi anggota maka kolom tersebut tidak
ada. Dalam melakukan transaksi pembelian barang, pertama harus
memilih produk apa yang ingin dibeli, koperasi online menyediakan
produk kerajinan dan makanan tradisional. sebagai contoh cobalah
memilih makanan.
Gambar 4.6
Halaman Daftar Provinsi
Setelah menekan tombol makanan maka akan keluar halaman tampilan
seperti gambar diatas yaitu nama nama provinsi di Indonesia, namun
untuk memudahkan mencari, sudah pisahkan sesuai pulau yang ada di
Indonesia. Lalu pilih salah satu provinsi, sebagai contoh pilih provinsi
Bengkulu.
Gambar 4.7
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Halaman Daftar Produk
Maka akan keluar halaman tampilan seperti diatas yaitu daftar nama
produk, harga, dan gambar dari produk pilih salah satu produk yang
diinginkan cobalah memilih Lempuk Durian khas Bengkulu.
Gambar 4.8
Deskripsi dan Rating Produk
Selanjutnya akan keluar halaman tampilan seperti diatas yang berisi
gambar produk, deskripsi produk, harga, rating dari pembeli lain, dan
tombol buy. Jika sudah yakin maka hanya perlu menekan tombol buy.
Gambar 4.9
Halaman Data Pembeli Pembayaran
Lalu harus mengisi halaman diatas yaitu nama penerima produk, alamat
penerima, nomer telepon, dan menggunakan jasa angkutan apa, pilih
metode pembayaran yang sesuai dengan keinginan , setelah itu tekan
tombol pay.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Gambar 4.10
Kode Pembayaran
Setelah itu maka akan keluar kode pembayaran yang harus dibayarkan
sesuai dengan harga produk yang dibeli. Setelah membayar maka dapat
menekan tombol done.
Gambar 4.11
Konfirmasi Keberhasilan Transaksi
Setelah transaksi berhasil maka akan keluar halaman seperti diatas yang
berarti berhasil melakukan transaksi, apabila ingin melacak pesanan
maka perlu menekan track order, dan apabila ingin melihat keranjang
belanja cukup menekan tombol shopping card.
4.4.4 Cara melakukan transaksi penjualan
Transaksi penjualan produk hanya dapat dilakukan apabila sudah menjadi
anggota koperasi online, pertama harus kekolom produk lalu pilih upload
produk.
Gambar 4.12
Proses Upload Produk
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Setelah memilih upload produk maka dihadapkan pada 2 pilihan upload
yaitu makanan dan kerajinan, pilihlah sesuai keinginan dan kebutuhan.
Gambar 4.13
Pengisian Deskripsi dan Harga Produk
Apabila sudah memilih untuk mengupload makanan atau kerajinan
tradisional maka harus mengisi kebutuhan yang sesuai diatas yaitu
mengupload foto produk, lalu mengisi harga, deskripsi, dan asal
makanan atau kerajinan yang akan dijual.
Apabila sudah berhasil mengupload produk yang ingin dijual maka akan
keluar ke tampilan awal dari website atau aplikasi koperasi ini, apabila
ingin melihat produk yang dijual maka cukup melihatnya di kolom
kerajinan atau makanan sesuai produk.
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
Tulisan ini menghasilkan suatu program untuk membantu koperasi dalam
melakukan kegiatan operasionalnya. Program tersebut adalah koperasi online,
koperasi online dibentuk untuk menjadi platform setiap ukm di Indonesia untuk
mengembangkan usahanya dan menjadi wadah untuk meningkatkan
perekonomian disetiap provinsi di Indonesia.
Dengan adanya koperasi online tersebut diharapkan akan membantu
perkembangan perekonomian disetiap provinsi dan kesejahteraan masyarakat
dalam bidang ekonomi.
5.2 Saran
Masyarakat Indonesia diharapkan untuk menjadi pendukung koperasi online
agar tujuan koperasi sebagai badan hukum yang membantu untuk mengatasi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
permasalahan ekonomi di setiap provinsi di Indonesia dapat terlaksana dengan
baik.
DAFTAR PUSTAKA
Tjakrawerdaja, Subiakto., Soenarto, Soedarno., P. Setia, Lenggono., Budhi,
Purwandaya., Muhammad, Karim., dan Lestari, Agusalim. (2017). “Sistem
Ekonomi Pancasila”. Jakarta. Rajawali pers
Terjunbebas. (2016). “Lempuk Durian” https://bengkuluprov.go.id/lempukdurian/
(diakses tanggal 25 Juli 2018)
Hanung,Raditya. (2018). “Sudah Meratakah Pertumbuhan Ekonomi di Seluruh
Provinsi ?”. https://www.cnbcindonesia.com/news/20180214122617-164349/sudah-
meratakah-pertumbuhan-ekonomi-di-seluruh-provinsi-
(diakses tanggal 25 Juli 2018)
Kementrian, Koperasi. (2015). “Data Koperasi”
http://www.depkop.go.id/beritainformasi/data-informasi/data-koperasi/ (diakses
tanggal 25 Juli 2018) Walfajri , Maizal. (2018). “Kemenkop targetkan 1.100
koperasi baru di 2018”.
http://keuangan.kontan.co.id/news/kemenkop-targetkan-1100-koperasibaru-di-2018
(diakses tanggal 25 Juli 2018)
Gideon, Arthur. (2018). ” Koperasi Masa Kini Harus Berkonsep Digital”.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3586537/koperasi-masa-kini-harusberkonsep-
digital (diakses tanggal 25 Juli 2018)
Creating an Economic Space For Ekonomi Pancasila In The Global Disruption
Market
Eka Sudarmadji
Ismiriati Nasip
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila
Universitas Bina Nusantara
Abstract
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Indonesia’s Gini coefficient is growing fastest around the region and has become
the sixth highest in the world. Inequality is not solely of income and wealth but is
also opportunities. Unequal also affected the opportunity and the outcomes and it
indicated that both inequalities are interrelated. Inequality is also about the power
to decide the rules, who control the capital and resources. The link between
inequality and social conflict especially in the current Indonesian economics system
is being more attentive. Hence, the study is to explore the probability to endorse the
idea of the revitalization of Ekonomi Pancasila in favor of the people to implement
the Ekonomi Pancasila in real life situation. The whole idea is essentially trying to
defend the Indonesian economy, especially if it involves the interests of what is here
often referred to as people’s economy or ekonomi kerakyatan as it calls Ekonomi
Pancasila. In many cases, the definition is seen to be vague; there is no clear
definition to it and term has been loosely utilized, misleading and many economists
have used them for namesake. The study is trying to explore the other method
solution to eliminate the vagueness of Ekonomi Pancasila and trying to find the
room on how Ekonomi Pancasila as a whole system has not yet been applied as an
active policy, especially in this current global disruption era, and when we concern
with equality and social justice in the current Indonesian economics system.
Keywords: Ekonomi Pancasila; Equality; Indonesian Economics System; Social
Justice.
I. INTRODUCTION
National Statistic Burau (“BPS”) announces our poverty rate at 9.82% as of
the year 2017, and it is the first time in Indonesian history that the poverty line is
below 10%. This measurement is the material or monetary approach, which means
that this expenditure is compared to a limit of the rupiah exchange rate needed to
meet the minimum living needs. Unfortunately, increasing the Indonesian rupiah
against the USD can be a threat. However, the other good news is Indonesian
State-Owned of Enterprises (“SOEs”) will take control of 51% of Freeport
Indonesia’s equity, and hold the majority stake in the world’s largest gold mine.
Everybody hopes it can benefit Indonesian people.
Research on the economics of Ekonomi Pancasila is focused on whether the
Ekonomi Pancasila as an alternative economic system is still applicable during this
turbulence era. Since Ekonomi Pancasila as a public philosophy that runs parallel
and does not represent something on the continuum between a capitalist and a
socialist economy, the debate regarding Ekonomi Pancasila policy that is connected
to the presence of capitalist economy systems generally sees it as a source of
concern, where it is thought of as mostly un-benefits for most of Indonesian society.
The emerged of the ASEAN Economic Community (“AEC”), without any
boundaries, all Indonesian companies including the MSMEs forces to compete with
each other in a single ASEAN market. Though Indonesia was destined to play a
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
central role representing almost 40 percent of the region’s economic output as a
member of the G20, pivotal market and has lion’s heart in AEC role, the benefits
will go only to the small percentage of Indonesian society. In addition to AEC,
Indonesia also has formed the Regional Comprehensive Economic Partnership
(RCEP) together with six free trade agreement partners, which are India, China,
Japan, Korea, Australia and New Zealand.
These facts will bring about more competition with the others; in theory -
the business will go to the process through market selection; eliminating
weak/inefficient sectors of enterprises, strengthen the efficient ones and innovation.
This strategy can lead to some casualties in several Indonesia business sectors as
well as MSMEs. If we really understand the idea of a socio-economic development,
it is clear that the competition ideas are not relevant to the ideas of the family
economy that are mandated by the Constitution 1945. As we can see in the
elucidation of article 33 of the Constitution, the kinship economy is a democratic
economy, where the prosperity of society takes precedence over the prosperity of
the individual. And the way to implement such an economy is through a cooperative
economic system, not an economy based on free competition
The recent concern as Mubyarto’s critics on Indonesia economics that now
turn to be characterized to be more homo-economicus, whereas the economic theory
is inhabited by a specific type of organism. These members of the species are always
rational. As the people try to maximize profit, their utility or equivalently, they
choose the point on the highest indifferent curve. In addition to their constraints, the
homo-economicus people rationally measure all the costs and benefits (Menkju,
2007). In this case of Indonesian recent situation, most of the conglomerate's
tycoons, foreign companies, and private enterprises try to maximize and tends to
misbehave on their operation in Indonesia. The concern with equality and social
justice created Indonesians are most unhappy about social inequalities in Indonesia,
and believe that the gap has grown to become wider, World Bank (2015).
Tarli Nugroho (2012), mentioned that when introducing the Ekonomi
Pancasila, even Emil Salim is not interested in setting up a new economic theory,
or a new economic system as an alternative economic system since there is nothing
wrong in economics, and Emil Salim argue that only its application that might be
mistaken. On the other hand, Mubyarto (2005) and Sri-Edi Swasono
(2002) said that stated capitalist has failed in Indonesia. Mubyarto’ (2005) also
stated that the mainstream economics cannot be fully implemented in Indonesia,
and especially that so many Indonesian economists were skeptical of Ekonomi
Pancasila. They believe that Ekonomi Pancasila is a not-for-nothing economy,
which is a capitalist economy nor a socialist economy. Many of them still disagree
for alternative ideas.
The clearest outline of the main characteristics of a hypothetical Pancasila
economic system is based solely on Pancasila as a public philosophy. Pancasila is
the first interpretation of economics, which consists of five provisions of belief in
God, humanitarianism, nationalism, democracy, and social justice. A second
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
interpretation of the economic provisions Article 33 of the Constitution 1945 has its
roots in the anti-capitalist tradition of Indonesian nationalism. Peter McCawley
(2006) concluded in his research that most of the skeptical idea due to Ekonomi
Pancasila was quite unclear, is just how this new economic system might differ from
both of a capitalist and a socialist economy. He claimed that the price system used
to allocate resources, and macroeconomic aggregates in Ekonomi Pancasila
behave the same as they did in capitalist societies.
The main criticism addressed to the debate on an Ekonomi Pancasila system
is quite unclear how it might be implemented, or what the practical implications of
its implementation might be. It agrees with Tarli Nugroho (2012) who stated Emil
Salim’s understanding that mainstream economics is universal. It’s a matter of
discrepancy between economic theory and practice, then the fallacy lies in practice.
So, according to Emil, there is no point in formulating a new theory because there
is no false economic science, only its application may be mistaken.
Reflecting on the Mubyarto’s (2005) ideas, it appears that the whole idea is
essentially trying to defend the Indonesian economy, especially if it involves the
interests of what is here often referred to as people’s economy or Ekonomi
Kerakyatan as he calls it the Ekonomi Pancasila. In many cases, the definition of
the economics of “Ekonomi Kerakyatan” is seen to be vague; there is no clear
definition to it. Therefore, many economists have shifted towards Social Economy,
Ekonomi Rakyat, or Social Entrepreneurship, but again, these terms have been
loosely utilized, misleading and many economists have used them for namesake.
The study is trying to explore the other method solution to eliminate the
vagueness of Ekonomi Pancasila and trying to find the room on how Ekonomi
Pancasila as a whole system has not yet been applied as an active policy especially
in this current global disruption era. Especially when we concern with equality and
social justice in the current Indonesian economics system, hence the concept of
social entrepreneurship and the social entrepreneur which differ from a traditional
business, probably can create the small room in people economy proposed by
Mubyarto (2005) and Sri-Edi Swasono (2002). Since social entrepreneurship and
the social entrepreneur focuses on the people as stakeholders of the social enterprise,
the study also elaborates how to empower strategies addressed to the need for the
people to own and control the social enterprises themselves.
The other solution has already available right now, Article 33 of the
Constitution 1945 illustrates how communal ownership takes priority. And Article
33 of the Constitution 1945 also explicitly describes how the economic structure is
regulated under this constitution, which SOEs should be the main players in the
Indonesian economy. Again, in the implementation, we need to see that SOEs to
embrace to the achievement of social justice and inequality condition, such as
education, healthcare, or poverty reduction. The study will explore the important
economic theory, which is applicable and can explain the behavior of the Indonesian
SOEs. This includes how we can empower strategies addressed to the needs of the
Indonesian people to control the behavior of the Indonesian SOEs.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
II. THEORITICAL FRAMEWORK
Pancasila as a public philosophy is becoming the first interpretation of the
economic system, and the other interpretation is the economic provisions Article 33
of the Constitution 1945. Unlike Pancasila, the Article 33 of the Constitution 1945
has been amended through the fourth amendment in 2002. There are additional two
new paragraphs which are: the national economy is organized based on economic
democracy with the principle of togetherness, fair efficiency, sustainability,
environmental insight, independence, and by maintaining the balance of progress.
National economic unity and further provisions concerning the implementation of
this article shall be governed by law. Therefore, now the Article 33 consists of 5
(five) verses.
There are a huge of empirical research, the definition of the Ekonomi
Pancasila is seen to be vague; there is no clear definition to it. The vagueness of
Ekonomi Pancasila system was coming along with numerous conclusion stated
below:
“. . . A Pancasila economic system does not represent something on the
continuum between a capitalist economy and a socialist one, or a jointventure
between capitalism and socialism . . . It is an economic system which runs
parallel to and beside these two major economic systems. . .”
Hence, we need to look for the solution to eliminate the vagueness of Ekonomi
Pancasila; some economist came up with the revitalization of Ekonomi Pancasila.
The others have shifted towards Ekonomi Rakyat, Social Economy, Social Market
Economy, Social Enterprises, or Social Entrepreneurship, but again, these terms
have been loosely utilized, misleading, and many economists have used them for
namesake.
The idea of the revitalization of Ekonomi Pancasila in the implementation
of economic policies in favor of the people, unfortunately still in the
frameworkbased instead of the strategy plan to implement the Ekonomi Pancasila
in real life situation. This framework is to define the mission and direction for
Ekonomi Pancasila, so it is defined as a basic structure underlying a system,
concept, or text of Ekonomi Pancasila. Instead of having the framework, Indonesia
also needs a strategic plan that tends toward short-term, actionable tasks and
flexibility to adapt to the changing market trends, policy mandates, and market
needs for spurs the Ekonomi Pancasila in place.
2.1 Economics of Ekonomi Kerakyatan & ‘Hunger Game’ Society
The trickle-down economy failed in Indonesian economic system during
implementation in the new-order era, Fuad Bawazier (2017), the theories which
assumed that economic growth encouraged by a free market, will definitely prevail
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
with regards to achieving more justice and comprehensiveness in the world. In
fact, it has never been confirmed, instead it is favorable for the wealthy; on the other
hand, it causes the poverty for the society. In retrospect of the growing poverty, we
come closer to becoming a ‘Hunger Games’ society, with the top 20% of Indonesian
wealthy individual live-off the remaining 80% of the Indonesian citizen, and these
top 20% watch us fight for social services then finally leaving 80% in abject
poverty. The Hunger Games society refers to a serial famous novel and movies
made by Hollywood, is about the "haves" and the "have-nots". In the Hunger Games
society, there is no middle class, just two different classes which are the super-rich
and the super-poor. To escape from Hunger Games society we arrive to the
question: Is it possible for the Indonesian economics system to move to a model of
social justice and abandoning a current platform that has been in place?
Mubyarto was initiated using the term of Ekonomi Kerakyatan, claimed to
be more popular than Ekonomi Pancasila. In its development, it was legalized into
one of the decisions of the People's Consultative Assembly, namely MPR Tap no.
XVI/1998 and it was further strengthened in several subsequent MPR Decisions,
even within Law no. 25/2000 on the National Development Program (Propenas). In
Ekonomi Kerakyatan, Mubyarto refers to Koperasi which mean cooperative
organizations or cooperative spirit which is mainly based on the spirit of
cooperation within the framework of Indonesia's socialist economic system.
Mubyarto’s Ekonomi Kerakyatan, also embraces the dimension of justice, in which
the spirit of social solidarity through the equitable distribution of wealth in order to
reduce inequality in the distribution of wealth in society.
The socialist economic systems are considered successful in implementing
this system, such as Germany and China. The idea proposed by Ludwig Erhard in
which the principles of individuality, solidarity, and subsidiarity are fulfilled in this
system (Ludwig, 1964). The socialist system shows the existence of communal
ownership of factors of production where the state organizes centrally about its
distribution. On the contrary, the capitalist refers to the ‘laizes-faire’ where every
individual is free.
The five verses in Article 33 of the Constitution 1945 illustrates how
communal ownership takes priority. It is a guarantee that whole Indonesian people
are involved in the process and enjoyed by the wider community. The words
communal, and people's prosperity illustrate are becoming a key element in the
expected economic activity. Article 33 of the Constitution 1945 also explicitly
describes how the economic structure is regulated under this constitution.
Under these ideas, SOEs is the main player in the economy. Indirectly, this
also indicates the need for strengthening of State-Owned Enterprises in managing
natural resources, so it is not dependent on foreign capital owners. The local private
and foreign enterprises can play an important role in Indonesia Ekonomi
Kerakyatan with a transparent control mechanism so that there is no false
composition in this economic structure. On the top, the principle of kinship acts as
the main spirit of the economy. Under this socialist economic system, it becomes
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
clear how the private and foreign businesses actors are able to effectively work in
the national economy and make a positive contribution.
2.2 Market Failures and State-Owned of Enterprises (“SOEs”)
In the economy, especially in the capitalist economic system, SOEs tends to
be justified as a solution to meet market failures. Some forms of market failures
include: 1) public goods, where the nature of their consumption will result in
depletion, 2) positive externalities, where the providers of the externalities are not
compensated for this effect, 3) negative externalities, where the generators of the
externalities do not have to pay for these effects, 4) information asymmetries, where
moral hazard are sensitive and adverse selection problems, 5) incomplete markets,
where consumers cannot obtain the products even if they are willing to pay their
price, 6) natural monopolies, where it is more efficient for society to have one
provider than to have competition among firms, and thus there is the danger of
undersupply and overpricing.
An alternative to market failure, the creation of SOEs could also be based
on a political and ideological approach. In brief, these are: 1) economic communist
ideology, which justifies the creation of SOEs and the nationalization of private
firms as a response to the accumulation of wealth. A milder version of the
communist ideology is the socialist ideology, which induces the creation of state-
owned enterprises alongside the regulation of private enterprise, 2) economic
nationalist ideology, which contends that the government needs to make SOEs to
accelerate the development of the nation and address the powerlessness of private
endeavors to accomplish this, 3) economic social ideology, which recommend that
government needs to put resources into SOEs to encourage the accomplishment of
socially attractive destinations such as education, healthcare, or poverty reduction,
4) economic strategic ideology, , which legitimizes the creation of SOEs as being
strategic to the country, such as defense.
III. RESEARCH METHODS
The method used in this research is the study of literature by using descriptive
analysis. The study that focuses on weighing, dilemmas and policy solutions for the
existence of the economics of Ekonomi Pancasila that is unstoppable debating in
Indonesia. The complication of Ekonomi Pancasila itself is a testament to the
importance of research in this field. Further analysis of the literature on the
government policies of the Ekonomi Pancasila. This research study the direction
and scope of government policy towards the Ekonomi Pancasila. The best policy
for the Ekonomi Pancasila is to focus on how to develop and create the small room
in people economy, especially in the current turbulence era.
IV. RESULT AND DISCUSSION
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 01 8
Basically, there is no quick-fix policy solution and no unified measure to calculate
the successful implementation of economic of Ekonomi Pancasila and combating
the inequality at the same time. It has been challenging for the government to fight
inequality in many ways such as combating the corruption in public sectors,
allocating more funds on public services, and encouraging the big corporations as
well as the rich individuals to pay their fair share of tax. On the other hands, the
government has to focus to tackle the main drivers, especially in the economic
sectors such as an inequality of opportunity in business sectors for the poor people
to develop the skills that most of them trapped in low-productivity and in lowwage
informal jobs.
ISBN: 978-602-70083-7-3
172
Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Description Years Companies
Micro & Small % Big % Mikro Small
Σ Perusahaan
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2,529,847
2,554,787
2,812,747
2,887,015
3,220,563
3,385,851
202,877
424,284
405,296
531,351
284,501
283,022
2,732,724
2,979,071
3,218,043
3,418,366
3,505,064
3,668,873
99.15%
99.22%
99.27%
99.31%
99.31%
99.29%
23,345
23,370
23,592
23,698
24,529
26,322
0.85%
0.78%
0.73%
0.69%
0.69%
0.71%
Σ Tenaga Kerja
2010
2011
2012
2013
2014
2015
4,817,261
4,791,144
5,607,782
5,408,857
6,039,855
6,464,394
1,629,999
3,483,491
3,523,506
4,325,254
2,322,891
2,271,387
6,447,260
8,274,635
9,131,288
9,734,111
8,362,746
8,735,781
58.89%
64.12%
64.94%
66.04%
61.75%
62.47%
4,501,145
4,629,369
4,928,839
5,004,912
5,180,531
5,247,301
41.11%
35.88%
35.06%
33.96%
38.25%
37.53%
Σ Nilai Input (Billion IDR)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
45,267.4
15,520.6
84,130.2
98,518.7
146,932.4
180,416.4
32,357.2
36,239.5
101,937.5
201,018.1
164,179.1
169,210.0
77,624.6
51,760.1
186,067.8
299,536.8
311,111.5
349,626.4
5.57%
3.13%
9.78%
8.35%
13.86%
13.12%
1,317,243.0
1,599,860.0
1,716,224.0
3,289,204.0
1,934,153.0
2,315,675.0
94.43%
96.87%
90.22%
91.65%
86.14%
86.88%
Σ Nilai Output (billion IDR)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
108,577.7
28,227.5
143,461.2
162,791.7
252,449.2
311,117.9
79,136.2
54,867.7
174,510.2
327,106.7
260,860.7
259,249.1
187,713.9
83,095.2
317,971.4
489,898.3
513,310.0
570,366.9
7.83%
3.08%
9.98%
21.27%
12.41%
11.98%
2,208,330.0
2,618,050.0
2,869,622.0
1,813,867.0
3,623,609.0
4,192,579.0
92.17%
96.92%
90.02%
78.73%
87.59%
88.02%
Σ Value Added (Billion IDR)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
63,310.3
12,706.8
59,331.0
64,272.9
105,516.8
130,701.5
46,779.0
18,628.3
72,572.7
126,088.6
96,681.6
90,039.0
110,089.3
31,335.1
131,903.7
190,361.5
202,198.5
220,740.5
11.00%
2.99%
10.26%
11.43%
10.68%
10.57%
891,088.0
1,018,190.0
1,153,398.0
1,475,338.0
1,691,470.0
1,866,814.0
89.00%
97.01%
89.74%
88.57%
89.32%
89.43%
Table.1: MSMEs and Big Entrprieses, Biro Pusat Statistik.
ISBN: 978-602-70083-7-3
173 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-
7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
As shown on Table 1, the MSMEs are the engine for the Indonesian economy,
accounting for more than 90% of all business and more than 60% of total
employment compare with the big enterprises. Unfortunately it was a very small
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id
percentage around 10-11% contribution of MSMEs to Indonesian national
economies. In the next future, the growth outlook becomes a huge challenge for
Indonesia economies since there are a lot of obstacles facing by MSMEs from
reaching its full potential. It is shown that Indonesian MSMEs has a lot of creative
and entrepreneurial talent and play a critical role in alleviating the poverty and
empowering communities. Unfortunately, they have not well-served by other
institutional especially the financial institution. Hence, support in term of the fiscal
policy is necessary to be taken by the Indonesian government to spurs their
businesses.
Fiscal policy in the form of financial support and tax incentives can play an
important role in encouraging entrepreneurship (IMF April 2016). Although
Indonesia has the support of fiscal policy and tax incentives, the fiscal policy so far
is unfortunately not very coordinated. Fiscal policies that were issued at various
levels (Government Regulation and Regulation of the Minister of Finance) are
considered unmonitored and lead to a variety of tax incentives that have been
provided useless and not important by entrepreneurs. At the result, when Brazil’s
Gini coefficient has successfully decreased by 14 points through fiscal policy,
Indonesia’s fiscal policy only reduced the Gini by 3 points based on the year 2012,
Oxfam (2017).
4.1 Article 33 of the Constitution 1945 and Indonesian SOEs
Traditional prespectives of SOEs are typically framed that SOEs were not
efficient, not productive and administrative bureaucracy in the terms of operational
and financial. As a result, the majority of literature tend to view SOEs as poorly
managed with inefficient bureaucracy procedures that limit the execution of
strategies and resource allocations. There are two clarifications on SOEs in
academic view: an economy that focuses on the arrangement of market
imperfections, and politics.
Market Imperfection happens when markets can't productively and unable
to efficiently allocate products or resources to the most welfare-enhancing use, such
as taxation, regulation or direct ownership; the latter instrument results in the
creation of SOEs (see Levy, 1987; Lindsay, 1976; and a review in Lawson, 1994).
SOEs as a result of the ideology and the political strategy of the government can be
distinguished by four types of economic ideologies or political strategies:
communism, nationalism, social, and strategic. The researches of SOEs is based on
ISBN: 978-602-70083-7-3
174 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-
7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
three criteria; 1) the legal existence of the firm, 2) the deals with how state
ownership is exercised, and 3) the degree of state ownership in the firm.
4.1.1 PR China’s SOEs Case
At the early 1980s, the Chinese government began to introduce the SOEs that
dominate the country’s oil sector today. That was included in how they modernize
the economy and much changed the state ministries, recycling and then establishing
SOEs. That reform affected the firms’ behavior as corporate entities in important
ways. In the beginning, All Chinese SOEs are encouraged to attract investments
into the country (inbound), but over time until now - after being able - they are
newly invested outbound.
Then the twin pricing system was introduced and permitted, hence the
companies were able to sell at market prices any crude oil and natural gas produced
in excess of the quota set by the State Planning Commission. Twin pricing system
inevitably succeeded in bringing about greater justice for the whole People
Republic of China. In a normal corporation, the shareholders’ exercise capital
discipline can be done through their right to company earnings in the form of
dividends, however, in fact, China’s SOEs never paid at all. In Financing, the
Chinese SOEs enjoyed the government support - both diplomatically and
financially, and not available to publicly trade Western companies. The Critics
arose that the sources of financing were artificially low and put competitors at a
disadvantage. The government funds come without preconditions; it requires all the
SOEs to generate more jobs for the Chinese worker.
Every time investing out - these SOEs cooperate with the largest banks; one
of them is the Export-Import China Bank, which is also a state-owned enterprise of
China. The Exim Bank loan is a key success factor for SOEs or Chinese companies
including China Petroleum Corporation (Sinopec, CNPC & CNOOC). For
example, investments in Sinopec in Africa (Angola) are very successful because
they are encouraged or supported by China's EXIM Bank Investment without a
String (no string) and without strict pre-conditions. Only Chinese investment
always includes clauses about 70% of construction works to be done by Chinese
companies including the freedom to bring in labor from China.
Even if there is a clause for the local contractor to take some role, the
requirements on the details of the work including the term & condition to be
completed and the local contracting companies have to compete directly with
Chinese contracting companies - so exactly the match between ant and elephant.
But the most scientific explanation of why every Chinese investment always carries
a prerequisite of 70% of the work to be done by Chinese companies, including in
bringing Chinese labor - can be explained by Dual Agency Theory Problem (Agent
vs. Principal Theory). Agency Theory focuses on managing relationships between
two parties where managers are called agents assigned by politicians called
ISBN: 978-602-70083-7-3
175 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-
7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
principals to take action on behalf of the principal. The principal provides incentives
and establishes a control mechanism to the agent so that the agent works in
accordance with the principal desires and not for the sole agent (Holmstrom, 1979;
Jensen & Meckling, 1976).
Dual Agency Theory Problem can explain the behavior of the Chinese
SOEs, which are: 1) the Chinese state-owned company is owned by Chinese’ citizen
where the SOEs belongs (home-country), and is referred to as the principal, while
the politicians are categorized as agents. The politician who oversaw the managers
of SOEs are assigned by the citizens, whose goal is to lead SOEs to achieve the
profits of SOEs that are social and economic, and made for the benefit of citizens.
For the case of China State-Owned Investment, it can be concluded that the
managers of the SOEs of China or agents should be satisfied by politicians or
principals who have authorized the managers of agents to run or lead the SOEs, the
politicians continued to sit in their seat. Meanwhile, the politicians’ agents must
also satisfy the Chinese community/citizen principal who in fact is the indirect
owner of the SOEs that represented by SASAC (shareholders are represented by
SASAC – State-Owned Assets Supervision and Administration Commission).
Therefore, the politicians like it or not have to satisfy the society/people of China
to benefit from the existence of the SOEs. Where in it is the availability of
employment for Chinese society - so if the additional employment is not available
or does not occur, the position of the politicians will be lost in the next election.
Unlike China state-owned investment, that needs to satisfy the Chinese
community/citizen principal who acts as the indirect owner of the SOEs represented
by SASAC. Indonesian SOEs act like other private companies that have to satisfy
their own shareholders, and exercise capital discipline can be done through their
right to company’s earnings in the form of dividends. These facts will make the
competition getting tough with the others and lead to some casualties in several
Indonesia micro and informal sectors that occupy the biggest position in the
Indonesian industry, which is above 83% of the total number of companies in
Indonesia.
The mandate of Article 33 holds controlled market share with the main
players of the state either directly or through SOEs and the allocation of economic
resources for the benefits of Indonesian people. In the principle, the allocation of
resources has to run as efficiently and effectively as possible prioritize to the equal
and social justice aspect. The principle of partisanship as manifested in Article 33
of the Constitution 1945 is different from the capitalist market economy system,
which allocates economic resources to go to the process through market selection;
eliminating weak/in-efficient sectors or enterprises, strengthen the efficient ones
and innovation.
There are several reasons that Indonesia SOEs has to become the main
players as manifested in Article 33 of the Constitution 1945, which are: 1)
ISBN: 978-602-70083-7-3
176 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-
7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Indonesian people may task the SOEs with a mandate to achieve social and
economic objectives that increase the welfare of Indonesian people, 2) stated may
select and task managers to achieve objectives that are beneficial to the SOEs and
Indonesian people, 3) managers of SOEs who are monitored and controlled may
purse that gives them prestige and economically good for the firms.
4.3 Article 33 of the Constitution of 1945 and Social Enterprises
The informal economic sector is assumed to be poor due to the low wage and
its part of poverty. There are many empirical kinds of literature explaining that rules
and regulations, and formal economic sector’s behavior are one of the main factors
behind the many informal economic sectors. World Bank (2010) report stated that
the majority of informal workers live in rural areas; they tend to be poor and
generally have their own business. All forms of policies through the issuance of
laws in regulating the ease and simplification of company registration and
legalization towards formality effort just give the impact that isn't extremely
important until today (Rothenberg et al., 2016). As a result, Indonesia has low levels
of enterprise creation, in these case, social enterprises creation can perform a
function in garnering resources and capitalizing sub-market opportunities.
The social enterprise is designed to tackle the social challenges, improve the
communities and the environment hence the profits from the sale of their good or
services are reinvested to the local communities. Therefore, the social enterprises
are expecting to have the impacts to the beneficiaries, innovative and sustain. The
concept of social enterprise is different from other the traditional one. It focuses on
the poor people as stakeholders of the social enterprises, hence the empowerment
strategies should be taken to the need to own and control these social enterprises.
Social entrepreneurship is probably one of another solution to tackle the
inequality opportunities in the business sectors. It can be revitalizing disadvantaged
people by improving the skills, generating jobs, and combating the poverty, OECD
(2003b). In the reality, there are a low contribution from the poor people and gaps
getting wider as a result of market failure and the inability of the government to
fulfill its social responsibilities (OECD 1999). Sadly, Indonesia SOEs were being
considered to be justified as one of the solutions to meet market failures and to
fulfill the social responsibilities were not good enough so far.
Social Entrepreneurship is an idea whose time has come – it is in keeping
with the twenty-first century, where economics has overtaken politics. The Social
Justice approach, then again, tends to eliminate the individual objectives and
focuses on strategies and techniques for mass mobilization. But Its do well to
recognize that individuals also play a key role so that more effective ways is
supporting the individual that fostering entrepreneurship. The challenge is to get
the adjust directly between the individual and the larger community or partners,
between the economics and the politics issues, between social justice and social
ISBN: 978-602-70083-7-3
177 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-
7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
entrepreneurship. Entrepreneurs are the change agents in the economy by creating
new ways of doing things. Therefore, the same token can have applied that social
entrepreneurs are the change agents in society – they move society forward.
V. CONCLUSION
“Kemanusian Yang Adil dan Beradab” – Article 5th of Indonesia’s Principle.
Like the other countries, Indonesian has to pursuit for providing the social
justice to its citizen of more than 260 million people and the government policies
should focus on eradicating poverty, providing job opportunities and narrowing the
gap between rich and poor. The significant corrective action needs to be taken,
otherwise, an inequality will deepen. The inequality will undermine the economic
growth if the gap is getting wider.
Indonesia’s economic growth has benefited the rich and has only been enjoyed by
the richest 20%, while the 80% of the population were left behind. The four richest
billionaires in Indonesia have more wealth ($25bn) than that poorest 40% of
Indonesians or 100 million people, Oxfam (2017). Gini coefficient is an indicator
of income inequality in a country, the higher the Gini coefficient, the more unequal
the distribution of income. Indonesia Gini coefficient is the sixth highest in the
world and has been growing fastest so far. The trend remains worryingly high. The
Indonesian government has tried to reduce the Gini Coefficient to 36% from 41%
by the year 2019. A new reform in the Indonesia public policies can break the cycle
of inequality, by tackling those drivers. Brazil is a good sample that able to reduce
’s Gini coefficient which fell by 14 points inequalities through fiscal policy, World
Bank (2016).
Picture 1 showing that the poverty line absolute and percentage poverty to
Indonesia population were calculation under national poverty line that has a value
of Rp 361.990 or $25/month per person based on 2016 poverty line. The alarming
firgures come from Gini ratio, Indonesia’s GINI ratio still stood and stable at 0.41
in the years of 2011-2015 and slightly down to 0.39 in 2017. It is contradictive
despite the economy continue to expand to almost $1trillion in 2017.
ISBN: 978-602-70083-7-3
178 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-
7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Grafik.1: GINI Ratio and Proverty Line, Oxfam (2017)
According to BPS in September 2017, more than 26.2 million, or 10.2
percent of the population live in poverty; unfortunately, an International agency
Oxfam believes that the real figure is much higher. If the $3.10 World Bank
moderate poverty line is used, the Indonesians are falling below the poverty line
was about 93 million or 36 percent of the population, Oxfam (2017). The
consumption grew 6% after inflation rate adjusted only for the richest 10% of
Indonesians compared with 2% for the poorest 40%, World Bank (2016). Based on
World Bank Survey 2014, most Indonesians thought that income distribution was
very unequal or not equal at all and urging government action, and 61% of
Indonesian prefer the lower economic growth than inequality. On the other hand,
Oxfam survey at 2017, 92% of Indonesians for quite unequal or not equal at all, and
88% urging and or very urging for government to tackle it.
The Indonesian taxation system has failed in redistributing wealth, and to
fund inequality-reducing public services, neither the trickle-down economy in
Indonesian economic system. A numerous economic justice policy package has
launched to tackle inequality, including the new measures to increase land
redistribution. However, the Indonesian government must go further especially to
increase employment opportunities for Indonesians such as improving the access to
credit for MSME, focus on improving the deregulation, cutting red tape, and
through fiscal incentives.
0
1 , 0
2 , 0
0 3 ,
4 , 0
5 , 0
, 6 0
, 0 7
8 , 0
, 9 0
1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Poverty Line & GINI Ratio
Proverty to Population Proverty (Absolute) Gini Coecient/ Gini Ratio
ISBN: 978-602-70083-7-3
179 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-
7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Inequality is not solely of income and wealth but is also inequality of
opportunity, unequal opportunity leading to unequal wealth (outcomes), and wealth
(outcomes) affecting opportunities for both current and future generations, it
indicates that both inequalities are interrelated. An inequality is also about power
in who decides the rules, who control the capital and resources. Recent inequalities
have been gaining more attention, given the link between inequality and social
conflict especially in the current Indonesian economics system implemented so far.
The positive correlation found between economic inequality and routine violence
in Indonesia.
The available solution today cannot be used to solve the problems in raising people
economy proposed by Mubyarto (2005) and Sri-Edi Swasono (2002). Thus, the
future study has to provide alternative solutions on new ways to cope with people
economy which is trapped in the capitalist economic system. The social
entrepreneurship and the social entrepreneur that focuses on the people as
stakeholders of the social enterprise is probably one of the best solutions right now.
The basic problem is that entrepreneurs should be given the benefit/pleasure that
exceeds the pain/cost, then rationally since the total utility is high. The basic model
of the concept of utilitarianism cost-benefit analysis is used by lowering and raising
the cost/pain in one side and benefit/pleasure for the social entrepreneur.
Answering the state of the reluctance of informal enterprises in Indonesia, this
study tries to find out the aspect of cost and benefits through the Utilitarian Cost-
Benefit Analysis, an analysis in view on a rational course of action that must be
done to maximize net profit. Utilitarianism is a general term for any view that the
actions and policies should be evaluated on the basis of benefits and costs occur
which may be borne by the community. In any situation, the correct action or policy
is one that should result in the maximum profit at the lowest expenses (when all
existing alternative measures focused on cost).
There are two steps taken in the Utilitarianism Strategy which are: stage 1),
creating or making a program that can increase the amount of benefit/pleasure;
stage 2), creating regulations which will make the social entrepreneur business
competitive with a way of reducing the cost/pain which is expected to create new
conditions that may raise the benefit/pleasure on the other. At the end of the target
on the amount of total benefit/pleasure minus the total cost/pain produce hightotal-
utility, it means that it will provide magnitude and create total benefit/pleasure more
than the total cost/pain, will provide a stimulus to the social entrepreneur.
ISBN: 978-602-70083-7-3
180 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-
7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Picture.1: Modified from Entrepreneurship determinants: Cultural & Capabilities
(Eurostat 2012) & Utilitarianism versus Kant, Linda S. Neff
Meningkatkan Semangat Entrepreneurship yang Berjiwa Pancasila untuk
Membangun Desa Bukit Langkap Melalui Pelatihan Komputer
Agustinus Samosir
Suyadi
ISBN: 978-602-70083-7-3
181 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-
7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Tri Hasanah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 16, arti dari pendidikan
berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan
agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan
pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dengan demikian nampak bahwa
pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya merupakan suatu pendidikan yang
memberikan kemandirian dan kebebasan pada masyarakat untuk menentukan
bidang pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (2016) pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui
berkenaan dengan hal. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat
penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (over behavior). Tindakan
seseorang semestinya dapat mencerminkan butir-butir pancasila yang ada di
Indonesia sehingga dapat menumbuhkan semangat entrepreneurship dengan
menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pegangan dimana butir
pancasila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan seluruh rakyat
Indonesia. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia untuk mendapat
perlakukan yang sama di Bumi Pertiwi. Mentransformasi pengetahuan dengan
pedekatan pelatihan dapat meningkatakan kompetensi seseorang dalam mengali
potensi yang telah dimiliki terutama dibidang Entrepreneurship. Oleh karena itu
diperlukan wadah yang tepat dan untuk memberikan dukungan dan bimbingan yang
terus menerus. Masyarakat yang sadar terhadap kemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK) merupakan masyarakat yang peduli terhadap pentingnya ilmu
pengetahuan. Terkhusus remajanya, pribadi individu yang harus mampu menguasai
ilmu dan pengetahuan. Beranjak dari sebuah fenomena yang telah memjadi
konsumsi publik dari waktu ke waktu menuntut pendidik peduli terhadap
lingkungan sekitar.
Desa Bukit Langkap Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara
merupakan sebuah Desa yang kebanyakan penduduknya berpenghasilan sebagai
Petani. Penurunan penghasilan pendapatan warga setempat didominasi penghasilan
petani yang semakin menurun dari harga karet, sawit, palawija yang semakin rendah
harganya. Kebutuhan hidup yang semakin besar menuntut warganya untuk dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun dengan pemenuhan yang serba
minimum. Akibatnya berdampak pada anak-anak mereka yang mulai beranjak
besar dimana ada sebagian orang tua yang tidak mampu membiayai pendidikan
anaknya di sekolah formal dari tingkat, TK, SD, SMP hingga SMA. Keperihatinan
kami pada sebuah masa depan anak-anak yang berada di desa Bukit Langkap dan
sekitarnya ketika mereka tidak dapat mengeyam yang namanya pendidikan
ISBN: 978-602-70083-7-3
182 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-
7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
informal maupun non formal. Oleh karena itu, kami berupaya kedepan untuk dapat
memberikan pengetahuan dengan yang berbasis Entreprenuership melalui
pelatihan di bidang ilmu dan teknologi terutama penguasaan dalam Bidang
Kemampuan Dasar dalam praktek pengunaan Komputer.
Pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk
memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan formal,
berlangsung dalam waktu yang relative singkat, dan mempergunakan metode yang
lebih mengutamakan praktik dari pada teori (rivai, 2009). Pengetahuan sebuah
peraktek langsung terkait pengunaan komputer menjadi topik kajian dimana
penyelengara masih keterbatasan akan, Instruktur, fasilitas, Sarana dan Prasarana.
Demikianlah dari penjelasan diatas bawasanya kami tertarik untuk melakukan
kajian berkaitan dengan Meningkatkan Semangat Entrepreneurship untuk
Membangun Desa Bukit Langkap Melalui Pelatihan Komputer.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Mengembangkan Semangat Entrepreneurship untuk Membangun Desa
Bukit Langkap Melalui Pelatihan Komputer ?
2. Bagaimana Meningkatkan Semangat Entrepreneurship untuk Membangun Desa
Bukit Langkap Melalui Pelatihan Komputer ?
1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:
1. Menghasilkan Entrepreneurship untuk Membangun Desa Bukit Langkap Melalui
Pelatihan Komputer.
2. Meningkatkan Semangat Entrepreneurship untuk Membangun Desa Bukit
Langkap Melalui Pelatihan Komputer
1.4 Manfaat Penulisan
Adapun manfaat dalam penulisan ini adalah:
1. Bagi Siswa SMP,SMA & Umum
Meningkatkan Semangat Entrepreneurship untuk Membangun Desa Bukit
Langkap Melalui Pelatihan Komputer diharapkan dapat menarik minat siswa
untuk belajar lebih aktif mengikuti pendidikan informal dalam pengamalan
butir-butir pancasila.
2. Bagi pembaca:
Sebagai referensi agar dapat ditindak lanjuti dalam penelitian yang berbeda
guna peningkatan kompetensi. Sebagai kontribusi pada ilmu pendidikan
sebagai upaya peningkatan kualitas siswa dan umum khususnya pada sekolah
menengah pertama, menegah atas dan umum
ISBN: 978-602-70083-7-3
183 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-
7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
2. Tinjauan Pustaka
2.1 Butir-Butir Pancasila
2.1.1 Ketuhanan Yang Maha Esa
1. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan
kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab.
2. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-
penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama
dan kepercayaannya.
4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
2.1.2 Kemanusiaan yang adil dan beradab
1. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara
sesama manusia.
2. Saling mencintai sesama manusia.
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
2.1.3 Persatuan Indonesia
1. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan
negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
3. Cinta Tanah Air dan Bangsa.
4. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berBhinneka
Tunggal Ika.
2.1.4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan dan perwakilan
1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
5. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil
musyawarah.
6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang
luhur.
ISBN: 978-602-70083-7-3
184 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-
7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral
kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
2.1.5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap
dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong. Bersikap adil beradab
2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Menghormati hak-hak orang lain.
4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
5. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
6. Tidak bersifat boros.
7. Tidak bergaya hidup mewah.
8. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Menghargai hasil karya orang lain.
11. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan
sosial.
2.2. Metode Transformasi
Menurut Hebert Bisno (1968) yang dimaksud metode adalah teknik-teknik
yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau dapat diterapkan
secara sama dalam sebuah praktek, atau bidang disiplin dan praktek. Beberapa
faktor yang mempengaruhi penggunaan metode dalam mengajar sperti yang
dikemukakan oleh Winarno Surakhmad dalam Syaiful Bahri Djamarahdan Aswan
Zain (2010), Sebagai berikut:
1. Tujuan yang berbagai-bagai jenis dan fungsinya
2. Peserta didik yang berbagai-bagai tingkat kematangannya
3. Situasi yang berbagai-bagai keadaannya
4. Fasilitas yang berbagai-bagai kualitas dan kuantitasnya
5. Pribadi Instruktur serta kemampuan profesionalnya yang
berbeda-beda Berdasarkan relevasi ahli metode teknik pendekatan
dengan mengunakan teknikteknik tertentu dalam mentransformasi atau
menyalurkan baik itu tujuan maupun ilmu pengetahuan yang tidak
terlepas dengan peran serta peserta didik dalam menerima masukan yang
didukung dengan situasi, fasilitas dan profesionallitas seorang instruktur
2.3 Pengetahuan
Menurut Notoatmodjo (2007) pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang
sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Dari pengalaman dan
ISBN: 978-602-70083-7-3
185 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-
7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan lebih langgeng
daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Sebelum orang
mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru didalam diri seseorang terjadi proses
yang berurutan), yakni : a. Kesadaran
Seseorang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap
stimulus (objek).
b. Merasa tertarik
Stimulus atau objek tersebut. Disini sikap subjek sudah mulai tampak.
c. Menimbang-menimbang
Baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya
d. Mencoba
Sikap dimana subyek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang
dikehendaki oleh stimulus.
e. Adaptasi
Subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan,kesadaran dan sikapnya
terhadap stimulus
Bawasanya pengetahuan berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia
melalui pengamatan akal. Pengetahuan merupakan informasi yang telah
dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk dikehendaki yang lantas
melekat di benak seseorang.
2.4 Pelatihan
Pelatihan adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan dengan cara
mengajarkan keahlian dan keterampilan tertentu kepada karyawan Hasibuan
(2017). Dalam metode ini supervisor diperlukan sebagai petunjuk untuk
memberikan kepada para peserta mengenai tugas yang akan dilaksanakan dan
bagaimana cara mengerjakannya. Metode pelatihan terbaik tergantung dari
berbagai faktor. Berdasarkan penjelasan Veithzal rivai (2010), dengan melakukan
pelatihan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu instruktur, peserta, materi
(bahan), metode, tujuan pelatihan, dan lingkungan yang mendukung.
Berikut ini beberapa penjelasan mengenai langkah-langkah pendahuluan
dalam persiapan pelatihan menurut T.Hani Handoko (2011) yaitu: a. Penilaian dan
Identifikasi Kebutuhan
Untuk memutuskan pendekatan yang akan digunakan, organisasi perlu
mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan pelatihan. Penilaian kebutuhan
mendiagnosa masalah-masalah dan tantangan-tantangan lingkungan yang
dihadapi organisasi sekarang, kemudian manajemen mengidentifikasikan
berbagai masalah dan tantangan yang dapat diatasi melalui pelatihan jangka
panjang.Pelatihan dapat juga digunakan apabila tingkat kecelakaan atau
pemborosan tinggi, semangat kerja dan motivasi rendah atau masalah
operasional lainnya.
ISBN: 978-602-70083-7-3
186 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-
7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
b. Sasaran–sasaran Pelatihan
Setelah dievaluasi kebutuhan–kebutuhan pelatihan dilakukan, maka
sasaransasaran dinyatakan dan ditetapkan.Sasaran ini mencerminkan prilaku
dalam kondisi yang diinginkan.
c. Isi Program
Isi program ditentukan oleh identifikasi kebutuhan-kebutuhan dan
sasaransasaran pelatihan.Program mungkin berupaya untuk mengajarkan
berbagai keterampilan tertentu, menyampaikan pengetahuan yang dibutuhkan
atau mengubah sikap.Apapun isinya, program hendaknya memenuhi
kebutuhankebutuhan organisasi dan peserta.Para peserta juga perlu meninjau isi
program, apakah relevan dengan kebutuhan, atau motivasi mereka untuk
mengikuti program tersebut rendah atau tinggi.Agar isi program efektif,
prinsip-prinsip belajar perlu dipertahankan mengenai kemajuan para peserta
pelatihan, semakin terpenuhinya prinsip–prinsip tersebut, pelatihan akan
semakin efektif.
Ada beberapa dimensi dan indikator dalam pelatihan seperti yang akan
dijelaskan oleh Mangkunegara (2011), Indikator-indikator pelatihan tersebut yaitu
sebagai berikut: 1. Instruktur
a. Pendidikan
Pendidikan lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan (ability) seseorang
melalui jalur formal dengan jangka waktu yang panjang, guna memaksimalkan
penyampaian materi kepada peserta pelatihan.
a. Penguasaan materi
Penguasaan materi bagi seorang instruktur merupakan hal yang penting untuk
dapat melakukan proses pelatihan dengan baik sehingga para peserta pelatihan
dapat memahami materi yang hendak disampaikan.
2. Peserta
a. Semangat mengikuti pelatihan
Hal ini merupakan salah satu faktor yang menentukan proses pelatihan. Jika
instruktur bersemangat dalam memberikan materi pelatihan maka peserta
pelatihan akan bersemangat mengikuti program pelatihan tersebut, dan
sebaliknya.
b. Seleksi
Sebelum melaksanakan program pelatihan terlebih dahulu perusahaan melakukan
proses seleksi, yaitu pemilihan sekelompok orang yang paling memenuhi kriteria
untuk posisi yang tersedia di perusahaan.
ISBN: 978-602-70083-7-3
187 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-
7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
3. Materi
a. Sesuai tujuan
Materi yang diberikan dalam program pelatihan kepada peserta pelatihan harus
sesuai dengan tujuan pelatihan sumber daya manusia yang hendak dicapai oleh
perusahaan.
b. Sesuai komponen peserta
Materi yang diberikan dalam program pelatihan lebih efektif apabila sesuai
dengan komponen peserta sehingga program pelatihan tersebut dapat
menambah kemampuan peserta.
c. Penetapan sasaran
Materi yang diberikan kepada peserta harus tepat sasaran sehingga mampu
mendorong peserta pelatihan untuk mengaplikasikan materi yang telah
disampaikan dalam melaksanakan pekerjaannya.
4. Metode
a. Pensosialisasian tujuan
Metode penyampaian sesuai dengan materi yang hendak disampaikan, sehingga
diharapkan peserta pelatihan dapat menangkap maksud dan tujuan dari apa
yang disampaikan oleh instruktur.
b. Memiliki sasaran yang jelas
Agar lebih menjamin berlangsungnya kegiatan pelatihan sumber daya manusia
yang efektif apabila memiliki sasaran yang jelas yaitu memperlihatkan
pemahaman terhadap kebutuhan peserta pelatihan
5. Tujuan
a. Meningkatkan keterampilan
Hasil yang diharapkan dari pelatihan yang diselenggarakan yaitu dapat
meningkatkan keterampilan/ skill, pengetahuan dan tingkah laku peserta
atau calon karyawan baru.
3. Metode Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan. Menurut Akker (1999)
terdapat tiga kriteria kualitas yaitu :
a. Validitas (pakar dan teman sejawat) suatu validitas yang baik jika sesuai dengan
content pembelajaran tercantum sesuai dengan indikator pembelajaran.
ISBN: 978-602-70083-7-3
188 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-
7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
b. Kepraktisan berarti produk yang dihasilkan mudah digunakan oleh pengguna
dalam hal ini peserta pelatihan.
c. Keefektifan berarti tercapainya tujuan transformasi yang terlihat dari hasil
pelatihan.
3.1 Tahap-Tahap Meningkatkan Semangat Entreprenuership dengan
Pelatihan Komputer
Menghasilankan
a. Instruktur Entrepreneurship
a. Kesadaran b. Peserta untuk
b. Merasa tertarik c. Materi Membangun
c. Menimbang-nimbang
d. Melasanakan d. Metode Desa Bukit
3.2 Lokasi
e. Pengetahuan
e. Tujuan
Langkap Melalui
Pelatihan
3.2.Alat dan Bahan Komputer
Alat dan bahan yang digunakan selama penelitian yaitu :
a. Tempat Pelatihan (Ruangan Pelatihan)
b. Modul Pelatihan (Ms.Word,Excel dan Porwerpoin)
c. Instruktur
d. Listrik
e. Laptop/notebook
f. Infocus
g. Sertifikat
h. Konsumsi
3.3. Metode Analisa Hasil
Data hasil pelasanaan pelatihan akan ukur berdasarkan item pengukuran dengan
menghubungkan antara variable pengetahuan dan variable pelatihan pengujian
dengan observasi langsung dengan metode wawancara kepada peserta pelatihan
dengan memonitoring setiap 3 (tiga) bulan sekali. Selama pelaksanaan akan
dilakukan 2 kali monitoring dan 1 kali wawancara hasil ahir penelitian.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
dokumentasi, observasi dan tes hasil belajar.
Tabel 3.1 Teknik Pengumpulan Data
ISBN: 978-602-70083-7-3
189 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
No
Teknik Pengumpulan
Data
Instrumen Data
1 Dokumentasi
Melalakuan Transformasi
pengetahuan dan kompetensi
dalam Praktek Langsung
dalam pengunaan
komputer,untuk program
word,exsel dan powerpoin
Video dan Foto
aktifivas
2 Walkthrough Lembar saran dan
Informasi Saran
dan
komentar komentar
3 Observasi Lembar Observasi
Aktifitas Peserta
didik
4 Tes Hasil Pelatihan Prtaktek Langsung Hasil Pelatihan
3.4 Teknik Analisis Data
1. Analisis Data Hasil Observasi
Data hasil observasi dianalisis dengan cara memberikan skor pada setiap deskriptor
yang terlihat pada peserta didik. Data yang diperoleh dari hasil observasi berupa
aktifitas peserta didik pada tahap Pertama. Adapun format lembar observasi adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.2. Format Lembar Observasi
No Nama Siswa Indikator
1 1 2 3 4 5
2
Skor yang diberikan yaitu : 1 untuk indikator yang terlihat, dan 0 untuk indikator
yang tidak terlihat. Hasil aktifitas peserta ditulis dalam lembar observasi. Data hasil
observasi yang diperoleh akan dihitung perindikator dengan cara menentukan
besarnya frekuensi masing-masing aktifitas, kemudian menghitung persentasenya.
Data hasil observasi akan dibuat interval selang kategori berdasarkan skor
maksimal dan minimal. Selanjutnya dihitung (dalam %) tentang keaktifan siswa.
Tabel 3.3. Kategori Keaktifan
ISBN: 978-602-70083-7-3
190 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Skor (%) Kategori
81-100 Sangat Aktif
61-80 Aktif
41-60 Cukup Aktif
21-40 Kurang Aktif
0-20 Buruk
(Modifikasi Arikunto, 2008:276
4. Pembahasan
Berdasarkan Butir-butir Pancasila sebagai Berikut : Ketuhanan yang maha
Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan,
Keadilan Seluruh Rakyat Indonesia. Upaya menumbuhkan semangat
entrepreneurship dengan menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai
pegangan dimana butir pancasila Kemanusiaan yang adil dan beradap serta keadilan
seluruh rakyat Indonesia. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia untuk
mendapat perlakuakan yang sama di Bumi Pertiwi. Mentransformasi Pengetahuan
dengan pedekatan pelatihan dapat meningkatakan kopetensi seseorang dalam
mengali potensi yang telah dimiliki terutama dibidang Entrepreneurship. Relevasi
ahli metode teknik pendekatan dengan mengunakan teknik-teknik tertentu dalam
mentransformasi atau menyalurkan baik itu tujuan maupun ilmu pengetahuan yang
tidak terlepas dengan peran serta peserta didik dalam menerima masukan yang
didukung dengan situasi, fasilitas dan profesionallitas seorang instruktur. Menurut
Veithzal rivai (2010), dengan melakukan pelatihan ada beberapa faktor yang
mempengaruhi yaitu instruktur, peserta, materi (bahan), metode, tujuan pelatihan,
dan lingkungan yang mendukung.
Langkah-langkah Pelaksanaan Pelatihan lebih dalam:
Penilaian yang dilakuakan terhadap identifkasi kebutuhan-kebutuhan yang
diperlukan untuk pelatihan meliputi : Tempat Pelatihan (Ruangan Pelatihan),
Modul Pelatihan (Word,Exsel dan Porwerpoin), Instruktur, Listrik, Leptop,
Infokus, Sertifikat, Konsumsi. Dimana Sasaran-saran menjur kepada warga di Desa
Isi Program
Sasaran
Sasaran
Pelatihan
Sasara n -
sasaran
Penilaian dan
Identifikasi
Kebutuhan -
Kebutuhan
Penilaian dan
Identifikasi
Prinsip - prinsip
Belajar
ISBN: 978-602-70083-7-3
191 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Bukit Langkap yang masih belajar di tingkat SMP, SMA dan Umum. Prinsip
Belajar dilakukan dengan Pelatihan satu per satu dilaksanakan dengan praktek
langsung, dengan Isi program pelatihan di berikan pelatihan Word, Exsel,
Powerpoin.
Berdasarkan Hasil Pelatihan yang dilakukan bahwasanya pengetahuan yang
berkaitan dengan kesadaran, ketertarikan, menimbang-nimbag, melaksanakan,
pengetahuan dapat mendukung mereka dalam menjalankan pekerjaan mereka
dimana didukung dengan instruktur, peserta, materi, metode, metode, tujuan,
menghasilkan Semangat jiwa entrepreneurship. Berdasarkan Tabel 4.1. Tabel.4.1
Hasil Pelaksanaan Pelatihan
No Indikator
Pengetahuan
(Kewirausahaan)
Indikator
Pelatihan
(Komputer)
Skor Katagori
1 Kesadaran Instruktur 73 Aktif
2 Merasa Tertarik Peserta 75 Aktif
3 Menimbang-nimbag Materi 83 Sangat Baik
4 Melaksanakan Metode 70 Aktif
5 Pengetahuan Tujuan 82 Sangat Baik
Berdasarkan Butir Pancasila Kemanusiaan yang adil dan beradap dan
Keadilan seluruh rakyat Indonesia. Bawasanya Setiap Warganegara dapat memliki
hak yang dalam mendapatkan keadilan demikian dengan mendapatkan ilmu
pengetahuan yang dapat meningkatkan wawasan serta kemampuan diri pribadinya.
Menurut Notoatmodjo (2007) pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang
sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Dari pengalaman dan
penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng
dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pelatihan adalah suatu
metode pendidikan yang dilakukan dengan cara mengajarkan keahlian dan
keterampilan tertentu kepada karyawan Hasibuan (2017). Dalam metode ini
supervisor diperlukan sebagai petunjuk untuk memberikan kepada para peserta
mengenai tugas yang akan dilaksanakan dan bagaimana cara mengerjakannya.
5. Simpulan dan Saran
5.1 Simpulan
Berdasarkan Hasil Pelaksanaan pelatihan Enterprenuership komputer dapat
disimpulkan bahwa Pada tahap ini pengetahuan yang baik ketika terlaksananya
kesadaran dari setiap individu masing-masing terkait pentingnya pengetahuan.
Penyelenggaraan pelatihan komputer di Desa Bukit Langkap merupakan ajang
membuka wawasan pengetahuan bagi anak-anak pada jenjang pertama yang berada
di Desa Bukit Langkap. Berbekal pengetahuan penguasaan skill pengetahuan
ISBN: 978-602-70083-7-3
192 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
komputer dapat membuka peluang jiwa enterprenuership. Seorang
entreperneurship harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dibidangnya
dan juga tidak terlepas dari rasa memiliki jiwa pancasila di dukung dengan sarana
dan prasaran serta kesadaran dari kalangan pendidik untuk dapat peduli dengan
lingkungan sekitar. Dengan demikian hal ini dapat meningkatkan pemahaman yang
lebih baik dibidangnya bagi kemajuan sumber daya manusia terkhusus dapat
membangun masyarkat di Desa Bukit Langkap. Penerapan pelatihan ini diguna kan
untuk pengembangan Desa Bukit Langkap dan kemajuan masyarakat yang
mayoritas berpenghasilan petani dan sesuai dengan sila ke 5 yang berbunyi keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5.2 Saran
Kami berharap semoga peserta pelatihan dapat menjadi seorang yang berjiwa
entrepreneurship yang jiwa pancasila dan dapat mengembangkan daerah
Desa Bukit Langkap dan sekitarnya
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2008). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
A.A. Anwar Prabu Mangkunegara.2011.Manajemen Sumber Daya Manusia
Perusahaan.Bandung: Rosda.
Ali,Muhammad,2006.Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen. Jakarta :
Penerbit Pustaka Amani
Akker, Jan van den (Ed). (1999). Desaign Approaches and Tool in Education and
Training. London: Kluwer Academic Publishers.
Bisno, Herbert. 1968.definisi metode.ml.scribd.com (14 November 2014)
Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain. 2010. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta:
Rineka Cipta.
Ghozali, I, 2012. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 20.
Semarang .Badan Penerbit
Hasibuan,Malayu,2006.Manajemen Sumber Daya Manusia,Edisi Ketuju Cetakan
Kedelapan.Jakarta :Penerbit Bumi Aksara
Handoko, T.Hani.2011. Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia.
Yogyakarta: Penerbit BPFE.
Notoatmodjo,S.2010. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan.Cetakan 2
Jakarta:PT.Rineka Cipta.
KBBI,2016.Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Rivai,Veithzal,2010.Manajemen Sumber Daya Manusia: Jakarta. PT.Raja Grafindo
Persada
ISBN: 978-602-70083-7-3
193 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Membangun Karakter Pancasila Di Era Global Melalui Teknologi Gawai
Ramah Anak
Hakiki Rahmi
ISBN: 978-602-70083-7-3
194 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Dianah Afifah
Rila Sanda Wahyuni
Marchela Benedicta Trisanti
Universitas Trilogi
ABSTRAK
Saat ini implementasi nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan
bermasyarakat sudah mulai memudar. Hal ini dapat diamati secara langsung dalam
kehidupan kita sehari-hari. Arus globalisasi merupakan satu diantara penyebab
terjadinya hal ini. Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang semakin
pesat dewasa ini, telah menjadi penyebab memudarnya nilai-nilai pancasila
dikalangan masyarakat, khususnya menyerang anak usia dini.
Permasalahan yang akan ditelaah dalam tulisan ini adalah Bagaimana
memanfaatkan teknologi yang ramah terhadap anak (usia dini) untuk
mengembangkan generasi penerus bangsa yang tidak hanya terdidik secara formal,
namun juga memiliki karakter pancasila. Tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk
memberikan informasi akan pentingnya penerapan nilai-nilai pancasila kepada
anak usia dini, serta memberikan informasi kepada orangtua dalam membangun
karakter pancasila melalui sebuah permainan “Kenali Pancasila Ku”.
Hasil penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan cara
pandang berbeda khusunya bagi orangtua dan anak usia dini dalam memanfaatkan
teknologi melalui permainan “Kenali Pancasila Ku”. Aplikasi permainan yang
umumnya sering digunakan anak-anak usia dini dengan menggunakan
handphone/gadget ini, akan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat menjadi
sarana bermain dan belajar untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan Ideologi dan Dasar
Negara Indonesia yang berisi tujuan hingga cita-cita yang dimiliki bangsa
Indonesia. Selain itu Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman hingga pandangan
hidup bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya Pancasila diharapkan mampu
membentuk karakter masyarakat Indonesia sehingga sesuai dengan ketentuan
agama hingga adat istiadat yang menjadi dasar pengembangan nilai-nilai Pancasila.
Namun demikian, implementasi atas nilai- nilai yang terkandung dalam
Pancasila sudah mulai memudar seiring berkembangnya zaman dan teknologi.
Arus globalisasi yang begitu cepat menjadi salah satu penyebab utama memudarnya
nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai macam bentuk
teknologi informasi canggih seperti handphone, tablet, laptop dan gadget lainnya
ISBN: 978-602-70083-7-3
195 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
merupakan alat pemicu berkembangnya arus globalisasi. Tanpa disadari, kemajuan
teknologi ini telah membawa dampak besar terhadap perubahan sifat hingga
perilaku masyarakat, sehingga tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Berdasarkan laporan Wearesocial terdapat beberapa fakta mencengangkan,
diantaranya adalah tentang jumlah pengguna internet dunia yang telah mencapai
4,021 miliar orang. Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna internet sudah mencapai
132 juta orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa setengah atau lebih dari 50
persen penduduk Indonesia telah mampu mengakses internet. Data informasi
tersebut membuktikan bahwa perilaku konsumtif merupakan salah satu dampak
yang disebabkan oleh arus globalisasi. Perilaku konsumtif ini bukan hanya
menyerang masyarakat dewasa melainkan sudah mempengaruhi anak usia dini. Hal
ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, anak – anak ditingkat TK yang telah
mengerti bahkan memiliki smartphone. Sebuah revolusi teknologi yang telah
memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir hingga kepribadian anakanak usia
dini di Indonesia.
Implikasinya, banyak perilaku tercela yang dilakukan anak usia dini baik ke
orangtua nya sendiri hingga ke teman-temannya. Menurut data KPAI, jumlah kasus
pendidikan per tanggal 30 Mei 2018, berjumlah 161 kasus, adapun rinciannya; anak
korban tawuran sebanyak 23 kasus atau 14,3 persen, anak pelaku tawuran sebanyak
31 kasus atau 19,3 persen, anak korban kekerasan dan bullying sebanyak 36 kasus
atau 22,4 persen, anak pelaku kekerasan dan bullying sebanyak 41 kasus atau 25,5
persen, dan anak korban kebijakan (pungli, dikeluarkan dari sekolah, tidak boleh
ikut ujian, dan putus sekolah) sebanyak 30 kasus atau 18,7 persen. Pada fase seperti
inilah peran orangtua sangat diperlukan dalam mengantisipasi pengaruh negatif dari
penggunaan teknologi informasi. Orangtua seharusnya dapat lebih selektif dalam
mendidik anak-anak nya sehingga mampu melampaui fase negatif dari pemakaian
teknologi informasi tersebut.
Melalui penulisan karya ilmiah ini, penulis ingin membantu para orangtua
dalam memberikan tawaran alternatif berupa permainan edukatif yang dapat
diakses dengan mudah oleh anak-anak usia dini sehingga karakter Pancasila dapat
ditanamkan sejak dini. Permainan ini merupakan aplikasi permainan sederhana
yang dapat diinstal pada gadget milik anak-anak. Games ini diharapkan mampu
membekali pola pikir berkarakter Pancasila pada anak-anak usia dini, yang pada
akhirnya mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
1.2. Rumusan Masalah
1) Bagaimanakah menciptakan generasi penerus bangsa yang
memiliki karakter Pancasila ditengah era globalisasi dengan
memanfaatkan teknologi gawai ramah anak?
1.3. Tujuan Penulisan
ISBN: 978-602-70083-7-3
196 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
2
1) Untuk memberikan tawaran alternatif berupa inovasi dalam bentuk
permainan sebagai media untuk membentuk karakter Pancasila di
kalangan anak usia dini
2) Untuk mendukung pengaplikasian program revolusi mental
pemerintah
1.4. Manfaat Penulisan
1) Bermanfaat bagi pengembangan karakter Pancasila pada anak usia dini
2) Dapat membekali anak usia dini (generasi bangsa) sehingga mampu
mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharihari
2. Tinjauan Pustaka
2.1. Landasan Teori
2.1.1. Pancasila
A. Pengertian Pancasila
Pancasila merupakan ideologi dasar bagi Negara Indonesia. Keberadaan
Pancasila dijadikan sebagai rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan
bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah konsepsi hasil buah pikir,
renungan filsafat, dan extract theosofie. Sebagai hasil olah pikir, Pancasila menjadi
ideologi kehidupan bernegara. Sebagai falsafah, Pancasila menjadi weltanschauung
atau pandangan hidup (way of life) yang menjadi pegangan personal maupun
komunal dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara
yang lebih konkrit, Pancasila kemudian menjadi rechtsideologie yang menjadi
sandaran fundamental (staatsfundamentalnorm) bagi tatanan norma hukum yang
menjadi tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. (Sutanto, 2018)
B. Nilai Luhur Pancasila
Sila Pertama, Menunjukan bahwasanya Tuhan merupakan sebab pertama dari
segala hal, demikian pula Tuhan ditempatkan pada sila pertama dengan maksud
tersebut Tuhan maha Esa, itulah sebabnya masyarakat Indonesia perlu
mengamalkan sikap toleransi antar umat beragama dimana masing-masing agama
memiliki hak untuk memercayai ke Esa-an Tuhan. Dengan berdasarkan azaz
tersebut maka masyarakat Indonesia diharapkan tidak memaksakan agama kepada
pemeluk agama lain. Dengan dibentuknya sila pertama maka masyarakat Indoneia
akan berpedoman bahwa agama dan negara Indonesia adalah satu kesatuan yang
utuh dan Indonesia bukan Bangsa yang mendasarkan pada agama tertentu
ISBN: 978-602-70083-7-3
197 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Sila Kedua, Menunjukan bahwasanya manusia memiliki hakikat pribadi yang
mono-pluralis, hal demikian menunjukan bahwasanya manusia terdiri atas susunan
kodrat jiwa dan raga. Nilai Luhur kemanusiaan akan menumbuhkan sikap
4
keberadaban dimana masyarakat Indonesia diharapkan memiliki kepribadian untuk
menghormati hak asasi manusia, anti penjajahan, mengutamakan keadilan,
menghargai sesama manusia dan memiliki sikap tenggang rasa.
Sila Ketiga, Menunjukan pengakuan terhadap hakikat satu tanah air, satu
bangsa, satu bahasa yang terikat dalam satu negara Indonesia. Hal demikian
merupakan suatu keseluruhan dan keutuhan. Nilai luhur persatuan Indonesia
mengandung makna cinta tanah air, memiliki nasionalisme, ber-Bhineka Tunggal
Ika, cinta persatuan dan kesatuan tanpa memiliki kecondongan terhadap ras
tertentu.
Sila Keempat, Menunjukan bahwasanya Indonesia menjunjung dan mengakui
adanya rakyat yang segala seuatunya berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat
serta diperuntukan kepada rakyat. Nilai Luhur kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna
yaitu mengutamakan permusyawaratan, bersikap demokratis, tidak memaksakan
kehendak terhadap orang lain, mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian
masalah serta tidak bersikap individualis.
Sila Kelima, Menunjukan bahwasanya bangsa Indonesia mengakui hakikat
adil berupa pemenuhan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan. Nilai luhur
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna untuk
mengutamakan sikap adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, cinta
kekeluargaan, menghormati kedaulatan antar bangsa, menyetarakan hakikat
berbangsa terhadap bangsa lain dengan tujuan untuk saling menghargai
C. Implementasi Pancasila
Pancasila diamalkan secara imperatif, dimana apabila Pancasila yang menjadi
dasar negara tersebut dilanggar maka negara berhak untuk menuntut 5 sesuai
dengan hukuman yang diberlakukan di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digunakan
sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara. Pancasila yang merupakan filsafat
juga ditujukan sebagai pegangan hidup dan manfaat praktis, artinya pancasila
mempunyai fungsi dan peranan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan sehari-
hari dalam bermasyarakat.
Secara formal, pada tahun 2003 pemerintah melaui Tap MPR No.
I/MPR/2003 telah merumuskan 45 butir Pancasila sebagai Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila. Adapun ke-45 Butir Pancasila terangkum dibawah ini
ISBN: 978-602-70083-7-3
198 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
:
Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
1. Kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. Sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan
penganut kepercayaan yang berbeda-beda
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan
kepercayaan
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyangkut
hubungan pribadi manusia
6. Sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab
1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi
setiap 6 manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama,
kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan
sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat
manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama
dengan bangsa lain.
Sila ketiga: Persatuan Indonesia
1. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan
bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan
pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa 3.
Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air
Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.
ISBN: 978-602-70083-7-3
199 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila
keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaran / perwakilan
1. Setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang
sama.
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai
hasil musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan
hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan.
8
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani
yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral
kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan
kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk
melaksanakan pemusyawaratan.
Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan
suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan
terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan
gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau 8
merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
ISBN: 978-602-70083-7-3
200 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan
dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang
merata dan berkeadilan sosial.
2.1.2 Teknologi Harus Dikendalikan oleh Manusia
Berkembangnya teknologi informasi, maka ujaran kebencian seolah-olah
sulit untuk dibendung. Untuk itu kembalilah pada norma-norma yang tertuang
dalam Pancasila yang diwariskan oleh leluhur kita. (Sutanto, 2018)
Dewasa ini, kalangan muda yang kelak akan menjadi penerus bangsa,
benarbenar telah hidup sendiri dengan gadget nya. Sebuah kondisi yang cenderung
membentuk generasi mendatang sebagai pribadi yang mengikuti media sosial, yang
sangat berbeda dengan hasil pembentukan pergaulan interaksi sosial secara
langsung. Dalam kondisi seperti ini, kesadaran masyarakat, khususnya orangtua
sangat berperan penting bagi pembetukan generasi dimasa mendatang.
Sebagaimana diketahui masyarakat Indonesia saat ini telah menjadi pengguna
media sosial terbanyak di dunia. Realitas ini dapat menimbulkan implikasi positif
sekaligus negatif. Implikasi negatif tersebut juga dirasakan langsung oleh anak usia
dini. Diantaranya, dalam bentuk cyber-bullying, ketergantungan pada gadget
(nomophobia), membentuk anak-anak unsocial (individual), pornografi dan
membuat anak menjadi pribadi plagiat. Oleh karena itu, pembatasan penggunaan
media sosial bukanlah menjadi pilihan terbaik untuk memberikan kesadaran pada
anak-anak usia dini. Justru respon dari para pengguna (anak usia dini) sangat
menentukan bagaimana pribadinya terbentuk dikemudian hari. Kesadaran seperti
inilah yang diharapkan membuat pengguna media sosial bisa lebih mengendalikan
teknologi dan bukan dikendalikan oleh teknologi. Dengan mengendalikan
teknologi, seorang pengguna media sosial bisa menempatkan perilaku yang tidak
menimbulkan kebencian ataupun kemarahan terhadap siapapun dan bagi siapapun.
Dalam konteks seperti itulah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
sangat relevan untuk diinternalisasikan dalam teknologi gawai yang biasa
dimainkan oleh anak-anak usia dini. Sebagaimana permainan “The Sims” yang
sangat digandrungi anak-anak dapat direkayasa sedemikian rupa sehingga secara
kognitif akan mempengaruhi pola pikir yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila.
2.2. Uraian Pendapat Terdahulu (State of The Art)
Berdasarkan hasil analisis data pada sejumlah penelitian disimpulkan, bahwa
alat permainan edukatif berperan penting dalam pengembangan kemampuan
kognitif anak di kelompok B TK PGRI Baiya, karena alat permainan edukatif
berperan sebagai media pembelajaran yang dapat merangsang perkembangan
kognitif anak. Terbukti dari semakin meningkatnya jumlah persentase anak yang
masuk kategori berkembang sangat baik (BSB). Kemampuan menyusun balok,
meningkat dari 8,33% menjadi 25%. Kemampuan menyusun puzzel, meningkat
dari 12,5% menjadi 29,17%. Kemampuan mengelompokkan gambar binatang
9
ISBN: 978-602-70083-7-3
201 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
berkaki 2 dan berkaki 4, meningkat dari 20,83% menjadi 45,83%. Dan kemampuan
membandingkan jumlah bola yang lebih banyak dan lebih sedikit, meningkat dari
16,67% menjadi 41,67%.
(Munawara, 2014)
Sementara Radlia (2017), menyimpulkan bahwa kontribusi paling besar
yang dapat mempengaruhi penggunaan gawai pada anak adalah orangtua. Artinya
orangtua memegang peranan penting penggunaan gawai pada anak-anak mereka.
Games edukasi dianggap unggul dalam beberapa aspek jika dibandingkan dengan
metode pembelajaran konvensional. Salah satu keunggulan yang signifikan adalah
adanya animasi yang dapat meningkatkan daya ingat sehingga anak dapat
menyimpan materi pelajaran dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan
metode pengajaran konvensional. (Vitianingsih, 2016)
2.3. Uraian Mengenai Pemecahan Masalah
Di era globalisasi dimana ruang lingkup dunia tak mengenal batas,
teknologi menjarah tak mengenal usia, perkembangan zaman tak dapat dibendung,
10 budaya terus berkembang sesuai peradaban dunia. Pancasila perlu menyesuaikan
diri dengan perubahan yang terjadi. Seperti yang kita ketahui dimana fakta terlihat
begitu jelas, generasi milenial semakin terpaku pada perkembangan teknologi,
namun yang patut dipertanyakan apakah bangsa kita mampu memilah penggunaan
teknologi tersebut dengan baik dan benar? Apakah bangsa kita secara umum
mengetahui akibat dari perluasan teknologi sudah mulai menunjukan dampak
negatif bagi generasi muda yang mana akan menjadi tunas-tunas penerus berdirinya
bangsa ini? Kita perlu mengkaji bahwasanya usia belia tak lagi mengenal masa
keemasan usianya dengan mengembangkan potensi dan bakatnya. Mereka tidak
lagi banyak berkolaborasi dengan teman seusianya dikarenakan permasalahan
dampak teknologi tersebut. Sudah semestinya diusia keemasannya mereka tumbuh
dengan berekspresi sesuai dengan hal yang disukainya yang dikemudian hari dapat
dijadikan bekal untuk bertahan di masa mendatang. Jika sudah seperti demikian,
maka penanaman nilai-nilai pancasila perlu dikonversi sesuai dengan zamannya.
Tulisan ilmiah ini, merupakan tawaran awal yang tentu saja masih harus
dioperasionalisasikan dalam bentuk games yang aplikatif. Games “Kenali
Pancasila Ku” diadopsi dari games ‘The Sims” yang sangat digandrungi oleh anak-
anak. Games “The Sims” tadi akan direkayasa melalui penambahkan beberapa level
yang dimana setiap levelnya harus melewati beberapa misi berupa implementasi
dari butir-butir Pancasila (yang akan dipilih secara selektif).
Penggunaan animasi pada games ini diharapkan dapat merubah pola pikir (kognitif)
anak usia dini sehingga perilaku kesehariannya berkarakter Pancasila.
3. Metodologi Penulisan
ISBN: 978-602-70083-7-3
202 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Metode yang kami pakai adalah penelitian kualitatif, metode penelitian
kualitatif menurut Sugiyono (2010: 15), merupakan metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek
yang alamiah, (sebagai jawabannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah
sebagai instrummen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara
purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data
bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna
dari pada generalisasi.
Alasan penulis memilih metode penelitian ini adalah adalah untuk
mengetahui seberapa parah budaya barat saat ini mempengaruhi para generasi
penerus bangsa, seberapa parah nilai-nilai implementasi pancasila diabaikan atau
tidak dijadikan pedoman umum saat ini, kami penulis berusaha untuk membuat
aplikasi ini sebagai acuan untuk menjadikan pancasila lebih dihargai, dimengerti,
dan dijadikan pedoman bagi para generasi muda penerus bangsa.
Metode dasar dari permainan ini kami ambil dari sebuah permainan
bernama The Sims. The Sims merupakan sebuah permainan komputer simulasi
strategik yang dibuat oleh desainer permainan Will Wright, dipublikasi oleh Maxis,
dan didistribusikan oleh Electronic Arts. Permainan ini adalah simulasi aktivitas
sehari-hari dalam rumah tangga. Pada tanggal 4 Februari 2000, permainan ini telah
terjual sebanyak 16 juta kopi yang membuatnya sebagai permainan komputer
dengan penjualan terbesar dalam sejarah.[1].
Cara bermain di games ini adalah pertama pilih karakter yang ingin dimainkan,
tetapi bisa disesuaikan dengan keinginan dari pemain. Setelah itu, pemain bisa
merancang rumah tempat tinggal dari karakter tersebut. Dan selanjutnya, pemain
bisa mengendalikan karakter sesuai dengan keinginannya.
ISBN: 978-602-70083-7-3
203 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Dari permainan The Sims ini kami ingin membuat sebuah pengembangan
dari permainan ini yaitu membentuk suatu karakter yang berdasarkan nilai-nilai
Pancasila pada anak usia dini. Dalam permainan ini nilai-nilai implementasi
Pancasila kami jabarkan secara detail berdasarkan 45 butir 4P (Pedoman,
Penghayatan, dan Pengamanan Pancasila) yang ditanamkan disetiap misinya. Pada
permainan ini kami mengadaptasi beberapa alur dalam permainan The Sims, yaitu
dari pemilihan karakter dan melakukan kegiatan sehari-hari yang digambarkan dari
misinya, yang membedakan adalah permainan The Sims dengan permainan “Kenali
Pancasila Ku” ada pada setiap level permainan. “Kenali Pancasila Ku” terdapat misi
yang harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan diiringi dengan
permainan sederhana yang harus dijalankan pada setiap misinya
4. Pembahasan
Kini moral generasi muda sangat memprihatinkan. Hal ini sudah terlihat
dari perilaku mereka dikehidupan sehari-hari. Sebenarnya hal ini merupakan
dampak dari arus globalisasi. Seperti yang kita ketahui arus globalisasi tidak bisa
dijauhkan dari perkembangan teknologi informasi. Kemunculan berbagai macam
alat teknologi informasi canggih mulai menggerogoti pola pikir masyarakat mulai
dari anak-anak hingga dewasa.
Pada umumnya anak – anak cepat sekali untuk mengikuti dan belajar
sesuatu dari apa yang mereka lihat. Seperti yang kita ketahui bahwa anak jaman
sekarang tidak bisa dijauhkan dari handphone/gadget mereka. Sebenarnya hal ini
terjadi karena faktor orangtua juga. Para orangtua saat ini justru memfasilitasi
bahkan mengizinkan anaknya bermain handphone/gadget. Padahal tidak semua isi
dari handphone/gadget itu bisa dinikmati oleh semua umur. Memang banyak fitur-
fitur yang disediakan namun tidak semua dari fitur tersebut pantas untuk anak-anak.
Pola pikir sederhana yang dimiliki anak-anak sangat mudah untuk dipengaruhi.
Dikhawatirkan mereka cepat meniru apa yang ada di fitur-fitur tersebut. Salah satu
fitur yang sangat digemari saat ini adalah permainan (Games). Kini banyak sekali
ISBN: 978-602-70083-7-3
204 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
jenis games yang tersedia, bahkan konsep yang dimiliki juga menarik perhatian
khalayak umum. Namun tak semua games pantas untuk dimainkan oleh anak-anak,
karena ada beberapa jenis games yang mengadung unsur kekerasan. Tanpa disadari
hal ini jika dibiarkan akan membawa pengaruh negatif bagi moral generasi muda
Indonesia. Oleh karena itu, inovasi baru berupa permainan edukatif yang
menyenangkan sangat dibutuhkan dewasa ini.
Permainan edukatif adalah semua bentuk permainan yang dirancang untuk
memberikan pengalaman pendidikan atau pengalaman belajar kepada para
pemainnya, termasuk permainan tradisional dan moderen yang diberi muatan
pendidikan dan pengajaran Atas dasar pengertian itu, permainan yang dirancang
untuk memberi informasi atau menanamkan sikap tertentu, misalnya untuk
memupuk semangat kebersamaan dan kegotongroyongan, termasuk dalam kategori
permainan edukatif karena permainan itu memberikan pengalaman belajar kognitif
dan afektif (Adams, 1975).
Maka dari itu, kami mencoba untuk membuat suatu inovasi baru untuk
memenuhi kebutuhan tersebut dengan meluncurkan sebuah aplikasi games yang
memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Kami juga mempertimbangkan inovasi ini
dengan kondisi moral generasi muda saat ini. Yang mana kini generasi muda kita
sangat jauh dari nilai-nilai pancasila. Kami pun berfikir bagaimana caranya agar
bisa menanamkan kembali nilai – nilai pancasila dengan mengikuti trend saat ini.
Dan kami rasa permainan edukatif sangat cocok untuk digunakan sebagai media
untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Konsep dasar games edukatif ini adalah implementasi dari lima sila
pancasila tapi dengan visual yang tidak monoton. Sasaran dari games edukatif yang
kami buat ini adalah generasi muda dari cakupan umur 5 tahun – 12 tahun.
Permainan ini akan mempertemukan anak – anak dengan permasalahan yang ada
di sekitar mereka dan memberikan informasi tentang bagaimana cara
penyelesaiannya. Masalah yang akan muncul digames ini bukanlah permasalahan
yang sifatnya kompleks, mengingat permainan ini ditujukan untuk anak – anak.
Dalam games “KENALI PANCASILA KU” ini, disetiap levelnya pemain
akan diberikan misi-misi yang harus diselesaikan. Untuk menyelesaikan misi
tersebut, pemain harus menyelesaikan permainan sederhana, dimana permainan
sederhana ini akan berbeda-beda disetiap misinya. Jika pemain sudah berhasil
memenangkan permainan sederhana ini, pemain akan mendapatkan sebuah kunci
yang dapat membantunya menyelesaikan misi. Setelah pemain menyelesaikan misi
tersebut, pemain akan dibekali informasi mengenai makna dari misi yang baru saja
diselesaikan. Yang mana misi tersebut merupakan contoh implementasi dari nilai-
nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Di games ini terdapat 3 level dalam games ini yaitu Level Perunggu, Level
Perak dan Level Emas. Level ini dibuat dengan melihat tingkat kesulitan dari
permainan sederhana yang ada didalamnya. Disetiap levelnya akan terdapat 5 misi
ISBN: 978-602-70083-7-3
205 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
yang harus diselesaikan. 5 misi ini mengacu pada implementasi setiap sila-sila
Pancasila yang berlandaskan pada “45 butir 4P (Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila)” menurut Badan Pembeniaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Yang mana juga ditetapkan dalam Tap MPR no. I/MPR/2003. Adapun misi-misi
yang ada dalam games ini adalah :
1. Beribadah sesuai keyakinan yang diyakininya
Misi ini dibuat dengan berlandaskan pada 45 butir P4 tepatnya butir ke 1
dan 2 dari Sila Pertama Pancasila. Misi ini terdapat di Level Perunggu. Untuk
menyelesaikan misi ini, pemain harus menyelesaikan permainan sederhana terlebih
dahulu. Khusus untuk misi yang berhubungan dengan Sila Pertama Pancasila,
permainan sederhana nya adalah menyusun puzzle. Puzzle yang disediakan berupa
puzzle pada umumnya, yang didesain khusus dengan tampilan gambar yang disukai
anak-anak. Pemain akan diberikan waktu untuk menyusun puzzle sesuai tingkat
kesulitan level. Jika pemain berhasil memenangkan puzzle ini, pemain akan
mendapatkan sebuah kunci yang dapat membantunya menyelesaikan misi pada
level ini. Kunci ini digunakan untuk membuka sebuah kotak yang berisi barang-
barang yang diperlukan untuk menyelesaikan misi. Untuk misi ini barang tersebut
berupa perlengkapan ibadah yang dapat dikenakan oleh pemain untuk beribadah.
Pemain akan dianjurkan untuk menggunakan barang tersebut dalam misi ini,
barulah misi terselesaikan. Lalu akan muncul kotak dialog yang memperlihatkan
bahwa pemain sudah mengamalkan sila pertama dari Pancasila, dan bunyi sila
tersebut akan dimunculkan dalam kotak dialog ini.
2. Menolong seseorang yang mengalami kesulitan
Misi ini dibuat dengan berlandaskan pada 45 butir P4 tepatnya butir ke 4
dan 7 dari Sila Kedua Pancasila. Misi ini terdapat di Level Perunggu. Untuk
menyelesaikan misi ini, sama seperti misi sebelumnya pemain harus menyelesaikan
permainan sederhana terlebih dahulu. Khusus untuk misi yang berhubungan dengan
Sila Kedua Pancasila, permainan sederhana berbeda dari Sila Pertama yaitu mencari
kunci di tumpukan sampah yang berserakan. Pemain harus membuang sampah-
sampah tersebut ke dalam tong sampah yang disediakan. Pemain akan diberikan
waktu untuk membersihkan sampah-sampah tersebut sesuai tingkat kesulitan level.
Jika pemain berhasil, pemain akan menemukan sebuah kunci yang dapat
membantunya menyelesaikan misi pada level ini. Hanya kunci ini yang dapat
membuka sebuah kotak, dimana kotak tersebut berisi barangbarang untuk
menyelesaikan misi ini. Untuk misi ini barang tersebut berupa barang yang bisa
menolong orang yang mengalami kesulitan. Pemain akan dianjurkan untuk
menggunakan barang tersebut dalam misi ini, barulah misi terselesaikan. Lalu akan
muncul kotak dialog yang memperlihatkan bahwa pemain sudah mengamalkan sila
kedua dari Pancasila, dan bunyi sila tersebut akan dimunculkan dalam kotak dialog
ini.
3. Mengikuti Upacara Bendera
ISBN: 978-602-70083-7-3
206 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Misi ini dibuat dengan berlandaskan pada 45 butir P4 tepatnya butir ke 3
dan 4 dari Sila Ketiga Pancasila. Misi ini terdapat di Level Perunggu. Untuk
menyelesaikan misi ini, sama seperti misi sebelumnya pemain harus menyelesaikan
permainan sederhana terlebih dahulu. Khusus untuk misi yang berhubungan dengan
Sila Ketiga Pancasila, jenis permainan sederhana nya yaitu memukul penjahat.
Pemain harus bisa menemukan penjahat diantara orang-orang baik yang akan
muncul dilubang-lubang yang ada. Jika pemain menemukan penjahat tersebut,
pemain diharapkan segera memukul penjahat tersebut agar masuk kembali ke
lubang-lubang yang ada. Pemain akan diberikan waktu dan target jumlah penjahat
sesuai tingkat kesulitan level. Jika pemain berhasil, pemain akan mendapatkan
sebuah kunci yang dapat membantunya menyelesaikan misi pada level ini.
Kegunaan kunci ini sama seperti misi sebelumnya yaitu untuk membuka sebuah
kotak namun isinya berbeda. Isi kotak ini berupa perlengkapan yang harus
digunakan pemain untuk mengikuti upacara bendera, barulah misi terselesaikan.
Lalu akan muncul kotak dialog yang memperlihatkan bahwa pemain sudah
mengamalkan sila ketiga dari Pancasila, dan bunyi sila tersebut akan dimunculkan
dalam kotak dialog ini.
4. Mengikuti Pemilihan Ketua Kelas
Misi ini dibuat dengan berlandaskan pada 45 butir P4 tepatnya semua butir
dari Sila Keempat Pancasila. Misi ini terdapat di Level Perunggu. Untuk
menyelesaikan misi ini, sama seperti misi sebelumnya pemain harus menyelesaikan
permainan sederhana terlebih dahulu. Khusus untuk misi yang berhubungan dengan
Sila Keempat Pancasila, Jenis permainan sederhana nya berupa menghitung hasil
suara pemilihan umum. Pemain harus menghitung jumlah suara yang diperoleh oleh
salah satu kandidat pemilihan umum. Dimana nantinya akan muncul beberapa
nama-nama kandidat lainnya sebagai bahan pengecoh bagi pemain dalam
menghitung nama kandidat yang diperintahkan permainan ini. Pemain akan
diberikan waktu sesuai tingkat kesulitan level. Jika pemain jawaban pemain benar
maka pemain dianggap berhasil memenangkan permainan ini. Hadiah atas
permainan ini sama seperti misi-misi sebelumnya yaitu pemain akan mendapatkan
sebuah kunci yang dapat membantunya menyelesaikan misi pada level ini.
Kegunaan kunci ini sama yaitu untuk membuka sebuah kotak yang isinya berbeda.
Isi kotak pada misi ini berupa pulpen yang akan digunakan untuk menulis salah satu
nama teman yang dipilih pemain untuk menjadi ketua kelas, barulah misi
terselesaikan. Lalu akan muncul kotak dialog yang memperlihatkan bahwa pemain
sudah mengamalkan sila keempat dari Pancasila, dan bunyi sila tersebut akan
dimunculkan dalam kotak dialog ini.
5. Berbagi dengan teman yang terkena musibah
Misi ini dibuat dengan berlandaskan pada 45 butir P4 tepatnya butir 1, 5 &
11 dari Sila Kelima Pancasila. Misi ini terdapat di Level Perunggu. Untuk
menyelesaikan misi ini, masih sama seperti misi sebelumnya pemain harus
ISBN: 978-602-70083-7-3
207 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
menyelesaikan permainan sederhana terlebih dahulu. Untuk misi yang berhubungan
dengan Sila Kelima Pancasila, Jenis permainan sederhana nya adalah menyusun
buku. Pemain harus menyusun buku-buku setinggi mungkin jika perlu melebihi
batas ketinggian maksimum dalam waktu yang ditentukan dalam permainan.
Pemain akan diberikan waktu dan batas ketinggian sesuai tingkat kesulitan level.
Jika pemain berhasil mencapai batas ketinggian maka pemain dianggap berhasil
memenangkan permainan ini. Hadiah atas permainan ini sama seperti misi-misi
sebelumnya yaitu pemain akan mendapatkan sebuah kunci yang dapat
membantunya menyelesaikan misi pada level ini. Kegunaan kunci ini tetap sama
yaitu untuk membuka sebuah kotak. Isi kotak pada misi ini berupa
pakaian/kebutuhan lainnya yang akan diberikan kepada salah satu teman yang
terkena musibah, barulah misi terselesaikan. Lalu akan muncul kotak dialog yang
memperlihatkan bahwa pemain sudah mengamalkan sila keempat dari Pancasila,
dan bunyi sila tersebut akan dimunculkan dalam kotak dialog ini.
Jika kelima misi ini selesai, itu tandanya pemain berhasil menyelesaikan
Level Perunggu. Pemain akan dihadiahi sebuah mendali perunggu dan kunci
perunggu. Kunci perunggu ini yang dapat membuka Level Perak. Barulah pemain
bisa melanjutkan permainan di Level selanjutnya hingga ke Level Emas.
Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, konsep misi disetiap Level nya
akan tetep sama yaitu berlandaskan pada 45 butir 4P (Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila). Namun implementasi sila-sila pancasila dalam misi nya
berbeda-beda dan tentunya dengan tingkat kesulitan yang berbeda pula. Hal ini
dilakukan untuk melatih kesiapan, pola pikir dan ketangkasan anak-anak dalam
menghadapi apapun yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Selain itu,
menanamkan semangat pantang menyerah dalam diri anak-anak apalagi jika
tujuannya adalah untuk menolong sesama.
6. Simpulan Dan Saran
6.1. Simpulan
Perkembangan teknologi informasi bukanlah halangan untuk tetap
menanamkan nilai – nilai Pancasila kepada generasi muda. Hanya perlu ide
kreatif untuk bisa memanfaatkan peluang ini sehingga dapat lebih bermanfaat
bagi nusa dan bangsa. Salah satunya melalui rekayasa game “the sims” yang
digandrungi anak-anak menjadi game edukasi “kenali pancasila ku”. Terdapat
beberapa kelebihan dari game edukasi dibandingkan dengan metode edukasi
konvensional, salah-satu kelebihan utama game edukasi adalah pada aspek
visualisasi dari permasalahan-permasalahan yang nyata dalam kehidupan sehari-
hari. Tingkat kesulitan dari setiap level game “kenali panasila ku”mengharuskan
setiap pemain (anak usia dini) ditunyut untuk belajar sehingga dapat
menyelesaikan permasalahan sesuai instruksi dan tools yang disediakan dalam
game, sehingga akan membimbing pemain untuk secara aktif menggali
ISBN: 978-602-70083-7-3
208 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
informasi, sekaligus memperkaya pengetahuan dan strategi didalam
mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Melalui aplikasi permainan seperti itu,
diharapkan generasi muda, dapat lebih selektif lagi menggunakan teknologi yang
ada. Sehingga, dampak negatifnya tidak akan menjadi boomerang bagi identitas
nasional bangsa.
6.2. Saran
1. Karya ilmiah ini harus ditindaklanjuti dengan studi emphiris lebih lanjut
untuk mengembangan konsep yang ada menjadi aplikasi games yang bisa
dioperasionalkan
2. Perlunya komitmen dari para orangtua yang memiliki anak usia dini untuk
lebih selektif dalam memberikan pilihan permainan pada gawai yang
dimiliki anaknya
DAFTAR PUSTAKA
Susanto, Yusuf. 2018. Pancasila Tacit Knowledge untuk Kehidupan Jaring
Pengaman Peradaban Dunia. Bogor : PT. Idemedia Pustaka Utama.
Widiastuti, Rina. 2018. “Hari Anak Nasional, KPAI Catat Kasus Bullying Paling
Banyak”. https://nasional.tempo.co/read/1109584/har20 i-anaknasional-
kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak
Ramadhan, Bagus. 2018. “Inilah Perkembangan Digital Indonesia Tahun 2018”,
https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/02/06/inilah-
perkembangandigital-indonesia-tahun-2018, diakses pada Rabu, 25 Juli 2018
pukul 12.17
http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-pancasila-sebagai-
ideologi-dan-dasar-negara/, diakses pada Rabu, 25 Juli 2018 pukul 10.57
http://roda2blog.com/2014/07/10/45-butir-butir-pedoman-pengamalan-pancasila-
terbaru/, diakses pada Jum’at, 27 Juli 2018 pukul 16.15
https://asikbelajar.com/beberapa-pengertian-alat-permainan/, diakses pada Kamis,
26 Juli 2018 pukul 20.05 https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-
anak-nasional-kpai-catat-kasusbullying-paling-banyak, diakses pada Selasa,
31 Juli 2018 pukul 16.15
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Bungamputi/article/view/2990/2066,
diakses pada Selasa, 31 Juli 2018 pukul 17.10
Vitianingsih, Anik Vega. 2016. “Game Edukasi Sebagai Media Pembelajaran
Pendidikan Anak Usia Dini”. Universitas Dr. Soetomo : Surabaya.
Radliya, Nizar Rabbi. Apriliya, Seni. Zakiyyah, Tria Ramdhaniyah. 2017.
“Pengaruh Penggunaan Gawai Terhadap Perkembangan Sosial Emosional
Anak Usia Dini”. Universitas Komputer Indonesia : Tasikmalaya.
ISBN: 978-602-70083-7-3
209 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Koperasi Indoensia, Apa kabar ?
M. Nuruddin Subhan, S.E. M.M.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila
Abstrak
Koperasi di Indonesia saat ini kurang terdengar gaungnya seperti badan usaha –
badan usaha lain, seolah-olah Koperasi hanya indekost atau hanya tamu di negeri
ini. Sebuah badan usaha berlabel Koperasi acapkali hanya disejajarkan dengan
bisnis kelas recehan dan tidak diperhitungkan kontribusinya dalam peningkatan
PDB (Produk Domestik Bruto). Sejak Aliansi Koperasi Internasional (International
Co-operative Alliance / ICA) menghimpun daftar 300 Koperasi Dunia (Global 300
List) beberapa tahun lalu, belum ada satupun Koperasi Indonesia yang mampu
memasuki posisi tersebut. Dalam penelitian ini, sejumlah Koperasi besar di
Indonesia dengan aset dan volume usaha triliunan rupiah diharapkan dapat
menjawab hal-hal tersebut di atas. Penelitian ini membeberkan sebuah peta baru
mengenai potensi ekonomi Koperasi yang selama ini nyaris tak terdengar dan sudah
saatnya Koperasi-Koperai besar itu berbicara di panggung ekonomi nasional. Untuk
menjaga objektivitas dalam penelitian ini diperlukan sebuah penilaian atau tolok
ukur yang tepat. Dalam hal ini mengacu pada ketentuan Kementerian Koperasi dan
UMKM yaitu yang asetnya di atas Rp.10 milyar, omzet atau volume usahanya di
atas Rp.50 milyar. Untuk melengkapinya, kami juga memasukan tolok ukur
pelayanan karena salah satu ciri dan keunikan badan usaha Koperasi (pembeda
dengan badan usaha lain) adalah pelayanan/benefit untuk anggotanya. Pemberian
bobot (dalam persentase) dari masing-masing tolok ukur juga telah dilakukan. Hasil
dari penelitian ini didapatkan bahwa terdapat sejumlah Koperasi besar di Indonesia
dengan aset dan volume usaha triliunan rupiah yang didasarkan pada semangat
meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan pada anggota.
Kata Kunci : Koperasi, Ekonomi, UMKM, Indonesia
1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
ISBN: 978-602-70083-7-3
210 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Sebuah badan usaha berlabel Koperasi acapkali hanya disejajarkan dengan
bisnis kelas recehan dan tidak diperhitungkan kontribusinya dalam peningkatan
PDB (Produk Domestik Bruto). Koperasi di Indonesia saat ini kurang terdengar
gaungnya seperti badan usaha – badan usaha lain, seolah-olah Koperasi hanya
indekost atau hanya tamu di negeri ini. Sejak Aliansi Koperasi Internasional
(International Co-operative Alliance / ICA) menghimpun daftar 300 Koperasi
Dunia (Global 300 List) beberapa tahun lalu, belum ada satupun Koperasi
Indonesia yang mampu memasuki posisi tersebut. Apalagi, Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 33 Ayat 1 menyatakan bahwa : Perekonomian Indonesia disusun sebagai
usaha bersama atas azas kekeluargaan. Di dalam penjelasan undang-undang tersebut
antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan
kemakmuran orang- seorang, dan badan usaha yang sesuai adalah Koperasi.
Undang-undang Dasar 1945 menempatkan Koperasi pada kedudukan sebagai
sokoguru perekonomian nasional. Oleh karena itu tepat sekali jika penelitian ini
memilih topik Koperasi Indonesia, dengan maksud dan tujuan agar Koperasi
berperan mengisi pembangunan ekonomi Indonesia serta tidak mengabaikan sistem
ekonomi yang dituntut oleh Undang-Undang Dasar Negara kita.
Ilmu Koperasi lahir bersamaan dengan lahirnya lembaga Koperasi. Di
negara-negara yang telah memiliki gerakan Koperasi yang kuat biasanya ilmu
Koperasinya pun sudah terlihat mantap. Sebagai perbandingan dengan ilmu-ilmu
lainnya, para akademisi berdedikasi untuk menjelaskan serta mendeskripsikan
keadaan dan masalah-masalah Koperasi, namun sayangnya ilmu Koperasi ini masih
dianggap sebagai menara gading. Meskipun begitu, para pakar tersebut telah
menggunakan landasan ilmiah untuk membantu Koperasi agar berhasil dengan
baik. Oleh karenanya, ilmu Koperasi harus sudah ditanamkan ke dalam kegiatan
jaringan kerja swadaya Koperasi. Para pakar Koperasi yang baik, telah memberikan
pengaruh luar biasa kuat dalam pengembangan dan pembangunan Koperasi.
Sebagai ilustrasi di Indonesia, kami dapat menyebutkan beberapa nama besar
seperti : Muhammad Hatta, Sri Edi Swasono, maupun Yuyun Wirasasmita. Mereka
mengetahui apa yang dikatakan filsuf Emmanuel Kant bahwa : Tidak ada yang lebih
praktis selain sebuah teori yang baik.
Penelitian ini membeberkan sebuah peta baru mengenai potensi ekonomi
Koperasi yang selama ini nyaris tak terdengar dan sudah saatnya Koperasi
“berbicara” di panggung ekonomi nasional. Dalam penelitian ini, sejumlah
Koperasi besar di Indonesia (100 Koperasi) dengan aset dan volume usaha triliunan
rupiah diharapkan dapat menjawab hal-hal tersebut di atas. Kami juga memasukan
tolok ukur pelayanan karena salah satu ciri dan keunikan badan usaha Koperasi
(pembeda dengan badan usaha lain) adalah pelayanan/benefit untuk anggotanya.
Menurut Burhan Arif (1990), masalah komitmen pelayanan terhadap anggota akan
selalu aktual terutama ketika Koperasi harus selalu bersaing dengan badan usaha
lain (non Koperasi). Komitmen anggota terhadap Koperasinya tidak akan menjadi
ISBN: 978-602-70083-7-3
211 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
masalah sejauh pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan anggota dapat dipenuhi oleh
Koperasi.
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat
disajikan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Apakah aset Koperasi-Koperasi di Indonesia sudah menunjukan kemampuan
untuk “berbicara” di panggung ekonomi nasional ?
2. Apakah volume usaha/omset Koperasi-Koperasi di Indonesia sudah menunjukan
kemampuan untuk “berbicara” di panggung ekonomi nasional ?
3. Apakah benefit untuk anggota (pelayanan kepada anggota) sudah menjadi tujuan
usaha Koperasi-Koperasi di Indonesia ?
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitan
Adapun tujuan penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Untuk melihat seberapa besar aset Koperasi-Koperasi di Indonesia
2. Untuk melihat seberapa besar volume usaha/omset Koperasi-Koperasi di
Indonesia
3. Untuk melihat seberapa besar Koperasi-Koperasi di Indonesia memiliki benefit
bagi anggotanya
1.3.2. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Sebagai referensi bagi yang berniat untuk memperdalam masalah Koperasi
di Indonesia.
2. Sebagai sumbangan pikiran bagi Kementerian, Kanwil, Dinas yang menaungi
Koperasi dan Lembaga-Lembaga yang berkepentingan dengan badan usaha dan
bidang perekonomian di Indonesia.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi mata kuliah Ekonomi Koperasi di Kampus-
Kampus.
4. Sebagai sumbangan materi pelatihan bagi Koperasi-Koperasi di Indonesia.
2. Tinjauan Pustakan
2.1. Aset Badan Usaha
Aset adalah kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa
diukur secara jelas menggunakan satuan uang serta sistem pengurutannya berdasar
pada seberapa cepat perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas. Misalnya
gedung dan uang tunai, diurutkan uang tunai (kas) dulu baru kemudian gedung.
Berdasarkan yang paling lancar dan gedung tentunya bisa di ukur berdasarkan satu
satuan uang tunai. Misal katakanlah Rp 40 juta atau Rp 100 juta dinyatakan dalam
satuan “Rp” bukan 40 kg atau 100 kg ataupun km.
ISBN: 978-602-70083-7-3
212 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Kekayaan perusahaan ini bisa berbentuk wujud fisik atau juga non fisik
(hak) yang memiliki nilai. Aktiva adalah sumber daya yang dimiliki karena
terjadinya peristiwa dimasa lalu dan manfaat ekonominya diharapkan diperoleh
oleh perusahaan di masa yang akan datang. Aset bermanfaat secara langsung
ataupun tak langsung, Sifatnya produktif dan masuk dalam bagian operasi
perusahaan dan juga memiliki kemampuan dalam mengurangi pengeluaran kas.
Aset memiliki potensi manfaat di masa yang akan datang, potensi manfaat
tersebut bisa dalam bentuk hal hal yang produktif yang bisa menghasilkan kas atau
setara kas. Manfaat yang lain dari aktiva adalah aset sebagai penghasil barang dan
jasa, dapat ditukar dengan aktiva lain, melunasi kewajiban (hutang). Ada beberapa
cara untuk memperoleh Aset :
1. Aset bisa diperoleh dengan cara diproduksi atau dibangun sendiri,
2. Bisa didapat dengan dibeli,
3. Pertukaran aset maupun sumbangan dari pihak lain.
Jika ditelaah, kepemilikan aset tidak hanya mengenai aset aset yang berhak
milik saja, tetapi bisa juga hak hak yang lain misalnya hak sewa, hak guna
bangunan, hak tagih, hak pakai maupun yang lainnya. Perbedaan hak kepemilikan
tersebut nantinya akan mempengaruhi jenis item dan penggolongan aktiva didalam
laporan keuangan. Contoh aktiva misalnya uang tunai (kas), tanah, bangunan,
peralatan, perlengkapan, sewa dibayar dimuka, hak paten dan lainnya.
2.1.1. Jenis Jenis Aset
Aset dalam akuntansi umumnya dikelompokkan ke dalam tiga bagian :
Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud.
Aset Lancar | Current Assets
Aktiva ini biasanya digunakan dan bermanfaat dalam waktu yang relatif
singkat, tidak lebih dari satu tahun buku dan bisa dikonversikan ke bentuk uang kas.
Contoh aktiva lancar seperti uang tunai (kas/cash), temporary invesment ( investasi
jangka pendek), accounts receivable (piutang dagang), notes receivable (wesel
tagih), inventories (persediaan), accrued receivable (pendapatan yg msih akan
diterima), prepaid expense (beban dibayar dimuka).
Aset Tetap | Fixed Assets
Aktiva tetap merupakan sumberdaya/kekayaan harga yang dimiliki suatu
entitas bisnis yang sifatnya permanen dan bisa diukur dengan jelas. Aktiva tetap
digunakan dan bermanfaat dalam waktu yang relatif lama, lebih dari satu tahun
buku. Tujuan aktiva tetap diperoleh perusahaan adalah untuk digunakan sendiri dan
tidak dijual. Kecuali ada hal hal atau kondisi khusus yang mengharuskan
perusahaan menjual aktiva tetapnya. Contoh aktiva tetap misalnya bangunan, tanah,
peralatan kantor, mesin, kendaraan dan yang lainnya.
ISBN: 978-602-70083-7-3
213 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Aset Tak Berwujud | Intangible Assets
Sesuai namanya, Wujud aset ini tak tampak, tidak bisa disimpan, dipegang
bentuknya namun bisa dirasakan manfaatnya. Aset Tak Berwujud ini bisa
merupakan hak hak perusahaan yang kepemilikannya diatur dan dilindungi oleh
peraturan perundang undangan. Contoh misalnya hak paten, hak guna bangunan,
hak sewa atau hak kontrak, franchise, trademark goodwill dan lain-lain.
2.1.2. Hal-Hal Lain Mengenai Aset
Aset Lancar biasanya diurutkan berdasarkan tingkat kecairannya dan
umumnya tersusun sebagai berikut : a Kas, yaitu jumlah uang yang tersedia baik
dalam kas perusahaan maupun uang yang disimpan di dalam bank. b Marketable
Securities (Surat Berharga), yaitu pemilikan surat-surat berharga yang bersifat
sementara, sehingga setiap saat dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan kas
perusahan
c Notes Receivable (Wesel Tagih), adalah janji dari seseorang berupa pernyataan
kesanggupan untuk membayar pada waktu tertentu secara tertulis. Notes
Receivable ini bisa dipindahkan atau diperjualbelikan maupun dialihkan
kepada bank untuk menambah kas. d Account Receivable (Piutang Dagang),
adalah suatu tagihan terhadap perusahaan atau orang-orang tertentu yang
timbul akibat penjualanpenjualan barang dagangan dengan kredit atau
tagihan yang disebabkan perusahaan telah memberikan jasa tertentu. e
Merchandise Inventory (Persediaan Barang), terdiri dari beberapa jenis
barang yang dibeli perushaaan untuk dijual kembali . Jadi pembelian
peralatan atau perlengkapan yang diperuntukan kepentingan perusahaan dan
bukan untuk dijual kembali, tidaklah boleh dimasukkan dalam perkiraan
persediaan barang dagangan.
f Prepaid Expense (Biaya dibayar dimuka), adalah jumlah biaya yang dibayar
dahulu dengan syarat melebihi jangka waktu pembukuan , digolongkan sebagai
harta. g Office Supplies (Perlengkapan Kantor), adalah barang-barang
keperluan kantor. h Adapun, untuk Aset Tetap memiliki beberapa unsur antara
lain sebagai berikut :
i Masa Manfaat adalah periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh
perusahaan, atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan
diperoleh dari aktiva oleh perusahaan.
j Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau
nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada
saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi
dan tempat yang siap untuk dipergunakan. k Nilai Wajar adalah suatu
jumlah, untuk itu suatu aset mungkin ditukar atau suatu kewajiban
diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk
melakukan transaksi wajar.
ISBN: 978-602-70083-7-3
214 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
l Jumlah Tercatat (Carrying Amount) adalah nilai buku, yaitu biaya perolehan
suatu aktiva setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
m Jumlah yang Dapat Diperoleh Kembali (Recoverable Amount) adalah
jumlah yang diharapkan dapat diperoleh kembali dari penggunaan suatu
aktiva di masa yang akan datang, termasuk nilai sisanya atas pelepasan
aktiva.
n Pengakuan
Untuk diakui sebagai aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap maka harus
dipenuhi syarat berikut :
1. Mempunyai manfaat keekonomian
Besar kemungkinan (probable) bahwa manfaat keekonomian di masa yang
akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam
perusahaan. Dalam menentukan suatu pos memenuhi kriteria pertama untuk
pengakuan, suatu perusahaan harus menilai tingkat kepastian aliran manfaat
keekonomian masa yang akan datang berdasarkan bukti yang tersedia pada
waktu pengakuan awal. Adanya kepastian yang cukup bahwa manfaat
keekonomian masa yang akan datang akan mengalir ke perusahaan
membutuhkan suatu kepastian bahwa perusahaan akan menerima imbalan dan
menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika resiko dan
imbalan telah diterima perusahaan. Sebelum hal ini terjadi, transaksi untuk
memperoleh aktiva biasanya dapat dibatalkan tanpa sanksi yang signifikan,
dan karenanya aktiva tidak diakui.
2. Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal
Kriteria kedua untuk pengakuan biasanya dapat dipenuhi langsung karena
transaksi pertukaran mempunyai bukti pembelian aktiva yang
mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aktiva dikontruksi
sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat dibuat dari
transaksi dengan pihak eksternal dan perusahaan untuk perolehan bahan baku,
tenaga kerja dan input lain yang digunakan dalam proses kontruksi.
3. Aktiva yang digunakan dalam operasi/kegiatan utama perusahaan
dan tidak untuk dijual
4. Memiliki umur ekonomi yang panjang, biasanya lebih dari satu
tahun dan disusutkan nilainya
5. Memiliki bentuk fisik yang aktual
Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aktiva perusahaan, dan karenanya
signifikan dalam penyajian laporan keuangan. Lebih jauh lagi, penentuan apakah
suatu pengeluaran merupakan aktiva atau beban dapat berpengaruh signifikan pada
hasil operasi yang dilaporkan perusahaan.
Perolehan Aset Tetap
Biaya perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea
impor dan PPN Masukan Tak Boleh Restitusi (non-refundable), dan setiap biaya
ISBN: 978-602-70083-7-3
215 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aktiva tersebut pada
kondisi untuk penggunaan yang dimaksudkan, setiap potongan dagang dan rabat
dikurangkan dari harga pembelian. Contoh dari biaya yang dapat didistribusikan
secara langsung adalah : Biaya persiapan tempat; Biaya pengiriman awal (initial
delivery), Biaya simpan dan bongkar muat (handling cost), Biaya pemasangan
(installation costs) dan Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur. Biaya
administrasi dan overhead umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya
aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat didistribusikan secara langsung pada
biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula Biaya
permulaan (start-up costs) dan pra produksi tidak merupakan bagian biaya suatu
aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Rugi
operasi awal yang terjadi sebelum suatu aset mencapai kinerja yang direncanakan
diakui sebagai suatu beban. Harga perolehan dari masing – masing aset tetap yang
diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan
tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang
bersangkutan.
2.2. Volume Usaha
Bila kita seorang pengusaha, baik sebagai Owner, Distributor, Agen, Reseller,
Dropshipper dan sebagainya tidak mengetahui perbedaan Volume Usaha (Omset),
Profit, Cash, dan Free Cash (Income) maka ini berbahaya. Kenapa ? Karena untuk
apa kita berbisnis kalau saja tidak tahu mana yang dinamakan "keuntungan bersih"
dan "keuntungan kotor". Kata-kata ini memang sering kita dengar namun kalau
tidak tahu bedanya ya sama saja. Berikut dipaparkan perbedaan antara keduanya.
Volume Usaha (Omset) adalah seluruh jumlah uang yang didapat dari hasil
penjualan dalam jangka waktu tertentu namun belum dikurangi dengan biaya HPP
(Harga Pokok Produksi) dan Expense (Gaji, Tagihan Listrik, Biaya Iklan, dan lain
lain). Pokoknya Omset itu adalah seluruh uang yang didapat dari hasil penjualan
selama jangka waktu tertentu (misal : 1 bulan) tapi belum dikurangi dengan seluruh
biaya yang sudah kita keluarkan untuk Produksi barang, Pemasaran barang, Gaji
karyawan, Tagihan-tagihan, dan lain lain. Profit adalah sejumlah uang yang didapat
dari hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu tapi sudah dikurangi dengan Biaya
HPP (Harga Pokok Produksi) dan Expense (Gaji, Tagihan Listrik, Biaya Iklan,
Pemasaran dan lain lain). Profit itu hanyalah laporan diatas kertas saja. Artinya
profit itu masih harus kita ubah lagi agar bisa menjadi Cash dan menjadi Free Cash
( Income).
Jika profit itu hanyalah laporan diatas kertas saja maka Cash adalah uang
yang nyata kita terima atau masuk ke rekening bisnis kita yang dihasilkan dari hasil
penjualan yang sudah dikurangi oleh seluruh biaya pengeluaran. Cash ini juga harus
kita bagi 2 (dua). Tidak semua cash ini dapat perusahaan nikmati, nanti malah bisnis
kita menjadi gagal. Atau sebaliknya, cash yang diperoleh kemudian diputar
ISBN: 978-602-70083-7-3
216 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
kembali untuk bisnis. Ini sama saja perusahaan berbisnis capek-capek tapi tidak
menikmati apa-apa. Cash dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
1. Cash yang diputar kembali untuk berbisnis.
2. Free Cash.
Yang harus kita ketahui adalah : Yang dapat perusahaan nikmati itu adalah Free
Cash. Inilah target utama perusahaan dalam berbisnis.
Free Cash adalah uang yang sudah tidak lagi digunakan dan
disangkutpautkan dengan bisnis perusahaan dan bisa dinikmati untuk kepentingan
pemilik, karyawan maupun stakeholder lain. Dalam arti, ini murni uang perusahaan
dari hasil berbisnis, yang sesuka hati perusahaan gunakan untuk hal apapun yang
perusahaan suka. Sekarang kita sudah memahami perbedaannya dan sudah tahu
juga mana yang menjadi target utama sebuah usaha.
Pasti kita sudah tidak asing lagi kan dengan kata omset? Dalam bisnis,
omset adalah seluruh jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka
waktu tertentu namun belum dikurangi dengan biaya HPP (Harga Pokok Produksi,
bahan baku, peralatan, dan lain sebagainya), serta expense (Gaji karyawan, tagihan
listrik, gaji pimpinan, biaya pemasaran, biaya distribusi, biaya tempat, biaya
komunikasi, biaya sewa, biaya transportasi, dan lain sebagainya).
Meskipun nilai omset dari sebuah perusahaan seringkali dijadikan patokan
untuk menilai skala dari besar kecilnya perusahaan tersebut, namun sebenarnya
angka yang disebutkan belum mencerminkan keuntungan bersih yang mampu
didapatkan. Hal ini karena angka tersebut harus dikurangi beban-beban yang belum
dibayarkan. Omset juga sering disebut dengan pendapatan kotor.
2.2.1. Cara Menghitung Volume Usaha
Agar kita semakin jelas dalam memahami apa itu Volume Usaha (Omset),
berikut disampaikan dan diberikan cara menghitung omset perusahaan dengan
benar. Sebagai contoh, ada sebuah depot makanan dalam 1 (satu) bulan mampu
memasarkan masakannya, antara lain : 150 porsi rawon seharga @Rp 12.000,- 120
porsi soto ayam seharga @Rp 12.000,- 110 porsi ayam bakar seharga @Rp 13.000,-
Maka untuk menghitung nilai omset dari depot makanan tersebut adalah :
150 porsi rawon x Rp 12.000 = Rp 1.800.000,- 120
porsi soto ayam x Rp 12.000 = Rp 1.440.000,- 110
porsi ayam bakar x Rp 13.000 = Rp 1.430.000,-
Jadi, total omset dari depot makanan dalam 1 (satu) bulan adalah: Rp. 1.800.000 +
Rp. 1.440.000 + Rp. 1.430.000 = Rp 4.670.000,-
2.2.2. Cara Meningkatkan Volume Usaha
Berikut adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan
omset perusahaan dengan baik. a. Promosi & Branding
Melakukan promosi dan branding yang kuat tentu akan meningkatkan omset
perusahaan dengan cepat. Tidak perlu melakukannya dengan biaya yang mahal dan
sulit, cukup lakukan promosi dan branding sesuai dengan kemampuan perusahaan.
ISBN: 978-602-70083-7-3
217 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
b. Kualitas Produk
Selain sangat berpengaruh pada intergritas bisnis, kualias produk juga sangat
berpengaruh pada angka penjualan produk. Sudah menjadi hal wajib bagi semua
bisnis untuk selalu mempertahankan kualitas produk mereka. Ini sangat sederhana,
namun cukup sulit dilakukan. Jika kualitas produk sangat baik, konsumen pun akan
loyal dan terus berbelanja di perusahaan kita. c. Layanan Terbaik
Karena semakin banyaknya pesaing di luar sana, maka salah satu kunci untuk
menang dalam persaingan adalah meningkatkan kualitas layanan. Pelayanan yang
cepat, ramah memperlakukan pelanggan, hingga menambah fasilitas tambahan
seperti koneksi Internet gratis di tempat bisnis kita, ini akan membuat pelayanan
kepada konsumen bisa memiliki nilai tambah.
Itulah beberapa hal yang dapat dipelajari dari istilah omset dalam ekonomi. Omset
yang besar belum tentu menunjukkan angka pendapatan bersih yang besar. Untuk
mendapatkan angka pasti sebuah omset, kita dapat melihatnya melalui laporan
keuangan. Kini, kita dapat membuat laporan keuangan dengan mudah
menggunakan software akuntansi. Jurnal sebagai software akuntansi online dapat
membantu kita membuat laporan keuangan secara lengkap dengan mudah, cepat,
aman, dan nyaman. Hanya dengan memasukkan seluruh transaksi keuangan ke
dalam jurnal, kita akan dapat melihat secara realtime kondisi keuangan perusahaan
kita. Beberapa hal yang disebutkan di atas adalah kondisi dalam perusahaan
dagang, lalu bagaimana pengertian volume usaha pada Koperasi ?
2.2.3. Volume Usaha Koperasi Simpan Pinjam
Volume usaha atau jumlah pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi simpan
pinjam, Koperasi jasa keuangan syariah, unit simpan pinjam Koperasi, dan unit jasa
keuangan syariah Koperasi saat ini mencapai Rp 49,78 miliar. "Tren perkembangan
perKoperasian setiap tahun meningkat antara 10-12 persen," kata Asisten Deputi
Urusan Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam, Deputi Bidang
Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenekop
UKM) Rosdiana V. Sipayung di Jakarta, Senin (4/3/2017). Berdasarkan data
Kemenkop UKM, jumlah Koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia terdata 8.761
unit dan Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) 898 unit. Jumlah unit simpan
pinjam (USP) Koperasi sebanyak 86.203 unit adapun unit jasa keuangan syariah
(UJKS) Koperasi 2.088 unit. Jumlah total anggota KSP, KJKS, USP Koperasi, dan
UJKS Koperasi sebanyak 17.944.641 orang. Adapun dana yang berhasil dihimpun
tercatat sebanyak Rp 14,145 miliar. Rosdiana mengatakan, tren perkembangan
Koperasi yang terus meningkat di Indonesia, antara lain, karena faktor pertumbuhan
ekonomi.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Padang,
Yulisman, Jumat (24/11/2017) mengatakan volume usaha Koperasi terdiri dari
volume usaha simpan pinjam dan sektor riil. Volume usaha Simpan Pinjam sebesar
ISBN: 978-602-70083-7-3
218 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Rp1,15 miliar dan usaha sektor riil Rp314 juta. Sementara akumulasi permodalan
Koperasi sampai dengan 2016 sebesar Rp1,04 miliar yang terdiri dari modal sendiri
Rp579 juta dan modal luar Rp468 juta. Ia mengatakan jumlah volume usaha
Koperasi itu masih jauh di bawah, dibandingkan dengan daerah lainnya di luar
Sumbar seperti di Pulau Jawa yang telah mencapai triliunan. "Oleh karena itu, pada
tahun 2018 volume usaha Koperasi ditargetkan naik sebesar lima persen," katanya.
Selain itu, hingga saat ini Koperasi di Kota Padang telah menyerap tenaga kerja
sebanyak 2.786 orang yang terdiri dari manajer dan karyawan dengan 124.853
Orang anggota Koperasi. "Jika Koperasi berkembang maka persentase pertambahan
tenaga kerja di sektor Koperasipun akan meningkat, dan pada 2018 ditargetkan
dapat naik sebesar lima persen" ujar dia. Sementara Staf Ahli Bidang Ekonomi dan
Pembangungan Kota Padang Afrizal Khaidir mengatakan dari 676 Koperasi aktif
di daerah itu, baru 101 unit atau 15 persen yang masuk kategori sehat. Koperasi
yang volume pembiayaannya sudah mencapai Rp2,5 miliar setahun dan wajib
diaudit akuntan publik sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 15
Tahun 2015 baru sekitar 17 persen atau 115 unit dari Koperasi aktif yang ada. "Jika
dievaluasi, masalah utama dalam pengembangan Koperasi di Kota Padang yakni
masih banyak tunggakan macet pada usaha simpan pinjam sehingga Koperasi sulit
meningkatkan skala usaha," ujarnya.
Koperasi syariah mengalami pertumbuhan positif di Indonesia, sekalipun
jumlahnya masih minim. Dari total unit usaha Koperasi yang mencapai 150.223
unit usaha, 1,5% merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
(KSPPS). Data Kemenkop menyebutkan, jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit
dengan angggota 1,4 juta orang. Rinciannya, modal sendiri mencapai Rp 968 miliar,
modal luar Rp 3,9 triliun, serta volume usaha Rp 5,2 triliun. "Perkembangan
Koperasi pembiayaan syariah sangat potensial. Kinerjanya saat ini sangat baik,
berkualitas dari sisi kesehatan Koperasi, SDM, dan IT," kata Deputi Pembiayaan,
Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo kepada Investor Daily, Jumat
(28/10/2017). Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah bertujuan untuk akselarasi
pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Juga, mendorong
akses keuangan inklusif dalam pendalaman pasar keuangan. Serta, meningkatkan
akses keuangan masyarakat termasuk optimalisasi pemanfaatan zakat dan wakaf
untuk kegiatan produktif. Braman menjelaskan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) saat
ini mengelola sebanyak 145 lembaga wakaf. Adapun Kemenkop telah
memfasilitasi 103 KSPPS sebagai pengumpul wakaf dan zakat. Potensi wakaf per
tahun mencapai Rp 11,4 triliun. "Ini potensi yang luar biasa dan sangat menjanjikan
bagi pengembangan keuangan syariah Indonesia," tambah Braman. Ke depan, kata
Braman, diperlukan pedoman akuntasi dalam pelaporan dana wakaf. Oleh karena
itu, perlu disusun pedoman sistim akuntansi (PSAK) wakaf yang merupakan
amanat Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 16/2015 tentang pelaksanaan
kegiatan unit simpan pinjam pembiayaan syariah oleh Koperasi. "Pada pasal 27
ISBN: 978-602-70083-7-3
219 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
disebutkan KSPPS wajib melakukan kegiatan mal (menghimpun, mengelola dan
menyalurkan zakat infaq dan wakaf)," kata Braman. Selain itu, untuk memperkuat
keungan syariah di Indonesia, lanjutnya, Kemenkop UKM akan memperkuat
dukungan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), khususnya dalam
rangka pembentukan jaringan Koperasi syariah.
2.3. Pelayanan bagi Anggota
“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau
badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan“ (UU No 25 Tahun 1992). Koperasi adalah lembaga ekonomi rakyat
yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan usaha dan produknya dari waktu ke
waktu perlu selalu ditingkatkan. Setiap perusahaan selalu menjalani aktivitas
bisnisnya untuk dapat memberikan nilai terbaik bagi perusahaan dalam rangka
pertumbuhan dan keselamatan. Konsumen adalah kata kunci bagi kesuksesan
sebuah perusahaan, untuk itu setiap perusahaan berusaha untuk menyusun strategi
untuk menarik mereka, sehingga mereka menjadi pembeli produknya. Bukan hanya
itu saja, perusahaan juga harus terus berupaya memberikan pelayanan yang baik
agar konsumen menjadi puas.
Menurut Budiarto dan Dolly (2001: 12-17) “Ada tiga tingkat kepuasan
pelanggan yaitu, pelanggan sangat puas, pelanggan puas dan pelanggan tidak puas”.
Pelanggan sangat puas, yaitu jika layanan yang diterima dari layanan yang
diharapkan. Pelanggan puas, yaitu jika layanan yag diterima sama dengan layanan
yang diharapkan. Pelanggan tidak puas, yaitu jika layanan yang diterima tidak
sebagus layanan yang diharapkan. Menurut Rangkuti (2006:45) ”Kepuasan nasabah
merupakan respon nasabah terhadap ketidakpuasan antara tingakat kepentingan
sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakannya setelah pemakain”. Kepuasan
nasabah merupakan salah satu rahasia keberhasilan suatu bisnis. Sekalipun
demikian, masih banyak orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja melupakan
hal ini. Banyak kegagalan bisnis terjadi karena nasabah dikecewakan sehingga
mereka mencari altrenatif ke produk sejenis lainnya.
Perusahaan yang berhasil bertahan dalam perdagangan adalah perusahaan
yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen dan pelayanan yang lebih
baik dari pesaingnya. Salah satu faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan
kualitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan
yang bermutu kepada pelanggannya. Kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen
sekarang sudah menjadi hal yang penting bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan
pelanggan selalu mencari nilai yang dianggap paling tinggi dari beberapa produk
atau jasa yang ada.
Menurut Kotler (2004:23) “Kualitas pelayanan merupakan bentuk penilaian
konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima (perceived service) dengan
ISBN: 978-602-70083-7-3
220 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
tingkat pelayanan yang diharapkan (expected service)” . Apabila pelayanan yang
diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan,maka kualitas pelayanan
dipersepsikan baik dan memuaskan. Kepuasan yang telah terbentuk dapat
mendorong konsumen melakukan pembelian ulang dan nantinya akan menjadi
pelanggan setia. Menurut Amin (2000: 21-25) “Salah satu strategi yang sampai
saat ini masih dianggap handal adalah menciptakan pelayanan terbaik bagi
konsumen”. Dalam dunia bisnis, khususnya yang bergerak dibidang jasa, kepuasan
pelanggan merupakan elemen penting dan menentukan dalam mempertahankan
maupun menumbuh kembangkan perusahaan. Demikian pula dengan bisnis
perbankan termasuk didalamnya Koperasi dan lembaga keuangan lainnya
merupakan bisnis jasa yang berdasar pada asas kepercayaan, sehingga masalah
kualitas layanan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan bisnis ini.
Koperasi selalu menyediakan produk yang bermacam-macam agar anggota
menjadi puas. Untuk itu Koperasi selalu berusaha mengembangkan produknya agar
konsumen menjadi pelanggan setia dan tidak beralih ke produk atau Koperasi lain.
Untuk itu Koperasi harus selalu memperhatikan jenis produk yang dimilikinya.
Dalam mempertahankan kelangsungan kegiatan Koperasi agar tidak bangkrut
Koperasi ini membuat inovasi agar anggota menjadi puas. Salah satu cara yang
ditempuh oleh Koperasi adalah menawarkan bermacam-macam produk jasa antara
lain: 1) Pinjaman untuk usaha, 2) Pinjaman untuk kesehatan, 3) Pinjaman dana
talangan, 4) Simpanan umum/Simpanan hari raya, 5) Simpanan berjangka.
Menurut Tjiptono (2005:43) ”Hanya perusahaan yang benar-benar
berkualitas saja yang berlaku mampu bersaing dalam pasar global” . Untuk
memenagkan persaingan perusahaan harus mampu memberikan kepuasan kepada
konsumen atau nasabah, misalnya dengan memberikan atau menawarkan produk
bermutu tinggi dan berkualitas, harga lebih murah, penyerahan produk yang lebih
cepat, dan pelayanan yang lebih baik daripada pesaingnya. Koperasi berusaha
memberikan pelayanan yang baik dan selalu menawarkan produk jasa yang
berkualitas agar anggota Koperasi menjadi puas. Koperasi dapat dianggap berhasil
apabila telah mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam rangka pembangunan
nasional berdasarkan asas kekeluargaan.
Perekonomian pada masa kini yang lebih mengarah kepada ekonomi global,
memungkinkan semua perusahaan bisa memasuki pasar diluar batas – batas negara,
hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha jika mampu memamfaatkannya atau
ancaman jika kita tidak bisa memamfaatkannya. Globalisasi ekonomi di tandai
dengan proses liberalisasi perdagangan dan investasi ekonomi pasar bebas,
mengharuskan setiap elemen ekonomi untuk melakukan perubahan. Disadari atau
tidak kenyataan akan datangnya era tersebut, mengharuskan setiap negara untuk
mengubah arah kebijakan ekonominya. era globalisasi dalam skema perdagangan
bebas cepat atau lambat mengakibatkan perubahan ekonomi dunia.
ISBN: 978-602-70083-7-3
221 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Akibat yang diterima oleh negara berkembang adalah ketidakstabilan
ekonomi dalam negeri, karena keharusan melakukan perubahan mendasar dalam
sistem ekonomi dunia tidak dapat terelakan.daya dukung perkonomian suatu negara
terdapat pada efektivitas perilaku ekonomi negara yang bersangkutan. Pelaku
ekonomi utama yang menjadi perdebatan dalam konteks era perdagangan bebas
adalah Koperasi. Di kebanyakan negara berkembang, peranan pemerintah nampak
menonjol yang mengakibatkan ketergantungan dan kegagalan Koperasi untuk
mandiri. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, Koperasi memerlukan kesempatan
untuk bekerja sebagai suatu sistem dalam upaya memberikan gerakan untuk
mandiri (otonomi) karena secara tidak langsung otonomi merupakan hal yang
mutlak diperlukan untuk menegakkan prinsip Koperasi, demokrasi dalam Koperasi,
dan kemandirian dalam Koperasi itu sendiri.
Prospek masa depan Koperasi sebagai suatu badan usaha yang diharapkan
menjadi soko guru perekonomian seperti amanat konstitusi negara ( UUD 45)
sangat ditentukan oleh mampu tidaknya kemandirian dilaksanakan untuk menjawab
tantangan dan ancaman. Sementara dilihat dari fungsi badan usaha, ketangguhan
Koperasi dapat di ukur oleh kemampuannya dalam mengembangkan dan
menguasai pasar. Koperasi harus mampu memberikan alternatif rasional bagi
pelanggannya (anggota) melalui berbagai kebijakan insentif usaha maupun
perbaikan dalam teknis pelayanan pelanggan.
Pelayanan mengandung pengertian : Setiap kegiatan atau manfaat yang
diberikan oleh suatu pihak yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula
berakibat kepemilikan sesuatu (Kotler, 2008: 83). Pengertian yang lebih luas juga
disampaikan oleh Daviddow bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja yang
mempertinggi kepuasan pelanggan. Ada dua faktor yang dijadikan pedoman
anggota yaitu layanan yang diterima dan harapannya tentang layanan yang akan
diberikan. Ketika anggota memutuskan untuk bertransaksi dalam bentuk apapun
pada Koperasi sebenarnya mereka sudah mempunyai harapan tentang layanan
seperti apa yang akan diperoleh berdasarkan pengalamannya, komunikasi dari
mulut – ke mulut yang pernah didengarnya, informasi lain yang pernah diterima
serta dipengaruhi oleh kebutuhannya. Selain dipengaruhi oleh pengalaman, harapan
yang ada pada pelanggan Koperasi atau anggota Koperasi juga dipengaruhi oleh
komunikasi eksternal yang dilakukan oleh pengurus atau pengelola mengenai
Koperasi kepada anggota atau masyarakat. Dalam hal ini diperlukan pentingnya
promosi yang sesuai dengan kenyataan karena jika tidak memuaskan layanan akan
mengecewakan, oleh karena itu diperlukan komunikasi pemasaran yang dilakukan
secara tepat agar dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan dari aparat anggota.
Sebuah perusahaan yang didirikan tidak ada artinya tanpa adanya
pelanggan. ’’Tujuan perusahaan adalah untuk menciptakan pelanggan’’, demikian
yang dikatakan Peter Drucker (1994:4). Dari pendapat di atas dapat dipahami
bahwa pelanggan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh
ISBN: 978-602-70083-7-3
222 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
perusahaan. Pada organisasi Koperasi, pelanggannya adalah anggota sendiri,
menurut Jochen Ropke (1985) Koperasi merupakan organisasi yang anggotanya
sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan . upaya untuk menciptakan dan
mempertahankan pelanggan hendaknya menjadi prioritas yang lebih besar bagi
perusahaan. Lebih dari itu hendaknya perusahaan juga terus berupaya agar
pelanggan dapat menjadi pelanggan yang loyal. Salah satu upaya untuk
menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan yang lebih baik
dengan pelanggan adalah dengan cara memberikan pelayanan yang berkualitas
secara konsisten dan lebih baik, serta memberikan pelayanan yang lebih unggul dari
pada pesaing. Intinya, ’Bagaimana menciptakan performance yang memenuhi atau
melebihi harapan pelanggan”.
2.4.1. Keanggotaan Koperasi
Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau
badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota,
dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi
kesejahteraan para anggotanya (Arifinal Chaniago, 1984: 1). Pendapat senada
dengan pendapat Jochen Ropke (1985) yakni Koperasi merupakan organisasi yang
anggotanya sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan.
2.4.2. Kualitas Pelayanan
Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan dalam proses
pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain, oleh karena itu pelayanan
merupakan proses. Sebagai prose, pelayanan berlangsung secara rutin dan
berkesinambungan (Moenir, 1995: 27). Sagimun dalam Purwanti (1999: 5)
Pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan anggotanya baik pemenuhan material
maupun spiritual. Kotler (1998: 83) merumuskan pelayanan sebagai tindakan atau
unjuk kerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain secara prinsip
intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Menurut
Olsen dan Wyekoff dalam Yamit (2001: 22) kualitas pelayanan merupakan suatu
perbandingan antara harapan pemakai jasa dengan kinerja kualitas jasa pelayanan.
Dengan kata lain ada dua factor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu
harapan dan kinerja yang dirasakan karyawannya.
Syafrizal dalam jurnal Kualitas Pelayanan dalam Kepuasan Pelanggan
(2008), kualitas pelayanan merupakan penyampaian secara excellent atau superior
pelayanan yang ditujukan untuk memuaskan pelanggan sesuai dengan persepsi dan
harapannya. Kepuasan pelanggan akan tercapai bila kualitas pelayanan yang
dirasakan oleh pelanggan sama dengan jasa yang diharapkan, dalam arti
kesenjangan yang terjadi adalah kecil atau masih dalam batas toleransi.
2.4.3. Dimensi Kualitas Pelayanan
Menurut Parasuraman (1998: 77), bahwa terdapat lima dimensi kualitas
pelayanan yaitu sebagai berikut :
ISBN: 978-602-70083-7-3
223 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
1. Tangibles, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu organisasi dalam
menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan
kemampuan sarana dan prasarana fisik organisasi dan keadaan lingkungan
sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa.
Yang meliputi fasilitas fisik (gedung), perlengkapan dan peralatan yang
dipergunakan (tekhnologi), serta penampilan pegawainya.
2. Reliability, atau keandalan yaitu kemampuan organisasi (perusahaan) untuk
memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
Kinerja harus disesuaikan dengan pelanggan yang berarti ketepatan waktu,
pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap simpatik.
3. Responsiveness, atau tanggapan yaitu kemampuan untuk membantu dan
memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, penyampaian
informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa adanya suatu
alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang negative dalam kualitas
pelayanan.
4. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu, pengetahuan, kesopansantunan,
dan kemampuan pegawai untuk menumnbuhkan rasa percaya para pelanggan
perusahaan (organisasi). Dimana jaminan ini terdiri dari beberapa komponen
antara lain: komunikasi, keamanan kompetensi, dan sopan santun.
5. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau
bersifat pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya
memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan (organisasi)
diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami
kebutuhan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman
bagi pelanggan.
Menurut Moenir (1995: 40), banyak kemungkinan tidak adanya layanan yang
memadai antara lain :
1. Tidak/kurang adanya kesadaran terhadap tugas atau kewajiban yang menjadi
tanggung jawabnya. Akibatnya mereka bekerja dan melayani seenaknya.
2. Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada tidak memadai sehingga mekanisme
kerja tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan dan tidak berjalan
sebagaimana mestinya.
3. Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi, sehingga terjadi simpang
siur penanganan tugas, tumpang tindih atau tercecernya suatu tugas tudak ada
yang menangani.
4. Pendapatan pegawai tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Akibatnya pegawai
tidak tenang dalam bekerja, berusaha mencari tambahan pendapatan dalam jam
kerja.
5. Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan
kepadanya. Akibatnya hasil pekerjaan tidak memenuhi standar yang telah
ditetapkan.
ISBN: 978-602-70083-7-3
224 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
6. Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai, yang mengakibatkan
pekerjaan menjadi lamban, waktu banyak yang hutang dan penyelesaian
masalah terlambat.
Dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang telah dikemukakan diatas, harus
dilaksanakan dengan baik. Apabila tidak, hal tersebut menimbulkan kesenjangan
antara organisasi (perusahaan) dan pelanggan karena perbedaan persepsi mereka
tentang wujud pelayanan. Menurut Rambat Lupiyoadi (2001: 150). Lima
kesenjangan (gap) yang menyebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai
kualitas pelayanan sebagai berikut :
1. Gap Persepsi Manajemen, yaitu adanya perbedaan antara penilaian pelayanan
menurut pengguna jasa dan persepsi managemen mengenai harapan pengguna
jasa.
2. Gap Spesifikasi Kualitas, yaitu kesenjangan antara persepsi manajemen
mengenai harapan pengguna jasa dan spesifikasi kualitas jasa. Kesenjangan
terjadi antara lain karena tidak memadainya komitmen manajemen terhadap
kualitas jasa, persepsi mengenai ketidaklayakan, tidak memadainya standarisasi
tugas dan tidak adanya penyusunan tujuan.
3. Gap Penyampaian Pelayanan, yaitu kesenjangan antara spesifikasi kualitas dan
penyampaian jasa. Kesenjangan ini terutama disebabkan oleh faktor-faktor
sebagai berikut :
a. Ambisius peran, yaitu sejauh mana pegawai dapat melakukan tugas sesuai
dengan harapan pelanggan.
b. Konflik peran, yaitu sejauh mana pegawai meyakini bahwa mereka tidak
memuaskan semua pihak.
c. Kesesuaian pegawai dengan tugas yang harus dikerjakannya.
d. Kesesuaian tekhnologi yang digunakan pegawai.
e. Sistem pengendalian atasan, yaitu tidak memadainya system penilaian dari
sistem imbalan.
f. Perceived control yaitu sejauh mana pegawai merasakan kebebasan atau
fleksibilitas untuk menentukan cara pelayanan.
g. Team work yaitu sejauh mana pegawai dan managemen merumuskan tujuan
bersama di dalam memuaskan pelanggan secara bersama-sama dan terpadu.
4. Gap Komunikasi, yaitu kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi
eksternal. Kesenjangan ini terjadi karena tidak memadainya komunikasi
horizontal dan adanya kecenderungan untuk memberikan janji yang berlebihan.
Dalam hal ini komunikasi eksetrnal telah mendistorsi harapan pelanggan.
5. Gap dalam Pelayanan yang Dirasakan, yaitu perbedaan persepsi antara jasa yang
dirasakan dan yang diharapkan oleh pelanggan (Rambat Lupiyoadi 2001: 151).
2.4.4. Pengembangan Kualitas Pelayanan
ISBN: 978-602-70083-7-3
225 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Salah satu konsep yang dimiliki kaitan erat dan berdampak langsung terhadap
keberhasilan pendekatan kualitas pelayanan adalah system computer. Dalam usaha
meningkatkan pelayanan, tiap organisasi haruslah memperhatikan dan
mendengarkan pendapat yang dikeluarkan oleh pelanggan mengenai jasanya (Berry
dan Parasuraman, 1997: 79). Dalam mengembangkan kualitas pelayanan yang
efektif melalui system informasi, ada lima petunjuk yang perlu dilakukan (Berry
dan Parasuraman, 1997: 80) :
1. Mengukur besarnya harapan pelanggan atas pelayanan. Perusahaan atau suatu
organisasi harus dapat mengukur besarnya harapan yang muncul atas pelayanan
yang diberikan kepada pelanggan.
2. Menentukan di mana titik berat kualitas informasi. Perusahaan atau organisasi
harus mampu menetapkan titik berat kualitas informasi yang ingin dicapai.
Penitikberatan kualitas informasi pada proses keputusan pihak manajemen yang
berkaitan dengan peningkatan pelayanan yang diharapkan.
3. Mengetahui saran pelanggan. Perusahaan atau organisasi dituntut untuk dapat
mendengarkan dan memahami saran pelanggan mengenai produk atau jasanya.
4. Menghubungkan kinerja pelayanan dan output yang dihasilkan oleh perusahaan.
Organisasi diharapkan mampu mengkaitkan kinerja pelayanan dengan tujuan
organisasi.
Dapat disimpulkan bahwa Koperasi harus mampu memberi alternatif rasional
bagi pelanggannya (anggota) melalui berbagai kebijakan insentif usaha maupun
perbaikan dalam teknis pelayanan pelanggan. Sehingga indikator yang digunakan
pada variabel kualitas pelayanan ini adalah :
1. Ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan.
2. Kesesuaian dalam hasil pelayanan yang diberikan.
3. Pemberian fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang.
2.4.5. Loyalitas Pelanggan
Mendapatkan anggota yang loyal merupakan keinginan setiap organisasi
Koperasi yang ingin sukses dalam jangka panjang. Akan tetapi untuk memperoleh
pelanggan atau anggota yang loyal bukan pekerjaan mudah. Untuk itu diperlukan
langkah – langkah dan tahapan yang harus dilakukan serta sejumlah faktor yang
ikut mempengaruhinya. Menurut Oliver (1997) bahwa definisi loyalitas pelanggan
(costumer loyality) adalah suatu komitmen untuk bertahan secara mendalam
dengan melakukan pembelian ulang atau berlangganan kembali dengan produk atau
pelayanan yang terpilih secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun
pengaruh situasi dan usaha – usaha pemasaran mempunyai potensi untuk
menyebabkan perubahan perilaku.
Jika dilihat dari definisi yang di kemukakan oliver tersebut dapat dikatakan
bahwa pelanggan yang loyal mempunyai semacam fanatisme yang relatif permanen
dalam jangka panjang terhadap suatu produk perusahaan yang menjadi pilihannya.
2.4.6. Karakteristik Pelanggan yang Loyal
ISBN: 978-602-70083-7-3
226 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Adapun karakteristik pelanggan yang loyal menurut Griffin (1995: 31)
adalah : ”(1) Melakukan pembelian secara teratur, (2) Membeli diluar lini produk
atau pelayanan, (3) Merekomendasikan pada orang lain , dan (4) Menujukan
ketahanan dari daya tarik pesaing (tidak terpengaruh) oleh daya tarik produk sejenis
dari pesaing”.
Semua karakteristik di atas dapat terwujud, jika pelanggan yang
menggunakan produk/pelayanan tertentu merasa terpuaskan oleh produk atau
layanan tersebut. Pelanggan yang puas terhadap kualitas pelayanan yang baik akan
senang melakukan pembelian atau mengguanakan pelayanan secara berulang –
ulang, lebih lanjut mereka akan dengan mudah merekomendasikan kepada orang
lain mengenai keunggulan suatu produk atau pelayanan. Bahkan menurut
Hermawan Kartajaya mengatakan bahwa “Orang (pelanggan) yang setia (loyal)
akan tetap membeli kendati harga lebih mahal, bisa mengajak orang lain untuk
membeli kendati harga lebih mahal, bisa mengajak orang lain membeli brand
tersebut, tidak bisa melihat brand lain, bahkan mau dimanfaatkan jika suatu saat
terjadi brand erotion.
2.4.7. Tingkatan Loyalitas Pelanggan
Untuk menjadi pelanggan yang loyal, seseorang harus melalui beberapa
tahap, proses ini berlangsung lama dengan penekanan dan perhatian yang berbeda
untuk masing – masing tahap, karena setiap tahap mempunyai kebutuhan yang
berbeda. Perusahaan akan memiliki peluang yang lebih besar untuk membentuk
calon pembeli menjadi pelanggan yang loyal, jika peruasahaan memperhatikan
masing – masing tahap dan memenuhi kebutuhan setiap tahapan tersebut. Griffin
(1995:35) dan Hill (1996:60) menyatakan bahwa “tahapan atau tingkatan loyalitas
pelanggan secara rangking dan merupakan suatu komitmen dimulai dari suspects,
prospects, first time custumer, repeat costumer, client, advocate sampai dengan
partners.”
Suspects meliputi semua orang yang diyakini untuk membeli atau
membutuhkan produk/pelayanan, akan tetapi orang tersebut belum mendapatkan
informasi mengenai produk/pelayanan peruasahaan, neniliki daya beli dan
mempunyai informasi dari rekomendasi word of mouth. First time costumer yaitu
pelanggan yang membeli untuk yang pertama kalinya, mereka masih menjadi
konsumen baru. Repeat costumer yaitu pelanggan yang telah melakukan pembelian
dua kali atau lebih terhadap produk atau pelayanan perusahaan yang sama. Client
yaitu pelanggan yang telah membeli semua barang yang dibutuhkan dan ditawarkan
perusahaan, secara teratur dan hubungan ini berlanggsung lama, dan mereka
memiliki sifat retention. Advocate yaitu para client yang sudah sedemikian
merasakan kepuasan sehingga menceritakan kepada pihak lain, sebagai pemberi
rekomendasi word of mouth, dan ikut serta memasarkan produk/pelayanan
perusahaan. Partner (sebuah partnership) merupakan suatu kekuatan dari
ISBN: 978-602-70083-7-3
227 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
hubungan antara pelanggan dan supplier yang berkelanjutan sebab keduanya
meliha adanya manfaat bersama.
2.4.8. Hubungan Kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan
Pada dasarnya tujuan akhir dari perusahaan adalah menciptakan kepuasan
pelanggan. Pelanggan yang terpuaskan oleh pengguna produk atau pelayanan
perusahaan merupakan modal dasar bagi perusahaan. Terciptanya kepuasan
pelanggan dapat bermamfaat bagi terciptanya hubungan yang harmonis antara
perusahaan dan pelanggan, memberikan dasar yang baik untuk pembelian ulang
oleh pelanggan, terciptanya loyalitas pelanggan, dan membentuk suatu
rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mout) yang menguntungkan bagi
perusahaan fandy Tjiptono, 1998: 24).
Dalam kaitanya dengan kualitas , kortler dalam fandy Tjiptono (1998:24)
mengatakan bahwa “kualitas harus di mulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir
pada persepsinya pelanggan”. Hal ini berarti citra kualitas yang baik bukanlah dari
penilaian perusahaan, melainkan dari persepsi pelanggan. Sejalan dengan
pemikiran kortler, di dalam perspektif kualitas antara lain di kenal user based
approach, yaitu kualitas tergantung pada orang yang memandanginya, sehingga
produk yang memuaskan prefensi seseorang ( misalnya perseived quality)
merupakan produk yang berkulitas tinggi.
Berdasarkan uraian di atas dapar di tarik kesimpulan bahwa loyalitas
pelanggan akan tercipta jika perusahaan dapat memberikan kepuasan pelanggan
dengan menyediakan produk yang berkualitas sesuai dengan harapan pelanggan
yang pada akhirnya kualitas suatu produk/ pelayanan perusahaan akan menciptakan
loyalitas pelanggan pada perusahaan. Dalam kenyataannya, keinginan pelanggan
dari waktu ke waktu selalu berubah sebagai akibat dari pengalaman masa lalu (past
experince), kebutuhan pribadi (personal nedds), dan percakapan dari mulut ke
mulut (word of mouth), maka sebenarnya kualitas merupakan kondisi dinamis yang
berhubungan dengan produk, pelayanan, manusia, proses dan lingkungan yang
memenuhi atau melebihi harapan, sehingga perhatian tehadap suatu produk tidak
lagi hanya terbatas pada produk yang dihasilkan, akan tetapi pada aspek proses,
sumber daya manusia dan lingkungan yang semuanya itu akan memberi pengaruh
terhadapa loyalitas pelanggan.
Untuk memelihara loyalitas pelanggan Griffin (1995:152-156) memberikan
konsep pemasaran yang menggunakan program – program yang memberikan nilai
tambah pada perusahaan dan produknya di mata konsumen. Adapun program
progrram yang di maksud antara lain :
1. Relationship Marketing, yaitu pemasaran yang bertujuan untuk membangun
hubungan baik dalam jangka panjang dengan konsumen.
2. Frequency Marketing, yaitu pemasaran yang bertujuan membangun
komunikasi dan konsumen. Perusahaan secara berkala membuat pertanyaan
seputar produk yang di gunakan konsumen.
ISBN: 978-602-70083-7-3
228 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
3. Membership Marketing, yaitu mengorganisasikan konsumen ke dalam
kelompok keanggotaan atau klub, yang mendorong mereka melakukan
pembelian ulang dan meningkatkan loyalitas mereka.
Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa :
Pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan anggotanya baik pemenuhan material
maupun spiritual. Sedangkan kualitas pelayanan merupakan suatu perbandingan
antara harapan pemakai jasa dengan kinerja kualitas jasa pelayanan. Dengan kata
lain ada dua factor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu harapan dan
kinerja yang dirasakan karyawannya.
Loyalitas pelanggan (costumer loyality) adalah suatu komitmen untuk
bertahan secara mendalam dengan melakukan pembelian ulang atau berlangganan
kembali dengan produk atau pelayanan yang terpilih secara konsisten dimasa yang
akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha – usaha pemasaran mempunyai
potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku. Jika dilihat dari definisi yang di
kemukakan oliver tersebut dapat dikatakan bahwa pelanggan yang loyal
mempunyai semacam fanatisme yang relatif permanen dalam jangka panjang
terhadap suatu produk perusahaan yang menjadi pilihannya.
Ini berarti bahwa loyalitas pelanggan akan tercipta jika perusahaan dapat
memberikan kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk yang berkualitas
sesuai dengan harapan pelanggan yang pada akhirnya kualitas suatu produk/
pelayanan perusahaan akan menciptakan loyalitas pelanggan pada perusahaan
4. Metode Penelitian
Untuk menjaga objektifitas dalam penelitian ini, diperlukan sebuah penilaian
atau tolok ukur yang tepat. Dalam hal ini perlu dilakukan pemeringkatan terhadap
Koperasi-Koperasi di Indonesia yang kami jadikan sebagai obyek penelitian.
Penentuan peringkat mengacu pada ketentuan Kementerian Koperasi dan UKM,
yaitu : Asetnya di atas Rp. 10 miliar ; Omsetnya atau Volume Usahanya di atas Rp.
50 miliar ; dan Jumlah Anggotanya lebih dari 1000 orang.
Pemeringkatan Koperasi-Koperasi di Indonesia ini juga berdasarkan data
Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2016 masing-masing
Koperasi, serta data-data penunjang lainnya. Kami berusaha semaksimal mungkin
untuk mengumpulkan data-data tersebut dari Koperasi-Koperasi yang ada di
Indonesia, namun mengingat keterbatasan waktu dan kendala teknis lainnya dalam
penelitian ini, mungkin saja ada Koperasi yang tidak masuk atau tidak tercantum
dalam pemeringkatan karena data-data yang dibutuhkan tidak diterima secara
lengkap.
Analisis data pemeringkatan menggunakan pendekatan kuantitatif.
Masing-masing parameter yang digunakan diberikan bobot secara proporsional.
Berikut ini adalah bobot masing-masing parameter :
ISBN: 978-602-70083-7-3
229 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Parameter Bobot Penilaian
Aset Omset / Volume Usaha
Jumlah Anggota Pelayanan
30% 35%
15%
20%
Pemberian bobot terbesar pada omset atau volume usaha dengan bobot
masingmasing 30% dan 35% didasarkan pada semangat Koperasi yang bertujuan
untuk mendapatkan laba sebagaimana bentuk badan usaha lainnya. Hal tersebut
hanya dapat tercapai jika Koperasi memacu skala usaha yang diukur dengan aset
dan omset. Penggunaan parameter jumlah anggota dengan bobot 15% karena
keunikan badan usaha Koperasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya,
Koperasi merupakan kumpulan orang yang dalam hal ini adalah anggota untuk
mencapai tujuan bersama. Sisa hasil usaha (SHU) Koperasi akan diberikan kepada
anggota secara proporsional, oleh karena itu peran anggota sangat besar bagi
kemajuan usaha Koperasi. Adapun parameter pelayanan dengan bobot 20% karena
dual identity anggota Koperasi, selain sebagai pemilik (owner) dari badan usaha
Koperasi, juga sebagai pelanggan (customer) yang harus mendapatkan pelayanan
Koperasi.
4 (empat ) parameter tersebut dihitung berdasarkan bobotnya masingmasing,
hingga akhirnya kami dapatkan nilai akhirnya. Nilai akhir tersebut akan kami
jadikan sebagai tolok ukur dalam menentukan peringkat (penomoran di dalam
tabel) Koperasi-Koperasi yang kami teliti, walaupun tanpa pemeringkatan tersebut
pun tetap dapat mewakili hasil penelitian ini.
Penelitian ini sengaja dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan Koperasi-
Koperasi di Indonesia bagi masyarakat kampus khususnya dan masyarakat
Indonesia umumnya. Hal semacam ini diperlukan untuk memberikan pencerahan,
meningkatkan citra Koperasi, memberi motivasi bagi para pegiat dan pengelola
Koperasi untuk meningkatkan produktifitas usaha bagi kesejahteraan anggota
Koperasi, membuka peluang usaha bagi mereka yang hendak mengembangkan
bisnis Koperasi dalam skala yang lebih luas dan lebih besar.
Penelitian ini disajikan sengaja dibuat ringan agar enak dibaca oleh berbagai
kalangan. Sasaran pembacanya lebih diorientasikan bagi masyarakat umum. Bagi
pengamat dan pegiat Koperasi yang berminat untuk mendalami proses manajemen
Koperasi yang sangat unik akan mendapatkan informasi awal untuk dijadikan
bahan kajian yang lebih mendalam. Sesuai dengan jatidirinya Koperasi mempunyai
sistem nilai dan prinsip yang berbeda dengan badan usaha lainnya, Koperasi bukan
ISBN: 978-602-70083-7-3
230 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
hanya sekedar badan usaha yang hanya mendapatkan laba, perusahaan koperasi
dikelola secara demokratis untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi
anggotanya.
Adapun model penelitian yang kami lakukan adalah sebagai berikut :
Sampel dalam penelitian ini mengambil sebanyak 27 buah Koperasi Primer
yang mewakili bermacam Koperasi yang digolongkan berdasarkan pada bidang
usaha dan jenis anggotanya. Ke 27 Koperasi tersebut kami kupas neraca laporan
keuangan-nya untuk kami ambil data tentang asetnya masing-masing. Kemudian,
kami kupas lagi laporan laba rugi-nya untuk kami ambil data tentang omset atau
volume usaha masing-masing. Neraca dan laba rugi berasal dari Laporan Rapat
Anggota Tahunan (Tahun 2016) Koperasi masing-masing. Untuk data tentang
pelayanan pada anggota Koperasi dan data tentang jumlah anggota, kami dapatkan
dari profil 100 Koperasi besar di Indonesia yang diterbitkan oleh
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang disponsori oleh Bank
Bukopin.
4. Hasil Penelitian
Perkembangan usaha Koperasi yang dicerminkan oleh indikator keuangan
Koperasi seperti: Modal Sendiri, Modal Luar, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha
Koperasi periode 2015 – 2016 memberikan gambaran perkembangan yang tidak
jauh berbeda dengan perkembangan kelembagaan. Perkembangan modal sendiri
Koperasi memberikan pencerminan kewajiban anggota dalam membayar simpanan
pokok dan simpanan wajib kepada Koperasi. Dengan perkembangan jumlah
anggota sebanyak 240.395 orang atau 0,88 persen, modal sendiri meningkat sebesar
Rp. 2.569.464,34 juta atau 27,28 persen. Propinsi dengan perkembangan jumlah
modal sendiri terbesar adalah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan peningkatan
sebesar Rp. 102.934,00 juta atau 186,91 persen; Propinsi Kalimantan Barat dengan
peningkatan sebesar Rp. 76.286,74 juta atau 132,76 persen dan Propinsi Jawa Barat
dengan peningkatan sebesar Rp. 1.204.667,02 juta atau 110,28 persen. Propinsi
ISBN: 978-602-70083-7-3
231 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
yang mengalami penurunan modal sendiri adalah Propinsi Kalimantan Timur
dengan penurunan sebesar Rp. 54.688,21 juta atau 75,98 persen; Propinsi Bengkulu
dengan penurunan sebesar Rp. 27.944,37 juta atau 46,14 persen; dan Propinsi
Sulawesi Tengah dengan penurunan sebesar Rp.104.844,00 juta atau 44,99 persen.
Jika diteliti lebih jauh terhadap data perkembangan modal sendiri Koperasi,
terlihat adanya indikasi perubahan dalam struktur keanggotaan yang ada, yaitu
adanya perubahan yang besar terhadap jumlah anggota yang keluar dan yang baru
masuk menjadi anggota. Gambaran tersebut terlihat pada Propinsi Sumatera Barat,
Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan
Maluku Utara. Dalam hal modal luar Koperasi, perkembangannya dirasakan sangat
kecil, dimana pada periode yang sama perkembangan modal luar secara nasional
tercatat hanya mencapai 13,10 persen atau Rp. 1.957.630,20 juta. Propinsi dengan
perkembangan jumlah modal luar terbesar adalah Propinsi Jambi, yaitu sebesar Rp.
139.727,65 juta atau 87,43 persen; Propinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar Rp.
93.414,10 juta atau 79,40 persen; dan Propinsi Maluku yaitu sebesar Rp. 15.986,00
juta atau 72,92 persen. Propinsi dengan penurunan jumlah modal luar adalah
Propinsi Bangka Belitung yaitu sebesar Rp. 19.975,35 juta atau 61,04 persen;
Propinsi Lampung yaitu sebesar Rp. 389.915,81 juta atau 39,84 persen dan Propinsi
Kalimantan Tengah yaitu sebesar Rp. 18.734,17 juta atau 15,47 persen.
Disisi lain, perkembangan transaksi usaha Koperasi yang dicerminkan oleh
besarnya nilai volume usaha Koperasi pada periode yang sama, tercatat mengalami
perkembangan sebesar 18,83 persen atau Rp. 5.965.391,65 juta. Propinsi dengan
perkembangan volume usaha Koperasi terbesar adalah Propinsi
Sulawesi Tengah yaitu sebesar Rp. 61.586,00 juta atau 92,13 persen; Propinsi DI
Yogyakarta yaitu sebesar Rp. 188.785,44 juta atau 57,50 persen; dan Propinsi
Kalimantan Barat yaitu sebesar Rp. 158.173,59 juta atau 56,19 persen. Propinsi
dengan penurunan jumlah volume usaha terbesar adalah Propinsi Nanggroe Aceh
Darussalam yaitu sebesar Rp. 250.846,83 juta atau 51,70 persen; Propinsi Bangka
Belitung yaitu sebesar Rp. 18.614,37 juta atau 46,00 persen dan Propinsi
Kalimantan Selatan yaitu sebesar Rp.22.917,00 juta atau 11,51 persen. Dari
perkembangan volume usaha Koperasi, perkembangan sisa hasil usaha Koperasi
nasional mengalami peningkatan sebesar 15,62 persen atau Rp. 292.307,84 juta.
Propinsi dengan perkembangan sisa hasil usaha terbesar adalah Propinsi Jawa Barat
yaitu sebesar Rp. 747.654,52 juta atau 428,31 persen; Propinsi Sulawesi Tengah
yaitu sebesar Rp. 7.281,00 juta atau 172,05 persen dan Propinsi Kalimantan Tengah
yaitu sebesar Rp. 5.905,11 juta atau 88,93 persen. Propinsi dengan penurunan
jumlah sisa hasil usaha terbesar adalah Propinsi Lampung, yaitu sebesar
Rp.649.757,22 juta atau 93,78 persen; Propinsi Bangka Belitung yaitu sebesar Rp.
2.895,52 juta atau 76,10 persen dan Propinsi NAD yaitu sebesar Rp. 61.866,15 juta
atau 74,30 persen.
Penelitian ini sengaja dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan Koperasi-
ISBN: 978-602-70083-7-3
232 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Koperasi di Indonesia bagi masyarakat kampus khususnya dan masyarakat
Indonesia umumnya. Hal semacam ini diperlukan untuk memberikan pencerahan,
meningkatkan citra Koperasi, memberi motivasi bagi para pegiat dan pengelola
Koperasi untuk meningkatkan produktifitas usaha bagi kesejahteraan anggota
Koperasi, membuka peluang usaha bagi mereka yang hendak mengembangkan
bisnis Koperasi dalam skala yang lebih luas dan lebih besar.
Penelitian ini disajikan sengaja dibuat ringan agar enak dibaca oleh berbagai
kalangan. Sasaran pembacanya lebih diorientasikan bagi masyarakat umum. Bagi
pengamat dan pegiat Koperasi yang berminat untuk mendalami proses manajemen
Koperasi yang sangat unik akan mendapatkan informasi awal untuk dijadikan
bahan kajian yang lebih mendalam. Sesuai dengan jatidirinya Koperasi mempunyai
sistem nilai dan prinsip yang berbeda dengan badan usaha lainnya, Koperasi bukan
hanya sekedar badan usaha yang hanya mendapatkan laba, perusahaan koperasi
dikelola secara demokratis untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi
anggotanya.
Dari hasil penelitian ini, terdapat 3 (tiga) kelompok sumber kekuatan dalam
pengembangan usaha Koperasi :
1. Kelompok pertama adalah Koperasi yang berkembang karena kehandalan dan
kreatifitas pengelolanya. Kelompok Koperasi ini berkembang dari inovasi dan
kreatifitas pengelola Koperasi dalam memanfaatkan berbagai peluang usaha.
Banyak anggota yang diuntungkan oleh kemampuan pengelola dalam memenuhi
kebutuhan dan aspirasinya, serta mampu melayani pelanggannya dengan prima
sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan anggota dan
masyarakat sekitarnya. Tipe Koperasi yang demikian banyak dijumpai pada
Koperasi-Koperasi Karyawan, seperti Koperasi Karyawan PT. Telkomsel,
Koperasi Karyawan PT. Indosat, Koperasi Warga Semen Gresik dan Koperasi
Karyawan PT. Garuda Indonesia. Pada umumnya Koperasi tipe ini memiliki
pengelola yang sangat profesional.
2. Kelompok kedua adalah Koperasi yang berkembang karena proses pendidikan
yang terus menerus dilakukan, sejak awal pendirian, dalam proses
pengembangan usaha, maupun dalam mengendalikan kegiatan usahanya.
Perkembangan usaha Koperasi kelompok ini pada umumnya lebih stabil dan
berkelanjutan. Loyalitas kebersamaan dikembangkan dari proses pendidikan
yang teratur. Mereka memiliki disiplin yang lebih kuat dalam menjalankan
sistem nilai dan prinsip-prinsip Koperasi. Koperasi Kredit Lantang Tipo,
Koperasi Kredit Pancur Kasih di Kalimantan Barat dan Koperasi Kredit Melati
di kota Depok termasuk tipe Koperasi yang mengandalkan kekuatan pendidikan
anggotanya. Begitu juga Koperasi yang berbasis tanggung renteng seperti
Koperasi Setia Bakti Wanita Surabaya dan Koperasi Setia Budi Wanita Malang.
Koperasi berbasis syariah seperti KJKS UGT Sidogiri di Pasuruan, KJKS Bina
Umat Sejahtera di Rembang. Kelompok Koperasi ini mempunyai hubungan
ISBN: 978-602-70083-7-3
233 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
emosional, saling percaya, dan keterbukaan antara pengelola dan anggota.
Hubungan yang demikian dihasilkan dari proses pendidikan dan komunikasi
yang dikembangkan secara berkesinambungan.
3. Kelompok ketiga adalah Koperasi yang berkembang karena kekuatan kharisma
pimpinannya. Para anggota menjadi sangat loyal berpartisipasi pada kegiatan
usaha Koperasi karena merasakan manfaat dan pengaruh loyalitas pemimpinnya
dalam memberikan perhatian dan pelayanan kepada para anggotanya. Koperasi
yang berkembang dari tipe ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Jasa di
Pekalongan yang dipimpin oleh Bapak Zacky Junaid (Alm.), Koperasi Pondok
Pesantren Sidogiri yang dipimpin oleh KH. Mahmud Ali Zain, Koperasi Simpan
Pinjam Kodanua yang dipimpin oleh Bapak HR. Soepriyono dan Koperasi
Keluarga Guru Jakarta (KKGJ) yang dipimpin oleh Bapak Alim Suardi.
Semangat dan kepedulian tokoh-tokoh tersebut sangat luar biasa dalam memberi
manfaat bagi kepentingan anggota Koperasi.
Berikut adalah hasil penelitian kami terhadap 27 Koperasi primer di Indonesia
yang sudah kami rangkum dalam bentuk tabel sehingga memudahkan siapapun yang
membacanya atau siapapun nanti yang akan menggunakan hasil penelitian ini :
5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah disampaikan di bab sebelumnya,
keberadaan Koperasi-Koperasi di Indonesia ditinjau dari Aset, Volume usaha
(Omset) dan Benefit pada anggotanya (berdasarkan data Laporan Rapat Anggota
Tahunan / RAT Tahun Buku 2016 masing-masing Koperasi) maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
ISBN: 978-602-70083-7-3
234 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
1. Dari 27 (dua puluh tujuh) sampel Koperasi di Indonesia, jika dirata-ratakan
jumlah asetnya adalah sebesar Rp. 480.150.000.000,- ; Aset tertinggi dimiliki
oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa di kota Pekalongan yaitu sebesar Rp.
2.408.540.000.000,- ; Aset terendah dimiliki oleh Koperasi Peternak Sapi
Bandung Selatan (KPBS) sebesar Rp. 81.206.000.000,- ; Hal ini menunjukan
bahwa badan usaha Koperasi sudah memiliki kemampuan untuk “berbicara” di
panggung ekonomi nasional apabila dilihat dari jumlah aset yang dimiliki.
2. Dari 27 (dua puluh tujuh) sampel Koperasi di Indonesia, jika dirata-ratakan
jumlah volume usahanya (omsetnya) adalah sebesar Rp. 645.468.000.000,- ;
Volume usaha tertinggi dimiliki oleh Koperasi Karyawan PT. Telkomsel di
Jakarta yaitu sebesar Rp. 3.061.066.000.000,- ; Volume usaha terendah dimiliki
oleh Koperasi Keluarga Guru Jakarta sebesar Rp. 126.313.000.000,- ; Hal ini
menunjukan bahwa badan usaha Koperasi sudah memiliki kemampuan untuk
“berbicara” di panggung ekonomi nasional apabila dilihat dari jumlah volume
usaha (omset) yang dimiliki.
3. Dari 27 (dua puluh tujuh) sampel Koperasi di Indonesia jika dirata-ratakan skala
pelayanannya (benefit bagi anggota) adalah 83,15 (skala 0 -100) ; Pelayanan
(benefit bagi anggota) yang memiliki skala tertinggi adalah
Koperasi Kodanua di Jakarta yaitu sebesar 95 ; Skala terendah dalam parameter
pelayanan (benefit bagi anggota) hanya berhenti di angka 70 ; Hal ini menunjukan
bahwa tercapainya tujuan usaha Koperasi di Indonesia, yaitu memberikan benefit
(manfaat) bagi anggotanya dan yang tidak kalah penting adalah identitas anggota
sebagai customer Koperasi - terlayani dengan baik. Daftar Pustaka
1. Hendrojogi ; Koperasi (Asas, Teori dan Praktek) ; Rajawali Press ; Februari
2016
2. Soetjipto ; Mengembangkan Koperasi (Penerapan Prinsip Manajemen,
Strategi Bisnis, Mengenal Potensi dan Masalah, Mengelola sesuai Prinsip
Koperasi) ; Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta ; 2016
3. Tiktik Sartika Partomo ; Ekonomi Koperasi (Pemikiran Dasar, Sejarah,
Manajemen, Permodalan, Sistem Pasar, Pembangunan Ekonomi dan Peran
dalam Globalisasi) ; Ghalia Indonesia ; 2012
4. Irsyad Muchtar dan Muhammad Taufiq ; The Largest Hundred Indonesia
Co-operatives ; Peluang dan Info Pasar, Bank Bukopin, Kementerian
Koperasi dan UKM Republik Indonesia ; 2014
5. Ropke Jochen ; Philipps University Marburg Germany ; Ekonomi Koperasi
(Terjemahan) ; Graha Ilmu Yogyakarta ; 2013
6. Ubaidilah ; Peran Volume Usaha dalam Mencapai Keberhasilan Koperasi ;
Jurnal Khasanah Ilmu - Volume 7 No.1 – 2016
7. Bayu Pariyasa, Anjuman Zukhri, Luh Indrayani ; Pengaruh Modal, Volume
Dan Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Serba Usaha ; Jurnal
Universitas Pendidikan Ganesha Bali Vol: 4 No: 1 Tahun 2014
ISBN: 978-602-70083-7-3
235 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
8. Raidayani, Said Muhammad ; Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil
Usaha (SHU) ; Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 3 Nomor 2,
September 2017 (ISSN. 2502-6976) Universitas Syiah Kuala.
Menggagas Tersusunnya Suatu Haluan Bidang Ekonomi (UMKM) sesuai
UUD’45 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Ati Hermawati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila
Abstrak
Reformasi hanya berhasil dalam lingkup demokratisasi dibidang politik saja,
tetapi gagal dalam demokrasi ekonomi. Rakyat tambah sengsara, rakyat
terpinggirkan, pengangguran makin melonjak, kesempatan kerja makin terbatas,
harga barang-barang melambung tinggi. Cita-cita kemerdekaan Indonesia tidak
hanya untuk memperjuangkan kedaulatan bangsa secara politik, tetapi juga
kedaulatan dan kemandirian secara ekonomi. Cita-cita kemerdekaan untuk
mencapai masyarakat adil dan makmur (mandiri secara ekonomi) hanya dapat
diwujudkan jika seluruh potensi dan sumber daya bangsa dikelola secara bersinergi
melalui pengembangan dan pengintegrasikan seluruh instrument dan kebijakan
politik-ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dampak tidak
adanya GBHN , diantaranya Eksekutif berjalan tanpa arah, sebagai konsekuensi
ISBN: 978-602-70083-7-3
236 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
dari adanya Pemilihan Presiden secaraca langsung, Kemudian Ekonomi menjadi
lebih Liberal, Perkembangan perekonomian Nasional yang menurun saat ini
berdampak penurunan juga terhadap kesejahteraan Masyarakat Indonesia pada
umumnya. Hal ini dikarenakan pembangunan sector ekonomi yang berlandaskan
demokrasi Pancasila dengan pengertian pembangunan nasional yang melandaskan
pada dari, oleh dan untuk rakyat telah terpasung. Sangat dibutuhkan suatu Haluan
khususnya bidang ekonomi khususnya UMKM untuk Terbangunnya ekonomi
kerakyatan, demi teratanya peluang berusaha dan distribusi hasil bagi seluruh
rakyat Indonesia. Dan Terciptanya relasi ekonomi saling member antardaerah serta
antara pusat dan daerah-daerah sebagai upaya optimalisasi pengembangan potensi
ekonomi daerah.
Kata Kunci : Haluan, Ekonomi Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat
A. Latar Belakang
Era Reformasi yang mengantarkan bangsa Indonesia lepas dari belenggu
kekuasaan Orde Baru tidak serta merta membawa perubahan yang mendasar bagi
kehidupan rakyat. Reformasi yang diharapkan mampu membawa bangsa ini keluar
dari kesulitan ekonomi ternyata jauh dari yang diimpikan. Ada memang kemajuan
yang dicapai, itu tak bisa kita pungkiri. Namun, efek negative yang ditimbulkan di
jaman reformasi ini demikian dahsyat. Reformasi telah kebablasan dan para elit
lebih mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan
bangsa. Reformasi hanya berhasil dalam lingkup demokratisasi dibidang politik
saja, tetapi gagal dalam demokrasi ekonomi. Rakyat tambah sengsara, rakyat
terpinggirkan, pengangguran makin melonjak, kesempatan kerja makin terbatas,
harga barang-barang melambung tinggi. Para elit politik tidak memikirkan rakyat.
Mereka asyik ramai-ramai mendirikan partai, saling berebut kue pembangunan,
membangun koalisi yang ujung-ujungnya hanya tercipta politik dagang sapi
Kita memang baru belajar berdemokrasi, namun kita pun telah salah menafsirkan
makna demokrasi yang sesungguhnya tidak sesuai dengan nafas dan kultur budaya
bangsa yang lebih mengutamakan gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.
Bangsa Indonesia telah mengalami sebuah rentetan sejarah yang sangat panjang
dengan titik kulminasinya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi
sesungguhnya sebuah kebulatan tekad dari segenap bangsa Indonesia dari Sabang
sampai Merauke untuk tidak lagi menjadi bangsa terjajah. Pernyataan ini
mengandung konsekkuensi bahwa kita menolak segala macam bentuk penjajahan
di atas bumi ini termasuk penjajahan budaya, eksploitasi manusia atas manusia dan
penjajahan terhadap bangsa sendiri.
Peran sentral manusia Indonesia dalam mengisi cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan adalah membebaskan negari ini dari kebodohan, kemiskinan,
keterbelakangan dan kesengsaraan. Sebab , selama 350 tahun hidup dalam
ISBN: 978-602-70083-7-3
237 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
penjajahan, bangsa Indonesia hanya menjadi bangsa kuli, diperas tenaganya,
diinjak-injak harkat martabatnya oleh kaum penjajah sesuka hatinya. Oleh karena
itu kemerdekaan harus dimaknai dengan sebuah cita-cita luhur bagaimana bangsa
yang sangat kaya raya ini, gemah ripah lohjinawi mampu keluar dari krisis dan
mampu menjadi bangsa besar dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa lain di
dunia. Untuk menuju cita-cita itu para elit politik harus memiliki agenda bersama (
common platform ), menyatukan visi masa depan dengan tidak lagi berpikir apa
yang saya dapat dari negeri ini. Tetapi berpikir, apa yang bisa saya berikan kepada
negeri ini.
Sejarah penderitaan rakyat Indonesia yang begitu getir hidup dalam
kungkungan penjajahan jangan sampai terulang lagi. Cukuplah sudah kaum petani
menangis karena harga pupuk selangit, cukuplah sudah kaum buruh berteriakteriak
minta upah dinaikkan, cukuplah sudah kaum buruh berteriak-teriak minta upah
dinaikkan, cukuplah sudah para anak-anak jalanan meminta=minta di jalanan
sekedar untuk mencari sesuap nasi, jangan biarkan balita kita menangis karena tak
mampu membeli susu, jangan biarkan busung lapar menerpa caloncalon generasi
penerus bangsa, jangan biarkan rakyat menjadi kuli di negeri orang. Kita harus
sadar bahwa reformasi harusnya memberikan kesejahteraan kepada rakyat,
reformasi seharusnya mengangkat harkat dan martabat rakyat sehingga rakyat tidak
lagi menjadi kelompok marginal yang selalu ditindas hakhaknya, selalu berada
dipinggiran.
Cita-cita kemerdekaan Indonesia tidak hanya untuk memperjuangkan
kedaulatan bangsa secara politik, tetapi juga kedaulatan dan kemandirian secara
ekonomi. Cita-cita kemerdekaan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur
(mandiri secara ekonomi) hanya dapat diwujudkan jika seluruh potensi dan sumber
daya bangsa dikelola secara bersinergi melalui pengembangan dan
pengintegrasikan seluruh instrument dan kebijakan politik-ekonomi yang
berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Dalam menyambut masa discruption, bangsa Indonesia dituntut untuk
mampu berinteraksi-sejenjang dengan bangsa-bangsa lain di dunia, diberbagai
dimensi kehidupan. Untuk itu, seluruh komponen bangsa Indonesia
bertanggungjawab memperbaiki segala kekurangan dan mengejar berbagai
ketinggalan, dengan bekerja keras meningkatkan kinerja nasional. Untuk
menghaluani pemerintah dalam menyelenggarakan empat fungsi-negara yang
tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, yang sebenarnya merupakan tanggung
jawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sesuai pasal 3 Undang-
undang UUD 1945 yang berbunyi “ Majelis Pemusyawaratan Rakyat menetapkan
Undang-undang Dasar dan garis-garis besar dari haluan Negara “ tetapi setelah
amandemen UUD ke empat pasal 3 diubah fungsi MPR berkurang hilang peran
menetapkan garis-garis besar dari haluan Negara sehingga pemerintah tidak
memiliki Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan.
ISBN: 978-602-70083-7-3
238 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Dampak tidak adanya GBHN , diantaranya Eksekutif berjalan tanpa arah,
sebagai konsekuensi dari adanya Pemilihan Presiden secara langsung maka
Presiden diberi peran besar untuk membuat program pembangunannya sesuai
dengan janji-janinya selama masa kampanye. Bila sebelumnya arah, kebijakan dan
pedoman dalam pembangunan dituangkan didalam GBHN, maka kini GBHN
ditiadakan. Sebagai gantinya, janji-janji Presiden selama kampanye dianggap
sebagai program Pembangunan. Kemudian Ekonomi menjadi lebih Liberal, kita
sering berbicara mengenai Ekonomi Pancasila, Ekonomi Kerakyatan versus
Ekonomi Liberal. Bahkan, menjadi wacana hangat dibicarakan diberbagai seminar
ilmiah. Pada awal-awal munculnya gerakan reformasi orang bicara lantang tentang
ekonomi yang berbasis pada rakyat, orang menganggap selama ini kita telah salah
jalan, lebih banyak menempuh jalan kapitalisme, namun saat ini ternyata slogan
ekonomi kerakyatan sudah jarang terdengar. Berdasarkan hal tersebut diatas maka
penuilis memiliki pemikiran/gagasan tentang perlunya Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) dalam ini pendekatan dalam bidang Ekonomin khususnya
UMKM dan Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat.
B. Tinjauan Pustaka
1. Pengertian ‘Garis Besar Haluan Negara”. Istilah ‘garis besar haluan Negara (
selanjutnya disingkat GBHN), kita temukan dalam dictum Pasal 3 UUD 1945 (
sebelum Amandemen), yang telah dikutip di halaman pertama. Pasal 3, seperti
Pasal 6 dan Pasal 37 UUD’45 bermuatan kekuasaan limpahan (delegated power)
yang dilimpahkan oleh rakyat berdaulat kepada Majelis. Dalam hal ini, yang kita
pelajari hanya kekuasaan limpahan yang terkandung di dalam pasal 3 yaitu
‘menetapkan garis-garis besar daripada haluan Negara. ‘Kekuasaan limpahan ‘ini
cukup jelas, karena hanya memiliki makna tunggal yaitu : rakyat melimpahkan
wewenang menetapkan garis-garis besar besar daripada haluan negara’ yang
ada pada dirinya. Kepada MPR. Bagi MPR selaku jelmaan dari seluruh rakyat
Pasal 3 tersebut merupakan sumber wewenang yang sahih dan syah untuk
menetapkan GBHN.
Dari frase Penjelasan : Mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam lima
tahun Majelis memperhatikan segala kejadian dan segala aliran-aliran pada waktu
itu dan menetukan haluan-haluan apa yang hendak dipakai untuk di kemudian hari,
terungkap makna bahwa UUD’45 menganut faham bahwa masyarakat bersifat
dinamik, bahwa dinamiknya selama lima tahun, aspirasi masyarakat yang dalam
terminology Penjelasan UUD’45 dinyatakan perkembangan kualitatif melalui
‘segala yang terjadi’. Yang dimaksud dengan ‘segala yang terjadi’ adalah fungsi
(novum) yang signifikan dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, yang
terlahir dari interaksi antar berbagai subyek dalam kehidupan bermasyarakat. Yang
dimaksud dengan ‘ segala aliran pada waktu itu’ ialah aliran kehendak yang
ISBN: 978-602-70083-7-3
239 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
signifikan dari masyarakat, yang terlahir dari fungsi tersebut diatas yang mereka
ingini untuk diwujudkan.
Dari relasi antaraungkapan ‘sekali lima tahun ‘ dan ungkapan untuk di
kemudian hari, kita mendapat pengetahuan pertama bahwea ‘haluan-haluan apa
yang hendak dipakai’ itu menunjukkan pada masa lima tahun berikutnya dari masa
lima tahun dipakainya ‘haluan-haluan’ sebelumnya. Pengetahuan kedua teralisr
secara deduktif dari pengetahuan-pertama adalah : arti dari ‘haluan-haluan apa yang
hendak dipakai untuk di kemudian hari adalah haluan-haluan untuk masa lima
tahun.
Dari serba makna yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 3 UUD’45 di atas,
kita mendapat pengetahuan bahwa : garis-garis besar haluan Negara adalah haluan-
haluan untuk masa lima tahun yang terungkap dari segala yang terjadi pada masa
lima tahun sebelumnya.
2. Pengertian’ Garis Besar’. Pertanyaan yang muncul dari ungkapan ‘garis-garis
besar haluan negara’ adalah seberapa besar atau seberapa umum haluan itu
sewajarnya ditetapkan, untuk mendapat ukuran yang niscaya dan memadai, perlu
diketahui beberapa hal yang berkaitan dengannya, yakni :
a. Garis besar’ ini adalah garis-besarnya dari haluan Negara yang berjangka
waktu lima tahun; jadi meskipun garis-besar,haluan itu tak selayaknya
bersifat terlalu umum, melainkan bersifat umum-konkrit.
b. Makin renik (detail) rumusannya, makin kabur kualitasnya sebagai h a l u a
n. Ia menjadi berkualitas sebagai program, karena itu GBHN tidak boleh
memuat rumusan renik.
c. Ditinjau dari manajemen penyelenggaraan Negara secara nasional, GBHN
berada pada jenjang sasaran nasional, yaitu jenjang dibawah tujuan nasional
dan diatas jenjang program nasional. Per definisi, sasaran nasional adalah :
‘kondisi nyata yang segera hendak dicapai oleh suatu bangsa dengan
melibatkan segenap usaha dan sumber-kemampuan bangsa yang tersedia
pada saat sasaran nasional ditetapkan.
3. Pengertian ‘Ekonomi Menurut Paradigma Pancasila’.
Pemahaman ekonomi menurut paradigma Pancasila adalah kehidupan
masyarakat yang terbentuk oleh interaksi antar segenap sumberdaya, lingkungan,
distribusi kerja, pertukaran nilai, dan kebutuhan manusia. Sedangkan, ekonomi
kerakyatan adalah kehidupan masyarakat yang melalui interaksi antaraktivitas
pertukaran dan integrative yang dikendali oleh ancaman normative, dengan
menggunakan instrument ‘pemilikan-negara atas cabang produksi yang menguasai
hajat hidup orang banyak’ mentransformasi bumi, air, dan kekayaan alam yang
ISBN: 978-602-70083-7-3
240 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
terkandung di dalamnya menjadi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sekaligus
mendampakkan cegahan penguasaan perorangan terhadap kehidupan ekonomik
orang banyak.
Sehubungan dengan kedua pengertian itu, ekonomi memiliki fungsi sebagai
sarana pewujud kesejahteraan umum yang merata bagi seluruh rakyat, melalui
pelaksanaan sub-sub dimensi ekonomi, antara lain ; sub-dimensi industry,
perdagangan, pertanian, ketenagakerjaan, usaha nasional, investasi, keuangan,
koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah.
C. Pembahasan
1. Kondisi Ekonomi Indonesia
Pembahasan penulis mengenai Kondisi raelitas ekonomi Indonesia saat ini
hanya pada aspek UMKM yang ada akan dilakukan dengan mengacu kepada
konsep ekonomi dan ekonomi kerakyatan, menurut paradigm Pancasila. Hasil
pembahasan ini diharapkan dapat mengidentifikasi seberapa jauh kinerja ekonomi
nasional yang telah dicapai saat ini memenuhi kondisi ekonomi yang diharapkan
terwujud pada masa akan datang.
Ketergantungan yang tinggi industry alat angkut, mesin dan peralatan,
industry kimia elektronik, dan industry padat teknologi lainnya kepada bahan baku
import dari merupakan tantangan bagi pengembangan environmental resource
based industry yang mengoptimalkan penggunaan bahan baku local. Liberalisasi
perdagangan dan regionalisasi ekonomi dunia merupakan alat terselebung bagi
Negara-negara industry maju untuk menjaga kepentingan dalam persaingan global.
Di samping itu Liberalisasi ekonomi yang diciptakan melalui AFTA dan WTO
memungkinkan industriawan asing masuk dalam industry nasional.
Indonesia telah lama dikenal dengan kekayaan alamnya. Sehubungan dengan
itu, orientasi industry yang memiliki tergantungan tinggi terhadap bahan baku
impor perlu diubah kepemanfaatan potensi daerah dan peningkatan ekspor.
Kebijakan pembangunan industry hendaknya diarahkan untuk memberdayakan
daerah sebagai subyek pengembangan industry nasional dengan tema ‘satu daerah
satu produk unggulan’ diharapkan dapat memperkuat struktur industry dari
ancaman globalisasi.
Industri mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang ternyata
justru lebih tahan terhadap guncangan krisisi moneter, merupakan potensi kekuatan
industry nasional. Pengembangan UMKM dan koperasi menghadapi kendala
berupa rendahnya kualitas SDM yang kurang berjiwa kewirausahaan, melainkan
terlalu tergantung pada kebijakan pemerintah, kurang memiliki daya inovatif dan
kreativitas, etos kerja, dan profesionalisme bisnis. Di samping itu, kurangnya sarana
dan prasarana usaha seperti transportasi dan telekomunikasi, kurangnya pendanaan
dan penguasaan teknologi informasi, telah memperlebar kesenjangan dalam
ISBN: 978-602-70083-7-3
241 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
perekonomian nasional. Fakta menunjukkan bahwa pasar lesu tidak bergairah , nilai
tukar rupiah menurun, tersumbang oleh menurun drastisnya daya beli masyarakat.
Dalam memasuki masa Industri ke Empat yang ditandai oleh semakin
pesatnya kemajuan IPTEK, terbukanya perekonomian regional dan global sejalan
dengan kesepakatan WTO/GATT, akan mendorong meningkatnya jumlah dan jenis
produk barang dan jasa dari luar negeri mengalir deras ke pasar Indonesia.
Demikian pula, pengembangan pengelolaan usaha melalui kerjasama regional
(APEC dan AFTA), akan menambah jumlah pelaku pasar yang sangat berkualitas.
Hal ini merupakan tantangan besar bagi usaha nasional diantaranya UMKM.
Pemerintah saat ini mulai banyak menghapus komoditi yang selama ini
mengandung subsidi, maka harga barang-barang itu menjadi lebih mahal, namun
dampaknya rakyat kecil menanggung akibatnya. Sementara Negara-nagara
kapitalis dapat mengeksport barang-barang tersebut karena kran import telah
dibuka lebar-lebar.
2. Solusi Umum.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum, perlu diintegrasikan
segenap potensi ekonomi di pusat dan di daerah melalui pola kemitraan yang
proposional antara pelakuekonomi berskala besar dan pelaku ekonomi mikro, kecil
dan menengah serta koperasi. Untuk itu pemerintah harus tetap mengoptimalkan
fungsinya sebagairegulator dan pengendaliu ekonomi nasional melalui instrument
perpajakan, perbankan, dan kebijakan otonomi daerah. Dalam rangka peningkatan
kemampuan UMKM dan koperasi untuk berperan di pasar global, perlu
ditingkatkan penguasaan mereka terhadap teknologi informasi baru, seperti E-
Commerce , E-Marketing sebagai instrument untuk melakukan penetrasi pasar dan
menangkap peluang bisnis global, tanpa harus selalu menunggu bantuan
pemerintah. Dasar pertimbangna dari usaha di atas adalah bahwa dalam liberalisasi
perdagangan sangat sulit untuk mengusasi pangasa pasar secara global, regional,
dan domestic sekalipun.
Dalam kaitannya dengan kondisi geigrafik Indonesia yang terdiri dari
pulaupulau, perlu diperbaiki sitem jalur distribusi di pasar domestic. Dengan system
distribusi fisik terintegrasi, diharapkan distorsi dan perbedaan harga antar wilayah
dapat diminimalkan. Selama ini focus kebijakan ekonomi bersifat terpusat yang
pengembangan kelembagaan tidak merefleksi integrasi dari komponen struktur
pelaku ekonomi nasional (BUMN,BUMD,BUUS,UMKM&Koperasi).
Sehubungan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, UMKM dan Koperasi
perlu lebih diberdayakan dengan memperkuat struktur permodalannya melalui
Skim Kredit lunak dari pemerintah dan sector ini hendaknya diberi peluang yang
lebih besar untuk berperan aktif dalam meningkatkan kinerja ekonomi nasional.
Maksud dari kebijakan pemberian kesempatan yang adil kepada UMKM dan
Koperasi identik dengan kebijakan redistribusi asset produktif kepada sector ini,
seperti upaya untuk mengurangi konsentrasi penguasaan ekonomi oleh pelaku
ISBN: 978-602-70083-7-3
242 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
bisnis tertentu, misalnya terkonsentrasinya hak pengelolaan hutan (HPH) kepada
sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan. Kebijakan redistribusi asset ini
diharapkan dapat mendorong UMKM dan Koperasi dapat berperan di berbagai
sector perekonomian demi teratakannya kesejahteraan rakyat. Kebijakn ini sejalan
dengan ketentuan pembatan penguasaan asset yang mengarah kepada monopoli,
seiring pula dengan kebijakan swastanisasi BUMN, untuk menghindarkan
terjadinya pemusatan ekonomi seperti pada masa lalu, sekaligus member
kesempatan kepada pelaku ekonomi rakyat.
3. Rumusan Haluan
Haluan 1 : Terbangunnya ekonomi kerakyatan, demi teratanya peluang berusaha dan
distribusi hasil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sarana Pewujud ;
Dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan diperlukan berbagai kondisi
penunjang yang meliputi terkembangkannya industry berbasis sumberdaya
alam yang berwawasan lingkungan (Environmental resourse based industry
), ekonomi berbasis pada relasi dari seluruh komponen bangsa, ekonomi
berbasis teknologi tepat budaya ( cultural technology based economy)
relasiekonomi regional dan global. Untuk mewujudkan Haluan tersebut, perlu
dibuat regulasi tentang pembatasan pemilikan sumberdaya daerah oleh subyek
dari daerah lain. Mengingat terjadinya pergeseran nilai comparative advantage
dalam persaingan industry menjadi competitive advantage mengubah pola
foreign direct investment (FDI). FDI dari perusahaanperusahaan global ke
Negara-negara berkembang tidak hanya didasari pada keunggulan komparatif
sumberdaya alam, melainkan juga cenderung memilih Negara yang memiliki
sumberdaya manusia yang professional dan menguasai teknologi maju.
Sehubungan dengan itu, untuk membangun ekonomi kerakyatan yang berelasi
dengan ekonomi regional dan global, perlu ditingkatkan kualitas sumberdaya
manusia Indonesia yang menguasai dinamik teknologi, antara lain mampu
mengakses E-Commerce, dan Cyberg Trading System.
Haluan 2 : Terciptanya relasi ekonomi saling member antardaerah serta antara pusat
dan daerah-daerah sebagai upaya optimalisasi pengembangan potensi ekonomi
daerah.
Sarana Pewujud :
Dalam rangka pengembangan ekonomi daerah perlu dirancang suatu studi
kelaikan mengenai pembangunan secara seimbang dan terintegrasi antara
potensi ekonomi daerah dan prasarana yang dibutuhkan.
ISBN: 978-602-70083-7-3
243 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
D. Simpulan
1. Perkembangan perekonomian Nasional yang menurun saat ini berdampak
penurunan juga terhadap kesejahteraan Masyarakat Indonesia pada
umumnya. Hal ini dikarenakan pembangunan sector ekonomi yang
berlandaskan demokrasi Pancasila dengan pengertian pembangunan
nasional yang melandaskan pada dari, oleh dan untuk rakyat telah
terpasung.
2. Sangat dibutuhkan suatu Haluan khususnya bidang ekonomi khususnya
UMKM untuk Terbangunnya ekonomi kerakyatan, demi teratanya peluang
berusaha dan distribusi hasil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Terciptanya
relasi ekonomi saling member antardaerah serta antara pusat dan daerah-
daerah sebagai upaya optimalisasi pengembangan potensi ekonomi daerah.
\
ISBN: 978-602-70083-7-3
244 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (Ukm) Sebagai Perwujudan
Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila
Mulyadi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila
ABSTRAK
Sila kelima pancasila berbunyi : keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut antara lain adalah
berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan. Dalam konteks tersebut
Universitas Pancasila sebagai perguruan tinggi mempunyai tri dharma yaitu
pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada
sisi lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai tanggung jawab sosial
perusahaan atau sering disebut Corporate Social Responsibility (CSR).
Kerjasama yang terbangun antara Pancasila dan BUMN dalam
pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) berupa peminjaman modal kerja
melalui program kemitraan BUMN, disertai dengan pembinaaan berupa pelatihan,
monitoring usaha dan pengembalian pinjaman, manajemen usaha kecil dan
kewirausahaan yang sangat diperlukan oleh para pengusaha kecil merupakan wujud
pengamalan nilai-nalai pancasila terutama sila kelima dari pancasila.
Untuk mengetahui apakah pembinaan berupa kegiatan pelatihan dan
monitoring yang dilaksanakan efektif atau tidak. Penulis pernah telah mengadakan
penelitian dengan sampel dalam penelitian adalah para pelaku usaha kecil
menengah mitra binaan PT Antam (Persoro) Tbk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok
dan Tangerang sebanyak 30 pelaku UKM yang saat ini masih aktif menjadi mitra
binaan. Hasilnya adalah bahwa pelatihan dan monitoring samasama berpengaruh
terhadap kinerja UKM mitra binaan. Ini berarti pembinaan UKM yang dilaksanakan
Universitas Pancasila sebagai pengabdian kepada masyarakat dan BUMN dalam
rangka tanggung jawab sosial perusahaan dengan membantu usaha kecil sesuai
ketentuan bermanfaat bagi usaha kecil tersebut.
Kata Kunci : Pemberdayaan, Usaha Kecil Menengah (UKM), Nilai-Nilai
Pancasila
A. Pendahuluan
Usaha Kecil Menengah atau yang disingkat UKM merupakan suatu bagian
penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara
ISBN: 978-602-70083-7-3
245 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Indonesia. UKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya peronomian
masyarakat. Usaha Kecil Menengah juga sangat membantu negara atau pemerintah
dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit-
unit kerja baru yang menggunakan tenaga kerja baru yang dapat mendukung
pendapatan rumah tangga. Selain itu juga UKM juga memiliki fleksibilitas yang
tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UKM ini
perlu perhatian yang khusus dan didukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi
link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen
daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.
Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah salah satu motor penggerak
perekonomian di negara kita. UKM yang ada di negara kita ini menyumbang sekitar
60 persen dari PDB (Product Domestic Bruto) dan juga memberikan kesempatan
kerja. Jadi bisnis UKM (Usaha Kecil Menengah) di Indonesia akan terus
berkembang dan memberikan peluang usaha bagi mereka yang menyukai dunia
wirausaha. Walaupun dunia usaha di Indonesia mengalami perkembangan yang
cukup pesat, tidak sedikit dari UKM yang kesulitan memilih jenis usaha yang akan
digeluti. Alasannya beragam, ada yang sulit memulai usaha karena kurangnya
modal, kurang pengalaman, tidak punya pengetahuan bisnis, tidak mengerti cara
pemasaran bisnis, dan masih banyak lagi kendala lainnya.
Berkaitan dengan permasalahan kekurangan modal sekarang ini tersedia
sumber-sumber pendanaan bagi UKM, selain dari modal sendiri dan kredit
perbankan, sudah tersedia dana CSR (Corporate Social Responsibility) BUMN dari
bagian keuntungan perusahaan itu sendiri. Selain itu berkaitan dengan
permasalahan lainnya seperti kurangnya pengalaman, tidak punya pengalaman
bisnis, tidak mengerti cara pemasaran bisnis juga dilakukan pembinaan berupa
pelatihan manajemen usaha kecil dan monitoring penggunaan pinjaman.
B. Permasalahan Usaha Kecil Menengah (UKM)
Masalah mendasar Usaha Kecil Menengah (UKM) yang paling menonjol
menyangkut penyediaan pembiayaan usaha. Kebutuhan modal sangat terasa pada
saat seseorang ingin memulai usaha baru. Biasanya bila motivasinya kuat,
seseorang akan tetap memulai usaha tetapi dengan modal seadanya.
Pada usaha yang sudah berjalan, modal tetap menjadi masalah lanjutan untuk
berkembang. Masalah yang menghadang usaha kecil menyangkut kemampuan
akses pembiayaan, akses pasar dan pemasaran, tata kelola manajamen usaha kecil
serta akses informasi. Kesulitan usaha kecil mengakses sumber-sumber modal
kerena keterbatasan informasi dan kemampuan menembus sumber modal tersebut.
Padahal pilihan sumber modal sangat banyak dan beragam.
ISBN: 978-602-70083-7-3
246 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Universitas Pancasila sejak tahun 2009, melakukan kerjasama pemberdayaan
UKM dengan beberapa BUMN seperti antara lain PT Antam (Persero) Tbk, PT Jasa
Raharja (Persero), PT Jasindo (Persero) dan sebagainya.
Seperti halnya PT Antam (Persero) Tbk, melalui program Corporate Social
Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, atau yang lebih
populer pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebut dengan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Melalui program kemitraan PT Antam
(Persero) Tbk melaksanakan kredit kemitraan, yaitu pinjaman modal kerja bagi
para pengusaha kecil dan menengah dengan tingkat bunga yang sangat rendah yaitu
sebesar 6 persen per tahun. Selain itu para pengusaha kecil diberikan pelatihan
tentang hal-hal yang berkaitan dengan manajemen usaha kecil dan menengah dan
juga dilakukan monitoring, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja
usaha kecil dan menengah yang menjadi mitra binaan BUMN yang bersangkutan.
Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi Usaha Kecil Menengah
(UKM) dalam meningkatkan dan memberdayakan usaha tersebut. Selain peran dari
pemerintah, dunia akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga penelitian
telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan atau
meningkatkan kinerja UKM.
Salah satu program yang sering dilakukan adalah kegiatan pelatihan dan
monitoring UKM yang sudah menjadi mitra binaan BUMN tersebut. Kegiatan
pelatihan berupa manajemen usaha kecil, kewirausahaan, pencatatan keuangan dan
sebagainya. Sedangkan kegiatan monitoring berupa monitoring perkembangan
usaha, monitoring pembayaran angsuran pinjaman dan sebagainya.
C. Analisis dan Pembahasan
Usaha Kecil Menengah (UKM) sejak beberapa dekade ini telah mampu
membuktikan eksistensi dirinya sebagai basis terakhir didalam perekonomian
bangsa pada masa krisis yang pernah melanda Bangsa Indonesia. Dalam kehidupan
perekonomian kita, keberadaan UKM telah mewakili hampir seluruh unit usaha
dalam berbagai sektor ekonomi.
Dalam perkembangannya, banyak masalah dan kendala yang dihadapi UKM,
diantaranya tidak tersedianya sistim administrasi atau akuntansi yang baik
dikarenakan belum adanya pemisahaan kekayaan usaha dengan kekayaan pribadi
para pelaku UKM tersebut, masalah permodalan cukup sering menjadi kendala
UKM, serta masalah penyusunan rencana bisnis untuk menghadapi persaingan
yang semakin ketat. Kendala dari UKM tersebut berdampak pada hasil dan kualitas
dari produktivitas yang akan menyebabkan terbatasnya pendapatan.
Dalam kaitannya dengan masalah permodalan atau dana, tidak mengherankan
apabila berbagai pendekatan yang dilakukan Pemerintah, baik dalam bentuk dana
bergulir melalui Departemen atau instansi terkait maupun dana bergulir dari BUMN
sering mengalami kemacetan. Didalam bentuk pola pembiayaan UKM jika tanpa
ISBN: 978-602-70083-7-3
247 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
disertai pembiayaan pembenahan manajerial dan pendampingan maka seringkali
dapat menimbulkan kegagalan serta berapapun dana yang disalurkan tidak akan
membawa manfaat tanpa disertai dengan perbaikan kelembagaan dan manajemen.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Universitas Pancasila bekerjasama
dengan BUMN melaksanakan kegiatan pendampingan penyaluran dana dan
monitoring pengembalian dana pinjaman program kemitraan dengan BUMN sejak
tahun 2009 hingga sekarang ini.
Rangkaian Kegiatan pendampingan tersebut dimulai sejak UKM mitra
binaan melakukan akad kredit dengan BUMN. Kegiatan tersebut sangatlah
diperlukan dengan harapan bahwa UKM yang menjadi mitra binaan dapat
berkembang dan terjaga kelangsungan usahanya serta terjadi kelancaran
pengembalian pinjaman.
Dengan terselenggaranya kegiatan pendampingan penyaluran kredit
kemitraan UKM mitra binaan di berbagai wilayah, diharapkan para mitra binaan
dapat meningkatkan hal-hal sebagai berikut :
1. Memperoleh akses permodalan dari BUMN khususnya melalui dana
program kemitraan BUMN.
2. Kemampuan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, terutama
dalam hal pemahaman laporan keuangan dan pengembangan pasar.
2. Motivasi dalam pengembalian pinjaman tepat waktu.
Melalui kegiatan ini diharapkan pelaku UKM mitra binaan dapat
meningkatkan kesejahteraan mereka, mampu mengelola usaha dan pengembangan
usaha, serta menimbulkan kesadaran untuk membayar cicilan pinjaman tepat
waktu. Dalam hal perekrutan, Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dipilih adalah
para pelaku UKM di berbagai wilayah yang mempunyai usaha memungkinkan
untuk dikembangkan. Namun masih mempunyai kendala untuk mengajukan
pinjaman di sistem perbankan karena kurangnya pengetahuan tentang perbankan
dan persyaratan administratif pinjaman di perbankan, antara lain tentang pencatatan
keuangannya.
Secara umum persyaratan pinjaman melalui dana kemitraan BUMN
adalah sebagai berikut :
1. Rekomendasi Perguruan Tinggi pendamping
2. Profil UKM dan hasil survey Lapangan
3. Formulir yang berisi Laporan Keuangan
4. Fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Jaminan
5. Pasphoto 4 x 6 dan Foto Usaha
6. Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kelurahan setempat.
Semua persyaratan ini dilampirkan bersamaan dengan pengajuan
proposal dari setiap UKM calon mitra binaan yang diajukan oleh pihak
pendamping dari Perguruan Tinggi.
ISBN: 978-602-70083-7-3
248 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Dalam hal pendampingan, pelaksanaan pendampingan UKM mitra
binaan ini dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut :
1. Penyuluhan Usaha
Penyuluhan usaha dilakukan di kelurahan atau di kecamatan dimana
potensi UKMnya cukup besar.
2. Pemberkasan Administratif
Berupa persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan pinjaman antara lain
surat keterangan usaha dari pemda setempat, foto usaha, foto kopi KTP
dan lain-lain
3. Survey UKM
Survey UKM dilakukan oleh pihak pendamping ke tempat usaha dan
tempat tinggal UKM yang bersangkutan, untuk memastikan bahwa usaha
yang dijalankan memang layak untuk memperoleh pinjaman.
4. Pembuatan Proposal Pinjaman dan Pengajuan ke BUMN
Pembuatan proposal dilakukan hanya terhadap UKM calon mitra binaan
yang dianggap layak berdasarkan survey lapangan. Kemudian proposal
tersebut diajukan ke BUMN.
5. Akad Kredit
Akad kredit dilakukan antara pelaku UKM dan BUMN serta pendamping
dari Perguruan Tinggi.
6. Pendampingan UKM
Setelah akad kredit dilakukan, maka UKM telah resmi menjadi mitra
binaan dan proses pendampingan dimulai untuk 2 tahun ke depan.
Tabel 1 Pola Kegiatan Pendampingan UKM Mitra Binaan
Uraian Kegiatan Bulan Ke-
1 2 3 4 5 6 28
Penyuluhan Usaha
Pemberkasan Administratif
Survey UKM
Pembuatan Proposal Pinjaman dan
Pengajuan ke BUMN
Akad Kredit
Pendampingan UKM
Kegiatan pendampingan dan monitoring usaha UKM mitra binaan dimulai
setelah UKM melakukan akad kredit. Maka sejak itulah program pengembangan
dan pemberdayaan UKM dilakukan. Adapun kegiatan pengembangan UKM antara
lain adalah :
ISBN: 978-602-70083-7-3
249 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
1. Kegiatan Pelatihan
Kegiatan pelatihan pertama kali biasanya diadakan sekaligus Akad Kredit
Bagi UKM Mitra Binaan PT Antam Tbk selama satu hari, dengan materi-materi
tentang Pentingnya Laporan Keuangan Bagi Perkembangan UKM, kewirausahaan
(Entrepreneur), Manajemen Usaha Kecil dan sebagainya.
Metode yang digunakan dalam pelatihan ini berupa penjabaran konsep, studi
kasus dan diskusi. Demi efektifitas dan tercapainya tujuan pelatihan ini metode
penyajian yang digunakan adalah partisipatif, sehingga peserta terdorong aktif
terlibat menyampaikan pendapat dan bahasa yang digunakan sangat sederhana
sehingga mudah dipahami.
Fasilitas yang diberikan kepada peserta pelatihan disesuaikan kebutuhan
mereka, bisa satu atau dua hari meliputi : modul, sertifikat, seminar kit, konsumsi
dan transport peserta. Pelatihan ini merupakan langkah awal kegiatan
pendampingan UKM mitra binaan yang dilakukan oleh Universitas Pancasila.
Tujuan dari kegiatan ini adalah bahwa UKM mitra binaan sejak awal sudah
tertib administrasi. Semua transaksi usaha yang dijalankan dicatat sehingga
pengusaha kecil tahu, apakah usaha yang dijalankan menguntungkan atau tidak.
Kondisi lain yang sering terjadi adalah tidak ada pemisahan antara uang untuk
keperluan bisnis dan rumah tangga.
Tujuan lainnya dari pelatihan yang diselenggarakan juga untuk
menumbuhkan kreativitas UKM, karena bisa saja terjadi usaha yang digeluti UKM
tersebut akan menghadapi usaha sejenis yang berdekatan. Bisa dicontohkan usaha
waralaba yang lebih modern bisa bertahan meskipun mereka juga menghadapi
persaingan yang tajam, hal ini karena mereka mempunyai krativitas.
2. Pendampingan dan Monitoring UKM
Monitoring penggunaan pinjaman, penyuluhan-penyuluhan sebanyak 5 kali
selama 2 tahun, monitoring perkembangan usaha dan pengembalian pinjaman.
Biaya pendampingan selama 2 tahun tersebut dibebankan pada anggaran program
CSR BUMN mitra kerjasama Universitas Pancasila.
Monitoring pinjaman dilakukan mitra pendamping setelah UKM tersebut
memperoleh dana kemitraan dari BUMN, monitoring tersebut selama 2 tahun
ditambah 3 bulan. Biasanya setelah dana pinjaman dicairkan melalui rekening bank
yang dimiliki UKM yang bersangkutan, maka UKM diberi tenggang waktu
pembayaran selama 3 bulan, yang disebut grace period, yaitu periode dimana UKM
diberi kesempatan selama 3 bulan untuk memanfaatkan modal yang dipinjam untuk
pengembangan usahanya.
Setiap bulan UKM mitra binaan membayar angsuran sesuai dengan tabel
angsuran yang ada dalam perjanjian yang dibuat antara UKM dan BUMN yang
terdapat pada surat perjanjian kredit antara UKM dan BUMN. Setelah membayar
ISBN: 978-602-70083-7-3
250 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
angsuran UKM tersebut melaporkan kepada pendamping (UP). Jika pada akhir
bulan UKM tidak ada berita, maka pendamping bisa mengambil inisiatif untuk
mencari informasi kepada UKM yang bersangkutan.
Pendamping membuat rekapitulasi pembayaran UKM mitra binaan dan
melaporkan kepada mitra kerja bulan. Selanjutnya jika UKM tersebut tidak lancar
dalam pembayaran, maka pihak pendamping bisa melakukan penagihan dan
memotivasi UKM yang bersangkutan untuk membayar tepat pada waktunya.
3. Kegiatan Pameran dan Bazar
Kegiatan pameran produk-produk UKM mitra binaan biasanya dilaksanakan
langsung oleh BUMN yang bersangkutan dalam. Namun tidak menutup
kemungkinan kegiatan tersebut juga dilaksanakan oleh pembina. Kegiatan pemeran
dan bazar sering dilaksanakan pada saat acara HUT BUMN, HUT UP atau pada
acara-acara kegiatan pemeran yang diselenggarakan pemerintah, Kadin dan pihak
terkait lainnya.
Sebagai bahan evaluasi, apakah kegiatan pemberdayaan Usaha Kecil
Menengah (UKM) efektif atau tidak yang dijalankan selama ini, maka penulis telah
melakukan penelitian terhadap UKM mitra binaan Universitas Pancasila dan PT
Antam (Persero) Tbk di wilayah wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang
sebanyak 30 pelaku UKM yang saat ini masih aktif menjadi mitra binaan. Dengan
topik apakah pelatihan dan monitoring berpengaruh terhadap kinerja UKM (Y).
Data diambil melalui metode kuesioner (angket), metode wawancara dan metode
observasi.
Jabodetabek dengan sampel sebanyak 30 UKM yang aktif mengikuti berbagai
kegiatan yang diselenggarakan, hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa
pelatihan dan monitoring sama-sama berpengaruh terhadap kinerja UKM mitra
binaan PT Antam (Persero) Tbk, dengan koefisien korelasi antara pelatihan dan
monitoring terhadap kinerja UKM masing-masing sebesar 0,669 dan 0,856. Ini
berarti pembinaan UKM yang dilaksanakan Universitas Pancasila sebagai
pengabdian kepada masyarakat dan BUMN dalam rangka tanggung jawab sosial
perusahaan dengan membantu usaha kecil sesuai ketentuan bermanfaat bagi usaha
kecil tersebut.
D. Kesimpulan
Dengan terselenggaranya kegiatan pendampingan penyaluran kredit
kemitraan UKM mitra binaan di berbagai wilayah, diharapkan para mitra
binaan dapat meningkatkan hal-hal sebagai berikut :
1. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai perwujudan
pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima dari Pancasila.
ISBN: 978-602-70083-7-3
251 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
2. Masing-masing pihak yang bekerjasama telah menjalankan tugasnya
masing-masing. Bagi Universitas Pancasila sebagai wujud tri dharma yang
ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan bagi BUMN
sebagai tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu lingkungan
sekitarnya.
3. Bagi UKM mitra binaan, dapat memperoleh akses permodalan dari BUMN
khususnya melalui dana program kemitraan BUMN.
4. Bagi UKM mitra binaan diharapkan mampu dalam menjalankan dan
mengembangkan usahanya, terutama dalam hal pengembangan pasar dan
termotivasi dalam pengembalian pinjaman tepat waktu
E. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari
pelaksanaan pendampingan UKM mitra binaan maka disarankan bahwa :
a. Kegiatan pendampingan perlu diperluas di luar wilayah jabodetabek dan
BUMN yang lainnya. Karena saat ini masih lebih terkonsentrasi di
Jabodetabek
b. Para UKM diharapkan mampu mengelola usahanya dengan sebaikbaiknya
sehingga dapat membayar kembali angsuran pinjamannya.
c. Kegiatan pelatihan bagi mitra binaan sebaiknya dimanfaatkan semaksimal
mungkin oleh UKM mitra binaan itu sendiri.
d. Diperlukan sosialisasi yang lebih luas, sehingga semakin banyak pengusaha
kecil yang memanfaatkan program kemitraan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Basu Swasta DH dan Sukotjo W, Pengantar Bisnis Modern, (Pengantar Ekonomi
Perusahaan Modern), Liberty, Yogyakarta, 1993
BPS, 2015, Profil Usaha Kecil Menengah Tidak Berbadan Hukum, Indonesia.
Survey Usaha Terintegrasi, Jakarta, 2015
Kartajaya, Hermawan. 2007, Seri 9 Elemen Marketing, On Service. Bandung: Mizan
Pustaka.
Kotler, Philip, 1995, diterjemahkan oleh Ancella Anitawai Hermawan, Manajemen
Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi Dan Pengendalian,
Buku Dua, Edisi ke-8, Indonesia, Salemba Empat, Prentice Hall.
Lupiyoadi, Rambat, 2001, Manajemen Pemasaran Jasa, Salemba Empat, Jakarta.
Maine Department of Economy and Communities. 2016. Maine’s Creative
ISBN: 978-602-70083-7-3
252 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Economy : Community Handbook, Augusta Maine : State of Maine Office on The
Governor 1 State House Station
Ni Nyoman Sunariani, dkk, 2017, ”Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) Melauli Program Binaan Di Provinsi Bali”, Jurnal Ilmiah
Manajemen dan Bisnis, Volume 2 No. 1 Tahun 2017
Nugroho, S.J. (2003). Perilaku UKM Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan
Penelitian Pemasaran. Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana
Simamora.Bilson, (2002). Panduan Riset Perilaku UKM. Cetakan Pertama. Jakarta:
PT.Gramedia Pustaka Utama. Sriyana. 2010. ” Strategi Pengembangan Usaha
Kecil dan Menengah (UKM) : Studi Kasus di Kabupaten Bantul.
Supriyanto, (2006), ”Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan”, Jurnal Ekonomi
dan Pendidikan, Volume 3 Nomor 1, April 2006
Stanton, William J, 1993, diterjemahkan oleh Sundaru Sadu, Prinsip Pemasaran,
Edisi ke – 7, Erlangga Jakarta.
Semangat Dan Jiwa Entrepreneurship Pancasila Membangun Nasionalisme
Bangsa
Roy Prakoso, SE. MM
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila
Abstract
Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di pedesaan sebesar sebesar 61,4%,
mayoritas penduduk miskin terkonsentrasi bekerja disektor pertanian (49,90%)
serta disparitas (kesenjangan prosentase kemiskinan) tinggi antara kota dan desa,
ISBN: 978-602-70083-7-3
253 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
dimana kota sebesar 7,26% sementara desa sebesar 13,47% merupakan suatu alasan
bagaimana desa harus diberdayakan agar lebih sejahtera. Terlebih lagi dampak
neatif dari kemiskinan itu sendiri memiliki multiplier efek yang dapat menimbulkan
kecemburuan social, arus urbanisasi serta disintegrasi bangsa.
Entrepreuneurship (kewirausahaan) dilingkungan pedesaan dapat menjadi
alternative didalam meminimalisir tingkat kemiskinan di pedesaan. Mengatasi
kemiskinan merupakan upaya memberdayakan masyarakat untuk hidup mandiri,
baik secara ekonomi, social, budaya dan politik. Masyarakat miskin seyogyanya
diberi akses yang luas untuk menjangkau berbagai sumber-sumber daya yang dapat
menopang kehidupan mereka. Oleh karena itu program bantuan seharusnya
difokuskan untuk menumbuhkan ekonomi produktif, dengan memberikan bantuan
modal usaha tanpa agunan pada masyarakat miskin, juga memberikan pelatihan
keterampilan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha kemandirian
Namun demikian kreteria entrepreneur (wirausaha) haruslah menjadi kepedulian
kita semua. Seorang wirausaha, selain dituntut dengan prinsip dasar untuk memiliki
daya kreatifitas, jujur dan pantang menyerah atas segala problematika yang
dihadapi dalam mengelola usahanya, juga berpotensi menciptakan lapangan kerja
untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli masyrakat, menambah
penerimaan negara dari pajak dan pada akhirnya berkontribusi terdapat
peningakatan PDB (Produk Domestik Bruto) suatu negara. PDB menjadi salah satu
indicator tingkat kemakmuran atau kesejahteraan ekonomi suatu negara
dibandingkan negara lain.
Cita-cita ideal wirausaha Pancasila, adalah bagaimana dengan usaha yang
dijalankannya wirausahawan dapat menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya dalam
upaya mengurangi pengangguran. Mereka juga berupaya untuk selalu jujur dan
konsisten didalam menyisihkan keunguntungannya untuk kepedulian kepada
masyarakat dan lingkungan. Sehingga dikaitkan dengan semangat dan jiwa
entrepreneurship Pancasila membangun nasionalisme bangsa, atau dapat
disimpulkan bahwa entrepreneurship Pancasila berpedoman pada nilai-nilai luhur
Pancasila, setiap langkah dan upayanya dalam berwirausaha selalu mengedepankan
kepentingan bangsa dan kedaulatan negara. Peduli dan ikut berpartisipasi pada
pembangunan bangsa, khususnya rakyat Indonesia serta dalam rangka mewujudkan
sila ke dua, kemanusiaan yang adil dan peradab, sila ke tiga, persatuan Indonesia
serta sila ke lima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.
1. Pendahuluan
Menurut data BPS tingkat kemiskinan berpusat di desa sebesar 61,4%.
Mayoritas penduduk miskin bekerja disektor pertanian (49,90%). Disparitas
(kesenjangan prosentase kemiskinan) tinggi antara kota dan desa, dimana kota
ISBN: 978-602-70083-7-3
254 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
sebesar 7,26% sementara desa sebesar 13,47%.Pengertian Kemiskinan secara
umum adalah adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk
memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal,
pendidikan, dan kesehatan yang layak. Sedangkan Secara kuantitatif, kemiskinan
merupakan suatu keadaan dimana taraf hidup manusia serba kekurangan atau “tidak
memiliki harta beda. Sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan adalah
keadaan hidup manusia yang tidak layak. Adapun faktor Penyebab Kemiskinan,
antara lain : laju pertumbuhan penduduk, angka pengangguran tinggi, tingkat
pendidikan yang rendah, bencana alam, distribusi yang tidak merata. Sedangkan
dampak kemiskinan, antara lain : kriminalitas meningkat, angka kematian yang
tinggi, akses pendidikan tertutup, pengangguran semakin banyak, munculnya
konflik di masyarakat
Ketidakberhasilan dalam pengentasan, selain disebabkan factor bantuan
social yang tidak mendidik masyarakat miskin, juga cara pemahaman yang selalu
didasarkan pada pemikiran neo-klasik, bahwa kemiskinan disebakan oleh kondisi
ekonomi tanpa mempertimbangkan aspk social, budaya dan politik masyarakat.
Akibat dari pandangan itu, proyek pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan
masyarakat lebih berorientasi pada perbaikan peningkatan pendapatan ekonomi
masyarakat.
Mengatasi kemiskinan merupakan upaya memberdayakan masyarakat untuk
hidup mandiri, baik secara ekonomi, social, budaya dan politik. Masyarakat miskin
seyogyanya diberi akses yang luas untuk menjangkau berbagai sumbersumber daya
yang dapat menopang kehidupan mereka. Oleh karena itu program bantuan
seharusnya difokuskan untuk menumbuhkan ekonomi produktif, dengan
memberikan bantuan modal usaha tanpa agunan pada masyarakat miskin, juga
memberikan pelatihan keterampilan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha
kemandirian. Dengan demikian, secara bertahap masyarakat membebaskan diri dari
ketergantungan kepada pemerintah (jurnal, Atma Ras, Universitas Hasanudin,
Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan, 2013).
Berdasarkan data BPS (Biro Pusat Statistik) Penduduk 15 Tahun Ke Atas
yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama pada tahun 2017, sector
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan menempati urutan
teratas dengan prosentase sebesar 29,68 %. Mengingat sector pertanian,
perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan pada umumnya berlokasi
dipedasaan atau seputar pedesaan, maka dapat disimpulkan konsentrasi pekerjaan
di sector tersebut sebesar 29,68% berada di desa dan sekitarnya.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan yang mayoritas berada dipedesaan,
perlu dipikirkan untuk memberdayakan masyarakat desa agar memiliki tingkat
penghidupan yang lebih baik kedepannya. Salah satu caranya adalah dengan
melakukan pendidikan kewirausahaan (entrepreneurship) di pedesaan, sehingga
masyarakat akan lebih mandiri dan sejahtera.
ISBN: 978-602-70083-7-3
255 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
2. Metodologi
a. Berupa pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, baik literature
maupun daring (online) dengan mengakses beberapa situs yang relevan
dengan judul pada tulisan.
b. Data yang telah masuk dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif
menggunakan statistik sederhana yaitu prosentase.
3. Pembahasan
Terkait dengan kewirausahaan, perlu juga dipahami akan pengertian dari
bisnis (business) sebagai kegiatan yang dilakukan seorang wirausahawan. bisnis
adalah upaya terorganisasi individu-individu dalam memproduksi dan menjual,
untuk mendapatkan keuntungan, produk (barang dan jasa) yang memenuhi
kebutuhan masyarakat (Pride Hughes Kapoor, pengantar bisnis, p: 10). KBBI
mendefinisikan wirausahawan (terjemahan dari entrepreneur) adalah orang yang
pandai atau berbakat mengenali produk baru, menyusun cara baru dalam
berproduksi, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, mengatur
permodalan operasinya, serta memasarkannya. Sementara Wikipedia
mendefinisikan entrepreneur adalah seorang yang mampu menciptakan lapangan
kerja baru dan mencari cara-cara atau teknik yang lebih baik dalam pemanfaatan
sumber daya, memperkecil pemborosan serta menghasilkan barang atau jasa dalam
upayanya memuaskan kebutuhan orang lain.
Louis Jacques Filion dalam buku De l'intuition au projet d'entreprise
menggambarkan wirausaha sebagai orang yang imajinatif, yang ditandai dengan
kemampuannya dalam menetapkan sasaran serta dapat mencapai sasaran-sasaran
itu. Ia juga memiliki kesadaran tinggi untuk menemukan peluangpeluang dan
membuat keputusan.
Sebagai perwujudan wirausaha pancasila, tentu harus pula memperhatikan
etika dalam berusaha juga harus dilandasi pada konsep Good Governance, Good
dalam Good governance menurut Lembaga Administrasi negara (2000:6)
mengandung dua pengertian, petama nilai-nilai yang menjunjung tinggi
keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan
rakyat dalam pencapaian tujuan nasional. Kedua aspek-aspek fungsional dari
pemerinahan yang efektif dan efesien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai
tujuan-tujuan tersebut (Ani Sri Rahayu).
Pelaku usaha juga harus memiki etika bisnis yang baik, hal ini untuk
mencegah adanya moral hazard didalam berusahaan, contoh kasus enron,
worldcom, Barings, Lapindo dan lain-lain, menunjukkan etika bisnis kurang
diperhatikan didalam berusaha. Adapun etika atau ethics adalah the standards of
moral behavior, that is accepted by society as right versus wrong (laura portoless
dias Amit J. Shah, introduction to business, p:110). Etika (ethics), studi tentang
benar dan salah serta moralitas pilihan yang dibuat oleh individu, sedangkan etika
ISBN: 978-602-70083-7-3
256 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Bisnis (business ethics) adalah penerapan standar moral untuk situasi bisnis. (Pride
Hughes Kapoor, pengantar bisnis, p: 43).
Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran
dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang
bagaimana atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab
berhadapan dengan pelbagai ajaran moral (Suseno. 1987). Etika sendiri terbagi dua,
etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsipprinsip yang
berlaku bagi setiap manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu
dalam hubungannya dengan pelbagai aspek kehidupan manusia (Suseno, 1987).
Etika khusus itu sendiri dibagi menjadi dua, etika individual yang membahas
kewajiban manusia terhadap diri sendiridan etika social yang membahas tentang
kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, yang
merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus.
Pancasila disebut sebagai dasar filsafat negara, Philosofische Gronslag dari
negara mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan
negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini meliputi segala peraturan
perundang-undangan dalam negara, pemerintahan dan aspek-aspek kenegaraan
lainnya. Negara adalah Lembaga kemasyarakatan dalam hidup Bersama. Suatu
negara akan hidup dan berkembang dengan baik manakala negara tersebut memiliki
dasar filsafat sebagai sumber nilai kebenaran, kebaikan dan keadilan. Pancasila
sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya merupakan suatu sumber nilai bagi
bangsa dan negara Indonesia. Maka seluruh aspek dalam penyelenggaraan negara
didasarkan dan diliputi oleh nilai-nilai Pancasila. Sehingga Pancasila sebagai dasar
filsafat negara pada hekekatnya merupakan asas kerohanian negara. (Prof. DR.
Kaelan. M.S, Filsafat Pancasila,)
Semenatara itu, dari penjabaran secara rinci nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila, antara lain menjabarkan pada Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia, disebutkan :
- Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
- Menghormati hak orang lain
- Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri
sendiri
- Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat
pemerasan terhadap orang lain dan yang bertentangan dengan atau
merugikan kepentingan umum. (Ani Sri Rahayu, Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan, 2017,p: 21)
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 dengan jumlah penduduk 252
juta, jumlah wirausaha non pertanian yang menetap mencapai 7,8 juta orang atau
3,1 persen. Dengan demikian tingkat kewirausahaan Indonesia telah melampaui 2
persen dari populasi penduduk, sebagai syarat minimal suatu masyarakat akan
sejahtera (kumparan.com). Namun rasio ini masih lebih rendah dibandingkan
ISBN: 978-602-70083-7-3
257 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
dengan negara lain seperti Malaysia 5 persen, China 10 persen, Singapura 7 persen,
Jepang 11 persen maupun AS yang 12 persen. Pemberdayaan masyarakat,
khususnya generasi muda untuk lebih mau terjun kedalam dunia wirausaha, tentu
perlu di dukung oleh berbagai factor, baik dari pemerintah, lembaga Pendidikan
dan juga perbankan. Dengan pertambahan jumlah wisausaha, maka diharapkan
pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi dari kondisi saat ini, hal ini
dikarenakan adanya peningkatan kinerja pada sector riil (industry barang dan jasa)
yang dibantu oleh sector financial dalam hal ini perbankan dan juga Lembaga
keuangan lain bukan bank. Namun demikian kreteria entrepreneur (wirausaha)
haruslah menjadi kepedulian kita semua. Seorang wirausaha, selain dituntut dengan
prinsip dasar untuk memiliki daya kreatifitas, jujur dan pantang menyerah atas
segala problematika yang dihadapi dalam mengelola usahanya, juga berpotensi
menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan daya
beli masyrakat, menambah penerimaan negara dari pajak dan pada akhirnya
berkontribusi terdapat peningakatan PDB (Produk Domestik Bruto) suatu negara.
PDB menjadi salah satu indicator tingkat kemakmuran atau kesejahteraan ekonomi
suatu negara dibandingkan negara lain.
PDB adalah, nilai total semua produk (barang dan jasa) dalam sebuah nilai
mata uang,yang diproduksi dalam batas-batas suatu negara selama periode satu
tahun, (pengantar bisnis, Pride Hughes Kapoor, 2014). Jika mengacu pada
persamaan dasar ekonomi Y = C+S, maka peningkatan pendapatan masyarakat juga
akan mendorong naiknya C= Consumption (konsumsi) dan S =Saving (tabungan).
Hal ini menjadi relevan, bilamana seseorang membuka usaha dan mempekerjakan
orang lain, maka pekerja tersebut akan memperoleh pendapatan secara rutin setiap
bulannya. Pendapatan tersebut akan dikonsumsikan dan sebagai ditabung untuk
keperluan dimasa yang akan datang . Konsumsi akan menimbulkan efek produksi
barang dan jasa dengan menggunakan factor-faktor produksi. Sementara tabungan
akan menjadi bermanfaat bila mana melaluli lebaga keuangan disalurkan kembali
kemasyarakat sebagai kredit untuk menunjang operasional perusahaan.Sehingga
jelas, bagaimana seorang wirausaha memiliki kontribusi nyata dalam banyak hal
dalam pembangunan, baik dari sisi ekonomi, social dan politik suatu negara.
Peningkatan wirausaha, secara langsung akan terjadi penyerapan tenaga kerja
untuk menopang akifitas produksi, baik barang maupun jasa. Disamping itu
tentunya hal ini juga akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat
Indonesia, yang saat ini telah mencapai USD 4.051 (estimasi per April 2018
menurut IMF), dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lain Indonesia
masih menduduki peringkat ke 4, dibawah Malaysia dan Thailand.
GDP and GDP per capita data are according to International Monetary Fund's April
2018
ISBN: 978-602-70083-7-3
258 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Peringkat Negara Populasi (Dalam
Juta)
GDP Nominal
(Juta Dolar)
GDP Nominal Perkapita
(Juta Dolar)
1 Singapore 5.661 349,659 61,766
2 Brunei 0.434 14,438 33,233
3 Malaysia 32.474 364,919 11,237
4 Thailand 69.182 483,739 6,992
5 Indonesia 265.316 1,074,966 4,051
6 Philippines 107.411 332,449 3,095
7 Laos 6.777 18,337 2,705
8 Vietnam 94.575 240,779 2,545
9 Cambodia 16.253 24,36 1,498
10 Myanmar 52.832 70,715 1,338
Sumber : wikipedia
Seperti kita ketahui sudah bukan rahasia, bahwa sampai dengan saat ini
banyak pengusaha dengan ijin HPH (hak untuk mengusahakan hutan) melakukan
eksploitasi hutan secara berlebihan, antara lain dengan melakukan penebangan
hutan tanpa terkendali dan mengabaikan aspek reboisasi yang pada akhirnya
menyebabkan kerusakan lingkungan dan efek rumah kaca yang merugikan seluruh
kehidupan dimuka bumi. Berdasarkan data CPI (Corruption Perception Index)
Indonesia menempati peringkat ke 96 dengan nilai 37 pada tahun 2017 nilai yang
sama diperoleh Indonesia pada tahun 2016 (semakin kecil nilainya semakin baik).
Dari kondisi diatas terlihat bahwa index korupsi di Indonesia masih cukup tinggi.
Fakta berbicara banyaknya kasus atas operasi tangkap tangan (OTT) KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi) akhir-akhir ini yang melibatkan penyelenggara negara
dengan pengusaha disatu sisi, membuktikan bahwa korupsi masih menjadi bagian
dari perilaku negative dan kejahatan serius yang bertantangan dengan norma dan
etika dalam nilai luhur Pancasila di Indonesia. Dalam kata pengantarnya
Transparansi Internasional Indonesia, didalam laporan hasil survey Indeks Persepsi
Korupsi di Indonesia tahun 2017, menyatakan sebagai berikut : praktik korupsi
telah terbukti menimbulkan kerugian di banyak bidang dan memperlambat proses
pemulihan ekonomi di Indonesia, seperti dampak negatifnya terhadap perbaikan
iklim usaha, kebiasaan masyarakat dalam berbisnis dan juga meningkatkan
kemiskinan. Berbagai cara telah diusahakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat
ISBN: 978-602-70083-7-3
259 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
maupun daerah untuk mengurangi praktik suap di kalangan pengusaha dan aparatur
pemerintah. Permasalahannya seberapa efektif upaya pemberantasan korupsi
khususnya di era otonomi daerah yang telah memberikan keleluasaan terhadap
pemerintah daerah, untuk mengurangi praktik korupsi antara pengusaha dan
pemerintah.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir kondisi pemberantasan korupsi di
Indonesia mengalami kenaikan, meski tidak terlalu optimis. Hal ini terafirmasi
dalam laporan Corruption Perception Index (CPI) yang tiap tahun dikeluarkan oleh
Transparency International. Pada tahun 2016, menurut Transparency International,
Indonesia mendapatkan skor 37 pada rentang 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100
berarti sangat bersih). Indonesia menempati posisi 90 dari 176 negara yang
disurvei. Dari pernyataan diatas, jelas disebutkan adanya kata pengusaha sebagai
bagian dari pelaku korupsi di Indonesia yang pada umumnya bekerjasama membuat
kesepatan dengan aparat pemerintah, atau dengan anggota legislative baik pusat
maupun daerah.
Kondisi diatas bertolak belakang, dengan cita-cita ideal wirausaha Pancasila,
yang lebih berpedoman kepada, bagaimana dengan usaha yang dijalankannya,
dapat menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya dalam upaya mengurangi
pengangguran. Mereka juga berupaya untuk selalu jujur dan konsisten didalam
menyisihkan keuntungannya untuk kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan.
Melalui program CSR (Corporate Social Responsibillity) misalnya, serta tak lupa
pula untuk taat dalam membayar pajak dan kewajiban lain kepada negara. Karena
mereka sadar, bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat
dalam bentuk fasilitas kesehatan, sekolah gratis serta sarana infrastruktur dan
keamanan yang semakin baik. Pembangunan bangsa yang merata yang meliputi
seluruh wilayah Indonesia. Sebagai informasi Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2017
mencapai 70,81 (rentang 70-80 tinggi versi UNDP). Angka ini meningkat sebesar
0,63 poin atau tumbuh sebesar 0,90 persen dibandingkan 2016. IPM tertinggi di
jawa, sebagian Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, sisanya sedang. Sementara
terendah berapa pada Propinsi Papua. IPM merupakan indikator penting untuk
mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia
(masyarakat/penduduk). Menurut BPS, IPM sendiri disusun mengacu tiga aspek
esensial. Ketiganya meliputi dimensi kesehatan yang diukur dengan indikator umur
harapan hidup, dimensi pengetahuan atau pendidikan yang diukur dengan harapan
lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi hidup layak yang mengacu
pendekatan pengeluaran per kapita disesuaikan. Sehingga jelas dari informasi
tersebut IPM di Indonesia belum merata. Oleh karena itu perlu pemerataan dan
penyebaran konsentrasi usaha tidak hanya di Jawa dan Sumatera saja tapi meliputi
wilayah tengah dan timur Indonesia. Hal ini juga mencakup kosep nasionalisme
bangsa di kaitkan dengan entrepreneurship Pancasila.
ISBN: 978-602-70083-7-3
260 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
Nasionalisme sendiri, adalah satu paham yang menciptakan dan
mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris nation), dengan
mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang
mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan
nasional, dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari
internal maupun eksternal (Wikipedia).
4. Kesimpulan dan saran a. Kesimpulan
Jelas sudah, jika berbicara dalam konteks wirausaha Pancasila, adalah
wirausaha yang selalu berdoman pada etika dan norma yang berlaku
dimasyarakat. Wirausaha Pancasila seyogyanya selalu berpegang teguh
pada norma dan prinsip kejujuran, bertanggung jawab, baik terhadap
pribadi, keluarga, maupun diinternal perusahaan, masyarakat dan
pemerintah secara umum. Dengan kata lain wirausaha Pancasila akan selalu
mengedapankan prinsip good governance (tata kelola yang baik),
menghargai dan berbuat terbaik kepada setiap stake holder nya, taat dalam
membayar pajak dan juga selalu menjaga kelestarian lingkungan dimana
mereka berusaha.
Entrepreneur yang secara konsisten menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila,
tentu dapat dipastikan mereka memiliki jiwa nasionalisme yang kuat dan
mengakar dalam setiap pemikiran dantindakannya.
Jika mengacu kepada pengertian diatas dapat dikatakan bahwa seorang
wirausaha Pancasila didalam aktivitas nya, baik secara individu maupun
bersama-sama memiliki tjuan untuk kepentingan bangsa dan negara diatas
kepentingan lainnya. Dengan jiwa dan semangat Pancasila mereka akan
berupaya, agar setiap strategi pengembangan usahanya ditujukan
bagaimana bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Bagaimana
agar produk atau jasa yang dihasilkannya lebih dominan menjadi konsumsi
public dalam negeri dari pada produk atau jasa yang dihasilkan negara lain.
Sehingga dikaitkan dengan semangat dan jiwa entrepreneurship Pancasila
membangun nasionalisme bangsa, atau dapat disimpulkan bahwa
entrepreneurship Pancasila berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila,
setiap langkah dan upayanya dalam berwirausaha selalu mengedepankan
kepentingan bangsa dan kedaulatan negara. Peduli dan ikut berpartisipasi
pada pembangunan bangsa, khususnya rakyat Indonesia serta dalam rangka
mewujudkan sila ke dua, kemanusiaan yang adil dan peradab, sila ke tiga,
ISBN: 978-602-70083-7-3
261 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
persatuan Indonesia serta sila ke lima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh
bangsa Indonesia.
b. Saran
Praktek KKN (korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sudah seharusnya diberantas
dan tidak pernah ditolerir didalam iklim berusaha di Indonesia. Oleh karena
itu diperlukan adanya komitmen bersama semua komponen bangsa, baik
pemerintah, masyarakat, pengusaha, politisi, epmuka agama dan semua
elemen bangsa untuk secara konsisten penerapkan perilaku budaya tertib
Pancasila, dengan selalu memegang teguh ajaran dan nilainilai luhur
Pancasila. Adanya penerapan hukuman yang memiliki efek jera yang tinggi
juga sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan, tak lupa
penghargaan kepada pelaku usaha yang selalu taat dan konsisten dalam
menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian baik di keluarga,
masyarakat dan juga lingkungan bisnis.
Daftar Pustaka
a. Ani Sri Rahayu, Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn), 2017
b. Kaelan. M.S, Prof. DR. Filsafat Pancasila, 2009
c. Pride Hughes Kapoor, Pengantar Bisnis (Introduction to Business), 204
d. Lembaga Administrasi negara (2000:6)
e. laura portoless dias Amit J. Shah, introduction to business
f. BPS (Biro Pusat Statistik), Data Sosial Ekonomi Strategis, April 2018
g. Atma Ras, jurnal, Universitas Hasanudin, Pemberdayaan Masyarakat
Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan, 2013
h. Wikipedia, GDP and GDP Per capita
i. Transparansi Internasional Indonesia, laporan hasil survey Indeks Persepsi
Korupsi di Indonesia tahun 2012
ISBN: 978-602-70083-7-3
262 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8
ISBN: 978-602-70083-7-3
263 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila www.fepfebup.com
Jl. Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta 12640 ekonomi.univpancasila.ac.id Phone : 021-7873710
Universitas Pancasila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Festival Entrepreneurshi p Pancasila
13 - 15 Agustus 201 8