university governance unparfe.unpar.ac.id/wp-content/uploads/sites/22/2016/06/prof... · 2016. 6....
TRANSCRIPT
6/1/16
1
Prinsip-‐Prinsip University Governance
Seminar Nasional “Menuju Universitas yang Berkelanjutan”
Universitas Katolik Parahyangan, 3 Juni 2016
Prof. Sidharta Utama PhD CFA CA Universitas Indonesia
Agenda
• Mengapa perlu Good University Governance • Prinsip-‐Prinsip University Governance • Sekilas Governance di Universitas Indonesia
6/1/16
2
Keluaran dari Perguruan Tinggi Pengajaran: Lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
Riset & Inovasi: Ilmu pengetahuan dan teknologi
Pengabdian Masyarakat
Konsumen akhir: -‐ Masyarakat -‐ Pemerintah -‐ Industri -‐ Dst
Penyedia Modal Utama Perguruan Tinggi (PT)
Pengelola PT Modal
Keuangan
Modal Manusia
Modal Intelektual
Modal Sosial
Modal Alami
Modal Manufaktur
6/1/16
3
Hubungan Prinsipal – Agen di Perguruan Tinggi
Prinsipal: Pemilik berbagai modal
Mendelegasikan pengelolaan modal kepada Agen untuk dikelola untuk
mencapai tujuan PT
Agen: Pengendali &
Pengelola Modal
Modal dikelola untuk mencapai tujuan PT dan memberi manfaat sesuai kepenZngan pemilik
modal
Benturan KepenZngan antara Penyedia Modal – Pengendali & Pengelola Modal
Agen mengutamakan kepenZngan pribadi/
kelompok: PresZge, batu loncatan, penghasilan
KepenZngan penyedia modal, misalnya: Dosen: Aktualisasi diri, karir berkembang Mahasiswa: Qualified sesuai dengan potensi yang dimiliki Masyarakat: Memanfaatkan keluaran PT
6/1/16
4
Penyebab Keluaran Perguruan Tinggi yang Tidak OpZmal
KeZdakseimbangan
informasi – prinsipal agen
Perilaku yang
selfish & unethical
Keluaran yang Zdak opZmal
Akibat benturan kepenZngan: Keluaran PT yang Tidak OpZmal
• Mengutamakan memperoleh surplus dengan mengorbankan kualitas pengajaran dan riset, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, serta model bisnis yang Zdak ramah lingkungan.
• Memaksimumkan pendapatan dengan menetapkan biaya pendidikan seZnggi mungkin.
• Manipulasi Laporan Tahunan/Keuangan agar kelihatan lebih baik dari kenyataan.
6/1/16
5
Mengapa perlu Good University Governance
MemasZkan
tujuan PT tercapai
Melindungi kepenZngan penyedia modal
PengerZan University Governance (Modifikasi dari Corporate Governance – Cadbury Report)
University Governance is concerned with holding the balance between educational, social and economic goals
and between individual and communal goals. The governance framework is there to encourage the efficient use of resources and equally to require
accountability for the stewardship of those resources. The aim is to align as nearly as possible the interests of universities, society, and individuals (Cadbury Report).
6/1/16
6
PengerZan University Governance (Modifikasi dari Corporate Governance – Cadbury Report)
University governance is the system by which universities are directed and controlled. The university governance structure specifies the
distribution of rights and responsibilities among different participants in the university, such as, the
board, managers, and stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on
university affairs. By doing this, it also provides the structure through which the university objectives are
set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.
Prinsip-‐Prinsip Governance
Transparency
Accountability
Responsibility
Independence
Fairness
6/1/16
7
Prinsip-‐Prinsip Governance di Perguruan Tinggi (Core Values – CUC (2014)
Transparency: PublicaZon of accurate & transparent informaZon
Full and transparent accountability for public funding
Accountability: Higher EducaZon InsZtuZons are to be clear that they are in a contract with stakeholders who pay for their service & expect clarity about
what is received. The governing body is unambiguously &
collecZvely accountable
Responsibility: Academic freedom & high-‐quality research, scholarship and
teaching ProtecZng the collecZve student interest
through good governance Higher educaZon should be available to all those who are able ot benefit from it.
Fairness: The achievement of quality of opportunity and diversity throughout the insZtuZon.
Independence: University Autonomy
14
OECD Principles of Corporate Governance (2004)
Ensuring the basis of corporate governance framework
Protec'ng shareholders’ rights.
The equitable treatment of shareholders, including minority shareholders.
Recognizing the rights of stakeholders and encouraging ac've co-‐opera'on between corporaZons and stakeholders.
Ensuring 'mely and accurate disclosure is made on all material ma;er regarding the corpora'on.
EffecZve monitoring of management by the board, and the board’s accountability to the company and the shareholders.
6/1/16
8
15
Principles of University Governance, modified from OECD
Ensuring the basis of corporate governance framework
The fair treatment of stakeholders
Recognizing the rights of stakeholders and encouraging ac've co-‐opera'on between universiZes and stakeholders.
Ensuring 'mely and accurate disclosure is made on all material majer regarding the university.
EffecZve monitoring of management by the board, and the board’s accountability to the public.
UU Pendidikan Tinggi: Azas Pasal 3 • Pendidikan Tinggi berasaskan: a. kebenaran ilmiah; b. penalaran; c. kejujuran; d. keadilan; e. manfaat; f. kebajikan; g. tanggung jawab; h. kebhinnekaan; dan i. keterjangkauan.
6/1/16
9
UU Pendidikan Tinggi: Otonomi • Pasal 62(1): Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk
mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma
• Pasal 63: Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. penjaminan mutu; dan e. efekZvitas dan efisiensi.
UU Pendidikan Tinggi Psl 78: Akuntabilitas
• Akuntabilitas Perguruan Tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban Perguruan Tinggi kepada Masyarakat
• Wajib diwujudkan dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
• Laporan tahunan akuntabilitas Perguruan Tinggi dipublikasikan kepada Masyarakat.
6/1/16
10
Dasar Hukum Tata Kelola Universitas Indonesia
• UU No. 12 tahun 2012 Pendidikan Tinggi • Statuta UI (PP No. 68 2013) • Bentuk dan mekanisme pendanaan PTN BH (PP No. 26 2015)
• Anggaran Rumah Tangga UI
Organ Universitas di UI
Majelis Wali Amanat
Dewan Guru Besar
Rektor
Senat Akademik
Hub antar organ: semangat kolegialitas dengan saling menilik serta mengimbangi satu terhadap yang lain
Rapat Koordinasi: Membahas dan memutuskan hal/masalah yang berdampak luas terhadap keberlangsungan UI
6/1/16
11
Tugas Pokok Masing-‐Masing Organ (ART)
MWA: fungsi normaZf di bidang non-‐akademik, menentukan kebijakan umum, mengangkat & memberhenZkan Rektor, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan UI termasuk kondisi kesehatan keuangan
Senat Akademik: menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan perZmbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik
Dewan Guru Besar: menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan eZka, dan pengembangan budaya akademik
Rektor: memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI
Tugas dan Kewajiban MWA (Statuta UI Pasal 25)
a. menetapkan kebijakan umum UI setelah mendapatkan perZmbangan dari SA dan DGB;
b. melakukan pengawasan terhadap kondisi keuangan UI; c. mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),
Rencana Strategis (Renstra), dan RKA serta mengevaluasi implementasinya;
d. memberikan masukan kepada Rektor atas pengelolaan UI, dan pelaksanaan peraturan perundang-‐undangan;
e. melakukan penilaian atas kinerja Rektor sekali dalam setahun, bersama-‐sama dengan SA dan DGB;
f. mengangkat dan memberhenZkan Rektor UI; dan g. menyelesaikan permasalahan UI yang Zdak dapat diselesaikan
organ lain setelah melalui perZmbangan rapat koordinasi antar organ.
6/1/16
12
Organ Pendukung MWA: Komite Audit & Komite Risiko
MWA
Rektor
Satuan Pengawas Intern
Satuan Manajemen
Risiko
Komite Audit Komite Risiko
Keanggotaan MWA (Statuta UI)
• Unsur-‐unsur dalam MWA terdiri atas: a. Menteri; b. Rektor; c. wakil Dosen 7 (tujuh) orang; d. wakil Masyarakat 6 (enam) orang; e. wakil Tenaga Kependidikan 1 (satu) orang; dan f. wakil Mahasiswa 1 (satu) orang. • Anggota MWA diangkat dan diberhenZkan oleh Menteri berdasarkan usulan SA.
6/1/16
13
Hak Suara Anggota MWA (Statuta UI)
• Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama kecuali dalam pemilihan dan pemberhenZan Rektor.
• Dalam pemilihan dan pemberhenZan Rektor, anggota MWA dari unsur Menteri mempunyai 35% (Zga puluh lima persen) hak suara dari jumlah seluruh hak suara.
Kode EZk dan Kode Perilaku (ART)
Kode EZk dan Perilaku bagi Warga UI
Kode Perilaku Pimpinan Perangkat Rektor
Kode Perilaku MWA
Kode Perilaku
SA
Kode Perilaku Dosen
Kode Perilaku
Mahasiswa
Kode Perilaku Tenaga
Kependidikan
Kode Perilaku DGB
6/1/16
14
Penanganan Pengaduan (ART)
• Rektor dengan perZmbangan DGB menetapkan prosedur penanganan pengaduan dari warga UI dan pemangku kepenZngan mengenai kemungkinan pelanggaran aturan, Kode EZk dan Kode Perilaku dari warga UI;
• Rektor dengan perZmbangan DGB menetapkan prosedur perlindungan bagi pelapor dari kemungkinan menerima dampak negaZf atas pengaduannya.
Referensi • Commijee of University Chairs (2014), the Higher
EducaZon Code of Governance. • Commijee on the Financial Aspects of Corporate
Governance (1992), Report with Code of Best PracZce, [Cadbury Report], London: Gee Publishing.
• OECD (2014), OECD Principles of Corporate Governance. • Peraturan Pemerintah RI No. 26 tahun 2015 tentang
Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum.
• Peraturan Pemerintah RI No. 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia.
• Undang Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6/1/16
15
TERIMA KASIH