dokumentasiberkas.dpr.go.id/armus/file/lampiran/1-20170707-102534-2498.pdfuntuk mewakili presiden...
TRANSCRIPT
Rapatke
Masa Sidang
Tahun Sidang
S i fa t
Han / tanggal
Waktu/pukul
Tempat
Ketua Rapat
RISALAH
PANSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS
2(dua)
III
2005 - 2006
Terbuka
Kamis, 9 Februari 2006
Pukul 10.55 WIB s.d. 11.30 WIB
Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Gedung Nusantara II Paripuma, Lantai 2
M. AKIL MOCHTAR, SH. MH.
(Ketua Pansus)
795
ARSI
P DO
KUM
ENTA
SI
SETJ
EN D
PR R
I
2008
Didampingioleh:
I. HERMAN HERY (WakilKetua)
2. IR. H.M.YUSUF PARDAMEANNST.(Wakil Ketua)
3. CHOIRULSHOLEH RASYID, SEa (Wakil Ketua)
4. REFRIZAL(WakH Ketua)
A car a Keterangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
Sekretaris Rapat
Hadir Anggota
A. PIMPINAN
Drs. Nasrulloh
32 dari 50 Anggota
1. M.AKILMOCHTAR, SH. MH.
2. HERMAN HERY
3. IR. H.M. YUSUF PARDAMEANNST.
4. CHOIRULSHOLEH RASYID, SEa
5. REFRIZAL
B. ANGOOTA:
FRAKSIPARTAIGOLONGAN KARYA
I. H. AZWAR CHESPUTRA, SE
796
ARSI
P DO
KUM
ENTA
SI
SETJ
EN D
PR R
I
2008
2. DRS. H. DJOKO PURWONGEMBORO
3. DEWIASMARA, SH
4. DRS. ADE KOMARUDIN
5. BAMBANG SADONO, SH, MH
6. DRS. H. MAMATRAHAYUABDULLAH, MM
7. ZAINUDIN AMALI, SE
FRAKSIPDI PERJUANGAN
1. DR. H. IDHAM, SH., MKn
2. JR. DANIEL BUDI SETIAWAN, MM
3. NUSYIRWANSOEJONO
4. SUWIGNYO
5. I GUSTI AGUNG RAI WlRAJA, SE, MM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
1. H. EFIYARDIASDA
2. H. YUDO PARIPURNO, SH
3. H. RUSNAINYAHYA
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
1. SARJAN TAHIR, SE, MM
797
ARSI
P DO
KUM
ENTA
SI
SETJ
EN D
PR R
I
2008
798
2. IR. H. AZAM AZMAN NATAWUANA
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
1. IR. ICHWAN ISKAK, M.Si
2. DRS. H. RIZAL DJALIL,MM
3. M. JUNAEDI, SE.
FRAKSIKEBANGKITANBANGSA
1. DRS. H. AMIN SAID HUSNI
2. AHMAD SYAFRIN ROMAS, Arch.
3. PROF. DRS. H. CECEP SYARIFUDDIN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
1. ANDI SALAHUDDIN, SE.
2. NAllYULLOH, Lc
FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI
1. DRS. H. MOH. DARDS AGAP
FRAKSI PARTAI BINTANG·REFORMASI
1. ZAINALABIDIN HUSSEIN, SE
FRAKSI PARTAI DAMAISEJAHTERAARSI
P DO
KUM
ENTA
SI
SETJ
EN D
PR R
I
2008
KETUA RAPAT (AKIL MUKHTAR) :
Assalamu'alaikum Wr. Wh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua
Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta staf yang mewakili
pemerintah.
Rapat ini sudah molor kurang lebih 45 menit dari undangan yang
sehamsnya. Hamsnya kita bisa mulai jam 10 tapi ini jam 11 kurang 15
menit. Pada posisi terakhir hadir 19 anggota Pansus, ijin 4 tapi fisiknya
barn segini. Walaupun dengan berbagai upaya dari stafuntuk mengundang
beberapa anggota Pansus.
Oleh sebab itu untuk memenuhi Tatib, rapat ini saya buka dan kemudian
saya skors kurang lebih 5 menit. Setelah itu bam bisa kita lanjutkan karena
memang ketentuan Tata tertibnya begitu. Untuk itu rapat ini saya nyatakan
dibuka dan kemudian saya skors. Tepat jam l l lah, 10 menit dari sekarang.
Jam 11kita mulai sajadan memang tidakmengambil keputusan tetapi karena
ini Raker sifatnya, tentu kita harapkan bisa dihadiri pul anggota Pansus tapi
memang saat hampir semua rnangan di DPR sedang melaksanakan Pansus
Pansus.
Memang pada hari Rabu dan Kamis adalah hari Pansus untuk di DPR.
Sedangkan Senin dan Selasa digunakan hari Badan termasuk Komisi.
Anggota Pansus sebenarnya 50 orang, lebih banyak dari Komisi, lebih
meriah.
Untuk itu rapat ini saya nyatakan dibuka dan setelah itu saya skors 10
menit sampai jam 11.00 WIB.
(RAPAT DISKORS PUKUL 10.55 WID)
799
ARSI
P DO
KUM
ENTA
SI
SETJ
EN D
PR R
I
2008
KETUARAPAT:
Assalamu 'alaikum Wr.Wb.
Selamat pagi dan salamsejahtera untuk kita semua
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM yang mewakili
pemerintah beserta seluruh jajaran yang hadir.
Yang terhormat Para Pimpinan dan Anggota Pansus Rancangan
Undang-undang tentang Peseroan Terbatas.
Hadirin yang saya muliakan.
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah,
Tuhan Yang MahaKuasa karena berkatrahmat dan karunia-Nya pagi hari
ini kita masih diberikankesehatan dankekuatan, sehingga kita mampu dan
melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab kita. Dan pada
pagi hari ini kita melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum danHAM tentang Rancangan Undang-undang Perseroan Terbatas.
Pada saat ini menurt catatan sekretariatsudah 20 mungkin lebih, ijin 6
dan oleh karena itu skors saya nyatakan dicabut danrapat ini saya nyatakan
dibuka danterbuka untuk umum.
(SKORS DICABUT PUKUL 11.00 WIB)
Sesuai dengan keputusan rapat intern Pansus Rancangan Undang
undang tentang Perseroan Terbatas pada tanggal2 Februari 2006 yang lalu.
Pada Pagi ini kita akan mendengarkan keterangan pemerintah terhadap
Rancangan Undang-undang tentangPerseroan Terbatas. Tentu juga
kalau memang dimungkinkan juga dapat diperoleh naskah akademis dari
penyusunanRancanganUndang-undangini karenaketetentuandariUndang-
800
ARSI
P DO
KUM
ENTA
SI
SETJ
EN D
PR R
I
2008
undang Nomor 10 tentang Peraturan Perundang-undangan. Memang kita
diisyaratkan juga untuk itu.
Saudara Menteri yang kami hormati.
Sebelummemasuki materi acara, secara sepintas kami inginmemberikan
penjelasan awal terbentuknya Pansus ini, sebelum kita mengadakan Rapat
Kerja pagi hari ini.
Melalui surat Presiden Nomor R.82/PRES/l0/2005 tanggal 12 Oktober2005 pemerintah telah menyampaikan Rancangan Undang-undang
Perseroan Terbatas dengan menunjuk Saudara Menteri Hukum dan HAM
untuk mewakili Presiden membahas Rancangan Undang-undang ini di
dalam Pansus yang sudah kita bentuk.
Menindaklanjuti surat Presiden tersebut, pada tanggal 22 Nopember
2005 dilaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia yang ke 13 masa sidang II tahun sidang 2005-2006. Di mana
di dalam keputusanya antara lain, memberikan pengesahan terhadap
pembentukanPanitia Khusus guna membahas Rancangan Undang-undangini bersama-sama dengan pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan tugas
konstitusi, khusunya fungsi Legislasi.
Kemudian pada tanggal 26 January 2006 telah diadakan rapat yangdipimpin oleh Saudara Wakil Ketua DPR untuk memilih dan menetapkan
Pimpinan Pansus. Susunan Pimpinan Pansus sebagai berikut; sekaligussaya memperkenalkan.
1. Ketua, saya sendiri Akil Muchtar.
2. Yang terhormatwakil ketua Saudara Herman Kerry, dari Fraksi PDIP
801
ARSI
P DO
KUM
ENTA
SI
SETJ
EN D
PR R
I
2008
3. Wakil Ketua, anggotaYang terhormat Ir.H.M. YusufPardamean
Nasution, dari Fraksi Partai Demokrat.
4. Wakil Ketua, Yang terhormat Saudara Chairul Soleh Rosid dariFraksiKebangkitan Bangsa.
5. WakilKetua, Yang terhormat Saudara Refrizal dari Fraksi PKS.
Pada tanggal 30 January 2006 Pimpinan Pansus melakukan Rapat
Pimpinan untuk menyusun mekanisme pembahasan Rancangan Undang
undang tentang Perseroan Terbatas, .kemudianmengalokasikan waktu
kegiatanuntukdiajukandalam Rapat PlenoPansus dan mendapatpersetuuan
serta pengesahan. Pada tanggal2 February 2006 mekanisme pembahasan
dan program kerja alokasi waktu, pembahasan Rancangan Undang-undang
ini disahkan dalam Rapat Pleno Pansus.
Untuk memperlancar komunikasi di dalam rangka pembahasan
Rancangan Undang-undang ini, kata pepatah juga "tak kenaI maka taksayang", sayajuga memperkenalkan anggota yangterhormat dari Pansus
ini secara berurutan, tentu dengan memperhatikan fraksi-fraksi.
1. Anggota Yang terhormat Saudara H. Azwar Chess Putra, dari Fraksi
Partai Golkar.
2. Anggota Yang terhormat Saudara Drs. H. Mamat Rahayu Abdullah,
MM, dari Fraksi Partai Golkar.
3. Anggota Yang terhormat Saudara H. Zainudin Amali, SE, dari
Fraksi Partai Golkar.
4. Anggota Yangterhormat Saudara Nusyirwan Sujono,dari Fraksi
Partai Demokrasilndonesia Perjuangan.
802
ARSI
P DO
KUM
ENTA
SI
SETJ
EN D
PR R
I
2008
5. Anggota Yang terhormat Saudara I Gusti Agung Rai Wiraje, SE,
MM dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan..
6. Anggota Yang terhonnat Saudara H. Effyardi Asda, dari Fraksi
Partai Persatuan Pembangunan,
7. Anggota Yang terhonnat SaudaraH. Yudo Paripurno, SH, dari
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
8. . Anggota Yang terhonnat Saudara Ir. H. Azam Azman Natawijaya,
dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
9. Anggota Yang terhonnat Saudara Ir. Ichwan Ishak, M.Si. dari
Fraksi Partai Amanat Nasional.
10. Anggota Yang terhonnat Saudara M. Junaedi.Sli, dari Fraksi Partai
Amanat Nasional.
11. Anggota Yang terhonnat Saudara Drs. H. Amin Said Husni. dari
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
12. Anggota Yang terhonnat Saudara H. Ahmad Syafri Romas. Arch,
dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
13. Anggota Yang terhonnat Saudara Andi Salahuddin, SE . dari
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Saudara Menteri; dan Anggota Pansus yang saya honnati,
Marilah kita memasuki acara rapat pada hari ini yaitu keterangan
pemrintah tehadap RUU tentang Perseroan Terbatas, untuk mempersingkat
803
ARSI
P DO
KUM
ENTA
SI
SETJ
EN D
PR R
I
2008
waktu kepada yang terhonnat Saudara Menteri Hukurn dan HAM kamipersilahkan untuk menyampaikan keterangan pemerintah dalam RapatKerja Pansus pada pagi hariini.
Kamipersilahkan Pak.
MENTERI HUKUM DAN HAM (HAMID AWALUDIN) :
KETERANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENGENAIRANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERSEROAN TERBATAS
Saudara Pimpinan dan Para AnggotaDewan yang terhonnat,
Assalamu 'alaikum Wr. Wb,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat TuhanYang Maha Esa,perkenankanlah kami mewakili Presiden menyampaikan KeteranganPresiden Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undangtentang Perseroan Terbatas yang telah disampalkan oleh PresidenkepadaPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Surat Pengantar Nomor: R.82/Pres/lO/2005, tanggal12 Oktober2005.
Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhonnat,
804
ARSI
P DO
KUM
ENTA
SI
SETJ
EN D
PR R
I
2008
Pembangunan hukum nasional dilakukanantara lain dengan membentukperaturan perundang-undangan yang aspiratif,berintikan keadilan dankebenaran yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dan bangsa didalambingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan peraturanperundang-undangan. tersebut, antara lain dilakukan dengan:
1. menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada yangsudah tidak sesuai dengan perkembanganzaman;
2. membentuk peraturan perundang-undangan yang barn untukmempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi, d anperlindungan hak asasi manusia;
3. membentuk peraturan perundang-undangan barn sesuai dengantuntutan masyarakat dan kemajuan zaman.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, keberadaan Undang-Undang Nomor1 Tahun 1995 .tentang Perseroan Terbatas mernpakan salah satu undangundang yang perlu disempurnakan untuk diubah dan diganti dengan yangbarn. Penyempumaan tersebut dimaksudkanuntuk lebih meningkatkanperanan perseroan terbatas dalam pembangunan perekonomian nasionaldan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalammenghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi.
Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,
Untuk lebih memahami mengapa Undang-Undang "Nomor 1Tahun 1995tentang Perseroan Terbatas perlu disempurnakan, dapat kamisampaikanbeberapa pokok pikiran sebagai berikut:
Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PerseroanTerbatas sudah tidak memadai dalam menampung berbagai perkembanganhukum dandinamika perekonomian yang tumbuh begitupesat seiring dengankemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
805 ft-...
ARSI
P DO
KUM
ENTA
SI
SETJ
EN D
PR R
I
2008
Kedua, RUU tentang Perseroan Terbatas diharapkan dapat menciptakan
iklim usaba dan perdagangan yang lebih sehat dan dinamis sehingga para
pelaku ekonomi di Indonesia dapat lebih berkembang dan maju.
Ketiga, RUU tentang Perseroan Terbatas dimaksudkan untuk
mcningkatkan perdagangan danmenarik investor asing guna. menanamkan
modalnyadi Indonesia, .sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat
terns meningkat dari waktu ke waktu.
Keempat, Dengan lahimya berbagai undang-undang bam seperti
Undang-Undang Nomor 5 Taboo 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli
dan Persaingan Usaba .Tidak Sehat,.Undang-Undang Nomor 8 Taboo
1999 .tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 37
Taboo·2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan, Kewajiban Pcmbayaran
Utang .. serta berkembangnya .tuntutan masyarakat untuk memperoleh
pelayanan yang cepat dan sederhana serta menjamin kepastian hukum,
perlu penyederhanaan danpenyempumaan prosedur pengesaban perseroan
terbatas dan prosedur permohonan perseroan terbatas.
Kelima, penyusunan ROO tentangPerseroan Terbatas ini dimaksudkan
juga. untuk mendukung terselenggaraanya good corporate governance di
kalangan dunia. usaba.
Keenam, Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas
berdasarkanProgramLegislasiNasional (Prolegnas)Taboo2005 - 2009 telab
ditetapkanmenjadiprioritasuntukdibabasbersamaantaraDewanPerwakilan
Rakyat dan Presiden di Dewan Perwakilan Rakyat pada taboo 2005.
Saudara Pimpinan danPara Anggota Dewan yang terhormat,
806
ARSI
P DO
KUM
ENTA
SI
SETJ
EN D
PR R
I
2008
Dari beberapa. pokok pikiran yang telah dikemukakan di atas,
penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatos lebih ditekankan pada. penyesuaian mendasar yang
mengarah pada. pemulihan perekonomian nasional. Materi Rl.Il.I ini di
samping terdiri dari materi baru, materi lama juga. tetap dipertahankan
karena. dianggap masih relevan. Untuk mendapat gambaran secara. umum
mengenai materi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang
Perseroan Terbatas perIu kami kemukakan beberapa. materi bam yang
kami anggap penting untuk disampaikan, antara lain yakni :
1. Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar
a) Dalam rangka. memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana.
Serta. Untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat
maka. diadakan perubahan terhadap tata cara permohonan dan
pemberian pengesahan status badan hukun pendirian perseroan
terbatas, yang ditetapkan. menggunakan. sistem elektronik (Pasal
layat 2). Hal ini juga berlaku untuk pengajuan permohonan
persetujuan perubahananggaran dasar dan keberatannya
(Pasal 28). Namundemikian bagi daerah tertentu yang belum
mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik tetap
menggunakan sistem manual yang ketentuan lebih lanjut diatur
dengan Peraturan Menteri (Pasal. 11).
b) Perseroan memperoleh status badan hukum dalam. ROO
ditentukan sejak sejak tanggal diterbitkannyaKeputusan. Menteri
tentang pengesahan badan hukum perseroan (Pasal. 7 ayat (3)).
c) Mengenal format permohonan pengesahan status badan hukum
perseroan persyaratan disederhanakan sekurang-kurangnya
memuat:
807
ARSI
P DO
KUM
ENTA
SI
SETJ
EN D
PR R
I
2008
808
I. nama dan tempat kedudukanPerseroan;
2. jangka waktu berdirinya Perseroan;
3. maksud dan tujuan serta. kegiatan usaha Perseroan;
4. jumlahmodal dasar, modal ditempatkan, danmodal disetor;
5. alamatlengkap Perseroan. (Pasal9 ayat (I».
d) Dalam hal format isian dan keterangan mengenai dokumen.
pendukung untuk memperoleh Keputusan Menteri tentang
Pengesahan Badan Hukun yang telah ditentukan maka Menteri
Huk:um dan Hak Asasi Manusia langsung memberitahukan
penolakan beserta alasannya kepadapemohon (Pasal 10).
Penolakan oleh Menteri .tersebut dilakukan melalui sistem
elektronik dengan ketentuan :
1. Dalam jangka waktu. paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal. pemyataan tidak berkeberatan,
pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara
fisik surat pennohonan yang dilampiri dokumen pendukung
(pasallO ayat (4».
2. Menteri Huk:um dan HakAsasiManusia segera menerbitkan
Keputusan tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan
yang ditandatangani secara elektronik (Pasal 10 ayat (5».
3. Apabila persyaratan tentangjangka waktu dan kelengkapan
dokumen pendukung tidak dipenuhi makaMenteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia segera, memberitahukan hal tersebut
kepada pemohon secara. elektronik, dan pemyataan tidak
berkeberatan menjadi gugur (pasal 1Oayat (6»
ARSI
P DO
KUM
ENTA
SI
SETJ
EN D
PR R
I
2008
4. Dalam hal pemyataan tidak berkeberatan gugur maka, pemohon
dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh
Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Badan Hukum Perseroan (Pasal 1 ayat (7)
5. Dalam hal permohonan tidak diajukan dalam jangka waktu 120
(seratus dua puluh) han setelah akta pendirian ditandatangani
maka akta tersebut menjadi batalsejak lewatnya jangka waktu
tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan
hukum tersebut bubar karena hukum dan pemberesannya
. dilakukan oleh pendiri (Pasall0 ayat (8)
2. Daftar Perseroan
DalamUndang-UndangNomor 1Tabun1995 tentangPerseroanTerbatas
ditentukan babwa Direksi Perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar
perusahaan. Namun dalam Roo,ketentuan.tersebut diubahbabwa Menteri
Hukum dan Hak Asasi manusia yang berkewajiban menyelenggarakan
daftar perseroan dan terbuka untuk umum (Pasal29 ayat (1) dan ayat(5).
3. Pengumuman
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tabun 1995 tentang Perseronn
Terbatas mengenai pengumuman tidak ditentukan secara. tegas. Dalam
ROO ini ditentukan secara. tegas mengenai pengumuman atas :
a) Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri tentang
Pengesaban Badan HukumPerseroan;
b) Akta perubahan anggaran dasar beserta Keputusan Menteri tentang
Perubahan AnggaranDasar;
809
ARSI
P DO
KUM
ENTA
SI
SETJ
EN D
PR R
I
2008
810
c) Akta perubahan anggaran dasar yang te1ah diterima
pemberitahuannya. oleh Menteri (Pasal (30).
4. Modal dan Saham
a) Besamya modal dasar dalam. Undang-Undang Npmor 1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatasditentukan paling sedikit Rp.
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun RUU ini modal
dasar tersebut diubah menjadi paling sedikit Rp. 50.000.000,00
(lima puluhjuta rupiah) (Pasa132 ayat (1»;
b) Mengenai kewajiban penyetoran modal dalam. Undang-Undang
nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan
sebesar 50 % (lima puluh persen) dari modal ditempatkan
pada. saat pendirian, ketentuan tersebut dalam RUU ini dihapus
sehingga seluruh modal yang ditempatkan harus disetor penuh
(PasaI33)
c) Pasal 46 Rancangan Undang-Undang menentukan
bahwapengurangan modal perseroan terbatas merupakan
perubahan anggaran dasar yang harusmendapat persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan persyaratan
apabila:
1. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari;
2. telah dicapai penyelesaian atas k-eberatan yang diajukan
kreditor; atau
3. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
ARSI
P DO
KUM
ENTA
SI
SETJ
EN D
PR R
I
2008
5. Pengertian "klasiftikasi saham"
Dalam Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas disempumakan menjadi sebagai berikut :
a) saham dengan. hak suara atau tanpa hak suara;
b) saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksidan/atau anggota dewan Komisaris;
c) saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atauditukar degan klasifikasi saham lain;
d) saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untukmenerima dividen lebih dahulu dari pemegang sahamklasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif ataunonkumulatif;
e) saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untkmenerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain ataspembagian sisakekayaanPerseroan dalam likuidasi (Pasal 53
ayat (4»
6. Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggnnaaan Laba\,.... ,
h', Dalam RUU, ketentuan mengenai laporan tahunan dan penggunaan
laba telah disempumakan perumusan istilah-istilahnya jangka waktupenyampaian laporan serta besamya persentase dana cadangan wajib.
Selain laporan tahunan dan penggunaan laba, juga ditambahkan suaturencana kerja tahunan yangharus disusun olehDireksi sebelum dimulainyatahun buku yang bam.
Mengenai ketentuan kemungkinan Perseroan membagikandividen interim yang dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 tentang
811
ARSI
P DO
KUM
ENTA
SI
SETJ
EN D
PR R
I
2008
Perseroan Tertbatas tidak diatur secara tegas maka di dalam Pasal 72 RUU
mengenai deviden interim ditentukan dapat dibagikan. Kepada pemegang
saham.
7. Direksi dan Dewan Komisaris
Ketentuan bam dalam RUU mengenai syarat untuk dapat diangkat
menjadi anggota direksi sebagaimana diatur dalam Pasal91 ayat (l)adalah
orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam
waktu 5 (lima) tahun sebelumpengangkatannya antara lain pemah dihukum
karena melakukantindak pidana yang merugikan keungan Negara danJatau
berkaitan dengan sektor keuangan, Ketentuan mengenai pertanggungjawaban
setiap anggota Dewan Komisaris secara pribadi atas kerugian Perseroan,
apabila yang bersangkutan bersalah atau laIai menjaIankan tugasnya diatur
dalam Pasal 111 ayat (3), kemudian dalam hal terjadi kepailitan karena
kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris diatur dalam pasaI 112.
Di dalam Pasal 117 ROO juga diatur ketentuan mengenai kemungkinan
adanya komisaris Independenyang diangkat berdasarkan keputusan RUPS
dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utaxna, anggota
Direksi danJatau anggota Dewan Komisaris lainnya dan Komisaris Utusan
yang merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan
keputusan rapat Dewan Komisaris.
Saudara Pimpinan danPara Anggota Dewan yang Terhormat,
Demikian Keterangan Presiden mengenai pokok-pokok pikiran yang
melandasi penyusunan RancanganUndang-Undang tentang Perseroan
Terbatas dan beberapa mated barn yang diatur dalam Rancangan Undang
Undang tersebut.
Pada kesempatan ini belum keseluruhan materi sempat kami sampaikan
812
ARSI
P DO
KUM
ENTA
SI
SETJ
EN D
PR R
I
2008
dihadapan Dewan yang terhonnat, mengingat keterbatasan waktu.
Penjelasan secara rinci lebih lanjut bila diperlukan akan kami sampaikan
pada pembahasan selanjutnya sesuai dengan mekanisme pembahasan yang
telah ditentukan.
Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan, kami mengucapkan
terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih Saudara Menteri Hukum dan HAM yang telah
menyampaikan keterangan pemerintah terhadap RUU tentang Perseroan
Terbatas dalam Rapat kerja pada pagi hari ini.
Ada beberapa anggota yang baru datang dan sayawajib memperkenalkan
karena tadi yang lain juga sudah diperkenalkan.
1. Drs. H. Ade Komarudin dari Fraksi Partai Golkar.
2. Anggota yang terhormat Saudari Dewi Asmara dari Fraksi Partai
Golkar.
3. Anggota yang terhormat Bapak Suwignyo dari Fraksi PDIP.
4. Anggota yang terhormat Bapak Zainal Abidin Hausen dan Fraksi
PBR.
Saudara Menteri beserta Staf yang saya honnati.
Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus yang berbahagia.
Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana peraturan Tatib Dpr Pasal
137 ayat (1) a, maka untuk pandangan atau pendapat fraksi-fraksi terhadap
813
ARSI
P DO
KUM
ENTA
SI
SETJ
EN D
PR R
I
2008
Rancangan undang-undang Perseroan Terbatas. Sesuai dengan keputusanrapat intern Pansus akankita jadwalkan pada akhir masa persidangan ini.Setelah Pansus mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umun dengan pihakpihak dalam rangka menyerap masukan, pandangan, aspirasi, para pakarpraktisi akademisi, dan unsur masyarakat.
Oleh sebab itu, selesailah acara kita padapagi hari ini. Utuk Raker.berikutnya tentu akan kita undang disesuaikan dengan waktu yang akankita tentukan kemudian. Saya kira kita sepakat semuanya untuk selesai ya?
Oleh sebab itu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil'alaminRapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Pansus Rancangan Undangundang Perseroan Terbatas saya nyatakan ditutup.
Assalamu 'alaikum Wr. Wh.
(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.30 WID)
814
ARSI
P DO
KUM
ENTA
SI
SETJ
EN D
PR R
I
2008