upah minimum atau iuran pbi - cheps universitas...
TRANSCRIPT
Upah Minimum atau Iuran PBI
Forum Diskusi Publik Nasional “ Penguatan Jaminan Sosial Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak”
Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat.
Rabu, 1 Maret 2017
1
Disampaikan oleh:
Mundiharno Direktur Perencanaan Pengembangan & MR
BPJS Kesehatan
3
semua Penduduk Indonesia
Hak
Pelayanan Kesehatan
Perumahan
Lingkungan Kesejahteraan
Prinsip
Keadilan dan Kesetaraan
Kemudahan
Jaminan Sosial
JKN-KIS
Amandemen Ke II UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1:
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.”
Pemerintah Telah Mencanangkan Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional Hingga Tahun 2019
2019 2014
1. Mulai Beroperasi 2. 121,6 juta peserta (49%
populasi) 3. Manfaat medis standar dan
manfaat non-medis sesuai kelas rawat
4. Kontrak fasilitas kesehatan 5. Menyusun aturan teknis 6. Indeks kepuasan peserta
75% 7. Indeks kepuasan fasilitas
kesehatan 65% 8. BPJS Dikelola secara terbuka, efisien, dan akuntabel
1. Kesinambungan Operasional 2. 257,5 juta peserta (100%
populasi) 3. Manfaat medis dan non-medis
standar 4. Jumlah fasilitas kesehatan
cukup 5. Peraturan direvisi secara rutin 6. Indeks kepuasan peserta 85% 7. Indeks kepuasan fasilitas
kesehatan 80% 8. BPJS dikelola secara terbuka,
efisien, dan akuntabel
2017
Acuan Kinerja
78,6%
76,2%
171,9 Juta
Capaian Sampai Desember 2016 (Nb:Perlu Upaya Lebih Keras Lagi)
Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan
KONTRIBUSI LANGSUNG KESEHATAN: Membantu pemulihan kesehatan dan pencegahan kecacatan (+ upaya promotif dan preventif):
Menjaga masyarakat agar tetap produktif
secara sosial dan ekonomis
2014 (Laporan Audited Des)
2015 (Laporan Audited Des)
2016 (Laporan Non-Audited Des)
Pemanfaatan di FKTP (Puskesmas/ Dokter Praktik Perorangan/Klinik Pratama).
66,8 Juta 100,6 Juta 134,9 Juta
Pemanfaatan di Poliklinik Rawat Jalan Rumah Sakit
21,3 Juta 39,8 Juta 50,4 Juta
Pemanfaatan Rawat Inap Rumah Sakit
4,2 Juta 6,3 Juta 7,6 Juta
TOTAL PEMANFAATAN 92,3 JUTA 146,7 JUTA 192,9 JUTA
NOTE: Total Pemanfaatan adalah dalam kunjungan
Total Peserta thn 2014: 133,4 Juta
Total Peserta thn 2015: 156,79 Juta
Total Peserta thn 2016: 171,9 Juta
86.4 87.8 91.2
38
5461.3
9.115 19.5
133.5
156.8
171.9
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2014 2015 2016
PBI Non PBI Tanpa PBPU PBPU Total
Cakupan Kepesertaan 2016 (Dalam Juta Jiwa)
021 –1 500 400 www.bpjs-kesehatan.go.id
Tantangan adverse selection dan willingness to pay, terutama untuk peserta PBPU yang sehat, mampu dan produktif
Compliance pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya
• Jumlah peserta bertambah sebanyak 50.9 Juta Jiwa atau 42% dari Januari 2014
• Pertumbuhan peserta terbanyak pada segmen peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha sebanyak 24.5 Juta
• Cakupan kepesertaan JKN sebanyak 67.6% dari total penduduk Indonesia
9 Sampai dengan 10 Februari 2017 total peserta JKN: 174.324.644
10
Faskes Kerjasama S/d 31 Des 2016
1,727
1,783
1,847 1,839
1,910
2,068
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
Jan
-15
Jun
-15
Dec
-15
Jan
-16
Jun
-16
Des
-16
FKRTL kerjasama bertambah sebanyak 959 FKRTL atau 86% dibandingkan 1 Januari 2014
FKTP kerjasama bertambah sebanyak 4.661 FKTP atau 29% dibandingkan
1 Januari 2014
12,993
16,831
18,437
19,436 19,969
20,269 20,593
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
Jumlah FKTP Kerja Sama 20.708 Jumlah FKRTL Kerja Sama 2.068
IURAN JKN-KIS
Rp. 23.000,- /orang/bulan
APBN:
• Pemberi Kerja: 3%
• Pekerja & pensiunan: 2%
Non APBN/Swasta:
• Pemberi Kerja: 4%
• Pekerja: 1%
Kelas 1 Rp.59.500,-/org/bln
Kelas 2 Rp.42.500,-/org/bln
Kelas 3 Rp. 25,500,-/org/bln
Iuran Tambahan keluarga lainnya bagi Pekerja Penerima Upah: 1% dari Gaji/Upah
Dibayar oleh
Pemerintah
Dibayar oleh
Pemberi Kerja
dan Pekerja
Dibayar oleh
peserta yang
mampu
PBI
Pekerja Penerima
Upah
Pekerja Bukan Penerima Upah & Bukan Pekerja
11
Rp. 19.225,- /orang/bulan
APBN:
• Pemberi Kerja: 3%
• Pekerja & pensiunan: 2%
Non APBN:
• Pemberi Kerja: 4%
• Pekerja: 1%
Kelas 1: Rp. 80.000,-/org/bln
Kelas 2: Rp. 51.000,-/org/bln
Kelas 3: Rp. 25.500,-/org/bln
PERPRES 28 TAHUN 2016
Mulai berlaku pada 1 APRIL 2016
12 12
4
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN
Batas toleransi Keterlambatan iuran adalah 1 (satu) bulan
• Jika peserta menunggak lebih dari dari 1 bulan, maka penjaminan peserta akan dihentikan sementara
Jika terjadi Rawat Inap :
•Dalam waktu 45 (empat puluh lima ) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, Peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya.
•Denda sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan : jumlah bulan tertunggak maksimal 12 (dua belas) bulan; dan besar denda paling tinggi Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
PERPRES NO 19 Th 2016
14
Tingkat Utilisasi
Potensi Fraud
IURAN (belum menggunakan perhitungan aktuaria
secara penuh)
PENGELUARAN
Manfaat
Adverse Selection
PBPU/MANDIRI/Non Formal
TARIF
Insurance Effect
Tingkat Kesehatan Keuangan DJS
Mutu Yankes
Kepuasan Peserta
MISMATCH
Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Tingkat Kesehatan Keuangan Dana Jaminan Sosial
15 15
4
Upah Minimum atau Iuran PBI ??
Upah
Minimum
PPU Swasta
• Pemberi Kerja: 4%
• Pekerja: 1%
Iuran Tambahan keluarga lainnya bagi Pekerja Penerima Upah: 1% dari Gaji/Upah
Family Size
Anggota keluarga yang dijamin sebanyak banyaknya 5 (lima) orang
PMPM Iuran PBI
VS
<, >, =
Minimal Kelas II Minimal Kelas III Rp. 23.000/jiwa/bln
SESUAI PERPRES NO. 111 TAHUN 2013 SESUAI PERPRES NO. 28 TAHUN 2016
Pekerja Penerima Upah - Badan Usaha (PPU-BU)
Disparitas Upah yang sangat bervariasi di
berbagai daerah berdampak pada:
1. REGISTRASI PPU
2. Potensi Peserta PPU-BU
3. Kolektabilitas Iuran
Badan usaha dengan kemampuan finansial rendah belum registrasi dalam program JKN
Peserta PBPU dan PBI sebagian merupakan pekerja, yang seharusnya iurannya mengikuti mekanisme PPU (dampak poin 1)
Banyak peserta PBPU yang menunggak iuran (dampak poin 1 dan 2)
17
No.
Segmen Peserta PPU
Jumlah Peserta Capaian s.d 27 Januari 2017
Jumlah Peserta yang belum menjadi peserta Total
Jumlah Persen Jumlah Persen
1. BUMN 1.264.986 63% 734.703 37% 1.999.689
2. BU Swasta 23.749.733 59% 16.705.690 41% 40.455.423
3. PPNPN 733.359 111% 0 0% 733.359
Total 25.748.078 17.449.393 43.188.471
Sumber: Data BPJS Kesehatan
Tantangan
1. Registrasi PPU BU
43.388 Badan Usaha belum mendaftar
50.858 Badan Usaha telah mendaftar
Cakupan Pekerja Penerima Upah BU
sd 27 Januari 2017
25.748.078 17.449.393
16.705.690
734.703
23.749.733
1.264.986 733.359
Total: 43.188.471
2. Potensi Peserta PPU-BU
18
Potensi Peserta PPU-BU : 28% (Buruh Industri dan Bangunan)
Potensi Peserta PPU-BU : 80% (Karyawan dan buruh)
Sumber : Uji Coba Model Pengumpulan Iuran program JKN-KIS Tahun 2016
Demografi Responden Peserta PBPU
Responden = 1.193 peserta Responden = 1.509 peserta
Ket: Dalam Milyar Rp.
Per 31 Des 2016
3. Kolektabilitas Iuran
18
• Jumlah piutang iuran relatif semakin meningkat
• Komposisi piutang iuran terbesar adalah segmen PBPU
• Berdasarkan hasil survey BPJS Kesehatan & Pusat KP-MAK UGM, peserta PBPU kelas III yang
menunggak iuran, hampir semua merupakan masyarakat miskin dan kurang mampu (ATP dan WTP
dibawah nilai iuran JKN kelas III).
22
1. Peningkatan rekrutmen peserta.
Badan Usaha yang belum mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya menjadi peserta Program JKN-KIS.
Badan Usaha belum melakukan registrasi seluruh data pegawai dan anggota keluarganya 100% secara lengkap dan benar
2. Peningkatan kolektibilitas iuran.
Badan Usaha patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar iuran tepat jumlah dan waktu.
3. Advokasi kepada stakeholder termasuk pemerintah dan pemerintah daerah khususnya dalam rangka memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
4. Melakukan sosialisasi, edukasi dan menggerakkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam melakukan pola hidup sehat dan sadar memiliki jaminan kesehatan
Tantangan