UPAYA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEMINIMALISIR TINDAK KEJAHATAN PENCURIAN MOTORDI WILAYAH TEMBALANG KOTA SEMARANG

PROPOSALPENELITIAN

Oleh:

HENRICO ROBERTUS11010111130099

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS DIPONEGORO2013/2014

UPAYA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEMINIMALISIR TINDAK KEJAHATAN PENCURIAN MOTORDI WILAYAH TEMBALANG KOTA SEMARANG

BAB IPENDAHULUAN

I.Latar BelakangSeperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan adat istiadat yang beraneka ragam dari sabang sampe merauke. Adat istiadat tersebut sangat berbeda satu sama lainnya. Sejak negara ini memproklamasikan kemerdekaannya maka, Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional. Yang mana sistem hukum ini merupakan salah satu alat pengintegrasi bangsa ini.Sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah sistem hukum eropa Continental atau sistem hukum Civil Law. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ) yang sampai saat ini dianggap masih berlaku. Hal ini tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi : segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar 1945.Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, yang mendapat berbagai hambatan, sehingga upaya penyadaran hukum terhadap masyarakat perlu makin ditingkatkan. Tanpa ada upaya yang baik akan berakhir dengan sebuah kenistaan dimana terdapat sebuah kondisi masyarakat yang amburadul.Untuk itu hukum dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat. Proses penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan, pengacara yang mengerjai rakyat. Dimana mereka dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai suatu jaminan keselamatan dalam interaksi sesama warga masyarakat.Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan ( reformasi ) namun tampak berbagai penyimpangan hukum di berbagai lapisan masyarakat. Pencurian misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai dengan cara cara modern, dengan menggunakan alat-alat modern. Hal ini dapat terlihat dimana-mana dan cenderung luput dari jeratan hukum.Dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan terhadap perilaku pencurian adalah di waktu malam hari, sehingga hampir setiap saat di suatu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam ronda-ronda malam.Pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat.Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan sangat menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat di Tembalang kota Semarang adalah pencurian kendaraan bermotor. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku ke-2 titel XXII mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP. Bentuk pokok pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP, adalah pencurian kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian. Dengan melihat latar belakang tersebut penulis mengambil judul UPAYA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MEMINIMALISIR TINDAK KEJAHATAN PENCURIAN MOTOR DI WILAYAH TEMBALANG KOTA SEMARANG.

II.Rumusan MasalahBerdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut :1. Bagaimana suatu tindak kejahatan pencurian motor dapat terjadi di daerah Tembalang kota Semarang ?2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencurian motor di daerah Tembalang kota Semarang ?3. Upaya apa yang dilakukan oleh para pihak penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan pencurian motor di daerah Tembalang kota Semarang?

III.Tujuan Penilitian a. Tujuan PraktisAdapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini :1. Mendiskripsikan dan menganalisis masalah apa yang mempengaruhi tindak kejahatan pencurian motor di daerah Tembalang kota Semarang2. Menganalisis dan mengetahui faktor apakah yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pencurian motor di daerah Tembalang kota Semarang

3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh para pihak penegak hukum untuk menanggulangi tindak kejahatan pencurian motor roda dua didaerah Tembalang kota Semarang

b. Tujuan TeoritisAdapun tujuan teoritis yang ingin dicapai adalah :1 Untuk memberikan kontribusi pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum pidanaterkait dengan pencurian motor yang terjadi di kota Semarang2.Untuk memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas para penegak hukum dalam meminimalisir tindak kejahatan pencurian di daerah Tembalang kota Semarang

BAB IITINJAUAN PUSTAKAI.TINJAUAN PUSTAKAMasalah penegakan hukum adalah merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat Soerjono Soekanto berpendapat secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yanng mantap dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut perbuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tatapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.Sudikno Mertokusumo berpendapat Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang; fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diingankan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah umat manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.Satochid Kartanegara berpendapat hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan dilindungi itu adalah sebagai berikut :1) Jiwa manusia (leven);2) Keutuhan tubuh manusia (lyf);3) Kehormatan seseorang (eer);4) Kesusilaaan (zede);5) Kemerdekaan pribadi (persoonlyke vryheid);6) Harta benda/ kekayaaan (vermogen).P.A.F. Lamintang berpendapat pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Menurutnya hal tersebut perlu dijelaskan, agar kita di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dan para penulis di negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berfikir para penulis Belanda itu, secara harfiah telah menterjemahkan perkataan doer der straf dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan doer der straf itu sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan.Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan adalah sebagai berikut :1. Kesalahan pembuat\2. Motif dan tujuan dilakukan tindak pidana3. Cara melakukan tindak pidana4. Sikap batin pembuat5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat6. Sikap dan tindakan pembuat pidana sesudah melakukan tindak pidana7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat8. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban9. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan10. Tindak pidana dilakukan dengan berencanaJenis-jenis pidana dalam ketentuan pasal 10 KUHP antara lain :1. Pidana pokok:a. Pidana matib. Pidana penjarac. Pidana kurungand. Pidana dendae. Pidana tutupan2. Pidana tambahan:a. Pencabutan hak-hak tertentub. Perampasan barang-barang tertentuc. Pengumuman putusan hakimI.APENEGAKAN HUKUMPenegakan hukum adalah proses dilakukannnya upaya untuk tegaknya taau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakkan hukum itu dapat pula dilihat dari segi objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannnya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis saja.Karena itu penerjemahan perkataan law enforcement ke dalam Bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan p;eraturan dalam arti sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istiliahthe rule of law versus the rule of just law atau dalam isitilah the rule of law and not of man versus istilah the rule by law yang berarti the rule of man by law.Dalam istilah the rule of law terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Karena itu, digunakan istilah the ruie of just law. Dalam istilah the rule of law and not of man dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintah suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah the rule by law yang dimaksudkan sebagai pemerintah oleh orang yang menggunakan hukumsekedar sebagai alat kekuasaaan belaka.Dengan uraian diatas jelaslah krianya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakkan hukum rang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakkan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

I.BAPARAT PENEGAK HUKUMAparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjtuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standart kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.Penegak hukum yang dapat ditemui dalam peraturan yang terpisah antara lain :1. Pasal 101 ayat (6) UU no.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Penjelasannya :Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.Dalam penjelasannya disebutkan : Yang dimaksud dengan aparat penegak hukum dalama ayat ini antara lain aparat penegak hukum dari Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung.1. Pasal 49 Ayat (2) huruf i UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan penjelasannya :Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum lain.Dalam penjelasannya : Yang dimaksud dengan penegak hukum lain antara lain kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan.1. Pasal 2 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi :Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

1. Pasal 1 angka 8 PP No.6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja:Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.I.CPENCEGAHAN KEJAHATANUntuk memahami konsep dari pencegahan kejahatan, kita tidak boleh terjebak pada makna kejahatannya, melainkan pada kata pencegahan. Freeman mencoba membongkar konsep dari pencegahan (prevention) itu dengan memecah katanya menjadi dua bagian unsur, yaitu prediksi (prediction) dan intervensi (intervention). Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk mencegah terjadinya suatu hal (kejahatan), yang pertama kali harus dilakukan adalah memprediksi kemungkinan dari tempat dan waktu terjadinya, dan kemudian menerapkan intervensi yang tepat pada titik perkiraannya.Pada dasarnya pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku antara pakar satu dengan yang lainnya. Namun, inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terajdinya kejahatan. Seperti Ekblom, menyatakan bahwa pencegahan kejahatan sebagai suatu intervensi dalam penyebab peristiwa pidana dan secara teratur untuk mengurangi risiko terjadinya dan/atau keseriusan potensi dari konsekuensi kejahatan itu. Definisi ini di alamatkan pada kejahatan dan dampaknya terhadap baik individu maupun masyarakat.Sedangkan Steven P. Lab memiliki definisi yang sedikit berbeda, yaitu pencegahan kejahatan sebagai suatu upaya yang memerlukan tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat sebenarnya dari kejahatan dan/atau hal-hal yang dianggap sebagai kejahatan.Menurut National Crime Prevention Institue (NCPI), pencegahan kejahatan melalui pengurangan kesempatan kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu antisipasi, pengakuan, dan penilaian terhadap resiko kejahatan, dan penginisiasian beberapa tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan itu, yang dilakukan dengan pendekatan praktis dan biaya efektif untuk pengurangan dan penahanan kegiatan kriminal.Pencegahan kejahatan merupakan sebuah metode kontrol yang langsung, berbeda dari metode-metode pengurangan kejahatan yang lainnya, seperti pelatihan kerja, pendidikan remedial, pengawasan polisi, penangkapan polisi, proses pengadilan, penjara, masa percobaan dan pembebasan bersyarat yang masuk ke dalam metode kontrol kejahatan secara tidak langsung (indirect control). Pencegahan kejahatan, secara operasional, juga dapat dijelaskan sebagai sebuah praktek manajemen resiko kejahatan. Manajemen resiko kejahatan melibatkan pengembangan pendekatan sistematis untuk pengurangan risiko kejahatan yang hemat biaya dan yang mempromosikan baik keamanan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi korban potensial.Pengelolaan dari resiko kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai langkah, diantara meliputi :1. Menghapus beberapa risiko kejahatan dengan sepenuhnya ;1. Mengurangi beberapa risiko dengan menurunkan sejauh mana cedera atau ekrugian dapat terjadi;2. Penyebaran (pemecahbelahan) beberapa risiko kejahatan melalui langkah-langkah keamanan fisik, elektronik, dan prosedural yang menolak, mencegah, menunda, atau mendeteksi serangan pidana;

3. Memindahkan beberapa risiko melalui pembelian asuransi atau ekterlibatan korban potensial lainnya; dan4. Menerima beberapa risikoSesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan. Tiga pendekatan itu adalah pendekatan secara sosial (social crime prevention), pendekatan situasional (situasional crime prevention), dan pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas/ masyarakat (community based crime prevention).Social crime prevention merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau dispilin-disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan pengubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh.Pendekatan yang kedua adalah situasional crime prevention. Pencegahan secara situasional berusaha mengurangi kesempatan untuk kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan resiko (bagi pelaku) yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan. Pendekatan ini memiliki tiga indikasi untuk menentukan definisinya, yaitu :1. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik:1. Melibatkan manajemen, desain, atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan cara yang sistematis.2. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku.Situasional crime prevention pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dengan demikian, seseorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.Pendekatan yang ketiga, community-based crime revention, adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. Anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal.

Pencegahan kejahatan berbasis masyarakat dapat meliputi Community policing, yaitu pendekatan kebijakan yang mempromosikan dan mendukung strategi untuk mengatasi masalah kejahatan melalui kemitraan polisi dengan masyarakat; dan Neighborhood Watch, yaitu suatu strategi pengrehan masyarakat, dimana kelompok-kelompok dalam masyarakat mengatur, emcegah dan melaporkan kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka. Selain itu dapat juga dilakukan dengan pemberlakuan program-program seperti Comperhensive Communities, yang menggabungkan beberapa pendekatan untuk menanggapi masalah dalam masyarakat dan dengan aktivitas penegakan hukum khusus yang berhubungan dengan kejahatan.

BAB IIIMETODELOGI PENELITIANI.DASAR PENILITIANPenggunaan metode yuridias normatif dalam penuilisan proposal ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui apakah ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai norma hukum tertulis yang dibuat oleh negara sudah diterapkan sesuai dengan undang undang yang mengaturnya atau tidak sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya .Lalu dapat juga dikaitkan dengan menggunakan Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data primer terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti terhadap data sekunder . bertujuan untuk memperoleh pengetahuan sosiologis tentang hubungan dan pengaruh hukum dalam masyarakat, dengan jalan melalui penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat unruk mengumpulkan data yang objektif . data ini merupakan data primer .

II.TEKNIK PENGUMPULAN DATAII.A DATA KEPUSTAKAAN1. DATA PRIMERData primer, yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primer diperoleh secara langsung dengan melakukan penelitian langsung kepada objeknya meskipun data primer bukanlah data utama. Dalam penelitian ini data primer menggunakan :1. KUHP2. UU no.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal3. UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan4. UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi5. PP No.6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

2. DATA SEKUNDERData sekunder merupakan bahan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai hal hal yang telah dikaji. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dengan cara kepustakaan dan studi dokumentasi.Studi kepustakaan merupakan teknik data pengumpulan data yg berupa teori teori dengan jalan mempelajari buku buku serta artikel artikel atau tulisan dari para sarjana dan lain lain yg berhubungan dengan permasalahan yg akan dibahas. Data hukum sekunder : 1. Buku-buku tentang hukum pidana2. Buku-buku yang berkaitan dengan aparatur penegak hukum3. Buku-buku penulisan hukum dan skripsi yang berkaitan dengan judul4. Majalah hukum dan surat kabar5. Website yg berkaitan dengan rumusan permasalahan II.B STUDI LAPANGANMetode penelitian yang dilakukan di Tembalang, dimana peneliti secara langsung akan mendapatkan bahan atau informasi mengenai permasalahan, yang dilakukann dengan cara:1. Observasi,Peneliti mengadakan penyelidikan secara langsung kepada objek yg diteliti yaitu di Tembalang kota Semarang.2. WawancaraPeneliti memperoleh informasi secara langsung dengan menggunakan metode tanya jawab yang dilakukan kepada :a. Warga tembalang b. Pihak kepolisian daerah Tembalang

III.TEKNIK ANALISIS DATAMetode analisis data yang digunakan adalah metode yang bersifat kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara mereduksi data, yaitu pemiihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan dilaporkan dalam bentuk penulisan hukum, dan diinterprestasikan melalui studi kepustakaan dari penulisan ini. Lalu dianalisis dan dideskrisikan secara kualitatif. Dalam penulisan ini setiap data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder langsung dianalisa sebelum data tersebut ditulis dalam bentuk uraian atau laporan secaraz terperinci. Setelah laproan dianalisa, dirangkum serta dipilih hal-hal pokok dan kemudia disusun agar lebih sistematis.

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUANPendahuluan berisi tentang dasar atau latar belakang diadakan penelitian ini, yaitu tentang upaya aparat penegak hukum dalam meminimalisir tindak kejahatan pencurian bermotor di wilayah Tembalang kota Semarang. Bab ini juga memuat tentang perumusan masalah, serta tujuan penelitian ini yang terdiri dari tujuan praktis maupun tujuan teoritis.BAB II : TINJAUAN PUSTAKATinjauan pustaka memuat tentang uraian-uraian teori-teori yang mendasari penganalisaan masalah yang berkaitan dengan pidana dalam KUHP, pemidanaan, dan tindak pideana pencurian yang lebih banyak diambil dari literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam analisis data.BAB III : METODE PENELITIANBab ini menyajikan secara sederhana langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Dalam hal penelitian normatif yang disajikan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan analisis data, dan juga dalam hal sosiologis yang menyakian fakta-fakta yang ditemukan di masyarakat. Dalam bab ini diketengahkan antara lain : spesifik penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.

DAFTAR PUSTAKA

http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/HUKUM/article/view/1309http://carapedia.com/pengertian_tindak_pidana_pencurian_info2078.htmlhttp://google.comhttp://wikipedia.com/faktor_yang_mempengaruhi_pencurianhttp://yahoo.com//tindak_pidana_pencurianKartanegara, Satochid, 1955, kumpulan catatan kuliah hukum pidana II, disusun oleh mahasiswa PTIK Angkatan V,www.google.comSteven P. Lab, 2010: 193-194KUHP, buku ke-2 title XXII mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367Pasak 2 UU No.2 tahun 2002Huda, Chairul. 2008. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan`Menuju Kepada`Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.Kansil, CST, 1993, Pengantar ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia, ctk.9, Balai Pustaka, Jakarta.Sunggono, Bambang, 1996, Metodologi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.Soekanto,Soerjono, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.Salman, Otje, 1989, Sosiolois Hukum, Suatu Pengantar, Armico, BandungMertokusumo, Sudikno, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Dari kasus yang ada pada proposal saya bahwasanya aparat penegak hukuim yang ada di daerah temblang kota semarang dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap masyarakat agar tindak kejahatan pencurian kendaraan yg akhir2 ini sering terjadi di tmblg semakin berkurangCara yg dapat dilakukan oleh para aparat penegak hukum tersebut salah satunya adalah dengan sosialisasi dan kerjasama dengan masyrkt sekitar untuk menanggulangi masalah yg meresahkan dan mengganggu keamanandan ketertiban sosial tersebut .Hipotesis1. Diduga terjadinya suatu tindak kejahatan pencurian di daerah temblang ktoa semarang adalah karena sistem keamanannya yang kurang baik2. Diduga faktor penyebab dari terjadinya tindak kejahatan pencurian tersebut adalah karena adanya kelalaian dari masyarakat nya sendiri dimana mereka kurang berhati hati dalam menjaga kendaraan mereka3. Diduga upaya hukum ynag dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut kurang maksimal karena mereka jarang melakukan operasi atau tidak.