Upaya Meningkatkan Kualitas LaporanKeuangan Dalam Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah

RAPAT KOORDINASI REVIEW LAPORAN KEUANGAN TA 2018PROVINSI JAWA TENGAH

Solo, 15 Januari 2019

Agenda

Sekilas tentang BPK RI

Akuntabilitas Keuangan Daerah

Kondisi Tata Kelola di Jateng

Tentang WTP

Strategi “Road to WTP” atau “Maintain WTP”

2

1

2

3

4

5

Sekilas tentang BPK RI

3

1

Sumber Mandat BPK RI

UU No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara

UU No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara

UU No. 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan atas Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan

Negara

UU No. 15 Tahun 2006 tentangBadan Pemeriksa Keuangan

UUD 1945 Amandemen III

4

Kewenangan BPK RI

MELAKUKAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

MELAKUKAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI HP BPK

MENILAI & MENETAPKAN KERUGIAN NEGARA ATAS BENDAHARA DAN PENGELOLA BUMN/BUMD/BADAN LAIN

MEMANTAU PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

MEMBERIKAN PERTIMBANGAN ATAS PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

MEMBERIKAN KETERANGAN AHLI TTG KERUGIAN NEGARA

MEMBERIKAN PENDAPAT TTG PENGELOLAAN KEU NEGARA5

AnggotaBPK RI

KETUAMoermahadi Soerja Djanegara

WAKIL KETUABahrullah Akbar

ANGGOTA IAgung Firman Sampurna

ANGGOTA IIAgus Joko Pramono

ANGGOTA V

Isma Yatun

ANGGOTA IIIAchsanul Qosasi

ANGGOTA VIIEddy Mulyadi Soepardi

ANGGOTA VIHarry Azhar Azis

ANGGOTA IV

Rizal Djalil

PORTOFOLIO

Pemeriksaan entitas yang

membidangi politik, hukum,

pertahanan, dan keamanan

PORTOFOLIO Pemeriksaan entitas yang

membidangi perekonomian

dan perencanaan

pembangunan nasional

PORTOFOLIO

Pemeriksaan atas

entitas Kemendagri,

Kemenag, BNPP,

BPKS, BPWS dan BP

Batam, serta 16 Prov di

wilayah Jawa dan

Sumatra

PORTOFOLIO Pemeriksaan entitas

lembaga negara dan

entitas yang membidangi

kesejahteraan rakyat,

kesekretariatan negara,

aparatur negara, dan riset

dan teknologi

PORTOFOLIO Pemeriksaan entitas yang

mengelola Kekayaan

Negara yang Dipisahkan

(Badan Usaha Milik Negara)

PORTOFOLIO Pemeriksaan atas entitas

Kemenkes, Kemendiknas,

Kemenegpdt, BPOM serta

18 Prov di wilayah Bali,

Nusa Tenggara,

Kalimantan, Sulawesi,

Maluku, dan Papua

PORTOFOLIO

Pemeriksaan entitas

yang membidangi

lingkungan hidup,

pengelolaan sumber

daya alam, dan

infrastruktur 6

Badan

AKN II AKN III AKN IV AKN V

PerwakilanWilayah

Barat

AKN VI

PerwakilanWilayah Timur

AKN VII AUI

InspektoratUtama

SekretariatJenderal

DitamaRevbang

DitamaBinbangkum

Staf Ahli

AKN I

Struktur Organisasi Pelaksana BPK RI

7

Jenis Pemeriksaan BPK RI

Uraian Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan KinerjaPemeriksaan Dengan

Tujuan Tertentu

Obyek Pemeriksaan Laporan Keuangan Kebijakan, Program,Kegiatan, Tusi

Asersi (Hal yang Diperiksa)

Kriteria Pemeriksaan SAP Berbagai Sumber Berbagai Sumber

Sasaran Pemeriksaan Kewajaran PenyajianLK sesuai dengan SAP

Aspek Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas

Kesesuaian Asersidengan Kriteria

Output Pemeriksaan Opini, SPI, Kepatuhan Temuan, Kesimpulan, Rekomendasi

Kesimpulan

Contoh LKPP, LKKL, LKPD, LK BI, LK BUMN, LK BLU

Pelayanan Publik, Pengelolaan Program, Pelaksanaan Tupoksi

Investigatif, SPI, Hal-hallain di bidangkeuangan

8

Akuntabilitas Keuangan Daerah

9

2

Mekanisme AkuntabilitasKeuangan Daerah

DPRD

BPK Pemda

LK Unaudited

LHP LK Audited

10

Komponen LaporanKeuangan Pemerintah

LAPORAN KEUANGAN

LRA

NERACA

LAK

CaLKLO

LSAL

LPELaporan Realisasi Anggaran(LRA);NeracaLaporan Arus Kas (LAK);Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK)Laporan Operasional (LO);Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih (LPSAL);Laporan Perubahan Ekuitas

(LPE);

Asersi LK

Semua transaksipendapatan dan belanja, serta asset dan kewajibandinilai sesuai standarpenilaian dalam SAP

Semua transaksipendapatan dan belanja

memang benar terjadi

Semua transaksipendapatan dan belanja, serta asset dan kewajibansudah termasuk dalam LK

Semua asset memangmerupakan hak dansemua utang memangmerrupakan kewajibanyang sah

Semua asset memang benar ada

Semua pos dalam LaporanKeuangan sudah diberikan

penjelasan secaramemadai dalam CaLK

12

ASERSI LK

LKPD Unaudited harus lengkap dan memenuhi syarat artikulasikeseimbangan akun intra dan antar LK

CaLK harus cukup informatif, valid, relevan danmemberikan penjelasan tentang pos-pos laporan keuangan

LKPD unaudited direviu dan dilengkapi dengan“Pernyataan Telah Direviu” oleh Inspektorat

LKPD ditandatangani dan dilengkapi “Pernyataan TanggungJawab” dari Kepala Daerah

LKPD Unaudited disampaikan kepada BPK paling lambat 31 Maret20XX+1

Hal PentingDalam

PenyusunanLKPD

13

Auditor bertanggungjawab melakukanprosedur audit berdasarkanSPKN

PembagianTanggung

Jawab

Entitasbertanggungjawab untuk

mengelola KN dan menyusun

LK sesuai SAP

14

Kondisi Tata Kelola di Jateng

15

3

Opini LKPD 5 tahun terakhir

2012 2013 20142015

20162017

11 6 6

21

31 32 -5 6

-

- -

25 25 24 15

5 4

- - - - - -- - - - - -

WTP WTP DPP WDP TW TMP

36 Pemda se-Provinsi Jateng

16

HUBUNGAN OPINI DENGAN TINDAKLANJUT SELESAI

95

,48

%

95

,14

%

94

,33

%

92

,88

%

92

,65

%

92

,18

%

91

,82

%

89

,57

%

89

,27

%

89

,25

%

87

,69

%

87

,41

%

86

,94

%

86

,64

%

86

,58

%

85

,17

%

81

,39

%

81

,10

% 93

,50

%

91

,11

%

89

,58

%

89

,04

%

86

,79

%

83

,58

%

83

,51

%

83

,15

%

81

,82

%

81

,18

%

81

,12

%

74

,93

%

72

,25

%

69

,76

%

68

,33

% 79

,83

%

74

,85

%

56

,18

%

OPINI – TL SELESAI89,1981,98%

70,29%WTP ≥ 3 WTP 1-2

kali

WDP

(OPINI LKPD TA 2015-2017 dan DATA TLHP SEM I TAHUN 2018)

17

Tentang WTP

18

4

WTP

WDP

TW

TMPAdanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini)

Setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, pemeriksa menyimpulkan penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan pervasive

Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) dan adanya pembatasan lingkup (ketidakcukupan bukti)

LK disajikan secara wajar dlm semua hal ygmaterial, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan SAP

19

Pertimbangan Opini LKPD

Kesesuaian denganStandar Akuntansi

KecukupanPengungkapan

KepatuhanterhadapPeraturan

Perundangan

Efektivitas SistemPengendalian

Internal

20

Strategi “Road to WTP” atau“Maintain WTP”

21

5

StrategiMeningkatkan/Mempertahankan

Kualitas LKPD

1. Menindaklanjuti seluruhrekomendasi hasilpemeriksaan BPK

2. Memperkuat SPI dalamrangka

mencegah, mendeteksi danmemperbaiki kesalahan

serta menindak fraud

3. Meningkatkan kapasitasSDM pengelola keuangan, TI

dan inspektorat

4. MengoptimalkanPelaksanaan Reviu LKPD

5. Pro aktifmengkonsultasikan

permasalahan melalui APIP (Inspektorat dan BPKP)

6. Melaksanakan koreksiaudited LK tahun

sebelumnya by system

7. Menyiapkan data pendukung untuk

menjelaskan permasalahansedini mungkin

22

1. Menindaklanjuti Seluruh RekomendasiHasil Pemeriksaan BPK

97

,18

%

94

,36

%

93

,75

%

93

,13

%

92

,96

%

92

,89

%

92

,35

%

92

,07

%

92

,05

%

91

,64

%

89

,66

%

88

,37

%

87

,83

%

87

,47

%

86

,23

%

85

,41

%

78

,58

%

77

,22

%

77

,20

%

76

,07

%

75

,92

%

91

,08

%

83

,73

%

83

,67

%

83

,24

%

80

,89

%

77

,04

%

76

,89

%

75

,72

%

75

,30

%

71

,45

%

69

,75

%

64

,97

%

61

,24

%

58

,09

%

52

,66

%

% TLRHP TA 2017

OpiniWTP

Rerata87,73%

OpiniWDP

Rerata77,2%

Ada hubungan positif antara rata-rata tingkat tindak lanjut rekomendasi hasilpemeriksaan BPK dengan opini yang diperoleh suatu entitas.

23

Perkembangan Tindak Lanjuts.d. Semester I Tahun 2018

UraianJumlah Temuan

Jumlah Rekomendasi

Sesuai Ditindaklan

juti

Proses dan Belum

Ditindaklanjuti

Tidak Dapat Ditindaklanj

uti

Provinsi JawaTengah 11.036 25.060 21.084 3.966 10

Persentase 84,13% 15,82% 0,03%

Nilai Rekomendasi : Rp 13.639.183.814,80 Nilai Yang Sudah Ditindaklanjuti : Rp 10.327.559.814,80 (75,72 %)Nilai Yang Belum Sesuai Rekomendasi : Rp 3.311.624.000,00 (24,28 %)

24

SPIP

INHERENT RISK(RISIKO BAWAAN)

AUDIT

CONTROL RISK(RISIKO PENGENDALIAN)

DETECTION RISK(RISIKO DETEKSI)

Ketaatan padaperaturan

KeandalanInformasiKeuangan

KinerjaOperasionalOrganisasi

Pengamananterhadap Aktiva

PengendalianKecurangan

EfektivitasPenerapan

SPIP

ProsedurPengujian

Audit

ManfaatSPIP BagiAuditor

ManfaatSPIP BagiAuditee

2. Memperkuat SPIP

25

3. Meningkatkan Kapasitas SDM PengelolaKeuangan, Petugas Akuntansi, Pengelola TI dan

Auditor Inspektorat

PengelolaanAnggarandan Aset

• Pejabat PengelolaKeuangan

PencatatanAkuntansi dan

PelaporanKeuangan

• Petugas Akuntansidan TI

Reviu LKPD Unaudited

• Auditor Inspektorat

Audit BPK

26

4. Mengoptimalkan Pelaksanaan Reviu LKPD(sesuai Permendagri No.4 Tahun 2018)

Memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusunberdasarkan SPI yang memadaidan disajikan sesuai SAP

Tujuan Reviu

Reviu LKPD

Paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LPKD

Memahami SAP, SAPD, proses bisnis, dasar audit, teknik komunikasi dan analisis basis data

Pereviu jujur, tidak mengkompromikan kualitas, seimbang atas situasi yang relevan, tidak dipengaruhi kepentingan tertentu

Reviu oleh Inspektorat

Waktu

Kompetensi

Objektivitas

Reviu LKPD

Persiapan

Pelaksanaan

Pelaporan

TahapanReviu

1.

2.

3.

Reviu LKPD

Pemahaman entitas akuntansi dan entitas pelaporan

Penilaian SPI

Penyusunan Program Kerja Reviu

PersiapanReviu

1.

2.

3.

Reviu LKPD

Penelusuran Angka

Permintaan Keterangan

Prosedur Analitis

PelaksanaanReviu

1.

2.

3.

Reviu LKPD

Ditandatangani Inspektur

Memuat Catatan Hasil Reviu (Kesimpulan)

Dasar bagi APIP memuat Pernyataan Telah Direviu (PTD)

PTD merupakan dokumen pendukung untuk penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab oleh Kepala Daerah

LaporanHasil Reviu

5. Pro Aktif KonsultasiPermasalahan ke APIP

BPKP

Itjen Kemendagri

Inspektorat Provinsi

Inspektorat Kab/Kota

Reviu

Kegiatan Pengawasan

Lainnya

Pemantauan

Evaluasi

Audit

Sosialisasi mengenai pengawasan Diklat pengawasan, Pembimbingan dan konsultansi Pengelolaan hasil pengawasan Pemaparan hasil pengawasan.

PengawasanFungsional

PP No. 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Internal Pemerintah

33

6. Melaksanakan Koreksi Audited LK Sebelumnya By System

Transaksi JurnalBuku Besar

NeracaPercobaan

LaporanKeuangan

KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD

LAPORAN KEUANGAN SKPKD

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

34

KOREKSI AUDITOR DALAM RANGKA MEMPEROLEH LK

AUDITED (SECARA MANUAL)

KOREKSI BY

SYSTEM OLEH

AUDITEE

7. Menyiapkan Data Pendukung UntukMenjelaskan Permasalahan Sedini

Mungkin

31 Des1 Jan

31 Des31 Mei31 Mar

PetausahaanKeuangan

PelaporanKeuangan

PemeriksaanInterim LK

PemeriksaanTerinci

Batas WaktuLK Unaudiited

Batas WaktuLHP LK (2 bulanSetelah LK Unaudited)

LK Unaudited

LHP LK (Opini, SPI, Kepatuhan)

Pejabat terkait memiliki kesempatanuntuk mengklarifikasi saat tim audit

sedang melakukan pemeriksaaninterim dan pemeriksaan terinci.

Jangan tunda sampai denganpembahasan action plan karena waktubagi auditor mengevaluasinya terbatas

35

36