upaya mewujudkan 5 sasaran rencana aksi · pdf filedokumen iup yang belum cnc ke provinsi utk...
TRANSCRIPT
UPAYA MEWUJUDKAN 5 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP MINERBA
DI SUMATERA BARAT
MEDAN, 25 Maret 2015
OLEH: Ir. MARZUKI MAHDI, AKDisampaikan pada Acara Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Korsupwas KPK
Untuk Prov. NAD, Sumut, Sumbar dan Riau
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN
Surat Gub. Sumbar ke Kab/Kota terkait penataan IUP Sumbar :
•Agar mendaftarkan IUP kab./kota ke Pusat untuk CnC;
•Agar menyerahkan dokumen IUP yang belum CnC ke Provinsiutk evaluasi CnC.
Mengeluarkan IUP yang masuk wilayah
hutan konservasi
Memproses IUP yang belum CnC
menjadi CnC
Mengalihkan domisili NPWP
IUP
Menyelesaikan permasalahan tumpang tindih
IUP
Mendorong penyelesaian izin
pinjam pakai kawasan hutan
sebelum IUP beroperasi
Penagihan Tunggakan
PNBP
Merekonsiliasi jumlah IUP se-
Sumbar
NO PEMERINTAH DAERAH JUMLAH IUP KETERANGAN
SEBELUM KORSUP KPK
SETELAH HASIL PENATAAN
DICABUT TIDAK DI-
PERPANJANG LAIN-LAIN
1 PROV. SUMATERA BARA 3 3 - -1 IUP Logam sedang dalam proses
melengkapi dokumen
2 KAB. AGAM 4 3 - -1 IUP logam sudah diusulkan ke Dirjen
Minerba untuk di C n C kan
3 KAB. DHARMASRAYA 11 11 - -1 IUP Batubara sudah direkomendasikan ke
Pusat untuk di C n C kan
4 KAB. SOLOK 40 39 - 1Belum menyerahkan dokumen kelengkapan
persyaratan C n C secara lengkap
5 KAB. LIMAPULUH KOTA 34 10 - 3Sebagian besar IUP yang diserahkan oleh Pusat sudah habis masa berlaku izinnya
6 KOTA PADANG 20 16 - 2 Masa berlaku izin sudah habis
7 KAB. PASAMAN 24 17 - - Berkas kronologis izin tidak lengkap
8 KAB. PASAMAN BARAT 11 5 - 6 Habis masa berlaku izin
9 KAB. PESISIR SELATAN 17 9 - -1 IUP sudah direkomendasikan untuk di C n
C kan
10 KAB. SIJUNJUNG 22 21 - 22 IUP sedang dalam melengkapi dokumen C
n C
11 KAB. SOLOK SELATAN 35 26 - -3 IUP sudah direkomendasikan untuk di C n
C kan
12 KOTA SAWAHLUNTO 15 15 - -2 IUP sudah direkomendasikan untuk di C n
C kan
13 KAB. PADANG PARIAMAN 40 40 - - Semua IUP merupakan IUP batuan/sirtukil
14 KAB. TANAH DATAR 3 3 - - Semua IUP sudah C n C
TOTAL IUP 276 215 0 14
No. PEMDA
STATUS
KETERANGANCNC
BELUM CNC
1 PROV. SUMBAR 2 1 1 IUP Batubara dalam proses pelengkapan dokumen
2 KAB. AGAM 1 1 Belum melengkapi dokumen
3 KAB. DHARMASRAYA 8 3 1 IUP Batubara sudah direkomendasikan untuk di C n C kan
4 KAB. SOLOK 19 20 Belum melengkapi dokumen
5 KAB. 50 KOTA 7 53 IUP sudah habis masa berlaku dan belum ada mengajukan
permohonan perpanjangan
6 KOTA PADANG 0 0 2 IUP Logam sudah habis masa berlakunya
7 KAB. PASAMAN 7 12Kronologis IUP tidak lengkap dan belum menyerahkan
dokumen lengkap
8 KAB. PASAMAN BARAT 5 0 IUP yang belum C n C sudah habis masa berlaku izinnya
9 KAB. PESISIR SELATAN 9 8 1 IUP Batubara sudah direkomendasikan untuk di C n C kan
10 KAB. SIJUNJUNG 21 22 IUP telah habis masa berlaku
11 KAB. SOLOK SELATAN 9 17Belum melengkapi dokumen
12 KOTA SAWAHLUNTO 13 21 IUP Logam dan 1 IUP Batubara sudah direkomendasikan
untuk C n C
13 KAB. PADANG PARIAMAN 0 0 Tidak ada IUP Logam atau Batubara
14 KAB. TANAH DATAR 4 0 1 IUP logam yang sudah C n C sdh tdk aktif lagi
TOTAL 105 71
Catatan : Selebihnya IUP Non Logam & Batuan
Yg sdh CnC105 IUP 38 % BELUM CnC
71 IUP,
26 %
IUP non CnC100 IUP,
36%
STATUS CNC IUP SE-SUMATERA BARAT
NO. PEMDA
JUMLAH IUP NONNPWP SEBELUM
KORSUP KPKDATA ESDM/KPK
JUMLAH IUP NON NPWP SETELAH
HASIL PENATAANKETERANGAN
1 PROV. SUMBAR 0 0
2 KAB. AGAM 0 0
3 KAB. DHARMASRAYA 0 0
4 KAB. SOLOK 0 0
5 KAB. 50 KOTA 0 0
6 KOTA PADANG 0 0
7 KAB. PASAMAN 0 0
8 KAB. PASAMAN BARAT 0 0
9 KAB. PESISIR SELATAN 0 0
10 KAB. SIJUNJUNG 0 0
11 KAB. SOLOK SELATAN 0 0
12 KOTA SAWAHLUNTO 0 0
13 KAB. PADANG PARIAMAN 0 0
14 KAB. TANAH DATAR 0 0
TOTAL 0 0
NO.
PROVINSI/ KAWASAN HUTAN (Ha)
Keterangan
KABUPATEN/KOTA Sebelum Korsup KPK Setelah Korsup KPK
PROV/KAB/KOTAHutan
Konservasi (HK)
HutanLindung/
HL
HP, HPT, HPK
HutanKonservasi (HK)
HutanLindung/
HLHP, HPT,
HPK
1 PROV. SUMBAR - -8.970,21 - - 8.970,21Dalam pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan
2 KAB. AGAM - - - - - - Blm ada laporan
3.KAB. DHARMASRAYA
- - 1 IUP - - -Luas tumpang tindih belum
dilaporkan
4 KAB. SOLOK - - - - - - -
5 KAB. 50 KOTA - - 1 IUP - - - PT. Dasacita Pusaka Prima
6 KOTA PADANG - - - - - - Tidak ada
7 KAB. PASAMAN - - 19 - - - Belum ada data yg lbh rinci
8KAB. PASAMAN BARAT
- - - - - - Belum ada laporan
9KAB. PESISIR SELATAN
- - - - - - Tidak ada
10 KAB. SIJUNJUNG - - 1 - - 1Tdk dilakukan
penambangan di HP
11KAB. SOLOK SELATAN
- - 1 - - - Belum ada laporan rinci
12 KOTA SAWAHLUNTO - - - - - - Tidak ada
13KAB. PADANG PARIAMAN
- - - - - - Tidak ada
14 KAB. TANAH DATAR - - - - - - Tidak ada
TOTAL - - - - - -
REKAPITULASI PNBP SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2014
NO PROV/KAB/KOTA
LUAS AREAL TARGET LANDRENTREALISASI
LANDRENT
(Rp.)
ROYALTI
(Rp.)
JUMLAH
PNBP
(Rp.)
KETERANGANEKSPLORAS
I
(Ha)
OP
(Ha)
EKSPLORASI
(Rp.)
OP
(Rp.)
1PROV. SUMBAR 10,490.00 8,806.00 272,740,000.00 457,912,000.00 472,068,800.00 0 472,068,800.00Belum
berproduksi
2KAB. AGAM - 395.60 - 20,571,200.00 9,262,176.00 0 9,262,176.00Belum
berproduksi
3KAB. DHARMASRAYA 14,138.40 2,285.91 367,598,400.00 118,867,320.00 342.231.993,00 36.850.102.813,00 0.00
4KAB. SOLOK 2.628,00 2.566,76 68.328.000,00 133.471.520,00 118,901,973.00 0.00 118,901,973.00Tdk ada laporan
pembayaran
royalti
5KAB. LIMAPULUH KOTA - 2.285,35 - 118.838.200,00 77,924,800.00 0.00 77,924,800.00Tdk ada laporan
pembayaran
royalti
6KOTA PADANG - - - - - 0.00 0.00Tdk ada IUP
Logam/Batubara
7KAB. PASAMAN 79,353.14 5,854.50 2,063,181,640.00 304,434,000.00 - 0.00 0.00Belum
berproduksi
8KAB. PASAMAN BARAT 752.00 1,951.30 19,552,000.00 101,467,600.00 17,412,050.00 0.00 17,412,050.00Belum
berproduksi
9KAB. PESISIR SELATAN 13,228.47 4,874.71 343,940,220.00 253,484,920.00 141,892,621.00 0.00 141,892,621.00
10KAB. SIJUNJUNG - 3,344.73 - 176,681,960.00 193,252,255.00 6,705,281,387.00 6,898,533,642.00
11KAB. SOLOK SELATAN 5,000.00 9,363.33 130,000,000.00 486,893,160.00 82,084,231.00 0.00 82,084,231.00Tdk ada laporan
pembayaran
royalti
12KOTA SAWAHLUNTO 3,128.00 4,259.41 81,328,000.00 221,489,320.00 431,324,861.00 14,328,525,626.00 14,759,850,487.00 Termasuk royalti
triwulan I 2015
13KAB. PADANG PARIAMAN - - - - - 0.00 0.00Tdk ada IUP
Logam/Batubara
14KAB. TANAH DATAR 351.40 - 9,136,400.00 - 8,315,000.00 0.00 8,315,000.00Belum
berproduksi
TOTAL126,441.41 41,135.49 3,287,476,660.00 2,141,801,480.00 1,552,438,767.00 21,033,807,013.00 22,586,245,780.00
REKAPITULASI PENATAAN PIUTANG PNBP 2011-2014
No. PEMDA
Sebelum Korsup KPK Setelah Korsup KPK
Keterangan
JumlahIUP yg kurang bayar
Total Piutang PNBPJumlah IUP yg kurang
bayar
Total Piutang PNBP
(Rp) (US$) (Rp) (US$)
1 PROV. SUMBAR 1 107.172.000 8.244 1 107.172.000 8.244 *Minta penundaan
2 KAB. AGAM Tdk ada lap rinci
3 KAB. DHARMASRAYALk.
7.000.000.000,-Lk.
7.000.000.000,-Tdk ada lap rinci
4 KAB. SOLOK Tdk ada lap rinci
5 KAB. 50 KOTA 6 6 233.170.326,00 17.905,00 Tidak ada aktifitas
6 KOTA PADANG Tdk ada objek PNBP
7 KAB. PASAMAN Tdk ada lap rinci
8 KAB. PASAMAN BARAT Tdk ada lap rinci
9 KAB. PESISIR SELATAN Tdk ada lap rinci
10 KAB. SIJUNJUNG 1 5.626.176.255,- - 1 5.626.176.255,- - Piutang Royalti
11 KAB. SOLOK SELATAN Tdk ada lap rinci
12 KOTA SAWAHLUNTO 1222.250.507.825,
-- 6 7.030.717.625,- -Dicicil per bulan
13 KAB. PADANG PARIAMAN Tdk ada objek PNBP
14 KAB. TANAH DATAR - - - - - - -
JUMLAH
Catatan : * Dalam proses pencicilan
PENATAAN JAMINAN REKLAMASI & JAMINAN PASCA TAMBANG
No. PROV/KAB/KOTA
SEBELUM KORSUP KPK SETELAH KORSUP KPK
JAMINAN REKLAMASI
JAMINAN PASCA TAMBANG
JAMINAN REKLAMASI
JAMINAN PASCA TAMBANG
TOTAL DANA JAMREK DAN RPT
(Rp)
1 PROV. SUMBAR Belum produksi - - - -
2 KAB. AGAM Belum dilaporkan
3 KAB. DHARMASRAYA 3 IUP Tidak Ada 5.550.000.000,00 - 5.550.000.000,00
4 KAB. SOLOK 2 IUP Tidak Ada Menunggu data - -
5 KAB. 50 KOTA 2 IUP Tidak Ada 120.702.800,00 - 120.702.800,00
6 KOTA PADANGDikembalikan oleh P2T ke Pengusaha
Tidak Ada - - -
7 KAB. PASAMAN Belum produksi Tidak Ada - - -
8KAB. PASAMAN BARAT
Belum ada Tidak Ada - - -
9KAB. PESISIR
SELATANSudah disurati Tidak Ada - - -
10 KAB. SIJUNJUNG Ada Tidak Ada 3.000.000.000,-00 - -
11KAB. SOLOK SELATAN
1 IUP Tidak Ada 200.000.000,00 - -
12 KOTA SAWAHLUNTO 752.492.311,00 Tidak Ada 752.492.311,00 - -
13KAB. PADANG
PARIAMANBelum dilaporkan Tidak Ada
14 KAB. TANAH DATAR Blm ada Tidak Ada - - -
TOTAL 5.550.000.000,00 5.550.000.000,00
No. Provinsi,/Kabupaten/KotaRencana Aksi KPK
KeteranganA B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1 Sumatera Barat √ √ √ √ √ - - - √ √ √ √ - - - - - - IUP Belum produksi
2 Kab. Agam - - - - - - - - - - - - - - - - - - IUP Belum produksi
3 Kab. Dharmasraya √ √ √ √ √ - - - √ - √ √ - - - - - -
4 Kab. Solok - √ √ √ √ - - - √ - √ √ - - - - - -
5 Kab. Limapuluh Kota √ √ √ - √ - - - √ - - - - - - - - - Tdk ada aktifitas
6 Kota Padang - - - - - - - - - - - - - - - - - - IUP Batuan
7 Kab. Pasaman - √ - - √ - - - - - - - - - - - - -
8 Kab. Pasaman Barat - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 Kab. Pesisir Selatan - √ √ √ √ - - - √ - √ √ - - - - - -
10 Kab. Sijunjung - √ √ √ √ - - - √ - √ √ - - - - - -
11 Kab. Solok Selatan - √ √ √ √ - - - √ - √ √ - - - - - -
12 Kota Sawahlunto √ √ √ - √ - - √ √ - √ √ - - - - - -
13 Kab. Padang Pariaman - - - - - - - - - - - - - - - - - - UP Batuan
14 Kab. Tanah Datar √ √ √ - √ - - - - - - - - - - - - - IUP Belum produksi
Keterangan :
A Mengirimkan surat kepada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban pelaporan secara rutin
B Melakukan pendataan dan evaluasi laporan Produksi pelaku usaha pertambangan minerba
C Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban pelaporan secara rutin
D Mengimplementasikan system pelaporan berbasis IT
E Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan pelaku usaha
F Memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan secara rutin
G Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pelaporan secara rutin oleh pelaku usaha, termasuk pemberian sanksi kepada
pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya
H Menyampaikan pelaporan secara regular kepada Pemerintahan Provinsi/Pusat
I Melakukan monitoring dan evaluasi secara regular terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan pemda
J Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada instansi pusat terkait (khususnya kepada Kementerian
ESDM dan Kementerian Dalam Negeri)
K Mensosialisasikan good mining pratices dalam proses produksi pertambangan minerba
L Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan good mining pratices dalam proses produksi
M Memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak menerapkan good mining pratices
N Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penerapan good mining pratices, termasuk penerapan sanksi kepada pelaku usaha
O Melakukan identifikasi pelaku dan lokasi PETI
P Melakukan langkah-langkah hukum untuk menerbitkan PETI
Q Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap langkah-langkah penertiban PETI
R Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penertiban PETI
Belum ada pembangunan smelter di Sumatera Barat baik yang dilaksanakan olehpemegang IUP maupun investor lainnya.
Sebagai tindak lanjut SE Dirjen Minerba No 05E/36.04/DJB/2013 Tanggal 4 Juli 2013 tentang
Pengawasan dan Pemeriksaan Pemasaran dan Keuangan Terhadap Para Pemegang IUP dilakukan
hal-hal sbb :
Bekerjsama dengan
Beacukai dan KSOP dalam melaksanakan pengawasan penjualan
batubara dan kewajiban PNBP
Menertibkan angkutan
batubara melalui pemberlakuan
IUJP Pengangkutan Batubara bagi
transportir
Pengawasan pengangkutan, penjualan dan
pengapalan dari Pelabuhan Teluk Bayur ke LN dan
DN dilakukan berdasarkan cross
check data dari Pelindo
Berdasarkan data dari PELINDO maka dapat diperoleh informasi :
•Data penjualan ke dalam negeri
•Data penjualan ke luar negeri (ekspor)
PERMASALAHAN :
1. Tidak tersedianya dokumen yg lengkap pada pelaku usaha (pemegang IUP);
2. Sebagian besar pemegang IUP di Kab/Kota tidak mempunyai alamat yang tetap;
3. Pelaku usaha belum sepenuhnya memberikan laporan produksi ke pemerintah;
4. Belum ada pelaku usaha yang membangun smelter di daerah;