upaya pencapaian pis - pk - diskes.baliprov.go.id 2018/1... · sanimas bina keluarga balita promosi...
TRANSCRIPT
UPAYA PENCAPAIAN PIS - PK
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Denpasar, 19 April 2018
2
VISI DAN MISI PRESIDEN
9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia
Indonesia
TRISAKTI:Berdaulat di bidang politik; Mandiri di bidang ekonomi;
Berkepribadian dlm budaya
PROGRAM INDONESIA SEHAT
PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA
PROGRAM INDONESIA
KERJA
PENGUATAN YANKESPENERAPAN
PARADIGMA SEHATJAMINAN KESEHATAN
NASIONAL (JKN)
RENSTRA 2015-2019
3 D
IME
NS
I P
EM
BA
NG
UN
AN
: PE
MB
AN
GU
NA
N M
AN
US
IA, S
EK
TO
R
UN
GG
UL
AN
, PE
ME
RA
TA
AN
DA
N K
EW
ILA
YA
HA
N NO
RM
AP
EM
BA
NG
UN
AN
KA
BIN
ET
KE
RJA
D
T
P
K
KELUARGA SEHAT
PROGRAM INDONESIA
PINTAR
Keterkaitan Cita ke 5, Program Indonesia Sehat (PIS) dan PIS-PK
Cita ke-5
Kualitas Hidup
Program Indonesia Sehat
Implementasi Restra:
Seluruh program kes
PIS-PK+ JKN
Program paling prioritas
IPM (Index Pem-
bangunan Manusia
IPKM (Index Pem-bangunan
Kesehatan Masyarakat (30
indikator)
• Index KS
• 12 indiKator KS
PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)
4
Pendekatan Keluarga
Keluarga mengikuti KB
Ibu bersalin di faskes
Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan
Pertumbuhan balita dipantau tiap bulan
Penderita TB Paru berobat sesuai standar
Penderita hipertensi berobat teratur
Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan
Tidak ada anggota keluarga yang merokok
Keluarga mempunyai akses thd air bersih
Keluarga mempunyai akses atau
menggunakan jamban sehat
Sekeluarga menjadi anggota JKN/askes
Pendekatan pelayanan yang mengintegrasikan UKP & UKM secara berkesinambungan, dengan target keluarga, didasari data & informasi dari profil kesehatan keluarga
Tujuan Pendekatan Keluarga:1. Meningkatkan akses keluarga terhadap
pelayanan kesehatan yang komprehensif2. Mendukung pencapaian SPM Kab/Kota dan SPM
Provinsi3. Mendukung pelaksanaan JKN4. Mendukung tercapainya program indonesia
sehat
Pendekatan Keluarga adalah salah satu caraPuskesmas untuk meningkatkan jangkauansasaran dan mendekatkan ataumeningkatkan akses pelayanan kesehatandengan mendatangi keluarga
Sinergisme Pusat dan Daerah dalam
mewujudkan Universal Health Coverage
melalui Percepatan Eliminasi
Tuberculosis, Penurunan Stunting dan
Peningkatan Cakupan serta Mutu
Imunisasi
Percepatan Eliminasi Tuberculosis• Penanganan terhadap missing cases yang
disebabkan oleh underreported, unreacheable
maupun undetected terutama pada kasus
yang tidak terlaporkan pada fasilitas
pelayanan kesehatan rujukan.
• Peningkatan compliance (kepatuhan dalam
pengobatan) baik kepatuhan individu dalam
minum obat maupun kepatuhan fasilitas dalam
pengobatan.
• Penanggulangan Tuberculosis Resisten
Obat/Multi-drug-resistant (MDR) karena tidak
efektifnya pengobatan TBC
RAKERKESNAS2018
Penurunan Stunting
Dalam rangka Penurunan Stunting fokus padaupaya pencegahan dan intervensi baik intervensispesifik (langsung di sektor kesehatan exp.Imunisasi, PMT ibu hamil, promosi menyusui,dll)maupun intervensi sensitif (tidak langsung diluarsektor kesehatan exp. Penyediaan air bersih,ketahanan pangan, keluarga berencana, dll)melalui pendekatan “Lifecycle” pada remaja, ibuhamil dan ibu menyusui, bayi 0-5 bulan, bayi 6-23bulan, balita 24-59 bulan dan prasekolah. UntukBBLR dan/atau pendek mendapatkan pelayanankesehatan yang lengkap dan stimulasi dini.
Jenis Intervensi Penurunan Stunting Yang Harus Ada Di Desa
Kawasan Rumah Pangan Lestari
STBM
PAMSIMAS
SANIMAS
Bina Keluarga Balita
Promosi menyusui(ASI eksklusif)
Promosi Makanan Pendamping-ASI
Tablet Tambah Darah untuk Remaja Putri, Calon Pengantin, dan Ibu Hamil
Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)
Kelambu dan Obat Malaria (Endemis)
Pendidikan Anak Usia Dini
Program Keluarga Harapan
Suplementasi Vitamin A
Suplementasi multivitamin dan mineral (taburia)
Pemberian Makanan Tambahan untuk Balitakurus
Pemberian obat cacing
Kegiatan Posyandu
3
Peningkatan Cakupan serta Mutu Imunisasi
• Peningkatan Cakupan melalui law enforcement dengan
Penetapan peraturan daerah serta membuat MoU
antara Diknas, Depag dan Dinkes dan dituangkan
dalam satu regulasi.
• Peningkatan Mutu dilakukan penguatan Komite Daerah
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, melaksanakan EVM
(Effective Vaccine Management) setiap enam bulan
sekali dan melaksanakan DQS (data quality asessment)
setiap satu tahun sekali di tingkat provinsi, kab/kota dan
puskesmas serta melaksanakan RCA (Rapid
Convenience Assesment) untuk memastikan capaian.
• Penguatan Surveilans PD3I dilakukan dengan
peningkatan pelaksanaan surveilans aktif RS dan
Fasyankes swasta dalam upaya mendeteksi dini kasus
PD3I.
RAKERKESNAS2018
LIMA WILAYAH BINAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Kepulauan Riau
Bengkulu
D.I. Yogyakarta
Bali
Kalimantan Utara
Kepmenkes No. HK.02.02/Menkes/221/2016
PESERTA (80 Orang) terdiri dari :
- Unit Eselon II di lingkungan Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan,
- Perwakilan unit utama di lingkungan Kemenkes;
- Peserta daerah yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan 5 Provinsi Wilayah Daerah
Binaan,
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Riau,
- dan perwakilan UPT
KEGIATAN :
Seluruh Dinas Kesehatan Provinsi Wilayah Daerah Binaan menyampaikan matriks
Rencana Aksi Daerah sesuai amanat Rakerkesnas 2018, Rencana Aksi Daerah
dimaksud akan disempurnakan menggunakan pola pengamatan data kegiatan secara
berjenjang untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
HASIL :
- Seluruh peserta Pendampingan Wilayah Daerah Binaan Ditjen Kefarmasian dan Alat
Kesehatan Tahun 2018 akan memberikan perhatian sungguh-sungguh pada upaya-
upaya dan rencana tindak lanjut yang telah dirumuskan pada pertemuan ini.
- Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah akan dipantau secara rutin oleh Direktorat terkait di
lingkungan Kementerian Kesehatan, dan hasil pemantauan akan menjadi bahan
evaluasi bersama yang dikoordinasikan oleh Koordinator Pembina Wilayah. Secara
nasional, hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Daerah akan
dibahas pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Program.
Data per 6 April 2018
Laporan Hasil Pendataan dengan Aplikasi Keluarga Sehat
(www.keluargasehat.kemkes.go.id)
Di Lima Wilayah Binaan Ditjen Farmalkes
59.881
93.475
19.594
88.081
85.162
Terlihat pada grafik, cakupan keluarga terdata yang tertinggi adalah Provinsi Bengkulu dengan
93.475 KK, sedangkan yang terendah adalah Provinsi Kalimantan Utara dengan 19.594 KK
Data per 6 April 2018
Perhitungan IKS Wilayah(www.keluargasehat.kemkes.go.id)Di Lima Wilayah Binaan Ditjen Farmalkes
REKAPITULASI INDEKS KELUARGA
No IndikatorProvinsi
BengkuluProvinsi
Kepulauan RiauProvinsi D.I. Yogyakarta
Provinsi BaliProvinsi
Kalimantan Utara
% IKS Nasional
A B C D E F G H
1 Keluarga mengikuti program KB *) 40,0% 47,2% 45,0% 51,2% 38,2% 44,0%
2 Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan 69,3% 88,3% 93,6% 94,8% 78,5% 86,0%
3 Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap *) 93,8% 93,3% 96,2% 97,8% 83,5% 91,5%
4 Bayi mendapatkan ASI Eksklusif 83,2% 74,6% 86,6% 80,0% 70,0% 79,2%
5 Pertumbuhan Balita dipantau 77,3% 83,0% 92,4% 89,1% 64,6% 87,0%
6 Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar 41,4% 32,5% 27,6% 25,2% 31,8% 34,2%
7 Penderita hipertensi yang berobat teratur 26,8% 32,7% 17,9% 23,8% 39,3% 23,8%
8 Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan 35,7% 20,3% 15,1% 27,4% 16,8% 13,9%
9 Anggota keluarga tidak ada yang merokok *) 43,3% 46,0% 55,7% 58,3% 42,5% 43,4%
10 Keluarga sudah menjadi anggota JKN 51,4% 59,9% 68,8% 62,9% 46,9% 46,6%
11 Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih 96,5% 97,8% 98,3% 98,6% 91,8% 95,3%
12 Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga 92,7% 96,1% 98,0% 97,1% 87,5% 91,0%
Indeks Keluarga Sehat (IKS) 0,150 0,233 0,257 0,278 0,170 0,158
∑ Keluarga dengan IKS > 0,800 12.630 13.000 19.398 22.349 3.053 1.337.027
∑ Keluarga 84.199 55.825 75.483 80.341 17.947 8.458.299
Keterangan : Keluarga Sehat > 0.800
Keluarga Pra Sehat 0.500 - 0.800
Keluarga Tidak Sehat < 0.500
Terlihat pada tabel, IKS tertinggi adalah Provinsi Bali sebesar 0,278, sedangkan yang terendah adalah Provinsi Bengkulu sebesar 0,150. Bila dibandingkan dengan % IKS secara Nasional, Provinsi Bengkulu masih dibawah % IKS Nasional
KENDALA PELAKSANAAN PIS-PKDI DAERAH BINAAN WILAYAH DITJEN FARMALKES
`Pemahaman anggota Tim
tentang pengisian kuesioner
belum sama
Pendataan dan validasi belum
valid
Keterbatasan alat pengukur
tekanan darah (stetoskop dan
tensimeter)
KENDALA
Dilakukan pelatihan kepada
anggota tim pelaksana
SOLUSI
Dilakukan pengecekan ulang
terhadap hasil pendataan
Dilakukan pengajuan sarana
melalui dana DAK Fisik
Keterbatasan alat komunikasi/
input data (Gadget/HP)
Kurangnya laptop untuk
pengolahan dan analisa data.
Kendala jaringan/akses aplikasi
PIS PK yang belum optimal
(tidak dapat diakses setiap saat).
F
Dilakukan pengajuan sarana
melalui dana DAK Fisik
Dilakukan pengajuan sarana
melalui dana DAK Fisik
Koordinasi dengan kominfo
untuk kendala jaringan dan
koordinasi dengan Pusdatin
untuk kendala akses aplikasi
KENDALA SOLUSI
Forum KomunikasiInternal
Puskesmas danjejaringnya
- Membangunintegrasi lintasprogram, SDM,
Pembiayaan
Forum Komunikasi Eksternalyang Dikembangkan untukKontak dengan Keluarga
• Dukungan lintas sector, kecamatan dankelurahan/desa
• FGD melalui dasaWisma/PKK
• Forum2 yang Sdh Ada Di Masy (Rembug Desa, dll)
• Kesempatan Konseling Di UKBM (Mis: Posyandu)
Instrumen yang Digunakan Di TkKeluarga
• Profil KesehatanKeluarga (Prokesga) dalam bentukmanual maupunelektronik
• Paket InformasiKesehatan Keluarga(Pinkesga)
KeterlibatanTenagaMasyarakatsebagai Mitra
• Kader Kesehatan
• PengurusOrganisasiKemasyarakatanSetempat (Mis: PKK, KarangTaruna, Dll)
20
4 HAL YG DIPERLUKAN DALAM IMPLEMENTASI PIS PK
21
PERAN PENANGGUNG JAWAB BINWIL
Melakukan koordinasi terkait hasil pencapaian daerah binaanoleh penanggung jawab Binwil
Monitoring dan evaluasi pada tiap tahapan implementasi PIS-PK dengan panduan buku Pedoman Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PIS-PK
Koordinasi & pembinaan kepada Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas di wilayah binaannya
Melaporkan hasil pembinaan kepada Ditjen PelayananKesehatan sebagai koordinator PIS-PK, sebanyak tiga kalisetahun (Maret, Juni dan Oktober)
1
2
3
4
5
Melakukan implementasiPIS-PK sesuai dengantahapan
Menyusun roadmap untuk mencapaitarget implementasi PIS-PK sertamelaksanakannya
Melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkala dengan mengacu pada pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIS-PK
Melakukan koordinasi denganpenanggungjawab pembina wilayahmasing-masing
Menggerakkan dan mengintegrasikan seluruh sumber daya pada DinkesKab/kota dengan pembinaan berjenjangn dari Dinkes Prov dan PJ binwilpada tiap tingkat
KOMITMEN DINKES PROVINSI dan KABUPATEN/KOTA
1.Melakukan sosialisasi internal di lingkungan dinas kesehatan
2. Melakukan koordinasi dengan lintas program, dalam hal :
- Persiapan pelaksanaan PIS-PK
- Pelaksanaan analisis hasil PIS-PK
- Perencanaan intervensi lanjut
- Pelaksanaan intervensi lanjut
- Monitoring dan evaluasi tiap tahapan PIS-PK
- Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada penanggung jawab PIS-PK yaitu Kepala Dinas
Kesehatan
BIDANG YANKES(KOORDINATOR PIS-PK)
PERAN DINAS PROVINSI dan KABUPATEN/KOTA
1. Memahami konsep dan implementasi PIS-PK
2. Mendukung persiapan pelaksanaan PIS-PK sesuai Tupoksinya
3. Melakukan analisis hasil PIS-PK terkait program masing-masing dan
merencanakan intervensi lanjut
4. Melakukan intervensi lanjut hasil PIS-PK sesuai program masing-masing
5. Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai pembagian Binwil yang mengacu
pada pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIS-PK
6. Mengkoordinasikan hasil monitoring dan evaluasi kepada koordinator
SETIAP BIDANG LAINNYA di DINAS KESEHATAN
PEMANFAATAN SUMBER-SUMBER PENDANAANIMPLEMENTASI PIS-PK
Pemanfaatan dana terintegrasi antar
bidang, menghindari pembiayaan ganda,
efektif dan efisien
Dukungan pelaksanaan Monev PIS-PK ke provinsi
lewat Dekon diharapkan dapat terintegrasi dalam satu
kode program sehingga dapat terpantau
Harus sesuai peruntukan dan regulasi, akuntabel dan
transparan serta dikelola dengan baik agar tidak terjadi
masalah
Sumber dari DAK Non Fisik disesuaikan
dengan juknis, melalui proses perubahan
APBD dan diberitahukan ke DPRD