PPEENNEEGGAAKKAANN HHUUKKUUMM HHAAKK CCIIPPTTAA

AATTAASS PPRROOGGRRAAMM KKOOMMPPUUTTEERR DDII

IINNDDOONNEESSIIAA

Oleh :

(ANDI SUFIARMA, S.H.,M.H) (uphie_bpn@yahoo.com)

(telp.085240124789)

Dipublikasikan dan didedikasikan

untuk perkembangan pendidikan di Indonesia melalui

MateriKuliah.Com

Lisensi Pemakaian Artikel:

Seluruh artikel di MateriKuliah.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara

bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau

merubah atribut Penulis. Hak Atas Kekayaan Intelektual setiap artikel di MateriKuliah.Com

adalah milik Penulis masing-masing, dan mereka bersedia membagikan karya mereka semata-

mata untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. MateriKuliah.Com sangat berterima

kasih untuk setiap artikel yang sudah Penulis kirimkan.

Keberadaan Hak Milik Intelektual (HAKI) dalam hubungan antarmanusia dan antarnegara

merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri lagi. Begitu pula dengan masyarakat Indonesia yang

harus bersinggungan dan terlibat langsung dalam masalah HAKI. Sebagai konsekuensi dari

keikutsertaan Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) maka Indonesia

diharuskan menyesuaikan segala peraturan di bidang HAKI dengan standar Trade Related Aspect

on Intellectual Property Right (TRIPs).

Dalam perkembangan Undang-undang Hak Cipta di Indonesia, perlindungan program

komputer baru ditambahkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Penambahan ini didasarkan pada pemikiran

bahwa program komputer merupakan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan dan semakin

pentingnya peranan dan penggunaan komputer di Indonesia.

HAKI terbagi menjadi Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Industri. Khusus untuk Hak Cipta

program komputer hingga awal tahun 1970-an belum dilindungi dengan Hak Cipta. Menurut

konvensi Bern tahun 1971, program komputer dan kompilasi data dilindungi hanya sebagai karya

tulisan. Barulah pada tahun 1976 dengan adanya Amandement to the Copyright yang menambahkan

proteksi program komputer pada hak cipta, sejak saat itu sistem operasi termasuk dalam perangkat

lunak yang dilindungi oleh hak cipta. Awal tahun 1980, beberapa keputusan pengadilan meluaskan

jangkauan perlindungan hak cipta untuk program komputer, sehingga perlindungan hak cipta

perangkat lunak meliputi operation system, object code, source code, micro data, program

structure, sequence organization dan juga look and feel (I Made Wiryana, 2002 ).

Kebanyakan program komputer dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta , sehingga

seseorang yang menciptakan program komputer akan dilindungi dari pengumuman dan

perbanyakan hasil ciptaannya yang dilakukan tanpa seijinnya, karena pengumuman dan

perbanyakan itu hanya dapat dilakukan oleh pencipta itu sendiri atau orang yang menerima hak

untuk itu. Apabila dilakukan oleh orang lain maka dapat dikatakan orang itu telah membajak suatu

karya cipta. Pembatasan terhadap hak cipta di bidang program komputer hanyalah terhadap

pembuatan salinan cadangan (back-up copy) suatu program komputer.

Penciptaan hak milik intelektual membutuhkan banyak waktu disamping bakat, pekerjaan

dan juga uang untuk membiayainya sehingga jelas bahwa perlindungan terhadap hak-hak tersebut

sangat dibutuhkan. Apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual maka tiap orang

dapat meniru dan membuat copy secara bebas serta memproduksi tanpa batas. Jadi perlindungan

terhadap hak milik intelektual dapat menjamin kelanjutan perkembangan hak milik intelektual ini

dan juga untuk menghindarkan kompetisi yang tidak layak atau unfair competition (Soedjono

Dirdjosisworo, 2000:3).

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang sampai saat ini masih saja terjadi

pelanggaran hak cipta khususnya terhadap program komputer Diantara program yang dibajak di

Indonesia, program komputer dari Microsoft menempati urutan pertama dalam daftar program

komputer yang dibajak di Indonesia .

Menyikapi tingkat pembajakan di Indonesia telah dilakukan berbagai usaha oleh berbagai

pihak. Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta, serta perjanjian-perjanjian antarnegara

gencar dilakukan untuk hal tersebut. Akan tetapi dalam kenyataan ternyata pelanggaran hak cipta

masih tetap saja terjadi di Indonesia dan sama sekali tidak disikapi secara maksimal oleh seluruh

pihak yang terkait.

Menelaah uraian di atas, di mana pelanggaran banyak terjadi namun tidak ada satupun yang

diproses secara hukum, terlihat bahwa undang-undang hak cipta yang berkaitan dengan program

komputer tidak dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih jauh

tentang faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta yang berkaitan dengan

program komputer di Indonesia.

A. Substansi Undang-Undang Hak Cipta

Perlindungan terhadap hak cipta program komputer mulai diatur dalam Undang-Undang

Hak Cipta tahun 1987, namun undang-undang ini masih ada kekurangannya dan belum memenuhi

kriteria dari TRIPs yaitu tentang jangka waktu perlindungan karya cipta, ketentuan mengenai rent

right atau hak menyewakan, dan sifat delik. Undang-Undang Hak Cipta 1987 juga tidak mengatur

mengenai perlindungan terhadap kode baik itu Source Code, object code maupun compilation data.

Sedangkan Indonesia mengambil bagian dalam TRIPs sehingga mewajibkan Indonesia untuk

menyesuaikan peraturan di bidang HAKI dengan standar TRIPs. TRIPSs memberikan perlindungan

untuk program komputer berdasarkan Bern Convention, yang menggolongkan kode dan kompilasi

data sebagai karya tulisan.

Tahun 1997, Undang-Undang Hak Cipta 1987 disempurnakan dengan Undang-Undang

Republik Indonesia No 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 6 tahun 1982

tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No 7 tahun 1987. dalam UUHC

1997 jangka waktu perlindungan untuk program komputer dari 25 tahun ditambah menjadi 50 tahun

sejak pertama kali diumumkan dan ada ketentuan mengenai hak menyewakan. Sifat deliknya

menjadi delik biasa, sehingga apabila terjadi pelanggaran dapat segera dilakukan penindakan oleh

penegak hukum (polisi dan PPNS) tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang Hak

Cipta yang dilanggar. Namun tetap tidak mengurangi hak dari pemegang Hak Cipta untuk

melaporkan terlebih dahulu kejadian pelanggaran tersebut pada pihak kepolisian.

Undang-Undang Hak Cipta 1997 masih belum melindungi elemen-elemen yang

membangun program komputer, sehingga perlindungan untuk program komputer masih sebatas

larangan untuk memperbanyak program komputer, mendistribusikan dan menyewakan tanpa izin

pencipta program. Tahun 2002, Indonesia kembali merevisi Undang-Undang Hak Cipta No. 12

tahun 1997 dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta 2002 ini terdapat beberapa penambahan pengaturan yang

lebih spesifik untuk program komputer. Dalam pasal 1 angka 8 menyebutkan yang dimaksud

dengan program komputer adalah :

Sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk

lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan

mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk

mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi

tersebut.

Penambahan definisi untuk program komputer membawa implikasi yang berbeda dalam hal

perlindungan hukum yang diberikan kepada program komputer bila dibandingkan dengan

perlindungan dari Undang-Undang Hak Cipta 1997.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta 1997 program komputer dipandang sebagai satu

kesatuan instruksi yang dapat menyebabkan komputer melakukan fungsi tertentu, sedangkan hal-hal

yang membangun program itu sendiri tidak termasuk dalam lingkup Undang-Undang Hak Cipta,

misalnya bahasa pemrograman, kode, skema, binary code dan lain-lainnya Undang-Undang Hak

Cipta 2002 menilai bahwa keseluruhan sistem yang membangun program komputer termasuk dalam

karya cipta dibidang program komputer yang harus dilindungi. Maka menurut Undang-Undang Hak

Cipta 2002, pelanggaran Hak Cipta terjadi bukan saja jika dilakukan perbanyakan, pendistribusian,

dan penyewaan tanpa izin.

Pelanggaran Hak Cipta program komputer juga terjadi antara lain jika dilakukan peniruan

source code oleh pencipta program lain, dilakukan pemodifikasian source code tanpa izin dan

membuka kerahasiaan binary code. Dengan demikian cakupan perlindungan untuk program

komputer yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta 2002 lebih luas bila dibandingkan

dengan 1997.

Namun demikian Undang-Undang No.12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini dalam

pandangan Penulis, masih memiliki kekurangan sehubungan dengan cakupan materi tentang

program komputer. Kekurangan yang Penulis maksudkan adalah pada perlindungan source code.

Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa perlindungan hak cipta program komputer dalam undang-

undang ini memiliki cakupan yang lebih luas dengan diberikannya perlindungan terhadap source

code. Apabila antara dua buah program komputer memiliki source code yang sama. Maka

dimungkinkan telah terjadi peniruan terhadap salah satu program komputer. Akan tetapi, seberapa

kesamaan dari source code tersebut sehingga dikatakan melanggar hak cipta, Undang-Undang ini

menentukannya secara pasti. Jadi tidak terdapat batasan (seberapa persen) kesamaan antara kedua

program sehingga dikatakan melanggar hak cipta orang lain.

Selain cakupan tentang program komputer, hal lain yang membedakan antara kedua undang-

undang ini adalah masalah sanksi. Sanksi untuk pelanggaran hak cipta atas program komputer

dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 merupakan sanksi yang jauh lebih berat

dibandingkan undang-undang hak cipta sebelumnya, baik dari denda maupun sanksi penjara yang

diancamkan terhadap pelaku. Namun , satu kelemahan undang-undang ini dalam pandangan penulis

yaitu masih belum adanya ketentuan sanksi minimal bagi pelanggaran hak cipta program komputer.

B. Struktur (Aparat Penegak Hukum)

1. Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Aparat Penegak Hukum

Demi terwujudnya tujuan UUHC berupa perlindungan hak atas cipta, itu akan ditentukan

oleh mekanisme pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat terkait. Kriteria penilaian yang dapat

dijadikan pedoman dalam penegakan hukum atas cipta dapat dilihat dari kualitas pemahaman aparat

terhadap UU Cipta, jumlah aparat pelaksana dan fasilitas yang dimilki dalam pelaksanaan tugas

tersebut. Selain itu, dapat ditinjau dari segi konsistensi kebijakan yang ditempuh dalam

pengembangan amanat UU Cipta.

Aparat pelaksana dalam penegakan hukum atas hak cipta dalam hal ini meliputi aparat dari

Kanwil Hukum dan HAM, serta polisi, penyidik yang ditunjuk untuk itu, pihak kejaksaan, pihak

pengadilan, serta pengacara bilamana pelanggaran hak cipta tersebut diproses secara hukum.

Dalam menentukan kriteria penilaian menyangkut kualitas pemahaman aparat pelaksana,

pada dasarnya sudah cukup memadai bila dikaitkan dengan tingkat pendidikan berhubungan erat

dengan pengetahuan dan pemahaman hukum seseorang, yang nantinya akan menciptakan kesadaran

hukum dan kepatuhan hukum yang bersangkutan.

Penulis melihat adanya suatu kendala yang sangat besar dalam pelaksanaan Undang-Undang

Hak Cipta oleh aparat penegak hukum, karena seharusnya para penegak hukum mengetahui

undang-undang tersebut secara lebih mendalam agar para pihak penegak dapat menjalankan

tugasnya dalam penegakan Undang-Undang Hak Cipta, baik untuk sosialisasi maupun dalam

penanganan pelanggaran hak cipta.

2. Sosialisasi oleh Aparat Penegak Hukum

Sehubungan dengan sosialisasi dan komunikasi hukum dalam rangka penegakan Undang-

Undang Hak Cipta bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Kanwil Kehakiman dan HAM dalam

rangka penegakan Undang-Undang Hak Cipta, yaitu :

1. Penyuluhan Hukum

2. Wawancara di RRI

3. Media Cetak

Hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sosialisasi adalah kurangnya jumlah aparat

yang dipersiapkan untuk mensosialisasikam Undang-Undang Hak Cipta. Begitupun halnya dengan

pengetahuan teknis aparat yang masih sangat minim tentang program komputer.

Persyaratan di atas mendeskripsikan kondisi faktual dalam rangka penegakan Undang-

Undang Hak Cipta. bahwa walaupun Undang-Undang Hak Cipta telah disempurnakan namun jika

tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai maka Undang-Undang Hak Cipta tidak

banyak memberi manfaat bagi perlindungan hak atas cipta. Selain itu, jika dihubungkan dengan

indikator pengetahuan dan pemahaman aparat terhadap Undang-Undang Hak Cipta khususnya yang

berkaitan dengan program komputer, dalam pandangan penulis terlihat adanya kesulitan yang

sangat besar dalam sosialisasi jika pihak penyuluh pun tidak memiliki tingkat pengetahuan dan

pemahaman yang lebih mendalam terhadap Undang-Undang Hak Cipta.

3. Penegakan Hukum oleh Aparat

Dalam Undang-Undang Hak Cipta ditentukan bahwa yang mempunyai kewenangan dalam

melakukan penyidikan tindak pidana cipta, adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan

Pejabat Pegawai negeri sipil (PPNS). Pihak kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM

mengakui adanya pengangkatan pejabat yang berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) oleh

Menteri Kehakiman.

Undang-Undang Hak Cipta telah menggariskan beberapa tindakan yang dapat dijerat

dengan Undang-Undang Hak Cipta. Salah satu kesulitan yang besar dalam proses pembuktian

pelanggaran hak cipta program komputer adalah keterangan saksi ahli. pengetahuan teknis terhadap

program komputer masih sangat minim. Bahkan untuk seluruh wilayah Indonesia, pengetahuan

teknis yang memadai masih dimiliki oleh para programer, dan untuk menjadikan mereka sebagai

saksi merupakan hal yang sulit mengingat kemauan mereka untuk bersikap netral dalam

memberikan kesaksian.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa minimnya kasus-kasus cipta program

komputer yang diproses secara hukum bukan hanya karena ketidaktahuan mereka tentang hak cipta

terhadap program komputer akan tetapi juga karena kurangnya pengetahuan teknis tentang objek

dari hak cipta tersebut. Program komputer masih merupakan hal yang baru bagi sebahagian besar

aparat.

C. Faktor-Faktor Nonhukum Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Atas Hak Cipta

Program Komputer

1. Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat

Hukum berlaku di dalam suatu masyarakat tertentu. Pengetahuan masyarakat terhadap

hukum yang mengatur kehidupan mereka menjadi hal yang sangat urgen dalam penegakan hukum

termasuk penegakan hukum atas hak cipta program komputer. Sehingga untuk mengetahui

penegakan suatu hukum dalam masyarakat, penting kiranya untuk mengetahui tingkat pengetahuan

masyarakat .

Indikator tingkat pemahaman masyarakat tentang hak cipta program komputer bagi para

responden antara lain pemahaman responden terhadap batasan-batasan pelanggaran hak cipta

program komputer, jangka waktu perlindungan program komputer, jenis-jenis pelanggaran hak

cipta program komputer serta hal-hal lain yang berhubungan dengan hak cipta program komputer

yang diatur dalam undang-undang hak cipta.

Banyak masyarakat menganggap bahwa tindakan membajak, plagiat dan tindakan-tindakan

pelanggaran lain terhadap program komputer adalah hal yang tidak perlu diberikan sanksi.

Penulis mengasumsikan bahwa selain faktor harga, hal yang menyebabkan mereka membeli

produk bajakan bukan hanya harga akan tetapi erat hubungannya dengan kebiasaan yang terjadi

dalam masyarakat. Dalam pengetahuan mereka, meskipun program komputer dilindungi hak cipta

namun mereka tidak pernah mendapatkan masalah hukum akibat tindakan tersebut.

3. Faktor Ekonomi

Harga program komputer yang mencapai jutaan rupiah merupakan harga yang sangat tinggi

bagi masyarakat Indonesia dengan tingkat pendapatan masyarakat rata-rata menengah ke bawah.

Benturan antara kebutuhan dan keadaan ekonomi adalah suatu realitas dalam masyarakat yang sulit

untuk dielakkan.

Untuk membeli program asli, mereka tidak memiliki uang yang cukup sedangkan untuk

tidak membeli program merupakan suatu ketertinggalan terhadap perkembangan zaman yang

menuntut mereka untuk memiliki program tersebut baik untuk kepentingan efisiensi maupun

efektifitas kerja, sehingga tindakan-tindakan seperti pembajakan menjadi pilihan bagi mereka.

Benturan keadaan yang dikemukakan di atas merupakan simalakama bagi bangsa Indonesia

dan keadaan ini tidak bisa terus dibiarkan karena dapat memberikan imbas yang kurang baik bagi

Indonesia di mata Internasional terutama dalam perdagangan serta alih ilmu pengetahuan dan

teknologi.

Ketidaktaatan masyarakat yang seolah-olah serentak disemua kalangan terhadap hak cipta

program komputer disertai kinerja aparat yang “apatis” berpengaruh pula bagi para pemilik program

komputer, para pemilik program hanya berbicara masalah pembajakan program mereka melalui

media massa, tindakan hukum sangat jarang dilakukan. Bahkan di Indonesia hanya beberapa dealer

komputer yang digugat oleh pihak pemilik program akibat tindakan pelanggaran hak cipta tersebut.

Untuk mengetahui pihak-pihak yang melakukan pembajakan bukan merupakan hal yang sulit bagi

para pemilik program. Prosentase pembajakan yang mencapai 90 % merupakan angka yang sangat

tinggi .

Para pemilik program dapat menemukan pelaku pembajakan seperti menemukan 1 (satu)

barang diantara 2 (barang) yang ada didepan mata. Namun, seperti dikemukakan sebelumnya

bahwa kenyataan yang dihadapi para pemilik program di Indonesia menjadi halangan yang besar

bagi mereka untuk melakukan tindakan secara hukum. Misalnya, masyarakat yang enggan menjadi

saksi, penegak hukum yang mendiamkan, proses pengadilan yang berbelit-belit . Namun, apatisnya

penegak hukum dan seluruh masyarakat tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang

masih belum memungkinkan bagi penegakan hak cipta program komputer.

Keadaan di atas sejalan dengan teori hukum fungsional-struktural dari Talcott Parsons yang

dinamakan Teori Sibernetik menempatkan hukum sebagai salah satu dari sub sistem sosial yang

berinteraksi saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain dalam masyarakat bersama sub sistem

sosial lainnya seperti: politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lainnya.

Akhir-akhir ini, begitu banyak pendapat sehubungan dengan penegakan hak cipta. Pro dan

kontra tentang hak cipta program komputer semakin hari semakin ramai. Sebahagian berpendapat

bahwa penegakan hak cipta atas program komputer merupakan salah satu ketidakberdayaan

Indonesia terhadap negara-negara maju serta merupakan suatu bentuk eksploitasi mereka terhadap

Indonesia, sebahagian berpendapat bahwa penegakan hak cipta atas program komputer merupakan

suatu keharusan demi kepentingan perdagangan serta dalam upaya untuk menunjang dan

merangsang kreatifitas dari para programmer dalam negeri agar ketergantungan terhadap program-

program yang berasal dari negara asing dapat dikurangi.

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa tidak bisa dipungkiri jika masyarakat Indonesia

sangat membutuhkan program komputer. Namun ini tidak berarti harus melakukan pelanggaran hak

cipta. Secara sekilas, pelanggaran hak cipta merupakan jalan yang menguntungkan Indonesia, tapi

jika di telaah lebih jauh, bagi penulis, tingginya pelanggaran hak cipta di Indonesia dapat menjadi

“bom waktu” bagi bangsa Indonesia Indonesia.

Tingginya tingkat pelanggaran hak cipta atas program komputer di Indonesia, akan

memberikan beberapa implikasi :

a. Tindakan-tindakan pelanggaran hak cipta atas program komputer dapat mematikan

kreatifitas para programer di Indonesia.

b. Tindakan-tindakan pelanggaran hak cipta atas program komputer memberikan kemudahan

bagi masyarakat untuk memperoleh program komputer yang dibuat oleh programer asing

sehingga programer dalam negeri tidak dapat bersaing baik harga maupun nama di

masyarakat.

c. Tindakan-tindakan pelanggaran hak cipta secara perlahan-lahan akan melahirkan

ketergantungan para pemakai komputer di Indonesia terhadap produk tertentu yang

menyebabkan bangsa Indonesia kurang mengenal produk-produk lain.

d. Karena adanya ketergantungan di atas, maka ketika pemilik program-program komputer

dari negara-negara maju mampu untuk memproteksi produk mereka agar tidak dibajak maka

saat itulah Indonesia tidak memiliki pilihan kecuali tetap memakai produk tersebut

meskipun sangat mahal atau sama sekali meninggalkannya tapi harus memulai dari awal

untuk belajar dan mengenal program lain.

e. Tingginya tingkat pelanggaran hak cipta atas program komputer dapat menjadi sasaran bagi

negara-negara maju untuk menekan Indonesia secara ekonomi dan secara politik.

Penulis : Andi Sufiarma Mustamin, S.H.M.H

(Alumni Pascasarjana Universitas Hasanuddin)