URAIAN PEMBELANJAAN KEGIATAN 8 STANDAR PENGGUNAAN DANA BOS MENURUT PP NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN

SDN JAKASETIA II KECAMATAN BEKASI SELATAN KOTA BEKASI

NO KOMPONEN JENIS KEGIATAN PEMBELANJAAN PENJELASAN

1

PENGEMBANGAN

PERPUSTAKAAN

Diwajibkan membeli buku pegangan guru kurikulum 2013 semester I tahun ajaran 2014/2015 (Juli-Desember 2014), kecuali sudah dipenuhi dari sumber pendanaan lain.

Diwajibkan membeli buku teks pelajaran kurikulum 2013 bagi peserta didik untuk semester I tahun ajaran 2014/2015 (Juli-Desember 2014) sebanyak jumlah peserta didik, kecuali sudah dipenuhi dari sumber pendanaan lain.

Mengganti buku teks yang rusak/ menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu peserta didik satu buku.

Langganan publikasi berkala

Akses informasi online

Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan

Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan

Pengembangan database Perpustakaan

Pemeliharaan perabot perpustakaan

Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan.

Penjelasan dari item pembiayaan dalam

komponen ini adalah : Dalam rangka pembelian buku kurikulum

2013 semester I tahun ajaran 2014/2015, setiap sekolah akan memperoleh tambahan dana yang akan disalurkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi melalui dana dekonsentrasi.

Kekurangan buku semester I dipenuhi dari dana BOS, yaitu maksimal 5% dari total dana yang diterima dalam satu tahun anggaran.

Buku untuk semester II tahun ajaran 2014/2015 akan dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (untuk

kabupaten/kota penerima DAK) dan dari APBD untuk kabupaten/kota bukan penerima DAK.

Buku teks pelajaran kurikulum 2013 yang dibeli adalah yang sudah ditentukan oleh Kemdikbud.

2 Administrasi pendaftaran Penjelasan dari item pembiayaan dalam

KEGIATAN

PENERIMAAN SISWA BARU

Penggandaan formulir Dapodik

Administrasi pendaftaran

Pendaftaran ulang

Biaya pemasukan data pokok pendidikan

Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan

Penyusunan RKS/RKAS berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah

Dan kegiatan lain yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru.

komponen ini adalah : Termasuk untuk ATK, konsumsi panitia dan

uang lembur.

Standar pembiayaan mengacu kepada batas kewajaran setempat atau batas yang telah ditetapkan Pemda.

3

KEGIATAN

PEMBELAJARAN DAN EKSTRA KULIKULER

PESERTA DIDIK

PAKEM (SD)

Pembelajaran Kontekstual (SMP)

Pengembangan pendidikan karakter

Pembelajaran remedial

Pembelajaran pengayaan

Pemantapan persiapan ujian

Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja,

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Pendidikan Lingkungan Hidup

Pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/pemerintah daerah

Penjelasan dari item pembiayaan dalam

komponen ini adalah : Termasuk untuk:

Honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan biaya transportasinya (termasuk di SMP Terbuka),

Biaya transportasi dan akomodasi peserta didik/guru dalam rangka mengikuti lomba,

Foto copy,

Membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba.

Ulangan harian,

Ulangan tengah semester,

Ulangan akhir semester/Ulangan Kenaikan Kelas

Penjelasan dari item pembiayaan dalam

komponen ini adalah :

Termasuk untuk: Foto copy/penggandaan soal

4

KEGIATAN ULANGAN

DAN UJIAN

Ujian sekolah

Biaya koreksi ujian

Pembuatan laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan ke orang tua

Biaya mengawas ujian yang bukan bagian dari kewajiban tugas guru

Biaya transport pengawas ujian di luar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah.

5

PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI

Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk peserta didik, buku inventaris

Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah

Pengadaan suku cadang alat kantor

Alat-alat kebersihan sekolah

6

LANGGANAN DAYA

DAN JASA

Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar

Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru

Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika di sekolah tidak ada jaringan listrik

Penjelasan dari item pembiayaan dalam

komponen ini adalah : Penggunaan Internet dengan mobile modem

dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp. 250.000/bulan

Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela

Penjelasan dari item pembiayaan dalam

komponen ini adalah : Kamar mandi dan WC peserta didik harus

7

PERAWATAN SEKOLAH

Perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya

dijamin berfungsi dengan baik.

8

PEMBAYARAN

HONORARIUM BULANAN GURU HONORER DAN

TENAGA KEPENDIDIKAN

HONORER

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)

Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD)

Pegawai perpustakaan

Penjaga Sekolah

Satpam

Pegawai kebersihan

Penjelasan dari item pembiayaan dalam

komponen ini adalah : Dalam pengangkatan guru/tenaga

kependidikan honorer sekolah harus mempertimbangkan batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai, serta kualifikasi guru honorer harus sesuai bidang yang diperlukan.

9

PENGEMBANGAN

PROFESI GURU

KKG/MGMP KKKS/MKKS Menghadiri seminar yang terkait langsung

dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah

Penjelasan dari item pembiayaan dalam

komponen ini adalah : Khusus untuk sekolah yang memperoleh

hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut.

Foto copy

Biaya pendaftaran dan akomodasi seminar

Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi peserta didik miskin yang menghadapi

10

MEMBANTU PESERTA

DIDIK MISKIN

masalah biaya transport dari dan ke sekolah

Membeli alat transportasi sederhana bagi peserta didik miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dan lain-lain)

Membantu membeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi peserta didik penerima Bantuan Siswa

Miskin (BSM) atau peserta didik yang orang tuanya memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

11

PEMBIAYAAN

PENGELOLAAN BOS

Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk)

Penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos

12

PEMBELIAN DAN

PERAWATAN PERANGKAT KOMPUTER

Pembelian Desktop/work station Printer atau printer plus scanner

Penjelasan dari item pembiayaan dalam

komponen ini adalah : Printer 1 unit/tahun Desktop/work station

maksimum 5 unit untuk SMP dan 3 unit untuk SD.

Peralatan komputer tersebut harus dicatat sebagai inventaris sekolah.

13

BIAYA LAIN JIKA POIN 1 S.D. 12 SUDAH

TERPENUHI

Alat peraga/media pembelajaran Mesin ketik Peralatan UKS Pembelian meja dan kursi peserta didik jika meja dan kursi yang ada sudah rusak berat

Penjelasan dari item pembiayaan dalam

komponen ini adalah : Penggunaan dana untuk komponen ini harus

dilakukan melalui rapat dengan dewan guru

dan komite sekolah

DELAPAN POIN STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL – BSNP

NO KOMPONEN PENJELASAN

1 PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai Standar pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

3 PENGEMBANGAN PROSES Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran,

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

4 PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

Kompetensi pedagogik;

Kompetensi kepribadian;

Kompetensi profesional; dan

Kompetensi sosial.

Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

5 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

6 PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan

oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan

dengan Standar Pengelolaan. * Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan

Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

7 PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya

personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas

meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan

yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang

melekat pada gaji,

Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,

transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

8 PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

Penilaian hasil belajar oleh pendidik;

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan

Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:

Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud

di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.