urgensi pendanaan partai politik oleh apbn/apbd di...

86
URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI INDONESIA SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Oleh: KHOIRURRIDHO AL QEIS 11140450000052 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1441H/2020M

Upload: others

Post on 02-Aug-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

KHOIRURRIDHO AL QEIS

11140450000052

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1441H/2020M

Page 2: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

DI INDONESIA

SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

KHOIRURRIDHO AL QEIS

11140450000052

Pembimbing

Dr. H. Rumadi, M. Ag.

NIP: 19690304 199703 1 001

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1439H/2020M

i

Page 3: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD
Page 4: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD
Page 5: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

ABSTRAK

KHOIRURRIDHO AL QEIS, NIM: 11140450000052, Urgensi Pendanaan Partai Politik Oleh APBN/APBD Di Indonesia, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2019.

Bantuan keuangan kepada partai politik merupakan apresiasi yang diberikan oleh negara kepada partai politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi bantuan keuangan partai politik yang diberikan oleh negara melalui APBN/APBD, serta membahasa bagaimana implikasi dari adanya bantuan pendanaan partai politik di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukan bahwa urgensi adanya bantuan pendanaan partai politik yang diberikan oleh negara menjadi suatu hal yang penting. Hal tersebut menjadi sebuah salah satu langkah bagi negara untuk tidak adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh partai politik dan anggotanya, dan mengantisipasi adanya kebergantungan partai politik kepada para penyumbang agar kepentingan-kepentingan di dalamnya tidak merugikan kepentingan bangsa. Implikasi adanya bantuan keuangan partai politik yang diberikan oleh negara, yang diharapkan dapat membantu keuangan partai politik dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan dapat meminimalisir terjadinya korupsi yang dapat dilakukan oleh partai politik. Walaupun tidak dapat menjadi sebuah jaminan atas apa yang dilakukan oleh negara untuk tidak ada lagi kasus korupsi yang menjerat partai politik maupun anggotanya.

Kata Kunci: Partai Politik, Bantuan Keuangan, Sistem Pendanaan Partai Politik

Pembimbing: Dr. Rumadi, M.Ag, Daftar Pustaka: Tahun 1996 sampai Tahun 2019

iv

Page 6: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD
Page 7: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

6. Mas Donald Fariz dan kak Almas Sjafrina bagian dari Indonesian Corruption

Watch (ICW) yang telah membantu penulis memberikan informasi-informasi

yang berkaitan dengan skripsi ini.

7. Kedua orang tua saya Bapak Drs. Zahruddin, M.M dan Ibu Nurjanah S.Ag

yang sangat berperan penting dalam kehidupan penulis sehingga dapat

menyelesaikan tugas akhir ini. Pengorbanan yang sangat besar tentu nya

yang mereka berikan untuk penulis dengan tidak ada habisnya nasihat, doa,

motivasi, dan dukungan yang lainnya yang selalu mereka berikan untuk

penulis. Terimakasih yang sangat besar tentu nya yang bisa penulis ucapkan

pada saat ini. Semoga penulis bisa seperti apa yang mereka harapkan dan

bisa mereka banggakan kelak. Aamiin.

8. Kakak saya, dr. Khoirussyifa ZN, adik adik saya, M. Sayyid Rafi dan M.

Yazzid Nawwaf yang selalu sayang, memberikan support tiada hentinya,

memberikan kebahagiaan, dan menjadikan warna dalam hidup penulis.

9. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cab. Ciputat,

(LKBHMI) Cab. Ciputat, Keluarga Besar HMI Komfaksy, teman-teman

yang telah menjadi wadah berproses, mengembangkan skill, menambah ilmu

pengetahuan, yang sangat bernilai bagi kehidupan penulis.

10. Fahmi Muhammad Ahmadi, M.Si (abah), Kanda Ahmad Masy’hud (bang

dim), Kanda Abdul Kadir Batubara, Kanda Rahmat Ramdani, serta senior-

senior yang lainnya yang tak hentinya membantu, memotivasi, dan

mendorong agar selesai nya tugas akhir ini serta selalu mengajarkan kepada

penulis tentang ilmu pengetahuan dan ilmu kehidupan.

11. Dr. Ir. Tubagus Wahyudi, Msi, MCHi, CHI. Guru besar KAHFI BBC

Motivator School. Serta para dosen yang mengajar.

12. Sahabat terbaik Triyono, M. Rifqi Aziz, Agustiar Hariri Lubis, Ahmad Imam

Santoso, Wahid Subekti, yang selalu menemani ketika dalam masa

perkuliahan serta dalam membantu memberikan gagasan dalam skripsi ini.

13. Sahabat-sahabat kampus BBC Motivator School Murtadlo Baedowi, Dimas

Asy’ari Nasution, Achmad Alfian, Ahmad Fathoni, Faishal Robbani, Ikhwan,

Ernis Miratul Hayah, Dena Putri, Aisyah Fadilah, Rahajeng Ayesha.

v

Page 8: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

14. Sahabat-sahabat siraman M. Rifky Maulana, Kemal Andrea, Nurvica

Rosady, Nisrina azziza, dan Amanda Dini.

15. Serta setiap orang yang hadir dalam kehidupan penulis sehingga penulis

tidak bisa menyebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang selalu

memberikan pelajaran baik akademis maupun non akademis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada semua pihak

atas seluruh bantuan dan amal baik yang telah diberikan.

Jakarta, 6 Januari 2020

KHOIRURRIDHO AL QEIS

v

Page 9: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................ i

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN .................................................... ii

LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI .................................................................. iii

ABSTRAK .............................................................................................................. iv

KATA PENGANTAR ............................................................................................. v

DAFTAR ISI ........................................................................................................... ix

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................................ 1

B. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah .................................... 6

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .............................................. 8

D. Review Kajian Terdahulu ........................................................................ 8

E. Metode Penelitian .................................................................................... 10

F. Sistematika Penulisan .............................................................................. 12

BAB II TINJAUAN TERHADAP PARTAI POLITIK DI INDONESIA

A. Pengertian Partai Politik ....................................................................... 14

B. Tujuan Partai Politik di Indonesia ......................................................... 16

C. Fungsi Partai Politik di Indonesia .......................................................... 19

D. Bentuk-Bentuk Serta Kedudukan Partai Politik .................................... 26

E. Jenis-Jenis Partai Politik ........................................................................ 29

BAB III PENDANAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

A. Regulasi Terkait Pendanaan Partai Politik di Indonesia ......................... 33

B. Pengelolaan Keuangan Partai Politik dan Akuntabilitas Dalam Prisip

Good public Goevernance ..................................................................... 37

ix

Page 10: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

1. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) ................ 37

2. Konsep Transparansi ....................................................................... 41

3. Akuntabilitas .................................................................................... 45

BAB IV BANTUAN PENDANAAN PARTAI DI INDONESIA

A. Problematika Pendanaan Partai Politik di Indonesia .............................. 51

B. Desain Pendanaan Partai Politik di Indonesia ........................................ 57

C. Implikasi Pendanaan Partai Politik di Indonesia Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Terhadap Masa Depan

Partai Politik ........................................................................................... 60

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan ............................................................................................. 70

B. Rekomendasi .......................................................................................... 71

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 72

ix

Page 11: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik sebagai organisasi tentunya membutuhkan biaya

untuk bisa menjalankan semua kegiatan operasionalnya, sehingga

permasalahan biaya menjadi suatu keharusan untuk bisa mempertahankan

eksistensi selain dari pada dukungan masayarakat. Permasalahan biaya

untuk bisa menjalankan operasional partai politik tentunya membutuhkan

biaya yang sangat besar.

Partai politik tidak akan bisa terlepas dari yang namanya

pembiayaan partai. Namun kekuatan partai politik tidak hanya dilihat dari

faktor pembiayaan partai politik saja, dengan kata lain hal tersebut bukan

menjadi satu-satunya kekuatan partai. Berbeda dengan negara-negara

maju lainnya yang mana letak kekuatannya terletak pada parpol itu

sendiri.

Pemilu yang demokratis menjadi penilaian penting akan kesuksesan

sebuah negara menerapkan konsep demokrasi. Selain rakyat, partai politik

menjadi salah satu ciri tentang pemilu yang demokratis.

Partai politik memiliki banyak fungsi dalam melaksanakan sistem

demokrasi. Partai adalah perangkat ide-ide dan selalu menjelaskan,

mensistematisisasikan dan menerangkan ajaran partai. Partai adalah wakil

kelompok-kelompok kepentingan sosial, menjembatani jarak yang

terdapat antara orang per orang dan masyarakat luas.1.

Partai politik memiliki peran fundamental dalam masyarakat

demokrasi. partai politik merupakan perantara yang besar yang

menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-

lembaga pemerintahan yang resmi. Dengan kata lain, partai politik

1 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 148.

1

Page 12: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

2

merupakan jembatan penghubung antara yang memerintah dan yang

diperintah.

Keberadaan partai politik di Indonesia, sebenarnya bisa dilacak

sebelum kemerdekaan. Pada masa pra kemerdekaan ini, terdapat beberapa

tahapan yang dapat diamati. partai adalah kelanjutan dari gerakan dan

sekaligus terjemahan dari rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan yang

berkembang pada waktu itu.2

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik dinyatakan bahwa

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dari ketentuan pasal di atas jelas bahwa pembentukan partai

politik selain memiliki cita-cita untuk memperjuangkan dan membela

kepentingan politik anggota tetapi pembentukan partai politik juga harus

memperhatikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Partai politik pada dasarnya merupakan suatu kelompok yang ter-

organisir, dimana para anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-

cita yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik

dengan merebut jabatan-jabatan politik secara konstitusional lewat

pemilihan umum.3

Sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat, partai

politik menyerap, merumuskan, dan mengagregasi kepentingan

masyarakat. Sedangkan sebagai organisasi yang menempatkan kader-

kadernya di lembaga legislatif maupun eksekutif, partai politik

2 Sirajuddin dkk, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, (Malang: Setara Press, 2015), Hlm. 288.

3 I Gede Yusa, Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD 1945, (Malang: Setara Press, 2016), Hlm. 218

Page 13: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

3

menyampaikan dan mendesakkan kepentingan masyarakat tersebut untuk

dibuat kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, partai politik memiliki

fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana

rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik.

Selain ke-empat fungsi di atas, partai politik juga berfungsi sebagai

sarana untuk menyampaikan aspirasi, dimana partai politik memiliki

kewajiban untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi masyarakat, yang

kemudian aspirasi tersebut di sampaikan kepada perwakilan mereka di

legislatif dan eksekutif untuk bisa di perjuangkan.

Karena pentingnya peran partai dalam sistem demokrasi, berbagai

aturan telah di adopsi baik yang membatasi atau mendukung jenis

penghasilan politik tertentu. Insentif untuk merangsang kegiatan

penggalangan dana tertentu oleh partai politik masih jarang di antara

aturan-aturan ini.

Mengenai sumber pembiayaan partai politik dimana UU Nomor. 2

tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2008 tentang partai politik memang telah mengatur mengenai sumber

keuangan partai politik. Setidaknya ada tiga sumber keuangan partai

politik.

Pertama, iuran anggota partai politik yang akan di tentukan oleh

partai politik, tidak ada jumlah tertentu yang di tentukan oleh undang-

undang mengenai besaran iuran anggota. Dalam praktik tidak banyak

partai politik yang menjalankan ketentuan ini secara teratur, hal ini karena

tidak ada anggaran dasar atau anggaran rumah tangga partai politik yang

mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga dalam praktek yang terjadi

adalah iuran di peroleh berdasarkan kesukarelaan hati dari anggotanya.

Pengumpulan dana lain di peroleh dari pengumpulan dana perseorangan

anggota partai politik, partai politik menjadikan anggota-anggota mereka

duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif dengan maksud menjadi

sarana penyumbang. Dasar hukum yang digunakan untuk menarik

sumbangan tersebut adalah rapat pengurus partai di tingkat pusat.

Page 14: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

4

Kedua, sumbangan sah menurut hukum. Pasal 34 ayat (1) huruf b

UU Nomor 2 Tahun 2011 memaparkan tiga sumbangan yang dimaksud,

sebagai berikut : “sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34

ayat (1) huruf b yang diterima partai politik berasal dari:

a. Perseorangan anggota partai politik yang pelaksanaannya diatur

dalam AD dan ART;

b. Perseorangan bukan anggota partai politik paling banyak

senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orangan

dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran;dan

c. Perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp.

7,500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per

perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun

anggaran.

Pembatasan jumlah maksimal dan sumber kontribusi dana

merupakan salah satu metode paling umum digunakan untuk mengatur

peredaran uang dalam poltik. Sebagian besar negara demokrasi

mengenakan batas sumbangan. Batas sumbangan individu selalu lebih

kecil dari batas sumbangan dari perusahaan, organisasi, atau kelompok.

Pengaturan mengenai batas sumbangan dimaksudkan untuk

mencegah jangan sampai individu atau perusahaan tertentu mendikte

keputusan yang diambil partai politik karena sumbangan yang diberikan

besar.

Ketiga, bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan

APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik yang

mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

dengan didasarkan dengan jumlah perolehan suara. Untuk menentukan

jumlah subisidi negara kepada parpol diatur dalam PP Nomor 1 Tahun

2018 tentang perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik, serta Permendagri Nomor 6 Tahun

Page 15: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

5

2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 77 Tahun 2014

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penyelenggaraan Dalam

APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Walaupun sudah ada pengaturan mengenai sumber keuangan partai

politik oleh negara, permasalahan korupsi tetap saja terjadi di tubuh partai

politik, baik melalui pengurusnya maupun perwakilannya yang ada di

lembaga legislatif maupun eksekutif. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan

pendanaan yang sangat besar dimana telah menyebabkan partai-partai

politik di negeri ini berlomba-lomba mengakumulasi sumber dananya

dengan berbagai cara. Tak terkecuali dengan menghalalkan segala cara:

seperti korupsi, paraktik curang, dan pengumpulan sumber-sumber dana

haram yang tidak jelas asal usulnya. Di sinilah peranan pemerintah dan

DPR harus mencari terobosan guna menghapus biaya politik yang besar

ini, sekaligus menguburkan paraktik kotor untuk pendanaan parpol.

Sebagaimana yang terjadi selama ini.

Dengan pembiayaan parpol oleh negara, hal itu akan membantu

Indonesia mewujudkan demokrasi substantif, yakni demokrasi yang

mengabdi kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan si yang punya

modal.

Hal ini sangat penting mengingat fungsi partai politik yang sangat

besar, seperti yang di jelaskan oleh Miriam Budiarjo yang menyebutkan

empat fungsi partai politik. Pertama, sebagai sarana komunikasi politik.

Di ruang publik, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang,

apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi

orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan

(interest agregation). Sesudah di gabungkan, pendapat dan aspirasi diolah

dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih terdalam bentuk yang lebih

teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (interest

Page 16: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

6

articulation). Selanjutnya, partai politik merumuskan sebagai usul

kebijakan untuk di perjuangkan ke pemerintah.

Kedua sebagai sarana sosialisasi politik, yakni suatu proses dimana

seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik

yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.

Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat

dengan usaha mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif

dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik.

Keempat, sebagai sarana pengatur konflik (conflict management).

Di negara demokratis yang masayarakatnya terbuka, perbedaan pendapat

merupakan suatu keniscayaan. Namun seringkali pertikaian-pertikaian

muncul akibat perbedaan etnik, status, sosial ekonomi atau agama. Di

sinilah partai politik dapat berfungsi sebagai sarana mengatur konflik.4

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk

melakukan analisis lebih mendalam mengenai pendanaan partai politik di

Indonesia yang berasal dari bantuan APBN/APBD, maka penulis tertarik

untuk meneliti dan diangkat sebagai sebuah skripsi dengan judul :

“Urgensi Pendanaan Partai Politik Oleh APBN/APBD di Indonesia”

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang timbul dalam bantuan pendanaan partai politik

oleh negara yaitu :

a. Reformasi yang berhasil akan melahirkan partai-partai politik

modern, terbukti tetap saja menjalankan paraktik-praktik politik

kotor karena menjadi bagian dari kapitalisme politik. Demi uang

dan kekuasaan, partai politik dan elitnya pun menjadi kuda

tunggangan untuk mengejar mamon sampai ke ujung dunia.

4 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 149.

Page 17: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

7

Terjadilah kemudian parktik korupsi berjamaah oleh para elite

dengan menggerogoti BUMN-BUMN dan dana-dana APBN

serta APBD.

b. Pendanaan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan khususnya yang berkaitan dengan bantuan oleh

Negara. Terdapat beberapa peraturan yang dirasa bertentangan

secara normatif dan tidak sesuai dengan prinsip efektivitas dan

efisiensi anggaran.

2. Pembatasan Masalah

Berangkat dari luasnya permasalahan yang ada tentang pendanaan

partai politik, agar tidak melebar dan keluar dari pokok pembahasan, maka

penulis membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini.

Peneitian ini hanya membahas mengenai bantuan pendanaan partai

politik oleh APBN/APBD di Indonesia yang di tinjau dari hukum positif

yang ada.

Hukum positif yang penulis maksud adalah pasal-pasal yang terkait

tersebut yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik dan PP Nomor 1 Tahun 2018 perubahan atas PP Nomor 5

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik .

3. Rumusan Masalah

Dari masalah pokok di atas dapat diuraikan menjadi beberapa sub

masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian (research

question), yaitu:

a. Bagaimana urgensi bantuan pendanaan partai politik yang

diberikan oleh negara melalui APBN/APBD ?

b. Adakah implikasi bantuan pendanaan yang diberikan oleh

negara kepada partai politik ?

Page 18: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah :

a. Untuk mengetahui urgensi bantuan keuangan partai politik yang

diberikan oleh negara melalui APBN/APBD, serta

b. Untuk mengetahui pendanaan partai politik dan implikasi dari

sistem pendanaan partai politik

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis adalah dapat menambah khazanah keilmuan

dalam mengetahui pandangan hukum positif terhadap pendanaan

dan implikasi dari sistem pendanaan partai politik di Indonesia,

hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan pelajar,

mahasiswa dan akademisi lainnya.

b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi

kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya. Manfaat

kebijakan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat

kepada penegak hukum dalam penerapan hukum pendanaan dan

implikasi dari sistem pendanaan partai politik di Indonesia yang

di tinjau dari hukum positif yang ada.

D. Kajian Review Terdahulu

Penulis telah menemukan beberapa judul penelitian yang

sebelumnya pernah di tulis dan berkaitan dengan judul skripsi yang akan

di teliti saat ini. Dari beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya

penelitian tersebut memiliki berbagai perbedaan antara judul, pokok

permasalahan serta sudut pandang dengan skripsi yang akan di teliti.

Sehingga, tidak ada unsur-unsur kesamaan dalam penulisan skripsi ini.

Adapun penelitian terdahulu yang telah ada sebagai berikut:

1. Mushab Rabbani skripsi tahun 2016 yang berjudul “Pelaksanaan

Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Partai

Page 19: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

9

Politik di Kota Bandar Lampung (Studi Pada DPD Partai

Keadilan Sejahtera Bandar Lampung) hasil penelitian ini

menyimpulkan studi kasus DPD PKS Bandar Lampung

menunjukan bahwa DPD PKS tetap menjalankan fungsi

kepartaiannya dengan baik. Dilihat dari berbagai program yang

berfokus kepada masyarakat, kader, dan kebijakan pemerintah.

Faktor yang menjadi kendala DPD PKS dalam menjalankan

fungsinya karena masih dianggap ekslusif oleh masyarakat

sehingga mengurangi minat masyarakat untuk ikut serta dalam

kegiatan DPD PKS, selain itu kondisi politik yang kurang

kondusif menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk

disibukan dengan kegiatan politik praktis atau kegiatan partai

politik.5

2. Ahsanul Ibad skripsi tahun 2017 yang berjudul “Politik Hukum

Pendanaan Partai Politik oleh Negara Dalam Mewujudkan

Demokrasi Yang Berkualitas (Studi Dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2011 Tentang Partai Politik) hasil penelitian ini menyimpulkan

bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 membawa

semangat untuk memperkuat kembali peranan partai politik

melalui penguatan manejemen internal organisasi, pengaturan

keuangan organisasi, pendidikan politik bagi kader organisasi,

UU Nomor 2 Tahun 2011 menjadi semangat penyempurna atas

peranan partai politik yang berfokus pada penguatan pendidikan

kader baik pendidikan politik maupun pendidikan karakter, serta

peranan partai politik dalam memberikan pendidikan politik

bagi masyarakat.6

5 Mushab Robbani, Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung), (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung: 2016), Hlm. 95.

6 Ahsanul Ibad, Politik Hukum Pendanaan Partai Politik oleh Negara Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas (Studi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Page 20: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

10

3. M. Aldi Jaya Kusuma Skripsi tahun 2018 yang berjudul

“Pengawasan Penggunaan Dana Partai Politik Menurut Undang-

Undang No 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 2 Tahun 2011

Tentang Partai Politik” hasil penelitian ini menyimpulkan

bahwa partai politik belum menjalankan prinsip dengan baik,

partai politik belum mencantumkan kolom mengenai keuangan

dalam web sehingga masyarakat kesusahan dalam mengakses

atau mendapatkan data mengenai keuangan partai politik. Dari

15 partai politik yang memenangkan pemilu pada 2014 hanya

Gerindra dan PKS yang mencantumkan kolom mengenai

keuangan di web mereka, namun belum dilakukan secara

update.7

Berdasarkan pemaparan penulis yang di atas terkait dengan partai

politik baik dalam hal fungsi maupun terkait dana yang ada dalam partai

politik. Peneliti dalam skrpsi ini akan menjabarkan tentang pendanaan

partai politik oleh negara yang diberikan melalui APBN/APBD ditinjau

dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan PP Nomor 1 Tahun 2018.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian hukum normatif, hal ini digunakan untuk dapat menjelaskan

masalah yang berkenaan dengan tema penelitian secara deskriprif.

Penelitian hukum normatif memiliki kecendrungan dalam mencitrakan

hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari

dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik), (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: 2016), Hlm. 129.

7 M. Aldi Jaya Kusuma, Pengawasan Penggunaan Dana Partai PolitikMenurut Undang-Undang No 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: 2018), Hlm. 124-125.

Page 21: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

11

sudut pandang norma-normanya saja, tentunya bersifat preskriptif yang

tema penelitiannya taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.8

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dengan dua cara yaitu melalui data

pustaka atau pengumpulan data dari berbagai literatur seperti buku-buku

ilmiah, buku, majalah,jurnal, artikel dan bacaan lainnya yang berkaitan

dengan judul peneliti. Selain itu, penelitian ini juga memungkinkan

penulis melakukan wawancara dengan lembaga-lembaga yang terkait

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep

(conceptual approach). Pendekatan dengan menggunakan legislasi dan

regulasi. Suatu pendekatan normatif tentu harus menggunakan pendekatan

perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan

huum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.9

4. Sumber Data

Penelitian ini lebih fokus terhadap data–data sekunder. Data

sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi perpustakaan. Penulis

dalam penelitian ini menggunakan 3 bahan hukum sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat meliputi.

1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018

8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), Hlm. 14.

9 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), Hlm. 302.

Page 22: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

12

b) Bahan Hukum Sekunder adalah data dari bahan lainnya seperti

sumber hukum,buku, majalah, jurnal, artikel dan bacaan lainnya

yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Data Tersier, data berupa kamus-kamus yang menjelaskan tentang

arti, maksud, dan istilah-istilah yang terkait dengan pembahasan

5. Teknik Analisis

Analisis data merupakan cara menganalisis, bagaimana

memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam

pemecahan penelitian.10 Penyususn menggunakan metode analisis

deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan data kemudian menganalisis

data tersebut. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan

menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir berangkat dari teori atau

kaidah hukum yang ada.

6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini mengacu pada buku “Pedoman

Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017.”

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub

bahasan, ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam penulisan dan untuk

mendapatkan gambaran yang jelas mengenai materi pokok penulisan serta

memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan

skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini secara

sistematis sebagai berikut:

10 Burhan Ashofa, MetodePenelitian Hukum, (Jakarta: Rienaka Cipta,1996), Hlm. 124

Page 23: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

13

Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V

Bagian ini merupakan pendahuluan yang meliputi tentang Latar

Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Rumusan

Masalah, Tujuan Penelitian dan, Manfaat Penelitian, Review Kajian

Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bagian ini membahas tentang partai politik di Indonesia yang terdiri

dari: pengertian partai politik, tujuan partai politik, fungsi dan peran

partai politik, bentuk serta kedudukan partai politik dan jenis-jenis

partai politik.

Pada bagian ini akan di munculkan data – data dari penelitian yang

ditampilkan secara jelas dan lengkap. Dan dari data – data itu akan

dibahas dan dianalisis tentang permalasahan yang diangkat. Data itu

meliputi: tentang akuntabilitas pendanaan partai politik di Indonesia

yang terdiri dari regulasi terkait pendanaan partai politik dan

pengelolaan pendanaan partai politik dalam prinsip Good Publik

Goevernance.

Pada bagian ini akan membahas tentang analisis desain pendanaan

partai politik di Indonesia yang terdiri dari problematika pendanaan

partai politik di Indonesia, desain pendanaan partai politik di

Indonesia serta analisis desain pendanaan pertai politik di Indonesia.

Merupakan bagian penutup yang berisikan paparan tentang

kesimpulan dan rekomendasi yang perlu dan bermanfaat baik bagi

penulis, pembaca serta instansi terkait.

Page 24: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

BAB II

TINJAUAN TERHADAP PARTAI POLITIK DI INDONESIA

A. Pengertian Partai Politik

Partai poitik dilihat secara etimologis adalah kata partai berasal dari

bahasa latin pars, yang berarti bagian. Karena hanya satu bagian,

membawa konsekuensi pengertian adanya bagian-bagian lain. Oleh

karena itu, jika hanya terdapat satu partai dalam satu negara berarti tidak

sesuai dengan makna etimologis dari partai itu sendiri.1

Partai politik dari akar kata part yang berarti bagian atau golongan,

kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokkan masyarakat

berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama bahkan

kepentingan. Pengelompokkan itu bentuknya adalah organisasi secara

umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya, seperti

organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi

kepemudaan, serta organisasi publik.

Istilah partai adalah untuk menggantikan istilah “faksi” yang

memiliki konotasi buruk. Ide dasar dari partai adalah keberadaan partai

tidak serta merta seperti faksi yang berkonotasi buruk, tidak selalu jahat,

dan tidak selalu mengganggu kepentingan umum. Transisi dari faksi

menjadi partai melalui proses yang lambat dan berliku, dalam ide maupun

kenyataannya. Dengan mengutip Voltaire, Sartori mengatakan bahwa

faksi adalah “kelompok yang durhaka dalam negara”. Sehingga istilah

partai digunakan untuk menggantikan istilah faksi yang terlanjur

1 Muchammad Ali Safa’at, Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktek Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 30.

14

Page 25: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

15

berkonotasi negatif. Istilah partai sendiri merupakan turunan dari kata

partire, bahasa latin yang berarti membagi.2

Dalam arti luas partai diartikan sebagai penggolongan masyarakat

dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik.

Sedangkan dalam arti sempit adalah partai politik yaitu organisasi

masyarakat yang bergerak di bidang politik. Namun, perkembangan kata

partai lebih banyak diartikan untuk organisasi politik masyarakat yang

bergerak di bidang politik. Sehingga pada akhirnya mereduksi makna

dari partai itu sendiri.

Partai politik berawal dari anggapan bahwa untuk menyatukan

berbagai ide, gagasan dan cita-cita maka harus ada suatu wadah yang

dapat menampung semuanya sehingga dapat tersalurkan dengan baik. dari

semua alat yang pernah didesain oleh manusia untuk mencapai tujuan-

tujuan politiknya, tidak ada yang lebih ampuh dari partai politik.3

Konsep mengenai partai politik secara berbeda-beda, namun

memiliki elemen-elemen yang hampir sama. Perumusan partai politik

sebagai perkumpulan yang diorganisasikan untuk mendukung suatu asas

atau perumusan kebijaksanaan yang menurut saluran-saluran konstitusi

dicoba untuk menjadikannya sebagai suatu dasar penentu bagi

pemerintahan.4

Menurut Sigmund Neuman, partai politik adalah organisasi dari

aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan

pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan

suatu golongan atau golongan lain yang pandangannya dianggap

2 Mushab Robbani, Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasakan Undang-Undang Partai Politik Di Kota Bandar Lampung: Studi Pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung. (Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016), Hlm. 12.

3 Efriza dan Yoyoh Rohaniah, Pengantar Ilmu Politik, (Malang: Intrans Publishing Wisna Kalimetro, 2015), Hlm. 352.

4 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), Hlm. 155.

Page 26: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

16

berbeda.5 Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, rakyat

memang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu,

dukungan rakyat sangat dibutuhkan untuk berjalannya proses pemilu

sebagai salah satu kegiatan yang menunjang sistem demokrasi.

Rusadi Kantaprawira juga mengemukakan partai politik sebagai

organisasi manusia yang dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas

dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (political

doctrine, political ideal, political thesis, ideal objective), dan mempunyai

program politik (political platform, material objective) sebagai rencana

pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut

pentahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai

ciri berupa keinginan berkuasa.6

Jawaban kongkret atas pengertian partai politik telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang

memberikan pengertian bahwa Partai Politik adalah organisasi yang

bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia

secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,

bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.7

B. Tujuan Partai Politik Di Indonesia

Partai Politik sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh

sekelompok warga negara Republik Indonesia, atas dasar persamaan

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota

masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum yang memiliki

5 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm. 406.

6 Ahmad Farhan Hamid, Partai Politik Lokal Di Aceh: Desentralisasi Politik Dalam negara Kebangsaan, (Jakarta, Kemitraan, 2008), Hlm. 7.

7 UU nomor 2 tahun 2011 pasal 1 ayat 1

Page 27: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

17

tujuan tertentu. Atas dasar tersebut partai politik menggalang dukungan

warga negara yang berminat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik

di Indonesia. Sumber daya yang dimiliki oleh partai politik dijadikan

untuk membangun solideritas, memperkokoh komitmen untuk

mewujudkan cita-citanya.

Tujuan partai politik pada dasarnya adalah keadaan yang

dikehendaki yang senantiasa dikejar untuk diwujudkan di masa yang akan

datang. Partai politik tentunya berupaya merumuskan tujuannya

sedemikian rupa agar betul-betul aspiratif, mungkin dapat dicapai dan

berorientasi ke masa depan yang lebih memberi harapan, mempunyai daya

tarik yang kuat untuk membangun citra partai dan menggalang dukungan

yang kuat.8

Atas dasar tesebut partai politik harus memiliki tujuan yang jelas,

adapun secara garis besar tujuan partai politik di Indonesia adalah sebagai

berikut:9

1. Berpatisipasi dalam pemerintahan yaitu dengan mendudukan

orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat

serta mengambil atau menentukan keputusan politik (output

pada umumnya)

2. Berusaha melakukan pengawasan. Dalam hal ini bukan

hanya pengawasan, tetapi bila perlu oposisi terhadap tindakan,

kelakukan, dan kebijakan para pemegang otoritas (terutama

jika mayoritas pemerintah tidak berada di pihaknya)

3. Berperan sebagai pemadu (Streamlining), dalam hal ini partai

politik berperan memadukan tuntutan-tuntutan yang masih

mentah sehingga partai politik berfungsi sebagai penafsir

8 Oka Mahendra, Prospek Partai Politik Pasca 2004, (Jayasan Pancur Siwah, 2004), Hlm. 99.

9 Drs. Haryanto, Partai Politik Suatu Tinjauan Umum. (Yogyakarta: Liberty, 1984) , Hlm. 123

Page 28: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

18

kepentingan dengan merencanakan isu politik yang dapat

dicerna dan diterima masyarakat.

Dari ketiga tujuan partai politik di atas dapat kita artikan bahwa

pada hakekatnya partai politik merupakan mesin politik yang digunakan

untuk mencapai kedudukan dalam pemerintah namun kedudukan itu tidak

semata-mata hanya menjadi wakil partai politik saja dalam ikut serta

membuat keputusan. Tetapi wakil tersebut merupakan representatif dari

masyarakat/ konstituen yang harus berjuang untuk menyampaikan aspirasi

masyarakat dengan mengelola pendapat masyarakat secara umum menjadi

sebuah kebijakan yang tepat. Selain itu juga wakil tersebut juga harus

bisa menjadi pengawas di setiap kebijakan yang bertentangan dan

berpotensi dapat merugikan masyarakat, sehingga keberadaan

keterwakilan politik dapat menjadi kehendak masyarakat/konstituen.

Tujuan partai politik terdapat dalam anggaran dasar di setiap partai

politik. Tujuan tersebut melukiskan apa yang hendak dicapai masa yang

akan datang yang hendak diwujudkan bersama. Tujuan itu dijadikan

pedoman dalam mengarahkan kegiatan partai politik dan berbagai sumber

legitimasi keberadaan partai politik serta menjadi sumber motivasi bagi

masyarakat untuk mengidentifikasikan dirinya dengan partai politik yang

bersangkutan. Tujuan partai politik berfungsi sebagai tolak ukur untuk

menilai keberhasilan atau kegagalan para pemimpin partai politik.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa partai politik mempunyai tujuan

umum dan khusus yaitu :

(1) Tujuan umum partai politik

a) Mewujudkna cita-cita nasional bangsa indonesia

sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Page 29: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

19

b) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

c) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan

Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(2) Tujuan khusus partai politik

a) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan

pemerintahan;

b) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

c) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

C. Fungsi Partai Politik di Indonesia

Partai Politik di Indonesia menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu

sebagai sarana komunikasi politik. Dalam hal ini, partai politik

merumuskan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari masyarakat.

Kemudian rumusan tersebut disampaikan kepada pemerintah agar dapat

dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Proses ini menunjukkan bahwa

komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dapat dijembatani oleh

partai politik. Dan bagi partai politik dapat menyalurkan aspirasi rakyat

merupakan suatu kewajiban.

Selanjutnya partai politik juga sebagai sarana sosialisasi dan

pendidikan, partai politik berkewajiban untuk mensosialisasikan wacana

politiknya kepada masyarakat melelui visi, misi, platform, dan program

partai tersebut. Dengan hal tersebut diharapkan masyarakat akan menjadi

semakin dewasa dan terdidik dalam politik. Sosialisasi dan pendidikan

politik ini memposisikan masyarakat sebagai subyek, tidak lagi sebagai

Page 30: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

20

obyek, serta sarana rekruitmen politik, fungsi untuk melakukan seleksi dan

rekruitmen dalam rangka megisi posisi dan jabatan politik tertentu,

partai politik memberikan pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak

politik yang dilindungi sebagai hak konstitusional.

Sarana peredam dan pengatur konflik. adanya perbedaan dan

persaingan pendapat sudah merupakan hal yang wajar. Akan tetapi pada

masyarakat yang heterogen, perbedaan pendapat baik yang berdasarkan

etnis, status sosial ekonomi atau agama mudah sekali mengundang

konflik. Pertikaian-pertikaian yang ada dapat diatasi dengan bantuan

partai politik, sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa, sehingga

akibat- akibat negatifnya seminimal mungkin.10 Menciptakan iklim yang

kondusif berkaitan dengan fungsinya sebagai penyerap aspirasi karena

partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan yang menyalurkan

ragam kepentingan yang berbeda-beda, yang dirumuskan dalam

kebijakan-kebijakan namun tujuannya adalah dalam rangka memajukan

bangsa dan Negara.

Fungsi Partai Politik menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun

2008 tentang Partai Politik j.o Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011,

yaitu:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar

menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan

kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara;

2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan

bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik

masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan

negara;

10 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Hlm. 17.

Page 31: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

21

4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik

melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan

kesetaraan dan keadilan gender.

Sehubungan adanya pemisahan fungsi partai politik menurut

bentuk negaranya maka penulis memilih, fungsi partai politik.11 sebagai

berikut:

1) Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik

2) Partai Politik sebagai sarana rekruitmen politik

3) Partai Politik sebagai sarana pengelola konflik

4) Partai Politik sebagai sarana komunikasi politik

5) Partai Politik sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan

6) Partai Politik sebagai sarana partisipasi politik

Fungsi-fungsi partai politik menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1. Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik adalah proses yang melalui orang dalam

masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini sedikit

banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik

(Political socialization may be defined is the process by which

individualism a given society become acquainted with the political system

and which to a certain degraa determines their perceptions and their

reactions to political phenomena).12

Sosialisasi politik menurut Dennis Kavanagh dalam Political

Culture menjelaskan bahwa sebuah proses untuk memasyarakatkan

nilai-nilai politik ke dalam suatu masyarakat.

Inti dari sosialisasi politik adalah sebuah proses pengenalan politik

kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman kepada

11 Mahrus Irsyam dan Lili Romli, Menggugat Partai Politik, (Laboratorium Ilmu Politik Fisipol, UI, 2003), Hlm. 141

12 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Hlm. 407

Page 32: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

22

masyarakat mengenai politik, agar masyarakat memahami politik dan

masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam partai politik dan ikut

berpartisipasi pada pemilu. Dalam proses ini partai politik dapat dikatakan

telah melakukan fungsinya sebagai pendidikan politik. Sosialisasi pada

masyarakat adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh partai politik untuk

memberikan kesadaran politik pada masyarakat.

2. Partai politik sebagai sarana rekruitmen politik

Rekrutmen politik menurut Czudnowski adalah suatu proses

berhubungan dengan individu-individu atau kelompok individu yang

dilantik dalam peran-peran politik aktif. Czudnowski juga mengemukakan

faktor yang mempengaruhi terpilih atau tidaknya seseorang dalam

lembaga legislatif antara lain sebagai berikut:13

a) Social Background, artinya faktor ini berhubungan dengan

pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga di mana seorang

calon elit dibesarkan.

b) Political Socialization, di mana melalui sosialisasi politik

seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas ataupun isu-isu

yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik.

c) Initial Political Activity, di mana faktor ini menunjuk kepada

aktivitas atau pengalaman politik seorang calon elit selama ini.

d) Apprenticeship, di mana faktor ini menunjuk langsung kepada

proses magang dari calon elit ke elit lain yang sedang menduduki

jabatan yang diincar oleh calon elit.

e) Occupational Variables, di mana calon elit dilihat pengalaman

kerjanya dalam lembaga formal yang belum tentu berhubungan

dengan politik. Ini menjadi menarik sebab elit politik sebenarnya

tidak sekedar dinilai dari popularitas saja namun dinilai pula faktor

kapasitas intelektual, vitalitas kerja, latihan peningkatan

kemampuan yang diterima, dan pengalaman kerja.

13 Khoirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi ”Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2004), Hlm. 101.

Page 33: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

23

f) Motivations, di mana hal ini merupakan faktor yang paling

penting, yakni melihat motivasi yang dimiliki oleh calon elit

tersebut menduduki suatu jabatan tertentu.

3. Partai Politik sebagai pengelola konflik

Fungsi ketiga adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi

dalam masyarakat (conflict management). Seperti sudah disebut di atas,

nilai-nilai (values) dan kepentingan-kepentingan (interests) yang tumbuh

dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan

cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika Partai

Politik banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat

disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan

ideologi, program, dan altrernatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama

lain.

4. Partai Politik sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi masyarakat

dan menekan kesimpangsiuran pendapat di masyarakat. Keberadaan partai

politik menjadi wadah penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang

senada (interest aggregation) agar dapat dirumuskan secara lebih

terstruktur atau teratur (interest articulation). Dalam usahanya untuk

memperoleh dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha

menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu

partai politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran

anggotanya (dan masyarakat luas) untuk sadar akan tanggung jawabnya

sebagai warga negara. Proses tersebut dinamakan sosialisasi politik, yang

wujud nyatanya dapat berbentuk ceramah penerangan, kursus kader,

seminar dan lain-lain. Lebih lanjut, sosialisasi politik dapat pula diartikan

sebagai usaha untuk memasyarakatkan ide, visi dan kebijakan strategis

partai politik kepada konstituen agar mendapatkan feedback berupa

dukungan masyarakat luas.14

14 Bagir Manan, Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, ( Jakarta: Gajah Media Pratama), Hlm. 238-239.

Page 34: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

24

5. Partai politik sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginput-an berbagai

kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang

masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan, dan

kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam

pembuatan kebijakan publik.

Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan

yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan

menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik. Dapat

disimpulkan bahwa agregasi dan artikulasi kepentingan adalah cara

menyalurkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dan

mengeluarkannya berupa keputusan politik. Dengan adanya fungsi ini

berarti partai politik sebagai media artikulasi dan agregasi kepentingan

berarti ikut membina kelangsungan kehidupan di negara yang menganut

faham demokrasi. Sebab ini merupakan masukan masyarakat bagi sistem

politik dan partai politik sendiri.

6. Partai politik sebagai sarana partisipasi politik

Menurut Sudijono Sastroatmodjo, partisipasi politik adalah kegiatan

yang dilakukan warga Negara untuk terlibat dalam proses pengambilan

keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan

yang dilakukan pemerintah. 15

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak

sebagai pribadi-pribadi, yang di maksudkan untuk mempengaruhi

pembuatan keputusan pemerintah. Serta partisipasi ini bersifat individual

atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadic, secara

damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

15 Khoirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi ”Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia”, Hlm. 97.

Page 35: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

25

Memahami penyebab yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi-

fungsi partai politik secara dapat dilihat dari tiga faktor, antara lain:16

a. Sosok Partai Politik

Sosok partai politik ini adalah kekuatan politik yang

utama supaya dapat memobilisasi massa sehingga

pelaksanaannya ditentukan oleh empat faktor secara internal.

Pertama, organisasi dan pelembagaan. Ini berkaitan

dengan sikap dasar yang dimiliki oleh anggota partai politik itu

sendiri yaitu kedisiplinan anggota dalam hal ini anggota tidak

hanya disiplin saat pemimpin itu ada, kemandirian pengurus

partai politik, sentralisasi organisasi, loyalitas, ketergantungan

donatur akibatnya kepentingan masyarakat tidak dapat

tersalurkan sebab keputusan partai mendapat intimidasi dari

donatur sehingga partai politik hanya mewakili golongan

tertentu.

Kedua, kepemimpinan partai. Kepemimpinan merupakan

kekuatan dalam mengelola dan menentukan arah perjalanan

partai politik sehingga kepribadian pemimpin harus unggul

supaya dapat membawa partai untuk menjadi lebih baik lagi

dalam menjalankan amanat rakyat.

Ketiga, Ideologi partai. Maksudnya ideologi ini

dimanfaatkan sebagai penentu proses politik yang terdiri dari

interaksi kegiatan politis intra dan ultra antar partai, atau

sebagai kamuflase motivasi aktor politik.

Keempat, strategi dan taktik dapat diartikan sebagai

perjuangan menyeluruh untuk mewujudkan tujuan politik

tertentu secara utuh melalui kiat atau cara perjuangan.

b. Sistem Partai Politik

16 Mahrus Irsyam dan Lili Romli, Menggugat Partai Politik, Hlm. 3-4.

Page 36: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

26

Sistem partai adalah suatu set partai politik yang

beroperasi di dalam suatu bangsa dalam sebuah pola

pengorganisasian dan terwujudkan oleh sejumlah sistem

properti partai seperti koalisi, kelangsungan pemerintah,

disproporsionalitas pemilih, sejumlah dimensi isu, dan sejumlah

partai efektif. Sistem partai politik yang digunakan ialah sistem

multi partai. Yang mana sistem ini bagi masing-masing partai

untuk mendorongnya menjadi organisasi politik rakyat yang

memperjuangkan kepentingan rakyat.

c. Basis Sosial Partai

Basis sosial adalah tatanan nilai dan kepentingan

masyarakat berupa kelompok dan orgnisasi yang

menformasikan masyarakat sehingga berguna bagi partai untuk

dimanfaatkan sebagai sumber daya politik.

D. Bentuk-Bentuk Serta Kedudukan Partai Politik di Indonesia

Berdasarkan asas dan organisasi, partai politik dapat digolongkan

ke dalam tiga bentuk, yaitu:17

Pertama, partai politik pragmatis adalah suatu partai yang

mempunyai program tidak terikat kaku pada suatu doktrin atau ideologi

tertentu. Artinya, suatu perubahan waktu, situasi dan gaya kepemimpinan

akan turut merubah program, kegiatan dan penampilan partai politik

tersebut. Penampilan partai politik ini cenderung merupakan cerminan dari

program-program yang disusun oleh pemimpin utamanya dan gaya

kepemimpinan sang pemimpin.

Kedua, partai politik doktriner adalah sejumlah partai politik yang

mempunyai program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran dari

sebuah ideologi. Pergantian kepemimpinan mengubah gaya

17 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 225.

Page 37: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

27

kepemimpinan pada tingkat tertentu, tetapi tidak merubah prinsip dan

program dasar partai karena ideologi partai sudah dirumuskan secara

konkret dan terorganisir secara ketat.

Ketiga, partai politik kepentingan merupakan partai politik yang

dibentuk berdasarkan kepentingan tertentu seperti petani, buruh, etnis

dan kalangan lainnya. Partai ini bisa ditemui baik dalam sistem multi

partai dan sistem dwi partai.

Kedudukan partai politik sebagai instrument demokrasi dalam

sistem ketatanegaraan tidak terlepas dari bingkai konstitusional yang

memberikan pengaturan terhadap partai politik itu sendiri. Bahkan

instrumen partai politik berperan paling besar dalam melakukan

reorganisasi dan siklus kepemimpinan dalam negeri, sebagaimana Pasal

6A ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

Dua belas prinsip pokok negara hukum (rechtsstaat) yang berlaku

di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar

utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga

dapat disebut sebagai negara hukum (the rule of law) ataupun

rechtstaat) dalam arti yang sebenarnya, yakni:18

1. Supremasi hukum (Supremacy of law);

2. Persamaan dalam hukum (Equality before the law);

3. Asas legalitas (Due process of law);

4. Pembatasan kekuasaan;

5. Organ-organ eksekutif independent;

6. Peradilan bebas dan tidak memihak;

7. Peradilan tata usaha negara;

8. Peradian tata negara (Constitutional court);

9. Perlindungan hak asasi manusia;

18 Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta; Sinar Grafika Offset, 2011), Cet.2, Hlm. 127-134.

Page 38: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

28

10. Bersifat demokratis (Democratische rechstsstaat);

11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara

(Welfare rechtsstaat);

12. Transparansi dan kontrol sosial.

Disamping itu, kedudukan partai politik memegang salah satu

bentuk perwakilan dalam struktur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD). Kedudukan konstitusional

partai politik diantaranya:

a. Secara tersurat, partai politik disebutkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia baik sebagai peserta

pemilu eksekutif dan legislatif maupun dalam kewenangan

Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai politik.

b. Partai politik adalah satu-satunya peserta suksesi

kepemimpinan (melalui pemilu) pada level pusat dalam bidang

kekuasaan legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden dan wakil

Presiden), sedangkan dalam taraf daerah dalam bidang

pemerintahan daerah (DPRD dan kepala daerah)

c. Dalam masa konsolidasi demokrasi yang terjadi, isu seputar

masalah kepartaian sangat banyak diperbincangkan, mulai dari

proses pemilu sampai bagaimana peran dan pengaruh partai

politik dalam mempengaruhi arah kebijakan negara.

Sebagimana telah disebutkan bahwa pengakuan konstitusional

partai politik selain dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang 1945, dalam

pasal 22E ayat yang menyatakan bahwa peserta pemilihan umum DPR

adalah partai politik. Dengan kedudukan demikian, partai politik

sebagaimana mewujudkan tujuan bernegara ialah sebagai tonggak

tegaknya kedaulatan rakyat tersebut.

Peran partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia

berimplikasi terhadap setiap keputusan-keputusan kenegaraan akan saling

Page 39: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

29

bergantung pada partai politik. Pengaruh konstitusional partai politik dan

partisipasi dalam keputusan kenegaraan tidak terlepas dari sistem

multipartai dalam sistem presidensil. Sistem ketatanegaraan di Indonesia

tidak memberikan batasan terhadap partai politik, Sistem multi-partai

merupakan struktur politik, sedangkan sistem presidensial merupakan

struktur konstitusi. Kedua struktur ini berada pada level yang sama dan

setara.19

Dengan kondisi desain partai politik yang di bingkai dalam multi

partai sistem, kedudukan partai politik dalam sistem ketatanegaraan di

Indonesia, merupakan bentuk penuh konflik dan dibutuhkan integrasi

partai politik dalam mewujudkan negara hukum dan cita-cita Negara

Indonesia.

E. Jenis-jenis Partai Politik

Mendasari pemahaman pada pengertian-pengertian partai Politik

yang ada, secara implisit diketahui pula dasar yang membedakan partai

politik yang satu dengan partai politik lainnya. Perbedaan partai politik

di berbagai negara di identifikasi melalui basis sosiologi partai politik

tersebut. Sedikitnya terdapat lima jenis partai yang dapat dikenali

berdasarkan basis ideologi, yakni:20

1. Partai Porto

Partai ini belum memiliki organisasi dan hanya merupakan

pengelompokan kepentingan daerah atau ideologi yang berkembang

dalam masyarakat tertentu. Tipe awal partai politik sebelum mencapai

tingkat seperti dewasa ini. Partai semacam ini muncul di Eropa Barat

sekitar abad pertengahan hingga akhir abad ke-19. Ciri paling

menonjol partai porto adalah perbedaan antara kelompok anggota

19 Hantayuda A.R, Presindensialme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hlm. 3.

20 Ichlasul Amal, Teori-teori Mutakhir Partai Politik. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1996), Hlm. 16.

Page 40: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

30

dengan non anggota. Partai porto belum menunjukkan ciri sebagai

partai politik dalam pengertian modern

2. Partai Massa

Partai massa muncul pada saat terjadi perluasan hak pilih

rakyat sehingga dianggap sebagai suatu respon politisi dan

organisasional bagi perluasan hak-hak pilih serta pendorong bagi

perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut. Partai massa dibentuk di

luar perlemen (extra parlemen). Partai tipe ini berorientasi pada basis

pendukung yang lebih luas, seperti; buruh, petani, kelompok agama

dan memiliki ideologi yang jelas untuk memobilisasi massa serta

mengembangkan organisasi yang cukup rapi dalam mewujudkan

tujuan ideologisnya.

3. Partai Kader

Partai kader merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai

porto. Partai ini muncul sebelum diterapkannya sistem hak pilih secara

luas bagi rakyat sehingga bergantung pada masyarakat kelas menegah

keatas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas,

kepemimpinan, serta para pemberi dana. Tingkat organisasi dan

ideologi partai kader sesungguhnya masih rendah karena aktifitasnya

jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. Kelahiran

partai ini biasanya dari dalam parlemen (intra-parlemen). Orientasi

partai kader adalah pada pendidikan politik dan kurang mementingkan

massa.

4. Partai Ditaktoral

Partai ditaktoral merupakan sub tipe partai massa tetapi

memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi

partai melakukan kontrol yang sangat ketat kepada pengurus dan

anggota. Untuk diterima sebagai anggota partai seseorang harus lebih

dahulu diuji kesetiaan dan komitmennya terhadap ideologi partai.

Partai radikal menuntut pengabdian total dari para anggotanya.

Page 41: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

31

5. Partai Catch-all.

Disebut juga umbrella party (partai payung), merupakan

gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah partai catch-all

pertama kali diperkenalkan oleh Otto Kirchheimer. Istilah ini merujuk

pada perhimpunan yang menampung kelompok sosial sebanyak

mungkin untuk dijadikan anggotanya. Tujuan utama partai ini adalah

memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program- program

dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku.

Dilihat dari pembentukannya partai dapat dibedakan menjadi :

a) Partai afeksi, yaitu partai yang didirikan berdasarkan

kecintaan para anggotanya terhadap orang atau

keturunannya.

b) Partai yang didirikan berdasarkan kepentingan para

anggotanya.

c) Partai ideologi/ agama yaitu partai yang berdasarkan

persamaan agama atau cita-cita politik diantara para

anggotanya.

Dilihat dari segi aggotanya terhadap keadaan yang

dihadapi partai politik, partai politik terbagi menjadi :

a) Partai radikal, yaitu partai yang tidak puas dengan keadaan

sekarang dan ingin merubahnya dengan cepat keadaan

tersebut sampai ke akar-akarnya.

b) Partai progresif, yaitu partai yang merasa tidak puas

dengan keadaan sekarang dan ingin merubahnya secara

berangsur-angsur (evolusi).

c) Partai konservatif, yaitu partai yang mudah puas dengan

keadaan yang sekarang dan ingin mempertahankan keadaan

itu.

Page 42: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

32

d) Partai reaksioner, yaitu partai yang tidak puas dengan

keadaan sekarang dan ingin kembali kepada keadaan di

masa lampau.

Page 43: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

BAB III

PENDANAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

A. Regulasi Terkait Pendanaan Partai Politik di Indonesia

Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas

dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara,

serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai

politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta

segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab

partai politik.1 Dalam penjelasannya disebutkan bahwa keuangan partai

politik tersebut cukup jelas. Namun jika menilik kata: hak dan kewajiban

partai politik, maka itu tiada lain adalah mengacu pada hutang dan piutang

partai politik.

Ketentuan terkait keuangan partai politik terdapat 2 (dua) Undang-

Undang yang mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politk dan Undang-Undang 8 Tahun

2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD.

Kedua Undang-Undang tersebut mengatur hal yang berbeda terkait

dengan keuangan parpol, karena objek dan tujuan yang berbeda. Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2008 mengatur bagaimana partai politik bisa mendapatkan sumber

1 Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011.

33

Page 44: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

34

keuangannya, tujuan pengeluaran keuangan, cara mengelola dan

melaporkan keuangannya dan pengawasan terhadap laporan keuangan

partai politik itu sendiri dalam kaitannya dengan kelembagaan partai

politik dalam melaksanakan fungsinya sebagai partai politik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai

Politik, setiap partai politik berhak mendapat uang dari tiga sumber, yaitu

iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan

keuangan dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. Iuran anggota

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008, serta semua AD/ART partai politik

menyebutkan iuran anggota sebagai sumber pendapatan partai.

2. Sumbangan yang sah menurut hukum

Sumbangan yang sah menurut hukum adalah sumbangan dari

perseorangan anggota, sumbangan dari perseorangan bukan anggota,

sumbangan dari perusahaan dan/ badan usaha. Sumbangan yang sah

menurut hukum adalah sumbangan yang dimaksud dapat berupa uang,

barang, barang dan/atau jasa. Sumbangan dari perseorangan anggota

partai politik pelaksanaannya diatur dalam AD/ART. Sumbangan dari

perseorangan bukan anggota partai paling banyak senilai Rp.

1.000.000.000.,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu)

tahun anggaran. Sedangkan sumbangan dari perusahaan dan/atau

badan usaha paling banyak senilai Rp. 7.500.000.000.,00 (tujuh miliar

lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam

waktu 1 (satu) tahun anggaran.2

2 UU Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 35 ayat 1 huruf a,b, dan c

Page 45: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

35

3. Bantuan Keuangan dari APBN/APBD

Bantuan ini diberikan secara proposional kepada partai politik

yang mempunyai kursi di DPR/DPRD berdasarkan jumlah perolehan

suara. Bantuan keuangan negara ini diprioritaskan untuk

melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan

masyarakat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2011 Perubahan atas Peraturan Pemerintah 83 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah mengatur

keuangan Parpol dalam perannya sebagai peserta pemilu. Oleh karena

itu terkait dengan keikutsertaan partai politik sebagai peserta pemilu

maka yang diatur dalam Undang-Undang tersebut terkait pengaturan

pendanaan, pembiayaan, pelaporan dan pengawasan terhadap dana

kampaye, adapun isi pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2012 adalah Sebagai berikut:

Pasal 131

(1) Dana kampanye pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain

perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2)

huruf c tidak boleh lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah).

(2) Dana kampanye pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain

kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak

boleh lebih dari Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus

juta rupiah).

(3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

Page 46: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

36

(4) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan pihak lain

perseorangan yang lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar

rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau sumbangan

pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non

pemerintah yang lebih dari Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar

lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilarang menggunakan kelebihan dana tersebut dan wajib

melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan sumbangan

tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari

setelah masa kampanye pemilu berakhir.

Pasal 133

(1) Dana kampanye pemilu calon anggota DPD yang berasal dari

sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh lebih dari Rp.

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(2) Dana kampanye pemilu calon anggota DPD yang berasal dari

sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan

usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132

ayat (2) huruf b tidak boleh lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah).

(3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

(4) Peserta pemilu calon anggota DPD yang menerima sumbangan

pihak lain perseorangan yang melebihi Rp. 250.000.000,00 (dua

ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau

badan usaha non pemerintah yang melebihi Rp. 500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilarang menggunakan kelebihan sumbangan tersebut dan wajib

Page 47: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

37

melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan kelebihan

sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat

belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.

B. Pengelolaan Keuangan Partai Politik Dan Akuntabilitas Pendanaan

Partai Politik Dalam Prinsip Good Publik Goevernance

Partai politik sebagai pilar demokrasi suatu negara yang menganut

sistem demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan

sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang

efektif. Penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada

beberapa hal yaitu, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang

terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung

prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi.

Partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen

keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan

dan kepemimpinan politik yang kuat, dan memaksimalkan fungsi partai

politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai

politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta

rekrutmen politik yang efektif dan baik yang bertujuan untuk

menghasilkan kader-kader atau calon pemimpin yang memiliki

kemampuan di bidang politik.

1. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL)

a. Pengertian Sebagai Asas Hukum.

Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak

dapat disebut sebagai asas, karena AAUPPL tersebut mengandung

dua unsur penting, yakni, pertama, asas tersebut mengandung

asas-asas yang sifatnya etis normative. Kedua, asas-asas tersebut

mengandung asas-asas yang sifatnya menjelaskan. AAUPPL

bersifat etis normatif maksudnya adalah AAUPPL tersebut dapat

Page 48: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

38

digunakan sebagai petunjuk melengkapi suatu sifat penting yang

mengandung berbagai pengertian hukum, seperti asas persamaan,

asas kepastian hukum dan asas kepercayaan.

Asas-asas etis normatif ini merupakan asas yang mengatur

kadar etis di dalam hukum administrasi dalam penyelenggaraan

pemerintah. Sifat dari AAUPPL yaitu bersifat menunjukan atau

menjelaskan terhadap sejumlah peraturan hukum, seperti asas

motivasi.3

b. Asas Pemerintah Yang Layak dalam Negara Hukum Indonesia

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum modern

dan negara demokratis, mewajibkan setiap penyelenggara

pemerintahan negaranya selalu berdasarkan atas hukum, baik

hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis

tersebut dalam hukum administrasi Indonesia disebut AAUPPL.

Karena itulah maka dalam negara hukum Indonesia perlu

dikembangkan peran dari hukum administrasi Indonesia dan

dirumuskan fungsi AAUPPL tersebut baik fungsinya sebagai

stimulans dalam pembuatan undang-undang, sebagai kriteria

gugatan, sebagai patokan bagi hakim peradilan administrasi

maupun sebagai arahan bagi pelaksana wewenang badan/pejabat

administrasi Indonesia. Keempat fungsi tersebut disebut sebagai

catur fungsi dari AAUPPL.4

Secara fungsional hukum administrasi Indonesia dan

AAUPPL tersebut mempunyai hubungan timbal balik dengan

negara hukum Indonesia, atau dalam arti lain terdapat hubungan

saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Artinya,

negara hukum akan tercapai apabila hukum administrasi Indonesia

3 S.F Marbun, Asas-Asas Pemerintahan Yang Layak, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), Hlm. 6.

4 S.F Marbun, Asas-Asas Pemerintahan Yang Layak, Hlm. 50.

Page 49: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

39

dan AAUPPL secara fungsional dapat berperan dengan baik dalam

penyelenggarahan pemerintahan. Sebaliknya, negara hukum

Indonesia akan sulit tercapai apabila hukum administrasi negara

dan AAUPPL secara fungsional tidak berperan dengan baik dalam

penyelenggaraan pemerintahan, utamanya dalam mengisi

ketidaklengkapan, ketidak-jelasan dan kekosongan peraturan

perundang-undangan tertulis (wetsvacuum).

c. Tata Pemerintahan yang Baik

Pemerintahan yang bersih (clean governance) adalah bagian

yang integral dari pemerintah yang baik (good governance) dan

pemerintah yang bersih tidak dapat dipisahkan dengan

pemerintahan yang baik. Dengan kata lain bahwa pemerintahan

yang bersih adalah sebagian dari pemerintahan yang baik. Good

governance sebagai norma pemerintahan, adalah sesuatu sasaran

yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintah

yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai

norma mengikat yang menuntut pemerintahan dalam mewujudkan

good governance. Sinergitas antara menciptakan pemerintahan

yang bersih (clean government) dan pemerintah yang berwibawa.

Konsep good governance telah menjadi kemampuan politik dalam

berbagai ketentuan perundang-undangan dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia.5

Pemerintahan yang baik (good governance) mencerminkan

kesinergian antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Salah satu

komponennya adalah didasarkan atas keabsahan bertindak dari

pemerintahan. Karena itu, pembahasan pemerintah yang bersih

(clean government) tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan

pemerintahan yang bersih (clean governance).

5 A. Muin Fahma, Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Meyujudkan Pemerintahan Yang Bersih, (Yogyakarta: UII Press, 2006), Hlm. 61.

Page 50: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

40

d. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih

1. Asas kepastian hukum, adalah asas yang mengutamakan

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

2. Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi

landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam

penngendalian penyelenggaraan negara.

3. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan

kesejahteraan umum dengan cara yang inspiratif, akomodatif,

dan selektif.

4. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap

hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,

jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara

dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi

pribadi, golongan dan rahasia negara.

5. Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan

keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan

negara.

6. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan

keadilan yang yang berlandaskan kode etik dan ketentuan

peraturan perundang- undangan yang berlaku.

7. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan

negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

negara sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-undangan

yang berlaku.

Page 51: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

41

2. Konsep Transparansi

Pedoman dan tata cara audit keuangan partai, penerimaan dan

pengeluaran dana kampanye pemilu secara garis besar ditetapkan

dalam Undang-Undang pemilu, sedangkan rincian detail ditetapkan

oleh KPU berdasarkan masukan dari ikatan akuntan publik. Belum ada

Undang-Undang pemilu di Indonesia yang mengatur pedoman dan tata

cara audit keuangan partai.6

Untuk menjamin transparansi penerimaan dan pengeluaran

partai poitik (disclosure regulations) dalam laporan harus jelas

disebutkan

a. Identitas lengkap setiap sumber penerimaan: nama, tempat, dan

tanggal lahir, alamat tempat tinggal, nomor telepon rumah/seluler,

pekerjaan, kedudukan dalam pekerjaan, alamat tempat pekerjaan,

dan nomor telpon kantor.

b. Jumlah dari setiap jenis dan bentuk sumbangan (uang, barang, jasa,

potongan harga, pinjaman, hadiah).

c. Rincian program pengeluaran

d. Jumlah setiap jenis dan bentuk pengeluaran.

1) Pengertian Transparansi

Adapun beberapa definisi transparansi dari berbagai ahli

yaitu sebagai berikut :

a. Lalolo, transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi

tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi

tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

b. Mustopa Didjaja, transparansi adalah keterbukaan

pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga

6 Ramlan Subarki dan Didik Supriyanto, Pengendalian Partai Politik (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011) Hlm. 69.

Page 52: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

42

dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya

akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan

rakyat.

c. Mardiasmo menyebutkan transparansi adalah keterbukaan

pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan

aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang

membutuhkan yaitu masyarakat.7

d. Nico Ardianto menyatakan, bahwa transparansi adalah suatu

keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan

memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan

masyarakat dalam proses penggunaan sumber daya publik.

Lebih lanjut Nico menjelaskan bahwa transparansi anggaran

didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat dalam

hal fungsi dan struktur pemerintahan, tujuan kebijakan fiskal,

sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya.8

e. Agus Dwiyanto mendefinisikan transparansi sebagai

penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan

dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-

informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut

dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar

menyediakan informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi

masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.9

Dari beberapa pemaparan dari para tokoh mengenai definisi

transparansi, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah

keterbukaan antara para pemegang keputusan dengan para pemegang

7 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. (Yogyakarta: Andi, 2006) Hlm. 45.

8 Nico Ardianto, Good e-Government:Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), Hlm. 20.

9 Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melayani Publik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006), Hlm. 80.

Page 53: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

43

kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi

sumber daya atau dana yang didapatkan dan digunakan oleh suatu

organisasi.

Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat

diberikan kesempatan untuk mengetahui apa-apa yang terjadi dalam

pemerintah, termasuk diantaranya kebijakan yang akan atau telah

diambil oleh pemerintah, serta implementasinya. Adanya keterbukaan

dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan

terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat

mencegah terjadinya mis-alokasi sumber daya maupun pelanggaran

dalam kegiatan pemerintah seperti korupsi. Transparansi yang

dilakukan pemerintah akan mendorong kinerja pemerintah bekerja

dengan baik dalam pelaksanaan program-program pemerintah serta

dalam pengambil keputusan publik.

2) Prinsip-Prinsip Transparansi

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh

Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu:

a) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana,

cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)

b) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan

detail keuangan.

c) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber

daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh

umum.

d) Laporan tahunan

e) Website atau media publikasi organisasi

f) Pedoman dalam penyebaran informasi

Page 54: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

44

Menurut Mustopa Widjaja, prinsip transparansi tidak hanya

berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi

pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai

berikut:10

a) Keterbukaaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut

memberikan pendapatnya.

b) Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen

yang perlu diketahuioleh masyarakat.

c) Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur

penyusunan rancana)

d) Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil,

buku tanah dll.)

e) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Kristianten menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah

informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap

masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :11

a) Hak untuk mengetahui.

b) Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik.

c) Hak untuk mengemukakan pendapat.

d) Hak untuk memperoleh dokumen publik.

e) Hak untuk diberi informasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, beberapa prinsip yang

di maksud adalah untuk menciptakan adanya keterbukaan informasi

yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai

detail keuangan dana alokasi keuangan dana parpol, adanya laporan

berkala mengenai penggunaan dana partai politik kepada masyarakat.

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara

10 Mustopa Djaja, Transparansi Pemerintah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) Hlm. 261 11 Kristianten, Transparansi Anggaran Pemerintah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hlm.

52

Page 55: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

45

masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat

dan memadai sehingga terciptanya suatu pemerintahan yang baik

(good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean

government).

3. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris

accountability yang berarti pertanggunganjawaban atau keadaan untuk

dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung

jawaban.

Akuntabilitas (accountability) yaitu berfungsinya seluruh

komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan

kewenangannya masing-masing. Pengertian akuntabilitas ini

memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi

sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku

kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin

kinerja pelayanan publik yang lebih baik.

Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan

pertanggung jawaban di mana dalam kegiatan yang dilakukan oleh

pihak yang terkait harus mampu mempertanggung jawabkan

pelaksanaan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-

kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan

untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang

bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang

menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat

dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal

pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara

transparan kepada masyarakat.

Page 56: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

46

Prinsip akuntabilitas menuntut 2 (dua) hal, yaitu : kemampuan

menjawab dan konsekuensi. Komponen pertama (istilah yang bermula

dari responsibilitas) adalah berhubungan dengan tuntutan para pejabat

negara untuk menjawab secara periodik yang berhubungan dengan

bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber

daya telah digunakan dan apa yang telah tercapai dengan

menggunakan sumber daya tersebut.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah

bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan

yang di ambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan dalam hal ini

yaitu partai politik. Media pertanggung jawaban dalam konsep

akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggung jawaban saja,

tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandate

mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara

lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh

subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai

landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi

serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat.

b. Bentuk Akuntabilitas

Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya

menurut Rosjidi jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe

yaitu :

1) Akuntabilitas Internal.

Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal

penyelenggara pemerintah negara termasuk pemerintah dimana

setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun

kelompok secara hierarki berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai

Page 57: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

47

perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun

sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas

internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dari instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (AKIP).

2) Akuntabilitas Eksternal.

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu

organisasi untuk mempertanggung jawabkan semua amanat yang

telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk

dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.12

Agar dapat berfungsi dengan baik, dalam menerapkan

suatu sistem akuntabilitas, perlu diterapkan:13

a) Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dari sasaran dari

kebijakan dan program. Hal terpenting dalam membentuk

suatu sistem akuntabilitas adalah mengembangkan suatu

pernyataan tujuan dengan cara yang konsisten. Pada

dasarnya, tujuan dari suatu kebijakan dan program dapat

dinilai, akan tetapi kebanyakan dari pernyataan tujuan yang

dibuat terlalu luas, sehingga mengakibatkan kesulitan

dalam pengukurannya. Untuk itu diperlukan suatu

pernyataan yang realistis dan dapat diukur.

b) Pola pengukuran tujuan. Setelah tujuan dibuat dan hasil

dapat di identifikasikan, perlu ditetapkan suatu indikator

kemajuan dengan mengarah pada pola pencapaian tujuan

dan hasil. Ini adalah tugas yang paling kritis dan sangat

sulit dalam menyusun suatu sistem akuntabilitas. Memilih

12 Rosjidi, Akuntansi Sektor Publik: Kerangka Standart dan Metode, (Surabaya: Aksara satu, 2001), Hlm. 145.

13 Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta : Andi, 2004), Hlm. 69.

Page 58: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

48

indikator untuk mengukur suatu arah kemajuan pencapaian

tujuan kebijakan dan sasaran program membutuhkan cara-

cara dan metode tertentu agar indikator terpilih dan

mencapai hal yang dibagikan oleh pembuat kebijakan.

c) Pengakomodasian sistem insentif. Pengakomodasian

sistem yang insentif merupakan suatu sistem yang perlu

disertakan dalam sistem akuntabilitas. Penerapan sistem

insentif harus dilakukan denga hati-hati. Adakalanya sistem

insentif akan mengakibatkan hasil yang berlawanan dengan

yang direncanakan.

d) Pelaporan dan penggunaan data. Suatu sistem

akuntabilitas kinerja akan dapat menghasilkan data yang

cukup banyak. Informasi yang dihasilkan tidak akan

berguna kecuali dirancang dengan hati-hati, dalam arti

informasi yang disajikan benar-benar berguna bagi

pimpinan, pembuat keputusan, manajer-manajer program

dan masyarakat. Bentuk dan isi laporan harus

dipertimbangkan sedemikian rupa, ini merupakan pedoman

pelaporan informasi dalam suatu sistem akuntabilitas.

e) Pengembangan kebijakan dan manajemen program yang

dikoordinasikan untuk mendorong akuntabilitas.

c. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Di Indonesia

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah,

perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip

LAN dan BPKP yaitu sebagai berikut :

1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi

untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan nisi agar akuntabel.

2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin

penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Page 59: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

49

3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan

4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil

dan manfaat yang diperoleh.

5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai

katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam

bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja

dan penyusunan laporan akuntabilitas.14

Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam

penyelenggaraan partai politik di mana tanpa dana yang memadai,

partai politik tidak akan dapat mengorganisasi dirinya, para politikus

tidak akan dapat berkomunikasi dengan publik, dan kampanye pemilu

tidak akan dapat dilaksanakan. Singkat kata, partai politik memerlukan

dana yang cukup besar untuk dapat melaksanakan fungsinya, baik

sebagai jembatan antara masyarakat dengan negara maupun sebagai

peserta pemilu. yaitu yang berkaitan dengan kegiatan :

a) Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara,

yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

b) Pemahan mengenai hak dan kewajiban warga Negara

Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik.

c) Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan

berkelanjutan.15

Dari ketiga sumber keuangan partai politik yang terdapat

dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 jo Undang-Undang

Nomor 2 tahun 2011 tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan

pendidikan politik dan operasional sekretariat. Bahwa bantuan

14 Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Memahami Good Government Governance dan Good Coorporate Governance, (Yogyakarta: YPAPI, 2004), Hlm. 70.

15 Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Page 60: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

50

keuangan dari Negara diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan

politik.

Berdasarkan Laporan BPK, tampak bahwa sejak

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011, penggunaan

dana bantuan keuangan partai politik tidak berubah, yaitu untuk

memenuhi kebutuhan operasional sekretariat. Hal ini merupakan

kelanjutan dari kebiasaan lama di mana bantuan keuangan negara

selalu di identikan dengan bantuan operasional sekretariat, meskipun

PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang bantuan keuangan kepada partai

politik sudah menegaskan peruntukan dana bantuan keuangan: bukan

sekadar untuk kegiatan operasional sekretariat, melainkan juga untuk

pendidikan politik. Dari hasil pemeriksaan BPK, terlihat bahwa

sebagian besar partai politik nasional, provinsi maupun kabupaten/

kota tidak mengalokasikan bantuan keuangan untuk kegiatan

pendidikan politik.

Page 61: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

BAB IV

BANTUAN PENDANAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

A. Problematika Pendanaan Partai Politik di Indonesia

Partai politik sebagai sebuah aktualisasi dari negara demokrasi

memiliki posisi yang sangat strategis dalam mempengaruhi pengambilan

kebijakan dalam pemerintahan daerah maupun pusat. Partai politik

merupakan wadah penyaluran aspirasi politik rakyat baik secara langsung

maupun tidak langsung, yang merupakan perwujudan dari demokrasi atau

disebut tiang demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Maka

dari itu tugas dari partai politik tidak hanya sekedar membesarkan nama

partai itu sendiri dengan menjadikan kader-kadernya duduk di kursi

pemerintahan eksekutif ataupun legislatif.

Fungsi ataupun kewajiban partai politik antara lain yaitu,

mengajarkan kepada masyarakat luas mengenai pentingnya pendidikan

politik dan pembelajaran politik yang baik dalam kehidupan bernegara.

Hal tersebut berguna untuk mendewasakan masyarakat terkait pengawasan

terhadap pemerintahannya untuk menciptakan pemerintahan yang baik,

pemerintahan yang bersih dan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011

tentang Partai Politik, pendidikan politik yang dimaksud adalah

pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu

Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia, pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga

negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik,

pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.1

Kesadaran masyarakat akan politik tidaklah muncul begitu saja,

namun perlu pembelajaran dari berbagai pihak, salah satunya ialah partai

1 Undang-Undang No. 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 34 ayat 3 b poin a, b, dan c.

51

Page 62: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

52

politik. Kesadaran politik tidak serta merta membuat masyarakat langsung

ikut berpartisipasi apalagi banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak

mengenyam pendidikan tinggi. Sejalan dengan hal tersebut masalah atau

kesemrautan partai politik di Indonesia yang membuat masyarakat mulai

gerah dan enggan apalagi percaya kepada partai politik. Bahkan banyak

masyarakat sekarang, baik mulai dari tatanan yang tidak berpendidikan

sampai yang berpendidikan tinggi mulai menunjukan ketidak percayaanya

terhadap partai politik.

Sebagai sebuah organisasi publik yang memiliki peran penting di

suatu negara, maka tuntutan akan Good Governance partai politik tidak

dapat dielakkan. Good governance mengandung arti hubungan yang

sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat

(society). Dalam hal ini adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan

menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi,

pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan

dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan

UNDP yang memberikan definisi good governance sebagai “hubungan

yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan

masyarakat (society)”.2

Partai politik sebagai organisasi yang dapat mengantarkan para

politisi menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif, membutuhkan

dana besar untuk memenangkan perebutan kursi jabatan publik dalam

pemilu. Sistem pemilu proporsional daftar terbuka untuk memilih

anggota legislatif dan sistem pemilu mayoritarian runoff atau dua putaran

untuk memilih pejabat eksekutif, melipatgandakan dana kampanye yang

harus dikeluarkan para kandidat. Sebab, kampanye tidak cukup hanya

keluar masuk rumah penduduk, menghadiri banyak pertemuan, memasang

2 Rooseno, Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Ham RI, Jakarta, 2014, Hlm. 23.

Page 63: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

53

poster dan spanduk, tetapi juga tampil di media massa, khususnya koran

dan televisi.3

Sebagaimana diketahui bahwa parpol memerlukan dana yang besar

untuk menyukseskan program-programnya, terutama untuk memperoleh

kemenangan dalam pemilu. Sumber dana yang utama berasal dari

sumbangan para simpatisan. Banyak kelompok tertentu baik secara

individual maupun dalam bentuk entitas bisnis melakukan pendekatan

kepada suatu partai politik dengan cara memberikan sumbangan dalam

jumlah besar (siginifikan). Hal itu dilakukan agar kepentingan mereka

dapat diakomodasi oleh partai politik tersebut. Bentuk akomodasi

kepentingan tertentu yang di dalamnya ada unsur vested interest

tercermin dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingan

publik. Untuk menjaga agar partai politik tidak berpihak pada sekelompok

kepentingan tertentu, maka diperlukan pembatasan-pembatasan dalam hal

pemberian sumbangan, baik oleh individu maupun organisasi tertentu.4

Maka dari itu negara memberikan bantuan keuangan kepada partai politik

untuk mencegah adanya keberpihakan partai kepada pemberi sumbangan

untuk kepentingan tertentu.

Bantuan besaran keuangan kepada partai politik yang diberikan

negara sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 dan

dalam pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2018 pada tingkat

pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp. 1.000., per suara sah,

dapat dikatakan cukup kecil untuk partai politik. Jika besaran yang

diberikan negara cukup kecil, dibanding dengan tuntutan yang mengatur

tentang partai itu sendiri justru akan menimbulkan adanya korupsi. Karena

jika bukan negara yang membantu, dari mana partai politik bisa

mendapatkan uang yang bisa menghidupi partai itu sendiri. Tetapi jika

3 Rooseno, Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Hlm. 22.

4 Rooseno, Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Hlm. 25-26.

Page 64: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

54

bantuan yang diberikan negara begitu besar, malah akan menjadi sebuah

kekhawatikan negara akan terlalu jauh mengintervensi partai politik.5 Kasus korupsi mempunyai irisan yang kuat terkait dengan

pendanaan partai politik atau pendanaan pemilu. PP Nomor 5 tahun 2009

masih menyebut prosentase penggunaan uang sebesar 60% untuk

pendidikan partai politik. Tetapi dalam PP Nomor 1 Tahun 2018 tidak lagi

menyebutkan prosentase lebih detail yang mengatur tentang penggunaan

keuangan partai politik ketika partai politik mendapatkan bantuan

keuangan dari negara. Sehingga PP Nomor 1 Tahun 2018 menjadi sebuah

kelemahan karena tidak terlalu rigit mengatur tentang pembelanjaan partai

politik yang mendapatkan alokasi dana dari negara.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan sebagian besar

partai politik cenderung tertutup terhadap laporan keuangan partai maupun

sumber keuangan partai. Hal ini menimbulkan dugaan, adanya dana-dana

tak wajar yang mengalir ke partai politik selain bantuan dari APBN. Salah

satu contoh dari tertutupnya partai politik untuk membuka informasi dana,

ditunjukkan melalui hasil uji akses informasi laporan keuangan yang

dilakukan ICW.6

Persoalan yang terjadi dalam partai politik terkait dengan hal

transparansi, hampir semua partai politik menolak untuk membuka laporan

keuangannya. Padahal di dalam UU Nomor 2 tahun 2011 secara tegas

dikatakan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggung

jawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tetapi partai politik memakanai

transparansi hanya keuangan yang bersumber dari negara saja.7

5 Wawancara dengan Indonesian corruption watch (ICW), 6 Desember 2019 6Maria Natalia, laporan keuangan parpol tertutup, bisa indikasi korupsi,

(https://nasional.kompas.com/read/2012/04/04/19393778/Laporan.Keuangan), diakses pada 10 November 2019, pukul 19.39 WIB

7 Wawancara dengan Indonesian corruption watch (ICW), 6 Desember 2019

Page 65: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

55

ICW pernah merilis hasil monitoring kasus korupsi di Dewan

Perwakilan Rakyat RI periode 2014 samapai 2019. Sebanyak 22 anggota

Dewan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tuduhan

korupsi yang berbeda-beda. Di tingkat eksekutif daerah pada periode yang

sama tercatat 105 kasus korupsi dengan 90 di antaranya melibatkan bupati

dan walikota, sedangkan 15 sisanya melibatkan gubernur. Catatan itu akan

semakin panjang apabila kita tarik lebih jauh sejak awal bergulirnya

reformasi. Hal tersebut diyakini bahwa korupsi dan politisi partai yang

terlibat di dalamnya lebih cenderung disebabkan oleh masalah demokrasi

dan kepartaian. Buku anomali keuangan partai politik menyebutkan bahwa

rata-rata kebutuhan operasional harian partai mencapai Rp 50 miliar dalam

setahun. Belum termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan seperti rapat,

konsolidasi, dan ajang unjuk publik partai, yang setiap tahunnya menelan

biaya miliaran. Belanja kampanye untuk pemilu lebih besar lagi. Dalam

laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemilu 2014, biaya

kampanye yang ditanggung partai Rp 200 sampai 300 miliar. Kenyataan

pahitnya, kandidat yang diusung partai masih harus merogoh kocek

pribadi untuk membiayai kampanyenya. Bahkan, jumlahnya terkadang

lebih banyak dari yang diberikan oleh partai pengusung.8

Seperti diketahui, tiga sumber dana partai politik selama ini, yakni

iuran anggota, subsidi negara, dan sumbangan pribadi atau badan usaha

yang tidak mengikat serta jumlahnya dibatasi Undang-Undang, tidak bisa

menutupi kebutuhan partai. Pada umumnya iuran anggota partai menjadi

salah satu sumber dana partai politik, akan tetapi iuran tersebut tidak

berjalan sehingga tidak bisa menjadi sumber pendanaan partai. Sumbangan

perorangan dan badan usaha juga relatif terbatas karena keengganan

pemilik dana berafiliasi secara terbuka dengan partai tertentu serta juga

belum tumbuhnya rasa memiliki terhadap partai. Sementara itu nominal

subsidi negara bagi partai politik terlampau kecil nilainya sehingga sulit

8 Grada Nagara, Celah Korupsi Dari Sistem Keuangan Partai Politik, (https://katadata.co.id/opini/2019/10/03/celah-korupsi-dari-sistem-keuangan-partai-politik), Diakses pada 7 November 2019 pukul 13.00 WIB

Page 66: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

56

diharapkan sebagai sumber dana legal bagi partai. Akibatnya, meskipun

setiap partai politik diwajibkan oleh negara melakukan kegiatan-kegiatan,

misalnya pendidikan politik, dalam realitasnya hal itu tidak bisa terlaksana

karena terbatasnya dana partai politik.9

Terkait dengan bantuan keuangan partai politik yang diberikan oleh

negara atau subsidi negara, bantuan tersebut dianggap terlalu kecil

sehingga membuat partai politik menghadapi dilema. Di satu pihak, untuk

membiayai kegiatannya, partai politik membutuhkan uang banyak, di lain

pihak, besarnya sumbangan dapat mengganggu kemandirian partai politik

dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dengan kata lain, besarnya

sumbangan dapat mengganggu eksistensi partai politik sebagai pemegang

mandat rakyat karena partai politik bisa mengutamakan kepentingan

penyumbang daripada kepentingan rakyat.

Namun pada faktanya, partai politik selalu mengatakan bahwa

mereka krisis pendanaan sehingga tidak bisa menjalankan tugas dan

kewajibannya sebagai partai politik. Tetapi partai politik tidak pernah

secara terbuka soal transparansi bantuan keuangan yang bersumber dari 3

keuangan partai politik. Sehingga negara ada di wilayah ketidaktahuan

tentang berapa besaran yang dibutuhkan partai politik setiap tahunnya.

Ditambah besarnya biaya pencalonan dalam pemilihan DPD,

DPRD, DPR RI, walikota, bupati, gubernur, bahkan presiden yang

menimbulkan partai harus memutar otak untuk mendapatkan pembiayaan

yang lebih, tidak bisa bergantung pada bantuan yang diberikan oleh

negara. Mahar politik lah yang menjadi jalan pintas bagi partai politik.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 34

Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018

tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (pemilu) menjelaskan bahwa

dalam bab II mengenai dana kampanye bagian kesatu menjelaskan bahwa

9 Syamsuddin Haris, dkk, Draft Kertas Posisi (Position Paper) Sisem Integritas Partai Politik, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (Dikyanmas KPK) Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Hlm. 6

Page 67: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

57

dana kampanye berasal dari pasangan calon, partai politik atau gabungan

partai pengusul, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain

(perseorangan, kelompok, dan perusahan atau badan usaha non

pemerintah). Selain dari sumber dana kampanye di atas, untuk pemilihan

presiden dan wakil presiden, dapat di danai dari anggaran pendapatan dan

pembelanjaan negara. Bantuan tersebut bisa berupa uang, barang, dan jasa.

Adapun besaran jumlah dana kampanye dari perseorangan atau

pihak lain paling banyak berjumlah Rp. 2.500.000.000., (dua milyar lima

ratus juta rupiah). Sedangkan besaran jumlah dana kampanye dari

perusahaan paling banyak berjumlah Rp. 25.000.000.000., (dua puluh lima

milyar rupiah). Sama hal nya dengan pemilihan umum (pemilu) dalam

tingkat legislatif (DPR dan DPRD). Akan tetapi dibedakan dengan tidak

mendapatkan bantuan keuangan kampanye dari anggaran pendapatan dan

pembelanjaan negara.10

Jika peserta pemilu mendapatkan bantuan dana yang melebihi dari

nominal di atas dalam aturan tersebut, maka peserta pemilu tidak boleh

menggunakan dana tersebut, peserta pemilu wajib melaporkan kepada

Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan menyerahkan sumbangan tersebut

ke kas negara, paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir.

Persoalan yang sering terjadi, peserta pemilu baik pasangan calon atau

partai politik tetap tidak transparan mengenai besaran bantuan yang telah

didapatkan.11

B. Desain Pendanaan Partai Politik Di Indonesia

Partai politik sebagai entitas nirlaba mempunyai batasan-batasan

yang secara ketat diatur dalam Undang-Undang. Sehingga dalam

menjalankan sisi operasionalnya baik rutin maupun kampanye harus selalu

berada dalam koridor Undang-Undang. Suatu aturan pembatasan

10 Pasal 16 UU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 11 Pasal 17 ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

Page 68: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

58

merupakan salah satu upaya menjaga netralitas partai politik dalam

mempertahankan idealisme memperjuangkan kepentingan rakyat.

UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik sebagai payung

hukum yang di dalamnya mengatur regulasi terkait dengan kepartain.

Sedangkan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang bantuan keuangan kepada

partai politik sebagai aturan pelaksana atas UU Nomor 2 Tahun 2011 yang

di dalamnya menejelaskan secara rinci atas apa yang dikatakan oleh

Undang-Undang. Kedua aturan tersebut sebagai formasi untuk terciptanya

Good Governance. Kedua aturan tersebut sebagai acuan yang membahas

soal pendanaan partai politik di Indonesia.

Banyaknya kasus korupsi yang membelit politisi di lingkungan

legislatif maupun eksekutif, nasional maupun daerah, semakin

menyadarkan kita untuk terus membenahi aturan pendanaan politik.

Kasus-kasus korupsi itu bukan saja menunjukan rendahnya standar moral

politisi, tetapi juga terbentuknya sistem politik yang memaksa mereka

mengambil uang yang bukan haknya. Menurut data yang di unggah oleh

KPK sejak 2014 hingga 2019, sudah 124 kepala daerah yang notabenenya

adalah para politisi yang terjerat kasus korupsi. Selain itu, korupsi yang

dilakukan baik secara individu dilakukan dengan melibatkan individu

tersebut di pemerintahan.12

Kemarakan kasus korupsi yang terjadi menjadi sebuah arti bahwa

adanya regulasi tersebut belum seluruhnya mengakomodir atas

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan-penyimpangan

yang terjadi seharusnya menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh

pemerintah untuk mendesain ulang regulasi tersebut. Gerakan masyarakat

menjadi langkah yang efektif untuk mendorong pemerintah agar merevisi

regulasi yang terkait sehingga menjadi jawaban atas penyimpangan yang

terjadi.

12 Laksono Hari Wiwoho, Pembenahan Partai Politik Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi, (https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/09/220840365/pembenahan-partai-politik-sebagai-solusi-pemberantasan-korupsi?page=all) diakses pada 10 November 2019, pukul 21.50 WIB

Page 69: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

59

Bantuan pendanaan keuangan kepada partai politik yang dianggap

terlalu kecil bagi partai politik dijawab oleh pemerintah dengan adanya PP

Nomor 1 Tahun 2018 yang menambahkan besaran bantuan yang diberikan

oleh negara seperti yang tertuang dalam pasal 5 PP Nomor 1 Tahun 2018.

Jika dilihat dari sejarah besaran bantuan keuangan yang diberikan

oleh negara kepada partai politik pada era presiden Abdurrahman Wahid,

partai politik mendapatkan bantuan keuangan kepada partai politik yang

mendapatkan kursi sebesar Rp. 1.000., per suara sah. Hanya saja pada era

presiden Susilo Bambang Yudhoyono diturunkannya besaran bantuan

keuangan yang diberikan oleh negara kepada partai politik sebesar

Rp.108., per suara sah. Artinya, bantuan keuangan partai politik pernah

mengalami penurunan yang signifikan yang kemudian kembali lagi

besaran bantuan keuangan tersebut pada era presiden Joko Widodo.13

Adapun pendapat dari pakar, lembaga dan LSM (lembaga swadaya

masyarakat) seperti KPK dan LIPI yang mengkaji soal pendanaan partai

politik dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya korupsi oleh partai

politik yaitu dengan dinaikkannya jumlah besaran bantuan keuangan oleh

negara kepada partai politik hingga mencapai angka sebesar Rp. 10.000.,

untuk tiap suara yang diperoleh partai politik. Dengan jumlah besaran

bantuan keuangan kepada partai politik pun bukan menjadi sebuah

jaminan untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Apabila jumlah bantuan

yang diberikan oleh negara cukup besar, akan menjadi kekhawatiran dan

cek kosong ketika regulasi terkait tidak lebih rigit mengatur tentang

keuangan partai politik. Yaitu tentang bagaimana uang yang didapat partai

politik harus dilaporkan dan apabila dalam laporannya tidak sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011, maka aturan yang

berbicara soal konsekuensi atau sanksi yang diterima oleh partai politik

dalam aturannya harus lebih tegas.14

13 Wawancara dengan Indonesian corruption watch (ICW), 6 Desember 2019 14 Wawancara dengan Indonesian corruption watch (ICW), 6 Desember 2019

Page 70: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

60

Pengaturan tentang transparansi dan akuntabilitas mengenai

keuangan partai politik masih sangat umum dan longgar, dalam arti lain,

penguatan pengawasan dan kontrol masyarakat terhadap partai politik

kurang didukung dan diakomodir. Walaupun sudah diatur dalam UU

Nomor 2 Tahun 2011 akan tetapi dianggap perlu adanya penegasan yang

mengatur secara rigit. Seperti pengawasan keuangan dengan prinsip

pendaftaran rekening. Guna menghindari bercampurnya dana kas umum

partai dengan dana kampanye, maka perlu dilakukan pemisahan rekening.

Idealnya partai politik memiliki satu rekening dalam setiap dewan

pengurus pusat, daerah, dan cabang. Sehingga masing-masing dari struktur

partai politik tersebut dapat diawasi karena tidak tercampur dalam 1 (satu)

rekening saja. Ditambah dengan adanya lembaga yang kompeten dalam

mengawasi arus keuangan keluar-masuknya uangan di tiap rekening partai

politik.

Sedangkan dalam tata kelola keuangan partai semestinya kebijakan

yang bisa dirumuskan partai adalah memiliki sistem keuangan yang

transparan dan akuntabel. Partai bisa menerapkan sistem keuangan dengan

informasi pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta bisa

diakses publik. Kebijakan ini diharapkan akan membuat keuangan partai

dikelola secara transparan dan akuntabel.

C. Implikasi Pendanaan Partai Politik di Indonesia Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan PP Nomor 1 Tahun 2011

Terhadap Masa Depan Partai Politik

Hingga saat ini persoalan transparansi dan akuntabilitas dana politik

masih menjadi tantangan sistem demokrasi di Indonesia. Pada hakekatnya

partai politik adalah penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Partai

politik yang dapat menjadi elemen penghubung, adalah partai yang

memiliki komitmen untuk melakukan reformasi internal partai. Salah satu

cara yang biasa ditempuh adalah menjalankan prinsip-prinsip transparansi

dan akuntabilitas keuangan partai. Sistem pendanaan politik yang

Page 71: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

61

transparan dan akuntabel pada hakikatnya adalah nilai tukar dari

kepercayaan publik terhadap partai politik. Implementasi dari kedua

prinsip ini akan memudahkan publik untuk melakukan proses pemilihan

dengan informasi yang selengkap-lengkapnya.

Lunturnya kepercayaan public (public trust) terhadap partai politik

timbul akibat kompleksnya permasalahan yang ditimbulkan oleh partai

politik, baik permasalahan internal partai dan kasus-kasus keanggotaan

partai politik yang dianggap sebagai tindakan-tindakan amoral dalam

kehidupan bermasyarakat.

Upaya yang perlu dilakukan partai politik untuk memulihkan

kembali kepercayaan publik salah satunya adalah mengimplementasikan

sistem integritas partai politik. Citra partai yang dipandang publik selama

ini telah diperburuk oleh kiprah para politisi. Terutama keterlibatan

mereka dalam kasus-kasus korupsi. Ketiadaan sistem integritas partai

politik sejauh ini telah membuka kesempatan bagi politisi untuk

melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan citra partai.

Padahal partai memerlukan citra yang positif untuk memperoleh

simpati elektoral. Semakin partai berintegritas semakin tinggi pula mereka

mendapat apresiasi positif dari publik dan sebaliknya. Oleh karena itu,

partai politik memerlukan langkah atau strategi dalam

mengimplementasikan sistem integritas agar partai nantinya bisa

melahirkan kader–kader partai atau pemimpin yang kompeten dan

berintegritas sekaligus untuk mencegah perilaku atau sikap dari kader

partai yang bisa mencederai kehormatan partai.

Untuk mengimplementasikan sistem integritas, yang dilakukan

adalah mengadopsi sistem integritas partai dalam kebijakan partai. Seperti

tentang bagaimana kebijakan partai mengenai standar etik, rekrutmen,

kaderisasi, maupun kebijakan pengelolaan keuangan partai. Kebijakan-

kebijakan ini harus bersandar pada nilai-nilai integritas yang sudah

dibangun di internal.

Page 72: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

62

Sementara kebijakan internal terkait kaderisasi ditujukan untuk

regenerasi kepemimpinan di internal maupun kepemimpinan nasional.

Dalam mengadopsi kebijakan internal untuk kaderisasi adalah bagaimana

kaderisasi di partai berdasarkan sistem yang sudah baku, kemudian ada

penjenjangan dan didasarkan pada pertimbangan merit atau kompetensi.

Diharapkan dengan mengadopsi sistem integritas dalam proses kaderisasi

partai akan memperoleh kader-kader yang militan, kompeten dan

berintegritas.

Selain daripada strategi dalam mengimplementasikan sistem

integritas, strategi selanjutnya bisa dilakukan melalui program monitoring

dan evaluasi di internal. Monitoring merupakan upaya pemeriksaan rutin

terhadap informasi akan kemajuan yang kemudian dapat memastikan

adanya kemajuaan terhadap arah yang ditentukan. Monitoring biasanya

dilakukan dengan program bulanan sampai triwulanan.

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa apa

yang telah direncanakan bisa berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai

dengan sumber daya yang dialokasikan. Sementara evaluasi adalah

kegiatan untuk memastikan bahwa arah yang di pilih tersebut benar, serta

kombinasi antara strategi dan sumber daya yang digunakan sesuai untuk

mencapai tujuan. Pada evaluasi biasanya berfokus pada hasil.

Monitoring dan evaluasi partai dilakukan untuk membantu partai

untuk mengukur sejauhmana sistem integritas partai terimplementasi.

Partai bisa memonitoring apakah praktik politik dari kader atau politisi

partai sudah sesuai dengan nilai-nilai integritas. Dari monitoring, partai

juga bisa mengukur berapa kader yang dalam jangka waktu tertentu

melanggar nilai-nilai integritas. Dari proses itu partai kemudian bisa

melakukan evaluasi maupun penilaian terhadap implementasi sistem

integritas di internal. Dalam konteks ini partai juga bisa menerapkan

mekanisme reward dan punishment.15

15 Syamsuddin Haris, dkk, Draft Kertas Posisi (Position Paper) Sisem Integritas Partai Politik, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi

Page 73: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

63

Tujuan bantuan keuangan partai politik adalah menjaga

kemandirian partai politik. Sebab, jika kebutuhan dana partai politik lebih

banyak dipenuhi para penyumbang, maka partai politik cenderung

memperhatikan kepentingan penyumbang daripada kepentingan anggota

atau rakyat dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Apabila hal itu

terjadi, maka posisi dan fungsi partai politik sebagai wahana

memerjuangkan kepentingan anggota atau rakyat, menjadi tidak nyata.

Disinilah nilai strategis bantuan keuangan partai politik dari negara:

mampu menjaga kemandirian partai politik demi memperjuangkan

kepentingan anggota dan rakyat.

Dapat dikemukakan beberapa pola yang mencari pendanaan ideal

untuk mencegah korupsi yang dianggap relatif ideal bagi Indonesia

diantaranya :16

1. Subsidi 100 persen dari negara

Menghendaki seluruh pengeluaran partai dibiayai oleh

negara. Untuk mewujudkan pembiayaan partai 100 persen dari

negara, maka negara harus mampu menghitung pengeluaran

yang layak bagi partai. Pengeluaran yang dianggap wajar ini

kemudian ditetapkan dan diumumkan secara transparan.

Pemerintah lalu mengucurkan bantuan persis sejumlah

pengeluaran ini. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk tunai,

barang, maupun fasilitas (iklan di media massa dan luar ruang,

fasilitas gedung pertemuan, dan lainnya). Dapat juga dilakukan

dengan mekanisme reimbursement (dengan menyertakan bukti

pengeluaran) maupun mekanisme lain yang dianggap efektif

seperti penagihan langsung pihak ketiga kepada negara. Pencapaian manfaat atau keuntungan dalam opsi ini

hanya akan diperoleh bila syarat-syaratnya terpenuhi. Pertama,

Pemberantasan Korupsi (Dikyanmas KPK) Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI), Jakarta, Agustus 2017, Hlm. 32

16 Faisal, dkk, “Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi”, Integritas Volume 4 Nomor 1, 2018, hlm. 278-283

Page 74: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

64

partai harus memiliki tenaga keuangan yang handal dan mampu

membuat laporan keuangan secara profesional. Kedua, ada

batasan pengeluaran partai agar dana dari pemerintah cukup.

Partai harus punya kreativitas dalam menghemat. Tanpa batasan

pengeluaran, biaya politik akan tetap tinggi dan cenderung

makin tinggi, sehingga partai akan termotivasi mencari sumber-

sumber lain. Ketiga, tipe audit yang digunakan harus cukup

mendalam. Saat ini mekanisme audit (agreed upon procedure)

belum mampu memastikan kewajaran pengelolaan keuangan

dan belum bisa melakukan investigasi bila ada indikasi

pelanggaran. Keempat, tidak ada rekening-rekening kampanye

pribadi dari caleg/ calon kepala daerah. Seluruh biaya kampanye

harus melalui satu rekening partai. Bila tidak, maka pemasukan

dan pengeluaran kampanye pribadi tidak dapat dipantau (baik

itu lewat sistem pemilu proporsional terbuka maupun tertutup). 2. Menaikkan jumlah bantuan politik pemerintah

Adanya peningkatan besaran bantuan dana plolitik yang

diberikan dari negara, bantuan politik dari pemerintah saat ini

relative kecil. Adapun pencapaian manfaat atau keuntungan

dalam opsi ini hanya hanya akan diperoleh bila syarat-syaratnya

terpenuhi, yakni pengeluaran partai dibatasi agar tujuan

portofolio negara memegang 50 persen saham partai terpenuhi,

dan perlu ada pengawasan pengeluaran partai yang ketat agar

negara bisa memastikan dananya tetap dominan dibanding

sumber lain. Tidak jauh berbeda jawaban dari ICW yang ketika penulis

melakukan wawancara terkait dengan bantuan keuangan partai politik.

Bantuan keuangan pendanaan partai politik yang diberikan oleh Negara

melalui APBN/APBD dianggap sebagai apresiasi yang diberikan oleh

negara atas apa yang diperoleh partai politik melaui perolehan suara yang

didapat. Tetapi ICW lebih sepakat jika bantuan keuangan partai politik

Page 75: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

65

tidak hanya diberikan berdasarkan perolehan suara yang didapat partai

politik melalui hasil pemilu. Sehingga ICW merekomendasikan 2 metode

yang dapat negara berikan kepada partai politik

Pertama, tetap dengan menggunakan penghitungan secara

proporsional suara. Artinya setiap kursi dan jumlah suara yang diperoleh

oleh partai politik dari hasil pemilu dihargai oleh negara. Rekomendasi ini

diambil dari kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bantuan

keuangan kepada partai politik ditingkatkan oleh negara. Angka Rp. 108,-

per suara sah (tingkat pusat) yang berlaku dianggap sangat kecil dan tidak

rasional. Secara total, pada tahun 2016, semua Parpol yang duduk di DPR-

RI hanya mendapatkan Rp. 13,167.000.000., atau (0,00063% dari APBN

2016). Jumlah tersebut diperkirakan hanya mampu membiayai sekitar

0,50% dari kebutuhan parpol setiap tahunnya.17

Hasil Kajian ilmiah bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

merekomendasikan kepada pemerintah untuk menaikkan bantuan dana

kepada partai poitik dari Rp. 108., per suara menjadi Rp. 10.000., per

suara. KPK menegaskan, rekomendasi kenaikan bantuan dana parpol itu

bersifat bertahap dengan rentang waktu hingga 10 tahun, sehingga partai

politik tidak serta-merta langsung menerima Rp. 10.000., per suara.

Menurut KPK tambahan tersebut bertujuan untuk mengedukasi

pengelolaan anggaran parpol yang berasal dari bantuan pemerintah agar

terhindar dari kasus korupsi.18

Kedua, menggunakan metode fixed cost. Artinya besaran yang

didapatkan partai semuanya sama, tidak dilihat dari besaran jumlah kursi

17 Syamsuddin Haris, dkk, Draft Kertas Posisi (Position Paper) Sisem Integritas Partai Politik, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (Dikyanmas KPK) Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI), Jakarta, Agustus 2017, Hlm. 6

18 M. Ilham Ramadhan Avisena, KPK dan LIPI Sosialisasikan Hasil Kajian Soal Dana

Parpol, (https://mediaindonesia.com/read/detail/222541-kpk-dan-lipi-sosialisasikan-hasil-kajian-

soal-dana-parpol), diakses pada selasa 12 November 2019, pukul 22.06 WIB

Page 76: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

66

dan suara yang didapat partai pasca pelaksanaan pemilu. Karena beban

yang ditanggung oleh partai itu sama untuk melaksanakan fungsi dan

kewajibannya sebagai partai politik. Sebagaimana yang telah diatur dalam

UU Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008

tentang partai politik dan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang bantuan

keuangan kepada partai politik, jelas bahwa di Indonesia menggunakan

metode pertama.

ICW juga menganggap bahwa dengan adanya PP nomor 1 Tahun

2018 dianggap belum cukup untuk meminimalisir terjadinya korupsi oleh

partai politik. Dikarenakan lemahnya aturan yang diatur dalam UU Nomor

2 Tahun 2011 tentang partai politik yang tidak menyentuh pembenahan

partai politik di sektor lainnya. Yakni kaderisasi, demokrasi internal,

transparansi, dan akuntabilitas anggaran, serta sanksi bagi partai politik

yang melanggar aturan.

Selain mendorong bantuan keuangan kepada partai politik, ICW

juga mendorong untuk di revisi nya UU Nomor 2 Tahun 2011 untuk

segera dimasukkannya rencana revisi UU tersebut dalam prolegnas 2019-

2024. Apabila tidak dilakukannya revisi UU tersebut, maka pemerintah

hanya bermain soal angka tentang kenaikan bantuan keuangan kepada

partai politik dan dapat dianggap tidak pro terhadap pemberantasan

korupsi yang selama ini terjadi dalam tubuh partai politik.

Akuntabilitas merupakan permasalahan penting dalam kontrol

publik. Bagi partai politik akuntabilitas dapat menunjukkan kredibilitasnya

dalam menjalankan roda pemerintahan jika nantinya mereka terpilih. Salah

satu indikator akuntabilitas adalah kepatuhan terhadap regulasi yang

berlaku terkait dengan pelaporan keuangan, kepatuhan tersebut dapat

diketahui dari hasil audit kepatuhan pelaporan keuangan yang telah diaudit

oleh akuntan publik. Indikator akuntabilitas lainnya adalah transparansi

partai politik dalam menginformasikan dana yang digunakan. Dalam

pemeringkatan keterbukaan informasi tahun 2014 oleh Komisi Informasi

Pusat (KIP), dari 12 partai tingkat pusat yang dikirim formulir untuk self

Page 77: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

67

assessment, hanya 4 (empat) partai yang mengembalikan, yaitu Gerindra,

PKS, PKB dan PAN. Dari empat partai itu, setelah dilakukan verifikasi

website dan visitasi untuk pengecekan dokumen, skor keterbukaan

informasi tertinggi adalah 57 (dari nilai maksimal 100) dan terendah 16.

Hal ini menunjukkan, prinsip-prinsip keterbukaan informasi masih jauh

dari angan-angan pengelola parpol.19 ICW mencatat sepanjang 2015-2018 terdapat 252 kasus korupsi

anggaran desa. Pada tahun 2015, kasus korupsi yang tercatat sebanyak 22

kasus. Temuan ini meningkat pada tahun selanjutnya di 2016 sebanyak 48

kasus. Pada tahun selanjutnya 2017 dan 2018 mengalami kenaikan yang

jumlahnya meningkat 2 kali lipat, yakni sebanyak 98 dan 96 kasus.

Sedangkan kepala desa yang terjerat kasus korupsi sepanjang tahun 2015-

2018, terdapat 214 kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Pada tahun

2015 terdapat 15 kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Pada setiap

tahunnya mengalami peningkatan kepala desa yang terjerat kasus korupsi.

2016 sebanyak 61 orang, 2017 sebanyak 66 orang, dan 2018 sebanyak 88

orang.20

Data yang diberikan ICW secara presentase kepada penulis terkait

dengan bupati/walikota yang terjerat kasus korupsi pada tahun 2006-2018

menyatakan bahwa, sepanjang tahun 2006 terdapat 3 orang ditambah di

tahun selanjutnya mencapai 6 orang, sama banyak nya yang terjerat di

tahun 2008. Pada tahun 2009 sebanyak 5 orang terjerat dalam kasus

korupsi. Penurunan di mulai sejak tahun 2010 sebanyak 4 orang hingga

pada tahun 2011 sampai 2013 hanya 3 orang. Terjadi kenaikan yang cukup

signifikan yang terjerat kasus korupsi di tahun 2014, sebanyak 12 orang.

Penurunan yang signifikan pun terjadi di tahun 2019.21

19 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia “Transparansi pendanaan Parpol”, (https://komisiinformasi.go.id/?p=2166), diakses pada 18 November 2019 pukul 14.30 WIB

20 Rosiana Haryanti, Sepanjang 2015-2018, ICW Catat ada 252 Kasus Korupsi di Desa, (https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/16/163922565/sepanjang-2015-2018-icw-catat-ada-252-kasus-korupsi-di-desa?page=all), Diakses pada 11 November 2019 pada pukul 08.50 WIB

21 Wawancara dengan Indonesian corruption watch (ICW), 6 Desember 2019

Page 78: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

68

Hasil peneliti yang melakukan wawancara kepada ICW juga

mencatat mencatat terdapat 59 anggota dewan terpilih menyandang status

tersangka, terdakwa, dan bahkan terpidana kasus korupsi. DPR RI bahkan

melantik Setya Novanto sebagai ketua DPR, padahal Setya banyak diduga

terlibat dalam sejumlah kasus korupsi. Tak mengejutkan, Setya Novanto

akhirnya menyandang status tersangka pada tahun 2017. ICW mencatat,

hingga saat ini telah ada 22 anggota DPR RI 2014-2019 yang ditetapkan

sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Tiga orang diantaranya bahkan

menjadi tersangka di tahun pertama masa jabatan, yaitu Ardiansyah

(Fraksi PDIP), Patrice Rio Capella (Fraksi Nasdem), dan Dewi Yasin

Limpo (Fraksi Hanura). Dapat dikatakan, korupsi oleh anggota DPR/D

periode 2014-2019 sangat memprihatinkan. Tidak hanya dikarenakan

jumlahnya yang banyak, melainkan juga dilihat dari jabatan anggota

tersebut. Pada periode ini, Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua

DPR Taufik Kurniawan menjadi tersangka korupsi. Dua anggota dewan

tersangka juga merupakan ketua umum partai, yaitu Setya Novanto (Ketua

Umum Partai Golkar) dan Muhammad Romahurmuziy (Ketua Umum

PPP).22

Korupsi di legislatif daerah tak kalah memprihatinkan. KPK pada

2018 menetapkan belasan dan bahkan puluhan anggota dan mantan

anggota DPRD Sumatera Utara (44 orang), Kota Malang (41 orang),

Jambi (13 orang), Lampung Tengah (6 orang) sebagai tersangka korupsi.

Mereka disangka menerima suap dari kepala daerah terkait fungsi dan

kewenangan mereka sebagai anggota dewan, khususnya dalam

pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Dearah (APBD). Pantauan

ICW terhadap penindakan kasus korupsi sepanjang 2015-2019 mencatat

bahwa sedikitnya terdapat 254 anggota dan mantan anggota DPRD

menjadi tersangka korupsi dalam lima tahun terakhir. Tidak semua dari

mereka menjabat pada periode 2014-2019, seperti misalnya tiga anggota

DPRD Bengkalis 2009-2014, yaitu Jamal Abdillah (PAN), Hidayat Tagor

22 Wawancara dengan Indonesian corruption watch (ICW), 6 Desember 2019

Page 79: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

69

(Partai Demokrat), dan Purboyo (PDIP), yang menjadi tersangka korupsi

penyimpangan dana hibah bansos. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka

pada tahun 2015 sedangkan kasus korupsinya terjadi pada 2012. Selain itu,

tidak semua kasus korupsi yang membelit anggota dewan ini terjadi pada

2015-2019. Terdapat kasus-kasus yang terjadi pada tahun atau periode

jabatan sebelumnya. Misalnya, kasus suap pembahasan APBD Sumatera

Utara yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara dan 44 anggota DPRD

Sumatera Utara 2009-2014 dan kasus suap pengurusan izin usaha

pertambangan di Kabupaten Tanah Laut yang melibatkan anggota DPR RI

Ardiansyah (PDIP).23

Hal ini dapat disimpulkan bahwa indikator maraknya kasus korupsi

dari tahun ke tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Sehingga

bukan menjadi sebuah jaminan bagi negara jika memberikan bantuan yang

besar kepada partai politik untuk meminimalisir kasus korupsi. Langkah

negara memberikan bantuan keuangan kepada partai politik dengan

ditambahkan besaran bantuaanya menjadi pilihan yang paling baik saat ini

untuk meminimalisir kasus korupsi yang selama ini dilakukan oleh partai

politik. Perlu adanya tamabah regulasi lebih ketat yang mengatur tentang

sanksi untuk partai politik apabila melakukan sebuah pelanggaran. Sama

seperti halnya sanksi yang diberikan kepada partai politik apabila

melakukan mahar politik. Pemilihan selanjutnya, partai tersebut tidak

boleh mengusung calon pada pemilihan selanjutnya baik kepala daerah

ataupun legislatif. Dengan ancaman sanksi tersebut dapat menekan partai

politik agar mengikuti koridor yang telah di atur dalam undang-undang.

23 Wawancara dengan Indonesian corruption watch (ICW), 6 Desember 2019

Page 80: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Urgensi adanya bantuan pendanaan partai politik yang diberikan oleh

negara menjadi suatu hal yang penting, karena dengan negara memberikan

bantuan keuangan kepada partai politik, agar partai bisa menjalankan tugas

dan fungsi nya dengan baik sebagai partai politik. PP No. 1 Tahun 2018

yang menjadi pelaksana UU No. 2 Tahun 2011, menjadi sebuah

perwujudan adanya kontribusi yang negara berikan kepada partai politik.

Apalagi besaran bantuan yang diberikan dapat dikatakan meningkat jika

dibanding dengan jumlah besaran yang sebelumnya. Hal tersebut menjadi

sebuah salah satu langkah bagi negara untuk tidak adanya praktik korupsi

yang dilakukan oleh partai politik dan anggotanya. Selain itu, negara juga

mengantisipasi adanya kebergantungan partai politik kepada para

penyumbang agar kepentingan-kepentingan di dalamnya tidak merugikan

kepentingan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Implikasi adanya bantuan keuangan partai politik yang diberikan oleh

negara, yang diharapkan dapat membantu keuangan partai politik dalam

menjalankan fungsi dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-

undang dan dapat meminimalisir terjadinya korupsi yang dapat dilakukan

oleh partai politik. Walaupun tidak dapat menjadi sebuah jaminan atas apa

yang dilakukan oleh negara untuk tidak ada lagi kasus korupsi yang

menjerat partai politik maupun anggotanya. Karena hasil analisis yang

penulis lakukan terkait dengan kasus korupsi yang menjerat partai politik

dan para elitnya, mengalami ketidakstabilan. Hanya saja pada tahun 2018,

kasus korupsi yang menjerat partai politik dan para elitnya mengalami

kenaikan yang signifikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Tahun

2019 kasus korupsi pun mengalami penurunan yang signifikan pula. Hal

ini tidak menjadi sebuah jaminan atas apa yang telah diberikan oleh negara

kepada partai politik.

70

Page 81: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

71

Rekomendasi

1. Hendaknya negara memberikan bantuan keuangan kepada partai politik

sesuai apa yang menjadi kebutuhan partai politik. Seperti yang telah di kaji

oleh KPK dan LIPI yang jumlah besaran bantuannya ditingkatkan sebesar

Rp.10.000., per suara sah.

2. Hendaknya negara memberikan bantuan keuangan kepada partai politik

dengan menggunakan metode fixed cost. Artinya besaran yang didapatkan

partai semuanya sama, tidak dilihat dari besaran jumlah kursi dan suara

yang didapat partai pasca pelaksanaan pemilu. Karena, bagaimanapun

beban dari partai politik yang sama juga harus mendapatkan besaran

bantuan keuangan yang sama dari masing-masing partai politik. Sebagai

contoh setiap partai politik membutuhkan pengeluaran yang hampir sama

baik untuk operasional partai, pendidikan politik untuk masyarakat, dan

lain lain yang berkaitan dengan partai itu sendiri.

3. Hendaknya dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

tentang partai politik agar lebih rigit dalam mengatur transparansi, dan

sangsi. Serta menambahkan sangsi yang apabila partai politik tidak

menjalankan aturan, partai tersebut tidak boleh ikut serta dalam pemilihan

umum. Seperti sangsi yang diberikan apabila partai politik menerima

mahar politik. Ditambah dengan adanya lembaga khusus yang dapat

memonitoring partai politik.

Page 82: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU A.R, Hantayuda. Presindensialme Setengah Hati Dari Dilema Ke

Kompromi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010. Abdurahman, dan Soejono. Metode Penelitian Hukum Jakarta: PT Rineka

Cipta, 1999 Alli, Zainudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009 Amal, Ichlasul. Teori-teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta: PT. Tiara

Wacana Yogya, 1996 Ardianto, Nico. Good e-Government:Transparansi dan Akuntabilitas

Publik melalui e-Government. Malang: Bayumedia Publishing, 2007

Ashofa, Burhan, MetodePenelitian Hukum, (Jakarta: Rienaka Cipta,1996), Hlm.

124 Asshidiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta;

Sinar Grafika Offset, 2011 Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 2008 Busroh, Abu Daud. Ilmu Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008 Djaja, Mustopa. Transparansi Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta, 2003 Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance Melayani Publik,

Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006 Fahmal, Muin. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam

Meyujudkan Pemerintahan Yang Bersih. Yogyakarta: UII Press, 2006

Hamid, Ahmad Farhan. Partai Politik Lokal Di Aceh: Desentralisasi

Politik Dalam negara Kebangsaan. Jakarta, Kemitraan, 2008 Haryanto. Partai Politik Suatu tinjauan umum. Yogyakarta: Liberty, 1984 Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.

Malang: Bayu Media Publishing, 2007.

72

Page 83: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

73

Khoirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi ”Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2004

Kristianten. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta,

2006 Mahendra, Oka. Prospek Partai Politik Pasca 2004. Jayasan Pancur

Siwah, 2004), Hlm. 99. Manan, Bagir. Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara

Hukum, Jakarta: Gajah Media Pratama Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:

Andi, 2006 Rosjidi. Akuntansi Sektor Publik: Kerangka Standart dan Mwtode.

Surabaya: Aksara satu, 2001 Saebani, Beni Ahmad. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia,

2008 Safa’at, Muchammad Ali. Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan

Praktek Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik. Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Sirajuddin dkk. Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Malang:

Setara Press, 2015 Subarki, Ramlan dan Didik Supriyanto, Pengendalian keuangan Partai

Politik. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011

Sukardja, Ahmad. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Dalam Perspektif Fikih Siyasah. Jakarta: Sinar Grafika, 2012 Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo, 2010

Yoyoh Rohaniah, Efriza. Pengantar Ilmu Politik. Malang: Intrans

Publishing Wisna Kalimetro, 2015 Yusa, I Gede, Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD 1945. Malang:

Setara Press, 2016

Page 84: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

74

B. JURNAL Faisal, dkk. “Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola

Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi”, Integritas Vol. 4 Nomor 1, 2018.

Irsyam, Mahrus dan Lili Romli. Menggugat Partai Politik, Laboratorium

Ilmu Politik Fisipol, UI, 2003. Marbun, S.F. Asas-Asas Pemerintahan Yang Layak, Yogyakarta: FH UII

Press, 2014. Rooseno. Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Ham RI, Jakarta, 2014.

Syamsuddin Haris, dkk. Draft Kertas Posisi Position Paper Sisem

Integritas Partai Politik, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Dikyanmas KPK Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI). Memahami

Good Government Governance dan Good Coorporate Governance. Yogyakarta: YPAPI, 2004.

C. PERUNDANG – UNDANGAN Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tenang Dana

Kampanye Pemilihan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai politik

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye

Pemilihan Umum

Page 85: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

75

D. SKRIPSI Aldi Jaya Kusuma, M. “Pengawasan Penggunaan Dana Partai

PolitikMenurut Undang-Undang No 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”. Skripsi Yogyakarta

Ibad, Ahsanul. “Politik Hukum Pendanaan Partai Politik oleh Negara

Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas (Studi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)”. Skripsi Yogyakarta 2017

Robbani, Mushab. “Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasakan

Undang-Undang Partai Politik Di Kota Bandar Lampung: Studi Pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung.” Skripsi. Bandar Lampung, 2016

E. WEBSITE

Grada Nagara, Celah Korupsi Dari Sistem Keuangan Partai Politik,

(https://katadata.co.id/opini/2019/10/03/celah-korupsi-dari-sistem-keuangan-partai-politik), Diakses pada 7 November 2019.

Interview pribadi dengan Almas Ghaliya Putri Sjafrina, Indonesian

Corruption Watch, 06 Desember 2019. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia “Transparansi pendanaan Parpol”,

(https://komisiinformasi.go.id/?p=2166), diakses pada 18 November 2019 Laksono Hari Wiwoho, Pembenahan Partai Politik Sebagai Solusi

Pemberantasan Korupsi,(https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/09/220840365/pembenahan-partai-politik-sebagai-solusi-pemberantasan-korupsi?page=all) diakses pada 10 November 2019.

M. Ilham Ramadhan Avisena, KPK dan LIPI Sosialisasikan Hasil Kajian

Soal Dana Parpol, (https://mediaindonesia.com/read/detail/222541-kpk-dan-lipi-sosialisasikan-hasil-kajian-soal-dana-parpol), diakses pada selasa 12 November 2019.

Maria Natalia, laporan keuangan parpol tertutup, bisa indikasi korupsi,

(https://nasional.kompas.com/read/2012/04/04/19393778/Laporan.Keuangan), diakses pada 10 November 2019

Page 86: URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD DI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49923... · 2020-02-03 · URGENSI PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH APBN/APBD

76

Rosiana Haryanti, Sepanjang 2015-2018, ICW Catat ada 252 Kasus Korupsi di Desa, (https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/16/163922565/sepanjang-2015-2018-icw-catat-ada-252-kasus-korupsi-di-desa?page=all), diakses pada 11 November 2019