KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 1972

TENTANG

PERIDJINAN PENERBANGAN DALAM DAN ATAS

WILAJAH REPUBLIK INDONESIA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

Menimbang :

a. bahwa frekwensi penerbangan dirasakan makin meningkat dan merupakan suatu fungsi jang penting bagi Negara, baik ditindjau dari segi keamanan, perekonomian maupun hubungan internasional ;

b. bahwa berhubung dengan hal itu dipandang perlu untuk mengatur masalah pemberian idjin atas penggunaan segala pesawat udara dalam dan atas wilajah Republik Indonesia.

 

Mengingat :

1.     Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;

2.     Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958.

 

M E M U T U S K A N :

 

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERIDJINAN ATAS PENERBANGAN DALAM DAN ATAS WILAJAH REPUBLIK INDONESIA.

 

Pasal 1

 

Semua penggunaan pesawat udara dalam dan atas wilajah Republik Indonesia harus memiliki Idjin Penerbangan dari Instansi Pemerintah Republik Indonesia jang diberi wewenang untuk mengeluarkan Idjin

Penerbangan sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini.

 

Pasal 2

 

Idjin Penerbangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini dapat bersifat :

a. Idjin Operasi (operating authorization).

b. Flight Approval.

c. Security Clearance.

 

Pasal 3

 

(1). Idjin Penerbangan jang bersifat Idjin Operasi tersebut dalam Pasal 2 huruf a Keputusan Presiden ini diberikan didalam hal penerbangan tersebut dilakukan setjara tetap atau teratur (regular/scheduled service) dan/atau penerbangan jang dilakukan atas dasar suatu konsesi maupun berdasarkan suatu Perdjandjian bilateral mengenai angkutan udara jang telah diadakan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Asing jang bersangkutan.

 

(2). Idjin Penerbangan jang bersifat Flight Approval tersebut dalam Pasal 2 huruf b Keputusan Presiden ini, diberikan didalam hal penerbangan tersebut dilakukan setjara tidak tetap atau tidak teratur (irregular/unscheduled service).

 

(3). Idjin Penerbangan jang bersifat security Clearance tersebut dalam Pasal 2 huruf c Keputusan Presiden ini, diberikan didalam hal :

a. penerbangan tersebut diperkirakan dapat mempunjai pengaruh terhadap segi keamanan.

b. penerbangan tersebut akan melalui daerah-daerah tertutup/terlarang.

 

Pasal 4

 

(1) Wewenanq pemberian Idjin Penerbangan jang bersifat Idjin Operasi dan/atau Flight Approval ada pada Menteri Perhubungan.

(2) Wewenang pemberian Idjin Penerbapgan jang bersifat Security Clearance ada pada Menteri Pertahanan-Keamanan.

 

Pasal 5

 

Penggunaan pesawat udara Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dalam dan atas wilajah Republik Indonesia diketjualikan dari ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia ini dan akan diatur lebih Iandjut oleh Menteri Pertahanan Keamanan.

 

Pasal 6

 

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur tersendiri.

 

Pasal 7

 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Djakartaa

Pada tanggal 2 Pebruari 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.

 

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 43 TAHUN 2008

TENTANGWILAYAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang

berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-

hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pengaturan mengenai wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya;

c. bahwa pengaturan wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah negara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Wilayah Negara;

Mengingat:    Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

danPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:  UNDANG-UNDANG TENTANG WILAYAH NEGARA.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah

Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

2. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.3. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi

Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

4. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.

5. Batas Wilayah Yurisdiksi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

6. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

7. Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

8. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

9. Landas Kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.

10. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

11. Badan Pengelola adalah badan yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini di bidang pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

12. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB IIASAS DAN TUJUAN

Pasal 2Pengaturan Wilayah Negara dilaksanakan berdasarkan asas:a. kedaulatan;b. kebangsaan;c. kenusantaraan;d. keadilan;e. keamanan;f. ketertiban dan kepastian hukum;g. kerja sama;h. kemanfaatan; Dani. pengayoman.

Pasal 3

Pengaturan Wilayah Negara bertujuan:a. menjamin keutuhan Wilayah Negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di Kawasan

Perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa;b. menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; danc. mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, termasuk

pengawasan batas-batasnya.

BAB IIIRUANG LINGKUP WILAYAH NEGARA

Bagian KesatuUmum

Pasal 4

Wilayah Negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Bagian KeduaBatas Wilayah

Pasal 5Batas Wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal 61. Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

a. di darat berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;b. di laut berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor

Leste; danc. di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan

angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.2. Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk titik-titik

koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.3. Dalam hal Wilayah Negara tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan Batas

Wilayah Negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

BAB IVHAK-HAK BERDAULAT

Bagian KesatuUmum

Pasal 7Negara Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan hak-hak lain di Wilayah Yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Bagian KeduaBatas Wilayah Yurisdiksi

Pasal 81. Wilayah Yurisdiksi Indonesia berbatas dengan wilayah yurisdiksi Australia, Filipina, India,

Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.2. Batas Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk titik-titik

koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.3. Dalam hal Wilayah Yurisdiksi tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan

Batas Wilayah Yurisdiksinya secara unilateral berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

BAB VKEWENANGAN

Pasal 9Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 101. Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah berwenang:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;

b. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;

c. membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara;d. melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur

geografis lainnya;e. memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara

teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;f. memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut

teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

g. melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial;

h. menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;

i. membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan

j. menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.

2. Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.

3. Dalam rangka menjalankan kewenangannya, Pemerintah dapat menugasi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya dalam rangka tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111. Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Provinsi

berwenang:a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam

rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;b. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;c. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau

antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dand. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang

dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.2. Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.

Pasal 12

1. Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;

b. menjaga dan memelihara tanda batas;c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan

Perbatasan di wilayahnya; dand. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau

antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.2. Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

Kabupaten/Kota berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.

Pasal 13Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIKELEMBAGAAN

Pasal 141. Untuk mengelola Batas Wilayah Negara dan mengelola Kawasan Perbatasan pada tingkat

pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah.

2. Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Presiden atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

3. Keanggotaan Badan Pengelola berasal dari unsur Pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan perbatasan Wilayah Negara.

Pasal 151. Badan Pengelola bertugas:

a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran;c. mengoordinasikan pelaksanaan; Dand. melaksanakan evaluasi dan pengawasan.

2. Pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16Hubungan kerja antara Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah merupakan hubungan koordinatif.

Pasal 17Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola dibantu oleh sekretariat tetap yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 181. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta

tata kerja Badan Pengelola dan sekretariat tetap di tingkat pusat diatur dengan Peraturan Presiden.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola di tingkat daerah diatur dengan peraturan daerah.

BAB VIIPERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 191. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan dilakukan dalam bentuk:

a. mengembangkan pembangunan Kawasan Perbatasan; Danb. menjaga serta mempertahankan Kawasan Perbatasan.

2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melibatkan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan.

3. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIIILARANGAN

Pasal 201. Setiap orang dilarang melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau

memindahkan tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas Wilayah Negara.2. Setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, mengubah, memindahkan tanda-tanda batas

atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak berfungsi.

BAB IXKETENTUAN PIDANA

Pasal 211. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

3. Dalam hal pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari jumlah denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

4. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

BAB XKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22Negara Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan laut di laut bebas serta dasar laut internasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

BAB XIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Batas Wilayah Negara dan Batas Wilayah Yurisdiksi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 24Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 harus sudah terbentuk dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 25Perjanjian internasional sebagai hasil perundingan mengenai Batas Wilayah Negara serta Batas Wilayah Yurisdiksi di laut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 26Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakartapada tanggal 14 November 2008PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttdDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 14 November 2008MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 177.

PENJELASANATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 43 TAHUN

TENTANGWILAYAH NEGARA

I. UMUMNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.Bahwa wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem:

a. pengaturan suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

b. pemanfaatan bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

c. desentralisasi pemerintahan kepada daerah-daerah besar dan kecil yang bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

d. kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Dalam rangka mengejawantahkan maksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diperlukan pengaturan-pengaturan kewilayahan secara nasional, antara lain pengaturan mengenai:a. perairan;b. daratan/tanah;c. udara;d. ruang; dane. sumber kekayaan alam dan lingkungannya.Mengingat sisi terluar dari wilayah negara atau yang dikenal dengan Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas Wilayah Negara, maka diperlukan juga pengaturan secara khusus.Pengaturan batas-batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak–hak berdaulat.Negara berkepentingan untuk ikut mengatur pengelolaan dan pemanfaatan di laut bebas dan dasar laut internasional sesuai dengan hukum internasional.Pemanfaatan di laut bebas dan di dasar laut meliputi pengelolaan kekayaan alam, perlindungan lingkungan laut dan keselamatan navigasi.Pengelolaan Wilayah Negara dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan Wilayah Negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraaan masyarakat yang tinggal di Kawasan Perbatasan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan Wilayah Negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan Kawasan Perbatasan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam mengelola pembangunan Kawasan Perbatasan.Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Wilayah Negara telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara di Selat Malaka;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia;c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Australia

Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu Antara Indonesia dan Papua New Guinea;d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan

Republik Singapura mengenai garis Batas laut Wilayah kedua Negara di Selat Singapura;e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention

on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut);g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;h. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengesahan Persetujuan Antara

Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen Tahun 2003;

i. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1969 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara;

j. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1971 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu;

k. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-Garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka;

l. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Suatu Garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman;

m. Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1972 tentang Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut di Daerah Laut Timor dan Laut Arafura;

n. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1974 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Penetapan Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara;

o. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1977 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis Batas dasar Laut Antara Kedua Negara di Laut Andaman;

p. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1977 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 Antara Kedua Negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia;

q. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1978 tentang Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India, dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut Andaman; dan

r. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1982 tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Batas-Batas Maritim Antara Pemerintah RI dan Papua Nugini dan Kerjasama tentang Masalah-Masalah Yang Bersangkutan Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah RI dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini.

Mengingat Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga keutuhan Wilayah Negara maka diperlukan pengaturan secara tersendiri dalam Undang-Undang.Pengaturan Batas Wilayah Negara dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai Wilayah Negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak–hak berdaulat.Hal-hal pokok yang diatur dalam undang-undang ini, yakni:

1. Ruang lingkup Wilayah Negara yang meliputi wilayah daratan, wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

2. Hak-hak berdaulat Negara Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen serta hak pengawasan di Zona Tambahan.

3. Kewenangan Pemerintah melakukan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara serta Kawasan Perbatasan.

4. Kelembagaan yang diberi kewenangan untuk melakukan penanganan Kawasan Perbatasan. Unsur keanggotaan kelembagaan ini berasal dari unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengingat posisi strategis wilayah perbatasan terkait dalam hal seperti kedaulatan negara, keutuhan wilayah, penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat.

5. Keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan Wilayah Negara termasuk Kawasan Perbatasan.

6. Larangan dan sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terkait dengan Wilayah Negara dan batas-batasnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas

Pasal 2Huruf aYang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah pengelolaan Wilayah Negara harus senantiasa memperhatikan kedaulatan Wilayah Negara demi tetap terjaganya keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Huruf bYang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah pengelolaan Wilayah Negara harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebhinekaan dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.Huruf cYang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah pengelolaan Wilayah Negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh Wilayah Negara Indonesia.Huruf dYang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah pengelolaan Wilayah Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.Huruf eYang dimaksud dengan "asas keamanan" adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional.Huruf fYang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah pengelolaan Wilayah Negara harus menjamin terciptanya ketertiban dan kepastian hukum.Huruf gYang dimaksud dengan "asas kerja sama" adalah pengelolaan Wilayah Negara harus dilakukan melalui kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan.

Huruf hYang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah pengelolaan Wilayah Negara harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.Huruf iYang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah pengelolaan Wilayah Negara harus mengayomi kepentingan seluruh warga negara khususnya masyarakat di Kawasan Perbatasan.

Pasal 3Cukup jelas

Pasal 4Cukup jelas

Pasal 5Cukup jelas

Pasal 6Ayat (1)Huruf aBatas Wilayah Negara di darat dalam ketentuan ini adalah batas-batas yang disepakati oleh Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Inggris di Kalimantan dan Papua, dan Pemerintah Portugis di Pulau Timor yang selanjutnya menjadi wilayah Indonesia berdasarkan prinsip uti possidetis juris yang berlaku dalam hukum internasional. Berdasarkan prinsip tersebut, negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas negara penjajahnya.Batas darat antara Indonesia dan Malaysia ditetapkan atas dasar Konvensi Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1891, Tahun 1915, dan Tahun 1928.Batas darat antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan atas dasar Konvensi tentang Penetapan Batas Hindia Belanda dan Portugal Tahun 1904 dan Keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) Tahun 1914.Batas darat antara Indonesia dan Papua Nugini ditetapkan atas dasar Perjanjian Batas Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1895.Huruf bKetentuan ini dimaksudkan hanya untuk batas-batas laut wilayah (territorial water).Huruf cCukup JelasAyat (2)Cukup JelasAyat (3)Penetapan Batas Wilayah Negara dilakukan melalui perjanjian bilateral dan/atau trilateral apabila terdapat dua atau tiga negara yang menyatakan pengakuan atas wilayah yang sama ataupun adanya kemungkinan tumpang-tindih pengakuan atas wilayah yang sama.Penetapan Batas Wilayah Negara dilakukan secara unilateral apabila tidak terdapat pengakuan atas wilayah yang sama ataupun tidak adanya kemungkinan tumpang-tindih pengakuan atas wilayah yang sama.

Pasal 7Yang dimaksud dengan "hak-hak lain" seperti pencarian dan penguasaan harta karun dan riset kelautan.

Pasal 8Ayat (1)Ketentuan ini dimaksudkan untuk batas-batas hak berdaulat atau Wilayah Yurisdiksi di Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen.

Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas

Pasal 9Cukup jelas

Pasal 10Ayat (1)Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cPembangunan dan pembuatan tanda batas wilayah negara tersebut dilakukan sesuai kesepakatan dengan negara yang berbatasan.Huruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf gCukup jelasHuruf hCukup jelasHuruf iCukup jelasHuruf jCukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas

Pasal 11Ayat (1)Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cYang dimaksud dengan ketentuan ini adalah pembangunan Kawasan Perbatasan yang bersifat lintas kabupaten atau lintas provinsi dan/atau melibatkan investasi swasta.Huruf dCukup jelasAyat (2)Cukup jelas

Pasal 12Ayat (1)Huruf a

Cukup jelasHuruf bYang dimaksud dengan "menjaga dan memelihara tanda batas" tidak termasuk melakukan rekonstruksi atau memindahkan tanda batas.Huruf cCukup jelasHuruf dYang dimaksud dengan ketentuan ini adalah pembangunan Kawasan Perbatasan yang bersifat lintas kabupaten atau lintas provinsi dan/atau melibatkan investasi swasta.Ayat (2)Cukup jelas

Pasal 13Cukup jelas

Pasal 14Ayat (1)Badan Pengelola di tingkat daerah hanya dibentuk di daerah provinsi, kabupaten/kota yang memiliki Kawasan Perbatasan antarnegara.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelas

Pasal 15Cukup jelas

Pasal 16Cukup jelas

Pasal 17Cukup jelas

Pasal 18Cukup jelas

Pasal 19Cukup jelas

Pasal 20Cukup jelas

Pasal 21Cukup jelas

Pasal 22Cukup jelas

Pasal 23Cukup jelas

Pasal 24Cukup jelas

Pasal 25Cukup jelas

Pasal 26Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4925.

AbstrakPada dasarnya, udara wilayah negara ditutup untuk pesawat negara lain. Tidak ada

pesawat bisa terbang di atas wilayah lain atasnya negara atau tanah tanpa otorisasi sebelum negara. Ini berarti setiap penerbangan dilakukan adalah melanggar wilayah udara negara lain. Karakteristik wilayah udara nasional sebagai media gerakan membuatnya sensitif untuk keamanan dan pertahanan negara di bawah (kolong Negara). Kelebihan dari wilayah udara untuk serangan militer, yakni kecepatan, jangkauan, surprice dan penetrasi, dapat dioptimalkan melalui media udara menggunakan pesawat. Untuk itu, setiap negara rias keamanan wilayah udara standar ketat dan kaku.Kata Kunci: wilayah udara, pesawat terbang, pelanggaran

Abstract

Basically, air territory of a state is closed for other state aircraft. No state aircraft able to fly over territory of another state or land thereon without authorization before. It means every flight done is violating air territory of another country. The characteristic of national air territory as a movement media makes it sensitive for security and defense of the state beneath (negara kolong). The advantages of air territory for military attack, namely speed, range, surprice and penetration, could be optimized through air media using aircraft. In order that, every state dressing its security air territory standard strictly and rigidly.Keywords: air territory, aircraft, violation

Pendahuluan

Kecepatan dan sifat bebasnya pesawat udara dari rintangan permukaan bumi, menjadikan

alat transportasi ini memiliki potensi penggunaan secara militer yang luar biasa. Selain itu, ruang

udara sebagai media bergeraknya pesawat terbang telah menjelma menjadi jalan datangnya

serangan militer yang sangat rawan.

Pada dasarnya wilayah udara suatu Negara tertutup bagi pesawat udara Negara lain. Oleh

karenanya, setiap penerbangaan yang memasuki wilayah  udara Negara oleh pesawat Negara lain

tanpa izin sebelumnya dari Negara yang wilayahnya dimasuki, merupakan pelanggaran wilayah

udara.

Sifat tertutup ruang udara nasional itu dapat dipahami mengingat udara sebagai media

gerak amatlah rawan ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan Negara kolong. Keuntungan-

keuntungan serangan militer seperti kecepatan (speed), jangkauan (range), pendadakan

(surprice), penyusupan (penetration) dapat dilakukan dengan optimal hanya melalui media udara

dengan pesawat udara. Hal ini mendorong setiap Negara mengenakan standar penjagaan ruang

udara nasionalnya secara ketat dan kaku.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kasus-kasus pelanggaran wilayah udara

Indonesia oleh pesawat-pesawat militer asing telah sering terjadi. Seringkali terjadi ketegangan

antara Indonesia-Australia lantaran banyaknya penerbangan gelap (black flight) dan penerbangan

tanpa izin. Sempat pula terjadi ketegangan ketika pesawat-pesawat F-5 Tiger TNI-AU

‘mengusir’ jet-jet F-18 Hornet milik Angkatan Udara Australia yang dinilai telah memasuki

wilayah udara Indonesia di atas Pulau Roti tanpa izin. Sebelumnya, sebuah F-18 Hornet AS yang

tidak diketahui berasal dari kapal induk mana ‘terpaksa’ melakukan technical landing setelah

kepergok F-16 IAF di perairan Biak. Pernah juga terjadi, 5 pesawat F-18 Hornet AS juga nyaris

menembak pesawat F-16 TNI AU yang bermaksud melakukan identifikasi atas penerbangan

yang mereka lakukan di barat laut Pulau Bawean. Ketika 2 pesawat F-16 TNI AU berusaha

mengontak pesawat F-18 tersebut, mereka justru mengunci (lock on) keduanya dan bersiap

untuk menembak. Berdasarkan observasi TNI AU, pesawat-pesawat ini merupakan bagian dari

satu Armada Angkatan Laut AS yang terdiri dari 1 kapal induk, 2 kapal fregat dan 1 kapal tanker

dan mengaku memiliki izin untuk melintas.(www.makaarim.wordpress.com). Kasus yang paling

hangat adalah masuknya pesawat udara Malaysia di perairan ambalat(www.tvone.co.id) yang

juga di klaim sebagai wilayah kedaulatan Malaysia sejak belum selesainya perundingan batas

wilayah kedua Negara, antara Indonesia dan Malaysia.

Pasal 29 hingga Pasal 32 UNCLOS 1982 telah mengatur dan memberikan definisi

mengenai Kapal Perang, dimana kapal perang tersebut memiliki kekebalan dan dapat melintas

tanpa pemberitahuan Negara pantai sepanjang melalui alur yang telah disediakan pada laut

territorial Negara pantai. Sudah dapat dipastikan setiap kapal perang selalu dikawal oleh pesawat

udara militer yang terbang di atasnya, hal ini yang merupakan kendala terbesar saat ini karena

belum ada ketentuan internasional yang mengatur hal tersebut. Terlebih lagi ada Negara-negara

yang belum meratifikasi UNCLOS 1982, sehingga hal tersebut akan menyulitkan Negara yang

dilewati oleh pesawat udara militer asing tersebut. Upaya TNI AU umumnya melakukan

intersepsi (pencegatan) terhadap pesawat yang melanggar dan memberikan teguran atas

pelanggaran tersebut. Sesuai aturan internasional, pesawat tempur yang melintasi udara sebuah

Negara berdaulat harus melaporkan terlebih dahulu ke pengontrol lalu lintas udara setempat,

tidak boleh melakukan provokasi, ancaman, terlebih melakukan manuver-manuver.

Tulisan ini tidak akan membahas hal rumit di atas, tetapi akan mencoba melihat

sejauhmana pengaturan mengenai pesawat udara militer menurut hukum udara internasional dan

pengaturan ketika pesawat udara militer tersebut memasuki wilayah udara Indonesia. Bagaimana

pemahaman yang harus diberikan terhadap kasus pelanggaran kedaulatan wilayah udara tersebut,

dengan melakukan pendekatan melalui hukum udara.

Mengingat betapa pentingnya Indonesia menjaga kedaulatan wilayahnya di udara maka

perlu adanya suatu harmonisasi aturan nasional dan internasional di bidang hukum udara,

terutama mengenai penerbangan militer bagi Negara asing. Dalam tulisan ini akan dibatasi

permasalahan hanya mengenai: (1)bagaimana ketentuan mengenai pesawat udara militer asing

yang masuk ke dalam kedaulatan udara suatu Negara menurut hukum udara internasional

(2)bagaimana pengaturannya dalam hukum nasional.

Teori Kedaulatan

Kerangka pemikiran yang digunakan adalah landasan yuridis dan landasan teoritis.

Landasan yuridis yaitu Convention on International Civil Aviation of 1944, Annex Konvensi

Chicago 1944, Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-undang No. 43

Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

Negara dan Undang-undang no. 34 tahun 2004 tentang TNI. Sedangkan landasan teoritis yaitu

teori kedaulatan.

Jean Bodin dalam tulisannya menyatakan pentingnya suatu kedaulatan bagi pelaksanaan

pemerintahan dan sejak itu kedaulatan merupakan masalah sentral dalam pembahasan perangkat

neagra modern dan teori dari hokum internasional.(J.L.Briefly,1963:7) Hubungannya dengan

kedaulatan Negara di udara mulai berkembang pada abad 20, dimana beberapa penulis telah

berpendapat bahwa di udara adalah bebas (Wenceslas J. Wagner, 1970:13) yang kemudian

berkembang beberapa teori yang berhubungan dengan kedaulatan negara di udara.

Teori kedaulatan Hans Kelsen dalam bukunya Theory of Law yang diterjemahkan Anders

Wedberg, bahwa kedaulatan adalah satu kualitas penting dari Negara yang berarti bahwa Negara

tersebut merupakan satu kekuasaan tertinggi dan kekuasaan didefinisikan sebagai hak atau

kekuasaan untuk memaksa, lebih lengkap dijelaskan:

The most important consequence of the theory which proceed from the primacy of national law is that the State whose legal order is the starting point of the whole construction can be considered to be sovereign…The statement that sovereignty is essential quality of State means that the State is a supreme authority. Authority is usually defined as the right or power to issue obligating commands(Hans Kelsen, 1961:383).

 Hukum internasional hanya berlaku karena diakui oleh Negara berdaulat, lebih jauh

dijelaskan:

If the phenomena of law are interpreted according to the hypothesis of the primacy of national law, one national level order only , and therefore one State only, can be conceived as sovereign. This hypothesis is possible only from the point of view of one national legal order…The necessary relationship between this state and other states can be established only by international law, and only if it is admitted that international law determines the spheres of validity of the legal orders of states(Hans Kelsen, 1961:385).

Kedaulatan Negara di ruang udara dan ruang angkasa  oleh Lyclama Nijeholt pada tahun

1910, yang dikutip oleh Priyatna Abdurrasyid, yang menyatakan bahwa:

Whilst the technical expert from one century to another was engaged in investigating the problem of navigation of the air, the jurist could afford to look on calm and unmoved as one experiment after another failed…So longas there were available only undirigible balloons, dangerous and expensive, absolutely unfit for regular traffic, aerial navigation was therefore necessarily confined to some very infrequent ascents, such as attractions at exhabitions, for military purposes; it not created situations and relationship demanding the immediate attention of the legislator…recent years have proved such a splendid success for aeronautics that it seems justifiable for law to begin to take its share in the aerial labor.(Priyatna Abdurrasyid,1972:64)

Beberapa teori yang lahir setelah Konvensi Chicago 1944 untuk memberikan pengertian

atas batas ruang udara, dapat dikemukakan sebagai berikut:

(1)Teori tentang penafsiran luas ruang udara secara logika-yuridis, bahwa ruang udara “air

space” menurut pengertian Konvensi Chicago 1944 adalah jalur ruang udara di atmosfir yang

berisikan cukup udara dimana pesawat udara dapat bergerak karena reaksi udara kepadanya

sehingga mendapat gaya angkat (lift), jarak ketinggian kedaulatan Negara di atmosfir kemudian

akan ditentukan oleh kesanggupan pesawat udara mencapai ketinggian tertentu (ceiling).

(Priyatna Abdurrasyid,1972:102).

 (2)Teori Penguasaan Cooper (Cooper’s Control Theory). Cooper memberikan pengertian

kedaulatan Negara di ruang udara yaitu ditentukan oleh kemampuan Negara-negara yang

bersangkutan untuk menguasai udara yang ada di atas wilayahnya. (Priyatna

Abdurrasyid,1972:103) Dari segi hukum dijelaskan bahwa ruang udara ialah bagian atmosfir

bumi yang tertentu dimana terdapat cukup gas udara (gaseous air) untuk memungkinkan

penerbangan dengan pesawat udara.(Priyatna Abdurrasyid,1972:104).

(3)Teori Kerukunan merupakan teori yang lahir atas perbedaan kepentingan mengenai

permasalahan ruang udara di atas jalur laut territorial dan jalur keamanan perlindungan Negara.

Teori kerukunan ini berunsurkan pokok-pokok: (a)Menghindarkan sedapat-dapatnya timbul atau

dikemukakannya keberatan-keberatan oleh pihak ketiga; (b)Kepekaan terhadap kepentingan

yang sah/legitimate dari Negara-negara lain; (c)Akomodasi untuk menyesuaikan kedua

kepentingan tersebutterdahulu untuk sampai kepada pengakuan baik secara terang-terangan atau

diam-diam. Kesediaan untuk menemukan akomodasi kepentingan harus dilakukan tanpa

mengorbankan kepentingan nasional yang vital.(Priyatna Abdurrasyid,1972:139).

Konvensi Chicago 1944 tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan pesawat

udara (aircraft). Pesawat udara adalah setiap pesawat yang memiliki kemampuan bergerak di

ruang udara di atmosfir, karena adanya reaksi udara kepada pesawat tadi dan reaksi ini bukan

karena reaksi permukaan bumi (misalnya kapal hydrofoil). Batasan tentang pesawat udara

ditemukan dalam Annexes atau lampiran convensi Chicago 1944, Annexes 8, 9 dan 10,

mengatakan bahwa pesawat udara ialah:

…. any machine which can derive support in the atmosphere from the reaction of the air other than from the reaction of the Earth’s surface. Dibandingkan dengan Konvensi Paris 1919, Sand, Pratt dan Lyon dalam bukunya An Historical

Survey of The Law of Flight, bahwa kedaulatan Negara pada saat itu berorientasi pada aspek

keamanan Negara sedangkan Konvensi Chicago 1944 pada aspek ekonomi bagi industri

angkutan udara.(E.Suherman, 1983:168)  Dalam tulisan ini ada beberapa pasal dalam Konvensi

Chicago 1944 yang menjadi landasan analisis, yaitu:

Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, mengakui adanya hak berdaulat di wilayah udara

territorial suatu Negara yang berbunyi: The contracting States recognize that every State has

complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.

Pasal 3 sebagai implementasi pasal 1 tersebut di atas, menjelaskan: (b)Aircraft used in

military, customs and police services shall be deemed to be state aircraft. (c)No state aircraft of

a contracting State shall fly over the territ ory of another State or land thereon without

authorization by special agreement or otherwise, and in accordance with the terms thereof.

(d)The contracting State, undertake, when issuing regulations for their state aircraft, that they

will have due regard for the safety of navigation of civil aircraft.

Annex Konvensi Chicago 1944 yang berhubungan dengan tulisan ini adalah Annex 2

tentang Rules of The Air. Beberapa yang dapat menjadi landasan yuridis yaitu bagian 2 ayat

(1.1). bagian ini menegaskan bahwa ketentuan mengenai hokum udara harus tetap berlaku bagi

setiap pesawat dimanapun mereka terbang dan tidak boleh ada konflik dengan ketentuan dari

Negara lain. Disebutkan bahwa:

The rules of the air shall apply to aircraft bearing the nationality and registration marks of a contracting state, wherever they may be, to the extent that they do not conflict with the rules published by the State having jurisdiction over the territory overflown.

Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan merupakan landasan dari

pelaksanaan penerbangan di wilayah Indonesia. Adapun pasal-pasal yang berhubungan dengan

tulisan ini adalah:

Pasal 1 ayat (3), pesawat udara adalah setiap mesin atau alat angkat yang dapat terbang di

atmosfir karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap

permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Sedangkan pesawat udara Negara adalah

pesawat udara yang digunakan oleh TNI, kepolisisan RI, kepabeanan, dan instansi pemerintah

lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hokum serta tugas lainnya sesuai

peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (7)).

Pasal 5, Kedaulatan atas wilayah udara Indonesia dijelaskan dalam kalimat  Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik

Indonesia. Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di

atas wilayah daratan dan perairan Indonesia.

Pasal 6, bahwa penyelenggaraan kedaulatan Negara atas wilayah udara NKRI, pemerintah

melaksanakan wewenang dann tanggungjawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan

penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan Negara, social budaya, serta

lingkungan udara.

Pasal 8 ayat (1), bahwa pesawat udara yang melanggar kedaulatan NKRI sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 diperingatkan dan diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut

oleh petugas pemandu lalu lintas penerbangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran

wilayah kedaulatan, penetapan kawasan terlarang, kawasan udara terbatas, pelaksanaan tindakan

terhadap pesawat udara dan personel pesawat udara, serta tata cara dan prosedur pelaksanaan

tindakan pemaksaan oleh pesawat udara Negara diatur dengan Peraturan pemerintah.

Undang-undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, memberikan landasan

mengenai wilayah udara Indonesia dimana dapat ditegakkan peraturan perundang-undangan

nasional. Pasal yang terkait adalah :

Pasal 4, bahwa wilayah Negara meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan

tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang

terkandung di dalamnya.

Pasal 6 ayat (1) huruf (c), batas wilayah Negara di udara mengikuti batas kedaulatan

negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan

perkembangan hukum internasional. Pasal 10 ayat (1) huruf (e), dalam pengelolaan wilayah

negara dan kawasan perbatasan, Pemerintah berwenang memberikan izin kepada penerbangan

internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan;

Penjelasan Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan

bahwa undang-undnag ini merupakan dasar dari penyelenggaraan pertahanan Negara, sehingga

segala bentuk atau tindakan yang berhubungan dengan penggunaan kekuatan harus mengacu

pada pasal-pasal dalam undang-undang ini. Ada beberapa pasal yang menjadi dasar penggunaan

kekuatan udara :

Pasal 4, bahwa pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan

Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa

dari segala bentuk ancaman.

Pasal 10 ayat (3), bahwa TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk

melaksanakan Operasi Militer selain perang, dan salah satu pengertian operasi militer selain

perang dalam penjelasan undang-undang ini adalah berupa pengamanan pelayaran atau

penerbangan.

Beberapa pasal dari Undang-undang no. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang berkenaan

dengan tulisan ini adalah:

Pasal 10 Angkatan Udara bertugas: (a) melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang

pertahanan, dan pada huruf (b), menegakkan hokum dan menjaga keamanan wilayah udara

yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hokum nasional dan hokum internasional yang telah

diratifikasi, maksudnya adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk menjamin terciptanya

kondisi wilayah udara yang aman serta bebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi, serta

pelanggaran hokum di wilayah udara yurisdiksi nasional.

Pasal 20 ayat (2) menjelaskan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan

Operasi Militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan Negara dan/atau dalam

rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pesawat Udara Militer Menurut Hukum Udara Internasional

Konferensi  Paris 1910 telah membahas mengenai  perbedaan antara pesawat udara sipil

dan pesawat udara militer yang dikategorikan ke dalam pesawat udara negara, namun konferensi

tersebut tidak berhasil mengesahkan konvensi internasional mengenai pengaturan penerbangan

internasional sehingga tidak berhasil merumuskan perbedaan pesawat udara sipil dan pesawat

udara Negara secara formil. Kemudian pada tahun 1919, telah berhasil mengesahkan Konvensi

Internasional dengan judul Convention Relating to Regulation of Aerial Navigation, di Paris.

(K.Martono,1995:54) Dalam konvensi tersebut telah dirumuskan secara formal perbedaan antara

pesawat udara sipil dan  pesawat udara Negara.

Pasal 30 Konvensi Paris 1919 mengatakan bahwa pesawat udara Negara adalah pesawat

udara militer, pesawat udara yang semata-mata untuk pelayanan public (public services)

misalnya, pesawat udara militer, polisi dan bea cukai.(JC Cooper,1947:298) Pesawat udara sipil

adalah pesawat selain pesawat udara militer, polisi dan bea cukai. Perbedaan kedua jenis pesawat

udara ini berdasarkan hak dan kewajiban menurut hukum internasional yang diatur dalam

Konvensi Paris 1919. Pengaturan lebih jelas terdapat dalam Pasal 32 yang berbunyi: “No

military aircraft of a contracting states shall fly over the territory of another Contracting State

nor land thereon without special authorization (permission).” Dijelaskan bahwa pesawat udara

militer (Negara) tidak mempunyai hak untuk melakukan penerbangan di atas wilayah Negara

anggota Konvensi Paris 1919. Sedangkan pesawat udara sipil diwaktu damai mempunyai hak

untuk melakukan penerbangan lintas damai di atas wilayah Negara anggota lainnya, namun

demikian wilayah Negara tersebut tidak berlaku untuk pesawat udara sipil yang melakukan dinas

penerbangan internasional berjadwal maupun pesawat udara Negara.(K.Martono,1995:54)

Hal ini berarti pesawat udara militer tidak dapat dikenakan ketentuan hukum Negara lain

yang berlaku seperti halnya terhadap pesawat udara sipil. Tambahan pula, awak pesawat udara

militer memperoleh manfaat dari hak imunitas di dalam yurisdiksi kedaulatan Negara territorial

lain hanya sepanjang tindakan dan sikapnya itu sesuai dengan apa yang menjadi misinya. Jika

terjadi sengketa berkaitan dengan imigrasi, bea cukai, atau karantina, maka hak tuan rumah

hanya terbatas pada meminta pesawat udara Negara tersebut untuk meninggalkan wilayahnya.

Ketentuan-ketentuan penerbangan internasional (termasuk perbedaan pesawat udara sipil

dengan pesawat udara Negara) dalam Konvensi Paris 1919, diambil alih oleh Konvensi Havana

1928, yang kemudian kedua konvensi tersebut dicabut oleh Pasal 80 Konvensi Chicago 1944.

Ketentuan pembedaan pesawat udara sipil dengan pesawat udara Negara dalam Konvensi

Chicago 1944 tercantum dalam Pasal 3 (c). Menurut pasal tersebut, pesawat udara sipil adalah

selain daripada pesawat udara Negara, sedangkan yang dimaksud pesawat udara Negara adalah

pesawat udara yang dipergunakan untuk militer, polisi  dan bea cukai. Pesawat udara negara

tidak mempunyai hak melakukan penerbangan di atas wilayah Negara anggota. Sebaliknya

menurut Pasal 5 Konvensi Chicago 1944, pesawat udara selain pesawat udara militer, polisi dan

bea cukai yang melakukan penerbangan internasional tidak berjadwal dapat melakukan di atas

wilayah Negara anggota tanpa memperoleh ijin terlabih dahulu. Dalam praktek, ketentuan pasal

5 ini tidak dapat dilaksanakan karena setiap Negara berdasarkan paragraph 2 dapat mengenakan

persyaratan-persyaratan tertentu yang berat dilaksanakan. (Haanappel PPC,1978:13)

Menurut Priyatna, klasifikasi pesawat udara adalah sebagai berikut (Priyatna

Abdurrasyid,2008:135) Pesawat udara (air craft) :      

(1)Pesawat udara Negara (a)Pesawat udara militer (a1)Pesawat udara Angkatan Udara

(a2)Pesawat udara Angkatan Laut (a3) Pesawat udara Angkatan Darat

(a4) Pesawat udara yang dimilterisasi (b)Pesawat udara Negara lainnya  (b1)Pesawat udara yang

digunakan untuk kepentingan Negara (b2)Pesawat udara polisi (b3) Pesawat udara bea-cukai

(b4) Pesawat udara suatu jawatan pemerintah  (2)Pesawat udara sipil (a)Pesawat udara komersial

(b)Pesawat udara privat/ non komersial

Angkatan Laut Amerika Serikat mendefinisikan Pesawat udara militer dalam salah satu

pedoman militernya sebagai: (Priyatna Abdurrasyid,2008:139)

All aircraft operated by commissioned units of armed forces of a nation bearing military markings of that nations, commanded by a member of the armed forces, and manned by a crew subject to regular armed forces discipline.

Sesuai dengan USAF tersebut, maka klasifikasi pesawat udara menurut Konvensi Chicago

1944 terdiri dari pesawat udara jenis berat dan jenis yang lebih ringan dari udara, tetapi tidak

termasuk objek yang digolongkan sebagai peluru kendali, seperti roket. Pengendalian oleh awak

bukan merupakan suatu ciri yang penting. Dengan demikian memungkinkan adanya pesawat

yang tidak dikendalikan oleh pilot yang dalam hal ini masuk di dalam yurisdiksi pengaturan

Konvensi Chicago 1944.

Konvensi Jenewa 1958 tentang Convention on High Seas dan konvensi PBB tentang

Hukum Laut mengatur juga mengenai pesawat udara Negara. Menurut konvensi jenewa 1958

istilah yang dipakai adalah pesawat udara militer  (pesawat udara dinas pemerintah/government

services) dan private aircraft. Private aircraft tidak mempunyai hak untuk menguasai atau

menyita pesawat udara yang melakukan pelanggaran hukum, karena private aircraft tidak

mempunyai kewenangan penegakan hukum. Kewenangan penegakan hukum tersebut hanya

dimiliki oleh pesawat udara militer, pesawat udara dinas pemerintah sebagaimana diatur dalam

Pasal 21 Konvensi jenewa 1958. Pasal tersebut secara lengkap berbunyi:

“A seizure on account of piracy may only be carried by warships or military aircraft or other ships or aircraft on government services authorized to that effect”.

Pasal 107 Konvensi PBB tentang Hukum Laut mengatur pesawat udara yang mempunyai

hak untuk menguasai atau menyita pesawat udara asing atau kapal asing yang dicurigai

melakukan pelanggaran hukum. Pesawat udara yang berhak menyita hanyalah pesawat udara

militer atau pesawat udara yang jelas ditandai dan dapat dikenali atau diketahui dinas pemerintah

dan berwenang untuk maksud tersebut. Dengan demikian pesawat udara tersebut harus secara

tegas dan jelas dipakai untuk dinas pemerintah. Disamping itu pesawat udara militer atau yang

ditandai dengan jelas dinas pemerintah tersebut menurut pasal 111 (5) juga mempunyai hak

pengejaran seketika terhadap kapal atau pesawat udara saing yang dicurigai melakukan

pelanggaran. Disimpulkan bahwa walaupun tidak ada pasal yang secara khusus dalam Konvensi

Jenewa 1958 dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, namun pembedaan pesawat udara sipil

dan militer dapat dilihat dalam Pasal 21 juncto 23 (4) konvensi Jenewa 1958 dan Pasal 107

juncto Pasal 111 (5) Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Ruang Lingkup Kedaulatan Negara

Kedaulatan suatu Negara di ruang udara di wilayah teritorialnya bersifat utuh dan penuh

(complete and exclusive sovereignty). Ketentuan ini merupakan salah satu tiang pokok hukum

internasional yang mengatur ruang udara. Sebelumnya ketentuan tersebut telah hidup sebagai

hukum kebiasaan internasional melalui praktek Negara-negara, terutama di Eropa.

Sifat kedaulatan yang utuh dan penuh dari Negara di ruang udara nasionalnya tersebut

berbeda dengan sifat kedaulatan Negara di laut wilayahnya, karena sifatnya tersebut, maka di

ruang udara nasional tidak dikenal hak lintas damai (innocent passage) pihak asing seperti di

laut territorial suatu Negara. Ruang udara nasional suatu Negara sepenuhnya tertutup bagi

pesawat asing, baik sipil maupun militer. Hanya dengan izin Negara kolong terlabih dahulu, baik

melalui perjanjian bilateral maupun multilateral, maka ruang udara nasional dapat dilalui oleh

pesawat udara asing.

Kedaulatan Wilayah Udara Indonesia

Kedaulatan Wilayah Negara berbentuk tiga dimensi. Masing-masing terjabarkan dalam

wilayah darat, wilayah laut dan wilayah udara. Terdapat dua rujukan yang dapat dilihat untuk

mengetahui dalam batas mana dan dimana Indonesia memiliki kedaulatan yang penuh dan

eksklusif terhadap ruang udaranya, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan dan Undang-undang No. 43 Tahun 2008  tentang Wilayah Negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara

Republik Indonesia. Maknanya bahwa sebagai Negara berdaulat, Indonesia memiliki kedaulatan

penuh dan utuh di wilayah udara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Konvensi

Chicago 1944 dan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 yang telah diratifikasi dengan UU

Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS. Ketentuan dalam pasal tersebut hanya

menegaskan mengenai kewenangan dan tanggungjawab Negara Republik Indonesia untuk

mengatur penggunaan wilayah udara yang merupakan bagian dari wilyah Indonesia.

Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan

Indonesia. Ketentuan wilayah di atas dapat disimpulkan meliputi daratan berupa rangkaian

pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil Indonesia; serta perairan Indonesia yang berarti menurut

rezim hukum kepulauan (archipelagic state) adalah seluruh perairan pedalaman dan laut

territorial Indonesia. Tidak berlaku Hak Lintas Damai (innocent passage) bagi pesawat udara

asing (sipil maupun militer) dalam hal kedaulatan wilayah udara yang utuh.

Pembedaan pesawat militer di cantumkan dalam ketentuan umum mengenai Pesawat

Udara Negara, yang dikelompokkan menjadi pesawat udara yang digunakan oleh Tentara

Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah

lainnya. Pesawat udara Negara tersebut mengemban fungsi dan kewenangan untuk penegakan

hukum serta tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran Kedaulatan Negara

Pelanggaran wilayah udara (aerial intrusion) adalah suatu keadaan, di mana pesawat

terbang suatu Negara sipil atau militer memasuki wilayah udara Negara lain tanpa izin

sebelumnya dari Negara yang wilayahnya dimasuki itu. Kata-kata kunci di sini adalah tanpa izin

sebelumnya dari Negara yang wilayahnya dimasuki.(Yasidi Hambali,1994:21)  Kata-kata ini 

mengandung implikasi hukum, bahwa pada dasarnya wilayah udara suatu Negara adalah tertutup

bagi pesawat-pesawat Negara lain. Penggunaan dan control atas wilayah udaranya hanya

menjadi hak yang utuh dan penuh dari Negara kolongnya.

Diterimanya prinsip utuh dan penuh dalam Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago

1944, menunjukkan bahwa wilayah udara setiap Negara dinyatakan tertutup (the air is closed)

dan bukannya bebas terbuka (the air is free). Konsep the air is closed dilandasi secara kuat oleh

alasan pertimbangan keamanan Negara (security consideration). Hal tersebut telah didorong oleh

adanya kesadaran Negara-negara akan sifat khusus dari potensi penggunaan pesawat udara

sebagai alat utama system senjata teknologi. Terlihat bahwa ruang udara dapat dijadikan media

serangan-serangan militer, suatu hal yang sangat rawan.

Demi pertimbangan keamanan Negara, penerapan hak control udara oleh suatu Negara

dipergunakan dengan kadar keketatan yang berbeda antara penerapannya terhadap pesawat

militer dan pesawat sipil Negara lain. Dalam Konvensi Paris 1919 maupun Konvensi Chicago

1944 hak control terhadap pesawat militer asing adalah ketat dan maksimal; ia tidak

mengandung ketentuan-ketentuan perkecualian (Pasal 32 Konvensi Paris dan Pasal 3 (c)

Konvensi Chicago 1944). Berbeda dengan hak control terhadap pesawat udara sipil asing yang

mengandung perkecualian-perkecualian.

Dari uraian di atas jelaslah, bahwa bila diikuti prinsip-prinsip hukum sebagaimana

dituangkan dalam konvensi-konvensi itu, maka dalam menangani kasus-kasus pelanggaran

udara, Negara-negara harus menetapkan kadar penerapan control yang berbeda, antara perlakuan

terhadap pesawat pelanggar (intruder) militer dan sipil. Tentunya terhadap pesawat intruder

militer, penggunaan kekerasan senjata atas dasar pertimbangan keamanan Negara menjadi hal

yang lazim dan sangat wajar dilakukan, berbeda dengan intruder pesawat sipil yang dengan cara

apapun penggunaan kekerasan senjata tidak dapat dibenarkan. Hak control Negara yang keras

dan maksimal atas wilayah udaranya seharusnya hanya ditujukan terhadap pesawat militer

Negara lain, dimana faktor pertimbangan keamanan Negara menjadi alasan utamanya.

Pelanggaran Pesawat Udara Militer Asing menurut Hukum Nasional

Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan salah

satunya bagi semua pesawat udara asing yang melakukan kegiatan dari dan/atau ke wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menjelaskan bahwa semua penerbangan

dengan menggunakan pesawat asing sipil maupun militer yang masuk wilayah Indonesia akan

berlaku undang-undang penerbangan ini. Lebih luas lagi ketentuan tersebut guna memberikan

perlindungan terhadap penerbangan sipil (dalam negeri atau asing) dari kemungkinan-

kemungkinan digunakannya  jalur-jalur penerbangan sipil oleh pesawat udara militer asing.

Secara umum pasal 8 menjelaskan bagi pesawat udara yang melanggar wilayah kedaulatan

NKRI, terlebih dulu diperingatkan dan diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut oleh

petugas pemandu lalu lintas penerbangan. Yang dimaksud dengan melanggar wilayah NKRI

adalah memasuki wilayah NKRI.

Untuk pesawat udara Negara yang akan memasuki wilayah udara Negara lain harus dengan

ijin khusus. Ijin khusus dapat dilihat dalam ketentuan Peraturan pemerintah No. 3 Tahun 2001

tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. Pasal 25 menyatakan bahwa penggunaan dan

pengoperasian pesawat udara Negara diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang

masing-masing untuk pesawat militer oleh Menteri Pertahanan.

Ketentuan yang dimaksud sampai saat ini belum ada, hanya ada ketentuan tentang

keharusan pesawat militer untuk mendapatkan izin Flight Clearance apabila melewati atau

mendarat di wilayah Indonesia yaitu berdasarkan Keputusan Presiden No.4 Tahun 1972 tentang

Perizinan Penerbangan Dalam dan Atas Wilayah Republik Indonesia. Dalam ketentuan tersebut

dijelaskan dalam Pasal 2, sebagai berikut:

Izin penerbangan sebagai dimaksudkan dalam Pasal1 Keputusan Presiden ini dapat

bersifat: (a)izin operasi (operating authorization) (b)flight approval (c)security clearance

Pasal 3 ayat (3) : Izin penerbangan yang bersifat security clearance tersebut dalam Pasl 2

huruf (c) Keputusan Presiden ini, diberikan di dalam hal: (a)penerbangan tersebut diperkirakan

dapat mempunyai pengaruh terhadap segi keamanan (b)penerbangan tersebut akan melalui

daerah-daerah tertutup/terlarang.

UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 10 menjelaskan tugas TNI AU sebagai bagian

dari TNI. Salah satunya adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara

yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah

diratifikasi. Penegakan hukum adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk menjamin

terciptanya kondisi wilayah udara yang aman serta bebas dari ancaman kekerasan, ancaman

navigasi serta pelanggaran hukum di wilayah udara yurisdiksi nasional. Untuk melaksanakan

tugas tersebut TNI AU melakukan suatu operasi pertahanan udara di wilayah kedaulatan dan/

mengurangi dampak suatu serangan udara.(Markas Besar TNIAU,2004:26) 

Bagaimana dalam melaksanakan tugas tersebut hubungannya dengan pelanggaran wilayah

udara. Dalam pelaksanaan Operasi Hanud tersebut dilaksanakan dengan tahap-tahap deteksi,

identifikasi dan penindakan. Adapun proses penindakannya yang dilakukan oleh pesawat tempur

sergap sebagi berikut: (Markas Besar TNIAU,2003:19)  (1)Membayang-bayangi (shadowing).

Dilakukan terhadap setiap pesawat udara yang diperkirakan akan melanggar kedaulatan wilayah

udara nasional. (2)Pengahalaun (intervention). Dilakukan terhadap setiap pesawat udara yang

melanggar wilayah udara nasional atau jalur penerbangan yang telah ditentukan/ketentuan ADIZ

(Air Defence Indentification Zone) yang berlaku. (3)Pemaksaan mendarat (force down).

Dilakukan terhadap setiap pesawat yang melanggar wilayah udara nasional dan dapat

diperkirakan bermaksud untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bersahabat. Tindakan ini

hanya dilakukan bila dapat dipastikan pesawat udara tersebut tidak akan mengancam

keselamatan objek-objek vital yang dilewatinya. Setelah pesawat mendarat dilanjutkan dengan

penyidikan oleh pejabat penyidik TNI AU. (4)Penghancuran (destruction). Dilakukan oleh

pesawat tempur sergap terhadap pesawat udara yang: (a)melanggar wilayah kedaulatan Negara

dan tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang diberikan; (b) secara nyata mengancam

keselamatan objek-objek vital; (c)melakukan gerakan-gerakan yang membahayakan terhadap

pesawat tempur sergap yang melaksanakan penyergapan. Ketentuan mengenai tindakan

menghadapi kondisi demikian diatur tersendiri dalam ROE (Rule of Engagement).

Penutup

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan (1)Pada prinsipnya pesawat udara militer

(Negara) tidak mempunyai hak untuk melakukan penerbangan di atas wilayah Negara anggota

Konvensi, dan apabila tidak memperoleh izin terlebih dahulu dari Negara kolong maka dapat

dilakukan upaya-upaya penghalangan, pengusiran hingga penggunaan kekerasan. (2)Beberapa

tindakan yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh pesawat

udara militer asing di wilayah udara nasional: (a)Membayang-bayangi (shadowing)

(b)Penghalaun (intervention) (c)Pemaksaan mendarat (force down) (d)Penghancuran

(destruction). Dilakukan oleh pesawat tempur sergap terhadap pesawat udara yang melanggar

wilayah kedaulatan Negara dan tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang diberikan,

mengancam keselamatan objek-objek vital, melakukan gerakan-gerakan yang membahayakan

terhadap pesawat tempur sergap yang melaksanakan penyergapan