UU 8/1996, PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 8 TAHUN 1996 (8/1996)

Tanggal: 7 NOPEMBER 1996 (JAKARTA)

_________________________________________________________________

Tentang: PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971(KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatumasyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritualberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah NegaraKesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat danberkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman,tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yangmerdeka, adil, bersahabat, tertib, dan damai;

b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perludilakukan upaya secara terus-menerus di bidang kesejahteraan rakyatdengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaanobat, psikotropika, narkotika, dan zat adiktif;

c. bahwa psikotropika sangat bermanfaat untuk pengobatan dan ilmupengetahuan, tetapi penyalahgunaannya dapat menimbulkan masalahkesehatan dan kesejahteraan umat manusia serta masalah sosial lainnya;

d. bahwa makin pesatnya kemajuan di bidang transportasi dan informasiyang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi,maka masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika jugameningkat sehingga perlu kerja sama internasional untuk mengatasinya;

e. bahwa berdasarkan resolusi The United Nations Economic and SocialCouncil (Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa) Nomor1474 (XLVIII), tanggal 24 Maret 1970, maka pada tanggal 11 Januari -21 Pebruari 1971, di Wina, Austria, diselenggarakan The United NationsConference for the Adoption of a Protocol on Psychotropic Substances(Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Adopsi ProtokolPsikotropika), yang telah menghasilkan Convention on PsychotropicSubstances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971);

*7767 f. bahwa ketentuan Konvensi tersebut selaras dengan usahaPemerintah Republik Indonesia dalam melakukan pengendalian danpengawasan terhadap penggunaan dan peredaran psikotropika);

g. bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, dipandangperlu untuk mengesahkan Convention on Psychotropic Substances 1971(Konvensi Psikotropika 1971) dengan Undang-undang;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1)Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ONPSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971).

Pasal 1

Mengesahkan Convention on Psychotropic Substances 1971 (KonvensiPsikotropika 1971) dengan Reservation (Pensyaratan) terhadap Pasal 31ayat (2), yang bunyi lengkap Pensyaratan itu dalam bahasa Inggeris danterjemahannya dalam bahasa Indonesia, serta salinan naskah asliConvention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika1971) dalam bahasa Inggeris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesiasebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariUndang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganUndang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 1996 PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 1996 MENTERI NEGARASEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

*7768 MOERDIONO

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1996TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971(KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971)

UMUM

Cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-UndangDasar 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruhtumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban duniayang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencapai cita-cita Bangsa Indonesia dan turut mewujudkantatanan dunia baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dankeadilan sosial, perlu ditingkatkan kerja sama internasional denganprinsip politik luar negeri yang bebas aktif.

Berdasarkan prinsip tersebut, kebijaksanaan pembangunan yang bertumpupada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, perlu tetap dipelihara

dan diamankan dari berbagai gangguan dan ancaman yang merupakan dampakdari era globalisasi. Dalam mengantisipasi adanya gangguan dan ancamantersebut, Indonesia berusaha turut serta dalam upaya meningkatkankerja sama antar negara, terutama dalam mewujudkan kesejahteraanrakyat, dengan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan obatpsikotropika, narkotika, dan zat adiktif.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukannarkotika, yang berkhasiat psiko-aktif melalui pengaruh selektif padasusunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitasmental dan perilaku. Pada prinsipnya psikotropika bermanfaat dansangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan, seperti pada pelayananpenderita gangguan jiwa dan saraf, maupun tujuan ilmu pengetahuan.Walaupun demikian, penggunaan psikotropika yang tidak dilakukan olehdan/atau tidak di bawah pengawasan tenaga yang diberikan wewenangdapat merugikan kesehatan, dan dapat menimbulkan sindromketergantungan yang merugikan perseorangan, keluarga, masyarakat,generasi sekarang dan generasi yang akan datang serta merusaknilai-nilai budaya bangsa.

Psikotropika sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan diatur secara tersendiri, halini dimaksudkan untuk menampung perkembangan kesepakatan internasionaldan penanganan secara khusus bagi penyalahgunaan dan peredaran gelappsikotropika.

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang letak geografinya cukupstrategis bagi lalu-lintas internasional *7769 dengan jumlah pendudukyang besar, sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelappsikotropika.

Dengan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang transportasi daninformasi yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika menunjukkangejala yang semakin luas dan berdimensi internasional sehinggadipandang perlu adanya peningkatan kerja sama internasional.

Berdasarkan resolusi The United Nations Economic and Social Council(Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa) Nomor 1474(XLVIII), tanggal 24 Maret 1970, maka pada tanggal 11 Januari - 21Pebruari 1971, di Wina, Austria, diselenggarakan the United NationsConference for the Adoption of a Protocol on Psychotropic Substances(Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Adopsi ProtokolPsikotropika), yang telah menghasilkan Convention PsychotropicSubstances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971). Konvensi tersebutmerupakan suatu perangkat hukum internasional yang mengatur kerja samainternasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredarandan penggunaan psikotropika, serta pencegahan, pemberantasanpenyalahgunaannya dengan membatasi penggunaan hanya bagi kepentinganpengobatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Materi muatan konvensi pada hakikatnya sudah selaras dengan usahaPemerintah Republik Indonesia dalam melakukan pengendalian danpengawasan terhadap psikotropika.

Pengesahan konvensi tersebut dapat lebih menjamin kemungkinanpenyelenggaraan kerja sama dengan negara-negara lain dalam pengawasanperedaran psikotropika dan usaha-usaha penanggulangan ataspenyalahgunaannya.

Dari aspek kepentingan dalam negeri dengan menjadi pihak pada konvensitersebut Indonesia dapat lebih mengkonsolidasikan upayanya dalammencegah dan melindungi kepentingan masyarakat umum, terutama generasimuda, terhadap akibat buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaanpsikotropika.

Di samping itu, tindakan tersebut akan memperkuat dasar-dasar tindakanIndonesia dalam melakukan pengaturan yang komprehensif mengenaiper-edaran psikotropika di dalam negeri. Dengan demikian penegakanhukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika akan dapatlebih dimantapkan.

Salah satu wujud nyata dari kerja sama internasional adalah ikutsertanya Indonesia untuk mengesahkan Convention on PsychotropicSubstances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971). Pokok-pokok pikiran yangmendorong lahirnya Konvensi sebagai berikut :

1. Perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan umat manusia.

2. Perhatian terhadap kesehatan masyarakat dan masalah sosial yangditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika. *7770 3. Tekad untukmencegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelappsikotropika.

4. Pertimbangan bahwa tindakan yang tepat diperlukan untuk membatasipenggunaan psikotropika hanya untuk pengobatan dan/atau tujuan ilmupengetahuan.

5. Pengakuan bahwa penggunaan psikotropika untuk pengobatan dan/atautujuan ilmu pengetahuan sangat diperlukan sehingga ketersediannyaperlu terjamin.

6. Keyakinan bahwa tindakan efektif untuk memerangi penyalahgunaanpsikotropika tersebut memerlukan koordinasi dan tindakan yanguniversal.

7. Pengakuan adanya kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalammelakukan pengawasan psikotropika dan keinginan bahwa badaninternasional yang melakukan pengawasan tersebut berada dalam kerangkaorganisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

8. Pengakuan bahwa diperlukan konvensi internasional untuk mencapaitujuan ini.

Dalam Konvensi ini beberapa materi pokok yang diatur, antara lain,sebagai berikut :

1. Pengertian Di dalam Konvensi ini yang dimaksud dengan psikotropikaadalah setiap bahan, baik alamiah maupun sintetis, sebagaimanatertuang di dalam Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, dan IV yangdilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensiini. Psikotropika ini mempunyai manfaat untuk pengobatan dan/atautujuan ilmu pengetahuan, tetapi dapat menimbulkan kecenderungan untukdisalah-gunakan sehingga akan dapat mengganggu kesehatan danmenimbulkan masalah sosial lainnya.

2. Lingkup Pengawasan Para Pihak diminta aktif melakukan pengawasanterhadap psikotropika yang terdapat dalam Daftar Psikotropika GolonganI, II, III, dan IV. Selain psikotropika yang tercantum di dalam DaftarPsikotropika Golongan I, II, III, dan IV tersebut agar Para Pihak juga

diminta aktif melaporkan beserta data pendukungnya kepada SekretarisJenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila mempunyai informasiberkenaan dengan psikotropika yang belum berada di bawah pengawasaninternasional, yang menurut pendapatnya perlu dimasukkan ke dalamDaftar Psikotropika. Demikian pula apabila diperlukan pemindahan darisatu golongan ke golongan lain ataupun penghapusan dari Daftar.

3. Penggunaan, Penandaan, dan Periklanan Penggunaan psikotropika hanyadapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau diberikan oleh tenagalain yang diberi wewenang. Untuk keselamatan pemakai, diperlukanpenandaan mengenai petunjuk penggunaan dan peringatan yang dicantumkanpada kemasan psikotropika. Periklanan psikotropika bagi masyarakatumum pada prinsipnya dilarang.

4. Perdagangan Internasional Para pihak diminta agar produksi,perdagangan, pemilikan, dan pendistribusian psikotropika yang *7771tertuang pada Daftar Psikotropika Golongan I, II, III, dan IVdidasarkan atas izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I,II, III, dan IV, Para Pihak diminta agar produsen dan semua yangdiberi wewenang untuk memperdagangkan dan mendistribusi psikotropika,menyelenggarakan pencatatan yang menunjukkan rincian, jumlah yangdibuat, psikotropika yang ada dalam sediaan, nama penyalur, danpenerima. Konvensi ini menghendaki agar Para Pihak melakukanpengaturan yang sebaik-baiknya berkenaan dengan ekspor imporPsikotropika. Para Pihak melalui Sekretaris Jenderal PerserikatanBangsa-Bangsa, dapat menyatakan bahwa negara tersebut melarangpemasukan ke dalam negaranya atau salah satu wilayahnya, psikotropikayang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III dan IV.

5. Tindakan untuk Pertolongan Pertama dan Keadaan Darurat Psikotropikayang termasuk dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV, yangdibawa melalui pengangkutan internasional untuk tujuan pertolonganpertama pada kecelakaan atau untuk keadaan darurat, tidak dianggapsebagai kegiatan ekspor-impor atau perlintasan melalui negara.

6. Pemeriksaan Para Pihak akan menegakkan suatu sistem pemeriksaanatas para produsen, eksportir, importir, serta distributorpsikotropika, sarana pelayanan kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuanyang menggunakan psikotropika tersebut.

7. Pelaporan Kewajiban Para Pihak melaporkan kepada SekretarisJenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai : a penerapan Konvensi dinegaranya, perubahan-perubahan penting dalam hukum dan peraturanperundang-undangan psikotropika;b. nama-nama pejabat pemerintah dan alamat yang menangani perdaganganinternasional psikotropika;c. kasus lalu-lintas gelap atau penyitaan dari lalu-lintas gelap yangdianggap penting;d. ekspor, impor, dan produksi.

8. Pencegahan Penyalahgunaan Para Pihak akan mengambil langkahpencegahan penyalahgunaan psikotropika, identifikasi dini, pengobatandan rehabilitasi secara terkoordinasi serta akan meningkatkankemampuan personal melalui pelatihan.

9. Peredaran Gelap Dengan memperhatikan sistem konstitusi, hukum, danadministrasinya, Para Pihak akan melakukan pencegahan penyalahgunaandengan :

a. membuat peraturan-peraturan nasional guna kepentingan koordinasidalam tindakan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap denganmenunjuk kepada suatu badan yang bertanggung jawab terhadap koordinasitersebut;b. melakukan kampanye pemberantasan peredaran gelap psikotropika;c. mengadakan kerja sama antar Para Pihak dan organisasi internasionalyang berwenang. *7772 10. Penerapan Ketentuan Tentang Pengawasan YangLebih Ketat Para Pihak dapat mengambil langkah pengawasan yang lebihketat atau lebih tegas daripada yang ditetapkan dalam Konvensi ini,dengan tujuan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia bukan sebagai negara penandatangan Konvensi, maka sesuaidengan isi Pasal 25 dan 26 Convention on Psychotropic Substances 1971(Konvensi Psikotropika 1971), cara yang ditempuh untuk menjadi Pihakpada Konvensi adalah dengan menyampaikan Piagam Aksesi.

Apabila Indonesia telah menyampaikan Piagam Aksesi, maka Konvensi iniakan mulai berlaku bagi Indonesia secara internasional setelah 90(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya PiagamAksesi oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Aspek luar negeri yang hendak dicapai adalah untuk memperlancar kerjasama internasional di bidang penanggulangan bahaya peredaran gelap danpenyalahgunaan psikotropika dengan semua negara dan lembagainternasional, terutama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnyayang lebih dahulu telah meratifikasi konvensi ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalambahasa Indonesia, maka yang berlaku adalah naskah asli Konvensi inidalam bahasa Inggeris. Diajukannya Reservation (Pensyaratan) terhadapPasal 31 ayat (2) Konvensi berdasarkan prinsip untuk tidak menerimakewajiban dalam pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional,kecuali dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3657

---------------------- CATATAN

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANGPENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 (KONVENSIPSIKOTROPIKA 1971)

RESERVATION ON ARTICLE 31 PARAGRAPH (2) CONVENTION ON PSYCHOTROPICSUBSTANCES 1971

The Republic of Indonesia, while acceding to the Convention onPsychotropic Substances 1971, does not consider it self *7773 bound bythe provision of Article 31 Paragraph (2) and takes the position thatdispute relating to the interpretation and application on theConvention which have not been settled through the channel providedfor in paragraph (1) of the said article, may be refered to theInternational Court of Justice only with the consent of all the

parties to the dispute.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SOEHARTO

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANGPENGESAHAN CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 (KONVENSIPSIKOTROPIKA 1971)

PENSYARATAN TERHADAP PASAL 31 AYAT (2) KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971

Republik Indonesia, walaupun melakukan aksesi terhadap KonvensiPsiko-tropika 1971, tidak berarti terikat pada ketentuan Pasal 31 ayat(2) dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibatperbedaan penafsiran dan penerapan isi Konvensi, yang tidakterselesaikan melalui jalur sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasaltersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkankesepakatan Para Pihak yang bersengketa.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 100

GAMBAR

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

CONVENTION ON PSYCHOTROPIC SUBSTANCES*

PREAMBLE

The Parties, Being concerned with the health and welfare of mankind,

Noting with concern the public health and social problems *7774resulting from the abuse of certain psychotropic substances,

Determined to prevent and combat abuse of such substances and theillicit traffic to which it gives risc,

Considering that rigorous measures are necessary to restrict the useof such substances to legitimate purposes,

Recognizing that the use of psychotropic substances for medical andscientific purposes is indispensable and that their availability forsuch purposes should not be unduly restricted,

Believing that effective measures against abuse of such substancesrequire co-ordination and universal action,

Acknowledging the competence of the United Nations in the field ofcontrol of psychotropic substances and desirous that the internationalorgans concerned should be within the framework of that Organization,’ Recognizing that an international convention is necessary to achievethese purposes,

Agree as follows:

Article 1 USE OF TERMS

Except where otherwise expressly indicated, or where the con otherwiserequires, the following terms in this Convention have the mean givenbelow:

* Note by tire Secretariat: In the following text a number or minorcorrect included which were required owing to certain errors andomissions in the English the original of the Convention and which weremade by a Proces-Verbal of Rectific the Original of the Convention,signed on 15 August 1973 and communication Governments by the Officeof Legal Affairs of the United Nations in circul C.N. 169. 1973.TREATIES-5 and C.N. 321. 1974. TREATIES-I dated 30 August 9 December1974 respectively. They affect article 2, para. 7 (a) and the chemicalof certain substances in Schedules I, II and IV annexed to theConvention.

(a) "Council" means the Economic and Social Council of tile UnitedNations.

(b) "Commission" means the Commission on Narcotic Drugs of theCouncil.

(c) "Board" means the International Narcotics Control Board providedfor in the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961.

(d) "Secretary-General" means the Secretary-General of the UnitedNations.

(e) "Psychotropic substance" means any substance, natural orsynthetic, or any natural material in Schedule I, II, Ill or IV.

*7775 (f) "Preparation" means:

(i) Any solution or mixture, in whatever physical state, containingone or more psychotropic substances, Or

(ii) One or more psychotropic substances in dosage form

(g) "Schedule I", "Schedule II", "Schedule III" and "Schedule IV" meanthe correspondingly numbered lists of psychotropic substances annexedto this Convention, as altered in accordance with article 2.

(h) "Export" and "import" mean in their respective connotations thephysical transfer of a psychotropic substance from one State toanother Slate.

(i) "Manufacture" means all processes by which psychotropic substancesmay be obtained, and includes refining as well as the transformationof psychotropic substances into other psychotropic substances. Theterm also includes the making of preparations other than those made onprescription in pharmacies.

(j) "Illicit traffic" means manufacture of or trafficking inpsychotropic substances contrary to the provisions of this Convention.

(k) "Region" means any part or a State, which pursuant to article 28treated as a separate entity for the purposes of this Convention.

(l) "Premises" means buildings or parts or buildings. including

appertaining land.

Article 2

SCOPE OF CONTROL OF SUBSTANCES

1. If a Party or the World Health Organization has information relatsubstance not yet under international control which in its opinion maythe addition of that substance to any of that Schedules of this Convershall notify the Secretary-General and furnish him with theinformation support of that notification. The foregoing procedureshall also apply Party or the World Health Organization hasinformation justifying the tra a substance from one Schedule toanother among those Schedules deletion of a substance from theSchedules.

2. The Secretary-General shall transmit such notification, and anyinformation which he considers relevant, to the parties, to theCommission and, when the notification is made by a Party, to the WorldHealth Organization.

3. If the information transmitted with such a notification indicatesthat the substance is suitable for *7776 inclusion in Schedule I orSchedule II pursuant to paragraph 4, the Parties shall examine, in thelight of all information available to them, the possibility of theprovisional application to the substance of measures of controlapplicable to substances in Schedule I or Schedule II, as appropriate.

4. If the World Health Organization finds:

(a) That the substance has the capacity to produce

(i) (l) A state of dependence, and

(2) Central nervous system stimulation or depression, resultinghallucinations or disturbances in motor function or thinking orbehaviour or perception or mood, or

(ii) Similar abuse and similar ill effects as a substance in ScheduleI, II, III or IV, and

(b) That there is sufficient evidence that the substance is being oris likely to be abused so as to constitute a public ’health and socialproblem warranting the placing of’ the substance under internationalcontrol, the World Health Organization shall communicate to theCommission an assessment of the substance, including the extent orlikelihood of abuse, the degree of seriousness of the public healthand social problem and the degree of usefulness of the substance inmedical therapy, together with recommendations on control ’measures,if any, that would be appropriate in the light of its assessment.

5. The Commission, taking into .account the communication from, theWorld Health Organization, whose assessments shall be determinative asto medical and scientific matters, and bearing in mind the economic,social, legal, administrative and other factors it may considerrelevant, may add the substance to Schedule l, !l, Ill or IV. TheCommission may seek further information from the World HealthOrganization or from other appropriate sources.

6. If a notification under paragraph 1 relates to a substance already

listed in one of the Schedules, the World Health Organization shallcommunicate to the Commission its new findings, ally new assessment ofthe substance it may make in accordance with paragraph 4 and any newrecommendations on control measures it may Find appropriate in thelight of that assessment. The Commission, taking into account thecommunication from the World Health Organization as under paragraph 5and bearing in mind the factors referred to in that paragraph, maydecide to transfer the substance from one Schedule to another or todelete it from the Schedules.

7. Any decision of the Commission taken pursuant to this *7777 articleshall be communicated by the Secretary-General to all States Membersof the United Nations, to non-member States Parties to thisConvention, to the World Health Organization and to the Board. Suchdecision shall become fully effective with respect to each Party 180days after the date of such communication, except for any Party which,within that period, in respect of a decision adding a substance to aSchedule, has transmitted to the Secretary-General a written noticethat, in view of exceptional circumstances, it is not in a position togive effect with respect to that substance to all of the provisions ofthe Convention applicable to substances in that Schedule. Such noticeshall state the reasons for this exceptional action. Notwithstandingits notice, each Party shall apply, as a minimum, the control measureslisted below:

(a) A Party having given such notice with respect to a previouslyuncontrolled substance added to Schedule I shall take into account, asfar as possible, the special control measures enumerated in article 7and, with respect to that substance, shall:

(i) Require licenses for manufacture, trade and distribution asprovided in article 8 for substances in Schedule II;

(ii) Require medical prescriptions for supply or dispensing asprovided in article 9 for substances in Schedule II;

(iii) Comply with the obligations relating to export and importprovided in article 12, except in respect to another Party havinggiven such notice for the substance in question;

(iv) Comply with the obligations provided in article 13 for substancesh Schedule in regard to prohibition of and restrictions on export andimport;

(v) Furnish statistical reports to the Board in accordance withparagraph 4 (a) of article 16; and

(vi) Adopt measures in accordance with article 22 for the repressionof acts contrary to laws or regulations adopted pursuant to theforegoing obligations.

(b) A Party having given such notice with regard to a previouslyuncontrolled substance added to Schedule II shall, with respect tothat substance

(i) Require licences for manufacture, trade and distribution inaccordance with article 8;

*7778 (ii) Require medical prescription for supply or dispensing inaccordance article 9;

(iii) Comply with the obligations relating to export and importprovided in article 12, except in respect to another Party havinggiven such notice for the substance in question;

(iv) Comply with the obligations of article 13 in regard toprohibition of and restrictions on export and import;

(v) Furnish statistical reports to the Board in accordance withparagraphs 4 (a), (c) and (d) of article 16; and

(vi) Adopt measures in accordance with article 22 for the repressionof acts contrary to laws or regulations adopted pursuant to theforegoing obligations.

(c) A Party having given such notice with regard to a previouslyuncontrolled substance added to Schedule III shall, with respect tothat substance:

(i) Require licences for manufacture, trade and distribution inaccordance with article 8;

(ii) Require medical prescriptions for supply or dispensing inaccordance with article 9;

(iii) Comply with the obligations relating to export provided inarticle 12, except in respect to another Party having given suchnotice for the substance in question;

(iv) Comply with the obligations of article 13 in regard toprohibition of and restrictions on export and import; and

(v) Adopt measures in accordance with article 22 for the repression ofacts contrary to laws or regulations adopted pursuant to the foregoingobligations.

(d) Party having given such notice with regard to a previouslyuncontrolled substance added to Schedule IV shall, with respect tothat substance:

(i) Require licences for manufacture, trade and distribution inaccordance with article 8;

(ii) Comply with the obligations of article 13 in regard toprohibition of and restrictions on export and import; and

(iii) Adopt measures in accordance with article 22 for the repressionof acts contrary to *7779 laws or regulations adopted pursuant to theforegoing obligations.

(e) A Party having given such notice with regard to a substancetransferred to a Schedule providing stricter controls and obligationsshall apply as a minimum all of the provisions of this Conventionapplicable to the Schedule from which it was transferred.

8. (a) The decision of the Commission taken under this article shallbe subject to review by the Council upon the request of any Partytiled within 180 days from receipt of notification of the decision.The request for review shall be sent to the Secretary-General togetherwith all relevant information upon which the request for review is

based.

(b) The Secretary-General shall transmit copies of the request forreview and the relevant information to the Commission, to the WorldHealth Organization and to all the Parties, inviting them to submitcomments within ninety days. All comments received shall be submittedto the Council for consideration.

(c) The Council may confirm, alter or reverse the decision of theCommission. Notification of the Council’s decision shall betransmitted to all States Members of the United Nations, to non-memberStates Parties to this Convention, to the Commission, to the WorldHealth Organization and to the Board.

(d) During pendency of the review, the original decision of themission shall, subject to paragraph 7, remain in effect.

9. The Parties shall use their best endeavours to apply to substanceswhich do not fall under this Convention, but which may be used in theillicit manufacture of psychotropic substances, such measures ofsupervision as may be practicable.

Article 3

SPECIAL PROVISIONS REGARDING THE CONTROL OF PREPARATIONS

1. Except as provided in the following paragraphs of this article, apreparation is subject to the same measures of control as thepsychotropic substance which it contains, anti, if it contains morethan one such substance, to the measures applicable to the moststrictly controlled of those substances.

2. if a preparation containing a psychotropic substance other than asubstance in Schedule I is compounded in such a way .that it presentsno, or a negligible, risk *7780 of abuse and the substance Cannot berecovered by readily applicable means in a quantity liable to abuse,so that the preparation does not give rise to a public health andsocial problem, the preparation may be exempted from certain of themeasures of control provided in this Convention in accordance withparagraph 3.

3. If a Party makes a finding under the preceding paragraph regardinga preparation, it may decide to exempt the preparation, in its countryor in one of its regions, from ’any or all of the measures of controlprovided in .this Convention except the requirements of:

(a) article 8 (licences), as it applies to manufacture;

(b) article 11 (records), as it applies to exempt preparations;

(c) article 13 (prohibition of and restrictions on export and import);

(d) article 15 (inspection), as it applies to manufacture;

(e) article 16 (reports to be furnished by the Parties), as it appliesto exempt preparations, and

(f) article 22 (penal provisions), to the extent necessary for therepression of acts contrary to laws or regulations adopted pursuant tothe foregoing obligations.

A Party shall notify the Secretary-General of any such decision, ofthe name and composition of the exempt preparation, and of themeasures of control from which it is exempted. The Secretary-Generalshall transmit the notification to the other Parties, to the WorldHealth Organization and to the Board.

4. If a Party or the World Health Organization has informationregarding a preparation exempted pursuant to paragraph 3 which in itsopinion may require the termination, in whole or in part, of theexemption, it shall notify the Secretary-General and furnish him withthe information in support of the notification. The Secretary-Generalshall transmit such notification, and any information which heconsiders relevant, to the Parties, to the Commission and, when thenotification is made by a Party, to the World Health Organization. TheWorld Health Organization shall communicate to the Commission anassessment of the preparation in relation to the matters specified inparagraph 2, together with a recommendation of the control measures,if any, from which the preparation should cease to be exempted. TheCommission, taking into account the communication from the WorldHealth Organization, whose assessment shall be determinative as tomedical and scientific matters, *7781 and bearing in mind theeconomic, social, legal, administrative and other factors it mayconsider relevant, may decide to terminate the exemption of thepreparation from any or all control measures. Any decision of theCommission taken pursuant to this paragraph shall be communicated bythe Secretary-General to all States Members of the United Nations, tonon-member States Parties to this Convention, to the World HealthOrganization and to the Board. All Parties shall take measures toterminate the exemption from the control measure or measures inquestion within 180 days of the date of the Secretary-General’scommunication.

Article 4

OTHER SPECIAL PROVISIONS REGARDING THE SCOPE OF CONTROL

In respect of psychotropic substances other than those in Schedule I,the Parties may permit:

(a) The carrying by international travellers of small quantities ofpreparations for personal use; each Party shall be entitled, however,to satisfy itself that these preparations have been lawfully obtained;

(b) The use of such substances in industry for the manufacture ofnon-Psychotropic substances or Products, subject to the application ofthe measures of control required by this Convention until thepsychotropic substances come to be in such a condition that they willnot in practice be abused or recovered;

(c) The use of such substances, subject to the application of themeasures of control required by this Convention, for the capture ofanimals by persons specifically authorized by the competentauthorities to use such substances for that purpose.

Article 5 LIMITATION OF USE TO MEDICAL AND SCIENTIFIC PURPOSES

1. Each Party shall limit the use of substances in Schedule I asprovided in article 7.

2. Each Party shall, except as provided in article 4, limit by suchmeasures as it considers appropriate the manufacture, export, import,distribution and stocks of, trade in, and use and possession of,substances in Schedules II, III and IV to medical and scientificpurposes.

3. It is desirable that the Parties do not permit the possession ofsubstances in Schedules II, III and IV except under legal authority.

Article 6

SPECIAL ADMINISTRATION

*7782 It is desirable that for the purpose of applying the provisionsof this Convention, each party establish and maintain a specialadministration, which may with advantage be the same as, or work inclose co-operation with, the special administration establishedpursuant to the provisions of conventions for the control of narcoticdrugs.

Article 7 SPECIAL PROVISIONS REGARDING SUBSTANCES IN SCHEDULE I

In respect of substances in Schedule I, the Parties shall:

(a) Prohibit all use except for scientific and very limited medicalpurposes by duly authorized persons, in medical or scientificestablishments which are directly under the control of theirGovernments or specifically approved by them;

(b) Require that manufacture, trade, distribution and possession beunder a special licence or prior authorization;

(c) Provide for close supervision of the activities and acts mentionedin paragraphs (a) and (b);

(d) Restrict the amount supplied to a duly authorized person to thequantity required for his authorized purpose;

(e) Require that persons performing medical or scientific functionskeep records concerning the acquisition of the substances and thedetails of their use, such records to be preserved for at least twoyears after the last use recorded therein; and

(f) Prohibit export and import except when both the exporter andimporter are the competent authorities or agencies of the exportingand importing country or region, respectively, or other persons orenterprises which are specifically authorized by the competentauthorities of their country or region for the purpose. Therequirements of paragraph 1 of article 12 for export and importauthorizations for substances in Schedule II shall also apply tosubstances in Schedule I.

Article 8 LICENCES

1. The Parties shall require that the manufacture of trade (includingexport and import trade) in, and distribution of substances listed inSchedules II, III and IV be under licence or other similar controlmeasure.

2. The Parties shall:

(a) Control all duly authorized persons and enterprises carrying on orengaged in the manufacture of, trade (including export and importtrade)in, or distribution of substances referred *7783 to in paragraph1;

(b) Control under licence or other similar control measure theestablishments and premises in which such manufacture, trade ordistribution may take place; and

(c) Provide that security measures be taken with regard to suchestablishments and premises in order to prevent theft or otherdiversion of stocks.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this article relating tolicensing or other similar control measures need not apply to personsduly authorized to perform and while performing therapeutic orscientific. functions.

4. The Parties shall require that all persons who obtain licences inaccordance with this Convention or who are otherwise authorizedpursuant to paragraph 1 of this article or sub-paragraph (b) ofarticle 7 shall be adequately qualified for the effective and faithfulexecution of the provisions of such laws and regulations as areenacted in pursuance of this Convention.

Article 9

PRESCRIPTIONS

1. The Parties shall require that substances in Schedules II, III andIV be supplied or dispensed for use by individuals pursuant to medicalprescription only, except when individuals may lawfully obtain, use,dispense or administer such substances in the duly authorized exerciseof therapeutic or scientific functions.

2. The Parties shall take measures to ensure that prescriptions forsubstances in Schedules II, III and IV are issued in accordance withsound medical practice and subject to such regulation, particularly asto the number of times they may be refilled and the duration of theirvalidity, as will protect the public health and welfare.

3. Notwithstanding paragraph 1, a Party may, if in its opinion localcircumstances so require and under such conditions, includingrecord-keeping, as it may prescribe, authorize licensed pharmacists orother licensed retail distributors designated by the authoritiesresponsible for public health in its country or part thereof tosupply, at their discretion and without prescription, for use formedical purposes by individuals in exceptional cases, smallquantities, within limits to be defined by the Parties, of substancesin Schedules III and IV

Article 10 WARNINGS ON PACKAGES, AND ADVERTISING

*7784 1. Each Party shall require, taking into account any relevantregulation or recommendations of the World Health Organization, suchdirections for use, including cautions and warnings, to be indicatedon the labels where practicable and in any case on the accompanyingleaflet of retail packages of psychotropic. substances, as in itsopinion are necessary for the safety of the user.

2. Each Party shall, with due regard to its constitutional provisions,prohibit the advertisement of such substances to the general public.

Article 11 RECORDS

1. The Parties shall require that, in respect of substances inSchedule I, manufactures and all other persons authorized underarticle 7 to trade in and distribute those substances keep records, asmay be determined by each Party, showing details of the quantitiesmanufactured, the quantities held in stock, and, for each acquisitionand disposal, details of the quantity, date, supplier and recipient.

2. The Parties shall require that, in respect. of substances II,Schedules II and III, manufacturers, wholesale distributors, exportersand importers keep records, as may be determined by each Party,showing details of the quantities manufactured and, for eachacquisition and disposal, details of the quantity, date, supplier andrecipient.

3. The Parties shall require that, in respect of substances inSchedule II, retail distributors, institutions for hospitalization andcare and scientific institutions keep records, as may be determined byeach Party, showing, for each acquisition and disposal, details of thequantity, date, supplier and recipient.

4. The Parties shall ensure, through appropriate methods and takinginto account tile professional and trade practices in their countries,that information regarding acquisition and disposal of substances inSchedule III by retail distributors, institutions for hospitalizationand care and scientific institutions is readily available.

5. The Parties shall require that, in respect of substances inSchedule IV, manufacturers, exporters and importers keep records, asmay be determined by each Party, showing the quantities manufactured,exported and imported.

6. The Parties shall require manufacturers of preparations exemptedunder paragraph 3 of article 3 to keep records as to the quantity ofeach psychotropic substance used in the manufacture of an exemptpreparation, and as to the nature, total quantity and initial disposalof the exempt preparation manufactured therefrom.

*7785 7. The Parties shall ensure that the records and informationreferred to in this article which are required for purposes of reportsunder article 16 shall be preserved for at least two years.

Article 12 PROVISIONS RELATING TO INTERNATIONAL TRADE

1. (a) Every Party permitting the export or import of substances inSchedule I or II shall require a separate import or exportauthorization, on a form to be established by the Commission, to beobtained for each such export or import whether it consists of one ormore substances.

(b) Such authorization shall state the international non-proprietaryname, or, lacking such a name, the designation of the substance in theSchedule, the quantity to be exported or imported, the pharmaceuticalform, the name and address of the exporter and importer, and theperiod within which the export or import must be effected. If the

substance is exported or imported in, the form of a preparation, thename of the preparation, if any, shall additionally be furnished. Theexport authorization shall also state the number and date of theimport authorization and the authority by whom it has been issued.

(c) Before issuing an export authorization the Parties shall requirean import authorization, issued by the competent authority of theimporting country or region and certifying that the importation of thesubstance or substances referred to therein is approved, and such anauthorization shall be produced by the person or establishmentapplying for the export authorization.

(d) A copy of the export authorization shall accompany eachconsignment, and the Government issuing the export authorization shallsend a copy to the Government of the importing country or region.

(e) The Government of the importing country or region, when theimportation has been effected, shall return the export authorizationwith an endorsement certifying the amount actually imported, to theGovernment of the exporting country or region.

2. (a) The Parties shall require that for each export of substances inSchedule III exporters shall draw up a declaration in triplicate, on aform to be established by the Commission, containing the followinginformation:

(i) The name and address of the exporter and importer;

*7786 (ii) The international non-proprietary name, or, failing such aname, the designation of the substance in the Schedule;

(iii) The quantity and pharmaceutical form in which the substance isexported, and, if in the form of a preparation, the name of thepreparation, if any; and

(iv) The date of despatch.

(b) Exporters shall furnish the competent authorities of their countryor region with two copies of the declaration. They shall attach thethird copy to their consignment.

(c) A Party from whose territory a substance in Schedule III has beenexported shall, as soon as possible but not later than ninety daysafter the date of despatch, send to the competent authorities of theimporting country or region, by registered mail with return of receiptrequested, one copy of the declaration received from the exporter.

(d) The Parties may require that, on receipt of the consignment, theimporter shall transmit the copy accompanying the consignment, dulyendorsed stating the quantities received and the date of receipt, tothe competent authorities of his country or region.

3. In respect of substances in Schedules I and II the followingadditional provisions shall apply:

(a) The Parties shall exercise in free ports and zones the samesupervision and control as in other parts of their territory,provided, however, that they may apply more drastic measures.

(b) Exports of consignments to a post office box, or to a bank to the

account of a person other than the person named in the exportauthorization, shall be prohibited.

(c) Exports to bonded warehouses of consignments of substances inSchedule I are prohibited. Exports of consignments of substances inSchedule II to a bonded warehouse are prohibited unless the Governmentof the importing country certifies on the import authorization,produced by the person or establishment applying for the exportauthorization, that it has approved the importation for the purpose ofbeing placed in a bonded warehouse. In such case the exportauthorization shall certify that the consignment is exported for suchpurpose. Each withdrawal from the bonded warehouse shall require apermit from the authorities having jurisdiction over the warehouse*7787 and, in the case of a foreign destination, shall be treated asif it were a new export within the meaning of this Convention.

(d) Consignments entering or leaving the territory of a Party notaccompanied by an export authorization shall be detained by thecompetent’ authorities.

(e) A Party shall not permit any substances consigned to anothercountry to pass through its territory, whether or not the consignmentis removed from the conveyance in which it is carried, unless a copyof the export authorization for consignment is produced to thecompetent authorities of such Party.

(f) The competent authorities of any country or region through which aconsignment of substances is permitted to pass shall take all duemeasures to prevent the diversion of the consignment to a destinationother than that named in the accompanying copy of the exportauthorization, unless the Government of the country or region throughwhich the consignment is passing authorizes the diversion. TheGovernment of the country or region of transit shall treat anyrequested diversion as if the diversion were an export from thecountry or region of transit to the country or region of newdestination. If the diversion is authorized, the provisions ofparagraph I (e) shall also apply between the country or region oftransit and the country or region which originally exported theconsignment.

(g) No consignment of substances, while in transit or whilst beingstored in a bonded warehouse, may be subjected to any process whichwould change the nature of the substance in question. The packing maynot be altered without the permission of the competent authorities.

(h) The provisions of sub-paragraphs (e) to (g) relating to thepassage of substances through the territory of a Party do not applywhere the consignment in question is transported by aircraft whichdoes not land in the country or region of transit. If the aircraftlands in any such country or region, those provisions shall be appliedso far as circumstances require.

(i) The provisions of this paragraph are without prejudice to theprovisions of any international agreements which limit the controlwhich may be exercised by any of the Parties over such substances intransit,

Article 13 PROHIBITION OF AND RESTRICTIONS ON EXPORT AND IMPORT

1. A Party may notify all the other Parties through the *7788

Secretary-General that it prohibits the import into its country orinto one of its regions of one or more substances in Schedule II, IIIor IV, specified in its notification, Any such notification shallspecify the name of the substance as designated in schedule II, III orIV.

2. If a Party has been notified of a prohibition pursuant to paragraph1, it shall take measures to ensure that none of the. substancesspecified in the notification is exported to the country or One of theregions of the notifying Party.

3. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraphs, a Partywhich has given notification pursuant to paragraph 1 may authorize byspecial import licence in each case the import of specified quantitiesof the substances in question or preparations containing suchsubstances. The issuing authority of the importing country shall sendtwo copies of the special import licence, indicating the name andaddress of the importer and the exporter, to the competent authorityof the exporting country or region, which may then authorize theexporter to make the shipment. One copy of the special import licence,duly endorsed by the competent authority of the exporting country orregion, shall accompany the shipment.

Article 14 SPECIAL PROVISIONS CONCERNING THE CARRIAGE OF PSYCHOTROPICSUBSTANCES IN FIRST-AID KITS OF SHIPS, AIRCRAFT OR OTHER FORMS OFPUBLIC TRANSPORT ENGAGED IN INTERNATIONAL TRAFFIC

1. The international carriage by ships, aircraft or other forms ofinter national public transport, such as international railway trainsand motor coaches, of such limited quantities of substances inSchedule II, III or IV as may be needed during their journey or voyagefor first-aid purposes or emergency cases shall not be considered tobe export, import or passage through a country within the meaning Ofthis Convention.

2. Appropriate safeguards shall be taken by the country of registry toprevent the improper use of the substances referred to in paragraph 1or their diversion for illicit purposes. The Commission, inconsultation with the appropriate international organizations, shallrecommend such safeguards.

3. Substances carried by ships, aircraft or other forms ofinternational public transport, such as international railway trainsand motor coaches, in accordance with paragraph 1 shall be subject tothe laws, regulations, permits and licences of the country ofregistry, without prejudice to any rights of the competent localauthorities to carry out checks, inspections and other controlmeasures on board these conveyances. The administration of suchsubstances in the case of emergency shall not be considered a *7789violation of the requirements of paragraph 1 of article 9.

Article l5 INSPECTION

The Parties shall maintain a system of inspection of manufacturers,exporters, importers, and wholesale and retail distributors ofpsychotropic substances and of medical and scientific institutionswhich use such substances. They shall provide for inspections, whichshall be made as frequently as they consider necessary, of thepremises and of stocks and records.

Article 16 REPORTS TO BE FURNISHED BY THE PARTIES

l. The Parties shall furnish to the Secretary-General such informationas the Commission may request as being necessary for the performanceof its functions, and in particular an annual report regarding theworking of the Convention in their territories including informationon:

(a) Important changes in their laws and regulations concerningpsychotropic substances; and

(b) Significant developments in the abuse of and the illicit trafficin psychotropic substances within their territories.

2. The Parties shall also notify the Secretary-General of the namesand addresses of the governmental authorities referred to insub-paragraph (f) of article 7, in article 12 and in paragraph 3 ofarticle 13. Such information shall be made available to all Parties bythe Secretary-General.

3. The Parties shall furnish, as soon as possible after the event, areport to the Secretary-General in respect of any case of illicittraffic in psychotropic substances or seizure from such illicittraffic which they consider important because of:

(a) New trends disclosed;

(b) The quantities involved;

(c) The light thrown on the sources from which the substances areobtained; or

(d) The methods employed by illicit traffickers. Copies of the reportshall be communicated in accordance with sub-paragraph (b) of article21.

4. The Parties shall furnish to the Board annual statistical reportsin accordance with forms prepared by the Board:

(a) In regard to each substance in Schedules I and *7790 II, onquantities manufactured, exported to and imported from each country orregion as well as on stocks held by manufacturers;

(b) In regard to each substance in Schedules III and IV, on quantitiesmanufactured, as well as on total quantities exported and imported:

(c) In regard to each substance in Schedules II and III, on quantitiesused in the manufacture of exempt preparations; and

(d) In regard to each substance other than a substance in Schedule I,on quantities used for industrial purposes in accordance withsub-paragraph (b)of article 4. The quantities manufactured which arereferred to in sub-paragraphs (a) and (b) of this paragraph do notinclude the quantities of preparations manufactured.

5. A Party shall furnish the Board, on its request, with supplementarystatistical information relating to future periods on the quantitiesof any individual substance in Schedules III and IV exported to andimported from each country or region. That Party may request that theBoard treat as confidential both its request for information and the

information given under this paragraph.

6. The Parties shall furnish the information referred to in paragraphs1 and 4 in such a manner and by such dates as the Commission or theBoard may request.

Article 17

FUNCTIONS OF THE COMMISSION

1. The Commission may consider ail matters pertaining to the aims ofthis Convention and to the implementation of its provisions, and maymake recommendations relating thereto.

2. The decisions of the Commission provided for in articles 2 and 3shall be taken by a two-thirds majority of the members of theCommission.

Article 18 REPORTS OF THE BOARD

1. The Board shall prepare annual reports on its work containing ananalysis of the statistical information at its disposal, and, inappropriate cases, an account of the explanations, if any, given by orrequired of Governments, together with any observations andrecommendations which the Board desires to make. The Board may makesuch additional reports as it considers necessary. The reports shallbe submitted to the Council through the Commission, which may makesuch comments as it sees fit.

*7791 2. The reports of the Board shall be communicated to the Partiesand subsequently published by the Secretary-General. The Parties shallpermit their unrestricted distribution.

Article 19 MEASURES BY THE BOARD TO ENSURE THE EXECUTION OF THEPROVISIONS OF THE CONVENTION

1. (a) If, on the basis of its examination of information submitted bygovernments to the Board or of information communicated by UnitedNations organs, the Board has reason to believe that the aims of thisConvention are being seriously endangered by reason of the failure ofa country or region to carry out the provisions of this Convention,the Board shall have the right to ask for explanations from theGovernment of the country or region in question. Subject to the rightof the Board to call the attention of the Parties, the Council and theCommission to the matter referred to in sub-paragraph (c) below, itshall treat as confidential a request for information or anexplanation by a government under this sub-paragraph.

(b) After taking action under sub-paragraph (a), the Board, ifsatisfied that it is necessary to do so, may call upon the Governmentconcerned to adopt such remedial measures as shall seem under thecircumstances to be necessary for the execution of the provisions ofthis Convention.

(c) If the Board finds that the Government concerned has failed togive satisfactory explanations when called upon to do so undersub-paragraph (a), or has failed to adopt any remedial measures whichit has been called upon to take under sub-paragraph (b), it may callthe attention or the Parties, the Council and the Commission to thematter.

2. The Board, when calling the attention of the Parties, the Counciland the Commission to a matter in accordance with paragraph 1 (c),may, if it is satisfied that such a course is necessary, recommend tothe Parties that they stop the export, import, or both, of particularpsychotropic substances, from or to the country or region concerned,either for a designated period or until the Board shall be satisfiedas to the situation in that country or region. The State concerned maybring the matter before the Council.

3. The Board shall have the right to publish a report on any matterdealt with under the provisions of this article, and communicate it tothe Council, which shall forward it to all Parties. If the Boardpublishes in this report a decision taken under this article or anyinformation relating thereto, it shall also publish therein the viewsof the Government concerned if the latter so requests.

*7792 4. If in any case a decision of the Board which is publishedunder this article is not unanimous, the views of the minority shallbe stated.

5. Any State shall be invited to be represented at a meeting of theBoard at which a question directly interesting it is considered underthis article.

6. Decisions of the Board under this article shall be taken by atwo-thirds majority of the whole number of the Board.

7. The provisions of the above paragraphs shall also apply if theBoard has reason to believe that the aims of this Convention are beingseriously endangered as a result of a decision taken by a Party underparagraph 7 of article 2.

Article 20 MEASURES AGAINST THE ABUSE OF PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

1. The Parties shall take all practicable measures for the preventionof abuse of psychotropic substances and for the early identification,treatment, education, after-care, rehabilitation and socialreintegration of the persons involved, and shall co-ordinate theirefforts to these ends.

2. The Parties shall as far as possible promote the training ofpersonnel in the treatment, after-care, rehabilitation and socialreintegration of abusers of psychotropic substances.

3. The Parties shall assist persons whose work so requires to gain anunderstanding of the problems of abuse of psychotropic substances andof its prevention, and shall also promote such understanding among thegeneral public if there is a risk that abuse of such substances willbecome widespread.

Article 21 ACTION AGAINST THE ILLICIT TRAFFIC

Having due regard to their constitutional, legal and administrativesystems, the Parties shall:

(a) Make arrangements at the national level for the coordination ofpreventive and repressive action against the illicit traffic; to thisend they may usefully designate an appropriate agency responsible forsuch co-ordination;

(b) Assist each other in the campaign against the illicit traffic inpsychotropic substances, and in particular immediately transmit,through the diplomatic channel or the competent authorities designatedby the Parties for this purpose, to the other Parties directlyconcerned, a copy of any report addressed to the Secretary-Generalunder article 16 in connexion with discovery of a case *7793 ofillicit traffic or a seizure;

(c) Co-operate closely with each other and with the, competentinternational organizations of which they are members with a view tomaintaining a co-ordinated campaign against the illicit traffic;

(d) Ensure that international co-operation between the appropriateagencies be conducted in an expeditious manner; and

(e) Ensure that, where legal papers are transmitted internationallyfor the purpose of judicial proceedings, the transmittal be effectedin an expeditious manner to .the bodies designated by the Parties;this requirement shall be without prejudice to the right of a Party torequire that legal papers be sent to it through the diplomaticchannel.

Article 22

PENAL PROVISIONS

1. (a) Subject to its constitutional limitations, each Party shalltreat as a punishable offence, when committed intentionally, anyaction contrary to a law or regulation adopted in pursuance of itsobligations under this Convention, and shall ensure that seriousoffences shall be liable to adequate punishment, particularly byimprisonment or other penalty of deprivation of liberty.

(b) Notwithstanding the preceding sub-paragraph, when abusers ofpsycho-tropic substances have committed such offences, the Parties mayprovide, either as an alternative to conviction or punishment or inaddition to punishment, that such abusers undergo measures oftreatment, education, after-care, rehabilitation and socialreintegration in conformity with paragraph 1 of article 20.

2. Subject to the constitutional limitations of a Party, its legalsystem and domestic law,

(a) (i) if a series of related actions constituting offences underparagraph 1 has been committed in different countries, each of themshall be treated as a distinct offence;

(ii) Intentional participation in, conspiracy to commit and attemptsto commit, any of such offences, and preparatory acts and financialoperations in connexion with the offences referred to in this article,shall be punishable offences as provided in paragraph 1;

(iii) Foreign convictions for such offences shall be taken intoaccount for the purpose of *7794 establishing recidivism; and

(iv) Serious offences heretofore referred to committed either bynationals or by foreigners shall be prosecuted by the Party in whoseterritory the offence was committed, or by the Party in whoseterritory the offender is found if extradition is not acceptable in

conformity with the law of the Party to which application is made, andif such offender has not already been prosecuted and judgement given.

(b) It is desirable that the offences referred to in paragraph 1 andparagraph 2 (a)(ii) be included as extradition crimes in any treatywhich has been or may hereafter be concluded between any or theParties, and, as between any of the Parties which do not makeextradition conditional on the existence of a treaty or onreciprocity, be recognized as extradition crimes; provided thatextradition shall be granted in conformity with the law of the Partyto which application is made, and that the Party shall have the rightto refuse to effect the arrest or grant the extradition in cases wherethe competent authorities Consider that the offence is notsufficiently serious.

3. Any psychotropic substance or other substance, as well as anyequipment, used in or intended for the commission of any of theoffences referred to in paragraphs 1 and 2 shall be liable to seizureand confiscation.

4. The provisions of this article shall be subject to the provisionsof the domestic law of the Party concerned on questions ofjurisdiction.

5. Nothing contained in this article shall affect the principle thatthe offences to which it refers shall be defined, prosecuted andpunished in conformity with the domestic law of a Party.

Article 23 APPLICATION OF STRICTER CONTROL MEASURES THAN THOSEREQUIRED BY THIS CONVENTION

A Party may adopt more strict or severe measures of control than thoseprovided by this Convention if, in its opinion, such measures aredesirable or necessary for the protection of the public health andwelfare.

Article 24 EXPENSES OF INTERNATIONAL ORGANS INCURRED IN ADMINISTERINGTHE PROVISIONS OF THE CONVENTION

The expenses of the Commission and the Board in carrying out theirrespective functions under this Convention shall be borne by theUnited Nations in such manner as shall be decided by the GeneralAssembly. The Parties which are not *7795 Members of the UnitedNations shall contribute to these expenses such amounts as the GeneralAssembly finds equitable and assesses from time to time afterconsultation with the Governments of these Parties.

Article 25 PROCEDURE FOR ADMISSION, SIGNATURE, RATIFICATION ANDACCESSION

1. Members of the United Nations, States not Members of the UnitedNations which are members of a specialized agency of the UnitedNations the International Atomic Energy Agency or Parties to theStatute of the International Court of Justice, and any other Stateinvited by the Council, may become Parties to this Convention:

(a) By signing it; or (b) By ratifying it after signing it subject toratification; or (c) By acceding to it.

2. The Convention shall be open for signature until 1 January 1972

inclusive. Thereafter it shall be open for accession.

3. Instruments of ratification or accession shall be deposited withthe Secretary-General.

Article 26

ENTRY INTO FORCE

1. The Convention shall come into force on the ninetieth day afterforty of the States referred to in paragraph 1 of article 25 havesigned it without reservation of ratification or have deposited theirinstruments of ratification or accession.

2. For any other State signing without reservation of ratification, ordepositing an instrument of ratification or accession after the lastsignature or deposit referred to in the preceding paragraph, theConvention shall enter into-force on the ninetieth day following thedate of its signature or deposit of its instrument of ratification oraccession.

Article 27 TERRITORIAL APPLICATION

The Convention shall apply to all non-metropolitan territories for theinternational relations of which any Party is responsible except wherethe previous consent of such a territory is required by theConstitution of the Party or of the territory concerned, or requiredby custom. In such a case the Party shall endeavour to secure theneeded consent of the territory within the shortest period possible,and when the consent is obtained the Party shall notify theSecretary-General. The Convention shall apply to the territory orterritories named in such a notification from *7796 the date of itsreceipt by the Secretary-General. In those cases where the previousconsent of the non-metropolitan territory is not required, the Partyconcerned shall, at the time of signature, ratification or accession,declare the non-metropolitan territory or territories to which thisConvention applies.

Article 28 REGIONS FOR THE PURPOSES OF THIS CONVENTION

1. Any Party may notify the Secretary-General that, for the purposesof this Convention, its territory is divided into two or more regions,or that two or more of its regions are consolidated into a singleregion.

2. Two or more Parties may notify the Secretary-General that, as theresult of the establishment of a customs union between them, thoseParties constitute a region for the purposes of this Convention.

3. Any notification under paragraph 1 or 2 shall take effect on 1January of the year following the year in which the notification wasmade.

Article 29 DENUNCIATION

1. After the expiry of two years from the date of the coming intoforce of this Convention any Party may, on its own behalf or on behalfof a territory for which it has international responsibility, andwhich has withdrawn its consent given in accordance with article 27,denounce this Convention by an instrument in writing deposited with

the Secretary-General.

2. The denunciation, if received by the Secretary-General on or beforethe first day of July of any year, shall take effect on the first dayof January of the succeeding year, and if received after the first dayof July it shall take effect as if it had been received on or beforethe first day of July in the succeeding year.

3. The Convention shall be terminated if, as a result of denunciationsmade in accordance with paragraphs 1 and 2, the conditions for itscoming into force as laid down in paragraph 1 of article 26 cease toexist.

Article 30 AMENDMENTS

1. Any Party may propose an amendment to this Convention. The text ofany such amendment and the reasons therefor shall be communicated tothe Secretary-General, who shall communicate them to the Parties andto the Council. The Council may decide either:

(a) That a conference shall be called in accordance with paragraph 4of Article 62 of the Charter of the United Nations to consider theproposed amendment; or

*7797 (b) That the Parties shall be asked whether they accept theproposed amendment and also asked to submit to the Council anycomments on the proposal.

2. If a proposed amendment circulated under paragraph 1 (b) has notbeen rejected by any Party within eighteen months after it has beencirculated, it shall thereupon enter into force. If however a proposedamendment is rejected by any Party, the Council may decide, in thelight of comments received from Parties, whether a conference shall becalled to consider such amendment.

Article 31 DISPUTES

1. If there should arise between two or more Parties a disputerelating to the interpretation or application of this Convention, thesaid Parties shall consult together with a view to the settlement ofthe dispute by negotiation, investigation, mediation, conciliation,arbitration, recourse to regional bodies, judicial process or otherpeaceful means of their own choice.

2. Any such dispute which cannot be settled in the manner prescribedshall be referred, at the request of any one of the parties to thedispute, to the International Court of Justice for decision.

Article 32 RESERVATIONS

1. No reservation other than those made in accordance with paragraphs2, 3 and 4 of the present article shall be permitted.

2. Any State may at the time of signature, ratification or accessionmake reservations in respect of the following provisions of thepresent Convention: (a) Article 19, paragraphs 1 and 2; (b) Article27; and (c) Article 31.

3. A State which desires to become a Party but wishes to be authorizedto make reservations other than those made in accordance with

paragraphs 2 and 4 may inform the Secretary-General of such intention.Unless by the end of twelve months after the date of theSecretary-General’s communication of the reservation concerned, thisreservation has been objected to by one third of the States that havesigned without reservation of ratification, ratified or acceded tothis Convention before the end of that period, it shall be deemed tobe permitted, it being understood however that States which haveobjected to the reservation need not assume towards the reservingState any legal obligation under this Convention which is affected bythe reservation.

4. A State on whose territory there are plants growing *7798 wildwhich contain psychotropic substances from among those in Schedule land which are traditionally used by certain small, clearly determinedgroups in magical or religious rites, may, at the time or signature,ratification or accession, make reservations concerning these plants,in respect of the provisions of article 7, except for the provisionsrelating to international trade.

5. A State which has made reservations may at any time by notificationin writing to the Secretary-General withdraw all or part of itsreservations.

Article 33 NOTIFICATIONS

The Secretary-General shall notify to all the States referred to inparagraph 1 of article 25:

(a) Signatures, ratifications and accessions in accordance witharticle 25;

(b) The date upon which this Convention enters into force inaccordance with article 26;

(c) Denunciations in accordance with article 29; and

(d) Declarations and notifications under articles 27, 28, 30 and 32.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized, have signed thisConvention on behalf of their respective Governments.

DONE at Vienna, this twenty-first day of February one thousand ninehundred and seventy. one, in a single copy in the Chinese, English,French, Russian and Spanish languages, each being equally authentic.The Convention shall be deposited with the Secretary-General of theUnited Nations, who shall transmit certified true copies thereof toall the Members of the United Nations and to the other States referredto in paragraph 1 of article 25.

LISTS OF SUBSTANCES IN THE SCHEDULES*

List of Substances in Schedule I

INN Other non-proprietary Chemical Name or trivial names

1. DET N,N-diethyltryptamine

2. DMPH 3-(1,2-dimethylheptyl)-l-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo [b,d]pyran

3. DMT4. N.N-dimethyltryptamine

*7799 4. (+)-LYSERGIDE LSD, LSD-25 (+)-N,N-diethylly sergamide(d-lysergic acid diethylamide)

5. mescaline 3,4,5-trimethoxyphenethylamine

6. parahexyl3-hexyI-I-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran

7. Psilocine 3-(2-dimethylamino Psilotsin cthyl)-4-hydroxyindole

8. PSILOCYBINE 3-(2dimethylaminoethyl)-indol-4-yl dihydrogen phosphate

9. STP, DOM 2-amino-1-(2,5-dimethoxyl-4-methyl}phenylpropane

10. tetrahydocan 1-hydroxy-3-pentyl- nabinols 6a,7,10, all isomers10a-tetrahyd~o-6,6,9trimethyl-6-H-dibenzo [b,d]pyran

The salts of the substances listed in this Schedule whenever theexistence of such salts is possible.**

List of Substances in Schedule II

INN Other non-proprietary Chemical Name or trivial names

1. AMPHETAMINE (+)-2-amino-l-phenylpropane

2. DEXAMPHETAMINE (+)-2-amino-1-phenylpropane

3. METHAMPHETAMINE (+)-2-methylamoni-1-phenylpropane

* The names printed in capitals in the left-hand column are theInternational Non-Proprietary Names (INN). With one exception((+)-LYSERGIDE), other non-proprietary or trivial names are given onlywhere no INN has yet been proposed.

** Note by. the Secretariat: The Commission on Narcotic Drugs decidedthrough a vote by correspondence, pursuant to its decision 6 (XXVII)of 24 February 1977, to include this sentence at the end of eachSchedule.

*7800 INN Other non-proprietary Chemical Name or trivial names

4. METHYLPHENIDATE 2-phenyl-2-(2-piperlidyl)aceticacid, methyl ester

5. PHENCYCLIDINI 1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine

6. PHENMETRAZINE 3-methyl-2-phenylmorpholine

The salts of the substances listed in this Schedule whenever theexistence of such salts is possible.**

List of Substances in Schedule III

INN Other non-proprietary Chemical Name or trivial names

1. AMOBARBITAL 5-ethyl-5-(3-methylbutyl)barbituric acid

2. CYCLOBARBITAL 5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid

3. GLUTETHIMIDE 2-ethyl-2-phenylglutarimide

4. PENTOBARBITAL 5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

5. SECOBARBITAL 5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

The salts of the substances listed in this Schedule whenever theexistence of such salts is possible. **

List of Substances in Schedule III

INN Other non-proprietary Chemical Name or trivial names

1. AMFEPRAMONE BARBITAL 2-(diethyllamino)propiophenone

2. BARBITAL 5,5-diethyllbarbituric acid

*7801 3. ethchlorvynol ethyl-2chlorovinylethinyl-carbinol

4. ETHINAMATE 1-ethynylcyclohexanol-carbamate

5. MEPROBAMATE 2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate

6. METHAQUALONE 2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone

7. METHYLPHENOBARBITAL 5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarb ituric acid

8. METHYPRYLON 3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione

9. PHENOBARNITAL 5-ethyl-5-phenylbarbituric acid

10. PIPRADROL 1,1-diphenhyl-1-(2-piperidyl)methanol

11. SPA (-),1-dimethylamino-1,2-diphenyllethane

The salts of the substances listed in this Schedule whenever theexistence of such salts is possible. **

KONVENSI PSIKOTROPIKA MUKADIMAH

Para Pihak,

Memperhatikan dengan saksama kesehatan dan kesejahteraan umat manusia,

Memperhatikan dengan saksama kesehatan masyarakat dan masalah-masalahsosial yang diakibatkan oleh penyalahgunaan psikotropika tertentu,

Bertekad mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelapyang menyebabkan penyalahgunaan psikotropika tersebut,

Menimbang bahwa diperlukan tindakan yang keras untuk membatasipenggunaan psikotropika tersebut untuk tujuan-tujuan yang sah,

*7802 Mengakui bahwa penggunaan psikotropika untuk tujuan medis danilmu pengetahuan sangat diperlukan dan penyediaannya untuk tujuansemacam itu seharusnya tidak terlalu dibatasi,

Meyakini bahwa langkah-langkah yang efektif memberantas penyalahgunaan

psikotropika tersebut memerlukan koordinasi dan tindakan universal,

Mengakui kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang pengawasanpsikotropika serta menginginkan agar badan-badan internasionaldimaksud hendaknya berada dalam kerangka Organisasi itu,

Mengakui bahwa suatu konvensi internasional diperlukan untuk mencapaitujuan-tujuan ini,

*) Catatan Sekretariat : Dalam naskah berikut ini sejumlah perbaikankecil dicantumkan hal tersebut diminta karena kesalahan-kesalahan dankelalaian-kelalaian tertentu dalam naskah asli bahasa Inggeris dariKonvensi ini dan yang disebabkan oleh proses-verbal Ratifikasi KonvesiAsli yang ditandatangani 15 Agustus I973 dan disampaikan kePemerintah-Pemerintah oleh Kantor Urusan Hukum PerserikatanBangsa-Bangsa (the Office of Legal Affairs of the United Nations)dalam selebarannya bernomor PC.N.169, 1973. TREATIES-5 danC.N.321,1974, TREATIES-I tertanggal 30 Agustus 1973 dan 9 Desember1974. (Perbaikan-perbaikan tersebut mempengaruhi pasal 2, paragraf7(a) dan formula kimiawi dari bahan-bahan tertentu dalam DaftarPsikotropoika Golongan I, II, dan IV yang dilampirkan pada Konvensiini.

Menyetujui hal sebagai berikut:

Pasal 1

PENGGUNAAN ISTILAH

Kecuali dinyatakan lain secara tegas atau konteks menghendaki lain,istilah-istilah berikut dalam Konvensi ini mempunyai pengertianseperti yang tersebut di bawah ini.

(a) "Dewan" adalah Dewan Ekonomi dan Sosial PerserikatanBangsa-Bangsa.

(b) "Komisi" adalah Komisi Narkotika dari Dewan Ekonomi dan SosialPerserikatan Bangsa-Bangsa.

(c) "Badan" adalah Badan Pengawasan Narkotika Internasional yang ditetapkan dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961.

(d) "Sekretaris Jenderal" adalah Sekretaris Jenderal PerserikatanBangsa-Bangsa.

(e) "Psikotropika" adalah setiap bahan, alami ataupun sintetis(termasuk sediaan), yang terdapat dalam Daftar Psikotropika GolonganI, II, III, atau IV.

(f) "Sediaan" adalah

*7803 (i) setiap larutan atau campuran, dalam bentuk apa pun, yangmengandung satu atau lebih bahan psikotropik, atau

(ii) satu atau lebih bahan psikotropik dalam bentuk sediaan.

(g) "Daftar Psikotropika Golongan I", "Daftar Psikotropika GolonganII", "Daftar Psikotropika Golongan III", dan "Daftar PsikotropikaGolongan IV", adalah daftar golongan psikotropika yang salingberkaitan yang dilampirkan pada Konvensi ini sebagaimana yang diubah

sesuai dengan pasal 2.

(h) "Ekspor" dan "Impor" dalam masing-masing konotasinya adalahpemindahan psikotropika secara fisik dari satu negara ke negara lain.

(i) "Produksi" adalah segala proses kegiatan dimana psikotropika dapatdihasilkan, dan termasuk penyulingan ataupun transformasi dari bahanpsikotropik ke dalam psikotropik lain. Pengertian istilah tersebutjuga meliputi produksi sediaan di luar sediaan yang dibuat menurutresep di apotek-apotek.

(j) "Peredaran Gelap" adalah proses peredaran psikotropika yangbertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

(k) "Wilayah" adalah setiap bagian dari suatu Negara yang mengacu padapasal 28, dinyatakan sebagai kesatuan terpisah untuk maksud Konvensiini.

(l) "Bangunan" adalah bangunan atau bagian dari bangunan, termasuktanah di sekitarnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PENGAWASAN PSIKOTROPIKA

1. Bila suatu Pihak atau Organisasi Kesehatan Dunia mempunyaiinformasi yang berkaitan dengan psikotropika yang belum berada dibawah pengawasan internasional yang menurut pendapatnya dapatditambahkan ke dalam salah satu Daftar Psikotropika Golongan dalamKonvensi ini, maka Pihak atau Organisasi tersebut harus memberitahukanSekretaris Jenderal dan melengkapinya dengan informasi yang mendukungpemberitahuan tersebut. Prosedur tersebut di atas harus juga berlakuapabila suatu Pihak atau Organisasi Kesehatan Dunia mempunyaiinformasi yang membenarkan pemindahan suatu psikotropika dari satuDaftar ke Daftar lain diantara daftar-daftar tersebut, ataupenghapusan suatu psikotropika dari daftar-daftar itu.

2. Sekretaris Jenderal harus mengirimkan pemberitahuan beserta setiapinformasi yang dianggapnya sesuai kepada Para Pihak Komisi, danapabila pemberitahuan tersebut dibuat oleh satu Pihak, dikirimkankepada Organisasi *7804 Kesehatan Dunia.

3. Apabila informasi yang dikirimkan bersama pemberitahuan semacam itumenunjukkan bahwa psikotropika tersebut layak untuk dimasukkan kedalam Daftar Psikotropika Golongan I atau Daftar Psikotropika GolonganII sesuai dengan paragraf 4, maka Para Pihak berdasarkan semuainformasi yang tersedia harus meneliti kemungkinan penerapan ketentuanatas psikotropika ini terhadap semua tindakan pengawasan yang dapatditerapkan terhadap psikotropika tersebut dalam Daftar PsikotropikaGolongan I atau Daftar Psikotropika Golongan II sebagaimana layaknya.

4. Apabila Organisasi Kesehatan Dunia berpendapat:

(a) bahwa psikotropika tersebut mempunyai potensi yang mengakibatkan:

(i) (1) keadaan ketergantungan,

(2) rangsangan terhadap sistem saraf pusat atau depresi yangmengakibatkan halusinasi atau gangguan-gangguan dalam fungsi otak ataupikiran atau tingkah laku atau persepsi atau suasana hati,

(ii) penyalahgunaan serupa dan akibat buruk yang sama sebagai akibatsuatu psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika GolonganI, II, III, dan IV, dan

(b) ada cukup bukti bahwa bahan tersebut sedang atau cenderung akandisalahgunakan sehingga menimbulkan suatu masalah kesehatan masyarakatdan masalah sosial yang memerlukan pengawasan internasional, makaOrganisasi Kesehatan Dunia akan menyampaikan kepada Komisi suatupenilaian dari psikotropika tersebut, termasuk luasnya ataukemungkinan penyalahgunaannya, tingkat keseriusan masalah kesehatanmasyarakat dan masalah sosial serta tingkat kegunaan psikotropikatersebut dalam terapi medis, beserta saran-saran dan tindakanpengawasan, jika ada, yang sesuai dengan hasil penilaian.

5. Dengan memperhatikan pemberitahuan dari Organisasi Kesehatan Duniayang penilaian-penilaiannya akan menentukan mengenai hal-hal medis danilmu pengetahuan, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi,sosial, hukum, pemerintahan dan faktor-faktor lain yang dianggapsesuai, maka Komisi dapat menambahkan bahan tersebut pada DaftarPsikotropika Golongan I, II, III, atau IV. Selain itu Komisi dapatmengusahakan informasi lebih lanjut dari Organisasi Kesehatan Duniaatau dari sumber-sumber lain yang memadai.

6. Bila pemberitahuan menurut paragraf 1 menyangkut suatu psikotropikayang telah dicantumkan pada salah satu *7805 Daftar GolonganPsikotropika yang ada, maka Organisasi Kesehatan Dunia akanmemberitahukan kepada Komisi mengenai penemuan-penemuan barunya, dansetiap penilaian baru yang mungkin dibuat tentang Bahan tersebutsesuai dengan paragraf 4, serta setiap saran-saran baru mengenaitindakan-tindakan pengawasan yang dianggap memadai mengenai penilaianitu. Dengan memperhatikan pemberitahuan dari Organisasi KesehatanDunia sebagaimana dimaksudkan paragraf 5 dan mengingat faktor-faktoryang disebut dalam paragraf itu, Komisi dapat memutuskan untukmemindahkan psikotropika tersebut dari satu Daftar ke Daftar lain ataumenghapuskannya dari daftar-daftar yang ada.

7. Setiap keputusan Komisi yang sesuai dengan pasal ini harusdiberitahukan oleh Sekretaris Jenderal kepada semua Negara AnggotaPerserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara yang bukan Pihak padaKonvensi, Organisasi Kesehatan Dunia dan Badan. Keputusan semacam ituharus sepenuhnya diberlakukan oleh masing-masing Pihak, 180 hari(seratus delapan puluh hari) setelah dikeluarkannya pemberitahuan itu,kecuali bagi setiap Pihak yang dalam masa itu, berkaitan dengankeputusan penambahan suatu bahan ke dalam suatu Daftar, telahmenyampaikan kepada Sekretaris Jenderal pemberitahuan tertulis bahwaPihak tersebut karena keadaan yang luar biasa dimungkinkanmemberlakukan ketentuan-ketentuan Konvensi yang dapat diterapkanterhadap Bahan-bahan dalam Daftar itu. Pemberitahuan itu harusdisertai alasan-alasan bagi tindakan luar biasa itu. Namun demikian,sekalipun ada pemberitahuan tersebut masing-masing Pihak,setidak-tidaknya harus menerapkan ketentuan-ketentuan pengawasansebagai berikut.

a. Suatu Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan mengenai Bahanyang sebelumnya tidak diawasi yang ditambahkan pada DaftarPsikotropika Golongan I akan sejauh mungkin memperhatikantindakan-tindakan pengawasan khusus yang dirinci menurut pasal 7, danberkenaan dengan Bahan itu, harus:

(i) memerlukan izin untuk produksi, perdagangan dan distribusisebagaimana ditetapkan dalam pasal 8 untuk Bahan dalam DaftarPsikotropika;

(ii) memerlukan resep dokter untuk persediaan atau penyaluransebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 bagi Bahan yang terdapat dalamDaftar Psikotropika Golongan II;

(iii) mematuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ekspor danimpor sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 12, kecuali menyangkutPihak lain yang telah menyampaikan pemberitahuan mengenai Bahan yangdipermasalahkan;

(iv) mematuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalampasal 13 untuk *7806 Bahan-Bahan dalam Daftar Psikotropika Golongan IIyang berkenaan dengan larangan dan pembatasan ekspor dan impor;

(v) memberikan laporan-laporan statistik kepada Badan sesuai denganparagraf 4 (a) pasal 16;

(vi) mengatur langkah-langkah sesuai dengan pasal 22 untuk memberantastindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yangditerima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya.

(b) Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan berkenaan dengan Bahanyang sebelumnya tidak diawasi yang dimasukkan ke dalam Daftar GolonganII, berkenaan dengan bahan tersebut, harus:

(i) memerlukan izin untuk produksi, perdagangan, dan pendistribusiansesuai dengan pasal 8;

(ii) memerlukan resep dokter untuk persediaan dan penyaluran sesuaidengan pasal 9;

(iii) mematuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ekspor danimpor sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12, kecuali terhadap Pihaklain yang telah menyampaikan pemberitahuan semacam itu untuk Bahanyang dipermasalahkan;

(iv) mematuhi kewajiban-kewajiban dari pasal 13 untuk Bahan-bahandalam Daftar Psikotropika Golongan I1 yang berkenaan dengan larangandan pembatasan ekspor dan impor;

(v) memberikan laporan-laporan statistik kepada Badan sesuai dengan 4(a), (c), dan (d) pasal 16; dan

(vi) mengatur langkah-langkah sesuai dengan pasal 22 untuk memberantastindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yangditerima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya.

(c) Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan berkenaan dengan Bahanyang sebelumnya tidak diawasi yang dimasukkan ke dalam DaftarPsikotropika Golongan III, berkenaan dengan Bahan tersebut harus:

(i) memerlukan izin untuk produksi, perdagangan, dan pendistribusiansesuai Pasal 8;

(ii) memerlukan resep dokter untuk persediaan dan penyaluran sesuaidengan pasal 9;

*7807 (iii) mematuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan ekspordan impor sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12, kecuali bagi Pihaklain yang telah menyampaikan pemberitahuan tentang Bahan yangdipermasalahkan;

(iv) mematuhi kewajiban-kewajiban pasal 13 berkenaan dengan larangandan pembatasan mengenai ekspor dan impor; dan

(v) mengatur iangkah4angkah sesuai dengan pasal 22 untuk pemberantaskegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yangditerima sesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya.

(d) Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan serupa itu berkenaandengan Bahan yang sebelumnya tidak diawasi yang ditambahkan ke dalamDaftar Psikotropika Golongan IV yang berkenaan dengan bahan tersebut,harus:

(i) memerlukan izin produksi, perdagangan, dan pendistribusi sesuaidengan Pasal 8;

(ii) mematuhi kewajiban-kewajiban pasal 13 yang menyangkut larangandan pembatasan atas ekspor dan impor; dan

(iii) mengatur tindakan-tindakan sesuai dengan pasal 22 untukmemberantas kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum atauperaturan-peraturan yang diterima sesuai dengan kewajiban-kewajibansebelumnya.

(e) Pihak yang telah menyampaikan pemberitahuan berkenaan dengan suatuBahan yang dipindahkan ke suatu Daftar yang menetapkan pengawasan dankewajiban-kewajiban yang lebih ketat, harus menerapkansekurang-kurangnya semua ketentuan Konvensi ini yang dapat diterapkanpada Daftar asal Bahan itu dipindahkan.

8. (a) Keputusan-keputusan yang diambil oleh Komisi berdasarkan pasalini harus ditinjau kembali oleh Dewan atas permintaan setiap Pihakyang diajukan dalam waktu 180 hari (seratus delapan puluh hari)setelah di terimanya pemberitahuan keputusan tersebut. Permintaanuntuk peninjauan kembali harus dikirimkan kepada Sekretaris Jenderalbersama dengan semua informasi yang sesuai sehingga dapat dijadikandasar bagi peninjauan tersebut.

(b) Sekretaris Jenderal harus menyampaikan salinan-salinan permintaanuntuk penilaian dan informasi yang sesuai tersebut kepada Komisi,Organisasi Kesehatan Dunia, dan semua Pihak serta meminta merekamenyampaikan pandangan dalam jangka waktu 90 hari (sembilan puluhhari). Semua *7808 pandangan yang diterima akan disampaikan kepadaDewan untuk di pertimbangkan.

(c) Dewan dapat mengukuhkan, mengubah, atau menarik keputusan Komisi.Pemberitahuan keputusan Dewan akan disampaikan kepada semua NegaraAnggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara yang bukan Pihak padaKonvensi ini, Komisi, Organisasi Kesehatan Dunia, dan Badan.

(d) Selama menunggu hasil penilaian, keputusan yang asli dari Komisisesuai paragraf 7 harus tetap berlaku dan tunduk pada paragraf 7.

9. Para Pihak harus mengusahakan sebaik mungkin langkah-langkahpengawasan terhadap Bahan yang tidak diatur dalam Konvensi ini. Akantetapi, terhadap Bahan yang mungkin digunakan dalam produksi Bahan

psikotropik secara gelap, tindakan-tindakan pengawasan yang memadaiperlu diterapkan.

Pasal 3

KETENTUAN KHUSUS TENTANG PENGAWASAN SEDIAAN

1. Kecuali sebagaimana dicantumkan dalam paragraf-paragraf berikutdari pasal ini, suatu sediaan yang mengandung suatu bahan psikotropikakan terkena tindakan-tindakan pengawasan yang sama seperti tindakanpengawasan pada bahan psikotropik itu sendiri. Jika sediaan itumengandung lebih dari satu bahan psikotropik, maka diberlakukantindakan seperti yang diterapkan terhadap bahan-bahan yang sangatketat diawasi.

2. Apabila suatu sediaan mengandung bahan psikotropik selain daripadayang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan I diracik sedemikianrupa sehingga tidak berisiko atau hanya menimbulkan risikopenyalahgunaan yang tak berarti, dan bahan tersebut tidak dapatdimurnikan kembali dengan sarana yang memadai dalam jumlah yang dapatdisalahgunakan sehingga sediaan tersebut tidak menimbulkan masalahkesehatan umum dan sosial, maka sediaan tersebut dapat dikecualikandari tindakan pengawasan tertentu sebagaimana tercantum dalam Konvensiini sesuai dengan paragraf 3.

3. Apabila suatu Pihak menemukan sesuatu di dalam paragraf terdahulutentang suatu sediaan, maka Pihak yang bersangkutan dapat menentukanuntuk mengecualikan sediaan tersebut, baik di dalam negara maupun disalah satu wilayahnya, dari setiap atau keseluruhan tindakanpengawasan sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini. Namunpersyaratan dalam pasal-pasal dibawah ini harus tetap diberlakukan:

(a) pasal 8 (perizinan), sebagaimana diterapkan terhadap prosesproduksi;

(b) pasal II (perihal catatan), sebagaimana *7809 diterapkan terhadapsediaan-sediaan yang dikecualikan;

(c) pasal 13 (larangan dan pembatasan ekspor dan impor);

(d) pasal 15 (pemeriksaan), sebagaimana diterapkan terhadap prosesproduksi;

(e) pasal 16 (laporan yang harus diberikan oleh Para Pihak),sebagaimana diterapkan terhadap sediaan-sediaan yang dikecualikan; dan

(f) pasal 22. (ketentuan pidana), sampai tingkat yang diperlukan untukkegiatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang diterimasesuai dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya.

Suatu Pihak harus memberitahukan Sekretaris Jenderal mengenai setiapkeputusan semacam itu, nama dan komposisi sediaan yang dikecualikan,dan tindakan pengawasan terhadap sediaan yang dikecualikan. SekretarisJenderal harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak-Pihak lain,Organisasi Kesehatan Dunia, dan Dewan.

4. Apabila suatu Pihak atau Organisasi Kesehatan Dunia mempunyaiketerangan mengenai suatu sediaan yang dikecualikan sesuai denganparagraf 3, yang menurut pendapatnya mungkin perlu dihentikan daripengecualian secara keseluruhan ataupun sebagian, maka Pihak atau

Organisasi Kesehatan Dunia tersebut harus memberitahukan kepadaSekretaris Jenderal dan harus melengkapinya dengan informasi yangmendukung pemberitahuan tersebut.

Sekretaris Jenderal harus menyampaikan pemberitahuan dan setiapinformasi yang dianggapnya sesuai, kepada semua Pihak dan Komisi.Apabila pemberitahuan tersebut dibuat oleh suatu Pihak, makaSekretaris Jenderal harus menyampaikannya kepada Organisasi KesehatanDunia. Organisasi Kesehatan Dunia harus menyampaikan kepada Komisisuatu penilaian atas sediaan tersebut yang berkaitan dengan hal-halyang ditetapkan dalam paragraf 2, bersama dengan rekomendasi atastindakan pengawasan apabila ada, sehingga sediaan tersebut harusdihentikan dari pengecualian. Komisi, dengan mempertimbangkanpemberitahuan dari Organisasi Kesehatan Dunia yang penilaiannya akanmenentukan bagi masalah-masalah medis dan ilmu pengetahuan, danmengingat faktor-faktor ekonomi, sosial, hukum, administrasi danfaktor lainnya yang dianggap sesuai, dapat memutuskan untuk mengakhiripengecualian atas sediaan tersebut dari suatu atau keseluruhantindakan pengawasan. Setiap keputusan yang diambil oleh Komisi sesuaidengan paragraf ini harus diberitahukan oleh Sekretaris Jenderalkepada semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara yangbukan Pihak pada Konvensi ini, Organisasi Kesehatan Dunia dan kepadaBadan. Semua Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk mengakhiripengecualian dari *7810 tindakan pengawasan atau tindakan yangdipermasalahkan terhitung jangka waktu 180 hari (seratus delapan puluhhari) dari tanggal pemberitahuan Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

KETENTUAN KHUSUS YANG LAIN TENTANG LINGKUP PENGAWASAN

Selain psikotropika yang tercantum dalam Daftar Psikotropika GolonganI, Para Pihak dapat mengizinkan:

(a) bawaan sediaan dalam jumlah kecil untuk keperluan pribadi olehpelaku perjalanan internasional, namun setiap Pihak berhak memperolehkeyakinan bahwa sediaan tersebut diperoleh secara sah;

(b) penggunaan Bahan psikotropik demikian dalam industri untukproduksi nonpsikotropika atau produk-produknya, harus tunduk padapenerapan tindakan pengawasan sebagaimana disyaratkan dalam Konvensiini sehingga psikotropika tersebut sampai pada suatu kondisi yangdalam praktiknya tidak dapat disalahgunakan atau dikembalikan kebentuk semula.

(c) penggunaan psikotropika semacam itu, untuk penangkapan binatangoleh orang yang secara khusus diberi izin oleh instansi yang berwenangdengan tetap memperhatikan aturan pengawasan sebagaimana disyaratkanoleh Konvensi.

Pasal 5

PEMBATASAN PENGGUNAAN BAGI KEPERLUAN PENGOBATAN DAN TUJUAN ILMUPENGETAHUAN

1. Setiap Pihak harus membatasi penggunaan Bahan dalam DaftarPsikotropika Golongan I sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7.

2. Selain yang ditetapkan dalam pasal 4, setiap pihak harus membatasiproses produksi, ekspor, impor, distribusi dan penyediaan,

perdagangan, penggunaan dan pemilikan psikotropika dalam DaftarPsikotropika Golongan II, III, dan IV bagi keperluan pengobatan dantujuan ilmu pengetahuan dengan langkah-langkah yang dianggap layak.

3. Diharapkan agar Para Pihak tidak mengizinkan pemilikan psikotropikasebagaimana tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, danIV, kecuali apabila kepemilikan tersebut dibenarkan menurut hukum.

Pasal 6

ADMINISTRASI KHUSUS

Untuk tujuan penerapan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini, setiapPihak diharapkan menyusun dan menyelenggarakan suatu administrasikhusus yang bermanfaat yang memungkinkan kerja sama secara erat denganadministrasi khusus yang dibentuk menurut ketentuan-ketentuan darikonvensi pengawasan narkotika.

*7811 Pasal 7 KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS TENTANG PSIKOTROPIKA DALAMDAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN

Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I,Para Pihak harus:

(a) melarang semua penggunaan, kecuali untuk keperluan pengobatan yangsangat dibatasi dan tujuan ilmu pengetahuan serta pelaksanaannya olehorang-orang yang benar-benar telah diberi kewenangan dalam lembagamedis atau lembaga ilmu pengetahuan yang secara langsung berada dibawah pengawasan Pemerintah mereka atau yang secara khusus disetujuioleh mereka;

(b) mensyaratkan agar proses produksi, perdagangan, distribusi dankepemilikan didasarkan atas izin khusus atau telah mendapat kewenangansebelumnya;

(c) menyelenggarakan pengawasan ketat atas berbagai kegiatan dantindakan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf (a) dan (b);

(d) membatasi jumlah pasokan kepada orang yang diberi kewenangan dalamjumlah tertentu untuk keperluan sesuai dengan peruntukannya;

(e) mensyaratkan agar orang-orang yang melaksanakan fungsi medis danilmu pengetahuan membuat dan menyimpan catatan tentang perolehan Bahantersebut dengan rincian lengkap mengenai penggunaannya dan arsipcatatan tersebut disimpan sekurang-kurangnya dua tahun setelahpenggunaan terakhir Bahan tersebut dicatat; dan

(f) melarang ekspor dan impor kecuali apabila eksportir dan importirtersebut adalah pejabat atau badan yang berwenang dari masing-masingnegara atau wilayah yang mengekspor atau mengimpor, atau orang atauperusahaan yang secara khusus diberi kuasa oleh pejabat yang berwenangdi negara atau wilayah mereka untuk maksud tersebut. Persyaratanparagraf 1 pasal 12 untuk izi ekspor dan impor bagi psikotropika dalamDaftar Psikotropika Golongan II harus berlaku juga untuk psikotropikayang terdapat dalam Daftar Psikotropika Golongan I.

Pasal 8

PERIZINAN

1. Para Pihak mensyaratkan agar produksi, perdagangan (termasuk ekspordan impor) dan distribusi psikotropika yang tercatat dalam DaftarPsikotropika Golongan II, III, dan IV berdasarkan izin atau tindakanpengawasan serupa lainnya.

2. Para Pihak harus:

(a) mengawasi semua orang dan perusahaan yang diberi *7812 kuasa untukmelakukan atau terlibat dalam produksi, perdagangan (termasuk ekspordan impor) atau distribusi psikotropika yang disebutkan dalam paragraf1;

(b) mengawasi badan usaha atau bangunan tempat produksi, perdagangandan distribusi psikotropika tersebut agar dilakukan sesuai dengan izinatau di bawah langkah pengawasan serupa lainnya; dan

(c) mensyaratkan tindakan pengamanan yang harus diambil terhadap badanusaha dan bangunan beserta tanah sekitarnya untuk mencegah terjadinyapencurian atau pemindahan persediaan.

3. Persyaratan dari paragraf 1 dan 2 pasal ini berkaitan dengan izinatau tindakan pengawasan serupa lainnya, tidak perlu diterapkanterhadap orang-orang yang diberi kuasa untuk melakukan dan sedangmelakukan fungsi-fungsi terapi atau ilmu pengetahuan.

4. Para Pihak harus mensyaratkan agar semua orang yang memperoleh izinsesuai dengan Konvensi ini atau mereka yang diberi kuasa sesuai denganparagraf I pasal ini atau subparagraf (b) pasal 7 harus mempunyaikualifikasi yang memadai untuk melaksanakan secara efektif dan tepatketentuan perundang-undangan dan peraturan sebagaimana diberlakukansesuai dengan Konvensi.

Pasal 9

RESEP DOKTER

1. Para Pihak harus mensyaratkan agar psikotropika yang tercantumdalam Daftar Psikotropika Golongan II, III, dan IV diberikan ataudibagikan untuk digunakan oleh orang-orang sesuai dengan resep dokter,kecuali bila seseorang secara sah mendapat kewenangan hukum untukmemperoleh, menggunakan, menyalurkan atau memberikan psikotropikasemacam itu dalam melaksanakan fungsi pengobatan atau tujuan ilmupengetahuan.

2. Para Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwaresep untuk psikotropika tersebut dalam Daftar Psikotropika GolonganII, III, dan IV dikeluarkan sesuai dengan praktik medis yang benar dantunduk pada peraturan, terutama mengenai berapa kali pemberian ulangdan lamanya masa berlaku resep tersebut karena hal itu akan melindungikesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Meskipun paragraf 1 mengaturnya, bila menurut pendapat Para Pihakkeadaan setempat menghendaki lain karena berdasarkan kondisi sepertiitu, termasuk penyimpanan catatan yang mengharuskannya, maka suatuPihak dapat memberi kuasa kepada apoteker atau distributor eceran yangmempunyai izin dan ditunjuk oleh yang berwenang yang bertanggung jawabatas kesehatan masyarakat di *7813 negara atau negara bagiannya, untukmemberikan psikotropika atas kebijaksanaan penggunaannya tanpa resep,untuk tujuan medis bagi seseorang pada kasus-kasus yang perlupengecualian pada Daftar Psikotropika Golongan III dan IV dalam jumlah

kecil dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Para Pihak.

Pasal 10

TANDA PERINGATAN PADA KEMASAN DAN PERIKLANAN

1. Masing-masing Pihak harus sejauh mungkin mensyaratkan adanyapetunjuk penggunaan yang meliputi perhatian dan peringatan yangdicantumkan pada label, dan setidak-tidaknya dalam setiap lembarpetunjuk yang disertakan dalam kemasan eceran pada psikotropika gunakeselamatan pemakai dengan memperhatikan setiap peraturan atau anjuranorganisasi kesehatan dunia.

2. Masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangannya harus melarang periklanan psikotropika semacamitu kepada masyarakat umum.

Pasal 11

PERIHAL CATATAN

1. Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan I,Para Pihak mengharuskan produsen dan mereka yang diberi kewenanganberdasarkan pasal 7 memperdagangkan dan mendistribusikan psikotropikatersebut untuk menyimpan catatan-catatan, sebagaimana ditentukan olehmasing-masing Pihak, yang menunjukkan rincian jumlah bahan yangdibuat, bahan dalam persediaan, dan untuk Pihak perolehan sertapemusnahan dengan rincian tentang jumlah, tanggal, penyalur, danpenerimanya.

2. Berkenaan dengan psikotropika yang terdapat dalam DaftarPsikotropika (Golongan II dan III) Para Pihak mensyaratkan agar paraprodusen, pedagang besar, distributor, serta eksportir dan importiruntuk menyimpan catatan-catatan, sebagaimana ditentukan masing-masingPihak, yang menunjukkan rincian jumlah yang diproduksi dan untukmasing-masing perolehan serta pemusnahan, rincian jumlah, tanggal,penyalur, dan penerimanya.

3. Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika GolonganII, Para Pihak mensyaratkan kepada setiap distributor eceran, rumahsakit dan lembaga perawatan serta lembaga ilmu pengetahuan untukmenyimpan catatan-catatan, sebagaimana ditentukan oleh masing-masingPihak, yang menunjukkan, untuk setiap perolehan dan pemusnahanmenunjukan rincian jumlah, tanggal, penyalur, dan penerimanya.

4. Melalui metode yang layak dan dengan memperhatikan praktik-praktikprofesional dan perdagangan di negara masing-masing, Para Pihak harusmenjamin agar informasi *7814 mengenai perolehan dan pemusnahanpsikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan III oleh setiapdistributor eceran, rumah sakit dan lembaga perawatan sertalembaga-lembaga ilmu pengetahuan akan selalu tersedia.

5. Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika GolonganIV, Para Pihak mensyaratkan agar setiap produsen, eksportir danimportir untuk menyimpan catatan-catatan, sebagaimana ditentukan olehmasing-masing Pihak, dan catatan-catatan tersebut memperlihatkanjumlah bahan yang diproduksi, diekspor, dan diimpor.

6. Para Pihak harus mensyaratkan agar setiap produsen sediaan yangdikecualikan berdasarkan paragraf 3 pasal 3 menyimpan catatan-catatan

mengenai jumlah tiap psikotropika yang digunakan dalam produksi suatusediaan beserta sifatnya, jumlah keseluruhan, dan pemusnahan awal daripsikotropika tersebut.

7. Para Pihak harus menjamin agar catatan dan informasi yang dimaksuddalam pasal ini yang diperlukan dalam rangka pelaporan berdasarkanpasal 16 harus disimpan paling tidak selama dua tahun.

Pasal 12

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. (a) Setiap Pihak yang mengizinkan ekspor dan impor psikotropikayang tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan I atau II harusmensyaratkan perolehan izin ekspor atau impor yang terpisah, padasuatu formulir yang akan ditentukan oleh Komisi, yang harus berisikanrincian Bahannya.

(b) Izin semacam itu harus mencantumkan nama generik (INN) atau kalautanpa nama semacam itu, maka ditetapkan nama psikotropika dalam DaftarPsikotropika Golongan tersebut, jumlah yang akan diekspor ataudiimpor, formulir farmasi, nama dan alamat eksportir atau importir,dan jangka waktu berlakunya izin ekspor atau impor. Apabilapsikotropika tersebut diekspor atau diimpor dalam bentuk sediaan, makabila ada nama sediaannya, nama tersebut harus dicantumkan juga. Izinekspor juga harus mencantumkan jumlah dan tanggal izin impor dan namainstansi yang mengeluarkannya.

(c) Sebelum mengeluarkan suatu izin ekspor Para Pihak harusmensyaratkan izin impor, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang darinegara atau wilayah yang bersangkutan dan menyatakan bahwapsikotropika atau Bahan yang disebutkan di dalam surat pernyataantersebut telah disetujui, dan izin itu harus dimiliki oleh orang atauperusahaan yang memohon izin ekspor.

(d) Salinan surat izin ekspor harus menyertai tiap-tiap pengiriman;Pemerintah yang mengeluarkan *7815 izin ekspor tersebut harusmengirimkan salinan kepada Pemerintah negara atau wilayah yangmengimpor.

(e) Setelah impor dilaksanakan, Pemerintah negara atau wilayahpengimpor, harus mengembalikan izin ekspor itu dengan suatu pengesahanyang menyatakan jumlah yang nyata diimpor, kepada Pemerintah negaraatau wilayah pengekspor.

2. (a) Untuk setiap ekspor psikotropika yang tercantum dalam DaftarPsikotropika Golongan III, Para Pihak harus mensyaratkan para ekspotiragar membuat suatu pernyataan rangkap tiga, pada formulir yang akanditentukan oleh Komisi, yang berisikan informasi sebagai berikut:

(i) nama dan alamat eksportir dan importir;

(ii) jika nama yang bukan merupakan generik (INN), atau kalau tidakada nama generik semacam itu, maka digunakan nama yang ditetapkandalam Daftar tersebut;

(iii) jumlah dan formulir farmasi yang mencantumkan jumlahpsikotropika yang diekspor, dan dalam bentuk sediaan bila ada, disebutnama sediaannya;

(iv) tanggal pengiriman.

(b) Para eksportir akan menyerahkan kepada pejabat yang berwenangdalam negara atau wilayahnya dua salinan pernyataan ekspor. Merekaakan menyertakan salinan ketiga bersama barang kirimannya.

(c) Pihak Wilayah yang telah mengekspor suatu psikotropika dalamDaftar Psikotropika Golongan III harus sesegera mungkin, tetapi tidaklebih dari 90 hari (sembilan puluh hari) sesudah tanggal pengiriman,mengirimkan kepada pejabat berwenang di negara atau wilayah pengimpor,melalui surat tercatat dan negara eksportir akan menerima kembali satusalinan bukti pengirimannya.

(d) Para Pihak dapat meminta agar setelah diterimanya pengiriman,importir harus mengirimkan salinan yang menyertai pengiriman tersebut,dengan konfirmasi jumlah yang diterima dan tanggal penerimaan, kepadapejabat yang berwenang di negara atau wilayahnya.

3. Berkenaan dengan psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan Idan II harus diterapkan ketentuan-ketentuan tambahan berikut.

(a) Para Pihak harus melaksanakan pengendalian dan pengawasan yangsama di pelabuhan-pelabuhan dan zone-zone bebas seperti yang dilakukandi tempat-tempat lain dikawasannya, namun demikian *7816 mereka dapatmenerapkan pengawasan yang lebih ketat.

(b) Ekspor melalui kantor pos atau bank kepada rekening seseorangselain yang namanya tertera dalam izin ekspor harus dilarang.

(c) Ekspor psikotropika yang tercantum dalam Daftar PsikotropikaGolongan I ke gudang berikat harus dilarang. Ekspor psikotropika dalamDaftar Psikotropika Golongan II ke gudang berikat dilarang kecualijika Pemerintah negara pengimpor memberikan izin yang tertera dalamdokumen impor, yang diperlihatkan oleh orang atau perusahaan yangmempergunakan izin ekspor tersebut, bahwa pemerintahnya telahmenyetujui pengimporan itu untuk ditempatkan di gudang berikat. Dalamkasus semacam ini izin ekspor harus menyatakan bahwa pengirimannyamerupakan ekspor untuk tujuan semacam itu. Setiap pengeluaran darigudang berikat harus seizin pihak-pihak berwenang yang memilikiyurisdiksi atas gudang berikat tersebut, dan untuk tujuan luar negeri,dalam pengertian Konvensi ini, harus diperlakukan sebagai barangekspor baru.

(d) Pengiriman yang masuk atau keluar dari wilayah suatu Pihak tanpadisertai izin ekspor harus ditahan oleh pejabat yang berwenang.

(e) Suatu Pihak tidak akan mengizinkan psikotropika apapun yangdikirim ke negara lain melalui wilayahnya, baik pengiriman tersebutdipindahkan dan alat angkutnya maupun tidak, kecuali jika salinan izinekspor untuk pengiriman tersebut diperlihatkan kepada pejabat yangberwenang di negara Pihak tersebut.

(f) Pejabat yang berwenang dari setiap negara atau wilayah yangmengizinkan untuk dilalui pengiriman psikotropika tersebut, harusmengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah dialihkannyapengiriman tersebut ke tujuan yang tidak tertera dalam salinan izinekspor yang menyertainya, kecuali jika pemerintah dari negara atauwilayah yang dilaluinya memberikan wewenang untuk pengalihan tersebut.Pemerintah negara atau wilayah yang dijadikan tempat transit harusmemperlakukan setiap permintaan pengalihan tujuan dengan

memperlakukannya sebagai suatu ekspor dari negara atau wilayah transitke negara atau wilayah tujuan baru. Apabila pengalihan tujuan tersebutdisetujui, maka ketentuan paragraf 1 (e) harus diterapkan antaranegara atau wilayah transit dan negara atau wilayah asal psikotropikaekspor tersebut.

(g) Psikotropika dalam transit atau yang disimpan dalam gudang berikattidak diperbolehkan diproses yang dapat mengubah sifatnya. Kemasanpsikotropika tersebut tidak boleh diubah tanpa izin dari *7817 pejabatyang berwenang.

(h) Ketentuan-ketentuan sub paragraf (e) sampai dengan (g) yangberkaitan dengan pelintasan psikotropika tersebut melalui wilayahsuatu negara Pihak tidak berlaku apabila pengiriman yangdipermasalahkan dilaksanakan dengan pesawat terbang yang tidakmendarat di suatu negara atau wilayah transit. Apabila pesawattersebut mendarat di suatu negara atau wilayah, maka ketentuantersebut akan diberlakukan sejauh keadaan memungkinkan.

(i) Ketentuan-ketentuan paragraf ini, tanpa berprasangka terhadapketentuan-ketentuan setiap persetujuan internasional yang membatasipengawasan, dapat dilakukan oleh setiap Pihak atas psikotropikasemacam itu sewaktu transit.

Pasal 13

LARANGAN DAN PEMBATASAN-PEMBATASAN EKSPOR DAN IMPOR

1. Suatu Pihak dapat memberitahukan semua Pihak lainnya melaluiSekretaris Jenderal bahwa Pihaknya melarang impor ke dalam negara atauwilayahnya satu atau lebih psikotropika yang tercantum dalam DaftarPsikotropika Golongan II, III, dan IV sebagaimana dirinci dalampemberitahuannya. Setiap pemberitahuan semacam itu hams merincikannama psikotropika tersebut sebagaimana ditetapkan dalam DaftarPsikotropika Golongan II, III, dan IV.

2. Apabila suatu Pihak telah diberitahu mengenai larangan sesuaidengan paragraf 1, Pihak tersebut harus mengambil langkah-langkahuntuk menjamin bahwa tidak ada satupun psikotropika yang dirinci dalampemberitahuan tersebut diekspor ke negara atau salah satu wilayahPihak yang memberitahukan itu.

3. Meski pun ada ketentuan dalam paragraf sebelumnya, suatu Pihak yangtelah menyampaikan pemberitahuan sesuai dengan paragraf 1 dapatmemberikan kuasa melalui izin impor khusus untuk setiap kasuspengimporan sejumlah psikotropika tertentu yang dipermasalahkan atausediaan yang mengandung Bahan semacam itu. Pejabat berwenang yangmengeluarkan izin impor dari negara pengimpor tersebut harusmengirimkan dua salinan izin impor khusus dimaksud, denganmencantumkan nama dan alamat importir dan eksportirnya kepada pejabatyang berwenang di negara atau wilayah negara pengekspor untuk kemudianmemberikan kuasa kepada eksportir yang melakukan pengiriman. Satusalinan dari izin impor khusus yang benar-benar disahkan pejabat yangberwenang dari negara atau wilayah pengimpor harus disertakan dalampengiriman tersebut.

Pasal 14

KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS MENGENAI PENGANGKUT PSIKOTROPIKA DALAMKOTAK OBAT PERTOLONGAN PERTAMA *7818 DI KAPAL LAUT, PESAWAT TERBANG

ATAU SARANA ANGKUTAN UMUM LAIN YANG MELAKSANAKAN LALU LINTASINTERNASIONAL

1. Pengangkutan internasional dengan kapal laut, pesawat terbang, atausarana angkutan umum internasional lainnya, seperti kereta api dankendaraan bermotor, yang memerlukan psikotropika dalam jumlah yangterbatas sebagaimana tercantum dalam Daftar Psikotropika Golongan II,III, dan IV yang mungkin diperlukan selama perjalanan untuk tujuanpertolongan pertama pada kecelakaan atau keadaan darurat selamaperjalanan itu tidak dianggap sebagai ekspor, impor, atau pelintasanmelalui suatu negara dalam pengertian yang dimaksud Konvensi.

2. Negara pendaftar sarana angkutan harus mengambil langkah-langkahdalam usaha pengamanan yang memadai untuk mencegah penggunaanpsikotropika seperti tertera pada paragraf 1, atau pengalihanpsikotropika tersebut untuk maksud-maksud yang terlarang. Komisi harusmenyarankan usaha-usaha pengamanan semacam itu setelah berkonsultasidengan organisasi internasional terkait.

3. Psikotropika yang dibawa oleh kapal laut, pesawat terbang, atausarana angkutan umum internasional lainnya seperti kereta api dankendaraan bermotor, sesuai dengan paragraf 1, harus tunduk pada hukum,peraturan perundangan, perizinan dari negara pendaftar, tanpa pradugaterhadap hak instansi setempat yang berwenang untuk melakukanpengecekan, pemeriksaan, inspeksi, dan langkah-langkah pengawasan lainterhadap alat angkutan tersebut. Pengaturan psikotropika semacam itudalam kasus gawat darurat tidak dianggap sebagai suatu pelanggaranatas ketentuan-ketentuan paragraf 1 dari pasal 9.

Pasal 15

PEMERIKSAAN

1. Para Pihak harus memelihara penegakkan suatu sistem pemeriksaanterhadap para produsen, eksportir, importir, pedagang besar, dandistributor eceran psikotropika, serta terhadap lembaga medis maupunilmu pengetahuan yang menggunakan Bahan semacam itu. Mereka harus siapuntuk sesering mungkin bila dianggap perlu untuk memeriksa Bangunan,persediaan dan catatan.

Pasal 16

LAPORAN YANG HARUS DIBERIKAN OLEH PARA PIHAK

1. Para Pihak harus memberikan informasi kepada Sekretaris Jenderal,yang oleh Komisi diminta dan dianggap perlu untuk melaksanakanfungsinya, dan khususnya laporan tahunan mengenai pelaksanan aturanKonvensi di wilayah mereka, termasuk informasi mengenai:

(a) perubahan penting dalam hukum dan peraturan mereka mengenaipsikotropika dan

*7819 (b) perkembangan yang berarti dalam penyalahgunaan peredarangelap psikotropika di wilayahnya.

2. Para Pihak juga harus memberitahukan Sekretaris Jenderal mengenainama dan alamat pejabat berwenang di kalangan pemerintah yang mengacupada subparagraf (f) pasal 7, pasal 12, dan paragraf 3 pasal 13.

3. Sekretaris Jenderal harus menyediakan keterangan tersebut bagi Para

Pihak yang memerlukannya.

3. Para Pihak harus memberikan laporan sesegera mungkin setelahkejadian kepada Sekretaris Jenderal mengenai setiap kasus peredarangelap bahan psikotropik, atau penyitaan dari peredaran gelap semacamitu yang dianggap penting karena:

(a) terungkapnya kecenderungan baru,

(b) jumlah yang dipermasalahkan,

(c) terungkapnya sumber perolehan psikotropika tersebut, dan

(d) cara yang digunakan oleh para pelintas gelap.

Salinan laporan tersebut harus disampaikan sesuai dengan subparagraf(b) pasal 21.

4. Para Pihak harus menyampaikan laporan statistik tahunan kepadaBadan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Badan sebagaiberikut:

(a) mengenai setiap psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan Idan II, tentang jumlah yang diproduksi, diekspor ke dan diimpor darimasing-masing negara atau wilayah, serta persediaan yang dimiliki olehpara produsen;

(b) mengenai setiap psikotropika dalam Daftar Psikotropika GolonganIII dan IV, tentang jumlah yang diperlukan serta jumlah keseluruhanyang diekspor dan diimpor;

(c) mengenai setiap psikotropika dalam Daftar Psikotropika Golongan IIdan III, tentang jumlah yang digunakan dalam produksi sediaan yangdikecualikan; dan

(d) mengenai setiap psikotropika selain yang terdapat dalam DaftarPsikotropika Golongan l, tentang .jumlah yang digunakan untuktujuan-tujuan industri sesuai dengan subparagraf (b) pasal 4. Jumlahyang diproduksi sesuai dengan subparagraf (a) dan (b) pasal ini tidaktermasuk jumlah sediaan yang diproduksi.

5. Suatu Pihak harus memberikan informasi statistik tambahan kepadaBadan atas permintaannya, dalam rangka *7820 keperluan yang akandatang tentang jumlah setiap psikotropika dalam Daftar PsikotropikaGolongan III dan IV yang diekspor ke dan diimpor dari masing-masingnegara atau wilayah. Pihak tersebut dapat meminta Badan agar menjagakerahasiaan, baik tentang permintaan informasi maupun informasi yangdiberikan menurut paragraf ini.

6. Para Pihak harus memberikan informasi seperti tertera pada paragraf1 dan 4 dengan cara dan waktu sesuai dengan permintaan Komisi atauBadan.

Pasal 17

FUNGSI KOM1SI

1. Komisi dapat mempertimbangkan semua masalah yang berkaitan denganmaksud Konvensi ini dan yang berkaitan dengan pelaksanaanketentuannya, serta dapat memberi saran-saran yang berkaitan dengan

hal tersebut.

2. Keputusan Komisi yang dicantumkan dalam pasal 2 dan 3 harusditerima oleh mayoritas 2/3 anggota Komisi.

Pasal 18

LAPORAN BADAN

1. Badan harus mempersiapkan laporan tahunan hasil kerjanya yangmemuat analisis informasi statistik yang dapat digunakan dan dalamkasus-kasus yang memadai, serta bila ada, uraian tentang penjelasanyang diberikan oleh atau diminta dari pemerintah, beserta setiap hasilpengamatan dan saran yang dikehendaki oleh Badan. Bila dianggap perlu,Badan dapat membuat laporan tambahan. Laporan tersebut harusdisampaikan kepada Dewan melalui Komisi yang dapat berupa tanggapanyang dianggapnya layak.

2. Laporan dari Badan harus disampaikan kepada Para Pihak dan kemudianditerbitkan oleh Sekretaris Jenderal. Para Pihak akan memberi izinpendistribusian seluas-luasnya.

Pasal 19

TINDAKAN-TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH BADAN UNTUK MENJAMIN PELAKSANAANKETENTUAN KONVENSI

1. (a) Apabila, atas dasar penelitian informasi yang diberikan olehsuatu pemerintah kepada Badan atau atas dasar informasi yangdisampaikan oleh organ organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, makaBadan mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa tujuan Konvensi inisecara serius sedang terancam oleh kegagalan suatu negara atau wilayahdalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Dalam hubunganini Badan tersebut berhak untuk meminta penjelasan dari Pemerintahnegara atau wilayah yang dipersoalkan. Berdasarkan hak yang dimilikiBadan untuk meminta perhatian Para Pihak, maka *7821 Dewan dan Komisimengenai masalah tersebut dalam subparagraf (c) di bawah ini harusmemperlakukan permintaan informasi atau penjelasan dari suatupemerintah itu sebagai masalah yang sifatnya rahasia sesuai dengansubparagraf ini.

(b) setelah mengambil tindakan menurut subparagraf (a), bilamenganggap puas, Badan dapat mengimbau Pemerintah yang bersangkutanuntuk mengambil langkah-langkah pemulihan yang menurut keadaandiperlukan bagi pelaksanaan ketentuan Konvensi ini.

(c) Apabila Badan berpendapat bahwa Pemerintah yang bersangkutan gagalmemberikan penjelasan yang memuaskan ketika diminta untuk melakukantindakan pemulihan menurut subparagraf (a), atau gagal mengambiltindakan pemulihan seperti yang telah dimintakan padanya sesuai dengansubparagraf (b), maka Badan tersebut dapat meminta perhatian paraPihak, Dewan, dan Komisi atas masalah tersebut.

2. Ketika meminta perhatian Para Pihak, Dewan, dan Komisi terhadapsuatu masalah sesuai dengan paragraf 1 (c), Badan, bila menganggappuas bahwa cara itu diperlukan, dapat menganjurkan Para Pihak agarmenghentikan ekspor, dan/atau impor psikotropika tertentu, dari atauke negara atau wilayah yang bersangkutan, untuk jangka waktu yangditetapkan atau sampai Badan merasa puas dengan situasi di negara atauwilayah itu. Negara yang bersangkutan dapat membawa masalah itu ke

hadapan Dewan.

3. Badan berhak mempublikasikan laporan mengenai setiap masalah yangdihadapi menurut ketentuan-ketentuan dari pasal ini danmenyampaikannya kepada Dewan yang akan meneruskan ke Para Pihak.Apabila Badan mencantumkan dalam laporan suatu keputusan yang diambilmenurut pasal ini atau informasi terkait lainnya, Badan juga harusmencantumkan pandangan-pandangan dari Pemerintah yang bersangkutanbila dikehendakinya.

4. Apabila ada keputusan Badan yang diumumkan menurut pasal ini tidakditerima secara bulat, maka pandangan pihak minoritas harusdisebutkan.

5. Setiap Negara harus diundang untuk hadir pada pertemuan Badan yangakan membahas permasalahan yang menarik secara langsung menurut pasalini.

6. Keputusan Badan menurut pasal ini akan diambil setelah 2/3 anggotaBadan menyetujuinya.

7. Ketentuan dari paragraf-paragraf di atas juga harus diberlakukanapabila Badan tersebut mempunyai alasan untuk mempercayai bahwa tujuanKonvensi ini dapat terancam akibat suatu keputusan yang diambil olehsuatu Pihak menurut paragraf 7, pasal 2.

Pasal 20

*7822 TINDAKAN-TINDAKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA

1. Para Pihak harus mengambil tindakan yang dapat diterapkan bagipencegahan penyalahgunaan psikotropika, identifikasi dini, perawatan,pendidikan, pascaperawatan, rehabilitasi dan resosialisasi mereka yangterlibat, dan harus mengkoordinasikan usaha-usaha untuk tujuan itu.

2. Para Pihak harus sejauh mungkin meningkatkan pelatihan sumberdayamanusia di bidang perawatan, pascaperawatan, rehabilitasi danresosialisasi para penyalah guna psikotropika.

3. Para Pihak harus membantu mereka yang dalam pekerjaannya memerlukanpengertian tentang masalah penyalahgunaan psikotropika dan cara-carapencegahannya, dan juga harus meningkatkan pengertian tersebut kepadamasyarakat umum kalau ada bahaya meluasnya penyalahgunaan psikotropikatersebut.

Pasal 21

TINDAKAN TERHADAP PEREDARAN GELAP

Dengan memperhatikan sistem perundangan, hukum, dan pemerintahan ParaPihak harus:

(a) mengatur pada tingkat nasional koordinasi tindakan pencegahan danpemberantasan peredaran gelap, dan bagi maksud tersebut mereka dapatmenunjuk suatu badan yang sesuai yang bertanggungjawab atas koordinasisemacam itu;

(b) saling membantu dalam kampanye pemberantasan peredaran gelappsikotropika, dan secara khusus segera mengirimkan laporan kepada ParaPihak yang langsung terkait melalui saluran diplomatik atau pejabat

berwenang yang ditunjuk oleh para Pihak; satu salinan dari setiaplaporan di kirimkan kepada Sekretaris Jenderal sesuai dengan pasal 16yang berkaitan dengan penemuan kasus peredaran gelap atau penyitaan;

(c) bekerja sama secara erat antar Pihak dan juga dengan para anggotaorganisasi internasional yang berwenang dengan maksud untukmenyelenggarakan kampanye yang terkoordinasi dalam melawan peredarangelap;

(d) menjamin terselenggaranya kerja sama internasional antar badanyang sesuai dan dilakukan secara cepat dan efisien; serta

(e) menjamin bahwa apabila dokumen sah yang dikirimkan antar negarauntuk tujuan proses peradilan, maka pengiriman tersebut hendaknyadilaksanakan secara cepat dan efisien kepada badan yang ditunjuk olehPara Pihak tanpa mempertanyakan hak suatu Pihak untuk memperolehdokumen hukum melalui saluran diplomatik.

Pasal 22

*7823 KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA

1. (a) Dengan memperhatikan batasan peraturan perundanganmasing-masing, setiap Pihak harus memberlakukan setiap tindakan yangbertentangan dengan hukum atau peraturan yang sah sesuai dengankewajiban menurut Konvensi ini yang dilakukan dengan sengaja sebagaitindak pidana yang dapat dihukum dan harus menjamin bahwa tindakkejahatan yang serius harus dikenakan hukuman yang setimpal terutamadengan hukuman kurungan atau hukuman lain yang mencabut kebebasannya.

(b) Meskipun telah disebutkan dalam subparagraf sebelumnya, apabilapenyalahgunaan psikotropika melakukan pelanggaran-pelanggaran semacamitu, Para Pihak dapat menetapkan langkah-langkah, baik sebagai langkahalternatif terhadap pemidanaan maupun hukuman atau di samping itu,sebagai tambahan, para penyalahguna menjalani langkah-langkahpengobatan, pendidikan, pascaparawatan, rehabilitasi dan resosialisasisesuai dengan paragraf 1 pasal 20.

2. Dengan memperhatikan batasan peraturan perundangan, sistim hukumdan hukum setempat dari suatu Pihak maka:

(a) (i) apabila suatu rangkaian tindakan pelanggaran terkait denganparagraf 1 telah dilakukan di berbagai negara yang berbeda,masing-masing pelanggaran tersebut akan diperlakukan sebagai suatupelanggaran yang terpisah;

(ii) keikutsertaan yang disengaja, persekongkolan dan upaya untukmelakukan tindak pelanggaran semacam itu, dan kegiatan persiapan sertakegiatan pendanaan yang berkaitan dengan pelanggaran yangdisepelanggaran yang dapat dihukum sesuai dengan paragraf 1;

(iii) pemidanaan di negara asing atas tindakan pelanggaran semacam ituharus dipertimbangkan juga untuk menentukan residivisme; dan

(iv) tindak pelanggaran yang serius sebagaimana disebutkan terdahuluyang dilakukan baik oleh warga negara setempat atau warga negara asingharus dituntut oleh Pihak di wilayah mana pelanggaran tersebutdilakukan atau oleh Pihak di wilayah mana pelanggar itu ditemukan, danapakah ekstradisi itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan hukum dariPihak terhadap Pihak mana permohonan dibuat dan apakah pelanggaran

tersebut telah dituntut dan diadili.

(b) Pelanggaran yang dimaksud dalam paragraf 1 dan paragraf 2.(a).(ii)seyogyanya dimasukkan sebagai *7824 kejahatan yang dapatdiekstradisikan di dalam perjanjian ekstradisi yang telah atau mungkinakan dapat disepakati kemudian antar Pihak dan sebagai antar Pihakyang tidak membuat perjanjian ekstradisi timbal balik yang ada, dandianggap sebagai kejahatan yang dapat di ekstradisikan sepanjangekstradisi tersebut disetujui sesuai dengan hukum dari suatu Pihakterhadap Pihak mana permohonan dibuat, dan bahwa Pihak itu harusberhak untuk menolak melakukan penangkapan atau mengizinkan ekstradisidalam kasus-kasus apabila pejabat yang berwenang menganggap bahwapelanggaran itu tidak cukup serius.

3. Setiap psikotropika atau Bahan lainnya, termasuk alat-alat yangdigunakan atau direncanakan untuk dipakai dalam setiap pelanggaransesuai dengan paragraf 1 dan 2, harus dapat disita atau dirampas.

4. Ketentuan pasal ini harus tunduk pada hukum setempat dari Pihakterkait tentang masalah-masalah yurisdiksi.

5. Pasal ini harus tidak memuat hal-hal yang mempengaruhi asas-asaspelanggaran, sebagaimana disebutkan terdahulu, tuntutan dan hukumanditetapkan sesuai dengan hukum setempat suatu Pihak.

Pasal 23

PENERAPAN LANGKAH-LANGKAH PENGAWASAN YANG LEBIH KETAT DARIPADA YANGDITETAPKAN OLEH KONVENSI

Satu Pihak dapat mengambil tindakan pengawasan yang lebih ketat ataukeras daripada yang ditetapkan oleh Konvensi ini apabila menurutpendapatnya tindakan tersebut diinginkan atau diperlukan untukmelindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 24

BIAYA YANG DIKELUARKAN OLEH BAGIAN ORGANISASI INTERNASIONAL GUNAPELAKSANAAN KETENTUAN KONVENSI

Biaya Komisi dan Badan dalam melaksanakan fungsi masing-masing menurutKonvensi ini harus ditanggung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengancara yang harus diputuskan oleh Majelis Umum. Para Pihak yang bukananggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberikan sumbangan dalamjumlah yang menurut Majelis Umum dianggap pantas dengan penilaian dariwaktu ke waktu setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Para Pihak.

Pasal 25

PROSEDUR PENGAKUAN, PENANDATANGANAN, RATIFIKASI, DAN AKSESI

1. Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara yangbukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan anggota badankhusus *7825 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Badan Tenaga AtomInternasional atau Para Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dansetiap Negara lainnya yang diundang oleh Dewan, dapat menjadi Pihakpada Konvensi ini:

a) dengan menandatanganinya; atau

b) dengan meratifikasi setelah penandatanganan dan tunduk padaratifikasi; atau

c) dengan mengaksesi Konvensi ini.

2. Konvensi harus terbuka untuk penandatanganan sampai 1 Januari 1972.Setelah itu, Konvensi harus terbuka untuk aksesi.

3. Piagam ratifikasi atau aksesi akan didepositkan pada SekretarisJenderal.

Pasal 26

MULAI BERLAKUNYA

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah empatpuluh negara yang disebut dalam paragraf 1 pasal 25 menandatanganiKonvensi ini tanpa ada persyaratan atas ratifikasi atau telahmendepositkan piagam ratifikasi atau piagam aksesinya.

2. Untuk Negara lainnya yang menandatangani Konvensi tanpa adapersyaratan atas ratifikasi, atau mendepositkan piagam ratifikasi ataupiagam aksesi setelah penandatanganan terakhir atau mendepositkansebagaimana yang disebut dalam paragraf sebelumnya, maka Konvensi iniharus mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah tanggalpenandatanganan atau pendepositan piagam ratifikasi atau piagamaksesi.

Pasal 27

PENERAPAN WILAYAH

Konvensi ini harus berlaku untuk seluruh wilayah nonmetropolitan bagihubungan internasional dimana setiap Pihak bertanggung jawab kecualiapabila persetujuan sebelumnya atas wilayah semacam itu dikehendakioleh peraturan perundangan suatu Pihak atau peraturan perundanganwilayah yang bersangkutan, atau dikehendaki oleh adat. Dalam halsemacam ini Pihak harus berupaya memperoleh persetujuan yangdiperlukan dari wilayah dalam waktu yang sesingkat mungkin, danapabila persetujuan itu diperoleh, Pihak tersebut harus memberitahukanSekretaris Jenderal. Konvensi ini harus berlaku diwilayahnya ataudiwilayah-wilayah yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut sejaktanggal penerimaan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini apabilapersetujuan sebelumnya dari wilayah nonmetropolitan tidak diminta,Pihak yang bersangkutan, pada saat penandatanganan, ratifikasi, atauaksesi harus menyatakan wilayah nonmetropolitan atau wilayah-wilayahdimana Konvensi ini berlaku.

*7826 Pasal 28 WILAYAH YANG DIMAKSUD DALAM KONVENSI

1. Setiap Pihak dapat memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal bahwa,untuk penerapan Konvensi ini wilayahnya dibagi menjadi dua atau lebih,atau dua wilayah atau lebih itu digabungkan menjadi satu.

2. Dua atau lebih Pihak dapat memberitahukan kepada SekretarisJenderal bahwa sebagai akibat dari pembentukan suatu kesatuan adat diantara mereka, Para Pihak menyepakati sebagai satu wilayah untukpenerapan Konvensi ini.

3. Setiap pemberitahuan menurut paragraf 1 atau 2 harus diberlakukan

pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya terhitung sejak pemberitahuantersebut dibuat.

Pasal 29

PEMBATALAN

1. Setelah berakhirnya masa dua tahun dari tanggal mulai berlakunyaKonvensi ini, setiap Pihak, atas namanya sendiri atau atas namawilayah dimana Pihak itu mempunyai tanggung jawab internasional dantelah menarik persetujuan yang diberikan sesuai dengan pasal 27, dapatsecara resmi menarik diri dari Konvensi ini melalui pernyataantertulis yang didepositkan kepada Sekretaris Jenderal.

2. Apabila pembatalan diterima oleh Sekretaris Jenderal pada atausebelum hari pertama bulan Juli setiap tahun, maka pembatalan itumulai berlaku pada hari pertama bulan Januari tahun berikutnya, tetapiapabila diterima setelah hari pertama bulan Juli tahun berjalan makapembatalan tersebut akan diberlakukan sama dengan pembatalan yangditerima pada atau sebelum hari pertama bulan Juli tahun berikutnya.

3. Konvensi ini harus berakhir jika pembatalan-pembatalan sesuaidengan paragraf 1 dan 2 menyebabkan persyaratan pemberlakukan Konvensisebagaimana tercantum dalam paragraf 1 pasal 26 tidak terpenuhi lagi.

Pasal 30

AMANDEMEN

1. Setiap Pihak dapat mengusulkan amandemen atas Konvensi ini. Naskahdari setiap amandemen tersebut dengan alasan-alasannya harusdisampaikan kepada Sekretaris Jenderal, yang selanjutnya menyampaikannaskah-naskah tersebut kepada Para Pihak dan Dewan. Dewan dapatmemutuskan:

(a) apakah harus mengadakan konperensi sesuai dengan paragraf 4, pasal62 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertimbangkanamandemen yang *7827 diusulkan; atau

(b) menanyakan kepada Para Pihak apakah mereka menerima usul amandementersebut dan juga meminta untuk menyampaikan tanggapan apa sajaterhadap usulan tersebut kepada Dewan.

2. Apabila sebuah usul amandemen yang diedarkan sesuai dengan paragraf1 (b) tidak ditolak oleh satu Pihak pun dalam jangka waktu delapanbelas bulan setelah diedarkan, maka usulan amandemen harusdiberlakukan. Namun, apabila amandemen yang diusulkan tersebut ditolakoleh suatu Pihak, Dewan dapat memutuskan sesuai dengan tanggapan yangditerima dari Para Pihak apakah suatu konperensi harus diadakan untukmempertimbangkan amandemen semacam itu.

Pasal 31

PERBEDAAN PENDAPAT

1. Apabila timbul perbedaan pendapat di antara dua Pihak atau lebihsehubungan dengan penafsiran atau penerapan Konvensi ini, Para Pihaktersebut harus berkonsultasi bersama-sama untuk menyelesaikanperbedaan pendapat tersebut melalui negoisasi, penelitian, penengahan,perujukan, arbitrasi, bantuan dari badan-badan regional, melalui

proses hukum, atau cara-cara damai lainnya sesuai dengan pilihannya.

2. Setiap perbedaan pendapat semacam itu yang tidak dapatterselesaikan melalui cara-cara yang ditetapkan berdasarkan permintaandari salah satu Pihak yang berbeda pendapat harus dialihkan kepadaMahkamah Internasional untuk diputuskan.

Pasal 32

PENSYARATAN

1. Tidak ada satu pensyaratan pun yang diperbolehkan, kecuali yangdibuat sesuai dengan paragraf 2, 3, dan 4 pasal ini.

2. Setiap negara pada saat penandatanganan, ratifikasi, atau aksesidapat mengajukan pensyaratan terhadap ketentuan-ketentuan berikutdalam Konvensi ini:

(a) pasal 19, paragraf 1 dan 2;

(b) pasal 27; dan

(c) pasal 31.

3. Suatu Negara yang berkeinginan untuk menjadi Pihak tetapiberkeinginan diberi kewenangan untuk mengajukan pensyaratan lain yangberbeda dengan pensyaratan sesuai dengan paragraf 2 dan 4 dapatmemberitahukan maksudnya kepada Sekretaris Jenderal. Kecuali, bilapada akhir *7828 bulan ke dua belas setelah tanggal penyampaianpensyaratan tersebut oleh Sekretaris Jenderal, pensyaratan tersebutditolak oleh sepertiga jumlah negara yang menandatangani tanpapensyaratan ratifikasi, peratifikasian atau aksesi terhadap Konvensisebelum akhir periode tersebut, maka harus dianggap telah diizinkan,tetapi dengan pengertian bahwa, negara-negara yang telah menolakpensyaratan itu, tidak dibebani kewajiban hukum kepada negara yangmengajukan pensyaratan pada Konvensi ini yang dipengaruhi olehpensyaratan tersebut.

4. Suatu Negara yang di wilayahnya terdapat tanaman yang tumbuh secaraliar yang mengandung bahan psikotropik seperti diantara yang tercantumdalam Daftar Psikoytropoika Golongan 1 dan yang dipergunakan secaratradisional yang digunakan oleh kelompok kecil tertentu yang jelasdiakui dalam upacara yang bersifat magis atau agamis, pada waktupenandatanganan, ratifikasi atau aksesi dapat mengajukan pensyaratantentang tanaman tersebut sehubungan dengan ketentuan pasal 7, kecualiuntuk ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan internasional.

5. Suatu Negara yang telah mengajukan pensyaratan dapat setiap waktumemberitahu secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal untuk menariksemua atau sebagian pensyaratan yang diajukannya.

Pasal 33

PEMBERITAHUAN

Sekretaris Jenderal harus memberitahukan kepada semua negara yangtercantum dalam paragraf 1 pasal 25:

(a) penandatanganan, ratifikasi dan aksesi sesuai dengan pasal 25;

(b) tanggal berlakunya Konvensi ini sesuai dengan pasal 26;

(c) pembatalan sesuai dengan pasal 29; dan

(d) deklarasi dan pemberitahuan sesuai dengan pasal 27, 28, 30, dan32.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasamenandatangani Konvensi ini atas nama pemerintah masing-masing.

DIBUAT di Wina, pada hari ke 21 bulan Februari seribu sembilan ratustujuh puluh satu dalam satu salinan bahasa Cina, Inggris, Perancis,Rusia dan Spanyol, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yangsama. Konvensi ini akan didepositkan kepada Sekretaris JenderalPerserikatan Bangsa-Bangsa yang akan menyampaikan salinan-salinannaskah asli yang telah disahkan kepada seluruh Anggota PerserikatanBangsa-Bangsa dan Negara-Negara lain sebagaimana yang disebut dalamparagraf 1 pasal 25.

*7829 Daftar psikotropika Golongan I

INN Nama Lain Nama Kimia (Nama Generik)

1. DET N,N-dietiltriptamina

2. DMPH 3-(1,2-dimetilhcpfil)-1hidroksi-7,8,9,10-tetra-hidro-6,6,9-trimetil- 6H-dibenzo (b,d) piran.

3. DMT N,N-dimetiltriptamina.

4.(+)-LYSERGID LSD,LSD-25 (+)-N,N-dietillisergamida (asam-d-lisergatdietilamida)

5. meskalina 3,4,5-trimetoksi fenetilamina

6. paraheksil3-heksil-1-hidroksi-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo(b,d)piran.

7. psilosina 3-(2-dimetilaminoetil)- ,psilotsin 4-hidroksi indol

8. PSILOSIBINA 3-(2-dimetil aminoetil)- indol-4-il dihidrogen

9. STP,DOM 2-amino-1-(2,5- dimetoksi-4-metil)penil propana. 10.tetrahidro- - 1-hidroksi-3-pentil- kannabi nol, 6a,7,10,10a-tetrahidro semua isomer -6,6,9- trimetil-6-H-dibenzo (b,d)piran

++ Garam-garam dari bahan-bahan tersebut terdaftar dalam PsikotropikaGolongan ini dimungkinkan akan ada.

Daftar Psikotropika Golongan II

INN Nama Lain Nama Kimia (Nama Generik)

1. AMFETAMINA (+)2-amino-1-fenilpropana.

2. DEKSAMFETAMINA (+)-2-amino-1-feniipropana.

3. FENMETRAZINA 3-metil-2-fenilmorfilina.

4. FENSIKLIDINA 1-(1-fenilsikloheksil) piperidina.

5. METAMFETAMINA (+)-2-mefilamino-fenil-propana.

6. METILFENIDAT Asam2-fenil-2-(2-piperidil)metil ester asetat.

++ Garam-garam dari bahan-bahan tersebut terdaftar dalam DaftarPsikotropika Golongan ini dimungkinkan akan ada.

*7830 Daftar Psikotropika Golongan III

INN Nama Lain Nama Kimia (Nama Generik)

1. AMOBARBITAL Asam5-etil5-(3-metilbutil) barbiturat.

2. GLUTETIMIDA 2-etil-2-fenilglutarimida

3. PENTOBARBITAL Asam5-etil-5-(l-metilbutil) harbiturat

4. SEKOBARBITAL Asam5-alil-5-(l-metilbutil) barbiturat.

5. SIKLOBARBITAL Asam 5-(l-sikloheksen-1-il)-5-etilbarbiturat.

++ Garam-garam dari bahan-bahan tercantum dalam Daftar PsikotropikaGolongan ini dimungkinkan akan ada.

Daftar Psikotropika Golongan IV

INN Nama Lain Nama Kimia (Nama Generik)

1. AMFEPRAMONA 2-(dietilamino) propio-penon

2. BARBITAL Asam5,5-dietilbarbiturat.

3. ETINAMAT 1-etinilsikloheksanol-karbamat.

4. etkdorvirol etil-2-kloroviniletil-karbinol

5. FENOBARBITAL Asam5-etil-5-fenilbarbiturat

6. MEPROBAMAT 2-metil-2-propil-1,3-propanadiol dikarbamat.

7. METAKUALON 2-metil-3-0-tolil-4(3H)kuinazolinon

8. METFENOBARBITAL Asam5-etil-1-metil-5-fenil-barbiturat

9. METIPRILON 3,3-dietil-5-metil-2,4-piperidina-dion. 10. PIPRADO1,l-difenil-1-(2-piperidil)-metanol. 11. SPA(-)-1-dimetilamino-1,2-difeniletana.

*7831 ++ Garam-garam dari bahan-bahan tersebut terdaftar dalam DaftarPsikotropika Golongan ini dimungkinkan akan ada.

+ Nama-nama yang tercetak dalam huruf besar yang berada di bagianlajur kiri adalah Bukan Nama Internasional (INN). Dengan satukekecualian (+)-LYSERGIDE), nama-nama bukan paten atau umum diberikanhanya bila INN belum diusulkan.

++ Catatan dari Sekretariat: Komisi Narkotika menetapkan, melalui

pemungutan suara dengan surat-menyurat, sesuai dengan keputusannyaNomor 6 (XXVII), 24 Februari 1977, untuk memasukkan kalimat ini padaakhir masing-masing Daftar Psikotropika Golongan.

Kutipan: MEDIA ELEKTRONIK SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1996_________________________________________________________________