79

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kebijakan AMDAL

Kebijakan AMDAL selama ini diatur dalam peraturan pemerintah yakni:

PP No. 29 tahun 1986, PP No. 51 tahun 1993, PP No. 27 tahun 1999 tentang

AMDAL, serta dalam peraturan menteri yakni: Permen LH No. 08 tahun 2006

tentang pedoman penyusunan AMDAL dan Permen LH No. 11 tahun 2006

tentang jenis kegiatan yang wajib AMDAL. Kebijakan AMDAL diatur pula dalam

bentuk keputusan menteri ESDM No. 1457 tahun 2000 tentang pedoman teknis

pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan dan energi. Selanjutnya dalam

bentuk keputusan kepala Bapedal No. 299 tahun 1996 tentang kajian aspek sosial

ekonomi dalam penyusunan AMDAL, keputusan kepala Bapedal No. 08 tahun

2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses

AMDAL.

Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif yang

berkekuatan hukum dalam mencegah terjadinya kerusakan fungsi lingkungan

hidup. Kebijakan-kebijakan tersebut baik dalam bentuk peraturan pemerintah,

keputusan menteri serta keputusan kepala Bapedal, diharapkan manpu menjamin

keberlanjutan pembangunan dengan tetap menjaga fungsi-fungsi lingkungan

dengan baik melalui upaya pencegahan dampak terhadap lingkungan serta

penegakan hukum. Dengan demikian sasaran pengelolaan lingkungan dapat

terwujud yakni terpenuhinya devisa negara, lingkungan hidup lestari dan

kesejahteraan masyarakat meningkat.

5.1.1 Peraturan Pemerintah tentang AMDAL

Kebijakan pengelolaan lingkungan pada suatu usaha dan atau kegiatan

baik oleh perseorangan maupun badan hukum diatur dalam peraturan pemerintah.

Untuk kebijakan AMDAL, telah dilakukan penerapan kebijakan pengelolaan

lingkungan dengan menerbitkan peraturan pemerintah No. 29 tahun 1986,

kemudian direvisi menjadi PP No. 51 tahun 1993 dan terakhir PP No. 27 tahun

1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan.

80

Tabel 6 Review kebijakan AMDAL dengan substansi penentuan dampak penting

PP No. 29 tahun 1986 PP No. 51 tahun 1993 PP No. 27 tahun 1999 Dampak penting adalah perubahan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan

Dampak penting adalah perubahan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan

Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu dan atau kegiatan

Kategori dampak dalam PP No. 29 tahun 1986 dan PP No. 51 tahun 1993

tidak disebutkan adanya dampak besar tetapi hanya mengkategorikan dampak

penting. Hal ini berbeda dengan kategori dampak dalam PP No. 27 tahun 1999

disebutkan bahwa dampak dari rencana suatu usaha dan atau kegiatan

dikategorikan menjadi dua yakni dampak besar dan penting. Namun

sesungguhnya kategori dampak besar tersebut merupakan satu kesatuan dalam

kategori dampak besar dan penting dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan.

Dalam PP No. 27 tahun 1999 dampak besar dan penting adalah perubahan

lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan

atau kegiatan. Selanjutnya bahwa kriteria dampak besar dan penting suatu usaha

dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup yakni: a) jumlah manusia yang

terkena dampak, b) luas wilayah penyebaran dampak, c) intensitas dan lamanya

dampak berlangsung, d) banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena

dampak, e) sifat kumulatif dampak dan f) berbalik (reversible) atau tidak

berbaliknya (irreversible) dampak.

Pembagian ketagori penentuan dampak berdasarkan dampak besar dan

dampak penting menjadi salah satu kelemahan PP No. 27 tahun 1999 dalam

kaitannya dengan penentuan dampak penting dari suatu kegiatan usaha migas.

Besaran dampak yang dikategorikan dapat menimbulkan dampak dari sisi besaran

dampak adalah untuk kegiatan eksploitasi minyak di darat > 5000 BOPD (barrel

oil per day), untuk eksploitasi gas > 30 MMSCFD (million million stock crude

feet per day). Sebagaimana yang ditetapkan dalam Kepmen No. 11 tahun 2006

tentang kegiatan yang wajib AMDAL bahwa penentuan besaran minimal tersebut

menjadi dasar penentapan suatu kegiatan usaha migas wajib AMDAL atau tidak.

Sehingga peluang terjadinya dampak terhadap lingkungan, sangat memungkinkan

81

dengan tidak diwajibkan studi AMDAL bagi suatu kegiatan usaha yang tingkat

produksinya di bawah ketentuan yang telah ditetapkan. Seharusnya, penentuan

dampak penting dan wajib tidaknya suatu kegiatan usaha untuk melakukan studi

AMDAL tidaklah didasarkan pada besaran produksinya, tetapi semua kegiatan

usaha migas yang memungkinkan menimbulkan dampak penting terhadap

lingkungan, diwajibkan melakukan studi AMDAL. Hal ini sangat mendasar,

mengingat kegiatan usaha migas merupakan kegiatan yang memiliki resiko tinggi

terhadap lingkungan, baik dari sisi ekologi, ekonomi maupun sosial.

Usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak

besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi: a) pengubahan bentuk

lahan dan bentang alam, b) eksploitasi sumberdaya alam baik yang terbaharui

maupun yang tak terbaharui, c) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat

menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta

kemorosotan sumberdaya alam dalam pemanfaatannya, d) proses dan kegiatan

yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta

lingkungan sosial budaya, e) proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat

mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumberdaya dan atau perlindungan

cagar budaya, f) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik,

g) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati, h) penerapan

teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi

lingkungan hidup, i) kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau

mempengaruhi pertahanan negara (pasal 3 ayat 2 PP No. 27 tahun 1999 tentang

AMDAL) hal ini bertentangan dengan Kepmen LH No. 11 tahun 2006 tentang

kegiatan wajib AMDAL yang mana kategori kegiatan yang wajib menyusun

AMDAL berdasarkan volume produksi.

Tabel 7 Review kebijakan AMDAL dengan substansi kerangka acuan PP No. 29 tahun 1986 PP No. 51 tahun 1993 PP No. 27 tahun 1999

- Kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan ditetapkan oleh komisi dan disampaikan kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 12 hari sejak diterimanya pengajuan tersebut

- Kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan ditetapkan oleh komisi dan disampaikan kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 12 hari sejak diterimanya pengajuan

- Keputusan atas penilaian kerangka acuan diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 hari sejak tanggal diterimanya pengajuan

82

Aturan tentang penyusunan kerangka acuan disebutkan dalam PP No. 29

tahun 1986 dan PP No. 51 tahun 1993 bahwa apabila pemrakarsa berpendapat

bahwa rencana kegiatannya akan menimbulkan dampak penting terhadap

lingkungan hidup, maka pemrakarsa bersama instansi yang bertanggung jawab

langsung menyusun kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan

tanpa membuat penyajian informasi lingkungam terlebih dahulu, dimana kerangka

acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan ditetapkan oleh komisi dan

disampaikan kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari sejak

diterimanya pengajuan kerangka acuan tersebut. Sementara dalam PP No. 27

tahun 1999 disebutkan bahwa suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan

menimbulkan dampak diwajibkan menyusun kerangka acuan, namun apabila

rencana usaha dan atau kegiatan tersebut diperkirakan tidak menimbulkan dampak

besar dan penting, maka diharuskan menyusun UKL dan UPL. Keputusan atas

penilaian kerangka acuan juga diatur dalam PP No. 27 tahun 1999 sebagaiman

termaktub dalam pasal 16 ayat 2, keputusan atas penilaian kerangka acuan

sebagaimana dimaksud pada jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh

lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya kerangka acuan.

Hal ini menjelaskan bahwa kerangka acuan disetujui oleh instansi yang

bertanggung jawab dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima)

hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya kerangka acuan tersebut. Perubahan

waktu atas keputusan penilaian kerangka acuan dari 12 (dua belas) hari menjadi

75 (tujuh puluh lima) hari kerja menjadi sangat penting mengingat kebutuhan

waktu yang lama dapat menghambat jalannya investasi, begitu pula waktu yang

sangat singkat, akan memberikan penilaian yang tidak maksimal, sehingga dengan

demikian waktu persetujuan kerangka acuan didasarkan pada kebutuhan waktu.

83

Tabel 8. Review kebijakan AMDAL dengan substansi ANDAL

PP No. 29 tahun 1986 PP No. 51 tahun 1993 PP No. 27 tahun 1999 - Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan

- Keputusan atas andal diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan analisis dampak lingkungan

- Apabila keputusan atas andal berupa penolakan berhubung kurang sempurnanya, maka keputusan perbaikan andal diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan kembali perbaikan analisis dampak lingkungan tersebut

- Keputusan atas andal diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya pengajuan analisis dampak lingkungan

- Apabila keputusan atas andal berupa penolakan berhubung kurang sempurnanya, maka keputusan perbaikan ANDAL diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan kembali perbaikan analisis dampak lingkungan tersebut

- Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan

- Keputusan atas ANDAL diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen ANDAL, RKL, RPL

- Apabila instansi yang bertangungjawab tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu tersebut maka rencana usaha dan atau kegiatan yang dimaksud dianggap layak lingkungan

Keputusan atas ANDAL diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan analisis

dampak lingkungan tersebut. Apabila keputusan atas ANDAL berupa penolakan

berhubung kurang sempurnanya, maka keputusan perbaikan ANDAL diberikan

oleh instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

sejak diterimanya pengajuan kembali perbaikan analisis dampak lingkungan

tersebut. Dalam PP No. 27 tahun 1999 dibutuhkan waktu sebanyak 75 hari kerja

sebagaimana termaktub dalam pasal 20 ayat 1, instansi yang bertanggung jawab

menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dalam jangka waktu selambat-

lambatnya 75 (tujuh puluh lima) jari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya

84

dokumen analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan

hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

Namun demikian, waktu yang dibutuhkan tersebut (75 hari) tidak berdasar,

sehingga perlu direvisi mengingat lamanya proses persetujuan AMDAL tersebut

dapat menghambat iklim investasi dalam kegiatan usaha migas. Dari sisi efisiensi,

hal ini akan sangat berdampak terhadap rencana implementasi kegiatan yang akan

dilakukan. Penekan sesungguhnya bukanlah pada lamanya waktu prosedur

persetujuan AMDAL, namun lebih ditekankan pada tingkat kebutuhan usaha

dengan prinsip-prinsip kelestarian ekologi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam

proses persetujuan dapat diterapkan prosedur yang mudah, cepat dan

bertanggungjawab dengan demikian semangat investasi dapat tetap terjaga dalam

upaya pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan.

Tabel 9 Review kebijakan AMDAL dengan substansi RKL

PP No. 29 tahun 1986 PP No. 51 tahun 1993 PP No. 27 tahun 1999 - Keputusan persetujuan atas rencana pengelolaan lingkungan diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rencana pengelolaan lingkungan tersebut

- Keputusan persetujuan atas rencana pengelolaan lingkungan diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya rencana pengelolaan lingkungan tersebut

- Keputusan persetujuan atas rencana pengelolaan lingkungan diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rencana pengelolaan lingkungan tersebut

Prosedur persetujuan dokumen RKL dan RPL dalam PP No. 27 tahun

1999 dilakukan bersamaan dengan pengajuan dokumen ANDAL dengan waktu

yang dibutuhkan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak diajukannya

dokumen tersebut. Sementara dalam PP No. 51 tahun 1993, prosedur persetujuan

dokumen RKL dan RPL dilakukan terpisah dengan pengajuan dokumen ANDAL.

Waktu yang dibutuhkan dalam proses persetujuan dokumen RKL dan RPL yakni

45 (empat puluh lima) hari kerja.

85

Tabel 10 Review kebijakan AMDAL dengan substansi RPL

PP No. 29 tahun 1986 PP No. 51 tahun 1993 PP No. 27 tahun 1999 - Keputusan

persetujuan atas rencana pemantauan lingkungan diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rencana pemantauan lingkungan tersebut

- Keputusan persetujuan atas rencana pemantauan lingkungan diberikan oleh instansi yang bertanggungjawab kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya rencana pemantauan lingkungan tersebut

- Keputusan persetujuan atas rencana pemantauan lingkungan diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rencana pemantauan tersebut

Seperti pada Tabel 10 tampak perubahan waktu keputusan persetujuan

RPL yang semakin lama yakni dari 30 hari kerja (PP No. 29 tahun 1986), 40 hari

kerja (PP No. 51 tahun 1993) dan menjadi 75 hari kerja (PP No. 27 tahun 1999).

Perubahan waktu persetujuan RPL tersebut tidak memiliki dasar penetapan waktu

yang jelas. Seharusnya waktu penyusunan tidak ditetapkan sama untuk semua

kegiatan, harus mempertimbangkan lokasi kegiatan yang sulit dijangkau, perlu

pengkajian yang mendalam berdasarkan ekosistem masing-masing kegiatan,

pertimbangan efisiensi waktu, yang dapat menghambat kegiatan karena kegiatan

usaha migas sangat dinamis, akhirnya dapat berakibat timbulnya pelanggaran-

pelanggaran, sebelum AMDAL disetujui kegiatan telah dimulai karena mengejar

produksi dan juga dapat menghambat investasi (investasi tidak kondusif).

Faktor lain yang juga penting dalam review kebijakan peraturan

pemerintah dalam kaitannya penerapan AMDAL yang efektif dan efisien adalah

tentang kedudukan komisi penilai atau komisi pusat AMDAL. Perubahan besar

yang terdapat dalam PP No. 27 tahun 1999 adalah disatukannya komisi penilai

pusat dan berkedudukan di kementerian negara lingkungan hidup. Apabila

penilaian tersebut tidak layak lingkungan maka instansi yang berwenang boleh

menolak permohonan ijin yang diajukan oleh pemrakarsa. Kedudukan komisi ini

menjadi sangat penting, khususnya dalam kaitannya dalam mencegah kerusakan

lingkungan pada kegiatan usaha migas. Kedudukan komisi penilai AMDAL pusat

saat ini berkedudukan di kementerian negara lingkungan hidup yang merupakan

86

instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan. Kondisi ini kemudian

menjadi sangat penting untuk direview mengingat kegiatan usaha migas yang

bersifat sangat teknis dengan aspek profesionalitas yang tinggi. Kegiatan usaha

migas menggunakan teknologi tinggi dalam operasinya, sehingga dampak

lingkungan yang ditimbulkan, sangat memungkinkan dari kesalahan teknis

operasional. Berdasarkan hal itu, maka dibutuhkan komisi penilai antara lain, ahli

dalam bidang perminyakan dan geologi, ahli proses untuk kilang, ahli kimia,

sehingga dapat memprediksi dan mengetahui kemungkinan-kemungkinan dampak

besar dan penting yang ditimbulkan dalam kegiatan.

Tabel 11 Review kebijakan AMDAL dengan substansi komisi penilai

PP No. 29 tahun 1986 PP No. 51 tahun 1993 PP No. 27 tahun 1999 - Komisi AMDAL pusat

dibentuk oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sektoral dan berkedudukan di departemen atau LPND, dengan status keanggotaan tetap dan anggota tidak tetap

- Komisi AMDAL daerah dibentuk oleh Gubernur dan berkedudukan di Bapedalda propinsi dengan status keanggotaan tetap dan tidak tetap

- Komisi AMDAL pusat dibentuk oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sektoral dan berkedudukan di departemen atau LPND, dengan status keanggotaan tetap dan anggota tidak tetap

- Komisi AMDAL daerah dibentuk oleh Gubernur dan berkedudukan di Bapedalda propinsi dengan status keanggotaan tetap dan tidak tetap

- Komisi penilai AMDAL pusat dibentuk oleh menteri dan berkedudukan di instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan

- Komisi penilai AMDAL daerah dibentuk oleh Gubernur dan berkedudukan di instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan di tingkat I (Bapedalda propinsi)

Komisi pusat AMDAL dalam PP No. 27 tahun 1999 disebut komisi penilai

pusat yang dibentuk oleh kementerian negara lingkungan hidup dan berkedudukan

di Bapedal pusat dengan keanggotaan lebih representatif yang bertugas menilai

hasil AMDAL. Keberadaan komisi pusat AMDAL di bawah kewenangan

kementerian lingkungan hidup tersebut dianggap kurang tepat, mengingat

AMDAL pada kegiatan usaha migas sangat terkait dengan potensi dampak yang

muncul dari penerapan teknologi-teknologi yang digunakan. Untuk itu, keahlian

minyak dan gas dalam penilaian dokumen AMDAL menjadi sangat penting,

87

terkait dengan metode eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan tata

niaga. Metode-metode yang dikembangkan sangat spesifik dan membutuhkan

ahli-ahli di bidangnya. Dengan demikian, usulan pengembalian komisi pusat

AMDAL pada departemen teknis/sektor menjadi sangat penting.

Tabel 12 Review kebijakan AMDAL dengan substansi pembiayaan

PP No. 29 tahun 1986 PP No. 51 tahun 1993 PP No. 27 tahun 1999 - Biaya untuk membuat

KA-ANDAL,ANDAL, RKL, RPL dibebankan kepada pemrakarsa atau penanggung jawab kegiatan

- Untuk biaya tertentu dibebankan kepada menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup dan atau menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang membidangi kegiatan yang bersangkutan dan atau gubernur kepala daerah tingkat I

- Biaya penyusunan kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan dibebankan kepada pemrakarsa atau penanggung jawab kegiatan

- Biaya penyusunan dan penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup dibebankan kepada pemrakarsa

- Biaya pembinaan teknis dan pengawasan dibebankan pada anggaran instansi yang bertanggung jawab

Faktor pembiayaan juga menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat

kualitas dokumen yang dihasilkan akan sangat dipengaruhi oleh besaran biaya

studi yang dialokasikan. Pembiayaan yang proporsional dan jelas akan

memberikan hasil yang baik. Biaya akan sangat penting bagi terlaksananya

kegiatan sebagaimana tujuan yang akan dicapai. Pembiayaan studi yang sesuai

dengan kegiatan akan menjamin pelaksanaan kegiatan yang baik. Untuk faktor

pembiayaan menjadi hal yang positif apabila dimanfaatkan sesuai dengan

proporsinya. Demikian pula sebaliknya, pembiayaan studi yang minim dan tidak

proporsional akan menyulitkan dalam pelaksanaan studi yang sesuai dengan

tujuan. Pembiayaan tentu terkait dengan keahlian dari penyusun dan biaya dapat

menunjukkan/mencerminkan kedalaman studi dan analisis yang digunakan oleh

penyusun. Namun, hal ini sulit diukur karena sangat bervariasi.

88

5.1.2 Peraturan Menteri, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri ESDM

Peraturan menteri dan keputusan menteri negara lingkungan hidup yang

terkait dalam pelaksanaan AMDAL di Indonesia antara lain Permen LH No. 08

tahun 2006 tentang pedoman penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan

dan Kepmen LH No. 11 tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan

yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Peratuan menteri negara lingkungan hidup No. 08 tahun 2006 tentang

pedoman penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan merupakan

penjabaran kebijakan AMDAL yakni PP No. 27 tahun 1999 pasal 14 ayat (2) dan

pasal 17 ayat (2). Dalam Permen LH No. 08 tahun 2006 tersebut terdapat

beberapa hal yang perlu direview antara lain; pelingkupan, metode studi,

penyusun, serta biaya dan waktu studi.

Pelingkupan merupakan proses awal untuk menentukan lingkup

permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotesis) yang terkait

dengan rencana usaha dan atau kegiatan. Pelingkupan meliputi dampak penting

hipotetik, lingkup wilayah studi ANDAL didasarkan pada beberapa pertimbangan:

batas proyek, batas ekologis, batas sosial dan batas administratif, batas waktu

kajian, kedalaman studi ANDAL mencakup metode yang digunakan, jumlah

sampel yang diukur, dan tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan sumberdaya

yang tersedia (dana dan waktu). Proses pelingkupan dampak penting terdiri atas;

identifikasi dampak potensial dan evaluasi dampak potensial. Hal ini sangat rancu

karena bila dampak potensial hanya sebagai dampak tunggal yang memperkirakan

potensi dampak, sedangkan isu pokok merupakan dampak yang terintegrasi dari

dampak yang komprehensif dan interaksi dampak kumulatif dari keseluruhan

dampak, jadi bukan hanya dampak tunggal, sangat penting didalam AMDAL

adalah isu pokok (main issue). Hal ini merupakan kelemahan dari Kepdal No. 08

tahun 2006 untuk menentukan dampak, pada skoping (pelingkupan) di KA-

ANDAL terdiri atas: skoping sosial, skoping ekologis, skoping perencanaan dan

kebijaksanaan (Beanlands dan Dunker, 1983).

Metode studi terdiri atas: metode pengumpulan data, metode analisa data,

metode prakiraan dampak dan metode evaluasi dampak. Metode disebutkan

89

merupakan metode yang baku dan sesuai dengan komponen lingkungan yang

dianggap akan terkena dampak (fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi dan budaya).

Dengan kejelasan metode yang digunakan akan memudahkan pemrakarsa dan

penyusun AMDAL dalam menyusun dokumen AMDAL yang berkualitas dan

sesuai dengan kondisi di lapangan. Peraturan ini semestinya menjadi pedoman

dan panduan bagi pemrakarsa dan penyusun AMDAL dalam menyusun dokumen

AMDAL yang efisien dan efektif.

Penyusun terdiri atas kualifikasi ketua dan anggota tim. Ketua tim

penyusun studi disebutkan harus bersertifikat AMDAL penyusun dan sesuai

ketentuan yang berlaku, sedang anggota tim harus memiliki keahlian yang sesuai

dengan lingkup studi yang dilakukan.

Biaya studi diprosentasekan berdasarkan jenis-jenis biaya yang dibutuhkan

dalam rangka penyusunan studi AMDAL termasuk biaya untuk pelaksanaan

konsultasi masyarakat. Sedang waktu studi merupakan jangka waktu pelaksanaan

studi ANDAL sejak tahap persiapan hingga penyerahan laporan ke instansi yang

bertanggung jawab.

Keputusan menteri negara lingkungan hidup No. 11 tahun 2006 tentang

jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis

mengenai dampak lingkungan hidup merupakan penjabaran dari PP No. 27 tahun

1999 pasal 3 ayat (2) dan ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia

untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul. Namun dalam

penetapan jenis kegiatan khususnya pada sumberdaya minyak dan gas bumi

dengan menggunakan indikator jumlah produksi. Hal ini sangat tidak realiable

mengingat potensi dampak yang dapat terjadi tidak hanya pada skala usaha

dengan produksi yang tinggi, tapi juga pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan

akan berpotensi menghasilkan dampak penting. Dampak tidak hanya dilihat dari

sisi kuantitas atau besaran dampak tetapi juga dari sisi berbahayanya dampak

tersebut terhadap lingkungan hidup dan manusia. Penentuan dampak terhadap

lingkungan didasarkan pada perubahan indikator-indikator kualitas lingkungan.

Untuk mengetahui suatu perubahan aspek lingkungan dari suatu kegiatan tidak

berarti cukup menggunakan satu indikator (Suratmo, 2002).

90

Review kebijakan AMDAL migas dilakukan terhadap keputusan menteri

energi dan sumberdaya mineral No. 1457 tahun 2000 tentang pedoman teknis

pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan dan energi. Ada dua poin penting

yang perlu diperhatikan yakni isu pokok dan metode prakiraan dampak. Isu pokok

harus telah tercantum di dalam kerangka acuan. Sedang metode prakiraan dampak

besar dan penting disebut menggunakan metode formal (matematik, statistik) dan

non formal (analog dan professional judgement), serta metode evaluasi dampak.

Penentuan dampak besar dan penting menjadi sangat krusial, mengingat

potensial dampak yang dapat terjadi pada suatu kegiatan usaha. Untuk itu, selain

kriteria dan identifikasi bentuk-bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan dampak

besar dan penting, hal lain yang juga sangat menentukan adalah pengambil

keputusan penentuan dampak besar dan penting dari suatu rencana kegiatan.

Selama ini, sebagaimana diacu dalam PP No. 27 tahun 1999 pasal 5 ayat (2)

bahwa pedoman mengenai penentuan dampak besar dan penting ditetapkan oleh

kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Pedoman penentuan dampak besar dan penting pada kegiatan usaha migas

ditetapkan oleh menteri ESDM. Selanjutnya dinyatakan bahwa untuk menetapkan

suatu dampak diperlukan tiga tahapan yakni: a) tahapan pertama yakni melakukan

identifikasi dampak yang terjadi pada komponen lingkungan, b) tahap kedua

yakni pengukuran atau perhitungan dampak yang akan terjadi pada komponen

lingkungan, dan c) tahapan ketiga yakni penggabungan beberapa komponen

lingkungan yang sangat berkaitan, kemudian dianalisis dan digunakan untuk

menetapkan refleksi dari dampak komponen-komponen sebagai indikator menjadi

gambaran perubahan lingkungan atau dampak lingkungan, d) menetapkan

parameter atau indikator dari komponen lingkungan yang akan diukur

(Sumarwoto, 2005).

Mengingat pentingnya penentuan dampak besar dan penting, sehingga

indikator penentuan dampak pada kegiatan usaha migas didasarkan pada aspek

teknologi, aspek produksi, aspek sosial budaya serta aspek ekonomi sumberdaya

alam dan lingkungan. Selain itu, penentuan dampak tersebut sebaiknya dilakukan

oleh lembaga independen yang terdiri atas unsur-unsur lembaga/instansi teknis,

kementerian lingkungan hidup, pemerhati lingkungan/LSM, praktisi lingkungan,

91

pakar/perguruan tinggi dan masyarakat dimana lokasi rencana kegiatan akan

dilakukan.

5.1.3 Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Peraturan dalam bentuk keputusan kepala badan pengendalian dampak

lingkungan merupakan penjabaran dari peraturan keputusan menteri lingkungan

hidup. Ada beberapa keputusan kepala Bapedal yang mendukung pelaksanan

AMDAL agar terlaksana dengan baik dan sesuai peraturan pemerintah yang telah

ditetapkan.

Keputusan kepala Bapedal yang direview antara lain keputusan kepala

badan pengendalian dampak lingkungan No. 229 tahun 1996 tentang pedoman

teknis kajian aspek sosial dalam penyusunan analisis mengenai dampak

lingkungan dan kepala badan pengendalian dampak lingkungan No. 08 tahun

2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses

analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

a. Penggunaan kata aspek sosial dalam peraturan ini diusulkan menjadi kata

aspek sosial ekonomi.

b. Pada lampiran I bagian C ruang lingkup pada poin 1 dinyatakan bahwa

komponen sosial yang ditelaah meliputi: demografi, ekonomi dan budaya.

Komponen yang direview yakni: ekonomi, demografi dan budaya yang

merupakanbukan bagian dari komponan sosial namun merupakan komponen

yang berdiri sendiri.

c. Pada lampiran III bagian A poin 1.5 untuk indikator ekonomi yang nilai

moneternya tidak bisa dianalisis dengan akurat, diperlukan value judgement

dari penyusun AMDAL. Caranya antara lain dengan menggunakan analogi

terhadap fenomena-fenomena dampak penting yang timbul menurut dokumen

AMDAL sejenis. Pernyataan mengenai diperlukan value judgement dari

penyusun AMDAL akan terlaksana dengan baik jika penyusun AMDAL

merupakan ahli ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan karena dengan

hanya menggunakan metode analogi tidak akan cukup untuk memberikan

nilai ekonomi yang akurat pada suatu sumberdaya alam dan lingkungan

hidup.

92

d. Pada lampiran III bagian A poin 2.b metode informal antara lain: 1) penilaian

pakar (professional judgement), 2) komparatif antar budaya (cross cultural),

3) teknik analogi dan 4) metode delphi. Penjabaran metode informal menjadi

4 teknik salah satunya penilaian akan bersifat objektif dan tingkat terjadinya

bias terhadap penilaian akan lebih tinggi.

e. Keputusan Kepala Bapedal No. 229 tahun 1996 sebaiknya dijadikan pedoman

wajib dalam menilai komponen sosial ekonomi dalam menyusun dokumen

KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL pada kegiatan usaha migas karena

berdasarkan hasil review kualitas dokumen AMDAL migas tidak satupun

penyusun yang melaksanakan metode analisis data ekonomi dengan

pendekatan pemberian nilai moneter (lampiran III bagian A poin 1.5)

dinyatakan bahwa data ekonomi sedapat mungkin diberi nilai moneter

(valuation) karena sebagian besar indikator-indikator ekonomi dapat

dikuantifikasi.

Pendekatan memberikan nilai moneter pada sumberdaya alam sering

diistilahkan dengan pendekatan valuasi ekonomi atau lebih dikenal total economic

valuation. Metode ini merupakan salah satu metode ekonomi sumberdaya yang

dapat memberikan nilai moneter pada sumberdaya baik tidak bernilai pasar

maupun yang bernilai pasar. Selain itu, dengan menggunakan metode TEV akan

diperoleh informasi nilai estimasi moneter suatu lingkungan/lahan yang akan

dialih fungsikan misal dari hutan menjadi daerah kegiatan usaha migas serta

dengan mengetahui nilai moneter suatu lingkungan akan dapat dijadikan salah

satu acuan dalam menentukan nilai ganti rugi terhadap lahan yang terpakai oleh

kegiatan migas.

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 08 tahun

2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses

analisis mengenai dampak lingkungan hidup, serta mekanisme keterlibatan

masyarakat dan keterbukaan informasi dalam PP No. 27 tahun 1999 disebutkan

secara jelas jangka waktu pelaksanaannya yakni 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

diumumkannya rencana usaha dan atau kegiatan tersebut, serta merupakan bagian

tersendiri. Dalam penjelasannya tentang keterbukaan informasi dan peran

masyarakat yakni setiap usaha dan atau kegiatan wajib mengumumkan terlebih

93

dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun analisis mengenai

dampak lingkungan hidup. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang

bertanggungjawab dan pemrakarsa dan tatacara pengumuman serta tatacara

penyampaian saran, pendapat dan tanggapan ditetapkan oleh kepala instansi yang

ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dasar penentuan 30 hari kerja tidak

jelas, masyarakat hanya memberi tanggapan, selanjutnya tidak terlibat lagi sampai

pasca operasi.

Berdasarkan uraian dari hasil review kebijakan diperoleh sembilan

komponen mendasar yang merupakan perbedaan mendasar dan kelemahan dari

peraturan pemerintah No. 29 tahun 1986, PP No. 51 tahun 1993 dan PP No. 27

tahun 1999 tentang AMDAL, peraturan menteri negara LH No. 08 tahun 2006

tentang pedoman penyusunan AMDAL, dan Permen LH No. 11 tahun 2006

tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL,

keputusan menteri ESDM No. 1457 tahun 2000 tentang pedoman teknis

pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan dan energi, keputusan kepala

badan pengendalian dampak lingkungan No. 229 tahun 1996 tentang pedoman

teknis kajian aspek sosial dalam penyusunan AMDAL dan keputusan kepala

badan pengendalian dampak lingkungan No. 08 tahun 2000 tentang keterlibatan

masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL.

Tabel 13 Kelemahan-kelemahan kebijakan AMDAL migas

Substansi Kelemahan-kelemahan 1.Penentuan dampak

penting - Penentuan dampak tidak hanya didasarkan pada

dampak penting tetapi juga pada dampak besar, penyusunan AMDAL berdasarkan volume produksi bukan dampak penting dari suatu kegiatan migas.

- PP No. 29 tahun 1986 dan PP No. 51 tahun 1993 dikategorikan dampak penting, sedangkan PP No. 27 tahun 1999 dikategorikan dampak besar dan penting

2. Efisiensi penyusunan AMDAL

- PP No. 27 tahun 1999 waktu penyusunan relatif lama yakni 75 hari KA dan 75 hari ANDAL, RKL dan RPL, pada PP No. 29 tahun 1986 dan PP No. 51 tahun 1993 waktu penyusunan lebih singkat.

- Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyusunan AMDAL, mulai dari pengajuan hingga persetujuan AMDAL relatif 1-3 tahun.

- Biaya penyusunan AMDAL dibebankan kepada pemrakarsa tapi biaya lain dibebankan pada kementerian lingkungan hidup, departemen teknis/sektoral atau gubernur

94

Lanjutan Tabel 13 3. Komisi AMDAL

pusat - Komisi AMDAL dalam PP No. 27 tahun 1999

berada dibawah kewenangan kementerian lingkungan hidup

- Komisi AMDAL dalam PP No. 29 tahun 1986 dan PP No. 51 tahun 1993 berada pada masing-masing sektor

4. Metode pelingkupan

- Metode pelingkupan yang digunakan umumnya bergantung pada keahlian masing-masing penyusun, sehingga sulit melakukan penilaian metodologi yang tepat, kerena tidak adanya penetapan metode-metode standar/baku

5. Metode studi - Dalam Permen LH No. 08 tahun 2006 tentang pedoman penyusunan AMDAL, metode perkiraan dan evaluasi dampak hanya disebutkan metode formal dan professional judgement, tidak terdapat metode yang baku yang dapat diacu bersama

6. Aspek sosial ekonomi

- Dalam keputusan kepala Bapedal No. 229 tahun 1996, komponen sosial ekonomi masih sekitar penyerapan tenaga kerja dan bantuan-bantuan sosial seperti pembangunan jalan, gedung sekolah dan sarana umum lainnya, dan belum banyak mengedepankan aspek ekonomi lingkungan, sehingga ketika terjadi emergency yang berdampak terhadap lingkungan maka sangat sulit melakukan penilaian

7. Keterlibatan masyarakat

- Dalam keputusan kepala Bapedal No. 08 tahun 2000, keterlibatan masyarakat selama ini hanya bersifat formalitas yang porsinya adalah pada waktu pengumuman masyarakat, dengan demikian tidak ada check and balances dari masyarakat secara langsung terhadap dampak yang dapat terjadi

8. Analisis valuasi ekonomi lingkungan

- Analisis valuasi ekonomi lingkungan/total economic valution sesungguhnya telah dicantumkan dalam Keputusan Kepala Bapedal No. 229 tahun 1996 tentang pedoman teknis kajian aspek sosial ekonomi, namun belum ada peraturan yang mewajibkan penggunaan metode TEV dalam penyusunan AMDAL, sehingga hingga saat ini belum ada bukti penerapannya

9. Emergency/ Keadaan Darurat

- Masalah emergency/keadaan darurat tidak ada keterkaitan dengan AMDAL dan tidak disebutkan dalam Kepmen ESDM No. 1457 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan lingkungan

95

5.2 Kualitas Dokumen AMDAL Migas

Pelaksanaan AMDAL pada kegiatan usaha migas diterapkan mulai tahun

1986 dengan menghasilkan beberapa dokumen AMDAL. Untuk mengetahui

sejauhmana kualitas dokumen AMDAL pada kegiatan usaha migas maka perlu

dilakukan review dokumen. Hasil review terhadap kualitas dokumen AMDAL

pada tujuh dokumen AMDAL yang dimiliki oleh perusahaan menunjukkan bahwa

umumnya pemrakarsa dan tim penyusun AMDAL dapat memenuhi kriteria

indikator sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Analisis kualitas dokumen AMDAL migas dilakukan pada tujuh

perusahaan migas yaitu perusahaan PT.CPI Lapangan Duri, Pertamina UP III

Plaju, PT.Lapindo Brantas, KKKS Suryaraya Teladan Pendopo, BP Tangguh,

Expan Blok Toili dan KKKS Hess Pangkah.

1. PT.Chevron Pacific Indonesia Duri

Dokumen KA-ANDAL disahkan pada tahun 1990 sementara dokumen

ANDAL disetujui pada tahun 1991, RKL dan RPL-nya disetujui pada tahun 1993,

hal ini karena sesuai PP 29/1989 yang diajukan dan disetujui secara bertahap atau

terpisah oleh masing-masing dokumen setelah ANDAL disetujui dan kegiatan

berlangsung baru dimulai penyusunan dokumen RKL dan RPL dan disahkan oleh

komisi AMDAL.

Dokumen AMDAL ini disusun oleh tim penyusun dari PPLH UNRI dan

PT Bumi Prasidi. Hasil dari review dokumen ternyata tim penyusun tidak lengkap

yang mana ahli geologi dan ahli perminyakan tidak tersedia. Tim penyusun

AMDAL terbagi dalam dua tim yakni; a) tim inti yang terdiri atas penanggung

jawab, staf konsultan senior dan tim pemantau rona awal dan penilai lingkungan,

b) tim studi tata guna tanah, sosial ekonomi dan budaya, yang terdiri atas;

penanggung jawab, koordinator sosial ekonomi, koordinator sosial budaya, dan

koordinator tata guna tanah. Anggota tim terdiri: ahli ekonomi, ahli pertanian, ahli

pendidikan, ahli kepustakaan, ahli perikanan, ahli sosiologi.

Review dokumen KA-ANDAL PT. CPI Lapangan Duri bahwa deskripsi

rencana kegiatan dan rona lingkungan awal dijelaskan secara rinci dan lengkap

dan metode prakiraan dampak dalam dokumen ANDAL ini terdiri atas; a)

96

pemantauan meteorologi, b) pemantauan kualitas udara sekitar dan c) analisa

dampak kualitas udara. Demikian pula dengan uraian batas wilayah studi

dijelaskan dengan rinci dan dilengkapi dengan peta-peta. Namun, rumusan

pelingkupan tidak dijelaskan dalam dokumen ANDAL. Metode prakiraan dampak

sama dengan yang ada dalam dokumen KA-ANDAL, hanya lebih lengkap dan

detail. Sedangkan metode evaluasi dampak penting tidak disebutkan dalam

dokumen ANDAL ini dan tidak dilakukan evaluasi dampak penting yang di dalam

dokumen AMDAL.

Review dokumen RKL dan RPL yang disahkan pada tahun 1992,

menunjukkan bahwa dampak yang harus dikelola dan dipantau antara lain:

penurunan kualitas udara, penurunan air permukaan, penurunan kualitas air tanah,

perubahan vegetasi dan penurunan populasi fauna, terbukanya kesempatan kerja

dan jasa setempat. Dan langkah-langkah pengelolaan yang diterapkan antara lain :

membakar limbah gas di flare, memproses air limbah sebelum dibuang

kelingkungan, membuat kanal untuk pendingin air buangan (air terproduksi),

melakukan penghijauan pada areal-areal yang terbuka, melestarikan tanaman

hutan didaerah kantong antara lokasi sumur dan kawasan lain, penimbunan sludge

dan sisa lumpur pemboran tidak disebutkan teknologi dalam pengelolaan limbah

tersebut, memanfaatkan tenaga kerja dan jasa setempat. Sedangkan pemantauan

lingkungan yang dilakukan antara lain: pemantuan kualitas air limbah,

pemantauan kualitas udara, pemantauan kualitas air tanah, pemantauan flora dan

fauna.

2. Pertamina UP III Plaju

Dokumen KA-ANDAL Pertamina UP III Plaju Sungai Gerong, disahkan

pada tahun 1990 sementara dokumen ANDAL disetujui pada tahun 1991, RKL

dan RPL disetujui pada tahun 1993, hal ini karena sesuai PP 29/1989 yang

diajukan dan disetujui secara bertahap atau terpisah oleh masing-masing dokumen

setelah ANDAL disetujui dan kegiatan berlangsung baru dimulai penyusunan

dokumen RKL dan RPL dan disahkan oleh komisi AMDAL.

Kegiatan studi evaluasi lingkungan kilang Musi Pertamina UP III Plaju,

Sungai Gerong disusun oleh tim penyusun PT.Unisystem Utama (Ltd) dengan

kualifikasi terdiri atas ketua tim, ahli teknik proses kilang/perminyakan, ahli

97

iklim,udara dan bising, ahli hidrologi, ahli geologi, ahli biologi darat, ahli biologi

perairan, ahli kesehatan lingkungan, ahli sosio ekonomi dan ahli sosial budaya.

Berdasarkan hasil review kualitas dokumen KA-ANDAL bahwa deskripsi

rona lingkungan awal lengkap dan jelas. Deksripsi kegiatan terdiri atas tiga

kegiatan yaitu kegiatan utama, kegiatan utilitas dan kegiatan unit off site.

Parameter lingkungan yang perlu ditelaah yaitu:

a. Komponen fisik-kimia yang meliputi: suhu udara rata-rata dan increment

persatuan tinggi dari permukaan bumi), curah hujan, kecepatan angin rata-rata,

arah angin rata-rata, stabilitas angin, wind rose, fisiografi, stratiografi, adanya

keunikan, keistimewaan dan kerawanan bentuk lahan dan batuan secara

ekologi, parameter udara lingkungan, parameter emisi dari cerobong, kualitas

air tanah saat musim hujan dan musim kemarau, kualitas air sungai.

b. Komponen biologi meliputi: fauna darat dan air, flora darat dan air, flora dan

fauna yang dilindungi.

c. Komponen sosial ekonomi dan budaya meliputi: taraf hidup masyarakat,

lapangan kerja, pendidikan, mental ideologi dan agama, warisan alam dan

budaya, kesehatan masyarakat dan citra pertamina.

Metode analisis dan evaluasi dampak hanya menggunakan metode

identifikasi/prediksi dampak dengan menggunakan metode bagan alir dan matrik

dan evaluasi dampak penting yang sudah ada dan yang mungkin timbul dengan

mengacu pada keputusan menteri LH No. 49 tahun 1987.

Hasil review kualitas dokumen ANDAL menunjukkan bahwa batas

wilayah studi lengkap dan disertai dengan peta pengambilan sampel dengan skala

yang memadai. Komponen lingkungan yang ditelaah pada dokumen KA-ANDAL

dan ANDAL isinya sama namun dalam dokumen ANDAL lebih detail

dijelaskannya. Metode studi hanya dibuat dalam bentuk matriks. Metode studi

yang digunakan lebih banyak yang bersifat kuantitatif.

Hasil review kualitas dokumen RKL yang disahkan pada tahun 1993

bahwa pendekatan pengelolaan lingkungan yang diuraikan terdiri atas tiga

pendekatan yakni; pendekatan teknologi, ekonomi dan institusi. Uraian

pendekatan teknologi cukup jelas dan operasional dengan ditunjang oleh data-data

hasil monitoring, sedangkan untuk pendekatan ekonomi pembahasannya terbatas

98

pada dampak yang akan timbul terhadap prosedur dan alokasi anggaran

perusahaan tidak membahas masalah dampak ekonomi terhadap masyarakat dan

untuk pendekatan institusi tidak jelasnya sistem koordinasi yang dibentuk dan

dengan siapa perusahaan melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan

lingkungan.

Dampak penting yang dikelola mencakup tiga dampak yaitu air limbah

kilang, emisi gas dan limbah padat dengan jenis dampak meliputi: kenaikan kadar

minyak di Sungai Komering dan Sungai Musi, akumulasi endapan minyak setebal

20 cm di dasar Sungai Komering sekitar outfall, akumulasi Pb dan Hg dalam

ruang, kerusakan ekosisten perairan sungai Komering dan sungai Musi yang

menjadi tidak produktif untuk mencari ikan sehingga sebagian besar kebutuhan

ikan di Palembang harus diproduksi di tambak dan didatangkan dari Riau,

menurunnya kualitas udara ambien sebagai akibat adanya emisi gas, indikasi

dominannya penyakit pada saluran pernapasan yang diduga salah satunya karena

pengaruh kualitas udara di Plaju dan Mariana.

Rencana pengelolaan lingkungan terdiri atas: perusahaan membangun

kanal khusus untuk mengalirkan discharge air pendingin sehingga outlet

pembuangan air pendingin terpisah dengan outlet pembuangan air, memperbaiki

sistem netralisasi di TA/PTA, memasang CPI di kilang plaju dan Sungai Gerong

pada lokasi tertentu dengan skala yang telah ditetapkan, pemilihan CCR yang

berkadar rendah, mengganti oil recovery dan membakar sludge di Incinerator,

mengganti strainer Incinerator TA/PTA, membuat dumping area kedap air.

Review kualitas dokumen RPL menunjukkan bahwa dampak penting yang

dipantau sama dan konsisten dengan dampak penting yang dikelola, yakni ada 3

buah dampak penting. Metode analisis yang digunakan dalam pemantauan

lingkungan adalah pemuaian, potensi metrik, gravimetrik, spektofotometrik dan

titrimetrik. Metode rencana pemantauan berdasarkan dampak penting tidak

dijelaskan secara jelas dan operasional.

3. PT. Lapindo Brantas Sidoarjo

Kegiatan pengembangan lapangan gas bumi wunut Blok Brantas,

Kabupaten Sidoarjo propinsi Jawa Timur disusun oleh tim penyusun PT.Corelab

Indonesia yang terdiri atas ketua tim, sub tim iklim dan kualitas udara, sub tim

99

hidrologi dan kualitas air, sub tim geologi, sub tim biologi terestrial, sub tim

tanah, ruang dan lahan, sub tim sosial ekonomi dan budaya. Dari hasil review

menunjukkan tidak tersedianya ahli perminyakan dalam tim penyusun AMDAL.

Berdasarkan hasil review kualitas dokumen KA-ANDAL diperoleh bahwa

komponen rencana kegiatan yang diduga akan menimbulkan dampak sehingga

perlu ditelaah berdasarkan tahapan kegiatan terdiri atas: tahap prakonstruksi

sebanyak dua kegiatan/parameter, tahap konstruksi dan pemboran sebanyak empat

kegiatan/parameter, tahap operasi produksi sebanyak 3 kegiatan/parameter, tahap

pasca operasi sebanyak 3 kegiatan/parameter.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam dokumen AMDAL

yakni pengumpulan data primer dan data sekunder namun tidak dijelaskan secara

rinci. Metode analisis data diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan

kuantitatif, namun lebih banyak yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Metode prakiraan dampak penting hanya menggunakan metoda formal yaitu

pendekatan matematis dan penggunaan baku mutu lingkungan seharusnya batas

baku mutu lingkungan bukan merupakan metode prakiraan dampak tapi sebagai

baku mutu lingkungan (BML) dan metoda informal berupa penilaian para ahli

(profesionel judgement).

Metode evaluasi dampak lingkungan dilakukan secara lintas disiplin yang

mencakup komponen lingkungan fisik, kimia, geologi, biologi, dan sosial

ekonomi serta budaya. Masing-masing dampak diberi bobot nilai pentingnya

dengan angka dan penilaiannya didasarkan pada penilaian para ahli penyusun

AMDAL dengan memperhatikan baku mutu lingkungan yang berlaku di lokasi

dimaksud. Dalam dokumen ini terdapat sub bab yang menjelaskan tentang metoda

penetapan arahan penanganan lingkungan.

Uraian rona lingkungan awal cukup jelas dan lengkap. Ada tiga komponen

lingkungan yang diuraikan yaitu; komponen lingkungan geofisik-kimia,

komponen lingkungan biologi dan komponen lingkungan sosial dan kesehatan

masyarakat.

Hasil review kualitas dokumen ANDAL menunjukkan bahwa komponen

rencana kegiatan yang diduga akan menimbulkan dampak sama dengan yang

diuraikan dalam dokumen KA-ANDAL. Uraian batas wilayah studi dijelaskan

100

dengan lengkap dan rinci serta dilengkapi dengan peta-peta lokasi kegiatan.

Dalam dokumen ANDAL ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah

pengumpulan data primer dan data sekunder dan tidak dijelaskan secara rinci.

Metode analisis data diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan

kuantitatif, namun lebih banyak yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Metode prakiraan dampak penting menggunakan metoda formal

(pendekatan matematis dan penggunaan baku mutu lingkungan) dan metoda

informal berupa penilaian para ahli (professional judgement). Metode evaluasi

dampak lingkungan dilakukan secara lintas disiplin yang mencakup komponen

lingkungan fisik, kimia, geologi, biologi, dan sosial ekonomi serta budaya.

Masing-masing dampak diberi bobot nilai pentingnya dengan angka dan

penilaiannya didasarkan pada penilaian para ahli penyusun AMDAL dengan

memperhatikan baku mutu lingkungan yang berlaku di lokasi dimaksud. Dalam

dokumen ini terdapat sub bab yang menjelaskan tentang metoda penetapan arahan

penanganan lingkungan. Uraian rona lingkungan awal cukup jelas dan lengkap.

Ada tiga komponen lingkungan yang diuraikan yaitu komponen lingkungan

geofisik-kimia, komponen lingkungan biologi dan komponen lingkungan sosial

dan kesehatan masyarakat

Dokumen ANDAL telah dilengkapi dengan matriks prakiraan dampak

penting yang cukup jelas demikian juga matriks dan bagan alir evaluasi dampak

penting ada dan jelas. Jumlah dan jenis dampak penting yang dievaluasi konsisten

dengan hasil prakiraan dampak penting. Arahan pengelolaan lingkungan dalam

dokumen ANDAL disajikan dan konsisten dengan hasil prakiraan dan evaluasi

dampak penting.

Hasil review dokumen RKL menunjukkan bahwa komponen lingkungan

yang akan dikelola; kualitas udara, kualitas air sungai, sosial ekonomi dan budaya,

uraian pendekatan pengelolaan dampak lingkungan cukup jelas, terdiri atas

pendekatan teknologi, sosial-ekonomi-budaya dan kelembagaan.

a. Pendekatan Teknologi

Penanganan dampak melalui pendekatan teknologi yang akan dilakukan;

teknologi pengendalian pencemaran kualitas udara akibat adanya pembakaran

limbah gas. CPF mempunyai sebuah flare stack yang bertujuan untuk membakar

101

gas dari degassing boot dan membakar gas yang harus dikeluarkan dari generator,

kompresor, reboiler, dan glycol. Teknologi pengendalian pencemaran kualitas

perairan akibat kegiatan proses pemisahan gas. Proses pemisahan gas dan cairan

(air dan kondesat) terjadi didalam separator. Pemisahan dilakukan dengan prinsip

perbedaan berat jenis antara gas dan cairan.

b. Pendekatan Sosial dan Ekonomi

Penanganan dampak lingkungan dari sudut pendekatan sosial ekonomi;

memprioritaskan penyerapan tenaga kerja penduduk setempat, sepanjang

kualifikasinya terpenuhi dan dibutuhkan, pelaksanaan ganti rugi pembebasan

lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat atau agama setempat untuk

mencegah kemungkinan timbulnya keresahan sosial, memelihara dan

memperbaiki lahan sepanjang jalur pemasangan pipa (dengan lebar 3 meter) dan

memberi ganti rugi kepada petani yang tanamannya rusak karena proses

pemasangan pipa, penyuluhan kepada penduduk tentang adanya manfaat kegiatan

di daerahnya sehingga mereka dapat mempunyai kesempatan untuk mencari

peluang ekonomi maupun pekerjaan yang tadinya belum terpikirkan.

c. Pendekatan Kelembagaan

Penanganan dampak yang akan dilakukan melalui pendekatan

kelembagaan; melakukan koordinasi dengan Ditjen Migas (c.q. Direktorat Teknik

Pertambangan Migas) dalam rangka pembinaan dan pengawssan terhadap

kemungkinan timbulnya kasus pencemaran dan keselamatan kerja, melakukan

koordinasi dengan Pemda Dati II Sidoarjo Jawa Timur dalam rangka penyelesaian

masalah keamanan dan konflik sosial yang mungkin timbul, melakukan

koordinasi dengan Ditjen Migas, BPPKA Pertamina, bagian lingkungan Pemda

Dati II Sidoarjo Jawa Timur, serta Bapedal dan instansi terkait lainnya dalam

penanganan masalah pencemaran lingkungan.

Prioritas yang akan dilakukan dalam RKL ini diarahkan pada upaya

penanganan kemungkinan timbulnya dampak-dampak; penurunan kualitas

perairan sungai di sekitas lokasi pembuangan limbah cair hasil proses produksi,

bila kasus terburuk terjadi, penurunan kualitas udara di sekitar lokasi CPF dan

pemukiman terdekat akibat pembakaran gas, peningkatan pendapatan penduduk di

102

sekitar kegiatan akibat kemungkinan adanya kesempatan kerja dan kesempatan

memanfaatkan keberadaan proyek. Dokumen RKL dilengkapi dengan institusi

dan pelaksana pengelolaan lingkungan, peta lokasi pembuangan air terproduksi

dilengkapi dengan legenda dan skala 1:50000 dan matriks ringkasan rencana

pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan penjelasan narasinya.

Berdasarkan hasil review dokumen RPL menunjukkan bahwa dalam

dokumen RPL ada satu komponen dari tiga komponen yang dipantau berbeda

dengan komponen yang dikelola, komponen yang dikelola yaitu kualitas udara,

kualitas air dan sosial ekonomi budaya sedangkan komponen yang dipantau yaitu

kualitas udara, kualitas air terproduksi, sosial ekonomi dan budaya. Dokumen

RPL dilengkapi dengan peta lokasi rencana pemantauan dampak yang disajikan

per jenis dampak yang dipantau (air, udara dan sosial, ekonomi dan budaya) dan

matriks RPL yang sesuai dan konsisten dengan narasi dan RKL.

4. Pertamina-Suryaraya Teladan Pendopo

Dokumen ANDAL disetujui tanggal 6 Januari 2000 melalui surat No.

0022/31/SJN.T/2000. Kegiatan pengembangan lapangan minyak dan gas bumi

Benakat Barat, Pendopo disusun oleh PPLH UGM terdiri atas ketua tim, ahli fisik

kimia udara, ahli kimia limbah/perminyakan, ahli pertambangan, ahli

geomorfologi, ahli biotik, ahli sosial ekonomi budaya, ahli kesehatan masyarakat.

Berdasakan hasil review kualitas dokumen AMDAL dalam tim penyusun tidak

terdapat ahli perminyakan dan ahli geologi. Penyusun dokumen ANDAL yang

memiliki sertifikat AMDAL A dan B sejumlah 4 orang (44%), sedangkan Ketua

Tim hanya mempunyai sertifikat AMDAL B.

Dalam dokumen ANDAL, deskripsi kegiatan dan batas wilayah studi

cukup jelas dan lengkap serta disertai dengan peta-peta yang berskala memadai.

Adapun jenis rencana kegiatan yang diprakirakan akan menimbulkan dampak

lingkungan; tahap pra kontruksi meliptui pengadaan lahan, tahap kontruksi

meliputi pengerahan dan pelepasan tenaga kerja, mobilisasi peralatan dan

material, pembukaan dan pematangan lahan, pembangunan prasarana dan sarana,

pembangunan fasilitas produksi dan penunjangnya, pemboran sumur

pengembangan, uji hidrostatik, dan tahap operasi meliputi pengerahan dan

pelepasan tenaga kerja, proses produksi, kerja ulang sumur, injeksi sumur,

103

pembersihan tangki, serta tahap pasca operasi meliputi pengerahan dan pelepasan

tenaga kerja, penanganan lokasi, penanganan bahan kimia bekas, program

penghijauan dan demobilisasi alat.

Komponen lingkungan hidup yang diprakirakan akan terkena dampak

terdiri atas 12 (parameter) yakni; iklim dan kualitas udara, kebisingan, persepsi

masyarakat, kuantitas dan kualitas air permukaan, kesuburan tanah, pola

hubungan dan nilai tanah, flora dan fauna darat, erosi dan kualitas tanah,

pendapatan penduduk, kualitas dan kuantitas air formasi, struktur geologi dan

kualitas air tanah dangkal.

Jenis rencana kegiatan yang terdapat di KA-ANDAL dan dokumen

ANDAL sama dengan pembagian berdasarkan empat tahap kegiatan yaitu; tahap

pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi. Untuk komponen

lingkungan yang diprakirakan terkena dampak dalam dokumen ANDAL sama

dengan yang ada dokumen KA-ANDAL sebanyak 12 parameter. Namun dalam

komponen lingkungan hidup yang diprakirakan terkena dampak terdapat

inkonsistensi antara narasi dengan tabel, antara lain; kegiatan pembukaan dan

pembersihan lahan, dalam narasi disebutkan terdapat penurunan kuantitas dan

kualitas air permukaan sedangkan dalam tabel disebutkan terdapat run off,

pembangunan fasilitas produksi. Dalam narasi disebutkan terdapat kerusakan

struktur tanah, sedangkan dalam tabel disebutkan penurunan kualitas udara dan

peningkatan kebisingan, kerja ulang sumur, dalam narasi disebutkan terdapat

penurunan kualitas air formasi, sedangkan dalam tabel disebutkan ada

peningkatan kebisingan, penanganan lokasi, dalam narasi tidak disebutkan bahwa

terdapat perubahan pola hubungan nilai tanah, sedangkan dalam narasi disebutkan

terdapat perubahan pola hubungan nilai tanah.

Dampak penting yang dikaji pada dokumen ANDAL, yakni; tahap pra

kontruksi. Dalam kegiatan pengadaan lahan, dampak penting yang dikaji adalah

terganggunya pola hubungan dan nilai tanah (-P).

a. Tahap konstruksi. Beberapa kegiatan dalam tahap konstruksi yang

menimbulkan dampak penting yang perlu dikaji pada dokumen ANDAL

antara lain: 1) Dalam kegiatan pengerahan dan pelepasan tenaga kerja,

dampak penting yang dikaji adalah terganggunya persepsi masyarakat (-P), 2)

104

Dalam kegiatan mobilisasi peraltaan dan material, dampak penting yang

dikaji adalah terganggunya persepsi masyarakat (-P) dan perubahan sanitasi

lingkungan dan pola penyakit (-P) dan 3) Dalam kegiatan pembukaan dan

pematangan lahan, dampak penting yang dikaji adalah; peningkatan kuantitas

air permukaan (run off) (-P), penurunan kualitas air permukaan (-P),

peningkatan erosi (-P), perubahan bentuk lahan, relief dan sudut kemiringan

lereng (-P), turunnya tingkat kesuburan tanah (-P), kerusakan struktur tanah (-

P), perubahan tata ruang, lahan, dan tanah (-P), penurunan keanekaragaman

fauna darat (-P), penurunan tingkat penutupan lahan oleh flora darat (-P),

dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, dampak penting yang

dikaji adalah kerusakan struktur tanah (-P), dalam kegiatan pemboran sumur

pengembangan, dampak penting yang dikaji adalah penurunan kuantitas air

permukaan (-P) dan persepsi negatif masyarakat (-P).

b. Tahap operasi; beberapa kegiatan dalam tahap operasi yang menimbulkan

dampak penting yang perlu dikaji pada dokumen ANDAL antara lain; dalam

kegiatan pegerahan dan pelepasan tenaga kerja, dampak penting yang dikaji

adalah persepsi negatif masyarakat (-P), dalam kegiatan proses produksi,

dampak penting yang dikaji adalah penurunan kualitas udara (-P), penurunan

kualitas air permukaan (-P), dan penurunan kesuburan tanah (-P), dalam

kegiatan pembersihan tangki, dampak penting yang dikaji adalah tingkat

kesuburan tanah (-P), penurunan kualitas air tanah dangkal (-P), dan persepsi

negatif masyarakat (-P).

c. Tahap pasca operasi; beberapa kegiatan dalam tahap pasca operasi yang

menimbulkan dampak penting yang perlu dikaji pada dokumen ANDAL

antara lain; dalam kegiatan penanganan lokasi, dampak penting yang dikaji

adalah peningkatan kualitas air permukaan (+P), dalam kegiatan program

penghijauan, dampak penting yang dikaji adalah; peningkatan kualitas udara

(+P), penurunan kuantitas air permukaan (+P), peningkatan kualitas air

permukaan (+P), berkurangnya erosi (+P), meningkatnya kesuburan tanah

(+P), perbaikan struktur tanah (+P), perbaikan tata ruang, lahan dan tanah

(+P), peningkatan keanekaragaman fauna darat (+P), peningkatan penutupan

105

lahan flora darat (+P), peningkatan keanekaragaman flora darat (+P),

peningkatan kemelimpahan flora darat (+P).

Hasil review pada dokumen RKL untuk kegiatan pengembangan lapangan

migas Benakat Barat mempunyai dampak penting terhadap lingkungan yang

dibagi dalam 4 tahap yaitu tahap persiapan (pra-konstruksi), tahap pembangunan

(konstruksi), tahap operasi dan tahap pasca operasi. Pada tahap pra konstruksi

terdapat satu dampak lingkungan yang ditimbulkan, tahap konstruksi terdapat 15

dampak, tahap operasi terdapat delapan dampak dan tahap pasca operasi terdapat

13 dampak.

Komponen lingkungan yang akan dikelola terdiri atas: 1) komponen geo-

fisik-kimia yang dipantau adalah kualitas dan kuantitas air permukaan, run off,

erosi, bentuk lahan, relief, kemiringan lereng, struktur tanah, kesuburan tanah, tata

ruang-lahan-tanah, dan kualitas udara, 2) komponen biotis yang dipantau adalah

keanekaragaman flora dan fauna darat, penutupan lahan oleh flora darat,

keanekaragaman ikan, dan kelimpahan flora darat, 3) komponen sosial, ekonomi,

budaya-kesehata masyarakat yang dipantau adalah pola hubungan dan nilai tanah,

persepsi masyarakat, sanitasi lingkungan dan pola penyakit.

Uraian pendekatan pengelolaan dampak lingkungan cukup jelas terdiri atas

pendekatan teknologi, pendekatan ekonomi, sosial dan budaya dan pendekatan

institusi. Beberapa upaya pengelolaan dampak berdasarkan tahap kegiatan,antara

lain; pendekatan persuasif dan memberikan penggantian yang layak, negosiasi

langsung dengan pemilik tanah, pemberian penyuluhan, melibatkan pihak bank

pada saat pembayaran (apabila dimungkinkan), memberikan informasi yang jrlas

tentang tenaga kerja yang dibutuhkan, pendekatan masyarakat dan penyuluhan,

penyuluhan kesehatan masyarakat, penanaman tanaman pioner merambat yang

cepat tumbuh, memulihkan kembali tanah yang sudah rusak strukturnya,

meminimalkan perubahan tata ruang, lahan dan tanah setelah kegiatan proyek

selesai, mempertahankan keanekaragaman jenis fauna yang ada, menurangi

perluasan tanah terbuka, memulihkan kembali tanah yang sudah rusak

strukturnya, mencegah penurunan kuantitas air permukaan, mengelola penurunan

kuantitas air permukaan, pembakaran gas sisa di flare stake, menyediakan

tambahan pompa menjadi 3 sampai dengan 4 pompa dengan kapasitas injeksi

106

13000 barel/hari, menyediakan skimming pit, pemeliharaan atau pemantauan

pompa injeksi, bantuan ekonomi masyarakat, pengangkutan sisa-sisa pembersihan

tangki bleber ke unit pengelolaan limbah B3, tempat penimbunan sementara harus

pudal lapisan kedap air dan jauh dari badan air, mengembangkan kegiatan

penghijauan.

Hasil review untuk dokumen RPL bahwa dampak penting yang dipantau

sama dengan dampak penting yang dikelola yaitu pada tahap pra konstruksi ada

satu dampak lingkungan yang ditimbulkan, tahap konstruksi terdapat 15 dampak,

tahap operasi terdapat 8 dampak dan tahap pasca operasi terdapat 13 dampak.

Selain itu, komponen lingkungan yang dikelola sama dengan komponen

lingkungan yang dipantau. Komponen lingkungan yang akan dipantau terdiri atas:

1) komponen geo-fisik-kimia yang dipantau adalah kualitas dan kuantitas air

permukaan, run off, erosi, bentuk lahan, relief, kemiringan lereng, struktur tanah,

kesuburan tanah, tata ruang-lahan-tanah, dan kualitas udara, 2) komponen biotis

yang dipantau adalah keanekaragaman flora dan fauna darat, penutupan lahan oleh

flora darat, keanekaragaman ikan, dan kelimpahan flora darat dan 3) komponen

sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat yang dipantau adalah pola

hubungan dan nilai tanah, persepsi masyarakat, sanitasi lingkungan dan pola

penyakit.

Metode rencana pemantauan dampak lingkungan pada semua komponen

masih bersifat umum dan tidak operasional seperti metode rencana pemantauan

untuk komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat

menggunakan metode wawancara dan pengamatan langsung dan untuk komponen

geo-fisik-kimia dan biologis menggunakan metode pengamatan di lapangan dan

analisis laboratorium. Dokumen RPL dilengkapi dengan peta lokasi dan matriks

rencana pemantauan dampak lingkungan.

5. Expan Toili Sulawesi

Kegiatan pengembangan minyak Tiaka dan fasilitas penunjangnya, blok

Toili, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah di susun

oleh PPLH-IPB dengan tim penyusun terdiri atas: ketua tim dan anggota tim,

fisik-kimia (9 orang), sub biologi (4 orang), sub tim sosial ekonomi budaya (8

107

orang), penyelam (2 orang), tenaga pendukung (6 orang) dan narasumber (1

orang).

Berdasarkan hasil review dokumen KA-ANDAL yang disetujui pada tahun

2002 menunjukkan bahwa komponen lingkungan yang diprakirakan terkena

dampak yakni: a) fisik kimia 10 parameter, b) biologi 3 parameter, dan c) sosial,

ekonomi, bududaya dan kesehatan lingkungan masyarakat 8 parameter. Deskripsi

rencana kegiatan terdiri atas 4 tahap yakni: tahap pra konstruksi, konstruksi,

operasi dan pasca operasi. Tahap pra konstruksi meliputi perizinan, survei

kelayakan teknis dan rekruitmen dan seleksi tenaga kerja, tahap konstruksi

meliputi mobiliasi tenaga kerja, pembangunan porta camp dan workshop,

pembangunan temporary jetty (di darat dan Gosong Tiaka), pengadaan dan

pengangkutan material reklamasi, reklamasi tapak kegiatan, pembangunan

pelabuhan khusus jetty, pembangunan porta camp, pemboran sumur produksi

dengan sistem cluster dan pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas

pendukung, tahap operasi meliputi mobilisasi tenaga kerja, produksi dan

pengoperasian jetty dan tahap pasca operasi meliputi penutupan sumur produksi,

demobiliasi peralatan dan penanganan lokasi setelah penutupan.

Deskripsi rona lingkungan awal cukup jelas dan lengkap dengan isu pokok

yang diperoleh adalah; 1) penurunan produktivitas dan keanekaragaman hayati, 2)

pertumbuhan ekonomi daerah, dan 3) perubahan lingkungan fisik. Uraian batas

wilayah studi cukup jelas dan didukung oleh peta-peta. Dalam uraian metode studi

parameter yang diukur pada komponen fisik kimia, biologi, sosial ekonomi

budaya dan kesehatan lingkungan masyarakat cukup jelas. Demikian pula untuk

metode pengumpulan data dan analisis data cukup jelas. Sedangkan, dalam

metode prakiraan dampak penting juga dijelaskan secara jelas metode yang

digunakan yang terdiri atas; model matematik, baku mutu lingkungan, analog dan

penilaian para ahli.

Berdasarkan hasil review dokumen ANDAL yang disahkan pada tahun

2002 menunjukkan bahwa jenis rencanan kegiatan yang diprakirakan akan

menimbulkan dampak lingkungan sama dengan yang dibuat di KA-ANDAL

demikian pula pada komponen lingkungan yang diprakirakan terkena dampak

108

terdiri atas 21 buah parameter yaitu fisik kimia sebanyak 10 parameter, biologi

sebanyak tiga parameter dan sosekbud dan keslingmas sebanyak 8 parameter.

Rumusan isu pokok terdiri atas tiga isu yang berarti sama dengan yang

dirumuskan di KA-ANDAL dan dampak penting hipotetik yang dikaji pada

dokumen ANDAL ada 12 buah yang terdiri atas: kualitas air laut, kualitas udara,

fisiografi pulau, jenis dan kelimpahan biota perairan, satwa liar, hasil tangkapan

laut, kesempatan kerja dan berusaha, perekonomian lokal, resiko kecelakaan laut,

pengusahaan dan pemanfaatan pulau, kesehatan masyarakat, persepsi masyarakat

terhadap proyek.

Dokumen ANDAL telah dilengkapi dengan matriks prakiraan dampak

penting yang cukup jelas demikian juga matriks dan bagan alir evaluasi dampak

penting ada dan jelas. Jumlah dan jenis dampak penting yang dievaluasi konsisten

dengan hasil prakiraan dampak penting. Arahan pengelolaan lingkungan dalam

dokumen ANDAL disajikan dan konsisten dengan hasil prakiraan dan evaluasi

dampak penting.

Review dokumen RKL, uraian pendekatan pengelolaan lingkungan cukup

jelas yang terdiri atas pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi budaya

dan pendekatan institusi. Dampak yang akan dikelola terdiri atas tiga komponen

yaitu: komponen fisik-kimia terdiri atas kualitas air laut (pemboran sumur

produksi), kualitas udara dan kebisingan, komponen biologi terdiri atas biota laut,

komponen sosial ekonomi budaya terdiri atas kesempatan kerja dan berusaha,

resiko kecelakaan laut dan persepsi masyarakat.

Upaya pengelolaan dampak berdasarkan komponen yakni komponen fisik-

kimia meliputi; mencegah kebocoran pada saluran lumpur bor, menampung

limbah lumpur dan serbuk pemboran pada suatu struktur penampung yang

dirancang khusus, memperkecil jumlah lumpur bor yang digunakan dalam seluruh

kegiatan pemboran, mencegah kebocoran pada saluran minyak dalam drill steam

test (DST), menampung minyak mentah hasil DST pada wadah dengan

struktur,bahan, ukuran, jumlah dan penempatan yang layak dan aman, seluruh

sistem pemompaan dilakukan dengan sistem tertutup, pada titik-tritik rawan

sepanjang saluran pemompaan akan disediakan bak penampung untuk

meminimkan kemungkinan pencemaran lingkungan di sekitarnya, minyak mentah

109

yang ditampung sementara dalam tangki terapung akan dipindahkan setiap sekitar

15 hari sekali ke dalam tanker pengangkut, sarana pemindahan akan dibuat

dengan bahan dan rancangan terbaik untuk mencegah terjadinya kebocoran dan

atau tumpahan minyak ke lingkungan sekitarnya, menaati standard operation

procedure (SOP) tentang K3 dalam proses transportasi, pada pembakaran gas di

flare, diusahakan dalam keadaan normal dan hanya pilotnya yang menyala,

pemasangan flare trap, memasang tanda peringatan tentang konsentrasi gas yang

tinggi di sekitar sumur Tiaka, mobiliasi alat dan bahan dilakukan pada siang hari,

memasang rambu pembatas kecepatan kendaraan (maksimal 40 km/jam),

mewajibkan setiap pengemudi mematuhi peraturan lalu lintas.

Komponen biologi meliputi; membuat karang buatan dan transplantasi

karang. Komponen sosial ekonomi budaya meliputi; meningkatkan kualitas SDM

secara periodik melalui pendidikan dan pelatihan, mengadakan pelatihan bagi

masyarakat berupa kegiatan diversifikasi usaha selain usaha nelayan, membuat

dan menempatkan rambu-rambu lalulintas pelayaran, dan peta jalur keselamatan,

mobilisasi alat dan bahan dilakukan pada siang hari, identifikasi dan evaluasi

potensi resiko kecelakaan laut, mengadakan sarana dan prasarana untuk

penanganan kecelakaan laut, membuat organisasi keselamatan kerja, sosialisasi

prosedur dan instruksi kesiagaan dan tanggap darurat, pelatihan keselamatan

kerja, sosialisasi dan konsultasi publik, melakukan seleksi penerimaan secara

transparan dengan kriteria penerimaan yang jelas, memberikan prioritas

penerimaan kerja kepada tenaga kerja lokal, menerapkan standar upah sesuai

dengan upah minimum kabupaten, memberikan jaminan asuransi tenaga kerja,

meliputi asuransi jaminan hari tua, kecelakaan kerja, kematian dan kesehatan,

melakukan prosedur kegiatan mobilisasi alat dan bahan dengan benar,

menginformasikan jadwal kegiatan mobilisasi alat dan bahan kepada masyarakat.

Dokumen RPL, dampak penting yang dipantau sama dengan dampak

penting yang dikelolah. Komponen lingkungan yang dipantau meliputi:

Komponen fisik-kimia terdiri atas kualitas air laut (pemboran sumur produksi),

kualitas udara dan kebisingan. Komponen biologi terdiri atas biota laut.

Komponen sosial ekonomi budaya terdiri atas kesempatan kerja dan berusaha,

resiko kecelakaan laut dan persepsi masyarakat.

110

Metode rencana pemantauan berdasarkan komponen yang dipantau, yaitu:

komponen fisik-kimia menggunakan metode pengambilan contoh: air, lumpur,

sludge, pengukuran, analisis laboratorium, pengukuran lapang dan sound level

meter. Komponen biologi menggunakan pengamatan lapang terhadap

pertumbuhan karang (tingkat kepadatan/penutupan karang pada karang buatan).

Komponen sosial ekonomi budaya menggunakan metode survei, wawancara, data

sekunder perusahaan tentang rekruitmen tenaga kerja dan pengamatan lapang

(observasi).

6. BP Tangguh Sorong

Tim penyusun KA-ANDAL dan ANDAL, RKL, RPL adalah PT. Intersys

Kelola Maju, Continental Shelf Associates Inc, Research Institute of

Cenderawasih University, PT.Geotek Minergi. Bidang keahlian tim penyusun

AMDAL masih belum lengkap karena tidak ada anggota tim yang memiliki

keahlian perminyakan. Dokumen KA-ANDAL disahkan pada tahun 2001

sedangkan dokumen ANDAL, RKL dan RPL disahkan pada tahun 2002.

Diperlukan waktu satu tahun dari kerangka acuan ke penyusunan dokumen

ANDAL, RKL dan RPL.

Isu pokok dalam dokumen KA-ANDAL yang muncul dari identifikasi;

dampak sosial ekonomi, pemukiman kembali penduduk Desa Tanah Merah,

hilangnya hak ulayat masyarakat lokal atas tanah dan daerah perairan dekat

pantai, gangguan terhadap lahan, hilangnya kayu, dan hilangnya habitat satwa liar

karena pembukaan lahan, dampak terhadap daerah hutan mangrove dari perpipaan

dan fasilitas dermaga khusus, dampak terhadap kualitas air akibat pembuangan air

terproduksi (produced water), air limbah domestik, dan air buangan lainnya, dan

dari sedimen selama konstruksi dan saat pengerukan di dekat pantai dan juga

lepas pantai, dampak terhadap perikanan lepas pantai dan dekat pantai serta jalur

penangkapan ikan (right of way), limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri

dan kegiatan masyarakat, dampak kualitas udara selama konstruksi dan operasi

dari sumber bergerak dan tidak bergerak, dan dari debu halus lepasan (fugitive

dust), dampak kebisingan dan penyinaran (lampu), dampak dari keterbatasan

akses untuk daerah penangkapan ikan dekat pantai, daerah pertanian dan

perburuan tradisional, dan penggunaan lahan yang lain.

111

Deskripsi rencana kegiatan meliputi kegiatan pada tahap prakonstruksi,

konstruksi, operasi dan pasca operasi, pada bagian ini cukup jelas diuraikan secara

rinci. Namun penentuan batas wilayah studi keliru, karena batas administrasi

dianggap sebagai batas wilayah studi yang seharusnya batas wilayah studi

merupakan keseluruhan dari batas proyek, batas ekologis, batas sosial dan batas

administrasi.

Metode pengumpulan data cukup jelas, namun untuk metode analisis data

untuk komponen sosial kurang jelas lebih banyak menggunakan metode

kuantitatif. Dalam metode pengambilan sampel, komponen lingkungan fisik

kimiawi dan biologi diukur dengan mengacu pada buku panduan penyusunan

AMDAL Kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan lautan oleh Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan tahun 1996. Untuk komponen fisika:

batimetri, debit sungai, arah dan kecepatan angin, pasang surut, gelombang, arus,

suhu, sedimentasi/erosi, tekstur sedimen, komponen kimiawi: salinitas,, kimia

sedimen, DO, pH, BOD5, phenol, minyak dan lemak, nutrien, logam berat, muatan

parameter tersuspensi, komponen biologi: plankton, benthos, nekton. Dalam

uraian metode studi parameter yang diukur pada komponen fisik-kimia dan

biologi, sosial, demografi, ekonomi dan kesehatan masyarakat cukup jelas.

Review terhadap kualitas dokumen ANDAL meliputi: rencana kegiatan

yang menimbulkan dampak penting yaitu; 1) tahap pra konstruksi, perijinan-

perijinan, 2) tahap konstruksi; pengeboran dan pemasangan anjungan lepas pantai,

pemasangan transmisi gas (jalur pipa lepas pantai), pembangunan kilang LNG dan

fasilitas penunjang, pembangunan pelabuhan khusus (dermaga/jeti), pembangunan

bandar udara khusus, 3) tahap operasi; eksploitasi/produksi gas, pemboran sumur-

sumur produksi, transmisi gas, pengoperasian kilang LNG, pengeoperasian

pelabuhan khusus, dan pengapalan, pengoperasian bandar udara khusus, 4) tahap

pasca operasi; penutupan lapangan apabila kegiatan telah berakhir antara lain

penutupan sumur-sumur produksi gas, pembongkaran anjungan lepas pantai,

penutupan kilang LNG dan pembongkaran fasilitas utama dan fasilitas penunjang,

5) metode prakiraan dampak besar dan penting serta evaluasi dampak penting

tidak disebutkan secara spesifik untuk masing-masing komponen lingkungan

(biologi, geologi, fisika, kimia dan sosial ekonomi dan budaya).

112

Dalam prakiraan dampak penting pada aspek biologi, geologi, fisika,

kimia seperti; kualitas udara dan kebisingan, ekologi daratan, ekologi lepas pantai

dan pantai dinyatakan tidak penting, ternyata di dalam evaluasi dampak penting

dikategorikan dampak penting kecuali kebisingan pada tahap operasi adalah; 1)

tahap pra konstruksi terdiri atas pembukaan lahan, perataan dan pemadatan tanah

dan mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja, 2) tahap konstruksi terdiri atas; a)

pengeboran sumur produksi (pembuangan lumpur bor dan serbuk bor), b) potensi

tumpahan bahan bakar kondensat, c) pengerukan, d) solid fill cause ways, e)

mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja, e) penerimaan tenaga kerja dan peluang

ekonomi, f) penempatan pipa transmisi gas di lepas pantai, g) penerimaan tenaga

kerja, h) kontrol klan terhadap sumberdaya alam, i) konstruksi dermaga, j)

konstruksi kilang LPG, k) mobilisasi dan demobilisasi peralatan/material. 3)

tahap operasi terdiri atas; a) potensi tumpahan bahan bakar kondensat, b)

pembuangan air ballast, c) potensi tumpahan minyak/bahan bakar, d) operasi

penerbangan berjadwal, e) pemukiman liar dan peladangan berpindah, f) kawasan

tertutup untuk keselamatan, g) pemasaran LNG, h) operasi kapal tunda, i)

penerimaan tenaga kerja. 4) tahap pasca operasi meliputi penanganan lokasi dan

instalasi dan penanganan prasarana.

Hal ini terlihat tidak konsisten antara prakiraan dampak dan evaluasi

dampak. Metode yang dipakai dalam prakiraan dampak tidak jelas disebutkan.

Seharusnya di dalam memprakirakan dampak penting harus ada matrik

identifikasi dampak penting untuk melihat dampak primer, sekunder, tersier dan

seterusnya. Dalam menentukan dampak penting negatif penting ataupun positif

penting. Dampak-dampak penting tersebut kemudian dilakukan evaluasi dampak

penting tersebut antara lain; apakah dampak penting tersebut bisa dikelola dengan

teknologi yang tersedia atau sebaliknya. Apakah dampak penting tersebut akan

berlangsung terus menerus sampai pasca operasi atau akan terus berlanjut ternyata

di dalam dokumen ini antara prakiraan dampak dan evaluasi dampak adalah sama.

Pada evaluasi dampak hanya mengulang yang sudah diuraikan dalam bab

prakiraan dampak. Di dalam evaluasi dampak ada dicantumkan matrik identifikasi

dampak, matrik prakiraan dampak yang seharusnya matrik-matrik tersebut

113

dilakukan pada prakiraan dampak. Di dalam dokumen ini tidak ada arahan

RKL/RPL.

Rencana kegiatan yang diprakirakan akan menimbulkan dampak

lingkungan pada dokumen ANDAL terdiri atas 12 kegiatan. Baik jumlah maupun

jenisnya, rencana kegiatan pada dokumen ANDAL tersebut sama dengan apa

yang dijelaskan pada dokumen KA-ANDAL. Sebanyak 904 dampak potensial

teridentifikasi dalam 6 matrik untuk masing-masing dari ke-6 kegiatan utama

proyek. Sebanyak 25 dampak potensial ditambahkan pada matrik berkenaan

dengan adanya sedikit revisi pada deskripsi proyek. Sub komponen fisik, kimia

dan biologi terdiri atas: kualitas udara dan kebisingan, ekologi daratan (tidak

termasuk kualitas udara dan kebisingan), ekologi lepas pantai dan dekat pantai

(tidak termasuk kualitas udara dan kebisingan).

Metode studi lebih lengkap atau ada perubahan (antara lain pada

komponen biologi, sosek-budaya. Dalam metode prakiraan dampak penting yang

dibahas hanya parameter: emisi udara, kebisingan, pembuangan lumpur dan

serbuk bor, lintasan tumpahan potensial diesel dan kondesat, pembuangan air

terproduksi (di lepas pantai), pembuangan material keruk, pembuangan air dari uji

hidrostatik perpipaan, pembuangan air limbah dari kilang LNG, erosi tanah.

Sedangkan, metode prakiraan dampak tidak disebutkan secara kuantitatif.

Deskripsi rencana kegiatan: lebih banyak, kuantitatif dan ilustratif

(didukung oleh gambar dan peta-peta). Demikian juga rona lingkungan hidup

disajikan dan dideskripsikan lebih lengkap dan didukung oleh hasil analisis data

primer (laboratorium).

Berdasarkan hasil review kualitas dokumen RKL menunjukkan bahwa

RKL/RPL tidak bersifat operasional, harusnya didalam RKL/RPL ada pendekatan

institusional, teknologi dan sosial. Untuk pengelolaan ekologi (biogeofisikkimia)

tidak disebutkan peralatan yang dipakai, dimensi, ukuran dan kapasitasnya serta

waktu kapan penglolaan dilaksanakan. Teknologi pengelolaan lingkungan masih

bersifat naratif seperti teknologi pengelolaan, periode pengelolaan.

Pengelolaan lingkungan masih bersifat alternatif-alternatif. Upaya

pengelolaan sosial terdiri atas mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan

nilai lahan di lokasi dan di desa-desa sekitarnya, mengganggu kegiatan perikanan,

114

mengurangi pendapatan keluarga dari perikanan, meningkatkan potensi terjadinya

konflik karena adanya daerah-daerah tempat terjadinya kegiatan penangkapan

ikan secara berlebihan, mempengaruhi sikap dan persepsi masyarakat terhadap

proyek, mengganggu ketertiban masyarakat di desa-desa sekitarnya, dan merubah

gaya hidup penduduk di Desa Tanah Merah. Semua upaya yang dilakukan seperti

ini namun tidak disebutkan cara pelaksanaannya/teknisnya, waktu/tahapan, lokasi

dan siapa yang melaksanakan. Pada tahap operasi, dampak sosial tidak ada

dampak penting terhadap lingkungan karena disebutkan pada saat penjualan LNG

akan menimbulkan dampak positif ekonomi lokal dan regional.

Hasil review kualitas dokumen RPL menunjukkan bahwa upaya

pemantauan tidak jelas pemantauan yang dipantau, teknik pemantauan, frekwensi

pemantauan, alat pemantauan, waktu pemantauan, cara pemantauan, parameter

yang dipantau. Beberapa pemantauan masih bersifat alternatif, salah satu contoh

untuk pemantauan dampak sosial memantau penurunan peredaran uang di pusat-

pusat pertumbuhan ekonomi.

7. Hess Pangkah Gresik

Tim penyusun AMDAL pada kegiatan pengembangan lapangan minyak

dan gas Ujung Pangkah, Blok Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur terdapat

perbedaan penyusun KA-ANDAL yang disusun oleh LP UNAIR dan LP ITS 10

Nopember dan PPLH-LPM IPB yang menyusun ANDAL, RKL dan RPL. Bidang

keahlian tim penyusun AMDAL masih belum lengkap karena tidak ada anggota

tim yang memiliki keahlian ekonomi atau ekonomi sumberdaya atau ekonomi

lingkungan, padahal dalam metode studi dicantumkan akan menggunakan metode

valuasi ekonomi dalam studi ANDAL. Sebagian besar (58%) anggota tim

penyusun sudah memiliki sertifikat AMDAL. Sertifikat AMDAL A dimiliki oleh

3 orang anggota tim, AMDAL A dan B oleh 7 orang dan AMDAL A, B, dan C

oleh 1 orang. Anggota tim yang tidak memiliki sertifikat AMDAL ada 8 orang

(42%). Salah seorang anggota tim penyusun tidak dilengkapi dengan CV (daftar

riwayat hidup).

Dokumen KA-ANDAL disahkan pada tahun 2003 sementara Dokumen

ANDAL, RKL dan RPL-nya disahkan pada tahun 2006. Diperlukan waktu 3

tahun untuk menyusun Dokumen ANDAL, RKL dan RPL. Penyebab hal tersebut

115

tidak ada penjelasannya di dalam dokumen, tetapi diduga karena adanya

perubahan tim penyusun dokumen dari LP UNAIR dan LP ITS 10 Nopember

(sebagai penyusun KA-ANDAL) menjadi PPLH-LPM IPB (penyusun ANDAL,

RKL, RPL).

Deskripsi rencana kegiatan meliputi kegiatan pada tahap prakonstruksi,

konstruksi, operasi dan pascaoperasi. Kelemahan yang ditemukan dalam bagian

ini adalah (1) deskripsi kegiatan sosialisasi rencana proyek pada bagian ruang

lingkup sangat minim (naratif kualitatif), sedangkan aspek yang sama dijelaskan

cukup panjang pada bagian pendahuluan dengan dibuatnya satu subbagian

kegiatan konsultasi masyarakat, dan (2) deskripsi kegiatan mobilisasi peralatan

pada tahap konstruksi kurang jelas (tidak ada kuantifikasi peralatan yang akan

digunakan). Kelebihan deskripsi kegiatan antara lain tim penyusun menyajikan

alternatif rencana kegiatan dalam hal jalur pipa.

Rencana kegiatan yang diprakirakan akan menimbulkan dampak

lingkungan tidak mudah disarikan pada bagian narasi. Jika dilihat pada matriks

identifikasi dampak potensial terdapat 11 kegiatan pada tahap prakonstruksi, 3

kegiatan utama pada tahap konstruksi, 8 kegiatan pada tahap operasi dan 2

kegiatan pada tahap pascaoperasi yang diprakirakan akan menimbulkan dampak

lingkungan. Tiga rencana kegiatan utama pada tahap konstruksi meliputi sekitar

14 sub-kegiatan. Pada matriks tersebut ditemukan minimal ada 4 (empat) rencana

kegiatan yang tidak diketahui dampaknya terhadap lingkungan hidup, yakni; 1)

pengurusan perijinan penentuan lokasi WHP, 2) pengurusan perijinan penentuan

lokasi pipa bawah laut, 3) pengurusan perijinan penentuan lokasi pipa di darat,

dan 4) pengurusan perijinan penentuan lokasi fasilitas pengolahan gas. Semua

rencana kegiatan tersebut ada pada tahap pra-konstruksi. Apabila rencana kegiatan

tersebut diprakirakan tidak mempunyai dampak lingkungan maka tidak perlu

dicantumkan pada matriks identifikasi tersebut.

Deskripsi rona lingkungan awal lengkap dan jelas serta cukup banyak yang

disajikan secara kuantitatif. Deskripsi rona lingkungan hidup yang diprakirakan

akan terkena dampak rencana kegiatan dijelaskan cukup baik dan meliputi

Komponen fisik-kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya, sanitasi lingkungan dan

kesehatan lingkungan masyarakat, Transportasi darat dan laut dan komponen

116

lingkungan lain (utilitas lain, suplai air bersih dan suplai gas). Secara keseluruhan

dari matriks identifikasi dampak potensial ada 35 buah komponen lingkungan

hidup (parameter) yang diprakirakan akan terkena dampak rencana kegiatan.

Namun demikian dampak potensial yang tertera pada bagan alir pelingkupan ada

34 buah mencakup komponen fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya,

kesehatan lingkungan masyarakat, transportasi dan lingkungan lainnya. Ada

ketidakkonsistenan antara matriks dan bagan alir terkait dengan parameter tata

guna Lahan yang ada pada matriks tetapi tidak ditemukan pada bagan alir.

Dampak penting hipotetik sebagai hasil evaluasi dampak potensial ada 31

buah. Ada tiga buah dampak potensial yang dievaluasi tidak menjadi dampak

penting hipotetik, yakni; 1) arus dan gelombang, 2) transport sedimen dan 3) flora

darat. Isu pokok yang dirumuskan dalam dokumen KA-ANDAL masih dibatasi

oleh komponen lingkungan, misalnya pada komponen fisik-kimia ada tujuh buah

isu pokok, komponen sosial ekonomi dan budaya ada dua isu pokok dan

seterusnya sehingga isu pokok ada 15 buah. Hal itu tidak lazim.

Uraian batas wilayah studi cukup jelas dan didukung oleh peta-peta yang

berskala (namun terlalu kasar atau skala peta kecil, sekitar 1:400.000) dan

berwarna. Pada uraian metode studi parameter yang diukur pada komponen fisik-

kimia dan biologi cukup jelas, tetapi pada komponen sosek-budaya kurang jelas,

misalnya tidak dijelaskan apa yang akan diukur untuk menjelaskan parameter

kamtibmas. Pada dokumen AMDAL sektor lain kamtibmas (keamanan dan

ketertiban masyarakat) merupakan komponen lingkungan hidup yang terpisah,

bukan merupakan parameter.

Metode pengumpulan dan analisis data cukup jelas, tetapi kuesioner untuk

aspek sosek-budaya tidak dilampirkan. Metode prakiraan dampak pentingnya

cukup jelas, bahkan disajikan juga penggunaan metode valuasi ekonomi untuk

menganalisis besar dan pentingnya dampak, sedangkan metode evaluasi dampak

pentingnya kurang jelas, dinyatakan menggunakan pertimbangan pakar.

Dalam dokumen ANDAL, rencana kegiatan yang diprakirakan akan

menimbulkan dampak lingkungan pada dokumen ANDAL terdiri atas 11

kegiatan, baik jumlah maupun jenisnya. Rencana kegiatan pada dokumen

ANDAL tersebut sangat berbeda dengan apa yang dijelaskan pada dokumen KA-

117

ANDAL. Jenis rencana kegiatan yang diprakirakan akan menimbulkan dampak

lingkungan tersebut adalah perijinan, sosialisasi, mobilisasi/demobilisasi,

pemboran, pemasangan anjungan dan pipa, produksi minyak dan gas, penjualan

minyak dan gas, pemeliharaan fasilitas, pembongkaran fasilitas dan penutupan

sumur.

Komponen lingkungan hidup yang diprakirakan akan terkena dampak

terdiri atas 16 buah (parameter), jumlah dan jenis komponen lingkungan hidup

yang diprakirakan akan terkena dampak tersebut berbeda dengan (lebih sedikit

daripada) isi dokumen KA-ANDAL. Rumusan isu pokok pada dokumen ANDAL

terdiri atas 7 isu rumusan isu pokok tersebut lebih sederhana daripada isi dokumen

KA-ANDAL yang memuat 15 buah isu pokok dengan demikian isu pokok KA-

ANDAL dan ANDAL sangat berbeda.

Metode studi lebih lengkap atau ada perubahan (antara lain pada

komponen biologi, sosek-budaya). Namun demikian dalam hal metode prakiraan

dampak penting tidak mencantumkan lagi metode valuasi ekonomi, padahal dari

segi bidang keahlian tim studi memungkinkan untuk menggunakan metode

tersebut.

Deskripsi rencana kegiatan: lebih banyak, kuantitatif dan ilustratif

(didukung oleh gambar dan peta-peta). Demikian juga rona lingkungan hidup

disajikan dan dideskripsikan lebih lengkap dan didukung oleh hasil analisis data

primer (laboratorium). Dampak penting hipotetik yang dikaji pada dokumen

ANDAL ada 12 buah. Jumlah dampak penting hipotetik di atas berbeda dengan

apa yang diuraikan dalam dokumen KA-ANDAL (31 buah). Hasil prakiraan

dampak penting tersebut adalah 10 dampak penting yang terdiri atas 2 buah

dampak penting positif dan 9 buah dampak penting negatif.

Hal yang cukup menarik untuk dikritisi adalah semua rencana kegiatan

pada tahap prakonstruksi dan pascaoperasi dinilai (diprakirakan) tidak akan

menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan (agak tidak logis!). Hal

tersebut antara lain dapat disebabkan karena rencana kegiatan perijinan dan

sosialisasi proyek (pada tahap prakonstruksi) hanya dianalisis dampaknya

terhadap keresahan dan persepsi masyarakat (nelayan dan petambak), sedangkan

dampaknya (khususnya proses perijinan) terhadap PAD tidak dianalisis.

118

Kemudian prakiraan dampak penting pada tahap pascaoperasi, yakni rencana

kegiatan pembongkatan fasilitas, penutupan sumur hanya dianalisis terhadap

aktivitas nelayan dan petambak, pendapatan masyarakat, persepsi dan keresahan

masyarakat (nelayan dan petambak), dan lalu-lintas laut, sedangkan terhadap

karyawan dan (hilangnya) kesempatan kerja dan berusaha tidak dilakukan.

Dokumen ANDAL telah dilengkapi dengan matriks prakiraan dampak

penting yang cukup jelas. Demikian juga matriks dan bagan alir evaluasi dampak

penting ada dan jelas. Jumlah dan jenis dampak penting yang dievaluasi konsisten

dengan hasil prakiraan dampak penting. Justifikasi kelayakan lingkungannya

bersifat kualitatif-naratif. Rumusan kalimat utama yang digunakan yakni: segala

dampak negatif yang akan timbul pada dasarnya dapat diatasi dengan biaya yang

lebih rendah daripada manfaat yang akan diperoleh. Padahal tidak ada kajian

berapa besar biaya pengelolaan dampak-dampak tersebut dan berapa besar

manfaat rencana kegiatannya.

Arahan pengelolaan lingkungan dalam dokumen ANDAL disajikan dan

konsisten dengan hasil prakiraan dan evaluasi dampak penting. Arahan tersebut,

masing-masing untuk rencana kegiatan pada tahap konstruksi dan operasi yang

menjadi sumber dampak penting terhadap lingkungan.

Dokumen RKL dilengkapi dengan surat pernyataan pihak pemrakarsa

dengan materai yang cukup sehingga memenuhi aspek legal. Uraian pendekatan

pengelolaan dampak lingkungan cukup jelas, terdiri atas pendekatan teknologi,

sosial-ekonomi-budaya dan institusi. Dampak penting yang dikelola mencakup 10

dampak penting dan sesuai dengan hasil prakiraan dampak penting. Dokumen

RKL dilengkapi pula dengan peta lokasi pengelolaan dampak disajikan per jenis

dampak yang dikelola (udara dan kesehatan masyarakat, kualitas air laut, biota

laut, sosek-budaya) dilengkapi dengan legenda dan skala (sekitar 1:400.000 atau

cukup kecil/kasar) dan matriks RKL yang sesuai dengan penjelasan narasinya.

103

Tabel 14 Analisis kualitas dokumen AMDAL migas

Indikator PT.CPI Duri (PP 29/1986)

Pertamina UP III Plaju

(PP 29/1986)

PT.Lapindo Brantas Sidoarjo

(PP 51/1993)

Pertamina-Suryaraya Teladan Pendopo

(PP 51/1993)

Exspan Toili Sulawesi (PP 27/1999)

BP Tangguh Sorong

(PP 27/1999)

Hess Pangkah Gresik

(PP 27/1999)

Kelengkapan Dokumen Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap

Penyusun AMDAL

Tim penyusun tidak lengkap, ahli geologi dan ahli perminyakan tidak tersedia PPLH UNRI dan PT Bumi Prasidi Tidak ada CV penyusun

Bidang keahlian tim penyusun tidak sesuai dengan dampak penting yang akan dianalisis (tidak lengkap) yaitu ahli perminyakan tidak tersedia PT.Unisystem Utama (Ltd) Pengalaman Ketua tim 14 tahun

Tim penyusun tidak lengkap, ahli perminyakan tidak tersedia PT. CORELAB INDONESIA Pengalaman Ketua Tim 3 tahun

Tim penyusun tidak lengkap, ahli geologi tidak tersedia Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UGM Pengalaman Ketua Tim 3 tahun

Tersedia semua ahli sesuai dengan kebutuhan penyusunan dokumen PPLH IPB Pengalaman ketua tim 11 tahun

Tim penyusun tidak lengkap, ahli perminyakan tidak tersedia PT.INTERSYS Kelola Maju Pengalaman Ketua Tim 13 tahun

Tersedia semua ahli sesuai dengan kebutuhan penyusunan dokumen PPLH IPB Pengalaman ketua tim 10 tahun

Substansi Dokumen 1. KA-ANDAL a. Pendahuluan b. Ruang Lingkup Studi c. Metode Studi d. Pelaksana Studi

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

104

Indikator PT.CPI Duri (PP 29/1986)

Pertamina UP III Plaju

(PP 29/1986)

PT.Lapindo Brantas Sidoarjo

(PP 51/1993)

Pertamina-Suryaraya Teladan Pendopo

(PP 51/1993)

Exspan Toili Sulawesi (PP 27/1999)

BP Tangguh Sorong

(PP 27/1999)

Hess Pangkah Gresik

(PP 27/1999)

2. ANDAL meliputi: a. uraian kegiatan b. rona lingkungan awal c. Metode Studi d. prakiraan dampak

penting e. evaluasi dampak

penting f. diagram alir dampak

penting g. matrik identifikasi

dampak h. matrik prakiraan

dampak i. arahan RKL dan RPL j. daftar pustaka k. lampiran

Lengkap

Lengkap Tidak ada arahan RKL dan RPL yang ada hanya tindak lanjut

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap, Tidak ada arahan RKL dan RPL

Lengkap

RKL mencakup: a. Ringkasan evaluasi

dampak penting b. Pendekatan

pengelolaan lingkungan: teknologi, institusi/kelembagaan, social ekonomi

c. Rencana pengelolaan lingkungan,

d. matrik pengelolaan

Tidak ada ringkasan (tidak dipersyaratkan dalam Kepmen PE No.0185/1988 dan 1158/1989

Tidak ada ringkasan (tidak dipersyaratkan dalam Kepmen PE No.0185/1988 dan 1158/1989 Tidak ada pendekatan sosial

Lengkap

Lengkap

Tidak ada ringkasan

Tidak ada pendekatan sosial ekonomi RKL tidak bersifat operasional, teknologi masih bersifat alternatif

Tidak ada ringkasan

Lanjutan Tabel 14

105

Indikator PT.CPI Duri (PP 29/1986)

Pertamina UP III Plaju

(PP 29/1986)

PT.Lapindo Brantas Sidoarjo

(PP 51/1993)

Pertamina-Suryaraya Teladan Pendopo

(PP 51/1993)

Exspan Toili Sulawesi (PP 27/1999)

BP Tangguh Sorong

(PP 27/1999)

Hess Pangkah Gresik

(PP 27/1999)

lingkungan dan peta lokasi

e. institusi dan pelaksana pengelolaan lingkungan

Program RKL tidak membahas masalah sosial budaya dan sosial ekonomi

RPL mencakup: a. Identitas proyek dan

ringkasan ANDAL, b. rencana pemantauan, c. pelaksanaan

pemantauan lingkungan,

d. matrik pemantuan e. peta pemantuan

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Tidak ada bab identitas proyek dan ringkasan ANDAL

Lengkap

Waktu Penyusunan a. KA-ANDAL/KA-SEL b. ANDAL/SEL c. RKL/RPL

1 tahun 1 tahun

1 tahun 1 tahun 3 tahun

1 tahun 1 tahun

1 tahun 1 tahun

1 tahun 1,5 tahun

1 tahun 1 tahun

1 tahun 3 tahun

Lanjutan Tabel 14

106

Berdasarkan hasil penilaian diperoleh bahwa secara umum kualitas

dokumen AMDAL kurang. Hal ini tampak pada empat indikator yang digunakan

dalam penilaian yakni; kelengkapan dokumen, tim dan lembaga penyusun,

substansi dokumen dan waktu penyusunan. Meskipun keempat indikator tersebut

terpenuhi, namun ada beberapa hal esensial yang belum dipenuhi dari ketentuan

yang telah ditetapkan, seperti tidak tercantumnya biodata penyusun, tidak adanya

ahli perminyakan dan geologi dalam tim penyusun, minimnya pengalaman tim

penyusun, rendahnya kualifikasi tim penyusun khususnya anggota tim, serta

adanya dokumen yang tidak memberikan arahan dan minimnya kajian sosial

ekonomi serta waktu penyusunan yang relatif lama yakni berkisar antara satu

hingga tiga tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas dokumen

AMDAL dipengaruhi oleh masih terdapatnya beberapa kelemahan-kelemahan

mendasar dalam kebijakan AMDAL migas.

5.3 Kinerja Lingkungan Implementasi AMDAL Kegiatan Migas

Kegiatan usaha migas antara lain pemboran sumur, pengembangan

lapangan, pembangunan fasilitas produksi/transmisi dan pengoperasiannya,

perawatan sumur dan eksploitasi migas serta pengolahan minyak dan gas yang

merupakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Evaluasi kinerja lingkungan untuk kegiatan usaha migas dilakukan dengan

mengevaluasi volume tumpuhan minyak yang terjadi, kualitas limbah cair,

kualitas udara dan kebisingan serta perkembangan produk domestik regional bruto

(PDRB), perkembangan pendidikan dan kesehatan masyarakat di daerah operasi

kegiatan usaha migas.

Mengingat hal di atas, maka perlu dilakukan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan seperti yang dirumuskan dalam dokumen rencana pengelolaan

lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL). Pemantauan

dilakukan terhadap tumpuhan minyak, kualitas limbah cair meliputi: kandungan

minyak dan lemak, konsentrasi H2S, konsentrasi COD, dan kandungan amoniak

bebas dalam air. Parameter kualitas udara dan kebisingan meliputi: kandungan

SO2, kandungan H2S, kandungan NOx, dan tingkat kebisingan yang ditimbulkan

dari aktivitas migas tersebut.

107

5.3.1 Tumpahan Minyak

Pelaksanaan kegiatan usaha migas, pada hakekatnya merupakan kegiatan

yang memiliki standar operasional prosedur (SOP), dimana setiap rangkaian

kegiatan memiliki prosedur yang baku, mulai tahap persiapan hingga pasca

operasi, begitu juga kondisi emergency. Pelaksanaan kegiatan migas terdiri dari

empat tahapan baik di darat maupun di laut yakni: 1) tahap pra konstruksi, 2)

tahap konstruksi, 3) tahap operasi dan 4) tahap pasca operasi. Pada beberapa

tahapan kegiatan, berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan seperti

dari limbah hasil proses produksi yang dihasilkan maupun dari kejadian

emergency. Bahan-bahan yang menjadi limbah dari sisa hasil produksi dan

emergency tersebut dapat menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan hidup

dan sumberdaya alam.

Pada tahap operasi potensi tumpahan minyak dapat terjadi melalui

kebocoran pipa dan semburan liar sewaktu pengeboran sumur produksi.

Sedangkan pada tahap pasca operasi, tumpuhan minyak dapat terjadi sewaktu

pengapalan dan pengangkutan. Tumpahan minyak tersebut dapat berdampak

secara langsung terhadap ekosistem dan lingkungan hidup serta manusia yang ada

disekitarnya. Besaran dampak akibat tumpahan minyak sangat ditentukan oleh

volume dan frekuensi tumpahan yang terjadi.

Tabel 15 Frekuensi dan jumlah tumpuhan minyak pada KKKS

2003 2004 2005 2006 2007 KKKS frek barel frek barel frek barel frek barel frek barel

BP Indonesia - - - - 1 47.0 1 3.5 - -

Caltex Pacific Indonesia

6 274.0 6 470.0 5 189.0 - - - -

Conoco Phillips 9 364.0 - - 2 52.5 - - 2 200.0

Exxon Mobil Oil Indonesia

- - - - 1 55.0 - - - -

Unocal Indonesia 20 554.1 - - - - 1 13.5 - -

Total EP Indonesia - - - - - - - - - -

CNOOC SES - - 2 195.0 1 183.3 1 6.6 1 31.7

Petro China - - - - - - - - 2 177.0

Medco EP Indonesia - - 1 250.0 5 130.0 - - 3 118.0

Kondur Petroleum - - 1 20.0 1 15.0 - - 1 6.9

Pearl Oil (Tungkal) Ltd - - - - 1 89.4 - - - -

PT Pertamina EP - - - - 2 25.0 2 111.0 5 452.0

Total 35 1192.1 10 935.0 19 786.2 19 786.2 19 786.2

Sumber: Ditjen Migas, 2007

108

Pada tahun 2003, tumpahan minyak terjadi sebanyak 35 kali dengan

volume 1.192,1 barrel. Tumpahan tertinggi terjadi pada KKKS Unocal Indonesia

yakni sebanyak 20 kali dengan volume sekitar 554,1 barrel. Sementara pada tahun

2004, tumpahan minyak terjadi sebanyak 10 kali dengan volume 935,0 barrel.

Tumpahan tertinggi terjadi pada KKKS Caltex Pacific Indonesia yakni sebanyak 6

kali dengan volume sekitar 470,0 barrel. Tumpahan minyak pada tahun 2005,

terjadi sebanyak 19 kali dengan volume 786,2 barrel, dengan tumpahan tertinggi

terjadi pada KKKS Caltex Pacific Indonesia yakni sebanyak 5 kali dengan volume

189,0 barrel.

Tabel 16 Tumpahan minyak (barel) periode 2000-2007 Tahun Hilir Hulu 2000 4.007,6 17.570,0 2001 - 11.522,0 2002 - 6.467,0 2003 - 1.192,1 2004 5.000,0 9.801,6 2005 - 770,9 2006 - 1.188,6 2007 452,0 144,9

Sumber: Ditjen Migas, 2007

Potensi tumpahan minyak juga dapat terjadi pada operasi hilir atau

pemasaran/niaga, baik dari transportasi melalui pipa maupun kapal.

Sesungguhnya tumpuhan minyak yang terjadi, umumnya merupakan kejadian

emergency, yang terjadi karena kebocoran atau pecahnya tanker. Tumpahan

minyak dapat menimbulkan dampak pencemaran bahkan kerusakan lingkungan

hidup bila tidak ditanggulangi dengan segera, karena lapisan minyak yang

menutupi permukaan air dapat menyebabkan kurangnya cahaya yang masuk

kedalam perairan, sehingga fotosintensis tidak terjadi dan berdampak terhadap

matinya berbagai biota perairan, termasuk matinya terumbu karang. Jika

tumpuhan minyak menutupi akar mangrove serta tumbuhan hijau di daratan.

Tumpahan minyak tersebut menutupi akar nafas dari mangrove, sehingga

mangrove mengalami kekurangan oksigen dan akhirnya mengalami kematian

(Dahuri et al., 1996).

109

Tumpahan minyak merupakan keadaan darurat (emergency) yang selama

ini tidak dikaji di dalam AMDAL, padahal hal tersebut dapat menimbulkan

pencemaran dan bahkan kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup

menurut UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah

masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen

lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun

sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat

berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Definisi tersebut sangat sulit dijabarkan,

sehingga perlu dirumuskan definisi pencemaran lingkungan hidup yang lebih

operasional. Hasil penelitian diperoleh bahwa pencemaran lingkungan hidup

adalah turunnya kualitas lingkungan hidup dan atau ekosistem yang disebabkan

oleh aktivitas manusia, sehingga tidak berfungsi lagi sesuai peruntukkannya pada

waktu dan wilayah tertentu. Sedangkan perusakan lingkungan hidup menurut UU

No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah tindakan yang

menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik

dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi

dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Pada hakekatnya, kerusakan

lingkungan hidup adalah terjadinya perubahan ekosistem (fisik, kimia, hayati

termasuk sosial ekonomi dan budaya) yang disebabkan oleh aktivitas manusia

Gambar 6 Volume tumpahan minyak pada kegiatan hulu dan hilir migas

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Barel

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Tahun

HULUHILIR

110

secara langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan terhambatnya

pembangunan yang berkelanjutan pada waktu tertentu.

Masih seringnya terjadi tumpuhan minyak (emergency) yang

menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga

membutuhkan penanganan keadaan darurat yang terencana. Menurut Suratmo

(2002), bahwa walaupun dampak emergency belum pasti terjadi (uncertain

negative impact), tapi harus dikaji di dalam AMDAL.

Selain dari tumpahan minyak dapat juga terjadi pencemaran dan kerusakan

lingkungan akibat semburan liar (blow out) dari sumur pemboran baik umur

eksploitasi maupun sumur produksi, semburan liar yang biasanya diikuti dengan

kebakaran yang dapat mengakibatkan kerugian waktu, biaya dan rusaknya

lingkungan. Semburan liar merupakan peristiwa mengalirnya fluida (minyak, gas

dan air) dari formasi kedalam sumur, lalu menyembur ke permukaan tanpa dapat

dikendalikan (Purnomo dan Tobing, 2007).

5.3.2 Kualitas Limbah Cair

Polusi air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan

dari kemurniannya. Air yang tersebar di alam tidak pernah terdapat dalam bentuk

murni, tapi bukan berarti semua air terpolusi. Sebagai contoh, meskipun di daerah

pegunungan atau hutan yang terpencil dengan udara yang bersih dan bebas dari

polusi, air hujan selalu mengandung bahan-bahan terlarut seperti CO2, O2 dan N2

serta bahan-bahan tersuspensi seperti debu dan partikel-partikel lainnya yang

terbawa dari atmosfer (PPLH UNSRI, 2003).

Salah satu hasil sampingan dari kegiatan industri migas adalah limbah cair

dengan kadar minyak yang tinggi, limbah cair ini dapat mencemari terhadap

perairan di sekitarnya, dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan

dampak negatif terhadap kualitas air apabila dibuang secara langsung tanpa diolah

terlebih dahulu. Untuk mengurangi kadar minyak yang tinggi tersebut maka

diperlukan suatu sistem pengolahan (Effendi, 2003).

Kualitas air digunakan baku mutu kualitas air limbah untuk kegiatan usaha

migas yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan menteri negara lingkungan

hidup No. 42 tahun 1996 tentang baku mutu limbah bagi usaha dan/atau kegiatan

111

minyak dan gas serta panas bumi. Parameter kualitas limbah cair yang dianalisis

yakni minyak dan lemak, COD, sulfida dan amoniak.

a. Minyak dan Lemak

Keberadaan minyak dan lemak dalam limbah cair atau dalam badan air

akan membentuk lapisan yang tipis disebut film minyak pada permukaan air

(massa jenis minyak/lemak lebih kecil dari massa jenis air). Lapisan tipis ini akan

menghambat kelarutan udara terutama oksigen ke dalam badan air padahal

kelarutan oksigen dalam air dibutuhkan oleh biota perairan. Selain itu keberadaan

lapisan minyak dalam badan air akan menghambat masuknya cahaya matahari ke

dalam air, sehingga proses fotosintesis dalam badan air akan terhambat. Proses

fotosintesis sangat berguna untuk meningkatkan kandungan oksigen yang terlarut

dalam badan air. Kadar maksimum minyak dan lemak dalam limbah cair adalah

35 mg/l.

Kandungan minyak dan lemak dalam perairan dapat berasal dari berbagai

sumber, antara lain: pembersihan dan pencucian kapal tangker (water blase),

pengeboran minyak di dekat perairan, kebocoran kapal pengangkut minyak serta

sumber-sumber lainnya seperti buangan pabrik. Hal tersebut, disebabkan karena

minyak tidak larut dalam air, sehingga apabila terjadi tumpahan minyak di

perairan maka, minyak akan mengapung dan dalam beberapa hari akan

mengalami penguapan dan mengalami emulsifikasi yang akhirnya air dan minyak

dapat bercampur.

Gambar 7 Kandungan minyak lemak di enam lokasi kegiatan usaha migas

- 5 10 15 20 25 30 35 40

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

mg/L

CPI Duri Pertamina PlajuSuryaraya Teladan Lapindo BrantasExpan Toili BP Tangguh Baku Mutu Lingkungan

112

Hasil pemantauan yang dilakukan pada enam perusahaan migas, pada

masing-masing lokasi masih memiliki kandungan minyak dan lemak di bawah

baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Kondisi tersebut dimungkinkan karena

pada umumnya perusahaan migas dalam melakukan operasi telah menerapkan dan

menggunakan teknologi tinggi, dengan kemungkinan kebocoran minyak yang

sangat kecil. Disisi lain, apabila terjadi kebocoran minyak, kesiapan penanganan

keadaan darurat (emergency response plan) dan treatment merupakan prosedur

utama, sehingga kemungkinan untuk menjumpai luberan minyak ataupun

kandungan minyak lemak di atas ambang batas sangat jarang. Kadar minyak dan

petroleum yang diperkenankan terdapat pada air minum berkisar antara 0,01-0,1

mg/l. Kadar yang melebihi 0,3 mg/l bersifat toksik terhadap beberapa jenis ikan

air tawar (Effendi, 2003).

b. Hidrogen Sulfida

Senyawa hidrogen sulfida (H2S) merupakan senyawa yang terbentuk dari

penguraian anaerobik terhadap senyawa yang mengandung belerang. Senyawa ini

akan menimbulkan bau dan warna terhadap badan air dimana H2S ini bersifat

racun terhadap biota perairan. Baku mutu lingkungan berdasarkan Kepmen LH

No. 42 tahun 1996 untuk bahan pencemar adalah 1,0 mg/l.

Gambar 8 Kandungan H2S di enam lokasi kegiatan usaha migas

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

mg/L

Pertamina Plaju CPI Duri Suryaraya Teladan

Lapindo Brantas BP Tangguh Expan Toili

Buku Mutu Lingkungan

113

Hasil pemantauan yang dilakukan pada enam perusahaan migas,

ditemukan bahwa pada tahun 1993 di lokasi Pertamina UP III Plaju kandungan

H2S melebihi baku mutu lingkungan yang ditetapkan namun di tahun berikutnya

hingga tahun 2007 kadungan H2S di bawah baku mutu lingkungan yang

ditetapkan (0,5 mg/l). Sedangkan pada perusahaan PT.CPI Lapangan Duri,

kandungan H2S melebihi baku mutu lingkungan (1,0 mg/l) terjadi pada tahun

1994-1995 dan selanjutnya terjadi penurunan hingga tahun 2006. Gambar 8

menunjukkan bahwa perusahaan sangat peduli pada lingkungan. Hal tersebut

tergambarkan pada nilai H2S yang dari tahun ke tahun berada di bawah baku mutu

lingkungan untuk H2S (0,5 mg/l).

c. Kebutuhan Oksigen Kimiawi

Kebutuhan oksigen kimiawi/chemical oxygen demand (COD)

menunjukkan kandungan bahan organik dan anorganik yang dapat didegradasi

dan dinyatakan dengan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk proses

degradasinya. Makin tinggi nilai COD pada badan air (air permukaan) dan air

limbah maka kualitas air tersebut makin buruk. COD menggambarkan jumlah

total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi,

baik yang dapat didegradasi secara biologi (biodegradable) maupun yang sukar

didegradasi secara non biologi (non biodegradable) menjadi CO2 dan H2O

(Effendi, 2003).

0

50

100

150

200

250

300

350

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

mg/L

Pertamina Plaju CPI Duri Suryaraya Teladan Lapindo Brantas BP Tangguh Expan ToiliBaku Mutu Lingkungan

Gambar 9 Kandungan COD di enam lokasi kegiatan usaha migas

114

Hasil pemantauan diperoleh bahwa pada enam lokasi kegiatan usaha migas

ternyata tidak terdapat kandungan kebutuhan oksigen kimiawi (COD) yang

melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan (300 mg/l). Hal tersebut

dimungkinkan karena dalam kegiatan usaha migas telah diterapkan penggunaan

teknologi yang ramah lingkungan, serta telah dilakukan pengelolaan limbah.

Kesemua hal tersebut menjadi perhatian serius dari perusahaan yang beroperasi,

sehingga kemungkinan kandungan COD yang melebihi baku mutu lingkungan

tidak dan jarang terjadi.

d. Amoniak Bebas

Amoniak dalam air permukaan (badan air) dapat berasal dari hasil degradasi

baik secara aerobik maupun anaerobik, bahan yang mengandung unsur nitrogen

misalnya protein. Adanya amoniak dalam air permukaan dapat menimbulkan bau.

Batas maksimum amoniak yang diperbolehkan berdasarkan Kepmen LH No. 42

tahun 1996 adalah 10 mg/l.

Gambar 10 Kandungan amoniak di enam lokasi kegiatan usaha migas

Berdasarkan Gambar 10 menunjukkan bahwa kandungan amoniak di

Pertamina-Suryaraya Teladan pada awal operasi melebihi baku mutu amoniak

yang telah ditetapkan (10 mg/l) dan mengalami penurunan mulai dari tahun 2001

hingga tahun 2006. Hal ini terjadi karena meningkatnya penggunaan teknologi

0

2

4

6

8

10

12

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

mg/L

Pertamina Plaju CPI DuriSuryaraya Teladan Lapindo BrantasBP Tangguh Expan ToiliiBaku Mutu Lingkungan

115

yang digunakan untuk mengurangi kandungan amoniak. Sedangkan pada PT.CPI

Lapangan Duri dan Pertamina UP III Plaju, kandungan amoniaknya dari tahun

1993-2006 tidak melampaui baku mutu amoniak yang telah ditetapkan (10 mg/l).

Demikian pula kandungan amoniak di BP Tangguh, PT.Lapindo dan Expan Blok

Toili yang dipantau dari tahun 2001-2006 tidak melampaui batas baku mutu yang

telah ditetapkan (10 mg/l).

5.3.3 Kualitas Udara dan Kebisingan

Pencemaran udara didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya

zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia,

sehingga mutu udaara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang meyebabkan

udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Sedangkan yang dimaksud

dengan emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari

suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya kedalam udara ambien yang

mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar (PPLH

UNSRI, 2003).

Udara adalah media pencampur untuk limbah gas. Limbah gas atau asap

yang diproduksi dari sisa pembakaran dan kendaraan bermotor, gas buangan

keluar menempati ruang atmosfir yang selanjutnya bercampur dengan asap hasil

pembakaran dan udara. Secara alamiah udara mengandung unsur kimia seperti

O2, N2, NO2, CO2, H2 dan lain-lain. Penambahan gas kedalam udara melampaui

kandungan alami akibat kegiatan manusia khususnya dalam pembukaan lahan,

pertambangan dan kegiatan migas dapat menimbulkan polusi yang akan

menurunkan kualitas udara.

Zat pencemar melalui udara diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu

partikel dan gas. Partikel adalah butiran halus yang masih mungkin terlibat

dengan mata telanjang seperti uap air, debu, asap, kabut dan fume, namun yang

dikaji dalam penelitian ini hanya partikel debu. Sedangkan pencemaran berbentuk

gas hanya dapat dirasakan melalui penciuman (untuk gas tertentu) atau akibat

langsung antara lain SO2, Nox, CO, CO2, hidrogen dan lain-lain.

116

a. Kandungan SO2

Sifat dari gas SO2 adalah gas yang tidak berwarna, namun memiliki bau

sangat tajam. Bahan-bahan yang mengandung belerang teroksidasi membentuk

sulfur dioksida. Sulfur dioksida dapat berubah menjadi asam belerang (asam

sulfat) di atmosfir dan di dalam jaringan tubuh manusia. Sulfur dioksida stabil

dalam beberapa hari, di udara teroksidasi menjadi SO3 yang akhirnya membentuk

aerosol asam higroskopik H2SO4 lalu akan terjadi hujan asam. Gas SO2 dapat

merusak tanaman, menyebabkan korosi pada permukaan logam dan merusak

bahan nilon dan lain-lain (PPLH-UNSRI, 2003).

Kandungan SO2 di udara diduga berasal dari bocoran gas alam pada SKG,

bocoran dari separator minyak pada stasiun pengumpul, sisa pembakaran pada

flare dan genset. Data hasil pemantauan untuk enam lokasi kegiatan usaha migas

menunjukkan bahwa nilai kandungan SO2 di lingkungan relatif sangat kecil, jauh

di bawah baku mutu (0,365 ppm) berdasarkan peraturan pemerintah No. 41 tahun

1999 tentang pengendalian pencemaran udara (baku mutu ambien nasional).

Gambar 11 Kandungan SO2 di enam lokasi kegiatan usaha migas

b. Kandungan H2S

Senyawa H2S dalam bentuk gas bersifat racun dan berbau busuk, H2S di

udara pada musim hujan akan larut dalam air yang merubah sifak fisik air

0

100 200 300 400 500 600 700 800 900

1000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Pertamina Plaju CPI Duri Suryaraya Teladan Lapindo BrantasBP Tangguh ExpanToili Baku Mutu Lingkungan

117

menjadi hitam, dan dengan senyawa besi membentuk Fe2S. Kandungan H2S

dapat berasal dari sisa pembakaran pada flare atau pada genset dan sisa tumpahan

minyak mentah yang tercecer maupun pada oil catcher yang menguap akibat dari

penguapan oleh panas matahari.

Nilai kandungan dalam udara di lingkungan dari hasil pelaporan relatif

sangat kecil dan masih di bawah baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

Indikator ini diperkuat dengan tidak adanya keluhan dari pekerja dan masyarakat

desa sekitar mengenai gangguan pernafasan. Demikian juga tingkat korosif di

lokasi yang dipantau umumnya kurang terlihat.

Gambar 12 Kandungan H2S di enam lokasi kegiatan usaha migas

c. Kandungan NOx

Kandungan NOx terbentuk pada temperatur tinggi dan pada kondisi kaya

oksigen. Sumber pembentuk NOx dari kegiatan penambangan minyak dapat

berasal dari flare pada gas buangan di daerah pengeboran maupun pada stasiun

pengumpul dan dapat berasal dari aktivitas kendaraan operasional dari dan

menuju lokasi.

Dengan demikian, temperatur tinggi pada pembakaran gas sisa di flare,

kendaraan operasional, dari knalpot genset dapat mendorong terbentuknya

nitrogen monoksida. Jika pada saat pembentukan pada temperatur tinggi dan pada

0.0000

0.0050

0.0100

0.0150

0.0200

0.0250

0.0300

0.0350

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Pertamina Plaju CPI Duri Suryaraya Teladan Lapindo BrantasBP Tangguh Expan Toili Baku Mutu Lingkungan

118

kondisi oksigen berlebihan. Kehadiran NOx adalah sama seperti kandungan SO2.

Hasil pelaporan pemantauan di enam lokasi kegiatan usaha migas menunjukkan

bahwa tingkat kandungan NOx dalam udara di lingkungan relatif rendah masih di

bawah nilai baku mutu lingkungan. Oleh karena itu wajar, bila pengaruh terhadap

lingkungan pada saat ini belum terjadi seperti belum adanya gangguan

pertumbuhan vegetasi ataupun kesehatan pekerja.

Gambar 13 Kandungan NOx di enam lokasi kegiatan usaha migas

Hasil pemantuan kinerja lingkungan tampak bahwa kandungan NOx pada

enam lokasi pengamatan untuk enam lokasi kegiatan usaha minyak dan gas

diperoleh bahwa kandungan NOx terukur tidak melebihi baku mutu lingkungan

yang dipersyaratkan. Kandungan NOx dari masing-masing lokasi pengamatan

menunjukkan kecenderungan yang menurun dari tahun ke tahun. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa pengelolaan lingkungan pada kegiatan usaha migas telah

menjadi perhatian utama. Penggunaan teknologi pengelolaan limbah dan buangan

serta dampak yang dapat muncul telah menjadi salah satu prioritas utama dalam

kegiatan usaha migas.

d. Kebisingan

Pengukuran kualitas udara dan kebisingan dilakukan pada lokasi lapangan

minyak dan gas yang sudah beroperasi. Analisis terhadap data kualitas lingkungan

0.0000

50.0000

100.0000

150.0000

200.0000

250.0000

300.0000

350.0000

400.0000

450.0000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Pertamina Plaju CPI Duri Suryaraya Teladan Lapindo BrantasBP Tangguh Expan Toili Baku Mutu Lingkungan

119

yang diperoleh dari lapangan akan selalu didasarkan pada baku mutu lingkungan

(BML) yang telah ditetapkan. Penilaian untuk kebisingan digunakan baku mutu

bagi kawasan industri berdasarkan keputusan menteri LH No. 48 tahun 1996.

Hasil analisis kebisingan pada pemantauan periode 1993-2006 disajikan pada

Gambar 14.

Sumber bising pada lokasi pemantauan berasal dari kompresor gas pada

booster dan SKG, selain dari genset dan pompa. Pemantauan dilakukan hanya

untuk kawasan industri (pusat) dengan baku mutu bising (>70 dBA) berdasarkan

keputusan menteri LH No. 48 tahun 1996 untuk kawasan industri.

Berdasarkan Gambar 14 menunjukan bahwa tingkat kebisingan pada enam

lokasi kegiatan migas tidak ada yang melampaui baku mutu bising sebagaimana

yang telah ditetapkan pada Kepmen LH No. 48 tahun 1996. Hasil ini diperkuat

dengan tidak adanya keluhan dari pekerja dan masyarakat sekitar daerah industri.

Tingkat kebisingan merupakan hal yang perlu dicermati karena dapat diukur

secara langsung (didengar) oleh pekerja dan masyarakat di sekitarnya. Untuk

mereduksi kebisingan dapat dilakukan penanaman pohon-pohon seperti bambu

atau pohon-pohon tegakan tinggi di sekitar sumber kebisingan (pompa, genset

atau kompresor).

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Pertamina Plaju CPI Duri Suryaraya Teladan Lapindo BrantasBP Tangguh Expan Toili Baku Mutu Lingkungan

Gambar 14 Kebisingan di enam lokasi kegiatan usaha migas

120

5.3.4 Aspek Sosial Ekonomi

Aspek sosial ekonomi di dalam penyusunan dokumen AMDAL didasarkan

pada keputusan menteri No. 229 tahun 1996 tentang pedoman kajian aspek sosial

ekonomi. Di dalam keputusan menteri tersebut, salah satu parameter untuk

mengukur aspek sosial adalah pendapatan domestik regional bruto (PDRB).

Perkembangan PDRB merupakan salah satu kriteria penilaian keberhasilan

pembangunan daerah. Keadaan ekonomi makro regional suatu daerah dapat

dilihat dari perkembangan PDRB, baik dari besaran nilainya maupun perkapita.

Distribusi PDRB suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya sumbangan yang

diberikan oleh tiap-tiap sektor yang terbagi dalam beberapa sub sektor.

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur aspek sosial ekonomi pada

enam kegiatan usaha migas adalah aspek pendidikan dan kesehatan. Kedua aspek

tersebut merupakan aspek sosial masyarakat yang umumnya banyak digunakan

sebagai indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi sosial masyarakat. Aspek

pendidikan dapat diidentifikasi berdasarkan perkembangan jumlah gedung

sekolah maupun taraf pendidikan (lamanya sekolah), sedang aspek kesehatan

diidentifikasi berdasarkan perkembangan jumlah gedung kesehatan dan tingkat

kesehatan masyarakat.

Berdasarkan daerah operasi kegiatan migas yang dikaji pada enam lokasi

kegiatan usaha migas yakni PT.CPI Duri Kabupaten Bengkalis, Pertamina UP III

Plaju Kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin, Pertamina-Suryaraya

Teladan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Banyuasin, PT.Lapindo

Kabupaten Sidoarjo, Expan Toili Sulawesi Kabupaten Morowali dan BP Tangguh

Kabupaten Sorong.

121

Gambar 15 Perkembangan PDRB, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan

Kabupaten Bengkalis (BPS Kabupaten Bengkalis, 1986-2005)

Berdasarkan Gambar 15 menunjukkan bahwa kontribusi sektor migas

sangat mempengaruhi perekonomian daerah Kabupaten Bengkalis. Kondisi ini

terjadi seiring berkembangnya sektor migas salah satunya sejak beroperasinya

PT.CPI Lapangan Duri di Kabupaten Bengkalis. Namun, peningkatan sektor

migas terhadap PDRB Kabupaten Bengkalis tidak mempengaruhi perkembangan

jumlah gedung sekolah sebagai salah satu parameter dari sektor pendidikan

demikian halnya pada perkembangan jumlah fasilitas kesehatan. Hal ini

menggambarkan bahwa kontribusi sektor migas tidak dinikmati secara merata,

khususnya yang berkaitan dengan dimensi sosial masyarakat. Saat ini, sumbangsih

sektor migas lebih menjadi sumber APBD yang selanjutnya menjadi bagian dari

belanja dan penggunaan anggaran daerah dalam pembangunan. Rendahnya

korelasi antara sumbangan migas terhadap pertumbuhan pendidikan dan

kesehatan, lebih disebabkan oleh fokus dan penekanan pembangunan daerah

bersangkutan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sarana penerangan

(listrik) lebih menjadi fokus pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1986

19

87

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Gedung sekolah (unit)Fasilitas kesehatan (unit)PDRB tanpa Migas (Rp. X 10000)PDRB dengan Migas (Rp. X 10000)

122

Gambar 16 Perkembangan PDRB, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan Kota Palembang (BPS Kota Palembang, 1986-2005)

Berdasarkan Gambar 16 menunjukkan bahwa dengan berkembangnya

sektor migas di Kota Palembang, perekonomian daerah (PDRB) meningkat secara

signifikan. Kondisi ini terjadi sejak beroperasinya Pertamina UP III Plaju pada

tahun 1993. Namun, peningkatan ini tidak diiringi oleh peningkatan jumlah

gedung sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan di Kota Palembang. Hal ini berarti

peningkatan kontribusi sektor migas tidak mempengaruhi sektor pendidikan dan

sektor kesehatan di Kota Palembang.

Kontribusi sektor migas terhadap PDRB Kota Palembang, menunjukkan

perkembangan yang signifikan. Kontribusi migas tampak pada tahun 2002,

mengalami peningkatan terus menerus hingga tahun 2005. Namun kondisi

tersebut belum memberikan pengaruh yang nyata terhadap kondisi sosial

masyarakat seperti pertumbuhan taraf pendidikan yang ditandai dengan masih

minimnya gedung sekolah serta perkembangan jumlah tahunan yang rendah.

Demikian pula untuk sektor kesehatan dimana perkembangan jumlah gedung

kesehatan belum menunjukkan hubungan yang signifikan dengan sumbangan

sektor migas di Kota Palembang.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Gedung sekolah (unit)

Fasilitas kesehatan (unit)

PDRB tanpa Migas(Rp. x10000)

PDRB dengan Migas(Rp. x10000)

123

Gambar 17 Perkembangan PDRB, gedung dan fasilitas kesehatan Kabupaten Sidoarjo (BPS Kabupaten Sidoarjo, 1986-2005)

Berdasarkan Gambar 17 menunjukkan bahwa kontribusi sektor migas

tidak terlalu signifikan mempengaruhi perekonomian daerah Kabupaten Sidoarjo.

Kontribusi sektor migas baru dinikmati mulai pada tahun 2001 karena pada tahun

tersebut sektor migas mulai berkembang, salah satunya dengan beroperasinya

PT.Lapindo Brantas di Kabupaten Sidoarjo. Namun, kontribusi sektor migas tidak

mempengaruhi perkembangan jumlah gedung sekolah dan fasilitas kesehatan di

Kabupaten Sidoarjo.

Kontribusi sektor migas terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi yang

diukur dari sisi kesejahteraan sosial di Kabupaten Sidoarjo tidak menunjukkan

hubungan yang signifikan. Kondisi tersebut, sangat dipengaruhi oleh kondisi

daerah secara umum yang didominasi oleh sektor industri. Hal ini, tampak pada

perkembangan PDRB tanpa migas sama dengan perkembangan PDRB dengan

migas. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi secara mikro di Kabupaten

Sidoarjo dalam kaitannya dengan sumbangan PDRB sektor migas masih sangat

rendah. Namun demikian, perkembangan ekonomi secara makro tetap

memberikan sumbangan yang besar. Kesempatan kerja dan peluang berusaha di

sektor migas tetap menjadi bagian dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Sidoarjo.

0

50

100

150

200

250

300

350

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Gedung sekolah (unit)

Fasilitas kesehatan (unit)

PDRB tanpa Migas(Rp. x100000)

PDRB dengan Migas(Rp. x100000)

124

Perkembangan aspek sosial ekonomi di Kabupaten Muara Enim diukur

dari perkembangan PDRB dengan migas, PDRB tanpa migas dan jumlah gedung

sekolah. Berdasarkan Gambar 18 menunjukkan bahwa sejak tahun 1995

perkembangan sektor migas memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

perekonomian daerah, hal ini terlihat dari perkembangan PDRB dengan migas dan

PDRB tanpa migas. Namun, kontribusi sektor migas terhadap PDRB ternyata

tidak mempengaruhi perkembangan jumlah gedung sekolah dan fasilitas

kesehatan di Kabupaten Muara Enim.

Masih minimnya sumbangsih sektor migas terhadap pertumbuhan

ekonomi mikro dan kesejahteraan sosial masyarakat, lebih disebabkan oleh

konsep pemerataan pembangunan daerah yang masih sangat bergantung pada

pertumbuhan dan perkembangan jumlah APBD. Prioritas pembangunan lebih

dikedepankan pada infrastruktur jalan dan aksesibilitas informasi serta

pembiayaan pembangunan dan belanja daerah.

Gambar 18 Perkembangan PDRB, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan Kabupaten Muara Enim (BPS Kabupaten Muara Enim, 1986-2005)

Kondisi di Kabupaten Muara Enim tidak jauh berbeda dengan yang terjadi

di Kabupaten Musi Banyuasin. Kontribusi sektor migas sangat mempengaruhi

perekonomian daerah, terlihat dari perbedaan nilai PDRB tanpa migas dan PDRB

dengan migas yang tinggi mulai tahun 1995. Namun, disisi lain perkembangan

0

200

400

600

800

1000

1200

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Gedung sekolah (unit)

Fasilitas kesehatan (unit)

PDRB tanpa Migas(Rp. x10000)

PDRB dengan Migas(Rp. x10000)

125

jumlah gedung sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan sangat jauh berbeda dengan

perkembangan PDRB dengan migas. Jumlah gedung sekolah dan fasilitas

kesehatan berdasarkan Gambar 19 tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan

atau dianggap tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun.

Gambar 19 Perkembangan PDRB, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin (BPS Kabupaten Musi Banyuasin, 1986-2005)

Sumbangan sektor migas terhadap PDRB menunjukkan nilai yang

signifikan terutama pada dua tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa

sektor migas di Kabupaten Musi Banyuasin menjadi tulang punggung

pembangunan daerah. Namun demikian sumbangan sektor yang besar tersebut,

belum memberikan sumbangan yang nyata terhadap aspek kesejahteraan sosial

masyarakat seperti taraf pendidikan dan tingkat kesehatan. Kedua aspek tersebut

diukur dari sisi perkembangan jumlah fasilitas gedung sekolah dan gedung

kesehatan. Berdasarkan data yang diperoleh kedua aspek tersebut belum

mengalami perkembangan yang berarti. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh

pemerataan pembangunan dan prioritas pembiayaan pembangunan. Kedua faktor

tersebut menjadi jawaban terhadap belum signifikannya sumbangan migas

terhadap aspek kesejahteraan sosial.

Perkembangan PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas Kabupaten

Morowali, menunjukkan perbedaan yang sangat kecil. Kontribusi sektor migas

0 200 400

600 800

1000 1200

1400 1600 1800

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Gedung sekolah (unit)

Fasilitas kesehatan (unit)

PDRB tanpa Migas(Rp. x10000)

PDRB dengan Migas(Rp. x10000)

1992

126

mulai terlihat pada tahun 2001, yakni pada tahun tersebut sektor migas mulai

berkembang dengan beroperasinya PT.Expan Toili di Kabupaten Morowali.

Gambar 20 Perkembangan PDRB, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan Kabupaten Morowali (BPS Kabupaten Morowali, 1986-2005)

Perkembangan PDRB tanpa migas tidak berbeda dengan perkembangan

PDRB dengan migas. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh besarnya peranan

sektor-sektor lain seperti perkebunan dan pertanian, perikanan dan kelautan serta

kehutanan. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan

pembangunan sumbangan sektor migas belum memberikan dampak yang nyata

khususnya terhadap aspek sosial masyarakat yakni: taraf pendidikan dan tingkat

kesehatan masyarakat.

Kontribusi sektor migas di Kabupaten Sorong salah satunya dapat diukur

dari perkembangan PDRB. Pada Gambar 21 terlihat bahwa dari tahun 1993 sektor

migas mulai berkembang dengan nilai kontribusi terhadap perekonomian daerah

yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Namun, perkembangan sektor migas

tidak menujukkan pengaruh yang positif terhadap perkembangan jumlah gedung

sekolah dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Sorong. Jumlah gedung sekolah dan

fasilitas kesehatan dari tahun ke tahun tidak menunjukkan kenaikan. Hal ini

berarti kontribusi sektor migas yang begitu besar tidak merata pada seluruh sektor

di Kabupaten Sorong.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Gedung sekolah (unit)Fasilitas kesehatan (unit)

PDRB tanpa Migas(Rp.x1000)PDRB dengan Migas(Rp.x1000)

127

Gambar 21 Perkembangan PDRB, gedung sekolah dan fasilitas kesehatan Kabupaten Sorong (BPS Kabupaten Sorong, 1986-2005)

Perkembangan aspek sosial ekonomi yang diukur dari nilai PDRB, gedung

sekolah dan fasilitas kesehatan pada tujuh kabupaten/kota di enam lokasi kegiatan

usaha migas menunjukkan bahwa kontribusi sektor migas yang begitu besar tidak

dinikmati secara merata pada seluruh sektor di daerah.

Peningkatan PDRB secara umum dengan keberadaan perusahaan migas,

menunjukkan nilai yang signifikan. Kabupaten/kota dengan PDRB yang tinggi,

diharapkan mampu memberikan perkembangan terhadap pertumbuhan ekonomi

daerah, pemerataan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan PDRB secara umum pada kabupaten/kota dimana perusahaan

beroperasi, ternyata tidak diikuti dengan perkembangan kondisi sosial yang

signifikan. Aspek pendidikan dan kesehatan merupakan indikator yang dapat

digunakan untuk melihat bagaimana kondisi sosial masyarakat.

Berdasarkan evaluasi aspek sosial ekonomi pada tujuh kabupaten/kota di

enam lokasi kegiatan usaha migas, diperoleh bahwa meskipun aspek ekonomi

makro yakni PDRB daerah mengalami peningkatan yang signifikan dengan

kehadiran perusahaan-perusahaan minyak tersebut, namun disisi lain aspek sosial

dengan menggunakan indikator pendidikan yakni perkembangan jumlah gedung

dan jumlah fasilitas kesehatan tidak menunjukkan peningkatan yang nyata.

0

50

100

150

200

250

300

350

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Gedung sekolah (unit)

Fasilitas kesehatan (unit)

PDRB tanpa Migas(Rp. X 10000)

PDRB dengan Migas(Rp. X 10000)

128

Kondisi ini menjadi permasalahan klasik yang umum dijumpai di daerah-daerah

lokasi kegiatan usaha migas dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena tidak

diwajibkannya pembangunan dimensi sosial oleh perusahaan-perusahaan yang

beroperasi, namun hal tersebut hanya bersifat voluntary, sehingga dimensi sosial

masyarakat seperti pengembangan pendidikan masyarakat lokal sangat bergantung

pada keberpihakan perusahaan yang beroperasi. Dengan demikian, secara umum

pembangunan dimensi sosial tidak menjadi tanggung jawab perusahaan, namun

hanya menjadi bagian dari program kepedulian sosial semata. Tanggung jawab

kemudian dilimpahkan pada pemerintah daerah yang memperoleh share lifting

dari kegiatan usaha migas.

5.3.5 Nilai Ekonomi Lingkungan

Nilai ekonomi lingkungan merupakan nilai moneter dari sumberdaya alam

dan lingkungan. Estimasi nilai moneter telah banyak dilakukan dalam kerangka

pengembangan perhitungan biaya kerugian akibat dampak yang ditimbulkan dari

suatu kegiatan usaha pembangunan. Kegiatan usaha migas yang merupakan

kegiatan ektraksi sumberdaya alam memungkinkan menimbulkan dampak

terhadap lingkungan. Estimasi nilai ekonomi sejak awal perencanaan kegiatan,

semestinya dilakukan sebagai bagian dari penggambaran rona awal lingkungan

serta sebagai dasar atau acuan kompensasi kerusakan lingkungan.

Perhitungan nilai ekonomi lingkungan dalam penelitian ini, dilakukan

pada dua lokasi kegiatan usaha migas yakni pada perusahaan yang baru akan

beroperasi dan perusahaan yang telah lama beroperasi, dengan maksud kedua

lokasi kegiatan tersebut dapat menggambarkan nilai ekonomi lingkungan sebelum

kegiatan usaha migas dan setelah kegiatan usaha migas beroperasi.

1. Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik memiliki kawasan kepulauan yakni Pulau Bawean dan

beberapa pulau kecil di sekitarnya. Luas daratan wilayah Kabupaten Gresik

seluruhnya 1.192,25km2 terdiri dari 996,14 km2 luas daratan ditambah sekitar

196,11 km2 luas Pulau Bawean. Sedangkan luas wilayah perairan adalah 5.773,80

km2 yang sangat potensial dari sub sektor perikanan laut.

129

Jumlah penduduk Kabupaten Gresik yaitu 1.164.024 jiwa terdiri atas: laki-

laki 586.484 jiwa dan perempuan 577.540 jiwa yang tergabung dalam 286.986

keluarga. Jumlah pencari kerja di Kabupaten Gresik sebanyak 19.023 orang terdiri

atas: laki-laki 10.023 orang dan perempuan 9.211 orang. Tingkat pendidikan di

Kabupaten untuk tingkat SD/MI yaitu 187.041 orang (25,94%), tingkat SMP/MTs

sebanyak 638.933 orang (54,89%), tingkat SMA/MA 129.516 orang (11,13%),

dan untuk tingkat akademi/sarjana 11.175 (0.96%). Berdasarkan struktur

pendidikan, jumlah pencari kerja terdiri atas: tamat SD 3 orang (0,02%), tamat

SLTP 267 orang (1,39%), tamat SMA 6.918 rang (35.97%), tamat sekolah

kejuruan 5.188 orang (26,97%), tamat akademi 2.637 (13,71%) dan sarjana 4.221

(21,95%). Jumlah yang tenaga kerja yang telah ditempatkan sebanyak 1.822 orang

terdiri atas: laki-laki 1016 orang (55,76%) dan perempuan 806 orang (44,24%).

Perusahaan minyak di Gresik saat beroperasi kegiatan usaha Hess dengan

produksi maksimum minyak 20.000 barrel per hari dan produksi gas 100

MMSCFD. Ladang produksi diperkirakan selama 20 tahun.

Hutan mangrove di Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik baik

secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan manfaat kepada

masyarakat disekitarnya. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu konsep

pengelolaan yang diawali dengan mengetahui seberapa besar total nilai ekonomi

dari hutan mangrove yang menjamin keberlanjutan sumberdaya.

Total nilai ekonomi hutan mangrove di Kecamatan Ujung Pangkah

dihitung dari manfaat langsung, manfaat tidak langsung, manfaat pilihan dan

manfaat keberadaan. Hasil perhitungan valuasi ekonomi diperoleh nilai ekonomi

total ekosistem hutan mangrove di Kecamatan Ujung Pangkah sebesar Rp.

1.235.996.678,00 per hektar per tahun dengan rinciannya disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17 Nilai ekonomi total ekosistem mangrove Ujung Pangkah, 2007 No Jenis Manfaat Manfaat Ekonomi (Rp/ha/tahun)

1 Manfaat Langsung 541.677.344,00

2 Manfaat Tidak Langsung 692.096.552,00

3 Manfaat Pilihan 138.000,00

4 Manfaat Keberadaan 2.084.783,00

Nilai Ekonomi Total 1.235.996.678,00

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2007

130

Berdasarkan hasil identifikasi, manfaat langsung hutan mangrove

mencakup manfaat usaha tambak, manfaat hasil kayu bakar dan manfaat

penangkapan hasil perikanan seperti kepiting, udang dan ikan. Sedangkan manfaat

tidak langsung dari hutan mangrove di Kecamatan Ujung Pangkah diperoleh

dengan pendekatan manfaat fisik dan manfaat biologi. Manfaat fisik adalah

sebagai penahan abrasi pantai yang diestimasi melalui replacement cost dengan

pembuatan beton pantai untuk pemecah gelombang (break waters). Hasil yang

diperoleh berdasarkan biaya pengganti dari nilai pemecah gelombang, yang diacu

dari estimasi yang dilakukan Aprilwati (2001) yaitu bahwa biaya pembangunan

fasilitas pemecah gelombang (break waters) ukuran 1 m x 11 m x 2,5 m (panjang

x lebar x tinggi) dengan daya tahan 10 tahun sebesar Rp. 4.153.880,00. Panjang

pantai hutan mangrove di Kecamatan Ujung Pangkah adalah 140 km, maka biaya

pembuatan pemecah gelombang dengan daya tahan 10 tahun seluruhnya adalah

Rp. 58,15 milyar.

Selain manfaat tidak langsung berupa fisik, hutan mangrove juga

memberikan manfaat biologi. Manfaat biologi berupa hutan mangrove sebagai

spawning ground yang diperoleh dengan pendekatan menghitung manfaat hutan

mangrove sebagai penyedia pakan alami bagi udang. Luas hutan mangrove pada

saat ini adalah 84,10 ha. Hal ini berarti bahwa udang yang dapat diproduksi

sebesar 16,32 ton per tahun. Produksi udang dikalikan dengan harga udang yang

ada dipasaran saat ini yaitu sebesar Rp. 125.000 per kg, diperoleh nilai manfaat

hutan mangrove sebagai spawning ground sebesar Rp. 606.421.000 per hektar

per tahun.

Untuk mengetahui manfaat pilihan ekosistem hutan mangrove di

Kecamatan Ujung Pangkah diperoleh dengan pendekatan manfaat sebagai

keanekaragaman hayati (biodiversity) dari ekosistem mangrove, dengan

menggunakan metode benefit transfer. Menurut Krupnick (1993) dalam Fauzi

(2004) bahwa benefit transfer bisa dilakukan jika sumberdaya alam tersebut

memiliki ekosistem yang sama, baik dari segi tempat maupun karakteristik pasar

(market characteristic). Mengacu pada nilai keanekaragaman hayati hutan

mangrove di Teluk Bintuni Irian Jaya adalah sebesar US$ 15 per ha per tahun oleh

131

Ruitenbeek (1991). Nilai manfaat pilihan diasumsikan sama dengan nilai

biodiversity di Teluk Bintuni Irian Jaya.

Nilai manfaat pilihan didapatkan dengan mengalikan nilai biodiversity

dengan nilai kurs rupiah terhadap dollar pada saat penelitian yaitu sebesar Rp.

9.200. Berdasarkan perhitungan maka diperoleh hasil bahwa nilai manfaat pilihan

hutan mangrove di Kecamatan Ujung Pangkah adalah sebesar Rp. 138.000 per

hektar per tahun. Luas hutan mangrove di Kecamatan Ujung Pangkah adalah

seluas 84,10 ha, sehingga nilai manfaat pilihan (option value) secara keseluruhan

adalah Rp. 11.605.800 per tahun. Nilai tersebut dijadikan sebagai dasar untuk

melindungi sumberdaya alam dari kemungkinan pemanfaatannya untuk masa

datang.

Menghitung nilai manfaat keberadaan dari hutan mangrove didekati

dengan menggunakan teknik contingent valuation method (CVM). Metode ini

diterapkan kepada responden yang dipilih secara sengaja (purposive) sebanyak

115 responden. Nilai manfaat keberadaan hutan mangrove yang diperoleh sebesar

Rp. 2.084.783,00 per ha per tahun. Alasan dari responden menilai sumberdaya

seperti nilai di atas karena responden baik yang berhubungan langsung dengan

hutan mangrove maupun yang tidak berhubungan langsung akan bersedia untuk

mengeluarkan sejumlah uang untuk melindungi ekosistem hutan mangrove di

Kecamatan Ujung Pangkah. Umumnya responden mempunyai kesadaran bahwa

melindungi lingkungan dan sumberdaya alam merupakan tanggung jawab setiap

manusia agar tetap dapat mendukung kehidupannya secara berkelanjutan.

Berdasarkan Tabel 17 diperoleh manfaat tidak langsung memberikan nilai

manfaat hutan mangrove tertinggi dan memiliki persentasi paling besar

dibandingkan dengan manfaat lainnya. Manfaat tidak langsung dengan presentase

55,48% dengan nilai sebesar Rp. 692.096.552,00 per hektar per tahun. Nilai

tersebut lebih besar dari manfaat lainnya karena manfaat fisik berupa penahan

abrasi dan manfaat biologi sebagai penyedia pakan alami ternyata memiliki nilai

paling tinggi. Persentase nilai ekonomi ekosistem hutan mangrove di Kecamatan

Ujung Pangkah dapat dilihat pada Gambar 22.

132

Manfaat Tidak

Langsung 55.48%

Manfaat Langsung 43.42%

Manfaat Pilihan 0.93%

Manfaat Keberadaan

0.17%

Gambar 22 Nilai ekonomi total ekosistem mangrove Ujung Pangkah, 2007

Nilai ekonomi total ekosistem hutan mangrove di Kecamatan Ujung

Pangkah sebesar Rp. 1.235.996.678,00 per hektar per tahun. Nilai ini masih terlalu

rendah bila melihat fungsi-fungsi ekosistem itu sendiri. Namun dengan nilai

tersebut, menggambarkan bahwa ternyata sumberdaya alam dan lingkungan hidup

dalam pemanfaatan minimal sekalipun memberikan nilai yang cukup tinggi.

Keberadaan nilai menjadi sangat penting sehubungan dengan keberlanjutan

pembangunan. Ketersedian sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup

menjadi entry point pembangunan berkelanjutan. Selain itu nilai tersebut

memberikan alternatif dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan.

2. Kabupaten Bengkalis

Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan daratan rendah, rata-rata

ketinggian 2,0 – 6,1 meter diatas permukaan laut, sebagian besar merupakan tanah

organosol, yakni jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Terdapat

sungai, danau serta pulau besar dan kecil yang berjumlah 26 buah.

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis yaitu 711.233 jiwa, terdiri atas:

378.003 jiwa (53,15%) laki-laki dan 333.230 jiwa (46,85%) perempuan.

Berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: tidak tamat sekolah sebanyak 143.811

jiwa (20,22%), tamat SD sebanyak 227.381 (31,97%), tamat SLTP sebanyak

138.619 (19,49%), tamat SLTA sebanyak 129.587 (18,22%), 42.603 (5,99%),

tamat sekolah kejuruan sebanyak 4.054 (0,57%), tamat diploma sebanyak 9.317

133

(1,31%), dan sarjana sebanyak 15.932 (2,24%). Untuk jumlah pencari kerja

sebanyak 3.064 orang terdiri atas: laki-laki 1.707 orang dan perempuan 1.359

orang. Sedang struktur penduduk pencari kerja berdasarkan pendidikan terdiri

atas: tamat SD 9 orang, tamat SLTP 49 orang, tamat SMA 1.970 orang, tamat

akademi 529 orang dan sarjana sebanyak 409 orang. Untuk lowongan pekerjaan

yang ada terdiri atas: sektor pertanian 7 orang, pertambangan 56 orang, industri

pengolahan 11 orang dan perbankan 36 orang.

Kabupaten Bengkalis merupakan potensi penghasil minyak terbesar kedua

di Indonesia setelah Kutai. Saat ini ladang-ladang minyak bumi terdapat di

Kecamatan Mandau, Bukit Batu dan Merbau pengelolaannya dilakukan oleh

perusahaan minyak PT. Caltex Pasific Indonesia dengan wilayah operasi di

Kecamatan Mandau dan Bukit Batu serta perusahaan minyak Kondur Petroleum

S.A yang wilayah konsesi/operasinya meliputi Kecamatan Merbau, Tebing

Tinggi, Rangsang, Bengkalis dan perairan Bengkalis sekitar Selat Malaka.

Produksi minyak mentah oleh PT CPI yaitu 295.000 barrel per hari, lebih dari

separuh produksi minyak Propinsi Riau yaitu 455.000 barrel per hari.

Selain memiliki potensi minyak bumi yang melimpah Kabupaten

Bengkalis juga memiliki potensi sumberdaya alam terbarukan antara lain: sektor

perikanan, pertanian dan holtikultura, serta sektor kehutanan. Untuk sektor

kehutanan Kabupaten Bengkalis memiliki hutan produksi seluas 322.931,46 ha,

atau sekitar 48,25% dari total hutan produksi propinsi Riau. Hutan produksi

tersebut dikelola oleh 13 perusahaan dengan total produksi per tahun mencapai

1.127.209 meter kubik.

Hasil perhitungan valuasi ekonomi Kecamatan Mandau Kabupaten

Bengkalis berupa hutan sekunder sebesar Rp. 1.244.786.305,00 per ha per tahun.

Nilai ekonomi total merupakan penjumlahan dari manfaat langsung, manfaat tidak

langsung, manfaat pilihan dan manfaat keberadaan.

Tabel 18 Nilai ekonomi total ekosistem hutan sekunder Mandau, 2007 No Jenis Manfaat Manfaat Ekonomi (Rp/Ha/Th) 1 Manfaat Langsung 1.160.141.198,00 2 Manfaat Tidak Langsung 80.400.000,00 3 Manfaat Pilihan 302.250,00 4 Manfaat Keberadaan 3.942.857,00

Nilai Ekonomi Total 1.244.786.305,00 Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2007

134

Berdasarkan hasil identifikasi manfaat langsung yang diperoleh

masyarakat dari hutan sekunder adalah hasil getah karet, kelapa sawit dan arang.

Untuk manfaat tidak langsung dari ekosistem hutan sekunder yang berhasil

diidentifikasi adalah besarnya peranan ekosistem hutan sekunder sebagai

pencegah erosi, penjaga siklus makanan serta habitat flora dan fauna langka.

Untuk menghitung besarnya biaya pencegah erosi didekati berdasarkan

penggantian dari biaya yang diperlukan untuk rehabilitasi lahan apabila tidak ada

ekosistem hutan sekunder. Penafsiran penjaga silkus makanan terukur dari 20 ton

per ha per tahun serasah setara dengan harga kompos @ Rp3.700/kg. Sedangkan

untuk habitat flora dan fauna didekati dengan biaya penghijauan (reboisasi).

Manfaat pilihan hutan sekunder dalam penelitian ini diperhitungkan

berdasarkan manfaat keanekaragaman hayati yang dapat diperoleh dari

keberadaan hutan. Nilai manfaat keanekaragaman hayati hutan sekunder sebesar

US$32,5 per hektar per tahun, apabila keberadaan hutan tersebut secara ekologis

penting dan tetap terpelihara relatif alami (Ministry of State for Population and

Environment USA, 1993). Berdasarkan hasil analisis dengan 42 responden

diperoleh nilai manfaat keberadaan hutan mangrove sebesar Rp. 3.942.857,00 per

hektar per tahun. Persentase nilai ekonomi ekosistem hutan sekunder di

Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, disajikan pada Gambar 23.

Manfaat Keberadaan,

0.32%

Manfaat Tidak Langsung,

5.39%

Manfaat Pilihan 0.02%

Manfaat Langsung,

94.26%

Gambar 23 Nilai ekonomi total ekosistem hutan sekunder Mandau, 2007

135

Nilai ekonomi total hutan sekunder di Kecamatan Mandau Kabupaten

Bengkalis yaitu Rp. 1.244.786.305,00 per hektar per tahun. Nilai ini sangat rendah

bila dibandingkan nilai produksi dari kegiatan usaha migas yang dilakukan,

namun dengan nilai sumberdaya tersebut telah memberikan gambaran yang jelas

bahwa pemanfaatan yang sangat minimal sekalipun sumberdaya alam dan

lingkungan hidup telah memberikan nilai yang cukup signifikan. Estimasi nilai

ekonomi lingkungan tersebut dapat memberikan pilihan-pilihan dalam

pemanfaatan sumberdaya alam.

Nilai ekonomi total tersebut memberikan gambaran betapa nilai dari suatu

sumberdaya dengan tingkat pemanfaatan yang paling sederhana sekalipun dapat

memberikan manfaat yang besar terhadap ekosistem dan manusia. Hasil ini

memberikanan gambaran bahwa suatu sumberdaya memiliki potensi pemanfaatan

dengan berbagai alternatif.

Berdasarkan nilai ekonomi lingkungan yang diperoleh dari hasil analisis

TEV, mengindikasikan bahwa sumberdaya alam dan lingkungan memerlukan

penghargaan yang lebih tinggi dan dapat menjadi dasar informasi secara

kuantitatif untuk menentukan berbagai pilihan pengelolaan sumberdaya alam serta

menjadi informasi dalam penentuan alternatif kebijakan. Penilaian dampak

pembangunan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan merupakan suatu

langkah menuju pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Namun,

pemahaman akan pentingnya pelaksanaan valuasi ekonomi masih sangat kurang

khususnya di kalangan pemerintah dan perusahaan. Hal ini terlihat dalam hasil

analisis PCA dan AHP, dimana strategi pengkajian nilai ekonomi lingkungan

sebagai pengembangan metode analisis dampak lingkungan dianggap kurang

penting bagi kalangan pemerintah dan pelaksana kegiatan (perusahaan migas).

Metode valuasi ekonomi lingkungan merupakan salah satu metode

pengumpulan data dan analisis data sebagaimana diatur dalam Kepdal No. 299

tahun 1996. Berdasarkan hasil review dokumen pada 7 lokasi kegiatan usaha

migas tidak satupun penyusun dokumen AMDAL yang menghitung valuasi

ekonomi. Hal ini terjadi karena penerapan Kepdal No. 299 tahun 1996 bukan

merupakan peraturan yang wajib dilaksanakan dalam menyusun dokumen

AMDAL.

136

Pada dasarnya valuasi ekonomi lingkungan penting dilakukan agar

lingkungan dipertimbangkan sebagai aset ekonomi sehingga AMDAL yang juga

merupakan bagian dari kelayakan suatu proyek dapat melihat untung rugi dari

konteks lingkungan secara moneter. AMDAL yang merupakan kajian dampak

besar dan penting terhadap lingkungan hidup, digunakan sebagai pertimbangan

pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL aspek fisik-

kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai

pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Selain itu, nilai ekonomi lingkungan yang diperoleh dari hasil estimasi

sumberdaya alam dan lingkungan dapat dijadikan sebagai standar perhitungan

kompensasi maupun asuransi lingkungan (environment insurence). Dengan

demikian, suatu rencana kegiatan dapat berjalan dengan baik, sekalipun terjadi

hal-hal emergency maupun pencemaran terhadap lingkungan hidup (Fauzi, 2004).

Adapun pertimbangan-pertimbangan tentang pentingnya pelaksanaan

valuasi ekonomi dalam penyusunan AMDAL antara lain:

1) Sebagai salah satu aspek yang perlu ditambahkan dalam pengkajian proses

AMDAL.

2) Sebagai salah satu bahan pembuatan keputusan dalam pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan di sekitar kegiatan migas seperti mangrove,

perikanan, DAS, hutan, dan ekosistem lainnya.

3) Memberikan input informasi dalam mengukur jasa lingkungan.

4) Menggambarkan nilai suatu dampak lingkungan dari rencana usaha dan/atau

kegiatan secara lebih jelas dengan menyajikan kerugian lingkungannya.

5) Sebagai dasar perhitungan nilai ganti rugi lahan atas dampak lingkungan yang

akan ditimbulkan.

6) Memberikan nilai moneter terhadap dampak lingkungan yang diprakirakan

akan timbul. Hasil perhitungan tersebut akan menjadi dasar bagi penentuan

nilai penting suatu dampak pada tahap evaluasi dampak penting.

Valuasi ekonomi dimasukkan dalam penyusunan KA-ANDAL sebagai

bagian dari isu pokok, kemudian dikaji di dalam ANDAL yang dilakukan sebagai

salah satu analisis dampak besar dan penting terhadap sumberdaya alam dan

lingkungan hidup.

137

Valuasi ekonomi dipersyaratkan sebagai salah satu metode dalam

penyusunan AMDAL migas, yang nantinya hasil valuasi ekonomi dapat dijadikan

sebagai acuan di dalam penentuan ganti rugi atau kompensasi terhadap

pembebasan lahan masyarakat, tuntutan dari terjadinya pencemaran dan sebagai

dasar penentuan dana jaminan lingkungan sewaktu pasca operasi (penutupan

lapangan).

5.4 Kebutuhan Stakeholders

Hasil analisis kebutuhan stakeholders dalam pengembangan AMDAL

migas di masa datang diperoleh 12 komponen. Kedua belas komponen tersebut

merupakan hasil identifikasi dari stakeholders yang terdiri atas: Direktorat

Jenderal Migas DESDM, BP Migas, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah

Daerah Kabupaten Gresik dan Kabupaten Bengkalis, PT.CPI dan Hess Pangkah,

perguruan tinggi (IPB dan UI) serta masyarakat/LSM (INRR).

Berdasarkan hasil identifikasi diperoleh bahwa kebutuhan stakeholders

dalam pengembangan AMDAL migas di masa datang pada umumnya sama

dengan AMDAL migas saat ini membutuhkan pengembangan yang lebih

komprehensif, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan metodologi.

Penekanan stakeholders adalah bagaimana melakukan AMDAL migas yang

efektif dan efisien di masa datang. Pengembangan tersebut terkait pada beberapa

aspek yakni: aspek pembiayaan dan metodologi, aspek prosedur persetujuan

AMDAL, aspek kualitas penyusun, lembaga penyusun dan komisi penilai, serta

keterlibatan masyarakat.

1. RKL/RPL secara dinamis dapat diperbaharui seiring dengan perubahan teknologi yang digunakan

2. Pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat merupakan bagian dari anggota komisi AMDAL

3. Simplifikasi pembahasan dan persetujuan dokumen AMDAL migas 4. Peningkatan SDM komisi AMDAL pusat 5. Mekanisme keterlibatan masyarakat lokal yang jelas 6. Penetapan proporsi/persentase pembiayaan studi yang jelas/baku 7. Estimasi pembiayaan pengelolaan lingkungan selama umur kegiatan

dengan mempertimbangkan teknologi alternatif, sesuai dengan perkembangan teknologi

8. AMDAL sebagai dokumen yang berkekuatan hukum 9. Pengembangan metodologi AMDAL migas 10. Perlu akreditasi lembaga penyusun AMDAL migas

138

11. Pengkajian nilai ekonomi lingkungan 12. Perlunya mengintegrasikan kajian keadaan darurat dengan dokumen

AMDAL

RKL/RPL seharusnya secara dinamis dapat diperbaharui seiring dengan

perubahan teknologi yang digunakan. Hal tersebut mengingat apabila terjadi

perubahan teknologi yang digunakan, maka akan menyebabkan terjadinya

perubahan-perubahan lingkungan di sekitar kegiatan dengan hasil monitoring

yang dilakukan selama operasi. Dengan demikian perubahan-perubahan

lingkungan yang terjadi mengharuskan pemrakarsa untuk merevisi dokumen

RKL/RPL. Perubahan teknologi yang digunakan dalam suatu kegiatan usaha

menjadi sangat penting mengingat perkembangan teknologi yang kian maju

memungkinkan bagi setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha migas

mengadopsi teknologi-teknologi baru dalam rangka efisiensi dan efektivitas

operasionalisasi. Adopsi teknologi tersebut sangat memungkinkan terjadi

mengingat kegiatan usaha migas merupakan kegiatan yang bersifat high tech

dalam setiap fase kegiatannya. Dengan demikian dinamika RKL/RPL menjadi

kunci perkembangan AMDAL yang dinamis, efektif dan efisien.

Pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat merupakan bagian

dari anggota komisi AMDAL. Komponen tersebut menjadi kebutuhan lainnya

dari stakeholders mengingat peran pemerintah daerah dan masyarakat diera

otonomi menjadi sangat krusial. Pelibatan pemerintah daerah dan lembaga

swadaya masyarakat dalam komisi AMDAL daerah menjadi alternatif objektivitas

penilaian suatu studi AMDAL.

Simplifikasi pembahasan dan persetujuan dokumen AMDAL juga menjadi

kebutuhan stakeholders dalam pengembangan AMDAL migas di masa datang.

Penyederhanaan antara pembahasan dan persetujuan diharapkan dapat mereduksi

perbedaan antara hasil pembahasan dengan rekomendasi persetujuan sehingga

efektivitas dan efisiensi AMDAL dapat terwujud.

Peningkatan SDM komisi AMDAL pusat perlu dilakukan mengingat

kualitas dokumen AMDAL selain ditentukan oleh kualitas penyusun, juga sangat

dipengaruhi oleh kualitas komisi AMDAL. Hal ini menjadi penting mengingat

kajian tentang lingkungan hidup dalam dua dekade terakhir menjadi sangat serius

139

dan mendapat perhatian yang besar dari masyarakat dunia. Pemanasan global

akibat dampak yang muncul dari aktivitas pembangunan telah mengancam

kelansungan hidup manusia. Akibat tersebut menimbulkan polusi dan kerusakan

lingkungan sehingga dokumen AMDAL sebagai upaya untuk menjaga kelestarian

lingkungan dalam keberlanjutan menjadi sangat penting. Komisi penilai AMDAL

pusat adalah salah satu komponen penting yang berperan dalam kegiatan

penyusunan AMDAL migas. Sumberdaya manusia yang berkualitas khususnya

untuk kegiatan migas akan sangat menentukan hasil studi AMDAL migas selain

kualitas tim penyusun itu sendiri. Sinergitas antara tim penyusun dengan komisi

penilai dengan sumberdaya yang berkualitas diharapkan menghasilkan dokumen

AMDAL yang berkualitas pula.

Mekanisme keterlibatan masyarakat lokal yang jelas juga menjadi

perhatian stakeholders. Keterlibatan masyarakat lokal selama ini hanya sebatas

pada tahap pengumuman masyarakat. Tahap ini merupakan satu-satunya tahap

keterlibatan masyarakat dengan pemberian tanggapan dan masukan akan rencana

kegiatan. Kondisi demikian menyebabkan keterwakilan masyarakat sering tidak

diperhatikan sehingga peran serta masyarakat menjadi sangat minim. Disisi lain

masyarakat merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kegiatan.

Pertimbangan umum pelibatan masyarakat adalah masyarakat merupakan

komponen yang akan merasakan langsung dampak yang ditimbulkan dari suatu

kegiatan usaha. Selain itu masyarakat juga merupakan komponen yang paling

mengetahui kondisi wilayah dimana kegiatan tersebut dilakukan.

Penetapan pengumuman masyarakat selama 30 hari di dalam Kepdal

No.08 tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat kurang tepat. Dasar penentuan

waktu 30 hari tidak jelas, keterlibatan masyarakat didalam kegiatan usaha migas

bukan hanya sekedar memberikan pengumuman/pemberitahuan bahwa suatu

kegiatan akan dimulai tapi yang lebih penting memberikan pembekalan

pengetahuan tentang kegiatan migas secara rinci dari awal perencanaan sampai

pasca operasi antara lain dampak positif dan dampak negatif dari kegiatan usaha

migas secara nasional, regional dan lokal. Sehingga dengan demikian mekanisme

keterlibatan masyarakat lokal perlu diatur secara jelas dan berkekuatan hukum

140

agar dalam pelaksanaannya mendapat perhatian yang serius dari penyusun

AMDAL.

Penetapan proporsi atau persentase pembiayaan studi AMDAL untuk

masing-masing komponen lingkungan khususnya pada komponen pembiayaan

studi lapangan dan pembiayaan laboratorium. Kedua komponen tersebut perlu

mendapat persentase yang cukup tinggi, mengingat keberhasilan studi dan kualitas

dokumen AMDAL terletak pada pelaksanaan studi lapangan serta pengujian

sampel yang tepat. Hal ini dapat mengukur sejauh mana kedalam dari studi

AMDAL tersebut. Persentase pembiayaan perlu diperhitungkan secara cermat,

mengingat kegiatan studi AMDAL senantiasa memerlukan pembiayaan yang

cukup besar.

Estimasi pembiayaan pengelolaan lingkungan selama umur kegiatan

dengan mempertimbangkan teknologi alternatif sesuai dengan perkembangan

teknologi juga menjadi perhatian stakeholders dalam pengembangan AMDAL di

masa datang. Estimasi pembiayaan pengelolaan lingkungan yang mencakup

perkembangan teknologi yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan kegiatan

dan teknologi perlu mendapat perhatian yang serius mengingat sering terjadi

permasalahan lingkungan akibat minimnya pembiayaan yang dialokasikan.

Langkah preventif dan antisipatif seringkali diabaikan, khususnya yang berkaitan

dengan aspek lingkungan hidup, sehingga tidak mengherankan bila akhir-akhir ini

banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat dampak yang dihasilkan dari suatu

kegiatan yang kurang memperhatikan aspek pembiayaan lingkungan selama

kegiatan itu berlangsung. Umumnya, pembiayaan lingkungan dialokasikan ketika

telah terjadi kerusakan lingkungan sehingga sering menjadi terlambat.

Kebutuhan selanjutnya adalah dokumen AMDAL migas sebaiknya dapat

dijadikan sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Hal ini sangat

penting mengingat cakupan yang komprehensif dari dokumen AMDAL dalam

upaya pencegahan kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas. Selain itu

dokumen AMDAL juga menjadi dasar pemberian ijin pelaksanaan suatu kegiatan

dan atau usaha dari aspek lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti degradasi

lahan, punahnya flora dan fauna, serta rusaknya ekosistem dapat menimbulkan

kerugian yang cukup besar terhadap lingkungan itu sendiri serta bagi masyarakat

141

di sekitar dampak tersebut. Class action dengan kasus lingkungan hidup akhir-

akhir ini marak terjadi. Namun dokumen AMDAL migas yang ada belum dapat

dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat dalam pengajuan gugatan terhadap

kerusakan lingkungan yang terjadi.

Perlunya memperhatikan lembaga tim penyusun AMDAL migas yang

independen dan terakreditasi. Akreditasi lembaga merupakan bukti kualifikasi

sebuah lembaga. Dengan demikian, harapan akan peningkatan kualitas dokumen

AMDAL migas di masa datang dapat terwujud dengan persyaratan penyusunan

AMDAL migas harus dilakukan oleh lembaga yang independen dan telah

terakreditasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga lembaga-lembaga yang tidak

memenuhi kualifikasi serta lembaga-lembaga sempalan yang tidak memiliki

integritas dan tanggung jawab yang baik dalam pelaksanaan studi AMDAL migas.

Pengkajian nilai ekonomi lingkungan sebagai pengembangan metodologi

AMDAL migas di masa datang perlu dilakukan mengingat isu lingkungan hidup

saat ini yang banyak berkaitan dengan etimasi nilai moneter lingkungan. Ekonomi

sumberdaya merupakan suatu cabang ilmu yang memadukan antara ekonomi dan

lingkungan. Ekonomi sumberdaya kemudian sering digunakan sebagai justifikasi

penilaian lingkungan dari sisi moneter. Konversi nilai sumberdaya alam dan

lingkungan kedalam nilai moneter menjadi salah satu kajian yang banyak

mendapat perhatian para ilmuan dan praktisi serta aktivis lingkungan dan

ekonomi. Pengkajian nilai ekonomi lingkungan dalam suatu kegiatan AMDAL

saat ini belum pernah dilaksanakan sehingga kedepan harapan stakeholders akan

penghitungan estimasi nilai ekonomi lingkungan dapat menjadi bagian dari studi

AMDAL yang dilakukan pada kegiatan usaha migas.

Mengingat besarnya tumpuhan minyak yang terjadi setiap tahunnya, maka

dampak dari kondisi darurat yang ditimbulkan (emergency) harus dikaji didalam

ANDAL untuk penanggulangannya. Didalam pengkajian ANDAL terdapat

pengkajian dampak penting kondisi normal dan kondisi darurat, didalam RKL

terdapat pengelolaan kondisi normal dan kondisi darurat, sementara dalam RPL

terdapat lembaga pengawasan kondisi normal dan kondisi darurat (emergency).

Senantiasa dilakukan sebagai bagian dari langkah antisipatif terhadap tumpahan

maupun kebocoran minyak yang dapat terjadi kapan saja. Meskipun,

142

sesungguhnya segala kemungkinan telah diprediksi dan diperkirakan dengan

sebaik-baiknya, namun kejadian emergency juga selalu terjadi. Untuk itu

emergency response plan, menjadi sangat penting sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari upaya pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan khususnya

pada kegiatan usaha migas. Hasil perhitungan nilai ekonomi lingkungan dan

sumberdaya alam, dapat dijadikan basis perhitungan risk analysis. Seperti nilai

ekonomi lingkungan yang diestimasi pada lokasi lapangan Duri PT.CPI sebesar

1,24 milyar per hektar per tahun dan lokasi lapangan Pangkah Hess Limited

Indonesia sebesar 1,23 milyar per hektar per tahun. Nilai-nilai ekonomi tersebut,

selanjutnya menjadi dasar perhitungan asuransi lingkungan dan sosial maupun

perhitungan biaya kompensasi (ganti kerugian) yang dapat terjadi kapan saja.

5.5 Komponen Utama Pengembangan Kebijakan AMDAL Migas

Pengembangan kebijakan AMDAL migas dalam mencegah kerusakan

lingkungan selanjutnya dianalisis dengan menentukan komponen utama

pengembangan kebijakan yakni meliputi: komponen kebijakan, komponen

kualitas dokumen, komponen kinerja lingkungan dan komponen kebutuhan

stakeholders.

Komponen kebijakan terdiri atas: penentuan dampak penting (DAM),

efisiensi penyusunan (EFI), kedudukan komisi AMDAL (KOM), metode

pelingkupan (PEL), metode studi (MET), aspek sosial ekonomi (ASP),

keterlibatan masyarakat (KTL), analisis total economic valuation (TEV) dan

pengkajian keadaan darurat/emergency (KAD). Komponen kualitas dokumen

meliputi: kelengkapan dokumen (KEL), penyusun AMDAL (PEA), substansi

dokumen (SUB) dan prosedur penyusunan AMDAL (PRO). Komponen kinerja

lingkungan meliputi: teknologi pengelolaan limbah minyak (TLM), teknologi

pengelolaan limbah gas (TLG), kontribusi migas terhadap PDRB (KTR), taraf

pendidikan dan tingkat kesehatan (PDK), serta tumpuhan minyak (TPM).

Komponen kebutuhan stakeholders terdiri atas: RKL/RPL secara dinamis

dapat diperbaharui seiring dengan perubahan teknologi yang digunakan (RPL),

pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat merupakan bagian dari

anggota komisi AMDAL (PEM), simplifikasi pembahasan dan persetujuan

dokumen AMDAL (SIM), peningkatan SDM komisi AMDAL pusat (SDM),

143

mekanisme keterlibatan masyarakat lokal yang jelas (KET), penetapan

proporsi/persentase pembiayaan studi yang jelas/baku (PER), estimasi

pembiayaan pengelolaan lingkungan selama umur kegiatan dengan

mempertimbangkan teknologi alternatif, sesuai dengan perkembangan teknologi

(EST), AMDAL sebagai dokumen yang berkekuatan hokum (HUK),

pengembangan metodologi AMDAL (PMA), akreditasi lembaga penyusun

AMDAL (AKR), dan nilai ekonomi lingkungan (NEL) serta melakukan

pengkajian dan pengintegrasian keadaan darurat/emergency (INT). Selanjutnya

dilakukan analisis penentuan komponen utama pengembangan kebijakan AMDAL

migas di masa mendatang dengan melihat komponen-komponen kebijakan

AMDAL yang ada.

Hasil review kebijakan diperoleh sembilan komponen yang merupakan

kelemahan-kelemahan mendasar dalam peraturan kebijakan AMDAL, selanjutnya

hasil analisis kualitas dokumen AMDAL diperoleh empat komponen mendasar

dalam kaitannya dengan kualitas sebuah dokumen AMDAL, hasil evaluasi kinerja

lingkungan diperoleh lima komponen serta hasil analisis kebutuha stakeholders di

masa mendatang terhadap kebijakan AMDAL diperoleh dua belas komponen.

Dengan demikian, diperoleh tiga puluh total komponen mendasar yang

mendukung pengembangan kebijakan AMDAL migas di masa mendatang.

Review Kebijakan AMDAL

Analisis Kualitas

Dokumen

Analisis Kinerja

Lingkungan

13 Komponen

Analisis Kebutuhan

Stakeholders

9 Komponen

30 Komponen

3 Faktor

4 Komponen

5 Komponen

12 Komponen

Gambar 24 Diagram alir penentuan komponen utama

144

Berdasarkan hasil analisis komponen utama (principle component

analysis), diperoleh 13 komponen yang berpengaruh yakni: efisiensi penyusunan

(EFI), kelengkapan dokumen (KEL), substansi dokumen (SUB), keterlibatan

masyarakat (KTL) dan penyusun AMDAL (PEA), pengembangan metodologi

AMDAL (PMA), nilai ekonomi lingkungan (NEL), teknologi pengelolaan limbah

minyak (TLM), keadaan darurat (KAD) dan simplifikasi penyusunan AMDAL

(SIM), peningkatan sumberdaya manusia (SDM), kontribusi migas terhadap

PDRB (KTR) dan AMDAL berkekuatan hukum (HUK). Ketigabelas komponen

tersebut termasuk dalam tiga faktor utama (komponen utama).

Projection of the variables on the factor-plane ( 1 x 2)

Active

DAM

PEM

KOM EFI

PMA

PER

ASP

NEL

KET

KEL

SDM

AKR

TEV

PEL

TLM

MET PDK

TPM

RPL

INT SUB KTR

HUK

KTL

KAD

PRO PEA

EST

SIM

TLG

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Factor 1 : 25.27%

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

Fact

or 2

: 21

.58%

Gambar 25 Hasil analisis penentuan komponen utama

Komponen biaya dalam penyusunan AMDAL merupakan komponen

langsung dalam implementasi kebijakan AMDAL. Komponen tersebut merupakan

faktor yang penting dalam penyusunan AMDAL. Biaya yang rendah akan

berdampak terhadap hasil penyusunan AMDAL begitu pula pada penggunaan

biaya yang tinggi akan membebani pemrakarsa sehingga efisiensi penyusunan

menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Dengan demikian diharapkan biaya

penyusunan AMDAL memperhitungkan aspek proporsional dalam analisis

145

dampak lingkungan. Penetapan proporsi atau persentase pembiayaan studi

AMDAL untuk masing-masing komponen lingkungan khususnya pada komponen

pembiayaan studi lapangan dan pembiayaan laboratorium. Kedua komponen

tersebut perlu mendapat persentase yang cukup tinggi, mengingat keberhasilan

studi dan kualitas dokumen AMDAL terletak pada pelaksanaan studi lapangan

serta pengujian sampel yang tepat. Hal ini dapat mengukur sejauh mana kedalam

dari studi AMDAL tersebut. Persentase pembiayaan perlu diperhitungkan secara

cermat, mengingat kegiatan studi AMDAL senantiasa memerlukan pembiayaan

yang cukup besar.

Kelengkapan dokumen AMDAL meliputi: dokumen kerangka acuan,

dokumen ANDAL, dokumen RKL dan RPL. Selain itu perlu pula diperhatikan

ketersediaan, ringkasan ekskutif. Ketidaklengkapan dokumen merupakan pertanda

terhadap lemahnya dokumen hukum akan kewajiban pelaksanaan AMDAL.

Kelengkapan dokumen merupakan indikator utama kualitas dokumen AMDAL

yang disusun. Kelengkapan menjadi sangat penting, mengingat keterkaitan

keempat dokumen utama (KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL) sangat

berhubungan. KA-ANDAL merupakan acuan penyusunan ANDAL, RKL dan

RPL. Sehingga apabila terjadi ketidaklengkapan dokumen akan sangat berpenaruh

terhadap kinerja pengelolaan lingkungan yang dilakukan. Dengan demikian,

kekuatan hukum dan persyaratan administratif secara hukum positif tidak

terpenuhi, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan klaim.

Pengkajian nilai ekonomi lingkungan dalam suatu kegiatan AMDAL saat

ini belum pernah dilaksanakan sehingga kedepan harapan stakeholders akan

estimasi nilai ekonomi lingkungan dapat menjadi bagian dari studi AMDAL yang

dilakukan. Pengkajian nilai ekonomi lingkungan perlu dilakukan dalam

penyusunan AMDAL migas sehingga diharapkan dampak suatu kegiatan tidak

hanya dilihat dari sisi biofisik-kimia semata, tetapi juga dari nilai estimasi

ekonomi lingkungan. Kegiatan ini diharapkan menjadi estimasi moneter dari

sumberdaya alam dan lingkungan yang ada dalam wilayah kegiatan tersebut

dengan demikian kerusakan lingkungan yang umumnya terjadi baik kualitas

maupun kuantitas dapat diestimasi dengan baik. Nilai estimasi ekonomi

lingkungan ini dapat juga dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menentukan

146

nilai kompensasi (ganti rugi) terhadap pengelolaan sumberdaya lingkungan

tersebut.

Simplifikasi pembahasan dan persetujuan dokumen AMDAL juga menjadi

kebutuhan stakeholders dalam pengembangan AMDAL migas di masa datang.

Penyederhanaan antara pembahasan dan persetujuan diharapkan dapat mereduksi

perbedaan antara hasil pembahasan dengan rekomendasi persetujuan sehingga

efektivitas dan efisiensi AMDAL dapat terwujud. Simplifikasi pembahasan dan

persetujuan dokumen AMDAL migas perlu dilakukan mengingat pemisahan

kedua prosedur tersebut akan menyebabkan terjadinya inefisiensi dan inefektivitas

dalam pelaksanaannya. Dengan demikian pembahasan yang awalnya terpisah

dengan prosedur persetujuan membutuhkan waktu dan sumberdaya yang banyak.

Simplifikasi tersebut diharapkan dapat menjadi solusi dualisme penilaian

dokumen AMDAL migas.

Akreditasi lembaga penyusun AMDAL merupakan komponen kebutuhan

yang penting di masa datang. Lembaga penyusun sangat menentukan kualitas

dokumen AMDAL. Dengan demikian, kualitas lembaga menjadi perhatian yang

serius, untuk itu indikator kinerja dan profesionalitas lembaga penyusun dapat

dilihat dari akreditasi lembaga yang dimiliki. Lembaga yang terakreditasi sangat

mungkin diragukan kualitas dan profesionalitasnya.

Waktu persetujuan kerangka acuan merupakan salah satu komponen

efektivitas AMDAL. Saat ini waktu persetujuan untuk dokumen AMDAL

didasarkan pada PP No.27 tahun 1999 adalah 75 hari. Waktu tersebut terbilang

cukup lama sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Terlebih lagi

penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL tidak dapat dilaksanakan sebelum

dokumen KA-ANDAL disetujui. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap

efektivitas penyusunan AMDAL. disisi lain waktu pengambilan keputusan

masyarakat juga terbilang tidak proporsional. Saat ini, waktu pengumuman dan

pengambilan keputusan masyarakat ditentukan 30 hari kerja, sejak

diumumkannya. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberi tanggapan dan

masukan kepada pemrakarsa, pemerintah dan penyusun AMDAL untuk kemudian

segera memperbaiki sesuai dengan tanggapan yang masuk. Waktu yang terbilang

singkat tersebut, akan sangat berpengaruh terhadap tanggapan dan masukan yang

147

terbatas. Dengan demikian dokumen AMDAL menjadi tidak berkualitas

disebabkan karena minimnya tanggapan yang masuk dari masyarakat. Akhirnya

AMDAL yang dihasilkan dalam implementasinya tidak menjadi efektif.

Dokumen AMDAL migas harus berkekuatan hukum sehingga dapat

dijadikan sebagai dasar penuntutan hukum bagi para pelanggar hukum. Dokumen

AMDAL secara umum selama ini hanya menjadi dokumen pelengkap dalam ijin

pelaksanaan suatu kegiatan. Kondisi ini kemudian menjadikan dokumen AMDAL

hanya formalitas dan hanya merupakan suatu studi lingkungan biasa termasuk

pula AMDAL migas. Kebutuhan selanjutnya adalah dokumen AMDAL migas

sebaiknya dapat dijadikan sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Hal

ini sangat penting mengingat cakupan yang komprehensif dari dokumen AMDAL

dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas. Selain

itu dokumen AMDAL juga menjadi dasar pemberian ijin pelaksanaan suatu

kegiatan dan atau usaha dari aspek lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti

degradasi lahan, punahnya flora dan fauna, serta rusaknya ekosistem dapat

menimbulkan kerugian yang cukup besar terhadap lingkungan itu sendiri serta

bagi masyarakat di sekitar dampak tersebut. Class action dengan kasus

lingkungan hidup akhir-akhir ini marak terjadi. Namun dokumen AMDAL migas

yang ada belum dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat dalam pengajuan

gugatan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi.

Kualitas penyusun AMDAL sangat berpengaruh terhadap hasil studi

AMDAL yang dilakukan. Tim penyusun yang berkualitas diyakini menghasilkan

dokumen AMDAL yang berkualitas pula. Dengan demikian AMDAL akan

menjadi efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Perlunya memperhatikan

lembaga tim penyusun AMDAL migas yang independen dan terakreditasi.

Akreditasi lembaga merupakan bukti kualifikasi sebuah lembaga. Dengan

demikian, harapan akan peningkatan kualitas dokumen AMDAL migas di masa

datang dapat terwujud dengan persyaratan penyusunan AMDAL migas harus

dilakukan oleh lembaga yang independen dan telah terakreditasi. Hal ini

dimaksudkan untuk menjaga lembaga-lembaga yang tidak memenuhi kualifikasi

serta lembaga-lembaga sempalan yang tidak memiliki integritas dan tanggung

jawab yang baik dalam pelaksanaan studi AMDAL migas. Kebutuhan

148

stakeholders tersebut selanjutnya dianalisis untuk menentukan komponen utama

yang berpengaruh, sebagaimana disajikan pada Gambar 25. Kualitas komisi

penilai AMDAL juga menjadi salah satu komponen efektivitas AMDAL pada

kegiatan usaha migas. Kualitas komisi penilai akan menentukan hasil akhir dari

penyusunan dokumen AMDAL. Komisi penilai yang berkualitas, diharapkan

mampu menghasilkan hasil review dokumen yang baik. Kualitas komisi penilai

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kualitas dokumen AMDAL.

Mekanisme keterlibatan masyarakat lokal yang jelas juga menjadi

perhatian stakeholders. Keterlibatan masyarakat lokal selama ini hanya sebatas

pada tahap pengumuman masyarakat. Tahap ini merupakan satu-satunya tahap

keterlibatan masyarakat dengan pemberian tanggapan dan masukan akan rencana

kegiatan. Kondisi demikian menyebabkan keterwakilan masyarakat sering tidak

diperhatikan sehingga peran serta masyarakat menjadi sangat minim. Disisi lain

masyarakat merupakan komponen penting dalam pelaksanaan kegiatan.

Pertimbangan umum pelibatan masyarakat adalah masyarakat merupakan

komponen yang akan merasakan langsung dampak yang ditimbulkan dari suatu

kegiatan usaha. Selain itu masyarakat juga merupakan komponen yang paling

mengetahui kondisi wilayah dimana kegiatan tersebut dilakukan.

Pengembangan metodologi untuk menentukan isu pokok harus terus

dilakukan dan isu pokok tersebut harus telah tercantum pada KA-ANDAL, tidak

hanya dampak potensial yang teridentifikasi. Sehingga dokumen KA-ANDAL

menjadi lebih baik dan komprehensif. Dokumen ini selanjutnya menjadi dasar

penyusunan dokumen ANDAL. Pengembangan metodologi akan memberikan

pengaruh yang nyata terhadap kualitas dokumen AMDAL yang disusun. Metode

praktis dan memiliki validitas yang tinggi akan memberikan hasil yang maksimal.

Dengan demikian, dampak dari kegiatan migas selama ini terhadap lingkungan

dan sumberdaya alam dapat diminimalisir dan mengarah pada zero discharge.

5.6 Strategi Pengembangan Kebijakan AMDAL Migas

Strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas dilakukan dengan

pendekatan expert judgement. Penyusunan strategi didasarkan pada hasil

penentuan komponen utama pengembangan kebijakan AMDAL migas dalam

mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Hasil focus group discussion

149

diperoleh tiga strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas, yakni:

peningkatan kualitas dokumen AMDAL migas, penyempurnaan prosedur

penyusunan AMDAL migas, serta penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL

migas.

Peningkatan kualitas dokumen AMDAL migas meliputi: perbaikan

metode-metode di dalam penyusunan AMDAL untuk aspek ekologi dan sosial

ekonomi. Metode penentuan isu pokok untuk kerangka acuan, metode prakiraan

dan evaluasi dampak ANDAL, teknologi RKL dan institusi/kelembagaan dalam

RPL. Selain itu juga dilakukan peningkatan kualitas penyusun AMDAL migas

yang mencakup independensi, kompotensi dan komposisi serta perlunya

mengintegrasikan dalam ANDAL dengan kajian keadaan darurat/emergency dan

dicantumkan dalam kebijakan AMDAL migas yakni dalam peraturan perundang-

undangan teknis AMDAL. Penyempurnaan prosedur penyusunan AMDAL

meliputi: waktu penyusunan persetujuan dokumen, waktu pengumuman

masyarakat serta penunjukan pelaksanaan studi AMDAL oleh lembaga

independen. Penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL migas meliputi:

penguatan sumberdaya manusia, khususnya komisi AMDAL pusat (KLH) dan tim

teknis AMDAL migas, penerapan sanksi administrasi dan pidana sesuai UU No.

23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, perbaikan mekanisme

keterlibatan masyarakat dan kelembagaan pengawas pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan pada kegiatan usaha migas. Selanjutnya berdasarkan hasil

rumusan tersebut, disusun strategi implementasi kebijakan AMDAL migas.

5.6.1 Peningkatan Kualitas Dokumen AMDAL Migas

Strategi peningkatan kualitas dokumen AMDAL migas didasarkan pada

proses pelaksanaan AMDAL itu sendiri yakni: a) proses pelingkupan, b)

penyusunan dokumen KA-ANDAL, c) dokumen ANDAL, d) dokumen RKL dan

e) dokumen RPL. Untuk meningkatkan kualitas dokumen AMDAL, kelima

komponen tersebut menjadi sangat penting diperhatikan. Perlunya ditetapkan

metode-metode yang baku dalam pelingkupan, seperti metode dalam penentuan

isu pokok untuk KA-ANDAL dan bukan penentuan prioritas dampak penting

hipotetik sebagaimana yang diatur di dalam Permen LH No. 08 tahun 2006,

seharusnya dalam KA-ANDAL dari suatu kegiatan yang direncanakan telah

150

muncul isu pokok yang akan dikaji di dalam ANDAL. Metode prakiraan dampak

penting dan evaluasi dampak penting dalam dokumen ANDAL, harus telah

dicantumkan metode untuk aspek ekologi, fisik, kimia seperti kualitas air, kualitas

udara, tanah, biota perairan, flora dan fauna, sosial, ekonomi dan budaya dengan

menerapkan metode valuasi ekonomi untuk penilaian sumberdaya alam dan

lingkungan yang terkena kegiatan usaha migas. Teknologi pengelolaan

lingkungan untuk aspek limbah cair, gas, limbah padat dan limbah B3 di dalam

RKL harus telah dicantumkan teknologi alternatif sesuai dengan perkembangan

teknologi, sehingga apabila terdapat perubahan teknologi di dalam

pelaksanaannya tanpa harus merevisi dokumen RKL dan RPL. Dokumen RKL

harus bersifat dinamis dengan pengelolaan dampak negatif dan pengembangan

dampak positif. Institusi/kelembagaan di dalam dokumen RPL harus dicantumkan

secara jelas. Metode-metode ini dicantumkan dalam rumusan kebijakan baru

sebagai hasil dari konfirmasi dan modifikasi dari kebijakan terdahulu (PP No. 27

tahun 1999, Permen LH No. 08 tahun 2006, Permen LH No. 11 tahun 2006,

Kepmen ESDM No. 1457 tahun 2000, Kepdal No. 08 tahun 2000, dan Kepdal No.

229 tahun 1996).

Gambar 26 Diagram strategi peningkatan kualitas dokumen AMDAL migas

Peningkatan Kualitas Dokumen AMDAL Migas

Substansi Dokumen

Pelingkupan

KA-ANDAL

ANDAL

RKL

RPL

metode, isu pokok

metode perkiraan &

evaluasi

teknologi alternatif

teknologi, kelembagaan

metodologi

Kualitas Tim Penyusun

Independensi Kompetensi

Kualifikasi

Pengalaman

Integritas

Komposisi

Data Base

Keahlian Struktur

Terdaftar di Migas

1. Ekologi- Fisika kimia - Biologi

lingkungan - pencemaran

2. Keteknikan - geologi

- perminyakan 3. Sosial budaya 4. Ekonomi

1. Tim Ahli - tenaga ahli - asisten ahli - operator

2. Tim Pengolahan dan Analisis Data

Keadaan Darurat/ Emergency

151

Peningkatan kualitas penyusun AMDAL dapat ditempuh melalui langkah-

langkah strategis yakni: melakukan standarisasi kompetensi tim penyusun dengan

memperhatikan kualifikasi, integritas dan tanggungjawab serta memiliki reputasi

yang baik. Menjaga independensi tim penyusun melalui penunjukan oleh

pemerintah atau lembaga yang independen.

Kualitas penyusun AMDAL sangat berpengaruh terhadap hasil studi

AMDAL yang dilakukan. Tim penyusun yang berkualitas diyakini menghasilkan

dokumen AMDAL yang berkualitas pula. Dengan demikian AMDAL akan

menjadi efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Perlunya memperhatikan

lembaga tim penyusun AMDAL migas yang independen dan terakreditasi.

Akreditasi lembaga merupakan bukti kualifikasi sebuah lembaga. Dengan

demikian, harapan akan peningkatan kualitas dokumen AMDAL migas di masa

datang dapat terwujud dengan persyaratan penyusunan AMDAL migas harus

dilakukan oleh lembaga yang independen dan telah terakreditasi. Hal ini

dimaksudkan untuk menjaga lembaga-lembaga yang tidak memenuhi kualifikasi

serta lembaga-lembaga sempalan yang tidak memiliki integritas dan tanggung

jawab yang kurang baik dalam pelaksanaan studi AMDAL migas, melakukan

studi ANDAL.

Kualifikasi tim penyusun minimal bersertifikat AMDAL-A bagi anggota

tim dan bersertifikat minimal AMDAL-B untuk ketua tim serta telah memiliki

pengalaman dibidangnya. Pentingnya kualitas tim penyusun AMDAL sangat

berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi studi ANDAL. Kegiatan akan menjadi

lebih efisien dan efektif bila dilakukan oleh tenaga-tenaga yang telah memiliki

pengalaman dalam penyusunan dokumen AMDAL, sehingga inovasi-inovasi

dalam studi dapat diimplementasikan dengan baik. Tim penyusun yang telah

berpengalaman serta berkualifikasi baik dalam penyusunan dokumen akan

memberikan hasil yang lebih baik. Tim penyusun AMDAL migas selanjutnya

disusun berdasarkan kualifikasi yang dimiliki dan disusun dalam data base

(sistem informasi).

Studi AMDAL merupakan studi komprehensif dan kajian multidisiplin

ilmu sehingga sangat membutuhkan tim penyusun yang berpengalaman dibidang

kajian AMDAL. Penguasaan metodologi yang baik dengan pengembangan-

152

pengembangan yang inovatif memungkinkan terjadi pada tim yang memiliki

pengalaman lebih banyak. Kondisi ini menjadi sangat penting mengingat

perkembangan keilmuan dan metodologi studi yang begitu pesat. Komposisi tim

penyusun AMDAL migas, selain ahli-ahli lingkungan biologi, fisika, kimia dan

sosial ekonomi budaya juga perlu ahli perminyakan dan geologi.

Disisi lain setiap tenaga ahli hanya diperbolehkan tergabung pada tiga

lembaga konsultan dengan persyaratan tenaga ahli tidak boleh duduk sebagai tim

teknis dan atau komisi AMDAL. Tim penyusun harus terdiri atas: tim ahli, tim

pengambil sampel di lapangan dan tim pengolahan data. Contoh: kualifikasi

lembaga konsultan dan tim ahli yang telah berpengalaman lebih dari lima tahun

diberi warna biru, telah berpengalaman 3-5 tahun diberi warna kuning dan kurang

dari tiga tahun diberi warna hijau. Sementara lembaga atau atau tenaga ahli yang

dianggap bermasalah berdasarkan kinerja selama melakukan pekerjaan AMDAL

migas diberi warna merah.

Kualitas dokumen AMDAL haruslah ditunjang oleh substansi dokumen

yang terdiri atas dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-

ANDAL), dokumen analisis dampak lingkungan (ANDAL), dokumen rencana

pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan dokumen rencana pemantauan

lingkungan hidup (RPL). Dokumen KA-ANDAL disusun terlebih dahulu untuk

menentukan lingkup studi dan mengidentifikasi isu-isu pokok yang harus

diperhatikan dalam penyusunan AMDAL. Dokumen KA-ANDAL dinilai oleh

komisi penilai AMDAL dan bila telah disetujui maka kegiatan penyusunan

dokumen ANDAL, RPL dan RKL dilaksanakan. Ketiga dokumen tersebut

merupakan bahan penilaian bagi komisi AMDAL untuk kemudian menjadi dasar

penentuan rencana kegiatan usaha layak secara lingkungan atau tidak dan apakah

perlu direkomendasikan untuk diberi ijin atau tidak. Selain itu dokumen AMDAL

juga menjadi bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah, memberi masukan

dalam penyusunan desain teknis rencana kegiatan usaha, serta memberi informasi

bagi masyarakat atas dampak yang dapat ditimbulkan.

Pengkajian keadaan darurat/emergency juga menjadi bagian dari upaya

peningkatan kualitas dokumen AMDAL migas. Pengkajian keadaan darurat

merupakan upaya antisipasi dari kegiatan diluar kondisi normal, seperti kejadian

153

tumpahan minyak. Pengkajian keadaan darurat harus diintegrasikan dalam

dokumen AMDAL.

5.6.2 Penyempurnaan Prosedur Penyusunan AMDAL Migas

Prosedur persetujuan dokumen AMDAL migas yang telah berjalan selama

ini terdiri atas: proses penapisan, proses pengumuman dan konsultasi masyarakat,

penyusunan dan penilaian KA-ANDAL, serta penyusunan penilaian ANDAL,

RKL dan RPL. Proses penapisan merupakan proses seleksi wajib AMDAL yakni

untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau

tidak. Proses ini sangat penting, mengingat pentingnya suatu kegiatan untuk

menyusun AMDAL, sehingga dampak terhadap lingkungan (eksternalitas) dapat

diminimalisasi.

Penentuan suatu kegiatan wajib AMDAL atau UKL/UPL didasarkan pada

Permen LH No. 11 tahun 2006 tentang jenis kegiatan yang wajib menyusun

AMDAL. Kegiatan usaha migas yang wajib menyusun AMDAL yakni didasarkan

pada volume produksi. Kegiatan eksploitasi di onshore untuk minyak lebih dari

5000 BOPD dan untuk gas lebih dari 30 MMSCFD, serta kegiatan eksploitasi di

offshore untuk minyak lebih dari 15000 BOPD dan untuk gas lebih dari 90

MMSCFD, diwajibkan menyusun AMDAL. Selanjutnya untuk kegiatan

pemasangan pipa wajib AMDAL lebih dari 100 km dengan diameter pipa lebih

dari 20 inchi. Penentuan suatu kegiatan wajib AMDAL atau tidak pada kegiatan

usaha migas menjadi penting, mengingat potensi dampak pada setiap rencana

kegiatan akan senantiasa muncul.

Prosedur penyusunan AMDAL migas selama ini yakni pengajuan

dilakukan oleh pemrakarsa kepada kementerian lingkungan hidup. Penentuan

kegiatan tersebut wajib AMDAL atau UKL/UPL didasarkan pada Permen LH No.

11 tahun 2006. Kegiatan yang wajib AMDAL, selanjutnya menyusun KA-

ANDAL. Penyusunan KA-ANDAL dilakukan oleh konsultan penyusun yang

ditunjuk langsung oleh pemrakarsa. Pengajuan dokumen KA-ANDAL dievaluasi

dan disetujui selama 75 hari oleh komisi AMDAL pusat (KLH) dibantu tim teknis

(Ditjen Migas), selanjutnya dikembalikan dan apabila telah disetujui maka

pemrakarsa dapat melakukan kegiatan penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan

RPL. Namun apabila belum disetujui maka pemrakarsa dan atau penyusun

154

AMDAL diharuskan untuk melengkapinya. 2) pengajuan Dokumen ANDAL,

RKL dan RPL kepada komisi AMDAL untuk dilakukan penilaian selama 75 hari

dan apabila ketiga dokumen telah memenuhi syarat dan diterbitkannya SK

persetujuan maka dapat diajukan untuk mendapat ijin usaha. Namun apabila

ketiga dokumen tersebut belum memenuhi persyaratan AMDAL maka diharuskan

untuk melengkapinya. Lebih detil, prosedur penyusunan AMDAL migas selama

ini disajikan pada Gambar 27 berikut.

Gambar 27 Prosedur penyusunan AMDAL migas selama ini

Penyempurnaan prosedur penyusunan AMDAL migas dilakukan dengan

pemrakarsa menyampaikan pelaksanaan kegiatan ke Ditjen Migas, selanjutnya

Ditjen Migas menyampaikan ke lembaga independen untuk penentuan jenis studi,

apakah wajib atau tidak. Apabila wajib AMDAL, maka lembaga independen

menunjuk konsultan penyusun melalui tender dan sekaligus lembaga independen

menentukan biaya studi yang didasarkan pada kedalaman studi dan komposisi tim

penyusun (kualifikasi) serta jenis data yang ditampilkan. Lembaga independen

UKL & UPL Ya Tidak

Pemrakarsa

Penilaian oleh Komisi-Tim Teknis

(Ditjen Migas)

Layak Lingkungan

KLH

Dampak Penting (Permen No.11/2006)

SK KA-ANDAL Oleh Komisi

Penilaian oleh Komisi -Tim Teknis

Persetujuan Komisi AMDAL pusat (KLH)

Konsultan Penyusun

KA-ANDAL

Penyusunan ANDAL, RKL dan RPL

155

juga akan membayar biaya studi kepada konsultan penyusun, agar dalam

penyusunan dapat bersifat independen.

Pengajuan KA-ANDAL ke komisi yang selanjutnya dibahas dalam sidang

komisi bersama tim teknis dan pakar serta wakil dari instansi terkait. Setelah SK

KA-ANDAL diterbitkan, selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen ANDAL

dan RKL/RPL yang dinilai oleh tim teknis AMDAL migas, dan dibahas dalam

sidang komisi beserta pakar dan wakil dari instansi terkait. Apabila dokumen

tersebut layak lingkungan maka diterbitkan SK bersama antara menteri ESDM

dan ketua komisi AMDAL, dan apabila tidak layak maka dokumen AMDAL

ditolak.

Simplifikasi penyusunan terkait dengan masalah waktu penyusunan

dokumen AMDAL. Waktu penyusunan sesungguhnya sangat relatif dan

bergantung pada kasus per kasus, sehingga sangat sulit untuk menentukan waktu

yang dibutuhkan dalam penyusunan AMDAL. Penilaian KA-ANDAL selama ini

Gambar 28 Diagram strategi penyempurnaan prosedur AMDAL migas

KA-ANDAL UKL & UPL Ya Tidak

Pemrakarsa

Penilaian oleh Komisi AMDAL –

Tim Teknis

Konsultan Penyusun

Layak Lingkungan Penolakan Persetujuan

SKB KLH dan DESDM

KA-ANDAL

Ya

Ditjen Migas

Dampak Penting

SK KA-ANDAL Oleh Komisi

Penyusunan ANDAL, RKL/RPL

Penilaian oleh Komisi -Tim Teknis

Tidak

Lembaga Independen

156

dilakukan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen

tersebut. Begitu pula untuk penilaian dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang

diajukan secara bersama-sama untuk dinilai selama 75 (tujuh puluh lima) hari

kerja. Namun, seringkali dalam implementasi, sebagaimana hasil analisis kualitas

dokumen AMDAL migas diperoleh bahwa waktu penyusunan relatif lama yakni

1-3 tahun. Semestinya, waktu penilaian disesuaikan dengan kebutuhan usaha

untuk masing-masing kegiatan yang berbeda. Disisi lain penambahan anggota tim

komisi harus dilakukan sebagai upaya efisiensi waktu pemeriksaan dan penilaian.

5.6.3 Penguatan Hukum dan Kelembagaan AMDAL Migas

Strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas dalam mencegah

kerusakan lingkungan harus dilakukan melalui penguatan hukum dan

kelembagaan. Komponen penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL terdiri

atas: peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pada semua tingkatan,

namun lebih ditekankan pada tingkat komisi AMDAL pusat dan tim teknis

AMDAL migas. Penerapan sanksi administrasi dan pidana sesuai UU No. 23

tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Mekanisme keterlibatan

masyarakat yang jelas dalam penyusunan AMDAL migas. Lembaga pengawas

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada kegiatan usaha migas.

Gambar 29 Diagram strategi penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL migas

Keterlibatan Masyarakat

Pemahaman dan Pengetahuan

Perguruan Tinggi

Tokoh Masyarakat

Pemerintah

Penguatan Hukum dan Kelembagaan

AMDAL Migas

Tahap Perencanaa

Tahap Operasi

Tahap Pasca Operasi

Penguatan SDM

Komisi AMDAL Pusat

Tim Teknis AMDAL Migas

Penerapan Sanksi

Sanksi Administrasi

Sanksi Pidana (UU N0.23/1997)

Perizinan Pengawasan Pelaksanaan RKL, RPL

Ditjen Migas

Pemda Instansi Terkait

Komponen Masyarakat

157

Penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL migas dalam rangka

pengembangan dilakukan dengan tiga pendekatan terintegrasi yakni: penguatan

SDM, penerpanan sanksi administrasi dan pidana sesuai UU No. 23 tahun 1997

tentang pengelolaan lingkungan hidup, perbaikan mekanisme keterlibatan

masyarakat dan kelembagaan pengawas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan pada kegiatan usaha migas. Penguatan SDM ditekankan pada

penguatan kualitas SDM komisi AMDAL pusat (KLH) dan tim teknis AMDAL

migas (Ditjen Migas). Kualitas komisi penilai AMDAL juga menjadi salah satu

komponen efektivitas AMDAL pada kegiatan usaha migas. Kualitas komisi

penilai akan menentukan hasil akhir dari penyusunan dokumen AMDAL. Komisi

penilai yang berkualitas, diharapkan mampu menghasilkan hasil review dokumen

yang baik. Kualitas komisi penilai menjadi bagian yang tak terpisahkan dari

kualitas dokumen AMDAL. Kualitas tim teknis merupakan komponen yang juga

berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan AMDAL dalam upaya mencegah

kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas. Kualitas tim teknis sangat

penting mengingat kegiatan studi AMDAL merupakan kegiatan multidisiplen

dengan aspek linkungan sebagai inti kajian. Kualitas tim teknis sangat terkait

dengan keahlian dibidangnya. Kegiatan usaha migas merupakan kegiatan dengan

teknologi tinggi serta bersifat teknis profesional sehingga dibutuhkan kajian

AMDAL yang mendalam dan komprehensif agar dihasilkan kualitas AMDAL

yang baik, khususnya dalam upaya pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan.

Tim teknis diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih baik dalam

keterlibatannya dalam pengkajian dan penilaian AMDAL.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran AMDAL yang dilakukan sangat

penting diterapkan, mengingat aspek penguatan hukum merupakan salah satu

faktor penting pengembangan AMDAL migas dalam mencegah kerusakan

lingkungan pada kegiatan usaha migas. Penerapan sanksi dapat dilakukan berupa

sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai dengan UU No. 23 tahun 1997.

Penerapan sanksi diharapkan manpu menekan tingkat pelanggaran yang terjadi,

sehingga efisiensi dan efektifitas kbijakan AMDAL dapat terwujud.

Peningkatan keterlibatan masyarakat dilakukan melalui pelibatan

masyarakat pada setiap tahap kegiatan. Pembekalan pemahaman tentang AMDAL

158

yang diinisiasi oleh pemrakarsa dengan bekerjasama dengan lembaga penelitian,

perguruan tinggi dan atau organisasi non-pemerintah. Melakukan sosialisasi

kegiatan lebih awal kepada masyarakat serta memastikan keterwakilan

masyarakat dari semua komponen. Mekanisme keterlibatan masyarakat dapat

dilakukan melalui pengumuman pada media massa baik lokal maupun nasional,

diskusi interaktif secara langsung dengan masyarakat yang kemungkinan terkena

dampak serta dilibatkan sejak penyusunan dokumena AMDAL sampai tahap

pelaksanaan kegiatan mulai persiapan sampai pasca operasi. Pola pendekatan

yang digunakan disarankan bersifat partisipatif.

Pendekatan partisipatif merupakan pola distribusi kekuasaan dari

pengelola ke masyarakat. Dengan pola partisipasi masyarakat tidak hanya

dilibatkan sebagai objek tapi juga bagian dari subjek, sehingga kegiatan dan atau

usaha yang dilakukan menjadi tanggung jawab bersama. Pola ini juga akan

memberikan kesadaran yang tinggi terhadap masyarakat dengan mengharapkan

partisipasi yang lebih bermanfaat. Prinsip partisipasi adalah mendorong setiap

warga menggunakan hak menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan

keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung

maupun tidak langsung. Analisis partisipatif dilakukan guna memahami suara

masyarakat bawah tentang apa yang mereka hadapi serta mengakomodasikan

suara masyarakat bawah dalam perumusan kebijakan. Partisipasi masyarakat

selalu memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bukan reaktif (artinya masyarakat

ikut menalar baru bertindak) ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang

terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian

kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

Partisipasi dimaksudkan untuk menjamin setiap kebijakan yang diambil

dapat mencerminkan aspirasi masyarakat. Saluran komunikasi sebagai salah satu

wadah atau media yang sangat urgen bagi masyarakat dalam memudahkan

penyampaian pendapatnya kerap menjadi salah satu kendala tersendiri dalam

memaksimalkan peran partisipasi masyarakat. Dengan demikian perlu penyediaan

sarana maupun jalur komunikasi yang efektif meliputi pertemuan-pertemuan

umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat baik tertulis maupun

tidak tertulis.

159

Perencanaan partisipatif juga merupakan salah satu metode yang efektif

untuk menstimulasi keterlibatan masyarakat menyiapkan agenda pembangunan

yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan secara

partisipatif dalam upaya penyelesaian masalah-masalah di masyarakat yang

dilakukan secara bersama-sama. Satu hal terpenting dalam menjamin hak warga

masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan

adalah adanya keinginan dari semua pihak, mulai dari tataran pemerintah pusat

sampai ke daerah, sehingga masyarakat itu sendiri mengedepankan nilai-nilai

luhur dan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dan dilestarikan (demokrasi,

partisipasi, transparansi dan akuntabilitas serta desentralisasi).

Berpegang pada nilai dan prinsip tersebut, diharapkan akan terbangun

kebersamaan yang berdampak pada terbukanya akses bagi masyarakat lokal dalam

merumuskan dan menentukan arah kebijakan bagi dirinya sendiri tanpa terus

menerus tergantung pada pihak-pihak tertentu. Ini sudah tentu harus didukung

oleh keberpihakan pemerintah dan pihak-pihak peduli lainnya terhadap

masyarakat, terutama masyarakat lokal. Tumbuhnya rasa kepercayaan masyarakat

kepada pemerintah dan pemrakarsa serta sebaliknya diharapkan dapat

meningkatkan peran masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan.

Kegunaan keterlibatan masyarakat adalah sebagai sumber informasi

keadaan lingkungan, sumber informasi persepsi masyarakat terhadap kegiatan,

ikut memantau dampak yang terjadi, sebagai mitra dalam memecahkan masalah

yang timbul serta sebagai penerima sarana-sarana penunjang (Carter, 1977 dalam

Suratmo, 2002). Dengan dua sub aspek penekanan yakni komponen masyarakat

yang terlibat dan pemberian pemahaman dan pengetahuan secara dini tentang

kegiatan usaha migas dan kemungkinan dampak yang dapat terjadi beserta seluruh

resiko dan keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh.

Kelembagaan pengawas pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan pada kegiatan usaha migas perlu diatur secara jelas antara pengawasan

aspek teknis oleh Ditjen Migas antara lain instalasi dan atau peralatan yang akan

digunakan di dalam operasi migas termasuk peralatan pencegahan

penanggulangan pencemaran. Pengawasan aspek sosial ekonomi dan budaya oleh

pemerintah daerah dan pengawasan terhadap media penerima limbah oleh

160

pemerintah daerah antara lain penetapan baku mutu badan air penerima limbah

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Koordinasi kelembagaan untuk izin lokasi

kegiatan usaha migas sebelum beroperasi wajib mendapat izin dari instansi terkait

sesuai rencana pemanfaatan kegiatan seperti kehutanan, perhubungan laut,

kelautan dan perikanan.

5.7 Prioritas Strategi Pengembangan Kebijakan AMDAL Migas

Didasarkan pada hasil perumusan kebijakan dan penyusunan strategi

implementasi selanjutnya dilakukan penentuan strategi pengembangan kebijakan

AMDAL migas dengan pendekatan hierarchy process analysis. Penentuan strategi

pengembangan kebijakan AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan pada

kegiatan usaha migas, dilakukan dengan pendekatan aspek aktor dan tujuan

pengembangan AMDAL migas.

Analisis prioritas strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas

disusun dengan lima level yakni level-1 goal: strategi pengembangan kebijakan

AMDAL migas dalam mencegah kerusakan lingkungan, level-2 aktor: penyusun,

pemrakarsa serta komisi AMDAL dan tim teknis, level-3 tujuan: efektif dan

efisien, level-4 sub tujuan: operasional, menjadi acuan, implementatif, biaya,

waktu dan sumberdaya manusia, level-5 alternatif: peningkatan kualitas dokumen

AMDAL migas, penyempurnaan prosedur penyusunan AMDAL migas, serta

penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL migas.

Strategi Pengembangan Kebijakan AMDAL Migas dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan

Peningkatan Kualitas Dokumen

AMDAL Migas (0.441)

Penyempurnaan Prosedur Penyusunan AMDAL Migas (0.263)

Penguatan Hukum dan Kelembagaan

AMDAL Migas (0.296)

Penyusun (0.297)

Pemrakarsa (0.163)

Komisi-Tim Teknis (0.540)

Efektif (0.500) Efisien (0.500)

Operasional (0.270)

Acuan (0.082)

Implementasi (0.149)

Biaya (0.143)

Waktu (0.072)

SDM (0.286)

Gambar 30 Strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas

161

Strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas dalam mencegah

kerusakan lingkungan dilakukan dengan pendekatan aktor yakni: komisi dan tim

teknis (0.540), penyusunan (0.297) dan pemrakarsa (0.163). Komisi AMDAL dan

tim teknis merupakan aktor utama dalam pengembangan kebijakan AMDAL

migas. Hasil menunjukkan bahwa bobot peranan komisi AMDAL dan tim teknis

merupakan bobot tertinggi dari kedua aktor lainnya. Komisi dan tim teknis

menjadi kunci kualitas dokumen AMDAL yang dihasilkan. Komisi penilai

merupakan komponen yang sangat penting dalam implementasi kebijakan

AMDAL. Komisi penilai akan sangat berperan dalam penilaian dokumen

AMDAL yang telah disusun, diterima atau ditolaknya dokumen tersebut.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL yakni

pasal 1 ayat (11) bahwa komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai

dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dengan pengertian di

tingkat pusat oleh komisi penilai pusat dan di tingkat daerah oleh komisi penilai

daerah. Komisi penilai menilai kerangka acuan, analisis dampak lingkungan

hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan

lingkungan hidup.

Tim teknis merupakan tim yang membantu komisi penilai dalam

memberikan pertimbangan teknis terhadap dokumen AMDAL yang diajukan oleh

pemrakarsa. Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang

AMDAL yakni pasal 8 ayat (4) bahwa dalam menjalankan tugasnya, komisi

penilai dibantu oleh tim teknis yang bertugas memberikan pertimbangan teknis

atas kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan

lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Selanjutnya pasal

12 ayat (1) bahwa tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri

atas para ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang

bersangkutan dan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan serta

ahli lain dengan bidang ilmu yang terkait. Ketentuan lebih lanjut mengenai

susunan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1)

ditetapkan oleh menteri untuk komisi penilai pusat dan oleh gubernur untuk

komisi penilai daerah tingkat I.

162

Kualitas tim teknis merupakan komponen yang juga berpengaruh terhadap

efektivitas kebijakan AMDAL dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan pada

kegiatan usaha migas. Kualitas tim teknis sangat penting mengingat kegiatan studi

AMDAL merupakan kegiatan multidisiplen dengan aspek linkungan sebagai inti

kajian. Kualitas tim teknis sangat terkait dengan keahlian dibidangnya. Kegiatan

usaha migas merupakan kegiatan dengan teknologi tinggi serta bersifat teknis

profesional sehingga dibutuhkan kajian AMDAL yang mendalam dan

komprehensif agar dihasilkan kualitas AMDAL yang baik, khususnya dalam

upaya pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan. Tim teknis diharapkan

mampu memberikan hasil yang lebih baik dalam keterlibatannya dalam

pengkajian dan penilaian AMDAL.

Aktor berikutnya adalah penyusun. Kualitas penyusun terdiri atas

kualifikasi ketua dan anggota tim. Ketua tim penyusun studi disebutkan harus

bersertifikat AMDAL penyusun dan sesuai ketentuan yang berlaku, sedang

anggota tim harus memiliki keahlian yang sesuai dengan lingkup studi yang

dilakukan. Kualitas penyusun AMDAL sangat berpengaruh terhadap hasil studi

AMDAL yang dilakukan. Tim penyusun yang berkualitas diyakini menghasilkan

dokumen AMDAL yang berkualitas pula. Dengan demikian AMDAL akan

menjadi efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Bobot penyusun lebih tinggi,

bila dibandingkan dengan bobot aktor, lebih dikarenakan peran dan tugas dari

penyusun yang sangat menentukan isi dan kualitas dokumen yang dihasilkan.

Dalam pelaksanaan dan penyusunan dokumen AMDAL, kualifikasi dan integritas

penyusun sangat menentukan. Selain itu pengalaman penyusun dalam menyusun

AMDAL juga sangat penting, mengingat kompleksitas aspek dan dimensi-dimensi

dalam suatu studi AMDAL.

Aktor pemrakarsa juga menjadi bagian dari pengembangan kebijakan

AMDAL migas yang efektif dan efisien. Pemrakarsa merupakan pihak pengguna

langsung kebijakan AMDAL. Pemrakarsa memiliki kewenangan menunjuk

langsung tim penyusun AMDAL kegiatan usaha yang dilakukan, begitu pula

dengan pembiayaan kegiatan studi AMDAL. Kewenangan dalam penentuan

pelaksana studi dan penyusun dokumen AMDAL sangat penting, mengingat

otoritas sepenuhnya yang dimiliki oleh pemrakarsa, menjadi awal kualitas

163

dokumen AMDAL yang dihasilkan. Penunjukan tim penyusun yang tepat, akan

memberikan hasil yang baik dengan kualitas dokumen AMDAL yang dihasilkan.

Disisi lain, pemrakarsa merupakan pengguna langsung dari dokumen AMDAL

yang dihasilkan. Analisis mengenai dampak penting yang teridentifikasi akan

menjadi rambu-rambu pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Selanjutnya indikator efektif dan efisien sebagai pendekatan untuk melihat

sejauh mana pengembangan kebijakan AMDAL migas di masa datang. Indikator

efektivitas dan efisiensi meliputi: operasional (0.270), menjadi acuan (0.082) dan

implementasi (0.149), biaya penyusunan (0.143), waktu penyusunan (0.072) dan

sumberdaya manusia (0.286).

Kebijakan AMDAL yang operasional, implementatif serta dapat menjadi

acuan dalam pengelolaan lingkungan pada kegiatan usaha migas, merupakan

sesuatu yang sangat penting, mengingat kebijakan AMDAL adalah dokumen

kebijakan, dokumen publik dan berkekutan hukum. Dokumen AMDAL adalah

satu-satunya dokumen pengelolaan lingkungan khususnya dalam pengendalian

dampak pada suatu kegiatan usaha. Dengan demikian, dokumen tersebut harus

bersifat operasional, dapat diimplementasikan serta dapat menjadi acuan dalam

pengelolaan lingkungan dalam kaitannya dengan pengendalian dampak

lingkungan.

Peningkatan SDM penyusunan AMDAL perlu dilakukan mengingat

kualitas dokumen AMDAL selain ditentukan oleh kualitas penyusun, juga sangat

dipengaruhi oleh kualitas komisi AMDAL. Hal ini menjadi penting mengingat

kajian tentang lingkungan hidup dalam dua dekade terakhir menjadi sangat serius

dan mendapat perhatian yang besar dari masyarakat dunia. Pemanasan global

akibat dampak yang muncul dari aktivitas pembangunan telah mengancam

kelansungan hidup manusia. Akibat tersebut menimbulkan polusi dan kerusakan

lingkungan sehingga dokumen AMDAL sebagai upaya untuk menjaga kelestarian

lingkungan dalam keberlanjutan menjadi sangat penting. Komisi penilai AMDAL

pusat adalah salah satu komponen penting yang berperan dalam kegiatan

penyusunan AMDAL migas. Sumberdaya manusia yang berkualitas khususnya

untuk kegiatan migas akan sangat menentukan hasil studi AMDAL migas selain

kualitas tim penyusun itu sendiri. Sinergitas antara tim penyusun dengan komisi

164

penilai dengan sumberdaya yang berkualitas diharapkan menghasilkan dokumen

AMDAL yang berkualitas pula.

Komponen efisiensi kebijakan AMDAL lainnya adalah biaya dalam

penyusunan dokumen. Komponen pembiayaan sangat berpengaruh terhadap

kualitas AMDAL yang dihasilkan. Pembiayaan yang minim akan menyulitkan

dalam kegiatan studi, sehingga komponen pembiayaan menjadi sulit dilakukan

dan menyebabkan kegiatan menjadi sekedar dilaksanakan. Disisi lain pembiayaan

yang tinggi akan memberatkan pemrakarsa dan pemborosan biaya dapat terjadi

sehingga kegiatan studi menjadi tidak efisien. Untuk itu, proporsionalisasi

pembiayaan menjadi sangat penting, mengingat efisien kebijakan AMDAL.

Komponen waktu merupakan salah satu indikator efisiensi kebijakan

AMDAL. Waktu persetujuan dokumen AMDAL 75 hari kerja yang didasarkan

pada PP No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL. Waktu tersebut terbilang cukup

lama sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Terlebih lagi

penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL tidak dapat dilaksanakan sebelum

dokumen KA-ANDAL disetujui. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap

efisiensi penyusunan AMDAL. Waktu pengambilan keputusan kelayakan

dokumen AMDAL menjadi penting dalam kaitannya dengan efisiensi kebijakan

AMDAL untuk mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas.

Waktu yang dibutuhkan dalam pengambilan kelayakan dokumen AMDAL secara

keseluruhan yakni 150 hari teridir dari 75 hari untuk penilaian persetujuan

dokumen KA-ANDAL dan 75 hari untuk penilaian persetujuan dokumen

ANDAL, RKL dan RPL. Dengan demikian kurang lebih lima bulan waktu yang

dibutuhkan untuk mengeluarkan keputusan kelayakan lingkungan. Sementara

waktu pengambilan keputusan masyarakat dimana saat ini ditentukan sekitar 30

hari sejak diumumkannya. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberi

tanggapan dan masukan kepada pemrakarsa, pemerintah dan penyusun AMDAL

untuk kemudian segera memperbaiki sesuai dengan tanggapan yang masuk.

Waktu yang terbilang singkat tersebut, akan sangat berpengaruh terhadap

tanggapan dan masukan yang terbatas. Dengan demikian dokumen AMDAL

menjadi tidak berkualitas disebabkan karena minimnya tanggapan yang masuk

165

dari masyarakat. Akhirnya AMDAL yang dihasilkan dalam implementasinya

tidak menjadi efektif.

Hasil penentuan prioritas strategi pengembangan kebijakan AMDAL

migas dalam mencegah kerusakan lingkungan berturut-turut: peningkatan kualitas

dokumen (0.441), penguatan hukum dan kelembagaan (0.296) dan

penyempurnaan prosedur penyusunan AMDAL (0.263). Peningkatan kualitas

dokumen menjadi strategi utama, mengingat AMDAL sebagai dokumen

manajemen lingkungan, dokumen publik dan dokumen hukum. Kualitas dokumen

AMDAL migas merupakan salah satu strategi penting dan kaitannya dengan

pengembangan kebijakan AMDAL. Strategi tersebut harus didukung oleh

peningkatan kualitas penyusun, meliputi; kualifikasi, independensi dan komposisi.

Perbaikan substansi dokumen AMDAL dengan memperbaiki metode-metode

didalam penyusunan AMDAL seperti; kajian aspek ekologi dan sosial ekonomi.

Selain itu, juga harus dilakukan pengintegrasian dengan kajian emergency dalam

penyusunan AMDAL, dengan harapan bahwa hal-hal emergency, seperti yang

sering terjadi selama ini yakni tumpuhan minyak dapat diatasi.

Kualitas dokumen AMDAL merupakan komponen yang terdiri atas

dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA-ANDAL), dokumen

analisis dampak lingkungan (ANDAL), dokumen rencana pengelolaan lingkungan

hidup (RKL) dan dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL).

Dokumen KA-ANDAL disusun terlebih dahulu untuk menentukan lingkup studi

dan mengidentifikasi isu-isu pokok yang harus diperhatikan dalam penyusunan

AMDAL. Dokumen KA-ANDAL dinilai oleh komisi penilai AMDAL dan bila

telah disetujui maka kegiatan penyusunan dokumen ANDAL, RPL dan RKL

dilaksanakan. Ketiga dokumen tersebut (ANDAL, RKL dan RPL), merupakan

bahan penilaian bagi komisi penilai AMDAL untuk kemudian menjadi dasar

penentuan rencana usaha dan atau kegiatan tersebut layak secara lingkungan atau

tidak dan apakah perlu direkomendasikan untuk diberi ijin atau tidak. Selain itu

dokumen AMDAL juga menjadi bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah,

memberi masukan untuk penyusunan disain teknis dari rencana usaha dan atau

kegiatan, serta memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan

dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan.

166

Strategi kedua dalam upaya pengembangan kebijakan AMDAL kaitannya

dengan mencegah kerusakan lingkungan pada kegiatan usaha migas adalah

penguatan aspek hukum dan kelembagaan. Dokumen AMDAL yang merupakan

dokumen hukum, harus menjadi barometer keberlanjutan pembangunan dari sisi

ekologi. Hal ini sangat terkait dengan dampak yang senantiasa mengikuti aktivitas

pembangunan yang dilakukan. Dokumen AMDAL kemudian menjadi sangat

penting, sebagai dokumen yang bersifat preventif (pencegahan) akan terjadinya

kerusakan lingkungan. Penegakan hukum (law enforcement) terhadap

pelanggaran-pelanggaran lingkungan, diharapkan menjadi prioritas penguatan

hukum dan kelembagaan AMDAL migas.

Strategi ketiga adalah penyempurnaan prosedur penyusunan AMDAL

migas. Strategi ini juga menjadi penting, mengingat salah satu permasalahan yang

umumnya dihadapi dalam investasi pembangunan adalah aspek prosedural yang

seringkali berbelit-berbelit dan membutuhkan waktu yang lama. Kondisi ini

diperparah dengan banyaknya birokrasi yang harus dilalui dalam kaitannya

dengan penanam investasi tersebut. Demikian pula halnya dalam kegiatan

penyusunan AMDAL. Pemrakarsa dan penyusun seringkali mengalami hambatan,

terutama dalam aspek waktu dan pembiayaan yang begitu besar.

5.8 Rumusan Kebijakan AMDAL Migas

Hasil focus group discussion diperoleh rumusan pengembangan kebijakan

AMDAL migas yang efektif dan efisien dalam mencegah kerusakan lingkungan

adalah dengan peningkatan kualitas dokumen, penguatan hukum dan kelembagaan

serta penyempurnaan prosedur penyusunan AMDAL migas. Rumusan kebijakan

AMDAL migas tersebut didasarkan pada hasil analisis komponen utama dan

analytichal hierarchy process yang dirumuskan secara bersama-sama dengan

stakeholders AMDAL migas beserta pakar dibidang lingkungan hidup.

Rumusan pengembangan kebijakan AMDAL migas yang efektif dan

efisien dalam mencegah kerusakan lingkungan diimplementasikan dalam strategi-

strategi kebijakan AMDAL migas yakni: peningkatan kualitas dokumen AMDAL

migas, penguatan hukum dan kelembagaan AMDAL migas serta penyempurnaan

prosedur penyusunan AMDAL migas.

167

Mengingat pentingnya strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas

tersebut, maka perlu dilakukan pengintegrasian strategi secara komprehensif,

antara strategi peningkatan kualitas dokumen AMDAL migas, strategi penguatan

hukum dan kelembagaan AMDAL migas, serta strategi penyempurnaan prosedur

penyusunan dokumen AMDAL migas. Dengan demikian, AMDAL migas

diharapkan dapat menjadi efektif dan efisien dalam mencegah kerusakan

lingkungan pada kegiatan usaha migas.

168

SK KA-ANDAL oleh Komisi

KA-ANDAL

UKL & UPL

Dampak Penting ya tidak

Pemrakarsa Ditjen Migas

Lembaga Independen

Komisi AMDAL Tim Teknis

Konsultan Penyusun

ANDAL, RKL, RPL

SKB KLH dan DESDM

KA-ANDAL

Komisi-Tim Teknis

tidak layak

Peningkatan Kualitas Dokumen AMDAL Migas

Penguatan Hukum dan Kelembagaan

AMDAL Migas

Substansi Dokumen

metode, isu pokok

metode perkiraan evaluasi dampak

teknologi alternatif

teknologi, kelembagaan

Penerapan Sanksi

sanksi administrasi

sanksi pidana (UU N0.23/1997)

penilaian

penilaian

penyusunan

layak lingkungan

pelingkupan

independensi

kompetensi komposisi

Keadaan Darurat/ Emergency

Keterlibatan Masyarakat

pemahaman, pengetahuan

komponen masyarakat

integrasi

Gambar 31 Diagram strategi pengembangan kebijakan AMDAL migas

Lembaga Pengawas Pengelolaan, Pemantauan

Ditjen Migas

Pemda

Instansi terkait

Penguatan SDM

Penyempurnaan Prosedur AMDAL Migas

Penolakan