Penarikan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Harris Y. P. Sibuea*)

Abstrak

Sesuatu yang dianggap sebagai masalah kecil dapat mengakibatkan kelumpuhan penegakan hukum di dalam lembaga KPK. Sampai kini masih banyak kasus korupsi yang belum terselesaikan oleh KPK. Penarikan 20 penyidik KPK akan menghambat proses penyelesaian kasus korupsi di Indonesia. Pihak Kepolisian sudah menarik 20 penyidiknya dari KPK dengan 14 penyidik sebagai gantinya, namun tidak sesuai dengan standarisasi kriteria penyidik KPK yang harus mempunyai pengetahuan penyidikan, integritas, dan kapabilitas.

H U K U M

A. Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sampai saat ini merupakan landasan hukum bagi KPK untuk melaksanakan tugasnya.

Berbagai kasus korupsi sampai saat ini masih banyak yang ditangani oleh KPK. Salah satu kasus dugaan korupsi yang sedang menjadi pembicaraan banyak orang yaitu kasus dugaan mark up pembelian alat simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pemberantasan tindak

pidana korupsi mutlak harus dilakukan. Hal ini merupakan salah satu kewajiban bagi para penegak hukum di negara di seluruh dunia untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pada saat sekarang ini mengalami guncangan. Salah satu hal yang menyebabkannya adalah penarikan 20 penyidik Kepolisian dari KPK. Dugaan bermunculan dari berbagai pihak termasuk pihak Polri sendiri. Ada pendapat bahwa hal tersebut terkait dengan kasus korupsi simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) yang menyeret sejumlah perwira polisi, namun pihak Polri mengatakan bahwa penarikan tersebut karena surat perintah untuk bertugas di KPK telah habis masa berlakunya yakni telah 4 tahun.

Suatu hal yang dianggap kecil atau biasa saja, namun sebenarnya dapat

*) Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: harris.sibuea@dpr.go.id

- 1 -

Vol. IV, No. 18/II/P3DI/September/2012

- 2 -

mengakibatkan kelumpuhan penegakan hukum di dalam lembaga KPK. Sampai kini masih banyak kasus korupsi yang belum terselesaikan oleh KPK. Jika benar terjadi penarikan 20 penyidik KPK dan tidak diganti dengan jumlah penyidik yang sama oleh Polri maka hal tersebut akan menghambat proses penyelesaian kasus korupsi di Indonesia. Pihak Polri sudah mengganti 20 penyidik Kepolisian yang ditarik dengan 14 penyidik baru, namun tidak sesuai dengan standarisasi kriteria penyidik KPK yang harus mempunyai pengetahuan penyidikan, integritas, dan kapabilitas.

20 penyidik yang ditarik oleh Polri terdiri dari 12 orang di antaranya baru setahun bertugas di KPK, 7 orang sudah 6 tahun 7 bulan dan sisanya bertugas di KPK selama 6 tahun. Jika dirinci lebih dalam, 4 orang di antaranya memang sudah senior dan hampir habis masa kontraknya, 4 lainnya menjadi Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Perkara, sementara 12 penyidik Polri yang lain tengah menangani perkara di KPK. Berikut adalah 20 nama penyidik KPK yang ditarik Kepolisian:1. AKBP Yudhiawan Wibisono2. AKBP M Iqram3. AKBP Cahyono Wibowo4. AKBP Adri Effendi5. AKBP John CE Nababan6. AKBP Djoko Poerwanto7. Kompol Sugiyanto8. Kompol Hendri N Christian9. Kompol Gunawan10. Kompol Rizka Anungnata11. Kompol Bhakti Eri Nurmansyah12. Kompol Indra Lutrianto Amstono13. Kompol Rilo Pambudi14. Kompol Dodo Simangunsong15. Kompol Bambang Sukoco16. Kompol Ferdy Irawan17. AKP Ardi Rahananto18. AKP M Agus Hidayat19. AKP Wahyu Istanto Bram Widarso20. AKP Susilo Edy

Harapan masyarakat akan semakin dikorbankan akibat ketidakharmonisan hubungan antara KPK dan Polri yang saling egois tentang kekuatannya masing-masing. Padahal kepemimpinan dalam penegakan

hukum harus bersikap reformis dan mengedepankan kewibawaan lembaganya, demi tegaknya kehormatan hukum dan terpenuhinya rasa kepuasan masyarakat yang mendambakan pemerintahan bersih dari korupsi. KPK harus memikirkan langkah ke depan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari segi kualitas maupun kuantitas.

B. Aspek Pelanggaran Hukum

Penarikan anggota Polri yang menjadi penyidik di KPK sebelum 4 tahun bertugas bisa melanggar hukum. Polri atau instansi lain tidak bisa secara mendadak menarik pegawainya yang bertugas di KPK. Febri Diansyah, peneliti hukum ICW, berpandangan ada ketentuan yang mengatur mengenai kepegawaian di KPK selain UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sumber Daya Manusia di KPK. PP No. 63 Tahun 2005 merupakan turunan UU KPK yang secara khusus mengatur sistem sumber daya manusia di KPK.

Dalam Pasal 5 ayat (3) PP No. 63 Tahun 2005 diatur masa penugasan pegawai negeri yang dipekerjakan pada KPK paling lama 4 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Jadi Polri atau institusi lain yang pegawainya bertugas di KPK tidak dapat seenaknya menarik pegawai mereka dari KPK sebelum 4 tahun bertugas.

Melengkapi Pasal 5 ayat (3) PP No. 63 Tahun 2005, bahwa penyidik diangkat dan diberhentikan oleh KPK, artinya yang berhak memberhentikan yang bersangkutan sebagai penyidik adalah KPK. Hal ini sesuai dengan Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2002 Tentang KPK “Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” Dengan demikian sebanyak 20 penyidik yang ditarik oleh Polri dan belum disetujui KPK tersebut sebenarnya tetap bisa menjadi pegawai KPK hingga ada keputusan lebih lanjut. Pekerjaan dan tugas mereka sebagai penyidik juga sah secara hukum.

- 3 -

C. Penyidik KPK

KPK merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi. Penyidik merupakan salah satu komponen yang penting untuk mendukung kinerja KPK terkait pemberantasan korupsi. KPK tentu memiliki alasan kenapa berusaha mempertahankan 20 penyidik Polri sampai tidak mau diganti dengan 14 penyidik baru yang ditawarkan pihak Polri. Alasan yang dinyatakan KPK adalah, 14 orang tersebut tidak memenuhi strandarisasi sebagai penyidik yang telah ditetapkan oleh KPK. Memang perlu dipikirkan ke depan bagaimana kuantitas penyidik KPK, apakah tetap mengandalkan atau bersinergi dengan Polri atau merekrut penyidik independen.

Berbagai kalangan menyatakan pandangannya terkait penarikan penyidik Polri dari KPK antara lain Prof. Dr. Elwi Danil, pakar hukum pidana dari Universitas Andalas berpandangan bahwa KPK perlu melakukan rekrutmen penyidik independen, agar tidak mengganggu penanganan kasus besar di lembaga itu. Sangat penting juga dipikirkan perundang-undangan yang terkait dengan rekrutmen penyidik independen untuk KPK, sehingga tidak selalu tergantung kepada penyidik di Kepolisian. Jika sudah ada regulasi yang dapat membenarkan langkah tersebut, maka perlu dilakukan.

Selanjutnya Tama S. Langkun, Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), menyatakan kebutuhan KPK terhadap kepemilikan 300 penyidik merupakan keharusan, selain kualitas penyidik yang ditingkatkan, KPK juga layak meningkatkan kuantitasnya. Hal ini dikarenakan beberapa negara yang komisi anti korupsinya berhasil, pada umumnya memiliki jumlah penyidik yang relatif banyak, sesuai dengan luas wilayah, misalnya negara kecil seperti Tanzania memiliki 28% atau 200 penyidik dari 718 anggota anggota komisi anti korupsinya. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang jumlah penduduknya cukup banyak dan wilayahnya luas, tentu dibutuhkan lembaga antikorupsi yang secara kualitas dan kuantitas terpenuhi.

Sekarang ini sangat penting untuk merekrut penyidik independen. Kemudian jika dibandingkan dengan penyidik di Independent Commission Against Corruption of Hong Kong (ICAC), lembaga pemberantasan korupsi Hongkong, yang jumlah penyidiknya mencapai 3000-an orang. Pegawai ICAC itu hampir 5000 orang dengan penyidiknya 3000-an orang.

Adapun Donal Fariz, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), menyarankan agar KPK melanjutkan proses rekrutmen penyidik mereka secara mandiri. KPK perlu mengembangkan proses rekrutmen penyidik dari luar Kepolisian agar KPK bisa melepaskan ketergantungan terhadap Polri. Penyidik independen adalah jawaban atas persoalan KPK saat ini. Selama KPK bergantung kepada Kepolisian, sehingga tak ada jaminan bagi KPK untuk mempertahankan para penyidik yang ditugaskan di sana. Karena itu, merekrut penyidik independen adalah langkah strategis yang akan memperbaiki kinerja KPK pada masa-masa mendatang.

KPK telah merekrut 30 penyidik dari internal KPK untuk mengantisipasi kekosongan penyidik setelah penarikan 20 penyidik Polri. Ada 5 alasan KPK memilih penyidik dari kalangan internal yakni: Pertama, tidak akan terjadi loyalitas ganda dari penyidik sebagaimana terjadi selama ini; Kedua, penyidik tidak akan mengalami split personality karena intervensi dari pihak luar; Ketiga, KPK tidak sekedar menjadi training center yang mendidik dan melatih penyidik yang profesional dan berintegritas kemudian ditarik oleh instansi asalnya; Keempat, selain tidak merugikan keuangan negara, dengan penyidik sendiri, kinerja individu maupun lembaga KPK semakin optimal; Kelima, tidak kalah penting koordinasi dan supervisi KPK terhadap Kepolisian dan Kejaksaan akan optimal.

Penarikan 20 penyidik Polri dari KPK dapat dikatakan memenuhi persyaratan administrasi dari sisi surat keputusan masa kerja instansi Polri, yaitu telah 4 tahun. Namun dari sisi lembaga pemberantasan korupsi KPK, para penyidik tersebut belum diberhentikan sesuai dengan Pasal 45 UU KPK yang menyatakan bahwa yang mengangkat dan memberhentikan penyidik

- 4 -

adalah KPK. Seharusnya Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum mendukung dan membantu secara maksimal yang salah satunya adalah memperpanjang masa tugas 20 penyidik Polri tersebut yang memang telah memenuhi strandarisasi tinggi sebagai penyidik KPK.

D. Penutup

Pimpinan Polri harus mendukung peran dan fungsi KPK dalam mempercepat penanganan kasus korupsi, yang di antaranya dengan mengindikasikan keterlibatan aparatnya. Upaya penegakan hukum dapat sama-sama dihadirkan dihadapan publik secara terang benderang tanpa perlu mengkhawatirkan terjadinya pelemahan atas kewenangan di tubuh Polri. Namun tidak selamanya KPK dalam hal ini penyidik KPK berasal dari penyidik Polri. KPK harus mulai memikirkan dengan serius ke depannya untuk merekrut penyidik independen yang secara khusus dengan kriteria yang baik sebagai penyidik baik perekrutan dari sipil maupun dari PPNS, sehingga penyidik KPK secara keseluruhan dapat menunjukan suatu loyalitas yang tinggi kepada KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Rujukan:1. “Penyidik KPK Ditarik: Ini 20 Penyidik

KPK yang Ditarik Polri,” http://www.tribunnews.com/2012/09/18/ini-20-penyidik-kpk-yang-ditarik-polri, diakses 20 September 2012.

2. “20 Penyidik Polri di KPK Bisa Kena Sidang Etik,” http://www.tribunnews.com/2012/09/18/20-penyidik-polri-di-

kpk-bisa-kena-sidang-etik, diakses 20 September 2012.

3. “Puluhan Penyidik Habis Masa Kerja: Penyidikan di KPK Terancam Lumpuh,” http://nasional.kompas.com/read/2012/09/19/14430685/Pe ny i d i k a n . d i . K P K . Te r a n c a m .Lumpuh?utm_source=WP&utm_m e d i u m = K t p i d x & u t m _c a m p a i g n = Po l r i % 2 0 Ta r i k % 2 0Penyidik%20Kpk, diakses 20 September 2012.

4. “KPK Krisis Penyelidik: Bandingkan, KPK Hongkong Punya 3000 Penyidik!,” http://nasional.kompas.com/read/2012/09/20/10043642/B a n d i n g k a n . K P K . H o n g k o n g .Punya.3000.Penyidik, diakses 20 September 2012.

5. “Pakar: KPK perlu rekrut penyidik independen,” http://www.antaranews.com/berita/334180/pakar-kpk-perlu-rekrut-penyidik-independen, diakses 21 September 2012.

6. “KPK Targetkan Miliki 300 Penyidik,” http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/529193/, diakses 24 September 2012.

7. “16 Penyidik Tolak Ditarik,” Republika, 24 September 2012.

8. “5 alasan KPK Pilih Penyidik Sipil dari Internal,” http://news.detik.com/read/2012/09/24/073648/2031614/10/5-alasan-kpk-pilih-penyidik-sipil-dari-internal?9911012, diakses 24 September 2012.

9. Polri Tarik Penyidik KPK: KPK Antarkan 20 Penyidiknya ke Mabes Polri, http://nasional.kompas.com/read/2012/09/24/16085459/KPK.Antarkan.20.Penyidiknya.ke.Mabes.Polri, diakses 25 September 2012.

Sengketa Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan Stabilitas Kawasan

Rizki Roza*)

Abstrak

Sengketa kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu antara dua kekuatan ekonomi terbesar Asia, yaitu Cina dan Jepang, telah berlangsung sejak lama dan berulangkali memicu ketegangan hubungan diplomatik antara kedua negara. Namun perkembangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah mengkhawatirkan masyarakat internasional. Masyarakat internasional, tidak terkecuali Indonesia, harus mendorong kedua pihak bersengketa untuk menahan diri guna mencegah konflik yang lebih besar.

HUBUNGAN INTERNASIONAL

A. Pendahuluan

Sengketa kepemilikan kepulauan Senkaku/Diaoyu di Laut China Timur antara Cina dan Jepang telah berlangsung lama. Situasi yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir mengkhawatirkan masyarakat internasional. dengan terjadinya sejumlah insiden dan ketegangan hubungan diplomatik di antara kedua negara. Di tengah meningkatnya ketegangan terkait sengketa teritorial tersebut, China secara resmi mulai mengoperasikan kapal induk pertamanya, yang dinamakan Laioning. AS sebagai sekutu Jepang dan Taiwan dipastikan tidak akan tinggal diam bila situasi di kawasan Laut China Timur ini semakin memburuk dan berdampak pada negara-negara lainnya di kawasan. Bagaimana sesungguhnya persoalan yang dihadapi kedua negara tersebut berkaitan dengan sengketa kepemilikan Kepulauan

Senkaku/Diaoyu? Mengapa sengketa tersebut kembali memicu ketegangan hubungan diplomatik kedua negara? Bagaimana dampak ketegangan hubungan diplomatik kedua negara terhadap kawasan? Bagaimana pula semestinya Indonesia merespon perkembangan tersebut?

B. Sengketa Kepemilikan Kepulauan

Ketegangan kedua negara berasal dari suatu kepulauan di perairan Laut Cina Timur. Kepulauan yang oleh Jepang dinamakan Senkaku, atau Diaoyu dalam versi Cina dan Taiwan, terdiri atas delapan pulau tak berpenghuni seluas 7 km2. Meski kepulauan itu sebagian besar tak berpenghuni, namun kepulauan ini memiliki nilai strategis karena berada di jalur pelayaran yang sibuk, memiliki

*) Peneliti bidang Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: rizki.roza@dpr.go.id

- 5 -

Vol. IV, No. 18/II/P3DI/September/2012

- 6 -

populasi ikan yang besar, dan juga diduga mengandung deposit minyak yang berlimpah.

Sengketa kepemilikan kepulauan tersebut dimulai pasca Perang Dunia II. Tetapi dasar klaim masing-masing pihak sudah ada jauh sebelum itu. Setelah melakukan survey selama 10 tahun dan kemudian menetapkan bahwa pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni, pada 14 Januari 1895, Jepang mendirikan batas kedaulatan yang secara resmi memasukkan kepulauan Senkaku ke kawasan Jepang. Kepulauan Senkaku ditetapkan menjadi bagian dari kepulauan Nansei Shoto, yang juga dikenal sebagai Kepulauan Ryukyu, dan sekarang disebut sebagai Okinawa. Selain itu, berdasarkan Traktat Shimonoseki tahun 1895 setelah Perang Cina-Jepang, Taiwan diserahkan kepada Jepang. Ini merupakan awal klaim kepemilikan Jepang atas Kepulauan Senkaku. Di sisi lain, Cina mengklaim Kepulauan Diaoyu telah berada di peta Cina sejak zaman Dinasti Ming (1368-1644), dan menjadi kawasan perikanan yang dikuasai Provinsi Taiwan. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan klaim itu terbukti dalam sejarah dan secara legal kuat.

Pasca-kekalahan Perang Dunia II, berdasarkan Traktat San Fransisco tahun 1951, Jepang melepas klaim-klaim atas sejumlah pulau dan kepulauan, termasuk Taiwan yang kemudian dikembalikan kepada Cina. Dalam pandangan Cina, Kepulauan Diaoyu—sebagai bagian dari Provinsi Taiwan—semestinya juga dikembalikan, namun Jepang menyanggah klaim tersebut karena beranggapan kepulauan tersebut merupakan bagian dari Nansei Shoto, bukan Taiwan.

Pada saat Kepulauan Nansei Shoto dimasukkan dalam kewenangan AS berdasarkan traktat San Fransisco 1951, menurut Jepang, pada saat itu Cina tidak menyatakan keberatan. Sehingga Jepang menilai klaim Cina sangat terlambat karena baru mulai muncul belakangan, baik oleh Cina maupun Taiwan, setelah diketahui kawasan itu kaya cadangan minyak bumi. Cina menyalahkan Taiwan yang tidak melakukan klaim. Cina menyayangkan saat Perjanjian San Fransisco disepakati,

Pemimpin Kuomintang Chiang Kai Shek tidak mengangkat fakta sejarah. Menurut Cina, hal itu terjadi karena Chiang Kai Shek saat itu memang sangat tergantung pada dukungan AS. AS kemudian mengembalikan Kepulauan Nansei Shoto kepada Jepang pada tahun 1971, setelah AS mengakhiri pemerintahan pasca-Perang Dunia II atas Jepang.

Tokyo beranggapan, bahwa Cina dan Taiwan baru mulai mengklaim kepulauan tersebut sejak tahun 1970-an, saat isu sumber daya minyak diangkat. Persoalan mulai bertambah besar ketika laporan PBB pada tahun 1969 mengungkapkan adanya kandungan gas alam dan minyak di kawasan sengketa tersebut. Berdasarkan estimasi pemerintah Cina, terdapat sedikitnya 17,5 triliun kaki kubik gas alam dan 20 juta barel minyak di sana, setara dengan seperlima cadangan gas alam Cina. CNOOC selaku perusahaan Cina yang paling banyak menggarap kandungan gas laut di Laut China Timur telah mengidentifikasi enam ladang gas, yaitu Chunxiao, Tianwaitian, Duanqiao, Baoyunting, Canxue, dan Wuyunting. Secara keseluruhan enam ladang gas tersebut menyimpan 364 miliar kaki kubik gas alam.

C. Ketegangan Hubungan Diplomatik

Situasi yang berkembang saat ini telah menyebabkan ketegangan hubungan diplomatik yang merisaukan banyak pihak. Kondisi memburuk setelah Pemerintah Jepang secara resmi memutuskan untuk membeli dan mengalihkan kepemilikan Kepulauan Senkaku ke negara untuk bisa mengendalikan secara stabil dan damai. Merespon tindakan Jepang tersebut, Cina mengirimkan sejumlah kapal patroli ke wilayah sengketa sebagai bentuk penegasan atas kedaulatan negara. Ketegangan hubungan kedua negara meningkat drastis setelah pengiriman kapal Cina tersebut. PM Jepang membentuk satuan tugas untuk menangani masalah ini, dan juga memanggil duta besar Cina guna menyampaikan protes. Pengiriman enam kapal tersebut belum pernah terjadi

- 7 -

sebelumnya, mengingat insiden-insiden sebelumnya.

Aksi protes anti-Jepang meluas di Cina . Skala aksi demonstrasi kali ini merupakan yang terbesar sejak dua negara ini menormalisir hubungan diplomatiknya pada tahun 1972. Aksi unjuk rasa yang meluas tersebut telah memaksa beberapa perusahaan milik Jepang di Cina seperti Panasonic dan Canon untuk menghentikan operasi mereka, karena aksi-aksi tersebut diikuti pula dengan pengrusakan pada jaringan produksi dan juga serangan terhadap kepentingan usaha Jepang dalam protes anti-Jepang. Perusahaan-perusahaan Jepang berencana merelokasikan pabriknya ke luar China. Kedua negara melakukan pembatalan peringatan 40 tahun hubungan diplomatik kedua negara, yang semestinya dilaksanakan pada tanggal 27 September 2012.

Jepang dan Taiwan juga terlibat insiden setelah kapal patroli Penjaga pantai Jepang dan kapal patroli penjaga pantai Taiwan saling berhadapan dan melakukan baku tembak meriam air. Menembakkan meriam air ke kapal resmi suatu negara bisa diartikan menyatakan perang kepada negara tersebut. Personel penjaga pantai Taiwan yang terlibat merupakan anggota pasukan elite bersenjata lengkap. Insiden tersebut menandai makin rumitnya situasi di kawasan kepulauan tak berpenghuni yang diperebutkan Jepang, Taiwan dan China tersebut.

D. Ancaman terhadap Stabilitas Kawasan

Ketegangan hubungan diplomatik antara Cina dan Jepang yang masih terus memburuk tersebut telah mendorong sejumlah pihak untuk bereaksi, di antaranya AS. Menhan AS, Leon Panetta mengunjungi Beijing untuk berbicara dengan Menhan Cina dan para pemimpin negara itu. Ia menyerukan pentingnya hubungan militer yang lebih erat antara AS dan Cina. Dalam kunjungannya ke Tokyo sebelumnya, Panetta memperingatkan bahwa konflik ini berpotensi untuk memburuk dan meminta kedua belah pihak agar menahan diri.

Kedatangan Panetta juga menandai titik kritis dalam hubungan Cina-Jepang akibat sengketa kepulauan Diaoyu/Senkaku.

Kedua negara merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia, sementara Asia merupakan kawasan dengan perekonomian paling dinamis di dunia dan merupakan mesin ekonomi dari perekonomian global. Setiap konfrontasi antara kedua negara segera memicu kekhawatiran internasional akan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia, yang pada akhirnya akan merugikan banyak pihak di tengah kerentanan pemulihan ekonomi global. Dan bagi Jepang sendiri, akan terancam menghadapi dampak ekonomi bila terus memburuk karena perusahaan-perusahaan Jepang terkena pengaruh langsung akibat unjuk rasa. Bagi Cina sendiri yang sedang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dan seharusnya berkembang dengan beragam investasi asing yang diterimanya, tentunya akan turut merasakan dampak buruk situasi yang berkembang terhadap perekonomiannya. Tingginya hubungan kerjasama sektor ekonomi antara Cina, Jepang, dan negara-negara anggota ASEAN, maka perekonomian ASEAN pun tidak akan luput dari dampak buruk jika kondisi ini terus berlarut-larut.

Selain dapat berdampak pada sektor ekonomi, ketegangan kedua negara tentunya dapat menjadi ancaman yang serius bagi stabilitas perdamaian dan keamanan kawasan dengan kemungkinan terjadinya konflik bersenjata di laut. Perjanjian keamanan antara AS – Jepang secara resmi telah menyatakan bahwa persoalan Senkaku berada dalam cakupan perjanjian aliansi AS – Jepang. Dengan demikian, jika kedua negara tidak mampu menahan diri dan memicu konfrontasi bersenjata maka akan melahirkan konflik yang jauh lebih luas dengan melibatkan kekuatan-kekuatan militer besar dunia, terutama AS.

Pada saat yang sama Jepang sendiri tengah bersengketa dalam masalah kepemilikan kepulauan Kuril dengan Rusia, dan Pulau Takeshima/Dokdo dengan Korea Selatan. Penyelesaian sengketa kepemilikan pulau Senkaku/Diaoyu ini akan menjadi acuan bagi penyelesaian sengketa dengan kedua negara tersebut.

- 8 -

E. Penutup

Sengketa kepemilikan Pulau Senkaku/Diaoyu telah membawa ketegangan di kawasan yang semakin dekat dengan konflik bersenjata. Mengingat cakupan perjanjian keamanan AS-Jepang yang di dalamnya juga memungkinkan keterlibatan militer AS jika terjadi konflik bersenjata, maka konflik ini sangat mungkin dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas, yang dapat berdampak buruk terhadap kawasan yang sedang mengalami kemajuan ekonomi yang sangat pesat ini.

China dan Jepang adalah dua negara raksasa ekonomi dunia di Asia sehingga persengketaan berkepanjangan diantara keduanya bisa berdampak pada stabilitas ekonomi global. China dan Jepang juga merupakan mitra dagang bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia. Jika sengketa maritim ini semakin memanas, maka mau tidak mau akan berdampak pula pada stabilitas keamanan dan ekonomi baik regional maupun internasional. Oleh sebab itu, China dan Jepang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas keamanan, politik dan ekonomi di kawasan. Indonesia harus menyerukan agar China dan Jepang segera menyelesaikan sengketa teritorial secara damai demi menjaga stabilitas kawasan. Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan parlemen Indonesia untuk memanfaatkan segala sumber daya diplomasinya, untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk mengutamakan cara-cara damai dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Rujukan:1. “AS Minta Asia Hindari Sengketa

Wilayah,” http://internasional.kompas.com/read/2012/09/10/07251093/AS.Minta.Asia.Hindari.Sengketa.Wilayah, diakses 20 September 2012.

2. “Acara 40 tahun hubungan Cina-Jepang dibatalkan,” http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/09/120923_cina_jepang.shtml, diakses 20 September 2012.

3. “China-Jepang Menegang, Menhan AS Akan Berkunjung, diakses 20 September 2012,” http://internasional.kompas.com/read/2012/09/14/14323239/China-Jepang.Menegang.Menhan.AS.Akan.Berkunjung, diakses 20 September 2012.

4. “Perusahan Jepang bekukan operasi di Cina,” http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/09/120917_china_japan_protests.shtml, diakses 20 September 2012.

5. “Pembelian pulau-pulau sengketa dikukuhkan Jepang,” http://w w w . b b c . c o . u k / i n d o n e s i a /dun ia /2012 /09 /120910_ japan_senkaku.shtml, diakses 20 September 2012.

6. “Unjuk rasa anti Jepang kembali digelar di Cina,” http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/09/120918_antijapansentiment.shtml, diakses 20 September 2012.

Lambang Kepalangmerahan bagi Perlindungan Kemanusiaan

Anih Sri Suryani*)

Abstrak

Lambang kepalangmerahan merupakan isu yang penting di dalam kegiatan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh kurang lebih 192 negara termasuk Indonesia. Sesuai dengan Konvensi Jenewa, terdapat tiga lambang kepalangmerahan yang harus dilindungi, yaitu Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan Kristal Merah. Karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut maka Indonesia mempunyai kewajiban untuk memilih salah satunya. Fungsi dari lambang tersebut adalah sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal bagi Unit Kesehatan dan Rohaniawan TNI, Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, perhimpunan nasional, atau pihak lain yang mendapat ijin dalam melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan.

K E S E J A H T E R A A N S O S I A L

A. Pendahuluan

Sembilan tahun lalu, pada tanggal 19 Agustus 2003, terjadi sebuah serangan bom ke kantor wilayah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Baghdad, Irak. Kejadian yang menewaskan 22 pekerja kemanusiaan ini kemudian mengilhami Majelis Umum PBB untuk menetapkan tanggal 19 Agustus sebagai Hari Kemanusiaan Sedunia atau World Humanitarian Day. Saat itu, jutaan orang saling membantu tanpa mempermasalahkan perbedaan suku, agama, ras, golongan, kebangsaan dan aliran politik.

PBB yakin bahwa sikap rela membantu tanpa pandang bulu merupakan penyelamat penderitaan atas kemiskinan, bencana, kelaparan, perang, dan konflik. Lebih jauh lagi, sikap ini merupakan sifat dasar umat manusia. Antusiasme

masyarakat terhadap berbagai kegiatan kemanusiaan telah ditunjukkan dengan banyaknya organisasi kemanusiaan yang ada dan telah beraktivitas saat ini baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satu organisasi kemanusiaan tersebut adalah Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang memberikan pertolongan secara sukarela kepada setiap manusia yang sedang menderita tanpa membeda-bedakan bangsa, ras, agama dan politik.

B. Konvensi Jenewa

Sejarah palang merah harus dirujuk kembali ke masa Henry Dunant, seorang warga Swiss yang kebetulan melewati area pertempuran pasukan Austria melawan Perancis pada tanggal 24 Juni

*) Peneliti bidang Kesehatan Lingkungan pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: anih.suryani@dpr.go.id

- 9 -

Vol. IV, No. 18/II/P3DI/September/2012

- 10 -

1859. Ia mengajak penduduk setempat memberikan perawatan medis kepada tentara yang terluka tanpa pandang bulu. Pengalaman merawat korban perang tersebut mengilhami Dunant untuk menulis buku yang berjudul A Memory of Solferino (Kenangan dari Solferino). Buku tersebut berisi dua usulan, yaitu:• Agar pada masa damai didirikan

perhimpunan-perhimpunan bantuan kemanusiaan yang memiliki juru rawat yang siap untuk merawat korban luka pada waktu terjadi perang;

• Agar para relawan ini, yang akan bertugas membantu dinas medis angkatan bersenjata, diberi pengakuan dan perlindungan melalui sebuah perjanjian internasional.

Gagasan Dunant ini baru diwujudkan di tahun 1863 ketika sebuah perkumpulan amal bernama Perhimpunan Jenewa untuk Kesejahteraan Masyarakat membentuk sebuah komisi beranggotakan lima orang untuk mendirikan Komite Internasional Pertolongan Korban Luka, yang selanjutnya menjadi Komite Internasional Palang Merah atau ICRC. Atas undangan mereka, 16 negara dan empat lembaga filantropis menghadiri Konferensi Internasional di Jenewa pada tanggal 26 Oktober 1863. Dalam konferensi ini diadopsilah sebuah lambang pembeda, yaitu palang merah di atas dasar putih. Inilah awal lahirnya Palang Merah.

Pada tanggal 22 Agustus 1864 Pemerintah Swiss mengajak banyak negara untuk menetapkan perjanjian perlindungan dinas media atas Palang Merah dalam “Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi Korban Luka dan Pertempuran Darat.” Konvensi ini kemudian disempurnakan dan dikembangkan menjadi Konvensi Jenewa I (tahun 1864), II (tahun 1906), III (tahun 1929), dan IV (tahun1949).

Konvensi-konvensi Jenewa tersebut meliputi aturan yang berlaku pada masa konflik bersenjata, dengan tujuan melindungi orang yang tidak -atau sudah tidak lagi- ikut serta dalam permusuhan dan memiliki sejumlah kesepakatan inti, yaitu: Menjamin keselamatan tentara yang terluka semasa perang dari penangkapan dan penghancuran, wajib menerima dan merawat peserta perang yang terluka, perlindungan bagi warga sipil yang merawat tentara yang terluka, serta menghormati

personil dinas medis, dinas keagamaan dan lambang Palang Merah dalam mengidentifikasi orang dan peralatan yang dijamin dalam perjanjian.

Empat Konvensi Jenewa ini kemudian disempurnakan lagi dengan dua Protokol Tambahan yang juga ditetapkan di Jenewa pada tahun 1977, yaitu dengan tambahan mengenai Hukum Humaniter International. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa tersebut dalam UU No. 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949.

C. Sejarah Lambang Palang Merah

Dalam menjalankan aksi kemanusiaan, Palang Merah menunjukkan jati diri melalui lambangnya. Menurut sejarahnya, lambang palang merah (red cross) merupakan sebuah lambang penghormatan bagi negara Switzerland (Swiss), yang merupakan tempat lahirnya gerakan palang merah internasional. Hal ini sesuai dengan Konvensi Jenewa 6 Juli 1906:

“Dengan penghormatan terhadap Switzerland lambang kesatriaan palang merah di atas bidang putih, yang dibentuk dari pembalikan warna-warna Federal (palang putih dengan latar merah), diteruskan sebagai lambang dan tanda pembeda dari bagian kesehatan ketentaraan.”

Pada tahun 1864 Lambang Palang Merah di atas dasar putih secara resmi diakui sebagai tanda pengenal pelayanan medis angkatan bersenjata dan selanjutnya banyak digunakan oleh perhimpunan nasional negara-negara dalam kegiatan kemanusiaan.

D. Fungsi Lambang Palang Merah

Lambang merupakan bagian dari identitas yang mewakili profil dan mencerminkan citra suatu organisasi untuk menyampaikan nilai-nilai ideal dari visi dan misi sebuah organisasi, ideologi, ruang lingkup kerja serta budaya organisasi dan tujuan organisasi. Berdasarkan Konvensi

- 11 -

Jenewa, lambang kepalangmerahan merupakan lambang yang dihormati oleh Konvensi dan penggunanya harus dilindungi. Ada dua fungsi lambang kepalangmerahan yaitu sebagai tanda pelindung dan tanda pembeda.

Penggunaan lambang kepalangmerahan tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yaitu: pertama, kemanusiaan (humanity), yaitu Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah didirikan berdasarkan semangat untuk memberikan pertolongan tanpa membedakan korban dalam pertempuran, berusaha mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia. Kedua, kesamaan (impartiality), yaitu gerakan ini tidak membedakan bangsa, suku, agama dan politik. Tujuannya semata-mata untuk mengurangi penderitaan manusia sesuai dengan kebutuhannya dan mendahulukan yang paling parah. Ketiga, kenetralan (neutrality), yaitu gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, agama, suku, atau ideologi agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak.

Keempat, kemandirian (independence), yaitu gerakan ini bersifat mandiri, tugasnya membantu pemerintah dalam bidang kemanusiaan, harus mentaati peraturan negaranya dan harus menjaga otonomi negaranya sehingga dapat bertindak sesuai dengan prinsip palang merah. Kelima, kesukarelaan (voluntary service), yaitu gerakan ini memberi bantuan secara sukarela bukan keinginan mencari keuntungan. Keenam, kesatuan (unity), yaitu gerakan ini dalam suatu negara hanya terdapat satu perhimpunan palang merah atau bulan sabit merah yang terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah. Dan ketujuh, kesemestaan (universality), yaitu gerakan ini bersifat semesta, di mana setiap perhimpunan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dalam menolong sesama.

E. Berbagai Lambang Palang Merah

Mulai tahun 1876, dimulai variasi penggunaan lambang pekerja kemanusiaan ini. Kerajaan Ottoman (saat

ini Turki) mengusulkan untuk digunakannya lambang selain palang merah di atas dasar putih, yaitu bulan sabit merah di atas dasar putih oleh tentara kerajaan saat itu. Pada Konferensi Internasional 1929 secara resmi lambang bulan sabit merah diadopsi sebagai lambang yang diakui dalam Konvensi Jenewa.

Pada tahun 2005 melalui melalui Konferensi Internasional ke-29, diadopsi pula lambang kristal merah sebagai lambang ketiga Palang Merah dan memiliki status yang sama dengan lambang lainnya yaitu lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah.

Gagasan mengenai lambang selain Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bukanlah gagasan baru. Organisasi Israel bernama Magen David Adom, pernah menuntut adanya Bintang Daud merah (Red Star of David) sebagai lambang pengenal. Selain itu, kekaisaran Persia -yang sekarang dikenal sebagai Iran- pernah menuntut adanya Singa dan Matahari merah (Red Lion and Sun). Berbagai negara lain memiliki gagasannya masing-masing. Dikhawatirkan, variasi yang sedemikian besar dapat mengaburkan konsep universalitas pekerja kemanusiaan ini.

Sampai saat ini tercatat 153 negara menggunakan lambang Palang Merah, 34 negara menggunakan lambang Bulan Sabit Merah dan 1 negara menggunakan kristal merah (Israel).

Berdasarkan sejarah Indonesia, Lambang Palang Merah telah digunakan sebelum era kemerdekaan. Tanggal 21 Oktober 1870 berdiri NIRK (Het Nederland-Indische Rode Kruis) yang kemudian berubah nama menjadi NERKAI (Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie) atau Palang Merah Belanda Cabang Hindia. Tercatat bahwa NIRK telah aktif memberikan bantuan kemanusiaan pada perang lokal di Aceh tahun 1875 dan 1896 serta membantu penanggulangan wabah penyakit pes di Jawa pada tahun 1914. Pada tanggal 17 September 1945 berdiri Palang Merah Indonesia, dan selanjutnya terbit Keppres RIS No. 25 tahun 1950 tentang penunjukan PMI sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan kepalangmerahan di Republik Indonesia Serikat sesuai dengan Konvensi Jenewa dan Keppres RI No. 246 tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia.

- 12 -

Sampai saat ini, Kesatuan Medis TNI dan perhimpunan nasional menggunakan lambang palang merah dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Namun adanya penyalahgunaan lambang berupa peniruan, penggunaan yang tidak tepat, dan pelanggaran lainnya mendorong adanya inisiatif RUU tentang Lambang Palang Merah. Di samping itu Konvensi Jenewa Pasal 53 juga mewajibkan kepada negara untuk menerapkan sanksi pidana atas peniruan dan penyalahgunaan lambang tersebut.

F. Penutup

Konsekuensi dari Ratifikasi Konvensi Jenewa dalam UU No. 59 Tahun 1958 adalah, Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan konvensi tersebut dalam hukum nasional. Salah satu materi muatan dari konvensi tersebut yang perlu diatur dalam UU adalah terkait pemilihan lambang. Berdasarkan prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yaitu prinsip kesatuan (unity) yang telah dikemukakan di atas, satu negara hanya dapat memilih satu lambang. Dengan demikian terdapat tiga pilihan lambang yang dapat dipilih oleh negara, yaitu Palang Merah (seperti telah digunakan oleh Kesatuan Medis Tentara Nasional Indonesia dan Perhimpunan Palang Merah Indonesia), Bulan Sabit Merah (sebagaimana Malaysia pun merubah lambang Palang Merah menjadi Bulan Sabit Merah) atau Kristal Merah (seperti digunakan oleh Israel).

Apabila ternyata wacana yang berkembang di tanah air dan mengikuti keinginan sebagian besar rakyat Indonesia serta demi kepentingan nasional dihendaki adanya lambang lain yang akan dipilih oleh Indonesia, hal itu masih dimungkinkan. Namun Indonesia harus berjuang di ranah internasional agar lambang tersebut dapat diterima dan diakui sebagai lambang baru dalam Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Hal ini tidaklah mudah, sebagaimana Israel telah memperjuangkan diterimanya kristal merah selama puluhan tahun dan pada akhirnya dapat diterima setelah dua pertiga negara-negara anggota Konvensi Jenewa mendukung pemakaian lambang tersebut melalui pemungutan suara.

Saat ini, RUU tentang Lambang Palang Merah telah masuk menjadi Program Legislasi Nasional dan masih dalam tahap penyusunan oleh Badan Legislasi DPR RI. Apapun nanti lambang kepalangmerahan yang akan ditetapkan oleh legislasi nasional, maka hendaknya pemilihan itu dapat mencerminkan aspirasi masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip universalitas, dan tujuan mulia di baliknya. Universal untuk kemanusiaan baik secara nasional maupun tetap dapat berkiprah secara internasional.

Rujukan:1. International Committee of the Red

Cross dan International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Handbook of the International Red Cross and Red Crescent Movement, 14th Edition, 2008.

2. Buignion, François, Red Cross, Red Crescent, Red Crystal, 2007.

3. “Komite Internasional Palang Merah,” http://id.wikipedia.org/wiki/Komite_ Internasional_Palang_Merah, diakses 19 September 2012.

4. “Palang Merah Indonesia,” http://id.wikipedia.org/wiki/Palang_Merah_Indonesia, diakses 19 September 2012.

5. “Menyoal Lambang Palang Merah,” http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7yIArona5hcJ:politik.kompasiana.com/2012/09/10/menyoal- lambang-palang-merah/+lambang+palang+merah+bagi+per l indungan+kemanusian&cd =2&hl=id&ct=clnk&gl=id, diakses 19 September 2012.

6. “Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional,” http://www.pmi.or.id/ina/history/, diakses 19 September 2012.

7. “Perdamaian dan Persahabatan, Pesan Iran untuk Dunia,” http://indonesian.irib.ir/sosialita/-/asset_publisher/QqB7/content/id/5075277, diakses 19 September 2012.

8. “World Humanitarian Day: Untuk mereka yang sudah berbuat baik,” http://sosbud.kompasiana.com/2012/08/20/wor ld-humani tar ian-day-untuk-mereka-yang-sudah-berbuat-baik/, diakses 19 September 2012.

Hilirisasi Miyak Kelapa Sawit (CPO)Galuh Prila Dewi*)

Abstrak

Melemahnya pasar internasional merupakan permasalahan bagi Indonesia, terutama melemahnya harga komoditas unggulan ekspor, seperti CPO, karet, dan batubara. Negara tujuan ekspor dan penurunan harga produk primer merupakan permasalahan yang harus segera diatasi, mengingat Indonesia masih membutuhkan banyak devisa untuk melakukan impor pangan yang sangat besar, sementara pada saat ini harga produk pangan terus meningkat. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah dengan mengubah tujuan negara ekspor dan dengan melakukan hilirisasi produk primer, terutama sawit karena Indonesia merupakan penghasil sawit terbesar di dunia.

EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

A. Pendahuluan

Fenomena penurunan harga-harga produk primer Indonesia di pasar global terasa sangat menekan karena terjadi bersamaan dengan peningkatan harga-harga produk pangan. Hampir semua harga komoditas ekspor andalan Indonesia mengalami penurunan cukup drastis. Harga tiga komoditas ekspor unggulan, yaitu batubara, karet, dan minyak kelapa sawit mentah (CPO), yang tahun lalu menyumbang devisa 32,80 miliar dollar AS, atau lebih dari 16 persen dari total ekspor nasional, terus berjatuhan. Petani karet, sawit, dan perusahaan tambang batubara sudah merasakan dampak krisis ini sejak beberapa bulan lalu. Harga ketiga komoditas yang merupakan tulang punggung ekspor Indonesia itu terus menurun di pasar internasional.

Harga CPO per Agustus 2012 telah menyentuh 995 dolar AS, jauh dari harga rata-rata tahun 2011, yakni 1.125 dolar AS per ton. Harga karet kualitas RSS3 turun

*) Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: galuhpriladewi@yahoo.com

- 13 -

menjadi 279,3 dolar AS, turun tajam dari 482,3 dollar AS per ton tahun 2011.

Penurunan harga yang paling dirasakan dampaknya oleh masyarakat adalah penurunan harga batubara. Harga di pasar internasional untuk kualitas 6.322 kilokalori per kilogram, yang pada Maret lalu mencapai 112 dolar AS per ton, kini hanya 84 dolar AS per ton. Harga saham perusahaan tambang, yang didominasi batubara, juga turun sekitar 25,03% dibandingkan awal tahun. Direktur APBI Supriyatna Suhala di Jakarta menyatakan, harga komoditas batubara di pasar internasional sedang turun sejak beberapa bulan terakhir. Penurunan harga itu disebabkan China, yang merupakan negara tujuan utama ekspor batubara, mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi. Penyebab lain adalah terjadi kelebihan produksi batubara, terutama dari Indonesia, Amerika Serikat, Kanada, dan Mongolia.

Harga komoditas pangan biji-bijian, terutama yang berasal dari impor, naik cukup drastis. Impor pangan yang

Vol. IV, No. 18/II/P3DI/September/2012

- 14 -

semakin meningkat dengan harga pangan yang semakin meningkat yang disertai dengan penurunan ekspor yang tajam akan berakibat pada bertambahnya hutang negara, krisis pangan, dan menyebabkan inflasi. Harga kedelai pada Agustus 2012 telah mencapai 683 dolar AS, naik drastis dari harga rata-rata tahun 2011 sebesar 541 dolar AS per ton. Harga gandum kualitas HRW mencapai 349,4 dolar AS, naik tajam dari 316,3 dolar AS per ton tahun 2011. Harga jagung menjadi 332 dolar AS, naik pesat dari 291,7 dolar AS per ton tahun 2011. Harga beras Thailand pun telah naik menjadi 565,3 dolar AS, naik tajam dari 506 dolar AS per ton tahun 2011.

Kasus penurunan harga produk primer itu wajib disikapi serius oleh pemerintah, mencari alasan bukan merupakan solusi yang tepat. Masyarakat memahami bahwa negara Uni Eropa sebagai salah satu pasar tradisional dari produk primer Indonesia sedang krisis. Daya beli masyarakat dan dunia usaha di sana melemah. Eropa selama ini dikenal sebagai negara tujuan ekspor kopi, kakao, CPO, dan karet. Produk primer inilah yang selama ini menjadi andalan Indonesia untuk menghasilkan devisa. Demikian juga China dan India, yang selama ini menjadi negara tujuan ekspor CPO, juga sedang berjuang melindungi bangsanya dari terpaan krisis ekonomi global. Penurunan permintaan yang signifikan dari negara tujuan ekspor tradisional tersebut telah memengaruhi stok dan pasokan produk primer di tingkat global, yang telah menekan harga keseimbangannya.

B. Perubahan Tujuan Negara Ekspor

Di tengah melemahnya kinerja ekspor karena ketidakpastian ekonomi dunia, pemerintah harus terus mencari pasar baru yang akan menjadi tujuan ekspor produk Indonesia. Di sisi lain, ada pula negara-negara yang perlu dipertimbangkan masuk daftar negara yang dihindari untuk ekspor. Peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) menyebutkan bahwa untuk saat ini sebaiknya merubah tujuan negara ekspor dan menghindari ekspor ke empat negara mitra perdagangan tradisional, seperti Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan Hongkong. Hal ini

disebabkan oleh kinerja ekspor ke negara tersebut dalam beberapa bulan terakhir terus mengalami perlambatan. Permintaan dari empat negara tersebut terus menurun. Padahal, daya saing Indonesia masih memiliki sedikit peran untuk meningkatkan kinerja ekspor agar lebih kompetitif.

Seorang pengamat, Haryo Aswicahyono, menilai peningkatan ekspor sejak 2007-2011 lebih disebabkan efek spesialisasi yaitu kemampuan pelaku pasar Indonesia berpindah dari pasar lesu ke pasar kuat. Pada periode tersebut, ekspor berhasil menguat rata-rata 0,21%. Kondisi ini yang bisa dijadikan dasar terhadap kebijakan relokasi negara tujuan ekspor. Kita bisa mengambil peluang mengingat pelemahan terjadi di Eropa, sementara Amerika cenderung pulih dan impor di beberapa negara seperti India dan ASEAN masih akan meningkat.

Melihat perkembangan perekonomian global yang belum kunjung membaik, beberapa pihak memprediksi, kinerja ekspor Indonesia masih akan melambat tahun depan. Perlambatan tersebut terlihat dari beberapa sektor yang terkait dengan produk-produk kebutuhan sekunder. Sementara produk-produk yang berkaitan dengan kebutuhan primer tidak akan terpengaruh kondisi global secara signifikan. Produk-produk yang terkait dengan kebutuhan sekunder, misalnya produk elektronik. Sedangkan produk primer contohnya produk tekstil. Dengan kondisi Eropa yang masih belum stabil, negara-negara di wilayah Afrika akan menjadi potensi ekspor yang menjanjikan, seperti Afrika Selatan, Mozambik dan Tanzania. Untuk Afrika Utara dan Afrika Tengah lebih baik dihindari karena keadaan Afrika Utara belum stabil dan Afrika Tengah masih riskan terkait dengan kondisi politik.

C. Hilirisasi Produk Primer Indonesia

Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dan menduduki urutan dua terbesar dalam produksi karet alam. Namun mayoritas produksi CPO dan karet tersebut hanya diekspor dalam bentuk mentah. Turunnya harga jual komoditas primer menjadi mimpi buruk bagi petani dan pekebun di hulu. Struktur pasar komoditas primer yang

- 15 -

cenderung oligopsoni dan arah pergerakan transmisi harga yang cenderung searah pasti akan merugikan petani. Kenaikan harga di tingkat global sangat lambat ditransmisikan kepada harga jual produk petani; tetapi penurunan harga di tingkat global cepat sekali sampai ke tingkat petani. Lebih dari 85% dari 3,5 juta hektar perkebunan karet di Indonesia melibatkan usaha rakyat, yang sangat bergantung pada tauke, pengepul, dan pedagang pengumpul dengan akses ekonomi yang lebih baik.

Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar di dunia dengan jumlah produksi tahun 2011 mencapai 23,8 juta ton, sedangkan minyak kernel 2,6 juta ton. Ekspor minyak sawit mentah membuat nilai tambahnya dinikmati negara tujuan ekspor, seperti China, India, Uni Eropa, dan Malaysia. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menghadapi penurunan harga produk primer di pasaran internasional adalah dengan melakukan hilirisasi produk primer terutama sawit karena produksi sawit Indonesia terbesar di dunia dan sawit beserta produk turunannya mampu menyumbang devisa US$ 20,2 miliar dan menghidupi 10 juta tenaga kerja beserta keluarganya. Selain itu sawit merupakan kekayaan asli Indonesia yang pengembangannya tidak bergantung pihak luar negeri. Dengan hilirisasi, ada nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional, berupa penciptaan lapangan kerja maupun penerimaan negara.

Wakil Ketua Komisi VI, Arya Bima, menyesalkan pengembangan industri olahan karet atau minyak sawit, yang merupakan ceruk bisnis produk primer BUMN perkebunan, semakin hari justru semakin kecil. Dari total produksi CPO Indonesia yang kini mencapai 22-23 juta ton pada tahun 2011, belasan PTPN alias BUMN perkebunan hanya menyumbang sembilan persen. “Sisanya dikuasai swasta dan perkebunan milik asing. Padahal, jauh sebelumnya, BUMN-BUMN perkebunan ini mampu menyumbang 80% produksi CPO kita.”

Selama ini, program hilirisasi industri masih berjalan parsial dan kurang melibatkan semua pemangku kepentingan. Bahkan, antarinstansi pemerintah pun belum menemukan kesatuan pandangan. Regulasi yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,

Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Kehutanan tak jarang yang berdiri sendiri-sendiri. Masing-masing kementerian seringkali lebih menonjolkan egoisme sektoral dan mengabaikan semangat Indonesia Incorporated.

Program hilirisasi memiliki tujuan yang baik untuk memberikan nilai tambah bagi produk sumber daya alam (SDA). Dunia usaha pasti akan mendukung program ini sepanjang bisa diterapkan di lapangan. Namun, pemerintah tidak perlu malu untuk merevisi peraturan yang sulit dikerjakan. Pemerintah juga perlu menyiapkan insentif seperti taxholiday guna menarik investor untuk masuk ke hilirisasi industri. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, program hilirisasi haruslah menggunakan pendekatan menyeluruh (holistik). Pemerintah perlu memfokuskan penyerapan produknya untuk pasar dalam negeri. Jangan sampai industri dalam negeri justru mengimpor produk sejenis dari negara lain.

Program hilirisasi industri agro, seperti sawit dinilai sangat penting karena diharapkan industri dalam negeri mampu memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki dengan meningkatkan nilai tambah produk agro serta untuk menghindari ekspor sumber daya alam dalam bentuk primer. Kebijakan hilirisasi industri agro mempunyai landasan hukum berupa Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional bahwa industri agro merupakan salah satu industri andalan masa depan. Landasan hukum lainnya adalah Permenperin No.13/M-IND/Per/1/2010 tentang perubahan atas Permenperin No. 111/M-IND/Per/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) pengembangan klaster industri hilir kelapa sawit dengan strategi peningkatan daya saing industri hilir kelapa sawit. Dua langkah utama yang dilakukan adalah pertama, mendorong pengolahan CPO hingga turunan produk ketiga (antara lain fatty acid, fatty alcohol, biodiesel) di dalam negeri paling sedikit 50% dari total produksi CPO nasional pada tahun 2015 sebelum diekspor dalam bentuk produk hilir bernilai tambah tinggi. Kedua, menumbuhkan kawasan klaster industry hilir kelapa sawit di provinsi utama penghasil CPO, yaitu Sumatera Utara (Sei Mangkei), Riau

- 16 -

(Dumai dan Kuala Enok), dan Kalimantan Timur (Maloy).

Beberapa tantangan dan kendala memang masih menghadang upaya pemerintah dalam mengembangkan dan membangun industri agro yang kokoh, di antaranya adalah (1) masih rendahnya produktivitas di bagian onfarm untuk beberapa jenis komoditi agro; (2) masih terjadinya kompetisi alokasi komoditi dasar untuk kebutuhan domestik dan ekspor; (3) masih terdapatnya ketergantungan terhadap bahan baku impor; dan (4) belum berkembangnya industri hilir agro bernilai tambah tinggi. Faktor lainnya adalah belum memadainya sistem logistik yang efektif dan efisien di dalam negeri; masih tingginya ketergantungan terhadap mesin/peralatan impor; dan masih minimnya kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) di bidang industri pengolahan agro dan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri. Khusus untuk mengatasi permasalahan keterbatasan infrastruktur maka pemerintah melaksanakan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur. Dengan adanya sinergitas antara MP3EI dengan program pengembangan industri agro diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional. MP3EI dikembangkan melalui beberapa koridor, yaitu Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Bali dan Nusatenggara, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, dan Koridor Papua.

D. Penutup

Penurunan drastis harga produk primer di pasar global merupakan masalah yang harus segera diatasi, mengingat hampir semua harga komoditas ekspor unggulan mengalami penurunan yang diikuti dengan peningkatan harga produk pangan. Di tengah melemahnya kinerja ekspor karena ketidakpastian ekonomi dunia, pemerintah harus terus mencari pasar baru untuk tujuan ekspor Indonesia. Penguatan kebijakan hiliriasi produk primer terutama sawit merupakan cara yang harus segera dilakukan. Dengan hilirisasi, ada nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Untuk mendapatkan hasil yang optimal,

program hilirisasi haruslah menggunakan pendekatan menyeluruh (holistik) dan memperhatikan tantangan serta hambatan yang dihadapi dalam penguatan struktur industri, karena industri merupakan komponen penting dalam hilirisasi.

Rujukan:1. Bustanul Arifin, “Diplomasi Ekonomi

dan Hindari Hilirisasi Produk Primer, Kompas, 17 September 2012.

2. “Dampak Krisis Makin Nyata,” http://bisniskeuangan. kompas.com/read/2012/09/10/07432875/Dampak.Krisis.Makin.Nyata, diakses 10 September 2012.

3. “Ekspor diperkirakan masih lesu hingga tahun depan,” http://www.merdeka.com/uang/ekspor-diperkirakan-masih-lesu-hingga-tahun-depan.html, diakses 17 September 2012.

4. “4 Negara tujuan ekspor yang harus dihindari,” http://www.merdeka.com/uang/4-negara-tujuan-ekspor-yang-harus-dihindari.html, diakses 17 September 2012.

5. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2011. Outlook Industri 2012: Strategi Percepatan dan Perluasan Agroindustri. Disusun oleh INDEF. Desember 2011.

6. “PDI Perjuangan Desak BUMN Perkebunan Percepat Hilirisasi Produk Primer,” http://www.r a k y a t m e r d e k a o n l i n e . c o m /r e a d / 2 0 1 2 / 0 2 / 1 6 / 5 4 9 9 1 / P D I -P e r j u a n g a n - D e s a k - B U M N -Perkebunan-Percepat-Hil i r i sas i -Produk-Primer-, diakses 20 September 2012.

7. “Hilirisasi Harus Realistis,” http://www.investor.co.id/home/hilirisasi-harus-realistis/45031, diakses 20 September 2012.

8. “Hilirisasi Harga Mati,” http://v2.bakrieglobal.com/news/read/1961 /Hilirisasi-Harga-Mati, diakses 24 September 2012.

9. “(Indonesia) SBY: Saya Pasang Badan untuk Sawit,” http://www.bumn .go.id/ptpn6/publikasi/berita/indonesia-sby-saya-pasang-badan-untuk-sawit/, diakses 24 September 2012.

10. “Mengejar Nilai Tambah dengan Hilirisasi Industri Agro,” Karya Indonesia Kina (1), 2012.

Efektivitas Mesin Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur DKI 2012

Debora Sanur Lindawaty*)

Abstrak

Kemenangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) berdasarkan hasil quick count (hitung cepat) beberapa lembaga survei dalam Pilgub DKI 2012 Putaran ke-2, membuka mata bahwa koalisi parpol tidak efektif dalam memberi dukungannya terhadap pasangan calon Fauzi Bowo- Nachrowi Ramli (Foke-Nara). Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menunjukkan, pasangan Jokowi-Ahok unggul sekitar 7% dibanding pasangan Foke-Nara. Padahal, pasangan Jokowi-Ahok hanya didukung dua parpol, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang tidak memperoleh banyak suara dari Pemilu 2009 yang lalu di Jakarta. Di lain pihak, Foke-Nara didukung oleh banyak parpol, di antaranya Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Hanura, dan partai-partai non parlemen lainnya. Kemenangan Jokowi-Ahok memang tidak dapat dinilai sebagai kemenangan atas partai politik pendukungnya, namun jelas memperlihatkan bahwa mesin koalisi parpol pendukung Foke-Nara tidak berjalan efektif.

PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

A. Pendahuluan

Sejumlah pengamat menilai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok), telah mempermalukan partai-partai besar dalam pemilihan Gubernur DKI kali ini. Kemenangan Jokowi-Ahok atas Foke-Nara berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei telah menunjukkan bahwa dukungan partai tidak menjadi jaminan dalam memenangkan pemilu. Pengamat Politik dari Universitas Gajah Mada, Ari Dwipayana, mengatakan kemenangan Jokowi-Ahok menunjukkan bahwa

dukungan dari partai besar seperti Partai Demokrat, Golkar, dan PKS pemenang pemilu Nasional, maupun Pemilu Legislatif DKI 2009 yang lalu tidak mampu mendongkrak perolehan suara pasangan incumbent Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara). Keunggulan Jokowi-Ahok atas Foke-Nara ini dinilai sebagai bentuk kegagalan partai politik dalam menjalankan perannya, mesin parpol kurang berjalan di Pilkada DKI Jakarta. Partai diibaratkan hanya sebagai karcis tanda masuk gelanggang pertarungan pemilihan, setelah pemilihan berlangsung partai tidak memiliki jaminan apapun mengenai siapa yang akan memenangkan pertarungan.

*) Peneliti bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: Debora_sanur@yahoo.com

- 17 -

Vol. IV, No. 18/II/P3DI/September/2012

- 18 -

Burhanuddin Muhtadi, Direktur Lembaga Survei Indonesia, menilai bahwa sosok figur Jokowi lah yang telah merobohkan dominasi partai-partai besar, hingga membuat banyak kader partai pengusung Fauzi beralih mendukung Jokowi. Kharisma Jokowi telah melebihi kharisma partai besar. Oleh sebab itu, hasil pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta ini sebaiknya dijadikan pelajaran bagi sejumlah partai politik untuk berbenah. Upaya tersebut harus dilakukan tidak hanya untuk menggerakkan mesin partai agar lebih efektif mendulang suara pada Pemilu 2014, tetapi juga untuk mencari calon alternatif untuk pemilu 2014.

B. Parpol dalam Pilgub DKI

Dalam Pilgub DKI Jakarta, Foke-Nara didukung Partai Demokrat, Golkar, Hanura, PAN, PKB, PBB, PMB, PKNU, PPP, dan PKS, dan beberapa partai non parlemen lainnya. Dalam Pemilu DKI 2009 yang lalu Partai Demokrat (PD) memenangi pemilihan legislatif Jakarta dengan perolehan suara 33%, sedangkan PKS 17%, total suara partai-partai pendukung Fauzi termasuk dari suara dari Golkar, PPP, Hanura, dan PKB mencapai 70%. Dukungan tersebut seharusnya lebih dari cukup bagi Foke-Nara untuk memenangi pertarungan. Ditambah, dukungan dari petinggi dan tokoh partai seperti Anas Urbaningrum, Aburizal Bakrie, dan Amin Rais, juga telah menyerukan agar masyarakat memilih pasangan Foke-Nara, bahkan Presiden SBY pun pernah hadir dalam suatu perhelatan yang bernuansa memberikan sokongannya bagi Foke-Nara. Sementara di lain pihak, Jokowi-Ahok hanya didukung PDIP dan Gerindra yang total kepemilikan kursi di DPRD DKI Jakarta tidak mayoritas. Jokowi-Ahok hanya ditopang oleh PDIP dan Gerindra yang pada saat pemilu legislatif Jakarta 2009, keduanya hanya memperoleh masing-masing 10% dan 5% suara. Tapi ternyata pasangan Jokowi-Ahok yang unggul.

Hasil hitung cepat oleh beberapa lembaga survei seusai pencomblosan

pada 20 September 2012 yang lalu hampir seragam memberi keunggulan 7% untuk calon gubernur Jokowi terhadap Foke. Selisih itu melebar dari jarak 1-3% yang diprediksi sejumlah lembaga survei satu pekan sebelum pemilihan.

Dalam pilgub DKI 2012 ini dukungan parpol terhadap pasangan Foke-Nara terkesan telah gagal membaca dengan cermat aspirasi publik Jakarta yang menginginkan perubahan. Sebagian dari tim pendukung tersebut malah memainkan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Padahal sentimen agama saja tidak cukup untuk memenangi Pemilihan Gubernur Jakarta, demikian pula dengan upaya memojokkan Ahok, yang keturunan Tionghoa. Banyak pengamat melihat cara ini justru menjadi bumerang. Survei harian Kompas (10-12 September 2012) memperlihatkan bahwa hal yang disoroti oleh masyarakat dalam memilih sosok calon pemimpin adalah sosok calon yang bersih/tidak korupsi 36,3%, calon dengan ideologi/visi/misi 20,8%, dan calon dengan program yang ditawarkan 15,0%. Sedangkan mengenai hal lain karena merasa cocok dengan calon 6,4%, adanya kesamaan agama/etnis dengan calon hanya 2,2%.

Saat ini, isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebenarnya tidak dapat lagi dengan mudah mempengaruhi masyarakat Jakarta. Direktur eksekutif Lembaga Survei Indonesia Kuskrido Ambardi menganggap Fauzi hanya memetik sedikit keuntungan dari isu etnis dan agama yang

Tabel Hasil Hitung Cepat

Jokowi/Ahok

Foke/Nara Keterangan

53,81% 46,19% Lembaga Survei Indonesia

54,11% 45,89% Indobarometer

67,39% 42,61% Indonesian Network Election Survey

53,28% 46,72% Jaringan Suara Indonesia

53,27% 46,73% Saiful Mujani Research and Consulting

PDIP dan Gerindra

Partai Demokrat,

Golkar, PKS, PPP, PAN, PKB, Hanura.

Partai Pendukung

- 19 -

menyerang Jokowi-Basuki. Hal ini terlihat dari selisih suara Fauzi-Jokowi sebesar 7% dari putaran pertama mencapai 10%. Ia bahkan memberi penilaian sangat mungkin karena citra partai pendukung maka Foke-Nara malah menurun perolehan suaranya. Partai dengan sejumlah kader terlibat kasus korupsi dapat mempengaruhi.

Masyarakat Jakarta dan Indonesia secara umum sudah cerdas dan tidak bisa diintervensi. Rakyat sungguh menghendaki perubahan oleh sebab itu partai tidak dapat menghalanginya. Di samping itu, masyarakat juga tidak mudah terpengaruh dengan iming-iming bantuan dan biaya tinggi dari kampanye yang dikeluarkan kandidat. Masyarakat lebih melihat sosok figur yang membawa isu perubahan. Jokowi dianggap telah sukses memimpin Solo, sebagaimana Ahok dianggap berhasil ketika menjadi Bupati Belitung Timur. Sosok individu yang jujur dan dipercaya lebih dipentingkan dan disukai rakyat.

Faktor tersebut tidak disadari oleh kalangan partai, partai-partai koalisi pun terkesan tak berusaha menghadirkan calon Gubernur yang bisa menandingi Jokowi. Masyarakat menolak didikte oleh para elit partai politik dan menolak perilaku dan pencitraan yang selama ini dilakukan elite kekuasaan atau partai. Parpol pun dituntut agar dalam persiapan Pemilu Nasional 2014 segera membenahi jaringan-jaringan partai yang ada pada tingkat paling bawah. Efektivitas mesin parpol dalam Pilgub DKI 2012 ini telah teruji tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, partai perlu fokus pada strategi untuk mengangkat figur yang membumi dan menggerakkan mesin partai secara solid. Selain itu, tokoh pun partai perlu turut terjun kebawah secara langsung dan tidak hanya bicara ditingkat elite saja. Tokoh parpol perlu mendatangi langsung masyarakatnya, seperti yang dilakukan oleh Jokowi-Ahok dengan mendatangi pedagang kaki lima dan pasar-pasar tradisional. Baik Jokowi maupun Ahok, sebenarnya bukanlah tokoh partai, namun kemunculan mereka telah membuka peluang bagi kader potensial yang selama ini terhalang oleh struktur partai.

C. Kemenangan (Figur) Jokowi

Survei yang dilakukan harian Kompas selama masa Pilgub DKI 2012 juga sebenarnya telah memberi gambaran mengapa figur Jokowi-Ahok dapat lebih unggul melawan koalisi Parpol. Figur Jokowi dianggap lebih kuat dan meyakinkan bila dibanding dengan Fauzi. Ada beberapa hal krusial yang ditanyakan berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap keefektifan parpol selama pilgub DKI 2012 dan gejala yang muncul di masyarakat mengenai Gubernur pilihan mereka. Perihal kesamaan parpol apakah mempengaruhi responden dalam menentukan pilihan politik? Responden yang mengatakan tidak sebesar 55,0% sedangkan yang mengatakan ya hanya 39,1%, (jajak pendapat 10-12 September 2012). Selanjutnya, dalam memilih kepala daerah, apakah koalisi parpol pendukung menjadi pertimbangan mereka? Yang mengatakan “tidak mempertimbangkan“ sebesar 40,1%, “sangat mempertimbangkan“ 31,3%, sedangkan yang mengatakan “cukup mempertimbangkan“ 24,8%. Kedua hal tersebut sudah cukup menjelaskan apa yang lebih diinginkan masyarakat Jakarta, mengapa pasangan Jokowi-Ahok dapat lebih unggul di banding Foke-Nara, dan mengapa masyarakat tidak berpatokan pada parpol dalam menentukan pilihannya.

Direktur Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai tambahan suara yang membuat Jokowi akhirnya unggul jauh berasal dari para swing voters, yaitu pemilih yang baru memutuskan pilihannya di bilik suara. Dalam survei LSI awal september 2012 yang lalu, jumlah swing voters mencapai 9,7%%. Mereka umumnya berasal dari kelompok menengah yang kritis terhadap kepemimpinan Fauzi. Pada putaran pertama banyak partai ramai-ramai mengusung isu perubahan dan menilai Fauzi Bowo gagal. Namun, pada putaran kedua, partai-partai tersebut justru mengusung Foke-Nara. Hal ini membuat pemilih menjadi kecewa melihat elite partainya mendukung Fauzi, dan sebaliknya semakin tertarik dengan kelebihan Jokowi. Loyalitas dukungan pemilih kritis tersebut

- 20 -

membuat penggunaan isu SARA menjadi tidak efektif dalam mengalihkan dukungan mereka dari Jokowi. Isu tersebut hanya bisa menyentuh beberapa segmen pemilih tertentu. Padahal, orientasi pemilih lebih banyak ditentukan oleh profil Jokowi yang merakyat, track record memuaskan dan mengedepankan isu-isu perubahan. Dalam survei yang dilakukan oleh LSI dan Tempo terkait dengan Pilgub DKI 2012, responden pada umumnya memilih Jokowi-Basuki dengan alasan bahwa figur kandidat Jokowi-Ahok dianggap punya perhatian kepada rakyat dan jujur.

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan Pembangunan Strategis Husin Yazid, kemenangan Jokowi pada putaran kedua ini terpompa oleh suara pendukung calon independen terutama suara pendukung Faisal Basri, calon independen pada putaran pertama yang lalu. Adanya peralihan dukungan itu tampak jelas dari keunggulan telak pasangan Jokowi-Ahok atas Foke-Nara terutama di tempat pemungutan suara tempat Faisal mencoblos. Sedangkan, tambahan suara untuk Fauzi, lebih berasal dari suara para loyalis PKS pendukung pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini pada putaran pertama.

Setia Darma, Manajer Riset Lingkaran Survei Indonesia, juga berpendapat sama bahwa sekitar 68,1% dari total suara Faisal Basri memilih Jokowi karena menginginkan perubahan. Menurutnya, jumlah masyarakat yang tidak nyaman tinggal di DKI dan ingin perubahan sebanyak 87,7%, masyarakat tersebut pula yang tidak senang dengan isu kesukuan dan agama yang kadung lekat pada kubu Foke-Nara.

D. Penutup

Partai politik perlu belajar dari pemilihan Gubernur Jakarta di mana masyarakat Jakarta lebih memilih figur sebagai dasar dalam menentukan pilihan. Kemenangan Jokowi-Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta adalah tantangan bagi parpol untuk mencari calon alternatif yang betul-betul bisa memikat pemilih di seluruh Indonesia. Figur calon yang tepat yang

menjadi faktor pendorong kemenangan. Figur Jokowi yang kuat, sedangkan di sisi lain, mesin partai pendukung lawan Jokowi tidak efektif. Oleh sebab itu, mesin parpol harus bergerak efektif dalam mendengar dan mengaspirasikan suara masyarakat. Kalau tidak, simpatisan partai tidak dapat terkonsolidasi dengan baik.

Masyarakat sudah semakin cerdas dan semakin tak mudah digiring oleh partai. Masyarakat Jakarta yang menginginkan perubahan dan bukti kerja nyata justru tidak suka dengan kampanye negatif seperti yang berbau SARA. Kampanye dengan isu negatif justru akan menjadi bumerang. Hal ini merupakan pertanda baik bagi perkembangan demokrasi. Oleh sebab itu, hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta harus dijadikan pelajaran bagi sejumlah partai politik untuk berbenah terutama dalam menggerakkan mesin partai agar lebih efektif mendulang suara pada Pemilihan Umum 2014, terlebih untuk mencari calon alternatif pada Pemilu 2014 yang akan datang.

Rujukan:1. “Jokowi Permalukan Golkar, PKS,

Demokrat,” Koran Tempo, 21 September 2012, hal. 1.

2. “Pemilih Tak Mau didikte Parpol“ Jurnal Nasional, 21 September 2012, hal. 2.

3. “Editorial: Kemenangan Jokowi,” Koran Tempo, 21 September 2012, hal. A2.

4. “Pemilih Tak Mau didikte Parpol“ Jurnal Nasional, 21 September 2012, hal. 2.

5. “Citra Partai Bisa Pengaruhi suara,” Koran Tempo, 21 September 2012, hal. A2.

6. “Swing Voters Untungkan Jokowi,” Koran Tempo, 21 September 2012, hal. A3.

7. “Cari Calon Alternatif 2014,” http://pilkada.kompas.com/berita/read/2012/09/22/06362094/Cari.Calon.Alternatif.2014, diakses 23 September 2012.

8. “Pertanda dari Pilkada DKI,” http://pilkada.kompas.com/berita/read/2012/09/22/02060553/Pertanda.dari.Pilkada.DKI, diakses 23 September 2012.