wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaankewajiban wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan diancam...
TRANSCRIPT
Wajib Lapor
Ketenagakerjaan
Di PerusahaanBagus Oktafian Abrianto
Puncak cinta yang tertinggi adalah
keimanan
Bagus Oktafian A
Materi
PerkuliahanDasar Hukum
Tujuan
Isi Laporan
Ketentuan Pidana
Dasar hukum
UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
Permenaker Nomor 18 Tahun 2017
tentang Tata Cara Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam
Jaringan
Surat Edaran Menaker Nomor
SE.3/MEN/III/2014 tentang
Pelaksanaan Wajib Lapor
Ketenagakerjaan Di Perusahaan
55% 45% 55% 45% 55% 45%
Tujuan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
Merupakan bahan informasi resmi bagi
Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan di
bidang ketenagakerjaan.
Dasar pemikiran
• Dalam melaksanakan kebijaksanaan di bidang
perluasan kesempatan kerja dan perlindungan
tenaga kerja, sebagai kebijaksanaan pokok yang
bersifat menyeluruh, diperlukan data yang dapat
memberikan gambaran mengenai ketenaga
kerjaan di perusahaan;
• Untuk mendapatkan data tersebut, setiap
pengusaha atau pengurus perlu melaporkan
mengenai ketenaga kerjaan di perusahaannya
masing-masing
Jika suatu perusahaan
mempunyai kantor
cabang atau bagian
yang berdiri sendiri,
kewajiban melaporkan
tersebut berlaku
terhadap masing-
masing kantor
cabang atau bagian
yang berdiri sendiri itu.
Pengusaha atau
pengurus wajib
melaporkan secara
tertulis kepada Menteri
atau pejabat yang
ditunjuk selambat
lambatnya dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh)
hari setelah mendirikan,
menjalankan kembali
atau memindahkan
perusahaan.
Wajib lapor
ketenagakerjaan di
perusahaan dilakukan
melalui sistem daring
yang disediakan oleh
Kementerian dengan
alamat
http://wajiblapor.kemn
aker.go.id
Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap
mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan
atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pejabat
yang ditunjuk
KewajibanMelaporkan
Isi/ substansi Laporan
Laporan harus memuat keterangan :
a. identitas perusahaan;
b. hubungan ketenagakerjaan;
c. perlindungan tenaga kerja;
d. kesempatan kerja.
Waktu PelaporanPengusaha atau Pengurus wajib melakukan pelaporan secara daring pada
saat:
a. setelah mendirikan, menjalankan kernbali, atau memindahkan
Perusahaan; atau
b. sebelum rnernindahkan, menghentikan atau membubarkan
Perusahaan
Pelaporan dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah atau sebelum melakukan
kegiatan tersebut di atas.
Selain pelaporan tersebut, Pengusaha atau Pengurus wajib melakukan
pelaporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun pada bulan
Desember.
Pengawasan
Pengawasan terhadap pelaksanaan wajib lapor
ketenagakerjaan di Perusahaan dilakukan oleh
Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-
kewajiban wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan diancam
dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau
denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- .(satu juta rupiah).
alam pengulangan pelanggaran untuk kedua kali atau lebih
setelah putusan yang terakhir tidak dapat diubah lagi, maka
pelanggaran tersebut hanya dijatuhkan pidana kurungan.
Perbuatan tersebut di atas merupakan pelanggaran
UU 7/1981
Ketentuan Pidana
Jika perbuatan pelanggaran
tersebut dilakukan oleh suatu
persekutuan atau suatu
badan hukum, maka tuntutan
pidana dilakukan dan pidana
dijatuhkan terhadap
pengurus dari persekutuan
atau pengurus badan
hukum itu.
Bila pelanggaran
dilakukan Badan
Hukum
Bila Pelanggarandilakukan oleh badan hukum yang pengurusnya
berkedudukan di luar negeri
Jika pengusaha atau pengurus
perusahaan berkedudukan di luar
wilayah Indonesia, maka tuntutan
pidana dilakukan dan pidana
dijatuhkan terhadap wakilnya di
Indonesia.
THANK YOUSalam sehat selalu