wakil ketua bpk ri bpk harus meningkatkan profesionalisme · warta bpk september 2011 23 w a w a n...
TRANSCRIPT
22 Warta BPKSEPTEMBER 2011
W A W A N C A R A
Hasan Bisri Wakil Ketua BPK RI
“BPK Harus Meningkatkan Profesionalisme”
foto
-fot
o: w
arta
bpk
/ria
nto
praw
oto
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri yang baru terpilih, mulai berkarir di BPK sejak 1977 sebagai staf hubungan masyarakat atau humas. Tugasnya menyusun risalah sidang. Saat itu, BPK belum memiliki kantor sendiri. Masih menumpang di gedung DPR. Adapun, auditornya berkantor di berbagai de
partemen. “Karena saya pandai mengetik, saya ditugasi menyusun risalah sidang badan,” kenangnya.Bagaimana kisah selengkapnya, berikut petikan wawancara dengan Warta BPK di ruang kerja
nya, belum lama ini.
Bisa diceritakan sejak kapan Anda berkarir di BPK?
Saya mulai berkarir di BPK sejak Desember 1977. Pada waktu itu, BPK belum memiliki kantor sendiri. Kita masih numpang di Gedung DPR. Sementara para audi-tor berkantor di departemen-departemen. Di sana ada ruangan yang disediakan untuk BPK. Pada waktu itu, Ketua BPK Umar Wirahadikusuma dan Wakil Ketua R . Sudrajat. Saya masuk BPK pada saat pemerintah Orde Baru baru beberapa tahun berkuasa. Tak heran bila pengaruh militer sangat kuat di BPK . Bahkan, ketua BPK juga dari kalangan militer. Begitu juga wakil ketua, penasehat ketua BPK hingga Kepala Biro SDM. De-ngan begitu suasana dengan kultur militernya sangat kental.
Seperti apa suasana budaya militer di BPK saat itu?
Pada waktu itu, yang namanya anggota BPK, apa-lagi wakil ketua se suatu yang hampir tak terjangkau oleh para pegawai BPK. Posisinya sangat tinggi dan sakral. Sehingga untuk bisa masuk ke ruangannya
saja sangat mustahil. Namun, sejak saya menjadi verifikatur, saya sudah biasa keluar masuk ke
ruangan wakil ketua dan anggota karena saya dianggap tahu mengenai keuangan
negara. Saat itu saya menjadi auditor membidangi perhitungan anggaran
negara. Dengan begitu saya diang-gap mengetahui tentang ang-
garan negara. Oleh karena itu, saya sering dipanggil
22 - 26 wawancara hasan bisrii.indd 22 12/15/2011 7:51:36 PM
23Warta BPK SEPTEMBER 2011
W A W A N C A R Ake ruangan anggota BPK untuk diajak berdiskusi. Tentu saja saat itu seorang verifaktur bisa masuk ke ruang anggota BPK sangat luar biasa.
Bagaimana mekanisme kerja saat itu?Saat itu belum ada auditor utama. Eselon I hanya satu
yakni Sekretaris Jenderal. Jadi setelah badan Sekretaris Jenderal ada kepala biro. Kewenangan Sekjen begitu be-sar. Tugas pemeriksaan waktu itu langsung dari Ketua BPK Umar Wirahadikusuma. Saya masih menyimpan surat tugas dari beliau. Sementara hasil laporan pemeriksaan keua ngan harus diperiksa oleh tujuh orang anggota. Bisa dibayang-kan betapa lamanya. Di mulai koreksi dari anggota terkait
yang membidangi wilayah pemeriksaan kemudian berkas laporan itu akan diedarkan keseluruh anggota. Karena be-lum ada komputer semuanya masih menggunakan mesin ketik manual. Untuk membedakan koreksian masing-ma-sing anggota dibedakan dengan warna tinta.
Bagaimana independensi BPK saat itu?Saya merasakan pada waktu itu BPK sangat undercon
trol. Kebetulan saya berada di bagian humas dan persi-dangan. Saya pandai mengetik, ditugasi untuk menyusun risalah sidang badan. Di sana saya melihat banyak peristiwa sebagai bentuk intervensi pemerintah. Misalnya ketika BPK mem persoalkan mengenai dana leadervom, konon Sekneg tidak berkenan. Akibatnya, laporan itu tidak diterbitkan. Ke-mudian ketika BPK mempersoalkan mengenai dana kero-hanian. Konon dana itu untuk bantuan pre siden ke masjid, tetapi tidak ada pertanggungjawaban. Sekneg juga tidak berkenan sehingga tidak diterbitkan. Alasannya, untuk sta-bilitas pemba ngunan. Begitu juga ketika kita setiap 5 tahun memeriksa dana pemilu. Pada waktu itu, pemeriksaannya tidak mempersoalkan pertangungjawaban keuangan.
Apakah temuan BPK itu tidak pernah diungkap di media massa?
Pada waktu itu, BPK tidak pernah bicara kepada pers. Sebetulnya ini dilakukan karena tidak ingin membuat ku-ping pemerintah panas. Namun, saat itu Umar Wirahadiku-suma mengemasnya dalam bahasa sangat cantik. Orang
BPK boleh banyak tahu tetapi tidak boleh banyak bicara. Bahkan, ketika ada auditor BPK yang mencoba menulis di koran dengan mengkritisi kondisi keuangan negara akan mendapat sanksi karena dinilai tidak loyal terhadap pimpi-nan.
Kalau ada pernyataan ketua BPK menjadi heboh. Saya ingat betul ketika anggota BPK Prof. Soemarjo mengatakan korupsi di Indonesia kalau dibelikan mobil panjangnya dari Surabaya sampai ke Anyer. Begitu juga saat Umar Wira-hadikusuma mengatakan hampir semua departemen ada korupsi. Pernyataan itu juga menjadi heboh.
Bagaimana dengan pergantian ketua BPK?
Pergantian Ketua BPK hampir sangat mulus dan hampir tidak ada gejolak. Bahkan, masyarakatpun tidak menge-tahui karena pada waktu itu sistem pergantian pimpinan BPK, Sekretaris Negara yang mengusulkan beberapa calon ke DPR . Selanjutnya DPR akan mengusulkan ke Presiden untuk dipilih. Namun, yang diusulkan DPR itu usulan dari Sekneg. Bahkan, kalau ketua BPK mau mencalonkan pega-wainya di BPK harus melalui Sekneg. Pada waktu itu, pega-wai BPK yang menjadi anggota memang tidak banyak. Se-tiap periode paling hanya satu orang.
Bagaimaan suasana ketika BPK dipimpin oleh M. Yusuf?
Setelah selesai Pak Umar, ketua BPK diganti oleh M. Yu-suf. Saat itu, ketenaran beliau sangat jelas ketika menjadi Menhankam. Jadi, begitu mendengar Pak Yusuf pindah ke BPK, pegawai BPK sangat senang menyambut kedatangan beliau. Namun setelah beliau di BPK, rupanya beliau malah tidak happy karena bukan bidangnya. Pasalnya, dia seorang jenderal lapangan yang menjadi ketua BPK, yang notabene bukan bidangnya. Sehingga boleh dikatakan kami dipim-pin oleh orang yang sesungguhnya tidak punya kompe-tensi di bidang audit. Namun, saat itu harapannya adalah manajerialnya yang kita harapkan. Oleh karena tugas yang bersifat pembinaan lebih banyak diserahkan kepada wakil ketua. Praktis selama Pak Yusuf menjadi ketua, tidak ada gebrakan. Hanya sewaktu dibangun beberapa kantor per-
22 - 26 wawancara hasan bisrii.indd 23 12/15/2011 7:51:43 PM
24 Warta BPKSEPTEMBER 2011
W A W A N C A R A
wakilan, seperti di Ujung Pandang dan Banjarmansin. Kesan apa ketika BPK dipimpin M. Yusuf?Saya ingat ketika Pak Yusuf akan menyerahkan hasil
laporan keuangan. Beliau tidak membacakan naskah pidato yang sudah disiapkan. Beliau hanya mengatakan tidak akan membacakan naskah pidato. Namun, beliau mengajak para hadirin yang menghadiri rapat itu untuk berdoa mudah-mudahan para pemimpin kita diberikan petunjuk oleh Al-lah SWT. Hanya itu saja. Kemudian pernyataan ketua BPK itu ramai di koran karena menimbulkan tanda tanya besar. Bah-kan, Pre siden Soeharto mengutus Moerdiono ke BPK untuk menanyakan maksud pernyataan ketua BPK tersebut.
Rapat anggota BPK telah memutuskan Anda menjadi Wakil Ketua BPK. Bagaimana tanggapan Anda?
Tentu saya bersyukur dipercaya untuk menduduki ja-batan wakil ketua BPK. Jabatan wakil ketua juga merupakan tantangan bagi saya untuk bisa melaku-kan sesuatu yang berarti bagi BPK. Apa-lagi, sekarang saya menduduki wakil ketua dalam suasana yang berbeda. Ka-lau dulu wakil ketua mempunyai power yang besar. Kalau sekarang tidak bisa lagi sebab mekanisme forum tertinggi dalam peng ambilan keputusan melalui sidang badan. Inilah yang kita sebut se-bagai kepemimpinan kolegian.
Tampaknya memimpin secara ko-legial itu tidak gampang. Dibutuhkan cara untuk mengakomodir semua ke-inginan sehingga idenya jalan dan bisa dilaksanakan. Artinya, membutuhkan seni tersendiri supaya pemikiran dan gagasan saya bisa dilaksanakan dan disetujui oleh badan secara aklamasi. Selain itu, saya menjadi wakil ketua juga dalam suasana politik yang berbeda. Di mana ada tuntutan dari masyarakat agar keuangan negara dikelola secara ber-sih. Menurut saya, mau tidak mau BPK harus meningkatkan profesionalisme.
Menurut Anda, dari segi legal basis apakah sudah cukup bagi BPK terkait kewenangan dan tugasnya?
Kalau dari sisi mandat konstitusi, saya kira sudah cu-kup. Mekipun masih ada beberapa UU yang membatasi kewenangan BPK. Seperti UU Perpajakan dan UU Perbankan. Oleh karena itu, BPK harus bisa menyiasati kedua UU terse-but agar tidak menghambat tugas BPK. Sebab di luar kedua UU tersebut, BPK mempunyai kewenangan yang cukup luas. Di mana ada uang negara, berapapun jumlahnya, BPK bisa melakukan pemeriksaan tanpa ada hambatan apapun.
Oleh karena itu, BPK diberikan mandat oleh rakyat de-ngan kewena ngan yang luas. Kalau kita tidak menggunakan kekuasaan ini sebaik-baiknya, saya khawatir nanti masyara-kat tidak percaya lagi dengan BPK. Bila masyarakat mera-sa kecewa dengan BPK, jangan menyesal kalau ada upaya
mengkerdilkan fungsi BPK karena dianggap tidak bisa men-jalankan ama nah. Ini tantangan untuk kita dan gene rasi yang akan datang.
Apa tantangan yang akan dihadapi? Dalam 10 tahun yang akan datang, isu tentang pem-
berantasan korupsi ma sih menjadi isu utama. Jadi, kalau BPK tidak peduli terhadap isu itu berarti kita tidak bisa me-mahami aspirasi rakyat. Apalagi, pendiri negara kita telah mengamanatkan bahwa untuk memeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara dibentuk BPK yang be-bas dan mandiri. Dengan begitu tugas memeriksa adalah memastikan bahwa apakah uang negara sudah digunakan sesuai dengan ketentuan dan apakah uang negara sudah digunakan secara efisien dan efektif untuk sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran rakyat. BPK dituntut bisa mendeteksi penyimpangan penggunaan keuangan negara.
Apakah BPK juga dituntut untuk berperan dalam pemberantasan korupsi?
Memang UU tidak secara eksplisit mengamanatkan seperti itu. Namun secara implisit upaya pemberantasan korupsi adalah tugas BPK. Oleh karena itu, dalam Renstra kita tertulis bahwa BPK mendorong terciptanya pengelo-laan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Bahkan dalam misi-nya, BPK juga berusaha mencegah dan melaporkan setiap bentuk penyimpa-ngan keuangan negara da lam bentuk apapun. Artinya kita harus proaktif dalam pencegahan korupsi. Rasanya pemeriksaan akan kehila ngan rohnya bila tidak menemukan persoalan apa di sana. Dalam standar audit laporan
keuangan pemerintah, setiap jenis pemeriksaan apapun yang dilakukan BPK, kepatuhan terhadap peraturan harus diutamakan.
Dengan adanya tugas BPK untuk ikut dalam pencegahan korupsi, apa mesti yang ditingkatkan oleh BPK?
Barangkali hal yang masih perlu kita tingkatkan adalah keberanian auditor ketika menemukan ketidakpatuhan dalam hasil auditnya. Untuk itu auditor juga dituntut meng-usut lebih lanjut apakah ketidakpatuhan ini ada indikasi penyimpangan keuangan negara. Ini memang tidak mu-dah. Kita juga sadar betul tidak semua auditor mempunyai kemampuan dan naluri seperti itu. Untuk itulah kita perlu memperkuat unit investigasi.
Sejak diberikan kewenangan besar kepada BPK, bagaimana implementasinya apakah ada kendala?
Kendala dalam arti hambatan ekstenal itu relatif. Bahkan, hampir tidak ada kecuali dua UU yang membatasi akses BPK. Bahkan, BPK harus bisa mengubah paradigma dari awalnya pemeriksaan yang disikapi sebagai beban oleh pelaksana
22 - 26 wawancara hasan bisrii.indd 24 12/15/2011 7:51:43 PM
25Warta BPK SEPTEMBER 2011
W A W A N C A R Apengelola keuangan negara, kita harus bisa meng ubah para digma bahwa peme riksaan itu adalah kebutuhan. Men-jadi tugas BPK untuk mengubah kondisi itu. Kita juga harus tampil simpatik, profesional dan tidak mencari kesalahan serta tidak menciptakan ketidakpastian hukum.
Jadi supaya audit ini disikapi seba gai kebutuhan, au-ditor harus memberikan nilai tambah bagi auditee. Seha-rusnya, ketika auditor memeriksa sebuah laporan misalnya pemeriksaan pengadaan barang bila sudah sesuai dengan aturan, harus disebutkan bahwa proses pengadaan barang sudah sesuai dengan aturan.
Apa sudah banyak hasil peme riksaan yang dilaporkan ke penegak hukum?
Kalau dibandingkan dengan sebelum reformasi, ada kemajuan luar biasa. Sebelum reformasi hampir tidak ada hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan ke penegak hu-kum. Bukan berarti saat itu tidak ada masalah, tetapi ba-nyak. Sekarang sudah ratusan laporan BPK yang disampai-kan ke penegak hukum. Sebagai orang yang dibesarkan di BPK bila ada suatu instansi terungkap ada dugaan korupsi, tetapi BPK tidak menemukan penyim pangan, saya malu hati. Kita juga tidak bisa mengatakan pemeriksaan keua-ngan dan pemeriksaan kinerja tidak didesain untuk pem-berantasan korupsi. Saya kira BPK lebih mengoptimalkan dan memantapkan lagi untuk melakukan pencegahan dan melaporkan bentuk penyimpangan keuangan negara.
Bagaimana tindaklanjut hasil temuan BPK selama ini?
Saya agak prihatin karena tindak lanjut laporan BPK oleh penegak hukum masih rendah. Padahal, BPK sudah melakukan MOU dengan pene gak hukum. Selaku wakil ketua saya akan melakukan evaluasi tindaklanjut temuan BPK. Dengan evaluasi itu kita akan tahu kenapa ada laporan BPK yang di SP3-kan. Ini terjadi karena laporan BPK yang ti-dak benar atau ada apa. Sebab setiap kali kita menyampaikan in-dikasi ada nya tidak pidana ke penegak hukum itu sudah melalui proses yang panjang dan sudah melalui pertimba-ngan Bimbankum. Bila ternyata pene-gak hukum tidak menemukan cukup bukti dari laporan tersebut, kita harus melakukan evaluasi. Kelemahan kita di-mana.
Dalam UU di-katakan laporan BPK
mengenai dugaan tindak pidana korupsi oleh aparat pen-egak hukum dijadikan bahan untuk melakukan penyidikan. Kita tahu dalam proses penanganan sebuah perkara ada proses penyidikan dan proses penyelidikan. Oleh karena-nya, kalau kita menyampaikan temuan kepada penegak hu-kum harus unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. De ngan begitu tidak ada lagi laporan BPK ke penegak hukum yang sulit ditindaklanjuti. Artinya, kita merasa apa yang kita sam-paikan ke penegak hukum tentu cukup bukti, tetapi fakta menunjukan tindaklanjutnya tidak cepat seperti yang kita harapkan.
Selain akan melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut temuan BPK, apa program unggulan lainnya?
Sesuai dengan bidang tugas wakil ketua, saya ingin me-ningkatkan manajemen SDM sehingga karyawan BPK men-jadi human capital. Apalagi, sebagai lembaga pemeriksa itu tentu kuncinya di SDM. Oleh karena itu, SDM ini betul-betul kita maintenance dan dididik dengan baik.
Saya sering mengistilahkan seorang auditor itu seperti seorang prajurit. Ketika dia tidak bertempur harus berlatih. Artinya, ketika tidak mengaudit, dia harus belajar supaya pengetahuannya tidak ketinggalan. Teru-tama pemahaman mengenai keuangan negara.
Apakah kebutuhan SDM sudah mencukupi?
Itu juga harus kita kaji kembali. Saya juga akan m e l a k u k a n rekapitulasi ke-
22 - 26 wawancara hasan bisrii.indd 25 12/15/2011 7:51:45 PM
26 Warta BPKSEPTEMBER 2011
W A W A N C A R Abutuhan auditor. Artinya, kita perlu melakukan peninjauan kembali me-ngenai dasar perhitungan kita dahulu untuk menentukan kebutuhan auditor seperti apa. Kita juga akan menghi-tung lagi untuk menentukan idealnya berapa kebutuhan SDM. Kita juga akan menghitung perbandingan auditor dan nonauditor.
Bagaimana tanggapan Anda mengenai percepatan perhitungan kerugian negara?
Dari sisi percepatan penyelesaian kerugian negara akan kami percepat lagi. Kita juga akan menentukan time
frame berapa lama jangka waktu pe-nyelesaian di BPK. Dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan BPK kadang menjadi pengadilan. Adapun, per-mintaan menghitung kerugian negara dari penegak hukum harus kita aksele-rasi lagi. Ini juga kita harus percepat prosesnya. Sebab pro ses yang lama akan menimbulkan kecurigaan. Kita harus evaluasi lagi. Salah satu upaya-nya adalah perlu dibentuk divisi sen-diri.
Bagaimana pandangan Anda mengenai peran IT dalam mengatasi keterbatasan SDM?
Gagasan e-audit yang dilontarkan Ketua BPK harus kita dukung. Namun, harus diingat itu merupakan sebuah alat saja guna membantu auditor dalam menilai kelengkapan, memasti-kan bahwa seluruh transaksi sudah di-catat dalam laporan keuangan. E-audit akan mengurangi waktu pemeriksaan.
Bagaimana dengan dukungan anggaran terhadap program BPK?
Saat ini, DPR sangat mendukung program BPK. Oleh karena itu, ang-
garan BPK dari tahun ke tahun terus meningkat. Dalam 3 tahun terakhir anggaran BPK cukup besar. Besarnya anggaran itu diserap untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pera-latan kerja di daerah. Bila nanti kebutu-han itu sudah terpenuhi, anggaran BPK harus dimanfaatkan untuk mening-katkan kapasitas. Seperti bagaimana kita harus mencari peluang agar para auditor dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
Bagaimana hubungan BPK dengan stakeholder?
Yang paling penting hubungan BPK dengan DPR. Selama ini komu-nikasi antara komisi di DPR dengan BPK agak menurun dibandingkan de-ngan waktu sebelumnya. Harapannya setelah IHPS diserahkan ke DPR ha-rus ditindaklanjuti dengan komunikasi yang lebih intensif antara komisi yang membidanginya. Adapun, hubungan dengan DPD relatif lebih aktif seka-rang. Sementara dengan pemerintah, terutama dengan pemda, memang harus lebih banyak mengkomunikasi-kan hasil audit. Sebab banyak instansi pemerintah daerah yang belum pa-ham mengenai pengelolaan ke ua ng-an negara. Oleh karena itu, program BPK goes to campus dan BPK Mende-ngar harus digalakkan. Selain itu, saya juga mengharapkan Litbang melaku-kan survei mengenai tingkat kepua-san stakeholder terhadap hasil laporan BPK.
Bagaimana peran Pusdiklat guna meningkatkan kapasitas SDM?
Pusdiklat harus menjadi pusat pendidikan pemeriksa. Harapannya, alum ni Pusdiklat akan disegani. De-ngan begitu apapun latar belakang-nya setelah digodok di Pusdiklat akan menghasilkan auditor yang handal. Kita juga perlu membuat spesialisasi dalam audit, seperti spesialisasi audit kinerja, audit keuangan.
Bagaimana de ngan pem binaan terhadap auditor yang diduga melakukan pelanggaraan?
Penegakan disiplin sa ngat perlu. Itu bisa dimulai dari datang ke kantor te-pat waktu atau cara berpakaian. Untuk itu, saya mengharapkan Irtama tidak mencari kesa lahan dalam melakukan pembinaan, tetapi proposional saja. Kalau ada auditor yang melakukan pelanggaran disiplin harus secepatnya diproses secara fair. Tentu saja dalam memberikan sanksi terhadap auditor dalam rangka pembinaan. Artinya kita memberi kesem patan kepada mereka untuk memperbaiki. Dengan begitu unsur pembinaan terkait dengan pola promosi dan mutasi. bw
Tim Warta BPK sedang mewancarai Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri.
22 - 26 wawancara hasan bisrii.indd 26 12/15/2011 7:51:48 PM
27Warta BPK SEPTEMBER 2011
Pantau
Pengawasan BPK & KPK ke Banggar, AnomaliRapat Pimpinan DPR memutuskan memberi kewenangan kepada BPK dan KPK mengawasi rapat Badan Anggaran DPR (Banggar). Sejumlah LSM mengingatkan pengawasan seperti itu bukanlah ranah BPK
ran pimpinan DPR dalam rapat yang digelar pertengahan September lalu. Pertimbangannya, menurut Pramono,
pengawasan langsung oleh KPK dan BPK diharapkan bisa menjawab kecurigaan publik akan adanya praktek mafia
Gonjang-ganjing di tubuh Banggar DPR yang dituding sebagai biang ke rok penggelembungan
anggaran pembangunan di berbagai wilayah di indonesia, tampaknya terus memanas. Sekalipun para pimpinan DPR telah berupaya mengambil jalan tengah, tetapi hal itu dinilai berbagai kalangan LSM tidak konstrukstif.
Wakil Ketua DPR Pramono anung menegaskan berdasarkan hasil evalusi terhadap tudingantudingan yang dialamatkan di Banggar, pimpinan DPR sepakat untuk melibatkan KPK dan BPK guna mengawasi rapat Banggar.
Keputusan itu diambil oleh jaja
27 - 29 pantau.indd 27 12/15/2011 5:08:29 PM
28 Warta BPKSEPTEMBER 2011
Pantau
anggaran.Dia memaparkan sebenarnya
dalam penyusunan anggaran sebuah proyek, Dewan hanya memiliki porsi yang kecil, kirakira sekitar 18%. adapun, yang lebih dominan justru menjadi kewenangan pemerintah.
“Kami itu hanya melanjutkan 82% yang dari pemerintah. namun, agar tidak ada prasangka, memang sebaiknya ada pengawasan oleh KPK dan BPK ke Banggar,” katanya.
Pramono menambahkan ke depan, pimpinan DPR yang akan proaktif mengundang KPK dan BPK untuk menghadiri rapat Banggar, maupun
rapat Komisi DPR yang terkait dengan penyusunan anggaran. izin Banggar tidak diperlukan karena antarpimpinan DPR sudah menyepakati mekanisme baru tersebut.
Sebelumnya, KPK berniat melacak aliran uang yang diduga hasil korupsi ke Banggar DPR. Ketua KPK Busyro
Muqoddas mengatakan aliran dana itu ditengarai berkaitan erat dengan manajemen di Banggar. “Kami tentu akan melakukan pelacakan sampai ke sana juga,” katanya.
Dia menjelaskan saat ini KPK tengah menangani dua kasus besar yakni korupsi dalam proyek wisma atlet SEa games XVii Palembang senilai Rp191 miliar dan proyek pembangunan infrastruktur di 19 daerah transmigrasi senilai Rp500 miliar. Keduanya diduga melibatkan sejumlah tokoh badan di DPR yang bertugas menyusun anggaran negara itu.
anggota Badan anggaran Wa
ode nurhayati mengatakan sebenarnya ada ratusan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan (PPaTK) kepada pimpinan DPR.
“informasi menyebutkan beberapa nama anggota Dewan dan anggota
Banggar. Saya juga heran kenapa yang diungkap hanya 21 transaksi untuk satu orang anggota Dewan.”
Ketua DPR Marzuki alie membenarkan banyaknya transaksi yang dilakukan anggota Dewan. atas kecuri gaan itulah, katanya, pimpinan DPR tak hanya melaporkan satu tetapi beberapa nama. namun, PPaTK kesulitan melacak transaksi yang dilakukan para anggota Dewan itu. “Karena semua transaksi dilakukan dengan cash,” katanya.
Dari sejumlah nama yang diminta agar ditelusuri itu, kata Marzuki, PPaTK hanya menemukan satu nama ang
gota Dewan yang melakukan 21 transaksi. Dia bisa terlacak PPaTK karena orang itu melakukan transaksi perbankan.
Diikutsertakannya BPK dalam pengawasan rapat Banggar DPR, tampaknya mendapatkan tanggapan ekstra hatihati dari lembaga audit
istimewa
27 - 29 pantau.indd 28 12/15/2011 5:08:30 PM
29Warta BPK SEPTEMBER 2011
Pantau
negara itu. Pasalnya, masalah pengawasan rapat Banggar DPR sendiri bukan wilayah kewenangan BPK. “Pengawasan seperti itu bukan ranah BPK,” kata Wakil Ketua BPK Hasan Bisri.
Menurut dia, BPK tidak seharusnya melakukan pengawasan langsung terhadap proses penyusunan anggaran di DPR. “Kami itu melakukan pemeriksaan yang sifatnya post-audit, sesuatu yang sudah dilaksanakan. Bukan dalam proses perencanaan.”
oleh karena itu, sebelum menjawab undangan DPR yang berencana untuk melibatkan BPK dalam rapat Banggar, BPK terlebih dulu melakukan pem bahasan internal.
“Kehadiran dalam rapat Banggar justru membuat kami khawatir kami tidak akan bisa independen. jadi kembali kepada konstitusi saja,” katanya.
Jebakan Batman
Koalisi anti Mafia anggaran yang terdiri dari indonesia Corruption Watch (iCW), indonesia Budget Centre (iBC) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan indonesia (PSHK), mengimbau agar KPK dan BPK berhatihati menyikapi rencana diikutkan dalam tiap rapat Banggar, karena bisa jadi rencana itu merupakan jebakan
“ini aneh. jadi untuk mengungkap
potensi penyimpangan anggaran di DPR, dengan mengalihkan isu bahwa pemeriksaan yang terjadi sudah di bawah pemeriksaan BPK dan KPK. Bagi kami ini seolaholah hanya jebakan Batman. Menyuruh masuk hanya untuk legalitas semata,” ujar Peneliti Divisi Korupsi Politik iCW abdullah Dahlan, dalam jumpa persnya di kantor iCW, jakarta Selatan, belum lama ini.
Menurut dia, yang perlu dilakukan dalam mencegah maraknya mafia anggaran di Banggar adalah peran penting KPK dalam menindak aktoraktor utama. Bukan hanya melakukan pencegahan tetapi juga penindakan untuk memberikan efek jera.
“DPR harusnya konsisten menjadikan hasil audit BPK sebagai instumen pengawasan. Hasil audit BPK mestinya jadi referensi bagi tindakan penyelewengan mafia anggaran.”
Direktur Monitoring dan advokasi PSHK Ronald Rofiandri sependapat dengan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri. Dia menyebutkan bahwa BPK seharusnya bekerja di wilayah audit implementasi anggaran, bukan pada tahap rancangan anggaran. Kehadiran BPK pada proses perencanaan anggaran tidak relevan.
Ronald menjelaskan selama ini modus yang dipilih mafia anggaran tidak pernah tampil pada bilik terang atau formal semacam yang terjadi pada rapat Banggar. jadi bisa dipastikan kehadiran BPK dan KPK dalam rapat itu tidak akan menemukan praktek mafia anggaran dalam ruang formal yang sifatnya sangat normatif itu.
“aktor mafia anggaran lebih banyak bermain di bawah permukaan pada tahap implementasi yang
lebih mikro.” terangnya.itulah sebabnya Koalisi anti Mafia
anggaran mendesak KPK untuk menjalankan model kerja silent initiative, bukan pemantauan rapatrapat secara fisik.
Koalisi juga mendesak DPR agar mengundang KPK untuk melakukan tinjauan (assesment) dan evaluasi terhadap seluruh ‘mesin’ yang menggerakkan Banggar.
“Saya kira KPK dan BPK tidak harus hadir pada rapatrapat Banggar, karena diperkirakan kurang berdampak signifikan. Seharusnya langkah yang diambil ialah, DPR membangun mekanisme partisipasi publik dan transparansi dalam membahas anggaran di rapatrapat DPR. Hal tersebut bertujuan untuk memperbesar ruang dan kapasitas pengawasan, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap ruang gerak mafia anggaran,” ujar Ronald.
Koordinator advokasi indonesia Budget Center (iBC) Roy Salam menilai rencana pimpinan DPR yang akan mengundang secara resmi KPK dan BPK dalam setiap rapat Banggar, sebagai sebuah anomali.
“Dengan melibatkan kedua lembaga tersebut dalam setiap rapat, berarti mereduksi pertanggungjawabannya kepada publik.” bd
Pramono Anungistimewa
Abdullah Dahlanistimewa
27 - 29 pantau.indd 29 12/15/2011 5:08:30 PM
30 Warta BPKSEPTEMBER 2011
ANTAR LEMBAGA
Bom Menggelegar, APA Tetap Digelar Konferensi Asian Parliamentary Assembly (APA) tetap digelar pada 28 September di Solo, meski tiga hari sebelumnya bom mengguncang Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) di kota itu. Konferensi berlangsung di The Sunan Hotel membahas dua hal yakni prinsip kerja sama di Asia dan perlindungan pekerja migran.
foto: istimewa
GelARAN internasional itu dibuka oleh Ketua DPR Marzuki Alie. Dihadiri sejumlah pejabat daerah di
antaranya Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, Wali Kota Surakarta Djoko Widodo dan jajaran Muspida, Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD Surakarta.
Konferensi APA kali ini diikuti oleh
18 negara di antaranya Iran, Irak, Bangladesh, Maladewa, Pakistan, Filipina, Afghanistan, Syria, Bahrain, laos, Yordania, Kuwait, Palestina, Turki dan tuan rumah Indonesia. Sementara dua negara yang menjadi tamu kehormatan, yaitu Hong Kong dan Brunei Darussalam.
Terkait dengan isu perlindungan tenaga kerja migran, Ketua Badan
Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Hidayat Nur Wahid, menyatakan bahwa isu ini yang diusung Indonesia dalam berbagai forum internasional. “Kita berharap ketika Indonesia mengusulkan proposal perlindungan mi-grant worker ini, nanti masingmasing parlemen itu melaksanakan fungsinya yaitu regulasi, pengawasan, dan anggaran untuk menghadirkan suatu hal yang berpihak pada pekerja migrant,” kata mantan Ketua MPR ini.
Menurut dia, Indonesia bukan hanya negara yang banyak mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri, tetapi juga banyak tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Tenaga kerja a sing itu juga harus dilindungi. Hal yang sama juga dengan TKI yang ada di luar negeri harus mendapat perlindungan serupa.
Parlemen negaranegara APA, menurut Wahid, memandang sudah saatnya untuk menjalin kerja sama yang lebih intensif terkait perlindungan kepada para pekerja lintas ne
Konferensi APA Sepakati Deklarasi Solo.
30- 31 antar lembaga.indd 30 12/15/2011 5:18:08 PM
31Warta BPK SEPTEMBER 2011
ANTAR LEMBAGA
gara itu.“Karenanya kita mengundang pula
parlemen Hong Kong dan Filipina yang dinilai sukses untuk masalah mi-grant care ini,” ujar Hidayat.
Hong Kong adalah negara yang sukses mempekerjakan banyak tenaga kerja asing. Adapun Filipina menjadi contoh negara yang sukses mengirimk an banyak tenaga kerja ke luar ne geri. Parlemen kedua negara ini, tambahnhya, akan bertukar pengalaman dengan delegasi yang berasal dari 17 negara dalam mengatasi berbagai persoalan yang muncul terkait ketenaga kerjaan tersebut.
Selain masalah ketenagakerjaan, konferensi APA juga mengagendakan sosialisasi dan penguatan tentang kesepakatan pihak parlemen Asia untuk menghadirkan prinsipprinsip Asia dalam kerja sama yang telah mereka sepakati.
Pada akhir penyelenggaraan International Confer-ence on Principles of Friendship and Cooperation in Asia dan Ad Hoc Committee Meeting on Pro-tection of the Rights of Migrant Workers in Asia itu juga akan dihasilkan apa yang disebut dengan Deklarasi Solo.
Ketua DPR Marzuki Alie mengajak bangsabangsa Asia memikul tanggungjawab memecahkan berbagai persoalan global yang muncul di kawasan melalui penguatan kerja sama di antara anggota APA.
“Sebagai anggota Asia Parliamentary Assembly, kita memiliki tanggungjawab besar untuk turut mencari solusi dan membantu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi sebagian besar bangsa Asia,” ujar Marzuki Alie saat membuka konferensi internasional tersebut.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berharap sidang APA yang berlangsung selama 2 hari di Solo itu dapat menghasilkan rekomendasi kongkrit yang bersifat implementatif dan dapat ditransliterasi menjadi kebijakan riil yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di Asia.
Menurut dia, anggota Parlemen Asia memiliki tanggung jawab besar untuk mentransliterasi resolusi tersebut menjadi kebijakan kongkrit di masingmasing negara anggota APA. Dia juga berharap, secara riil mendorong penciptaan kesejahteraan masyarakat Asia.
Oleh karena itu, ia mengingatkan seluruh anggota APA agar tidak terjebak dengan aktifitas monoton hanya memproduksi resolusi dan kesepakatan yang nyaris tanpa implementasi.”Kita tidak ingin mendapati resolusiresolusi yang telah dibuat sejak tahun 2006 hanya menjadi macan kertas yang hanya garang di atas meja, tetapi ompong dalam implementasi,” kata Priyo.
Deklarasi SoloKonferensi internasional ini bera
khir dengan disepakatinya Deklarasi Solo sebagai bagian dari kesepakatan para delegasi negara yang hadir.
“Para delegasi telah menyepa .kati sebuah deklarasi yang bernama Deklarasi Solo tentang persahabatan dan kerja sama di Asia,” ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Hidayat Nurwahid seusai menutup konferensi itu.
Butirbutir kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi Solo itu adalah APA memandang penting upaya mempromosikan dan memperkuat hubungan persahabatan serta kerja sama antarnegara di Asia. Berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling meng
hormati kemerdekaan, integritas dan kedaulatan wilayah dan juga noninterfensi urusan domestik negara lain. Hal lainnya adalah APA memandang perdamaian dan keamanan abadi di kawasan Asia merupakan bagian dari tujuan utama persahabatan dan kerja sama di Asia. “Dengan demikian parlemen di Asia diharapkan dapat mendorong penggunaan penyelesaian konflik secara damai dengan memajukan dialog. Sekaligus pula menegaskan pentingnya parlemen Asia untuk melindungi HAM termasuk aspirasi atas demokrasi hingga perlindungan hak para pekerja migran,” ujar Hidayat.
Selain itu, Deklarasi Solo juga menegaskan bahwa parlemen memegang peranan penting dalam men
dukung berbagai prinsip itu dengan mengkonsolidasi kan semangat yang ada, sekali gus memperkuat solidaritas berdasarkan aspirasi rakyatnya.
Selain Deklarasi Solo, konferensi APA juga menghasilkan draf Resolution on The Pro-tection and Promotion on The Right of Migrant Worker in Asia. Menurut Hidayat, delegasi Indonesia telah memperjuangkan kepentingan tenaga kerja Indonesia dengan memasukkan isuisu yang penting ke
dalam draf reso lusi tersebut.Sejumlah isu tersebut di antara
nya, perlu adanya komitmen seimbang dan bertanggungjawab antara negara pe ngirim dan penerima pekerja migran, hingga seruan untuk meningkatkan kualitas pekerja migran dari negara pengirim demi meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran HAM para pekerja migran di negara penerima.
Draf resolusi juga mencermin kan pentingnya peran parlemen sekaligus dorongan untuk mereview legislasi terkait pekerja migran dan mendukung proses budgeting untuk program terkait. langkah tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan yang utuh dan komprehensif bagi para pekerja migran. and
PEMBUKAAN KPA-Ketua DPR RI Marzuki Alie berbincang dengan Walikota Solo Joko Widodo saat membuka Konferensi Parlemen Asia atau Asian Parliamentary Assembly di The Sunan Hotel, Solo, Rabu (28/9/2011)
30- 31 antar lembaga.indd 31 12/15/2011 5:18:08 PM
32 Warta BPKSEPTEMBER 2011
ROAD TO WTP
Fadel Muhamad, Menteri Kelautan dan Perikanan
Program Rescue Kunci Raih WTP
KemenTeRiAn Kelautan dan Perikanan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2010. Pencapaian itu diraih setelah sebelumnya selalu mendapatkan disclaimer. Apa yang telah dilakukan untuk meraih opini WTP? Berikut wawancara Warta BPK dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad di selasela pelaksanaan Pertemuan Teknik BPKJAn malaysia mengenai Audit Lingkungan di manado, belum lama ini.
Apa kiat Anda dalam waktu singkat dapat meraih opini WTP?
Pertama, saya ingin berterimakasih kepada BPK. Ketika saya mulai mengambil alih dan dipercaya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, saya melihat ada tiga hal yang paling pokok. Pertama, saya ingin spending atau pembelanjaan itu optimal. Waktu itu hanya di bawah 90%. Kedua, terkait dengan laporan keuangan. Sebelumnya kita selalu disclaimer dan disclaimer. Ketiga, sumber daya manusia, the right man on the right place.
Nah, tiga hal itu yang pertama kali saya perhatikan ketika masuk ke kementerian. Tentu yang berhubungan
dengan BPK adalah yang kedua yaitu laporan keuangan.
Bagaimana langkah yang diambil terkait hal itu?
Opini waktu itu disclaimer. Kemudian saya mendatangi BPK dan BPKP saya panggil. Kita membuat program yang namanya rescue. Saya anggap kita ini sama dengan orang sakit jantung yang harus dioperasi. Kita dibedah, mana yang kurang. Setelah kita mengetahui mana kekurangannya, dan segera menyelesaikan. Hanya waktunya tidak cukup. Maka kita buat program berikutnya pada 2010. Alhamdulillah, kita dapat menyelesaikannya.
Apa arti opini ini bagi Anda? Ada dua hal. Pertama, saya pu
nya kontrak kinerja dengan Presiden untuk membereskan laporan ke uangan itu selambatlambatnya sampai 2012. Artinya saya lebih awal 2 tahun dari yang ditargetkan. Kedua, dengan adanya percepatan itu dan
warta bpk/mh. arianto
32- 33 road to wtp.indd 32 12/15/2011 7:56:01 PM
33Warta BPK SEPTEMBER 2011
ROAD TO WTP
kenaikan spending, saya dapat tambahan dana dari menteri keuangan untuk membiayai reformasi birokrasi internal.
Apa halangan yang dihadapi dalam pencapaian opini itu?
Ada empat handycap terbesar. Pertama, tidak semua karyawan bagian atas itu mau. Mereka tidak berpikir bahwa pembenahan ini urgent. Ini hambatan dari dalam yang pertama kali. Untuk itu, saya terus tekankan kepada mereka mengenai pentingnya hal ini. Saya bawa mereka rapat di BPK dan BPKB, baru mereka merasa bahwa ini memang perlu.
Kedua, kita tidak memiliki tenagatenaga keuangan yang bagus. Akhirnya, kita pinjam dari BPKP. Jangan lupa Irjen yang lama itu ahli perikanan demikian juga staf yang lain, bukan ahli audit, bukan akunting. Ketiga, kita belum terbiasa memberikan laporan secara rutin dan teratur. Artinya, jadi tidak jadi laporan itu biarkan saja. Ini satu behavior yang keliru. Untuk itu, saya tunggu sendiri rapatrapat. Saya juga pimpin rapat dengan mereka.
Keempat, komitmen. Kita jadikan ini komitmen bersama, bukan mau saya saja. Saya jadikan ini sebagai komitmen seluruh aparat. Ketika itu terjadi, cepat semua bergerak.
Apa sebenarnya yang dilakukan selama program rescue?
Ketika rescue itu, saya langsung pegang komando dengan komitmen yang kuat. Dengan begitu, semua pun mau tak mau mengikutinya.
Bagaimana Anda mempertahankan opini WTP ini?
Insyaallah, kita akan pertahankan opini WTP ini seterusnya. Sebenarnya mempertahankan itu bisa sulit, bisa tidak. Tidak sulit karena kita sudah mengetahui mana letaknya yang salah. Mana yang belum beres, mana yang kurang. Tinggal kita selesaikan saja.
Apa ada kaitannya antara opini WTP itu dengan kinerja kementerian Anda? Apa bukan karena dana anggaran yang besar?
Opini WTP tentu berpengaruh ke
kinerja. Demikian juga dengan dana yang besar karena banyak programprogram. Pengaruh terhadap kinerja kita cukup besar yaitu timbul rasa percaya diri dari staf saya. Para eselon I dan II semua percaya bahwa yang mereka belanjakan itu sudah benar, tidak ada kesalahan kita. Kita juga yakin telah membelanjakan dengan baik dan tidak ada korupsi.
Apakah program yang Anda terapkan juga bisa berhasil di entitas lain?
Menurut saya dapat diterapkan. Sebelum saya menjadi menteri dan menjabat sebagai gubernur gorontalo, BPK mengambil percontohan nasional di gorontalo. Sampai prosedur keuangan pun yang dipakai di gorontalo. Sampai Pak Anwar [mantan ketua BPK Anwar Nasution] datang ke gorontalo langsung. Saya sudah merasakan. Jadi, memang bisa jika konsep itu direplikasi dan diterapkan di tempat lain oleh Pak Anwar. Sama saja dengan di kementerian, asalkan ada komitmen bersama dan mau melaksanakan.
Jika Anda sudah tidak di kementerian itu lagi, apakah sistem yang ada bisa jalan?
Saya kira tidak ada masalah karena orangnya sudah bagusbagus di eselon II. Kuncinya memang di eselon II itu. Mereka yang bekerja seharihari.
Apa harapan Anda atas pertemuan antara BPK dan JAN Malaysia yang membahas masalah audit lingkungan ini?
Saya sangat menghargai langkah dari BPK untuk kerja sama dengan Malaysia dan mengambil topik yang berhungan dengan audit kelautan dan perikanan. Saya juga menghargai audit yang sudah dilakukan terhadap mangrove karena ini bidang saya. Kerja sama dengan Malaysia ini perlu karena banyak masalah kita dengan Malaysia mengenai perbatasan. Jika kita awali dengan mereka [auditor Malaysia] dan Polisi Diraja Malaysia ikut, nanti lamalama semua elemen di negara itu akan mengikuti.
Harapan saya, dari BPK dan JAN ini menjadi titik awal bagi langkah jangka panjang ke depan. aiz
warta bpk/mh. arianto
32- 33 road to wtp.indd 33 12/15/2011 7:56:01 PM
34 Warta BPKSEPTEMBER 2011
BPK DAERAH
BPK Perwakilan Sulawesi Utara terus berbenah, baik internal maupun yang ter-kait dengan pihak eksternal. Dalam 1 tahun, BPK Perwakilan Sulut ditargetkan kembali disegani.
BPK Perwakilan Sulawesi Utara
Membawa BPK Agar Kembali Disegani
TEnTu tidak mudah menjadi pimpinan baru ketika se ju mlah masalah masih menumpuk. Pembenahan internal
maupun eksternal mau tak mau harus diambil dengan segala risikonya. Apalagi jika hal ini terkait dengan lembaga negara yang harus melayani publik dengan baik dengan tetap menjaga kewibawaan institusi. Setidaknya itulah gambaran dari pernyataan Kepala BPK Perwakilan Sulawesi utara Rohmadi Saptogiri, 42, dalam berbagai kesempatan di selasela Tehcnical Meet-ing on Environmental Audit Between BPK and JAN Malaysia, di Manado, belum lama ini.
Rohmadi baru 2 bulan menempati pos baru sebagai Kepala BPK Perwakilan Sulut setelah sebelumnya bertugas di BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) atau Kendari selama 2 tahun. BPK Perwakilan Sulut memiliki jumlah pegawai sebanyak 102 orang di antaranya 31 auditor dan sembilan pejabat struktural.
Jumlah entitas yang diperiksa di Provinsi Sulut sebanyak 16 pemda, lebih banyak dari Sultra yaitu 13 pemda. (Lihat tabel).
namun, dari sisi perolehan opini hasil pemeriksaan laporan keuangan, di Sulut hanya satu yang meraih
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yakni Pemprov Sulawesi utara. Selebihnya, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ke bawah sampai dengan dis-claimer. Selain itu, tingkat kepatuhan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK masih rendah. Hal ini terlihat dari kerap berulangnya opini dalam satu tahun berulang sampai 5 tahun.
Menanggapi rendahnya opini entitas di Sulut, Rohmadi mengatakan BPK terus melakukan dorongan melalui rekomendasi untuk perbaikan. “Kapasitas BPK tetap berdasarkan tugas audit dan memberikan rekomendasi. Ti
dak bisa begitu saja mengubah opini. Hal itu kita sampaikan dalam forumforum tertentu ketika penyerahan hasil pemeriksaan dan dihadiri oleh kepala daerah dan ketua DPRD,” kata pria kelahiran 1969 itu.
Jadi penekanannya, BPK itu hanya sekadar memotret, kemudian menilai dan membandingkan dengan apa yang seharusnya, sesuai dengan standar. Menurut dia, tugas seorang kepala perwakilan BPK tidak dalam kapasitas memperbaiki opini, dalam arti terlibat secara penuh. Peran BPK, jelasnya, sesuai dengan misinya yaitu mendorong entitas, tetapi tidak dalam kapasitas untuk ikut serta memperbaiki opini (tidak incharge).
“BPK mendorong melalui rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Logikanya, jika rekomendasi itu ditindaklanjuti permasalahannya tidak akan berulang sehingga opini membaik.”
Selain masih rendahnya tingkat opini entitas, permasalahan di Sulut juga cenderung berulangnya opini dari tahun ke tahun. Rohmadi mencontohkan Pemerintah Kota Bitung yang mendapatkan opini WDP selama 5 tahun sampai saat ini.
“Masalah sistemik sudah kita ungkap berkalikali dan tidak segera ditindaklanjuti. Contohnya masalah aset, disiplin anggaran yang kerap berbeda dengan realisasinya. Kita sudah sampaikan berkalikali bahwa hal itu tidak boleh. namun, permasalahannya ini tetap saja berulang.”
Dia menambahkan masalah pencatatan aset yang tidak dibukukan juga dialami oleh Pemda Bitung. Logikanya, pihak pemda segera membentuk tim untuk membenahi secara menyeluruh masalah aset.
“Jadi BPK hanya mendorong. Jika mereka datang ke kita dan ada komunikasi, akan kita sampaikan seperti itu [rekomendasi]. Kita tidak bisa day to day membantu di entitas tertentu,” jelasnya.
Selain itu, BPK terus mendorong dengan memberikan rekomendasi yang menyelesaikan masalah. Ada
Roh madi Saptogiriwarta bpk/mh. arianto
34 - 38 bpk daerah.indd 34 12/15/2011 5:27:50 PM
35Warta BPK SEPTEMBER 2011
BPK DAERAH
pun, yang mengambil tindakan dan menindaklanjuti rekomendasi adalah pihak pemda.
Rohmadi menegaskan BPK terikat dengan kode etik yang harus dipegang oleh seluruh auditor yakni tidak bisa ikut dalam proses. BPK, tuturnya, hanya bisa melakukan dengan jalan memberikan himbauan dan dorongan. untuk itu, BPK juga aktif dalam berbagai forum guna menyampaikan perlunya melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan.
Sebenarnya, kondisi entitas di Sulut, tidak jauh berbeda dengan di Sultra. “Saya sudah 2 tahun lebih di Sultra, tentunya mengetahui persis peta di sana. Kita bisa mengklasifikasikan mana pemda dan unsur legislatif yang memiliki keinginan kuat untuk baik serta melakukan dengan tindakan nyata. Kemajuannya juga kelihatan. Misalnya, pihak pemerintah di provinsi yang meningkat dari disclaimer menjadi WDP.”
namun, lanjutnya, ada juga enti
tas di Sultra yang lemah dalam implementasi rekomendasi. “Kalau di depan kita bagus, action plan juga baik, akan tetapi dalam implementasinya tidak ada, komitmennya kecil. Ada yang beberapa tahun tetap WDP. “
Bahkan, lanjutnya, ada pemerintah daerah yang sama sekali tidak ada upaya untuk memperbaiki opini. “Dalam kebijakan dan tindakan tidak ada perubahan. Kami temukan di beberapa daerah di Sultra seperti itu. Akhirnya, ya ... disclaimer terus dan ini bertahuntahun. Kondisi di Sulut, kurang lebih sama dengan di Sultra.”
Meski begitu, keinginan para kepala daerah di Sulut untuk menjadi WTP sudah terlihat. “Hanya saja, saya belum mengetahui dalam tataran implementasi. Apakah keinginan kuat itu diwujudkan dalam kebijakan yang kemudian dilaksanakan, itu yang saya belum mengetahuinya,” papar pria yang dikaruniai empat anak itu.
Menyinggung kemungkinan dikenakan sanksi bagi entitas yang ber
tahuntahun tidak berubah opininya, dia mengakui belum ada. namun, kesadaran atas pentingnya opini bagi entitas sudah ada karena opini itu bisa menjadi pertaruhan atau gengsi kepala daerah. Juga bisa digunakan sebagai alat untuk meminta tambahan dana anggaran.
“Kalau dia WDP atau WTP, mereka mendapat insentif dari Menteri Keuangan. Sebaliknya, jika ada yang memiliki opini di bawah, misalnya disclaimer dan berturutturut, memang tidak ada sanksi. Ini kelemahannya. Akan lebih indah unsur punishment itu juga dimulai, bisa dari kementerian keuangan, kementerian dalam negeri. Apakah DAu diperlambat atau sanksi lain.”
Soliditas InternalRohmadi menjelaskan pada saat
dirinya masuk ke BPK Perwakilan Sulut termasuk spesifik lantaran adanya kasus yang tengah ditangani oleh KPK dan kepolisian.
“untuk itu saya segera melakukan
warta bpk/mh. ariantoGedung BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
34 - 38 bpk daerah.indd 35 12/15/2011 5:27:53 PM
36 Warta BPKSEPTEMBER 2011
BPK DAERAH
pemetaan internal. Selanjutnya saya langsung melakukan konsolidasi. nah, saat ini saya masih dalam tahap konsolidasi itu. Terus terang saya belum sampai tahapan mengkomunikasikan kebijakankebijakan ke depan dengan pemda,” tuturnya.
Dia menegaskan langkah awal yang ingin dibangun yakni soliditas internal. Dirinya yakin, dengan semangat soliditas internal mampu mensinergikan seluruh kekuatan untuk meraih kembali kejayaan perwakilan.
“Menjadi unit perwakilan yang disegani dan dihormati oleh seluruh stakeholders. Juga menjadi lembaga yang diperhitungkan, baik secara internal BPK yang bisa dijadikan study banding perwakilan lain. Saya kira 1 tahun kita bisa kembali disegani.”
Dia menilai kasuskasus yang terjadi hanya bagian dari masa lalu. Bagi dia, yang penting internal dulu dibenahi agar satu bahasa. nantinya setelah sinergi internal sudah terjadi baru melangkah keluar.
“Kita buktikan bahwasannya BPK Manado kini sama sekali berbeda de ngan masa lalu. Tentunya tidak menunggu solid dulu, akan tetapi secara simultan dengan juga melakukan koordinasi secara eksternal dan penguatan secara kelembagaan. Membuka jaringan dan komunikasi mengenai keberadaan dan fungsi BPK,” tegasnya.
Komunikasi secara intens sudah dilakukan dengan pihak luar diantaranya melalui forumforum pertemuan para pengurus dan aparat daerah itu. “Misal nya ketika rakor di Polda. Dengan pihak kejaksaan juga sudah kita mulai selanjutnya dengan aparat keamanan Korem dan Kementerian Keuangan.”
Menurut dia, pejabat BPK di daerah harus bersikap luwes dalam arti menyesuaikan diri dengan situasi dan budaya setempat. namun, tetap harus ada garis tegas atas sikap BPK.
“Dalam bergaul kita menunjukkan tetap luwes sebagai manusia yang bisa mengikuti irama budaya setempat. namun, dalam hal tertentu kita harus
mengatakan tidak yang sifatnya prinsip. Dengan harapan auditee memahami mana yang bisa dilakukan dengan BPK, mana yang tidak bisa.”
Di mata Rohmadi, sikap karyawan BPK Perwakilan Sulut sebenarnya sudah terbangun menyusul kasus yang terjadi secara bertubitubi. Mereka terbangun dan tersentak serta mengambil sikap. “Saya hanya mendorong dan mengatakan apa yang sudah dilakukan selama ini sudah on the track.”
Meski begitu, dia mengakui ada beberapa hal yang harus dibenahi ketika baru masuk ke Sulut. “Saya yakin kepemimpinan sebelumnya ada juga halhal yang positif dan itu akan kita teruskan. Sementara un
tuk masalahmasalah yang sudah timbul akan kita minimalisir dan perbaiki.”
Rohmadi berkeinginan untuk membangun fraud control system yang tengah dibangun oleh BPK Pusat. Sistem ini dimaksudkan sebagai deteksi dini, sebagai alat untuk mencegah fraud internal. “Jika memungkinkan kami juga ingin menjadi piloting untuk proyek itu.” aiz
Wilayah Pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Utara
Pemerintah Provinsi Sulawesi utara
Pemerintah Kabupaten Bolaan Mongondow
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow utara
Pemerintah Kabupaten Sangihe
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Pemerintah Kabupaten Talaud
Pemerintah Kabupaten Minahasa
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
Pemerintah Kabupaten Minahasa utara
Pemerintah Kota Bitung
Pemerintah Kota Kotamobagu
Pemerintah Kota Manado
Pemerintah Kota Tomohon
34 - 38 bpk daerah.indd 36 12/15/2011 5:27:55 PM
37Warta BPK SEPTEMBER 2011
BPK DAERAH
BPK Perwakilan Sulawesi utara memiliki 16 cakupan wilayah audit. Menurut salah seorang auditor senior di perwakilan itu, Effron Sitepu, dua kabupaten yang sulit untuk dilakukan audit yaitu Pemkab Talaud dan Pemkot Tomohon.
“Selama 3 tahun lebih di sini, pemeriksaan yang berat itu di Kabupaten Talaud dan Kota Tomohon karena sampai dengan saat ini opini yang melekat masih dis-claimer,” katanya belum lama ini.
Dia menjelaskan sistem pengelolaan keuangan ke dua entitas itu kurang bagus. Mereka, lanjutnya, melakukan tarik tunai tidak melalui prosedur pengeluaran keuangan atau tanpa dasar yang jelas.
“Selain itu, selama ini rekomendasi yang kita berikan hanya dikeep saja, tidak digunakan untuk menjadi landasan yang lebih baik ke depan. Hanya sebatas tulisan,” jelas Effron yang dikaruniai dua orang putri dan seorang putra ini.
Menurut dia, awalnya pengelola dua daerah itu tidak mengetahui kegunaan dari opini BPK. namun, se
karang kedua pemda itu sudah mengerti manfaat dari pemeriksaan BPK.
“A p a l a g i sejak 2008 ada reward bagi pem da yang memiliki opini WTP dan WDP. Hanya saja dari keseluruhan pemda yang diperiksa baru satu yang mendapatkan WTP, selebihnya WDP, Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat.”
T e r k a i t dengan kerja sama dari au-ditee, Effron m e n g u n g kapkan kerap
pemberian data yang ditundatunda, padahal waktu pemeriksaan terbatas. “Ada istilah di daerah sini ketika diminta datanya, mereka bilang ‘sabantar’. Sabantar ini bisa besok, lusa, bisa 3 hari. Makanya dalam pemeriksaan saya selalu buat tanggal penerimaan di dokumennya. Jika tidak, sabantar terus jo..”
Dia menambahkan sebagian besar entitas sudah menyadari bahwa opini yang buruk mempengaruhi gengsi dan citra daerahnya. “Dalam 12 tahun ter akhir, para pemda sudah mengetahui pentingnya opini karena terkait dengan kinerja keuangan. Mereka sudah tahu kalau disclaimer itu jelek dan gengsi juga,” papar pria yang tengah menyelesaian pendidikan Strata Dua di universitas Sam Ratulangi ini.
Penempatan di BPK Sulawesi utara merupakan yang pertama kali bagi Effron sejak masuk BPK pada 1998. “Hampir 80% saya sudah keliling melakukan pemeriksaan di seluruh Indonesia. namun, penempatan di perwakilan baru pertama di Manado ini.” aiz
Auditor senior Effron Sitepu (kiri) dan I Made Dharma Sugama, Kasubbag Hukum dan Humas, BPK Perwakilan Sulawesi Utara.
Pemda Tersulit dan Sabantar Jo ..
warta bpk/mh. arianto
34 - 38 bpk daerah.indd 37 12/15/2011 5:27:58 PM
38 Warta BPKSEPTEMBER 2011
BPK DAERAH
BPK Perwakilan Sulawesi utara memiliki 16 wilayah pemeriksaan dengan opini yang masih kurang menggembirakan. Pasalnya, dari seluruh entitas itu hanya Pemerintah Provinsi Sulawesi utara yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selebihnya, di bawah kasta tertinggi itu sampai disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TP).
Selain masalah opini ini, entitas di Sulawesi utara juga kerap ‘bertahan’ pada satu opini dalam waktu yang cukup lama. Misalnya, disclaimer atas Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam waktu lebih dari 3 tahun. Penyebabnya bisa saja faktor internal entitas maupun eksternal yang terkait dengan perundangundangan ataupun pihak terkait lain. Hanya saja, seharusnya setiap entitas melakukan rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai tindak lanjut dari perbaikan kinerja pengelolaan keuangan.
Kota Bitung, misalnya. Kota yang memiliki luas daratan 31.350,35 hektare dengan 13 pulau ini, dalam 5 tahun terakhir berpredikat WDP. Apa masalahnya?
Wali Kota Kota Bitung Hanny Sondakh mengakui banyak hal yang mempengaruhi opini WDP sampai 5 tahun itu. “Sebagai pimpinan saya tetap berusaha. Hanya saja, kita perlu SDM akuntansi yang cukup. Pasalnya, selama ini kita masih kekurangan tenaga akuntansi. Selain itu, kita sudah mengikuti programprogram [BPK] dan akan terus berusaha. Yang lain bisa, mengapa kita tidak,” katanya diselasela Technical Meeting on Environmental Audit Between BPK and JAN Malaysia di Manado, belum lama ini.
Dia menjelaskan pemda yang dipimpinnya membutuhkan sekitar 25 orang tenaga akuntan. “Ketika saya masuk, tidak cukup ahli akuntansi. Saya tiap tahun menerima karyawan, akan tetapi sekarang tidak ada lagi penambahan karyawan karena bisa habis di gaji. Kita usahakan juga melakukan program pensiun dini.”
Menurut dia, setiap entitas harus melihat poinpoin yang kurang untuk segera diperbaiki. Dia beranggapan kesempurnaan atas hasil yang dilakukan hanya bisa dinilai oleh orang lain.
“Saya belajar dari yang sudah bagus opininya, kirakira di mana kelemahan kita. Melakukan konsultasi juga dengan orangorang yang bisa mengatur sistem dengan lebih bagus. Terus terang kita melakukan perubahan tahap demi tahap karena kalau kita melihat di belakang masih sulit.”
Hanny menyebut masalah pencatatan aset masih cukup berat untuk dilakukan pembenahan. namun, saat ini sebanyak 380 lebih sertifikat tanah sudah dikeluarkan.
“Saya banyak mencari tanah yang sudah hilang, ada beberapa sudah ditemukan. Status tanah di Pulau Lembe ini agak susah. Ada yang klaim memiliki, bahkan sudah ada sekolah, kantor kecamatan, kita juga complain. Jadi, kita juga
sulit menentukan angka appraisal yang benar. Misalnya, gedung kita yang memiliki tapi tanah tidak jelas.”
Masalah lain yang masih dispute, yaitu aset rumah sakit yang ada di Bitung. Statusnya pinjam pakai karena masih milik pemerintah provinsi. “namun, kita juga menyediakan saranasarana untuk pelayanan masyarakat. Saya juga sudah diberikan kewenangan untuk mengelola rumah sakit ini. Kita juga alokasikan anggaran yang banyak dibantu dari pusat.”
Ketika ditanya kapan target perolehan WTP, Hanny hanya berharap opini itu bisa diraihnya tahun depan. “Kita berusaha tahun depan, meski masih ada problem .”
Tuna dan CakalangSekilas mengenai Kota Bitung. Kota ini digerakkan oleh
sektor kelautan dan perikanan utamanya produksi ikan tuna dan cakalang. Terletak sekitar 60 Km arah utara Ibu Kota Manado. Jika melalui jalan darat bisa ditempuh sekitar 40 menit dengan kondisi jalan satu arah bolakbalik, ciri khas jalan provinsi di Tanah Air. Sepanjang kiri kanan jalan masih lebat ditumbuhi pohonpohon agak lebat dengan diselingi
rumah penduduk yang tidak begitu padat. Bitung memiliki sejumlah fasilitas
pendukung sektor kelautan dan perikanan seperti pengadilan khusus untuk menangani kasuskasus perikanan. Menurut Kepala Bappeda Bitung James Rompas, pengadilan khusus itu banyak menangani kasus illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan Taiwan dan Filipina.
Dia menambahkan dukungan keamanan sudah memadai. Selain ada pangkalan angkatan laut juga ada polisi khusus perairan. “Kita memiliki perangkat pengamanan laut yang lengkap,” jelasnya.
Mengenai produksi perikanan tangkap, Hanny Sondakh mengungkapkan untuk komoditas cakalang mencapai 50.020 ton, golongan tuna 65.893 ton, layang 27.391
ton, dan campuran 3.635 ton. “Total produksi perikanan tangkap selama 2010
mencapai 146.940 ton. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 145.053 ton,” tuturnya.
Dia menjelaskan saat ini di Bitung terdapat 35 perusahaan tangkap. Adapun, pada industri pengolahan dibagi menjadi empat kelompok yaitu ikan kayu sebanyak lima perusahaan, ikan frozen (23 unit), ikan kaleng (5 unit), dan ikan tuna (11 unit). “Sementara sebanyak 13 perusahaan di industri pengolahan saat ini masih dalam tahap konstruksi,” katanya.
Hanny menambahkan sebagian besar produk perusahaan ikan itu diekspor ke Eropa, AS, Asia, Australia, dan Afrika. “negaranegara Arab, Asia Tengah, dan Afrika misalnya Arab Saudi, uni Emirate Arab, Mesir, Pakistan, Yordania, Yaman, dan Kenya.” aiz
Aset & SDM Ganjal Opini Bitung
Hanny Sondakh
34 - 38 bpk daerah.indd 38 12/15/2011 5:27:59 PM
Kunarto, menghembus-kan nafas terakhirnya pukul 03.30, rabu (28/9) di rumah Sakit Premier Internasional
Surabaya. tutup usia pada 71 tahun. Penyakit kanker prostat yang menu-tup usianya.
Jenazah kemudian diterbangkan ke Jakarta. Disemayamkan di Pergu-ruan tinggi Ilmu Kepolisian (PtIK) Ja-karta. Dikebumikan di taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta pada rabu (28/9) lalu.
almarhum Kunarto sejak kecil ber-cita-cita menjadi polisi. Cita-citanya itu tergapai, begitu tamat SLta tahun 1961. Masuk PtIK angkatan IX dan menyelesaikan pendidikan dinasnya pada 1970. Setelah menamatkan PtIK, Kunarto langsung ditugaskan men-
jadi Sepri Panglima angkatan Kepoli-sian (1970).
Setelah menjalani berbagai karier di kepolisian, akhirnya pada 20 Feb-ruari 1991, dilantik Presiden Soeharto menjadi Kapolri menggantikan Jen-deral Polisi Sanoesi. Jabatannya diem-ban sampai tahun 1993.
Setelah masa tugasnya sebagai Kapolri selesai, beliau terpilih menjadi Wakil Ketua BPK periode 1993-1998. Pada waktu itu, Ketua BPK dijabat J.B Sumarlin. Setelah selesai masa tugas-nya, sebenarnya pria kelahiran Yog-yakarta, 8 Juni 1940 ini menjadi calon kuat untuk menduduki jabatan Ketua BPK. Hanya saja Wakil Ketua yang di-pilih tidak sesuai keinginan, beliau mengundurkan diri dari pencalonan Ketua BPK.
Mantan Wakil Ketua BPK WafatInnaalillahi wa innaa ilaihi rooji’un. Telah meninggal dunia mantan Wakil Ketua BPK Periode 1993-1998 Jenderal Polisi (Purn.) Kunarto. Semoga amal bakti beliau kepada negara menjadi catatan indah bangsa Indonesia.
ada yang pernah terucap beliau ketika diwawanca-rai sebuah media nasional. Menjelang masa jabatannya sebagai Wakil Ketua BPK ber-akhir, medio Juli 1997. uca-pan yang cukup meresap.
“Coba berikan kami tenaga yang cukup untuk memantau seluruh Indonesia dan punya perwakilan di tiap provinsi. Namun, ini kan tidak. Seperti perwakilan kami di Medan, Sumatra Utara, itu harus mengawasi tujuh provinsi de ngan 100 pegawai. Sementara biaya operasional sangat kecil sekali. Dengan kondisi begini, bagaimana kami bisa melakukan tugas dengan baik, kalau kami sendiri punya keterba
tasan. Jika targetnya menyelamatkan 60% dari APBN, berikan saya enam kali kekuatan pegawai dari jumlah yang ada sekarang. Kalau sekarang hanya ada 1.800 orang kalikan enam, dan semuanya harus akuntan. Saya jamin 60% penyelamatan uang negara akan tercapai. Lalu anggaran BPK, kalau sekarang hanya dapat Rp26 miliar, kalikan enam. Saya jamin akan dapat menaikkan peringkat dari tingkat korupsi paling tinggi ke tinggi negara paling bersih”.
Harapan beliau, sedikit-banyak telah didapat BPK saat ini. namun, ma-sih ada harapan-harapan beliau yang belum bisa diwujudkan. Seiring de-ngan waktu, seiring dengan perkem-bangan zaman, tantangan BPK akan semakin besar. namun, harapan be-liau itu bisa menjadi renungan insan BPK saat ini dan masa mendatang. Se-lamat jalan Pak Kun. and
Saat pelantikan Anggota BPK periode 1993 - 1998 dimana Jend. Polisi (Purn.) Kunarto terpilih sebagai Wakil Ketua BPK.
39Warta BPK SEPTEMBER 2011
o B I t u a r I
39 - obituari.indd 39 12/15/2011 5:31:01 PM
40 Warta BPKSEPTEMBER 2011
GALLERY FOTO
Delegasi BPK RI dan JAN Malaysia berfoto bersama dengan pejabat Kota Bitung, Sulawesi Utara, dalam rangkaian acara Tehcnical Meeting on Environmental Audit, di Manado, belum lama ini.
Ketua BPK Hadi Poernomo memberikan penjelasan di depan peserta rapat koordinasi pelaksana BPK dalam rangka anggaran 2012-2013 di Bogor, 13-16 September 2011.
Ketua BPK Hadi Poernomo dan Sekjek BPK Hendar Ristriawan berfoto bersama dengan peserta StuNed Scholarship Program di Jakarta, belum lama ini.
40 - 41 galeri foto.indd 40 12/15/2011 5:52:28 PM
41Warta BPK SEPTEMBER 2011
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri menandatangani dokumen dalam pelantikan posisi wakil ketua BPK di saksikan oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin Andi Tumpa, di Jakarta, belum lama ini.
Ketua BPK Hadi Poernomo dan jajaran anggota BPK memberikan penjelasan dalam rapat konsultasi dengan pimpinan Komisi XI DPR dan Ketua Kelompok Fraksi Komisi XI, pada 29 September 2011, di Jakarta.
Rapat pembahasan pemeriksaan pekerjaan jasa konsultasi antara BPK dengan dewan pengurus provinsi Inkindo DKI Jakarta, belum lama ini.
Peserta Senior Officials Meeting untuk pemantapan pembentuan ASEANSAI berfoto bersama di Hotel Crowne Plaza-Jakarta, belum lama ini.
Anggota BPK Taufiqurrahman Ruqi tengah memberikan penjelasan pada workshop dengan kementerian keuangan di Jakarta, pada 22 September 2011.
Anggota BPK Rizal Jalil tengah memberikan sambutan dalam Workshop Pemeriksaan atas Operasional Bank Pembangunan Daerah di Wilayah Indonesia Timur, belum lama ini.
40 - 41 galeri foto.indd 41 12/15/2011 5:52:42 PM