insentifdenpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/03/nusa-bali-26-maret-2016.pdf · wakil ketua...
TRANSCRIPT
Sub Bagian Humaq dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Pr{vinsi Bali
Edisi
Hal
| *at,zs Ybrd't "b6.2_
,rP.
Insentif0n
Anggaran insentif T:ry1* anssaran sebetulnva ada, di APBD 2016,rnarnun terbentur
peiabat asal Kerobokan, tersebut.Namun pihalcrya mengldaim sudahmelaporkarl masalah ini kepadaBupati Giri ffasta.
Apa hasilfya? Menurubrya men-unggu peturf uk bupati. 'Yang jelas,kami sudah laporkan ke pimpinan[bupati) aga ada peninjauan SK,"imbuhnya.
Ketua Kofnisi lV DPRD BadungMN Ketut dgus Nadi Putra men-yayangkan masalah ini. "Tidak adaaturan yang melarang. Apalagi,anggarannya juga sudah terpasang.lni adalah kesalahan SKi' tegasnya.Dia mengharapkan bupati segeramerevisi SK tersebut
Menuruufya pennan gunr-gurunon PNS di padung sangat besa;untuk menufu pi kekuranngan guruPNS. Sehinglba pemerintah dihara-pkan juga dapat mensejahterakanguru non Pl.lS, karena jasanya san-
guru non PNS telah "i,!"r"isiti*iffiA;;;ffi;:ada diAPBD 2016, *?l::iTl dilakukan.
tetapi belum bisa cairkarena terkendala SK
Pendidikan Pe-
Bupati. ["*ry$,Menurut dia, sanipai gaatini insentifuntuk guru nori PNS belum bisauntuk guru norf-enb belum bisa
MANGUpURA, NusaBali diberikan. Mes{i didkut anggaranInsentifgurunonPNSdiBadung untukitusudahada.
belumbisa&irHalinilantaranterkl "Anggarannya sudah ada, tetapiendalasuratkenuhrsanfsKlhrrnari kami belum bisa mencairkan. Ka-endalasuratkeputusan(SlQbupati kami belum bisa mencairkan. Ka-sebelum era I Nyoman diriprasta. rena terkendala rnasalah SK (suratDalam SK sama sekal tidak me_ keputusan) Bupatii aku Astikanyebut guru non PNS di dalamnya. kepada wartawafr, Ikmis (24/3).Sehingga anggaran insentif untuk Astika mengaku belum tahu.sekitar 3.735 guru non PNS di persis penyebab tidak dicantum-Badungbermasalah. kannya guru non PNS dalam SK
Padahal menurut informasi se- tersebut. "Kami[jugf belum tahubelumnya guru-gurq ini kecipratan apakah ada atur{n bdru, yang tidakinsentifyang besarannya antara Rp memperbolehk{n pemberian in-{0! r:ibu - Rp 400 ritru per bulan. sentif kepada g$u ngn pNS," kara gatbesan 6nsa
Sub Bagian Hum s dan Tata Usaha PK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Edisi
Hal
: SqL1U,?3 l@, "o[6
Pencairan Dana ib;h Bansos Tak Jelas v/
DPR NlalasHa iri SidangParipurnaDi Pe rov Bali
sendiri ncairanbansosdana hiba
ini h adajelasan.
SINGAMJA, Nusa$aliSituasi politik felang Pilltada
merambahke Gedrlng DPRD Bule-leng. Seluruh anggpta DPRD $aritiea" fraksi yakn-i-Fraksi Golkar,DEmokrat, dan Gerlindra kompaktidak hadiri sidan$ PariPurna.
Beruntung ;ufutatr meiekatidak sampai mefnbatalkan si-dang paripurna. KfbarnYa, sikaP -angfota tiga faksi ifu karena pen'-cairan hibah bansPs belum juga
paripurna LKPJ Bupati 201 5, terlihat sebagian kursi ang-
kosong.
cairan hibah bansPs belum luga.jelas, termasuk ad{ pemangkasandana perialanan di{as tanPa Pem-bahasan. Sidang P[riPurna den-gan agenda penY{mPaian NotaPengantar Laporan KertaranganP-erlan ggun g; awlaUan (LKPl)B-upati Tahun 2018 Pada Kamis
Q4/s) pagi di Qedung DPRD
Buleleng, falan V{taran, Singa-raia. Sidang itu diPimPin KetualPno t Gede suprtiatna dihadiri
tempat lain juga belum' Kalau kitacairkan tanPa mekanisme danregulasi, nanti iustru melangga4kaiena pencairan sekarang cukuPketat, hargs bentuk Yayasan,"terangnya.
Keiua Fraksi Golkar Gede Su-parmen mengakui, tindakannYaitu karena alaian Pencairan danahibah bansos belum ielas. Karenaseiauh ini, di PemProv Bali sendiripencairan {ana hibah bansos inisudah ada keielasan. "SaYa kanmendapatkan dana hibah bansos
iuea diri Provinsi, dan sudahdiierifikasii kenaPa di Bulelengbelum. BaEaimana kami bisam e mpe rtan*ggu ngi awabkan Padamasyarakat," tegasnya.
Disinggung dana Perjalanandinas vand diduga sebagai Pe-nyeba6 aksl boikot, politisi Golkaraial Desa Bebetin, KecamatanSawan ini rhenamPik' "Kalau ituIdana perialanan dinas, Red)iiaat timi' masalahkan, walau-oun kami sbdikit kecewa karenaid" peneurhngan dari kesePaka-tan awailta!i kami sebagai wakilrakvat tetaP melaksanakan tugasperjalanan'dinas kok. Kalau kamimasalahkan itu, mungkin sajakami tidak lakukan Perjalanandinas," tegasnYa. 6 k19 l
Bupati Putu Agus turadnyana danWakil Bupati dr N$oman Sutiidra,Muspida serta p+jabat lingkupPemkab Buleleng.l
Sidang dijadwalkan berlang-sung pukul 10.00 Wita. Karenabelum banyak anggota DPRDyang hadir, sidang ditunda hingga30 menit. Pihak sekretariatan ter-lihat sibuk menghubungi anggotadewan minta agar hadir dalampersidangan. Namun anggotadari tiga fraksi, Fraksi Golkar,
Demokrat, dan Gerindra komPakberalasan sakit dan izin karenaada kesibukan lain. Beruntung,iumlah anggota Yang hadir dari'Fraksi
PDIP Hanura, dan Nasdemmencapai kuorum Yakni 24 dari45 anggota DPRD Buleleng.
Usif sidang, Sekretaris DPRD(SekwanJ Buleleng I Gede Wis-nawa menepis ada aksi boikotdari tiga fr-aksi dalam sidangtersebut. Ia menYebut, anggota
;lang tidak hadir karena ada
denean harapaLr.U"sai sidang, BuPati Buleleng
Putu Agus S-ulradnYana, tidakbanvak memberikan komentarterliait aksi boiftot itu. "Saya tidak
Redl, itu urusil,n internal dewan,tapi kan sidarfg berialan tadi,"uiarnva. I' teikait dugaan karena danahibah bansos j'ang tak kunjungcair, Bupati hftu Agus Suradn-yana mehgatakfn, Pe.ncairan danahibah banlos it[r befbeda dibahd-
luirnya. Syarat Pihak/lembagapeneirma dana hibah bansos Punmakin ketat. "Pendairan ini kanada mekanisrfire flan regulasiyanc,hary-: lip[,_l!l
s:f" kira di
kesibukan pribadi dari masing-masing anggqta. "Yang ielassetelah kami hubungi anggota
tidak bisa diwdkilkan," katanYa'
vans tidak hadih itu karena alasani"kiidan mengfkuti kegiatan Yang
r:---ll-:ll---, l-^-^-,,^
Informasi .dihimPun, aksiboikot anggotaldari tiga fraksi itulantaran tidak jplaspya pencairandana hibah barFos P016. Masing-masins angqotf DflRD mendaPat'latan'liulia{na tiansos RP,5 o o
iuta. Selain hifah bansos, dana
irerialanan din{s juga tidak sesuai
f, lffitlffT'4#;- -.'
l
:]:zffi*-**'I: E#" j
sebe-
tahu soal itu
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan o']"'"'' Bali
Pusatlanji Rp 62M
esrarAnggaran
penanganan DermagaKaoal Pesiar Tanah
Ampo akan cairmelaluiAPBN 2017.
Akan dibangun
a
dermaga sekoci di sisisamping dan break
water.AMLAPURA, NusaBali
Pemerintah pusat berianji di+hun 2017 akan menggelontorkanIlp 62 miliar untuk melanjutkanfioyek Dermaga Kapal Pesiar Ta-4ah Ampo, di Banjar Tanah Ampo,Desa Ulakan, Kecamatan Manggis,Karangasern. Dana tersebut untukrFpnbangun dermaga lima sekoci,dehingga kapal pesiar bisa menu-
PENANGANAN Kapal Pssiar Tanah Ampo akan
. NUSAAALIAANTAA
pada20lT,dengan bantuandana dari pomerintah
runkan pensekoci.
melalui Kementerian Perhubungan.
menggunakan
Hal itu hasil Dinas Peri
dermaga ke sam ng untuk tempatingga aman dariang Iaut selatan,
sandar sekoci,hempasan gelojuga dilengkapi k water (pem-
Karangasenr Iecah ombak).
Kepala BaKetutSedana l dan Kadis Peker-jaan UmumSutirtayasa,
I Nyoman
teknis yang palmembanguning bukan ke lam. Sehingga
terbangun kedermaga yanguntuk sandar
sekoct. dibangun breakwater, aga yang akan
dariterjangan
enterian Per-
dibangun ktgelombang.
'Arahan darihubungan kan membangun
ing barat untukdermaga kesandar sekoci,"
Wakil KetuaSedana Merta.
KarangasemIda Bagus yFng mengaKuikut saat di KementerianPerhubungan dapat
hubungan Kabupaten Karangasemke Kement{rian Perhubungan belumlama ini. {ucuran dana bakal cair
arahan sederti itu. "Ya. saya dukungdari padi Dermaga Kapal Pesia'iTanah Ampo, mangkrak. lebih baikdifungsikan," kata politisi dari PartaiGerindra {sal Gria Suci, Banjar cu.nung Bidu,pesa l\,luncan, KecamatanSelat, itu. '
Walau fanya sebatas dermagasekr-rc i, sefara leknis wisatawar.nantinya tqrun dari kapal pesiar naiLke sekoci, lemudian sekoci sandardi dermaSa. "Memang agak repolmenggunakan sekoci, dari padama ngkrak, sementard itu alternatifterbaik," utapnya.
Dermaga Kapal Pesiar TanahArnpo drhangun rnulai tdhun 2006.penyelesaiannya tersendat-senddtdan mangkrak sejak 2010.
Beberapa ka li sempat diban-gun dermaga untuk sekoci, teta-pi hancu r diteriang gelombang-Direncana[an di tahun 2017 diban-gun dermhga ke samping barat,untuk saddar lima sekoci, jugadiperkuat break water. 6 tsl6
melalui APBN 2017."Pusat merekomendasi a ng-
garan Rp 62 miliar, untuk mem-bangun dermaga ke arah sampingba rat, bukan menyanrbungkandermaga ke depan, kapasitas limasekoci, sehingga dermaga pesiarbisa dioperasikan. Sedangkanuntuk perpanjang dermaga d ibi-carakan lebih lanjut," kata KadisPerhubungan Karangasem I WayanSutapa, di Amlapura, Rabu [23l3).
Dana Rp 62 miliar disetujuipihak Kementerian Perhubungan,berdasar instruksi Menteri Per-hubungan lgnasius Jonan, setelahberkunjung ke Dermaga Ka palPesiar Tana! Ampo, Senin (28 De-sember 2015J.
Saat itu Menteri Perhubungantlrenyebutkan lokasi DermagaKapal Pesiar Tanah Ampo, kuranglayak. Mengingat Pembangu nandermaga sepanjang 154 metertelah tuntas, dan tidak bisa di-perpanjang maka perlu dibangun
-'nFrkan, secarampmungkinkan1a ke arah samp-
Edisi
Hal
: %Rt,zi ffur"rt zo16
Sub Bagian Huma! dan Tata Usaha B Rl Perwakilan Provinsi Bali
Edisi
Hal
z 9btq,26 rkWrc(6
Sakit, Prof ffrtib'Bebas'DENPASAR, NusaBali
Mantan Rektor IHDN'(lnstitut :
Hindu Dharma Negeri) Denpasa4Prof Made Titib yang liini menladi191d-akwa kasus korupsi dana puniaIHDN Denpasar bisa bernapaslega. Setelah bebas sejak sebulanlalu dari Lapas Kerobokan usaimenjalani hukuman dalam kasuskorupsi barang dan jasa, profTitibkini lolos penahanan sebagai terda-k'"va karena sakit.
Kepastian ini didapat setelahProf Titib menjalani iidang di pen-
Spdilan Tipikor Denpasar, Kamis(24 /3) dengan agenda pemerik-saan saksi. Usai sidang, profTitibyang kini menggunakan tongkatkarena sakit tidak ditahan trakim.Kuasa hukum Prof Titib, WavanBagiarta, Nengah Sidia, Mad; AdiSeraya, Komang Darma Yasa, danWayan Sudarsa mengatakan kondi-si ProfTitib saat ini sedang sakit.. l'rof Titib mengalami yertigobelat yang mengakibatkNn kelum-pulran pada kakinya. Untuk itu, pi-haknya melayangkan surat keteian-gan sakit dari dokter yang sudahditcrima majelis hakim pimpinanDewa Made Suardita. "Hakim sudahmenerima surat !ersebut," jelasBagiarta usai sidang. Meski majelishakim belum mengeluarkan pene-tapan penangguhan, namun ProfTitib bjsa pulang ke rumahnya alias
Prof Made Titib. DoK NUSABALI
waktu lalu.
tidak ditahan.Prof Titib ya di luar
sebulan
Jaksa P{nuntut Umum (f PUJ tidak
Lapas Kero$okalebih mendapat
menget{hui jika Prof Titib sudahkeluar Llapas sejak sebulan lalu.
n. Meski Hakim dan jaksa dalam kasussudah bebas de tatus Pembe-
dari huku-korupsi dana punia ini berda-lih saat sidang perdana kasuskorupsi dana punia, status Prof
basan Bersyaratman 2,5 tahirn p{nja dalam kasuskorupsi barangd[n sa IHDN . Titib mqsih sebagai narapidana
di Lapad Kerobokan dalam kasuDenpasar, Prof tltib merupak- di Lapa n dalam kasusan terdakwa dalam us korupsi korupsi lsebelumnya. Nah setelahdana punia. keluar, $eduanya mengaku tidak
Alehnya, majelis hakim dan fu rez
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha
Edisi
Hal
: >L,at.z} flact zo16
,{
BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Timlaksa Kas
PHR BadDENPASAR, NusaBali
Kasus dugaa.n penyimpangan PHR (Pajak Hodan Restoranl di Pemkab Badung memasukibaru. Kali ini, seluruh tim jaksa peneliti diromdan digantikan tim jaksa peneliti yang baru.
Informasinya, perombakan tim jaksa peneliti iIntormasinya, perombal(an tlm laksa penel.dilakukan untuk mendalarpi kasus bagi-bagiKabupaten Badung ke enam kabupaten lainnyaBali. Hanya saja perombakan tim jaksa peneliti tr
mau diulas ke pers. "Yang pasti tim iaksa penelsemuanya baru," ujar surnber yang merupakjaksa senior di Kejati Bali, f urnat (25/3).
Dijelaskannya, tim baru ini akan melakukekspose untuk kembali menggali keterangan yasudah terkumpul selama ini. Informasi awal, nomeklatur yang ada pada dokumen pengeluaran arran (DPA) tidak jelas disebutkan mengenai kegudana bagi.hasil tersebut. Sehingg.a pengeludana bagi hasil tersebut. Sehlngga pengeluaranggaran di masing-masing daerah berbeda-bedi
Dalam perjalanan anggaran tidak tersalurkdengan maksimal, sedangkan dana yang terseritidak terfokus untuk membangun pariwisata. N
mun, biasa denga,n penafsiran masing-masingbupaten. Inilah yang didalami karena uang yanggunakan adalah ctana APBD dari pajak pariwisaTf ika realisasinya belok, jelas itu penyimpangajelas sumber yang enggan disebutkan namanya i
Sementara itu, Aspidsus Kejati Bali, Erna Notmawati belum rnau berkomentar banyak tekasus ini. Ia beralasan kasus ini masih tahap pe
umpulan data dart keterangan sehingga belum bidiekspose ke media. "Sekarang masih tahap pe
sllPenyrm$angap
(adispenda Bali Wayan $rarjana (saat ini men-abat Sekwan DPRD Bali|. Selain itu, beberaparejabat yang menerima dana PHR di daerah jugarejabat yang menerima dana PHR di daerah lugaelah diperiksa di antaranya Kabag Keuangantangli, Tabanan. dan Kabqg Keuangan KlungkungBangli, Tabanan. 63n Kabfg Keuangan KlungKung
Gusti Ngurah Putra, II Kasus ini berawal dari fi<icauan anggota DPRD
lpadung, Nyoman Sentan{ yang mengatakan ada
lpenyimpangan dalam penlbagian PHR KabupatenlBadung ke Kabupaten/Koth se-Bali. Ia mengatakanpembagian PHR di Badung tidak sesuai denganferuntukan. Pasalnya, PHR yang seharusnyadigunakan untuk mendukung pariWisata justru
g Dirombak \/i!l',rnpulan
data dan keterahgan," ujarnya singkat.' Dalam kasus penyimpapgan PHR ini, penyidik
pudah memeriksa beber{pa saksi kunci.'Di a'rr'faranya Kadispenda Badung Wayan Adi Arnawa,[adispenda Kota Denpasar Dewa Nyoman Semadi,
i Rp 41 miliar. Nllai nominal inil4h akankarena diduga adf penyelewengan. @ rez