1

WALIKOTA PARIAMAN

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

SABIDUAK SADAYUANG (JK-SS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN ,

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan

kesehatan dan jaminan sosial untuk dapat mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, sejahtera, adil dan makmur;

b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan meningkatkan derajat kesehatan perlu dilakukan upaya jaminan kesehatan yang dilakukan secara

komprehensif, berhasil guna dan berdaya guna;

c. bahwa guna terselenggaranya transparansi dan

akuntabilitas terhadap pengelolaan Jaminan Kesehehatan Masyarakat perlu diatur dalam suatu Sistem Jaminan Kesehatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang (JK-SS);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Propinsi Sumatera barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

2

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2011 tentang Jaminan Kesehatan Semesta Sakato Sumatera Barat

22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

JAMINAN KESEHATAN SABIDUAK SADAYUANG (JK-SS).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota pariaman.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Walikota adalah Walikota Pariaman.

4. Dinas Kesehatan Kota Pariaman adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan di Kota.

5. Jaminan Kesehatan adalah suatu sistim yang memungkinkan seseorang terbebas dari beban biaya berobat yang relatif mahal yang menyebabkan

gangguan pemenuhan kebutuhan dasar hidup.

6. Sabiduak Sadayuang adalah suatu sebutan dengan mengangkat karakteristik kedaerahan yang menggambarkan teritorial Kota Pariaman dan sabiduak sadayuang berarti saayun salangkah, samo sairiang sajalan.

4

Rumah Adat pakai Gubah Mesjid berarti adaik bersandi Sarak, Sarak

bersandi Kitabullah dan mayoritas masyarakat beragama Islam. Dan gambar Biduak berarti kota Pariaman berbatas dengan bagian darat dengan

laut, daerahnya kelautan.

7. Peserta jaminan kesehatan Daerah adalah setiap orang atau dan anggota

keluarganya yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah daerah.

8. Masyarakat miskin non kuota adalah masyarakat miskin yang belum

memiliki jaminan pelayanan kesehatan.

9. Kelompok informal adalah pekerja sektor informal non miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan.

10. Pembiayaan kesehatan adalah upaya menghimpun berbagai kegiatan penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumberdaya keuangan secara

terpadu dan saling mendukung pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

11. Upaya kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan yang dilakukan

pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan perseorangan, mencegah dan menyembuhkan penyakit setiap orang, serta memulihkan kesehatan perseorangan, baik tingkat

dasar, tingkat kelanjutan maupun tingkat uggulan.

12. Jaminan pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut

JPKM adalah cara penyelenggaraan pemeliharaan Kesehatan yang paripurna berdasarkan azas usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang

dilakukan secara pra-upaya.

13. Paket Pemeliharaan Kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan

yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan.

14. Badan penyelenggara adalah badan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan program JPKM.

15. Pemberi pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut PPK adalah fasilitasi

pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingat lanjutan, di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

dan Jaringannya, Dokter keluarga, di Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, Rumah Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang telah ada persetujuan kesepakatan kerja.

16. Sumber dana lain yang tidak mengikat adalah sumber dana dari organisasi

profesi, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

17. Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluargayang dikeluarkan oleh Pemko Pariaman adalah Kartu Jaminan Kesehatan yang selanjutnya dapat

disebut Kartu Jaminan Kesehatan adalah tanda bukti sah / identitas yang dimiliki oleh warga kota Pariaman kepada setiap peserta dan anggota keluarganya atas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai

ketentuan yang berlaku.

18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah Daerah.

19. Dokter keluarga adalah dokter yang dapat memberikan pelayanan

kesehatan yang berorientasi komunitas dengan titik berat pada keluarga, ia tidak hanya memandang penderita sebagai individu yang sakit tapi sebagai

5

bagian dari keluarga yang tidak hanya menanti secara pasif, tetapi bila

perlu aktif mengunjungi penderita atau keluarganya.

20. Pelayanan Dokter Keluarga adalah pelayanan kedokteran yang menyeluruh memusatkan pelayanannya kepada keluarga sebagai suatu unit,tanggung

jawab Dokter terhadap pelayanan tidak dibatasi oleh golongan umur atau jenis kelamin pasien,juga tidak oleh organ tubuh atau jenis penyakit tertentu saja.

21. Prakek Dokter Keluarga Mandiri (PDKM) adalah pelayanan dokter keluarga sebagai sistim upaya kesehatan perorangan tingkat pertama.

22. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa dan Balai Kesehatan, serta Puskesmas dan

jaringanya.

23. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang berasal dari Poskesdes, atau antar Puskesmas, dari Puskesmas ke Rumah

sakit atau sarana penunjang medis lainnya.

24. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya dapat disingkat RSU adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepad masyarakat untuk semua jenis penyakit,dari yang bersifat dasar sampai dengan sub

spesialistik dan pelayanan lain yang ada kaitannya dengan penyakit.

25. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah sakit Umum Daerah yang dimiliki dan dikelola oleh

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

26. Rumah Sakit Swasta selanjutnya disebut RS Swasta adalah Rumah Sakit

Swasta yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit,dari yang bersifat dasar sampai dengan sub

spesialistik dan pelayanan lain yang ada kaitanya dengan penyakit,yang dimiliki oleh swasta dan adanya MOU dengan penyelenggara.

27. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang menyelanggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk jenis penyakit tertentu

atau berdasarkan disiplin ilmu tertentu.

28. Rumah sakit Jiwa adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan,pencegahan, penyembuhan dan rehabilitas

dibidang kesehatan jiwa termasuk unit pelayanan ketergantungan Obat.

29. Balai Kesehatan adalah Balai Laboratorium Kesehatan, Balai pengobatan dan pencegahan Penyakit Paru dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas dan Tujuan

Pasal 2

(1) Jaminan Kesehatan Daerah berasaskan :

a. kemanusiaan;

b. manfaat; c. keadilan sosial.

6

(2) Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang bertujuan untuk:

a. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;

c. mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan yang bersumber dari Pemerintah Kota serta Masyarakat;

d. mendorong Masyarakat untuk memperoleh manfaat pemeliharaan

kesehatan;

e. menjamin terselenggaranya perlindungan kepada masyarakat untuk

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan; dan

f. menjamin terjangkaunya masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang diselenggarakan berdasarkan pada

prinsip :

a. kegotong-royongan;

b. nirlaba;

c. keterbukaan;

d. kehati-hatian;

e. akuntabilitas;

f. portabilitas;

g. kepesertaan bersifat wajib;

h. dana Amanat;

i. hasil Pengolahan Dana Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk

sebesar-besarnya kepentingan peserta.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang

(JK-SS)

a. Peserta dan sasaran Kepesertaan;

b. Kepesertaan;

c. Badan Penyelenggara;

d. Pemberi Pelayanan Kesehatan;

e. Iuran;

f. Pembiayaan;

7

g. Pembinaan dan Pengawasan;

h. Ketentuan Sanksi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

SABIDUAK SADAYUANG (JPK-SS)

Bagian Kesatu

Peserta

Pasal 5

(1) Peserta adalah setiap orang dan atau anggota keluarganya penduduk warga Kota Pariaman yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar

oleh Pemerintah Kota Pariaman.

(2) Sasaran Peserta adalah seluruh Warga Kota Pariaman yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Paragraf 1

Tata Cara Kepesertaan

Pasal 6

(1) Kepesertaan dilakukan melalui pendaftaran sebagai peserta pada Badan Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Sabiduak Sadayuang

(JK-SS).

(2) Tata cara kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Peserta

Pasal 7

(1) Setiap peserta mempunyai hak antara lain:

a. peserta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang

komprehensif dalam paket pemeliharaa kesehatan dasar dan lanjutan dengan ruang rawatan kelas III rumah sakit serta pemberian obat-obat sesuai daftar plafon harga obat (DPHO);

b. peserta berhak mengajukan keluhan dan memperoleh penyelesaian atas keluhan yang diajukan baik yang menyangkut pelayanan oleh badan penyelenggara (bapel) program jaminan kesehatan sabiduak

sadayuang (JK-SS) maupun pemberi pelayanan kesehatan (PPK);

c. peserta berhak mengajukan gugatan atas Bapel dan PPK melalui

pemda;

d. paket pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

8

(2) Setiap warga Kota Pariaman yang belum mendapat Jaminan Kesehatan,

apabila mau mendapat pelayanan kesehatan wajib menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga yang berlaku dan di

keluarkan oleh Pemko Pariaman.

Bagian Kedua

Badan Penyelenggara

Pasal 8

(1) Badan penyelenggara adalah badan usaha yang berbadan hukum yang menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang (JK-SS)

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Bapel.

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

(1) Badan Penyelenggara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayung di Kota Pariaman.

(2) Badan Penyelenggara mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. memberikan informasi bagi peserta dan pemberi pelayanan kesehatan;

b. melakukan pemantauan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan pemberi pelayanan kesehatan.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban

Pasal 10

(1) Badan Penyelenggara berhak menerima pembayaran premi sebagaimana

yang ditetapkan sesuai jumlah peserta yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang (JK-SS) secara sah.

(2) Badan Penyelenggara mempunyai kewajiban antara lain:

a. membayar Kapitasi kepada PPK, tata cara pembayarannya diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Pariaman;

b. menyediakan paket pemeliharaan kesehatan yang komprehensif yang

sesuai dengan paket pelayanan kesehatan yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Pariaman;

c. menyediakan PPK yang dapat dipilih peserta yang memerlukan

pelayanan kesehatan;

d. memberikan informasi secara jelas tentang jenis penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang (JK-SS) kepada peserta dan

PPK;

e. melaksanakan semua kesepakatan yang ada dalam Perjanjian

Kerjasama;

f. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang wajib memberikan informasi akumulasi iuran berikut hasil

9

pengembangannya kepada setiap peserta jaminan kesehatan

sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun;

g. tata cara pelaksanaan dalam Kesepakatan Perjanjian Kerjasama

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Pariaman.

Paragraf 3

Pendanaan

Pasal 11

(1) Pedanaan Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Pariaman, masyarakat, serta sumber dana lain

yang tidak mengikat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui kesepakatan tersendiri.

(3) Penempatan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

ditempatkan dalam satu rekening tertentu.

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang, Bapel wajib

membuat Perjanjian Kerjasama secara tertulis dengan Pemerintah Kota

Pariaman dengan PPK.

Paragraf 5

Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 13

(1) Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang mengelola pembukuan sesuai dengan standar akutansi yang berlaku.

(2) Badan penyelenggara jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang dalam

menyelenggarakan kegiatan harus melakukan pencatatan dan pelaporan.

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mencakup:

a. pemeliharaan kesehatan;

b. pengelolaan keuangan.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

a. laporan bulanan;

b. laporan tahunan;

c. hasil evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang setiap 6 (enam) bulan;

d. rencana perluasan;

10

e. kegiatan lain yang diperlukan.

(5) Pencatatan dan pelaporan disampaikan kepada Walikota dan/atau pejabat/Badan lainnya yang berwenang.

Bagian Ketiga

Pemberi Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

(1) Pemberi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah

seluruh fasilitas kesehatan yang tersedia dan telah mengikat kerja sama

dengan Badan Penyelenggara (Bapel).

(2) Jenis PPK yang dimaksud dari ayat (1) adalah:

a. Dokter keluarga.

b. Puskesmas dan Jaringannya.

c. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dan Rumah Sakit Umum Daerah

(RSUD)/Khusus milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di Sumatera

Barat yang telah melaksanakan MoU dengan Badan Penyelenggara.

(3) Untuk pelaksanaan pelayanan rawat inap bagi peserta Jaminan

Kesehatan Semesta Sabiduak Sadayuang yang diberikan pada pelayanan

Klas III di Rumah Sakit.

(4) Dalam keadaan gawat darurat peserta dapat memperoleh pelayanan

kesehatan pada setiap Pemberi Pelayanan Kesehatan yang telah

melaksanakan MoU dengan Badan Penyelenggara.

(5) Kewajiban Pelayanan Kesehatan Sabiduak Sadayuang hanya dapat

diberikan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan yang telah mengikat

perjanjian dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sabiduak

Sadayuang.

BAB V

JENIS PELAYANAN DAN PELAYANAN YANG TIDAK DITANGGUNG

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Yang Disediakan

Pasal 15

Pelayanan Kesehatan Sabiduak Sadayuang terdiri dari beberapa jenis yaitu:

a. Rawat Jalan Tingkat Pertama;

b. Rawat Inap Tingkat Pertama;

c. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan;

d. Rawat Inap Tingkat Lanjutan;

e. Persalinan; dan

11

f. Pelayanan obat.

Bagian Kedua

Pelayanan yang tidak ditanggung

Pasal 16

Pelayanan dan/atau hal-hal lain yang tidak termasuk jaminan yang

ditanggung dalam Program JKSS Kota Pariaman ini adalah sebagai berikut :

a. pelayanan kesehatan yang tidak mengikuti prosedur ataupun ketentuan

yang berlaku;

b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas yang bukan jaringan ppk

PT. Askes (persero) kecuali kasus-kasus emergency / gawat darurat;

c. pelayanan kesehatan yang dilakukan diluar negeri;

d. pelayanan kesehatan untuk tujuan kosmetik;

e. semua jenis imunisasi selain imunisasi dasar bagi bayi dan balita (dpt,

polio, bcg, campak) dan bagi ibu hamil (tt);

f. seluruh rangkaian pemeriksaan dalam usaha ingin mempunyai anak.

g. sirkumsisi tanpa indikasi medis;

h. usaha meratakan gigi (orthodontie), membersihkan karang gigi (scalling gigi)

i. pelayanan alat kesehatan dan suplemen (kacamata, prothese gigi, implant,

alat bantu dengar, alat bantu gerak, dan lainnya);

j. tidak sesuai dengan haknya;

k. obat-obatan diluar dpho;

l. dialisa (hemodialisa, peritoneal dialisas, dan capd);

m. general ckeck-up;

n. penyakit akibat upaya bunuh diri atau dengan sengaja menyakiti diri

(tentamina suicide);

o. penyakit akibat keikutsertaan dalam olahraga beresiko tinggi (berbahaya),

seperti : arung jeram, terjun payung, balap mobil;

p. kecanduan dan komplikasi narkoba/zat adiktif lainnya, alkohol, serta obat

berbahaya lainnya;

q. pelayanan yang masih dikategorikan eksperimen dan atau pengobatan yang

belum diakui secara sah sebagai pengobatan yang resmi;

12

r. pemeriksaan hiv dalam darah dan pengobatan/perawatan aids;

s. alat bantu kesehatan (kursi roda, tongkat penyangga, korset, kantong es

batu, air hangat, dan sebagainya termasuk kacamata);

t. biaya autopsi dan biaya visum et repertum;

u. cacat bawaan dari lahir/ pelayanan untuk koreksi kelainan bawaan pada

organ internal dan eksternal;

v. semua pelayanan diluar kesepakatan antara rsud setempat yang berada di

wilayah prop. sumbar dengan pt. askes (persero), misalnya kedokteran

laser, hiperbarik, terapi ozon, color doppler, angiology.

w. biaya pelayanan kesehatan akibat kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu

lintas yang telah dipertanggungkan kepada asuransi lain sebagai

penanggung utama dari keadaan tersebut. hanya kelebihan biaya ataupun

yang tidak ditanggung oleh program asuransi lain tersebut yang akan

ditanggung oleh pt. askes (persero);

x. biaya lain-lain.

BAB VI

IURAN

Pasal 17

(1) Setiap peserta Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang wajib memberi

iuran yang telah ditanggung oleh Pemerintah Kota Pariaman

(2) Besarnya iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang

diperhitungkan dan ditetapkan berdasarkan kesimbangan manfaat

pelayanan, jenis pelayanan dan kebutuhan aktual pelayanan kesehatan.

(3) Besarnya iuran diperhitungkan dan ditetapkan berdasarkan

keseimbangan manfaat pelayanan, jenis pelayanan dan kebutuhan riil

pelayanan kesehatan.

(4) Perhitungan besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(5) Pembayaran Iuran bagi penduduk mampu berdasarkan kesepakatan

antara peserta perorangan, kelompok dengan Bapel.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

(1) Sumber pembiayaan berasal dari iuran biaya dan Pemerintah Provinsi,

serta Pemerintah Kota Pariaman.

13

(2) Sumber pembiayaan dari Pemerintah Daerah berasal dari APBD Provinsi

dan APBD Kota Pariaman serta sumber pembiayaan lain yang sah yang

tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Sumber Pembiayaan yang berasal dari Propinsi Sumatera Barat

dipergunakan untuk pembayaran premi bagi penduduk miskin dengan

komposisi yang disepakati bersama yang tertuang dalam suatu perjanjian

kerjasama.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Dalam Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Sabiduak Sadayuang dibentuk suatu badan tersendiri.

(2) Badan yang disebut seperti pada ayat 1 terdiri dari unsur-unsur :

a. Unsur Pemerintah Kota (4 orang)

b. Pelaksana Teknis Daerah (2 orang)

c. LSM Bidang Kesehatan (1 orang)

d. Toma (1 orang)

e. Unsur Praktisi Hukum (1orang)

(3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Walikota.

BAB X

SANKSI

Pasal 20

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b maka gugurlah

hak mereka untuk mendapatkan jaminan pelayananan saat itu.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang

maka kegiatan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyakat Umum

(PJKMU) langsung bergabung dengan Program Penyelenggaraan Jaminan

Kesehatan Sabiduak Sadayuang.

Segala biaya yang timbul akibat pengabungan kegiatan tersebut menjadi

tanggungan Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sabiduak

Sadayuang.

14

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota, dalam

tenggang waktu selama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini

diundangakan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota

Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 25 Oktober 2012

Diundangkan di Pariaman

pada tanggal 25 Oktober 2012

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2012 NOMOR 66.

15

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

SABIDUAK SADAYUANG (JK- SS)

I. UMUM

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan

sosial untuk dapat mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang

bermartabat, sejahtera, adil dan makmur, untuk mewujudkan masyarakat

yang sehat dan meningkatkan derajat kesehatan dimaksdu maka perlu

dilakukan upaya dalam rangka memeberikan jaminan kesehatan yang

dilakukan secara komprehensif, berhasil guna dan berdaya guna terhadap

seluruh masyarakat Kota Pariaman.

Guna terselenggaranya transparansi dan akuntabilitas terhadap

pengelolaan Jaminan Kesehehatan Masyarakat dimaksud dirasa perlu diatur

dalam suatu Sistem Jaminan Kesehatan berupa Peraturan Daerah Kota

Pariaman Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sabiduak

Sadayuang (JK- SS).

Warga Kota Pariaman yang belum mempunyai jaminan kesehatan akan

ditampung oleh Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayaung sebanyak 50.520

(lima pulu ribu lima ratus dua puluh) Jiwa dari total Jumlah Penduduk Kota

Pariaman 80.711 jiwa. Masyarakat Kota Pariamn yang ditampung dalama

Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang (JK- SS) tersebut adalah dilluar

penduduk yang telah mendapatkan /mempunyai asuransi kesehatan yaitu:

- PNS, TNI/ABRI dan Jamsostek = 10.447 jiwa

- Jamkesmas = 19.844 jiwa+

30.291 jiwa

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

16

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah Merupakan

Pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan di Pemberi Pelayanan

Kesehatan (PPK) tingkat pertama, yaitu Puskesmas sesuai domisili

peserta, dengan ruang lingkup pelayanan meliputi :

a. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;

b. pemeriksaan fisik, pengobatan dan tindakan medis

kecil/sederhana oleh dokter atau paramedic;

c. pemeriksaan, pengobatan, termasuk pencabutan dan tambal

gigi oleh dokter gigi;

d. laboratorium sederhana (darah, urine, faeses rutin);

e. tindakan medis kecil/ sederhana;

17

f. pemeriksanaan ibu hamil/ nifas/ menyusui, bayi dan balita

oleh dokter termasuk pelayanan immunisasi dasar;

g. pelayanan kb dan efek samping kontrasepsi;

h. pemberian obat standar sesuai indikasi medis;

i. pelayanan gawat darurat (emergency);

j. pemberian surat rujukan ke ppk yang lebih tinggi bagi

penyakit yang tidak dapat ditanggulagi di ppk yang

bersangkutan; dan

k. pelayanan rujukan balik dari ppk yang lebih tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud Rawat Inap Tingkat Pertama adalah Merupakan

Pelayanan Kesehatan dasar yang dilaksanakan di PPK Tingkat

Pertama, yaitu: Puskesmas dengan tempat tidur sesuai dengan

domisili peserta, dibayar dengan sistem paket, dengan ruang

pelayanan meliputi :

a. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;

b. perawatan dan akomodasi di ruang perawatan;

c. pemeriksaan fisik, pengobatan dan tindakan medis

kecil/sederhana oleh dokter atau paramedic;

d. laboratorium sederhana ( darah, urine, faeces rutin);

e. pemberian obat standar dan bahan/alat kesehatan habis

pakai selama masa perawatan; dan

f. pemberian surat rujukan ke ppk yang lebih tinggi bagi

penyakit yang tidak dapat ditanggulangi di ppk yang

bersangkutan.

Huruf c

Yang dimaksud Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah Pelayanan

Kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik dan atau sub-

spesialistik yang dilaksanakan di PPK Tingkat Lanjutan berdasarkan

rujukan dari PPK tingkat Pertama, tanpa menginap di Ruang

Perawatan. Fasilitas tempat Pelayanan RJTL adalah : Poli Klinik

RSUD Padang Pariaman, RSUD Pariaman, Poli Klinik RSUD

Pariaman, Poliklinik RSUD Padang Pariaman, Poli Klinik BP4 Lubuk

Alung, Poliklinik di RSUD Wilayah Sumbar dan PoliKlinik RSUP M.

Djamil Padang untuk kasus-kasus tertentu yang tidak bisa

dilakukan di RSUD Wilayah Sumatera Barat.

18

Ruang lingkup pelayanan meliputi:

a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan di Poliklinik Rumah Sakit,

meliputi:

1. Paket Pemeriksaan.

Mencakup pemeriksaan medis spesialistik, sub-

spesialistik, konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan

serta pemberian obat standar dan bahan alat kesehatan

habis pakai.

2. Paket Penunjang Diagnostik, terdiri dari:

a) paket pemeriksaan laboratorium;

b) paket pemeriksaan radio diagnostik; dan

c) paket pemeriksaan elektromedik.

3. Penunjang Diagnostik Luar Paket, terdiri dari:

a) pemeriksaan laboratorium luar paket;

b) pemeriksaan radio diagnostik luar paket; dan

c) pemeriksaan elektromedik luar paket.

4. Tindakan Medis, terdiri dari:

a) paket tindakan medis (tindakan medis di poliklinik dan

tidak menggunakan anaestesi umum/lumbal); dan

b) tindakan medis non operatif (radio terapi).

5. Peresepan dan pelayanan obat sesuai DPHO dan

ketentuan yang berlaku.

6. Pemberian surat rujukan ke PPK yang lebih tinggi bagi

penyakit yang tidak dapat ditanggulangi di PPK yang

bersangkutan.

7. Pelayanan Rehabiltasi medis.

8. Pelayanan darah (untuk transfusi darah).

9. Pelayanan Gawat Darurat.

b. Paket Pelayanan Satu Hari (One Day Care) di luar Ruang Rawat

Inap, meliputi :

1. Paket Pelayanan Satu Hari, terdiri dari :

a) perawatan dan akomodasi minimal 6 (enam) jam s.d.

24 jam di luar ruang perawatan;

b) observasi;

c) konsultasi

d) pengobatan; dan

19

e) pemberian obat standar yang termasuk dalam paket

rumah sakit serta bahan dan alat kesehatan habis

pakai.

2. Paket Penunjang Diagnostik, terdiri dari :

a) paket pemeriksaan laboratorium;

b) paket pemeriksaan radio diagnostik;

c) paket pemeriksaan elektromedik; dan

d) penunjang diagnostik ct-scan dan mri.

3. Penunjang Diagnostik Luar Paket, terdiri dari :

a) pemeriksaan laboratorium luar paket;

b) pemeriksaan radio diagnostik luar paket;

c) pemeriksaan elektromedik luar paket;

d) perawatan untuk bayi; dan

e) pemberian surat rujukan ke ppk yang lebih tinggi bagi

penyakit yang tidak dapat ditanggulangi di ppk yang

bersangkutan.

Huruf d

Yang dimaksud Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah Pelayanan

Kesehatan perorangan yang berifat spesialistik dan atau sub-

spesialistik yang dilaksanakan di PPK Tingkat Lanjutan berdasarkan

rujukan dari PPK tingkat Pertama, dimana Peserta JAMKESDA Kota

Pariaman menginap di Ruang Perawatan minimal 1 (satu) hari.

Fasilitas tempat Pelayanan RITL adalah : RSUD. Pariaman dan

RSUD. Wilayah Sumatera Barat yang bekerjasama dengan PT. Askes

(Persero) Dengan rujukan tertinggi di RSUP. Dr. M. Djamil Padang

untuk kasus-kasus tertentu (yang tidak bisa dilakukan di RSUD),

dengan ruang lingkup pelayanan meliputi:

a. perawatan dan akomodasi di ruang perawatan kelas III;

b. pemeriksaan oleh dokter spesialis dan atau dokter sub-

spesialis;

c. pemeriksaan fisik;

d. pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium,

radiologi dan elektromedik);

e. tindakan medis atau operasi sedang dan besar;

f. perawatan intensif (icu/nicu/picu, iccu, hcu);

g. pelayanan rehabilitasi medis;

h. pelayanan darah;

20

i. pemberian obat-obatan sesuai dpho;

j. bahan dan alat kesehatan habis pakai;

k. persalinan dengan penyulit.

Huruf d

Yang dimaksud Persalinan adalah proses pengeluaran hasil

konsepsi (janin/uri) yang telah cukup bulan atau hidup diluar

kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan

bantuan atautanpa bantuan (kekuatan sendiri) dengan ruang

lingkup pelayanan meliputi:

a. persalinan normal dilakukan di puskesmas dan atau

bidan desa;

b. persalinan normal maupun penyulit di rumah sakit yang

meliputi:

1) pelayanan persalinan dilakukan di RSUD Padang

Pariaman, dan RSUD Pariaman sesuai domisili

peserta, dengan rujukan tertinggi pada RSUP. M.

Djamil Padang;

2) persalinan diberikan untuk pelayanan sebelum (pre

natal care), pada saat (durante), maupun setelah (post

natal care) persalinan; dan

3) cakupan dan prosedur persalinan sesuai dengan

palayanan rawat inap.

Huruf e

Yang dimaksud Pelayanan obat adalah pemberian obat kepada

Peserta Jamkesda berdasarkan resep dari Dokter PPK PIHAK

KEDUA sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan atau perawatan yang

telah diberikan, yang berpedoman kepada DPHO PT. ASKES. Ruang

lingkup pelayanan meliputi pemberian obat sebagai tindak lanjut

dari pelayanan yang diberikan di berbagai jenjang pelayanan

kesehatan sebagai berikut :

a. Pelayanan Obat Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat

Inap Tingkat Pertama.

Mengacu kepada Daftar Obat Pelayanan Dasar yang

berlaku di Puskesmas yang pembiayaannya bersumber

dari Biaya Kapitasi di Puskesmas (sudah termasuk jasa

dan obat), sehingga obat-obatan diberikan langsung di

Puskesmas.

21

b. Pelayanan Obat Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

yaitu:

1) pemberian obat untuk pelayanan RJTL berdasarkan

resep obat dari Dokter spesialis di PPK Tingkat

Lanjutan, berpedoman pada DPHO PT. Askes yang

berlaku. Obat dapat diambil di Apotik PPK PIHAK

KEDUA;

2) untuk penyakit ringan (akut) dapat diberikan untuk

waktu 3-5 hari sesuai kebutuhan medis dengan

jumlah R/ sebanyak 3/R;

3) untuk penyakit kronis dapat diberikan maksimum

untuk pengobatan selama 1 (satu) bulan; dan

4) untuk obat di pelayanan UGD diberikan untuk satu

hari kecuali hari libur dapat untuk 2 (dua) hari, serta

obat antibiotik dapat diberikan untuk 1 kali kir.

c. Pelayanan Obat Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)

yaitu:

1) meliputi pemberian obat untuk pelayanan RITL

berdasarkan resep obat dari Dokter yang merawat di

PPK Tingkat Lanjutan dan berpedoman pada DPHO

PT. Askes yang berlaku. Obat diambil di Apotik PPK

PIHAK KEDUA; dan

2) pemberian obat maksimum untuk pemberian 3 (tiga)

hari, dan bila biaya obat termasuk kedalam tarif paket

Rawat Inap di Rumah Sakit PPK PIHAK KEDUA, maka

obat diberikan langsung oleh Rumah Sakit.

d. Pelayanan Obat Peresepan Khusus

1) Untuk obat peresepan khusus yang meliputi larutan

nutrisi tertentu, antibiotika tertentu, produk darah

dan obat-obat yang bersifat life saving dilengkapi

dengan keterangan medis dari dokter yang merawat

dan disetujui oleh Pimpinan Rumah Sakit, selanjutnya

harus dilegalisasi oleh petugas PIHAK KEDUA,

kemudian obat diambil di Apotik PPK PIHAK KEDUA.

Pasal 16

Huruf a

Cukup Jelas.

22

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Huruf n

Cukup Jelas.

Huruf o

Cukup Jelas.

Huruf p

Cukup Jelas.

Huruf q

Cukup Jelas.

Huruf r

Cukup Jelas.

Huruf s

Cukup Jelas.

Huruf t

23

Cukup Jelas.

Huruf u

Cukup Jelas.

Huruf v

Cukup Jelas.

Huruf w

Cukup Jelas.

Huruf x

Yang dimaksud biaya Lain-lain adalah:

a. biaya perjalanan/transportasi

b. biaya sewa ambulans

c. biaya pengurusan jenazah

d. biaya fotokopi

e. biaya telekomunikasi

f. biaya kartu berobat

g. pelayanan Kesehatan yang timbul akibat diagnosa

katastrofik seperti kanker, gagal ginjal, fermiral, kelainan

darah (hemophilia, thallasemia) dan pelayanan yang

menggunakan alat kesehatan canggih (ESWL, CT Scan,

MRI MSCT)

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sumber pembiayaan dari Pemerintah Daerah

adalah:

Program Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang merupakan program pemberian Jaminan Kesehatan kepada seluruh penduduk di Kota

Pariaman, baik yang miskin dan yang tidak miskin. Bagi penduduk miskin pembayaran premi ditanggung bersama antara Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Pariaman. Bagi penduduk

bukan miskin pembayaran premi ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Pariaman.

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

24

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 139.