walikota pariaman tentang perubahan ......beberapa ketentuan dalam peraturan walikota nomor 48 tahun...

1

WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 48 TAHUN 2013

TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH,

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah dan sehubungan belum

diterbitkannya Pedoman Bentuk Kartu Nomor Pokok

Wajib Pajak Daerah (NPWPD), SKPD atau dokumen

lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB DAN

SKPDKBT pada wilayah Kota Pariaman;

b. bahwa untuk meningkatkan penertiban administrasi

penerimaan Pajak Daerah di wilayah Kota Pariaman;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan

huruf b diatas, perlu menetapkan Perubahan

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 48 Tahun 2013

tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak

Daerah.

Mengingat

: 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kota Pariaman di Propinjsi Sumatera

Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4187);

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik




Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik


LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);


Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik




Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Negara Republik Indonesia 5049);


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986

tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang

Perpajakan (Lermbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3339);


tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik



3


tentang Sistem Informasi keuangan Daerah





tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);


tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah




14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun

2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 tahun

2010 tentang Pajak Hiburan;


2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan;


2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota

Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun

2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Nomor

0810);


2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;


2012 tentang Pajak Restoran:


2012tentang Pajak Hotel;


2012 tentang Pajak Parkir;

4


2012 tentang Pajak Reklame;


2012 tentang Pajak Penerangan Jalan;

24. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor Nomor 5

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan

daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2012

tentang Pajak Reklame;

25. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2011 Tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman

Nomor 17 Tahun 2012;

26. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 34 Tahun 2012

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak

Hiburan;

27. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 35 tahun 2012


Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2012 tentang

Pajak Restoran;



Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2012

tentang Pajak Hotel ;




tentang Pajak Parkir;




tentang Pajak Penerangan Jalan;

5

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2013 tentang

Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota

Pariaman Tahun 2013 Nomor 48), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 1

berbunyi ;

(1) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan

NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai

sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan

sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15

(lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode

Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode

Administrasi Perpajakan.

(2) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut

dengan Kartu NPWPD adalah kartu yang diterbitkan oleh SKPD yang

berisikan NPWPD dan identitas lainnya


berbunyi:

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri usaha atau objek pajak

Pajak Daerah kepada Walikota yang kewenangannya dilimpahkan

kepada Pejabat yang ditunjuk.

(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Kepala SKPD.

(3) Pendaftaran NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan cara mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak

6

(4) Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus diisi dan ditulis dengan benar, jelas,

dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya

dengan melampirkan :

1. foto copy identitas diri (KTP, SIM, atau Paspor);

2. foto copy akta pendirian (untuk badan usaha);

3. domisili usaha;

4. surat izin usaha dari instansi yang berwenang.

(5) Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala SKPD, paling

lambat 7 (tujuh) hari sebelum usahanya diselenggarakan.

(6) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu NPWPD.

(7) Kapala SKPD menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib

Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (4).

(8) Penerbitan Kartu NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

lama 14 (empat belas) hari kerja sejak informasi pendaftaran diterima

Kepala SKPD, sepanjang permohonan pendaftaran NPWPD diisi

secara lengkap.

(9) Bentuk dan isi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, struktur NPWD

dan Kartu NPWPD tercantum pada Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(10) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) merupakan

identitas permanen WP untuk pemenuhan kewajiban perpajakan

daerah di kecualikan pemilikan NPWPD terhadap pajak insidentil.


berbunyi:

(1) Walikota yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pejabat yang

ditunjuk menetapkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan

berdasarkan pajak yang terutang.

(2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Kepala SKPD.

(3) SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD.

7

(4) Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib

Pajak merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak

dengan menggunakan:

a. SPTPD;

b. SKPDKB; dan/atau

c. SKPDKBT

(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diisi

dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib

Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran lampiran yang

diperlukan.

(6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan

kepada Kepala SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah

berakhirnya masa pajak.

(7) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya

Pajak, Kepala SKPD dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain

pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar;

2. jika SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu

dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada

waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang

terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak

yang terutang;

c. SKPDN jika jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan

jumlah kredit Pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada

kredit Pajak.

(8) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

dihitung sejak saat terhutangnya Pajak.

8

(9) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi

administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari

jumlah kekurangan Pajak tersebut.

(10) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika

Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan

pemeriksaan.

(11) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa

kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak

ditambah sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

(12) SKPD Atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB dan

SKPDKBT disampaikan kepada Wajib Pajak, Penyampaian SKPD

Atau dokumen lain yang dipersamakan, SPPT, SPTPD, SKPDKB dan

SKPDKBT disampaikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dapat dilakukan :

1. secara langsung;

2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau

3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir

4. dengan bukti pengiriman surat.

(13) Bentuk dan Tata Cara Pengisian SKPD, SPTPD, SKPDKB dan

SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat 12 diatas, Tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam

Peraturan Walikota ini.

9

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 27 April 2016

WALIKOTA PARIAMAN

dto

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman

Pada tanggal 27 April 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

dto

ARMEN

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2016 NOMOR 18.

10

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 18 TAHUN 2016 TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA

PARIAMAN NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK DAERAH

BENTUK DAN ISI FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN KARTU NPWPD

A. FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PRIBADI

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jln. Imam Bonjol No. 44 Cimparuh Pariaman

Telp (0751) 92100 – 93836

Nomor Fomulir

FOMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PRIBADI

Kepada Yth. ……………………………….. ……………………………….. Di

……………………….

PERHATIAN 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK; 2. Beri tanda √ pada yang tersedia untuk jawaban yang diberikan; 3. Setelah Fomulir Pendaftaran ini di isi, ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada DPPKA Kota

Pariaman cq. Bidang Pendapatan.

DIISI OLEH WAJIB PAJAK PRIBADI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nama Lengkap

Kewarganegaraan

Alamat (photo copy surat ket. Domisili)

- Jalan/Nomor

- RT/RW

- Desa/Kelurahan

- Kecamatan

- Kab/Kota

- Nomor Telp

- Nomor HP

- Kode POS

Tanda Bukti Diri (Foto Copy Dilampirkan)

- Nomor

- Tanggal

Kartu Keluarga (Foto Copy dilampirkan)

- Nomor

- Tanggal

Pekerjaan/Usaha

Data instansi/tempat pekerjaan/usaha

- Nama

- Alamat

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

…………………………………….

WNI WNA

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

KTP SIM PASPOR

……………………………………

……………………………………

…………………………………….

…………………………………….

Pegawai Negeri Pegawai Swasta

TNI/POLRI Swasta/Pemilik Usaha

…………………...

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..

……………………….., …………………………20

……………………………….

S A B I D A U A K S A D A Y U N G

11

Lembaran 2

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA Diterima Tanggal : ……………………………

……………………………..

Nip. …………………………

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA NPWPD yang diberikan

………………………………………………………..

…………………………………

Nip. …………………………..

……………………………………………………. Gunting disini ……………………………………………………………………..

No. STPD : …………………………

NPWPD : …………………………………………………….

Nama : ………………………………………………………

Alamat : ……………………………………………………..

Pariaman, …………………………20 …..

Yang Menerima

( …………………………… ) Lembaran 2

12

B. FOMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN DINAS PENDAPATAN


Telp (0751) 92100 – 93836

Nomor Fomulir

FOMULIR PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK BADAN Kepada Yth. ………………………………..

……………………………….. Di ……………………….

PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK;

2. Beri tanda √ pada yang tersedia untuk jawaban yang diberikan;

3. Setelah Fomulir Pendaftaran ini di isi, ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada DPPKA Kota

Pariaman cq. Bidang Pendapatan.

DIISI OLEH WAJIB PAJAK BADAN

1.

2.

Nama Badan/Merk Usaha


- Jalan/Nomor

- RT/RW

- Desa/Kelurahan

- Kecamatan

- Kab/Kota

- Nomor Telp

- Nomor HP

- Kode POS

:

:

:

:

:

:

:

:

:

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

3.

Surat Izin yang dimiliki (Foto copy surat izin harap dilampirkan)

- Surat izin Tempat Usaha No. ………………………………… Tgl. ……………………………………..

- Surat Izin ………………….. No. ………………………………… Tgl. …………………………………….

- Surat Izin …………………. No. ………………………………… Tgl …………………………………….

4. Bidang Usaha (harap diisi dengan bidang usahanya)

Hotel

Reklame Pengambilan Tambang Mineral Bukan Logam

Restoran

Penerangan Jalan

Hiburan

Parkir

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

1.

2.

3.

Nama Lengkap

Kewarganegaraan


- Jalan/Nomor

- RT/RW

- Desa/Kelurahan

- Kecamatan

- Kab/Kota

- Nomor Telp

- Nomor HP

- Kode POS

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

…………………………………….

WNI WNA

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….


13

4.

Kewajiban Pajak

Hotel

Reklame Pengambilan Tambang

Mineral Bukan Logam

Restoran

Penerangan Jalan

Hiburan

Parkir

Lembaran 1

……………………….., …………………………20

……………………………….

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA Diterima Tanggal : ……………………………

……………………………..

Nip. …………………………

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA NPWPD yang diberikan

………………………………………………………..

…………………………………

Nip. …………………………..

……………………………………………………. Gunting disini ……………………………………………………………………..

No. STPD : …………………………

NPWPD : …………………………………………………….

Nama : ………………………………………………………

Alamat : ……………………………………………………..

Pariaman, …………………………20 …..

Yang Menerima

( …………………………… )

Lembaran 2

14

C. KARTU NPWPD

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS PENDAPATAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jln. Imam Bonjol No. 44 Cimparuh Pariaman Telp (0751) 92100 – 93836

KARTU NPWPD

No. Reg ……………………………………

Nama : …………………………………………………………………………………… Alamat : ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… NPWPD : ……………………………………………………………………………………

Pariaman, ……………………… 20

An. Walikota Pariaman Kepala Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset

……………….…………………….

Nip : ………………………………


PERHATIAN

1. Kartu ini harap disimpan baik-baik apabila hilang agar segera melaporkan

Ke DPPKA Kota Pariaman;

2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi

perpajakan Daerah

3. Dalam hal Wajib Pajak Pindah domisili, supaya melaporkan diri ke DPPKA

Kota Pariaman

15

D. STRUKTUR NPWPD

Struktur NPWPD terdapat 16 digit yang terdiri dari komponen – komponen sebagai berikut;

Digit 1

Digit 2

Digit 3 dan 4

Digit 5 s/d 10

Digit 11 dan 12

Digit 13 s/d 15

:

:

:

:

:

:

Diisi P untuk Pajak Daerah

Diisi 1 untuk Golongan WP Pribadi atau 2 untuk Golongan WP

Badan

Diisi Kode Jenis Pajak

Diisi Nomor Pokok Registrasi NPWPD yang disusun berurutan

untuk seluruh WP yang ada

Diisi kode wilayah kecamatan

Diisi kode wilayah Desa/Kelurahan

Contoh :

Kode Pajak (P)

Kode Golongan (1atau2) Kode Jenis Pajak

Nomor Pokok Registrasi/Nomor urut

Kode Kecamatan

Kode Desa/Kelurahan

Keterangan :

Kode Pajak

P : Pajak Daerah

Kode Golongan Wajib Pajak 1 : Golongan Wajib Pajak (WP) Pribadi

2 : Dolongan Wajib Pajak (WP) Badan

Kode Jenis Pajak

01 : Pajak Hotel

02 : Pajak Restoran 03 : Pajak Hiburan

04 : Pajak Reklame

05 : Pajak Penerangan Jalan

06 : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

07 : Pajak Parkir 08 : Pajak Sarang Burung Walet

Kode Nomor Pokok Register NPWPD disusun berurutan seluruh Wajib Pajak

000001 - 999999

Kode Kecamatan 01 : Kecamatan Pariaman Utara

Kode Desa / Kelurahan :

001 : Ampalu

002 : Tanjung Sabar

003 : Apar 004 : Manggung

005 : Cubadak Air

006 : Cubadak Air Selatan

007 : Cubadak Air Utara

008 : Naras Hilir

009 : Naras I 010 : Balai Naras

011 : Padang Birik – birik

012 : Sintuk

013 : Sungai Rambai

P 2 9 9 0 0 0 0 1 0 0 9 0

0 0

16

014 : Sikapak Barat

015 : Sikapak Timur

016 : Tungkal Utara 017 : Tungkal Selatan

02 : Kecamatan Pariaman Tengah


001 : Kelurahan Pasir Pasar

002 : Kelurahan Kampung Perak 003 : Kelurahan Pondok II

004 : Kelurahan Lohong

005 : Kelurahan Karan Aur

006 : Kelurahan Jalan Baru

007 : Kelurahan Ujung Batung 008 : Kelurahan Jalan Kereta Api

009 : Kelurahan Taratak

010 : Kelurahan Jawi-jawi I

011 : Kelurahan Jawi-jawi II

012 : Kelurahan Kampung Jawa I

013 : Kelurahan Kampung Jawa II 014 : Kelurahan Kampung Pondok

015 : Kelurahan Alai Gelombang

016 : Kelurahan Jati Hilir

017 : Desa Kampung Baru

018 : Desa Jati Mudik 019 : Desa Pauh Barat

020 : Desa Pauh Timur

021 : Desa Cimparuh

022 : Desa Rawang

03 : Kecamatan Pariaman Selatan Kode Desa / Kelurahan :

001 : Desa Pasir Sunur

002 : Desa Marunggi

003 : Desa Kampung Apar

004 : Desa Sikabu 005 : Desa Palak Aneh

006 : Desa Padang Cakur

007 : Desa Taluk

008 : Desa Marabau

009 : Desa Sungai Kasai

010 : Desa Batang Tajongkek 011 : Desa Balai Kurai Taji

012 : Desa Pauh Kurai Taji

013 : Desa Simpang

014 : Desa Toboh Palabah

015 : Desa Rambai 016 : Desa Punggung Lading

04 : Kecamatan Pariaman Timur


001 : Desa Kampung Gadang

002 : Desa Talago Sarik 003 : Desa Pakasai

004 : Desa Kamp. Baru Padusunan

005 : Desa Bungo Tanjung

006 : Desa Kampung Tangah

007 : Desa Kampung Kandang

008 : Desa Kaluat 009 : Desa Kajai

010 : Desa Bato

011 : Desa Batang Kabung

012 : Desa Sungai Sirah

013 : Desa Sungai Pasak 014 : Desa Air Santok

015 : Desa Cubadak Mentawai

17

016 : Desa Koto Marapak

E. BENTUK SURAT TANDA TERDAFTAR NPWPD KOTA PARIAMAN


DINAS PENDAPATAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jln. Imam Bonjol No. 44 Cimparuh Pariaman Telp (0751) 92100 - 93836

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : /NPWPD/DPPKA/20….

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Kota

Pariaman Nomor …………. Tentang Pajak ……………….. dan Peraturan Walikota Pariaman Nomor Tahun

20…. Tentang ……… dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama Pribadi/Badan : ……………………………….……………………….

2. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) : ………………………………………………………..

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ………………………………………………………..

3. Klasifikasi Lapangan (Usaha) : ………………………………………………………..

4. Alamat : ………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

5. Kategori : Orang Pribadi/Badan

6. Tanggal Mulai Terdaftar : …….. - ……..- …………

7. Kewajiban Pajak :

Hotel

Reklame

Pengambilan Tambang

Mineral Bukan Logam

Restoran

Penerangan Jalan

Hiburan

Parkir

Telah terdaftar di administrasi kami sejak tanggal ………………………………

Kepala Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman

……………………………………… Nip. …………………………………

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS R.


18

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 18 Tahun 2016 TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA

PARIAMAN NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK DAERAH

A. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH


DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Jln. Imam Bonjol No. 44 Cimparuh Pariaman Telp (0751) 92100 – 93836

SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)

Masa Pajak : ………………………. Tahun : 20………

No. Urut

Nama

Alamat

NPWPD

Tanggal Jatuh Tempo

Telp/HP

:

:

:

:

:

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………....

No Kode Rekening Jenis Pajak Daerah Jumlah (Rp.)

Jumlah ketetapan Pokok Pajak

Jumlah sanksi : a. Bunga

b. Kenaikan

Jumlah keseluruhan

Dengan Huruf :

PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah ( Bank …………..…….)

dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

Pariaman,…………………………….20…..

An. Kepala SKPD Kepala Bidang

Ub Kepala Seksi ……………………….

………………………………………

……………………………

Nip. …………………………..

No. STPD : …………………………

NPWPD : …………………………………………………….

Nama : ………………………………………………………

Alamat : ……………………………………………………..

Pariaman, …………………………20 …..

Yang Menerima


19

( …………………………… )

B. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD

1. Pajak Hotel


DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jln. Imam Bonjol No. 44 Cimparuh Pariaman

Telp (0751) 92100 – 93836

SPTPD

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)

PAJAK HOTEL

Masa Pajak : ………………………………………………….

Tahun Pajak : …………………………………………………

Kepada Yth,

………………………………………………….

…………………………………………………

di

…………………………………………..

PERHATIAN:

1. Harap isi dalam rangkap 2 (dua) di tulis dengan huruf Cetak;

2. Beri tanda nomor pada yang tersedia untuk jawaban yang diberikan;

3. Setelah diisi, ditandatangani, harap disampaikan kepada SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah

berakhirnya masa pajak;

4. Keterlambatan penyampaian SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak

2. Alamat

3. Nama Objek/Usaha

4. Alamat

5. NPWPD

:

:

:

:

:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Golongan Hotel

01 Bintang Lima

02 Bintang Empat

03 Bintang Tiga

04 Bintang Dua

05 Bintang Satu

06 Melati Tiga

07 Melati Dua

08 Melati Satu

09 Ekonomi

10 Lainnya……….

2. Tarif dan Jumlah Kamar Hotel

No Golongan Kamar Tarif (Rp.) Jumlah Kamar

3. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang :

a. Masa Pajak

b. Dasar Penggunaan (jumlah

pembayaran yang diterima)

c. Tarif Pajak (Sesuai PERDA)

d. Pajak Terutang (bxc)

:

:

:

:

Tgl. ……………………………….. s/d tgl ………………………………..

Rp. ……………………………………...

……………… %

Rp. ………………………………………

4. Data Pendukung :

a. Surat Setoran Pajak daerah (SSPD)

b. Rekapitulasi Omzet

c. Rekapitulasi penggunaan bon/bill

d. …………………………………………..

e. …………………………………………..

*) coret yang tidak perlu

:

:

:

:

:

Ada/tidak ada *)

Ada/tidak ada *)

Ada/tidak ada *)

Ada/tidak ada *)

Ada/tidak ada *)

Lembaran 1


20

A. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akiat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan

apa yang telah kami sampaikan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah

benar, lengkap dan jelas.

Pariaman, ……………………….20

Wajib Pajak

(…………………………..)

Gunting disini

No. STPD : ……………………

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama : ……………………………………………………………….

Alamat : ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Pariaman, ……………………. 20

Yang menerima

(……………………)

Lembaran 2

21

2. PAJAK RESTORAN



Telp (0751) 92100 – 93836

SPTPD


PAJAK RESTORAN/RUMAH MAKAN

Masa Pajak : ………………………………………………….

Tahun Pajak : …………………………………………………

Kepada Yth,

………………………………………………….

…………………………………………………

di

…………………………………………..

PERHATIAN:






C. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak

2. Alamat

3. Nama Objek/Usaha

4. Alamat

5. NPWPD

:

:

:

:

:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

D. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

5. Golongan Hotel

01 Rumah Makan

02 Kafetaria

03 Kantin

04 Warung

05 Bar

06 Jasa Boga/Catering

07 ………………………..

6. Tarif dan kondisi restoran

No Jumlah Meja Jumlah Kursi

Jumlah Tamu

Perhari

Rata Omzet

(Per Hari)

7. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang :

a. Masa Pajak

b. Dasar Penggunaan (jumlah

pembayaran yang diterima)

c. Tarif Pajak (Sesuai PERDA)

d. Pajak Terutang (bxc)

:

:

:

:

Tgl. ……………………………….. s/d tgl ………………………………..

Rp. ……………………………………...

……………… %

Rp. ………………………………………

8. Data Pendukung :

a. Surat Setoran Pajak daerah (SSPD)


c. Rekapitulasi penggunaan bon/bill

d. …………………………………………..

e. …………………………………………..

*) coret yang tidak perlu

:

:

:

:

:

Ada/tidak ada *)

Ada/tidak ada *)

Ada/tidak ada *)

Ada/tidak ada *)

Ada/tidak ada *)

Lembaran 1


22

A. PERNYATAAN




Pariaman, ……………………….20

Wajib Pajak

(…………………………..)

Gunting disini

No. STPD : ……………………

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama : ……………………………………………………………….

Alamat : ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Pariaman, ……………………. 20

Yang menerima

(……………………)

Lembaran 2

23

3. Pajak Hiburan



Telp (0751) 92100 – 93836

SPTPD


PAJAK HIBURAN

Masa Pajak : ………………………………………………….

Tahun Pajak : …………………………………………………

Kepada Yth,

………………………………………………….

…………………………………………………

di

…………………………………………..

PERHATIAN:






E. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak

2. Alamat

3. Nama Objek/Usaha

4. Alamat

5. NPWPD

:

:

:

:

:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

F. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Jenis Hiburan

01. Tontonan Film

02. Pegelaran kesenian, music, tari dan/atau busana

03. Kontes kecantikan, binaragadan sejenisnya

04. Pameran

05. Karaoke dan sejenisnya

06. Sirkus, acrobat dan sulap

07. Permaianan bilyar, golf dan boling

08. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan

permainan ketangkasan

09. Refleksi, mandi uap/spa dan pusat

kebugaran (fitness center)

10. Pertandingan olahraga.

11. ……………………………………………

2. Harga tanda masuk : Kelas ……………………

Kelas ……………………

Kelas ……………………

Rp. …………………………

Rp. …………………………

Rp. …………………………

3. Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasa

Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari libur/Minggu

:

:

.……………………… Kali

………………………. Kali

(Kusus untuk pertunjukan Film, Kesenian dan sejenisnya, Pergelaran Musik dan Tari)

4. Jumlah pengunjung rata-rata pada hari biasa

Jumlah pengunjung rata-rata pada hari libur/Minggu

:

:

………………………. Kali

………………………. Kali

5. Jumlah meja/mesin/sejenisnya

(khusus bilyar, boling, permaianan ketangkasan dan sejenisnya)

: ………………………. Unit

6. Jumlah kamar/ruangan

(khusus Karaoke dan sejenisnya)

: ……………………….. Buah

Lembaran 1


24

A. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akiat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan



Pariaman, ……………………….20

Wajib Pajak

(…………………………..)

Gunting disini

No. STPD : ……………………

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama : ……………………………………………………………….

Alamat : ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Pariaman, ……………………. 20

Yang menerima

(……………………)

Lembaran 2

25

4. Pajak Reklame



Telp (0751) 92100 – 93836

SPTPD


PAJAK REKLAME

Masa Pajak : ………………………………………………….

Tahun Pajak : …………………………………………………

Kepada Yth,

………………………………………………….

…………………………………………………

di

…………………………………………..

PERHATIAN:







1. Nama Wajib Pajak

2. Alamat

3. Nama Objek/Usaha

4. Alamat

5. NPWPD

:

:

:

:

:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


1. Golongan Reklame

01

02

03

04

05

Bando

Neon Box,Billboard, Baliho.

Spanduk/Vertical Banner

Pengecatan Dinding

Bangur

Reklame Berjalan/Mobil

06

07

08

09

10

Stiker, selebaran

Reklame Udara

Film/slide

Reklame Peragam

Reklame Suara

2. Jenis dan Tarif Reklame

No Jenis Tarif (Rp) Jumlah

1 Bando

2 Neon Box, Billboard, Baliho

3 Spanduk/Vertical Banner

4 Pengecatan dinding bangunan

5 Reklame berjalan/mobil

6 Sticker/selebaran

7 Reklame udara

8 Film/Slide

9 Reklame Peragan

10 Reklame Suara

Lembaran 1


26

A. PERNYATAAN




Pariaman, ……………………….20

Wajib Pajak

(…………………………..)

Gunting disini

No. STPD : ……………………

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama : ……………………………………………………………….

Alamat : ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Pariaman, ……………………. 20

Yang menerima

(……………………)

Lembaran 2

27

5. Pajak Penerangan Jalan



Telp (0751) 92100 – 93836

SPTPD


PAJAK HOTEL

Masa Pajak : ………………………………………………….

Tahun Pajak : …………………………………………………

Kepada Yth,

………………………………………………….

…………………………………………………

di

…………………………………………..

PERHATIAN:






C. IDENTITAS WAJIB PAJAK

6. Nama Wajib Pajak

7. Alamat

8. Nama Objek/Usaha

9. Alamat

10. NPWPD

:

:

:

:

:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

D. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Asal Tenaga Listrik

2. Golongan Tarif

3. Daya Listrik

4. Tarif listrik per KWH

:

:

:

:

1. PLN 2. Non PLN 3. Listrik yang dihasilkan sendiri

3. Industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam

4. Non industry, pertambangan minyak bumi dan gas alam

5. LIstrik yang dihasilkan sendiri

1. 450 Watt 2. 900 Watt 3. 1200 Watt

6. 1600 Watt 3. 1900 Watt 6. >2200 Watt

Rp. ………………………………

7. Penggunaan listrik/taksiran penggunaan listrik

No Bulan Jumlah KWH Terpakai Jumlah Tarif

1 Januari

2 Februari

3 Maret

4 April

5 Mei

6 Juni

7 Juli

8 Agustus

9 September

10 Oktober

11 November

12 Desember

Lembaran 1


28

8. Jumlah pembayaran dan Pajak Terutang : a. Masa Pajak : tgl ………………………….. s/d tgl ……………………………………..

b. Dasar penggunaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp. …………………………………….

c. Tarif Pajak (Sesuai PERDA) : ………………….. % d. Pajak Terutang(bxc) : Rp. …………………………………..

9. Data Pendukung :

a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) b. Rekapitulasi Omzet

c. Rekapitulasi penggunaan Bon/Bill d. …………………………………………… e. …………………………………………… *) Coret yang tidak perlu

: :

: : :

Ada/tidak ada*) Ada/tidak ada*)

Ada/tidak ada*) Ada/tidak ada*) Ada/tidak ada*)

B. PERNYATAAN





Pariaman, ……………………….20

Wajib Pajak

(…………………………..)

Gunting disini

No. STPD : ……………………

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama : ……………………………………………………………….

Alamat : ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Pariaman, ……………………. 20

Yang menerima

(……………………)

Lembaran 2

29

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan



Telp (0751) 92100 – 93836

SPTPD


PAJAK HOTEL

Masa Pajak : ………………………………………………….

Tahun Pajak : …………………………………………………

Kepada Yth,

………………………………………………….

…………………………………………………

di

…………………………………………..

PERHATIAN:







1. Nama Wajib Pajak

2. Alamat

3. Nama Objek/Usaha

4. Alamat

5. NPWPD

:

:

:

:

:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


1. Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan

No Nama Mineral Bukan Logam dan Batuan

Volume/Tonase (M3/Ton)

Harga Pasar/ Nilai Standar (Rp.)

1

2

3

4

5

Keterangan :

01. Asbes

02. Batu tulis

03. Batu setengah permata

04. Batu kapur

05. Batu apung

06. Batu permata

07. Bentonit

08. Dolomit

09. Feldspar

10. Garam batu (halite)

11. Grafit

12. Granit/andesit

13. Gips

14. Kalsit

15. Kaolin

16. Leusit

17. Magnesit

18. Mika

19. Marmer

20. nitral

21. opsidien

22. oker

23. pasir dan kerikil

24. pasir kuarsa

25. perlit

26. phospat

27. talk

28. tanah serap (fullers earth)

29. tanah diatomes

30. tanah liat

31. tawas (alun)

32. tras

33. yarosif

34. zeolit

35. ii. basal;

36. trakkit dan

37. Mineral Bukan Logam dan

Batuan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. Jumlah pembayaran dan Pajak Terutang :

a. Masa Pajak : tgl ………………………….. s/d tgl ……………………………………..

b. Dasar penggunaan (Jumlah

Pembayaran yang diterima) : Rp. …………………………………….

c. Tarif Pajak (Sesuai PERDA) : ………………….. %

d. Pajak Terutang(bxc) : Rp. …………………………………..

Lembaran 1


30

3. Data Pendukung :

a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)


c. Rekapitulasi penggunaan Bon/Bill

d. ……………………………………………

e. ……………………………………………

*) Coret yang tidak perlu

:

:

:

:

:

Ada/tidak ada*)

Ada/tidak ada*)

Ada/tidak ada*)

Ada/tidak ada*)

Ada/tidak ada*)

A. PERNYATAAN


ketentuan peraturan perundang-undangan, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami sampaikan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah


Pariaman, ……………………….20

Wajib Pajak

(…………………………..)

Gunting disini

No. STPD : ……………………

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama : ………………………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Pariaman, ……………………. 20

Yang menerima

(……………………)

Lembaran 2

31

7. Pajak Parkir



Telp (0751) 92100 – 93836

SPTPD


PAJAK HOTEL

Masa Pajak : ………………………………………………….

Tahun Pajak : …………………………………………………

Kepada Yth,

………………………………………………….

…………………………………………………

di

…………………………………………..

PERHATIAN:







5. Nama Wajib Pajak

6. Alamat

7. Nama Objek/Usaha

8. Alamat

9. NPWPD

:

:

:

:

:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


1. Obyek Pajak Parkir

No Jenis Kendaraan

Kapasitas Lahan

Parkir (buah)

Tarif

(Rp.)

Jumlah Kendaraan Parkir

Per Hari (Buah)

1 Mobil

2 Motor

3 Mobil Barang/Besar




Pembayaran yang diterima) : Rp. ……………………………………



3. Data Pendukung :




d. ……………………………………………

e. ……………………………………………


:

:

:

:

:

Ada/tidak ada*)

Ada/tidak ada*)

Ada/tidak ada*)

Ada/tidak ada*)

Ada/tidak ada*)

Lembaran 1


32

A. PERNYATAAN




Pariaman, ……………………….20

Wajib Pajak

(…………………………..)

Gunting disini

No. STPD : ……………………

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama : ……………………………………………………………….

Alamat : ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Pariaman, ……………………. 20

Yang menerima

(……………………)

Lembaran 2

33

8. PAJAK SARANG BURUNG WALET



Telp (0751) 92100 – 93836

SPTPD


PAJAK HOTEL

Masa Pajak : ………………………………………………….

Tahun Pajak : …………………………………………………

Kepada Yth,

………………………………………………….

…………………………………………………

di

…………………………………………..

PERHATIAN:







1. Nama Wajib Pajak

2. Alamat

3. Nama Objek/Usaha

4. Alamat

5. NPWPD

:

:

:

:

:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


1. Obyek Pajak Sarang Burung Walet

No Harga Pasaran Umum Volume Nilai Jual

1

2

3

4

5




Pembayaran yang diterima) : Rp. ……………………………………



6. Data Pendukung :




d. ……………………………………………

e. ……………………………………………


:

:

:

:

:

Ada/tidak ada*)

Ada/tidak ada*)

Ada/tidak ada*)

Ada/tidak ada*)

Ada/tidak ada*)

Lembaran 1


34

A. PERNYATAAN





Pariaman, ……………………….20

Wajib Pajak

(…………………………..)

Gunting disini

No. STPD : ……………………

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama : ……………………………………………………………….

Alamat : ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Pariaman, ……………………. 20

Yang menerima

(……………………)

Lembaran 2

35

C. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN SKPDKB


DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Jln. Imam Bonjol No. 44 Cimparuh Pariaman

Telp (0751) 92100 – 93836

SKPDKB

(SURAT KETETAPAN PAJAK

DAERAH KURANG BAYAR)

Masa Pajak : ………………………

Tahun Pajak : ………………………

No Urut.

1. Nama Wajib Pajak

2. Alamat

3. Nama Objek/Usaha

4. Alamat

5. NPWPD

:

:

:

:

:

……………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………….........................

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

I. Berdasarkan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain

atas pelaksanaan kewajiban :

Kodering Pajak

Nama Pajak

:

:

……………………………………………………………..

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus di bayar adalah sebagai berikut :

1. 2. 3.

4.

5.

6.

Dasar pengenaan Pajak yang terhutang Kredit Pajak a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya

b. Setoran yang dilakukan c. Lain-lain d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a-b-c)

Jumlah kekurangan Pokok Pajak (2-3d)

Sanksi administrasi (a+b) a. Bunga (Psl 100 (1) b. Kenaikan (psl 100 (3) c. Jumlah samksi administrasi (a+b)

Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)

Rp. ……………………

Rp. …………………… Rp. ……………………

Rp. …………………… Rp. ……………………

Rp. …………………. Rp. ………………….

Rp. …………………. Rp. ………………….

Rp. ………………….

Rp. ………………….

Dengan huruf

PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah ( Bank Nagari) dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPDKD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini

diterima diokenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

Pariaman, ……………………….20

A.n Kepala SKPD Kepala Seksi ………………………

(…………………………..)

Gunting disini

No. STPD : …………………… TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama : ………………………………………………………………. Alamat : …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….

Pariaman, ……………………. 20

Yang menerima

(……………………)


36

D. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN SKPDKT


DINAS PENDAPATAN


Telp (0751) 92100 – 93836

SKPDKBT

(SURAT KETETAPAN PAJAK

DAERAH KURANG BAYAR

TAMBAHAN)

Masa Pajak : ………………………

Tahun Pajak : ………………………

No Urut.

1. Nama Wajib Pajak

2. Alamat

3. Nama Objek/Usaha

4. Alamat

5. NPWPD

:

:

:

:

:

……………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………….........................

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

III. Berdasarkan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain

atas pelaksanaan kewajiban :

Kodering Pajak

Nama Pajak

:

:

……………………………………………………………..

IV. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus di bayar

adalah sebagai berikut :

1.

2. 3.

4. 5.

6.

Dasar pengenaan

Pajak yang terhutang

Kredit Pajak

a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya

b. Setoran yang dilakukan

c. Lain-lain

d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a-b-c)

Jumlah kekurangan Pokok Pajak (2-3d)

Sanksi administrasi (a+b)

a. Bunga (Psl 100 (1)

b. Kenaikan (psl 100 (3)

c. Jumlah samksi administrasi (a+b)

Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)

Rp. ……………………

Rp. ……………………

Rp. ……………………

Rp. ……………………

Rp. ……………………

Rp. ………………….

Rp. ………………….

Rp. ………………….

Rp. ………………….

Rp. ………………….

Rp. ………………….

Dengan huruf

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah ( Bank Nagari) dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

2. Apabila SKPDKD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini

diterima diokenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

Pariaman, ……………………….20

A.n Kepala SKPD Kepala Seksi ………………………

(…………………………..)


37

Gunting disini

No. STPD : ……………………

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama : ………………………………………………………………. Alamat : …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….

Pariaman, ……………………. 20 Yang menerima

(……………………)

WALIKOTA PARIAMAN,

dto

MUKHLIS R.

walikota pariaman tentang perubahan ......beberapa ketentuan dalam peraturan walikota nomor 48 tahun...

Documents