waris adat

8/12/2019 waris adat

1/16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bertempat

tinggal di bagian pedesaan yang masih memegang tradisi lokal yang sangat kuat.

Setiap anggota masyarakat di pedesaan pada umumnya sangat menghormati adat

istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun.

Adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat tersebut kemudian berkembang

menjadi hukum adat dimana harus dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat.

Hukum adat dalam masyarakat adat, masih dianggap sebagai aturan hidup untuk

mencapai kedamaian dalam masyarakat. Akan tetapi, sebagai hukum yang hidup

(living law), hukum adat tidak selamanya memberi rasa adil kepada

masyarakatnya. Hal itu dikarenakan, pemberlakuan hukum adat dipaksakan oleh

penguasa adat dan kelompok sosialnya.1

Hukum adat juga tidak bisa dipisahkan dengan agama. Meskipun

merupakan hal yang masing-masing berdiri sendiri, hukum adat dan agama yang

dalam hal ini adalah hukum Islam, mempunyai hubungan yang sangat erat.

Hukum adat berasimilasi dengan hukum Islam atau hukum Islam yang diterapkan

dalam masyarakat menjadi hukum adat.

Hal itu senada dengan teori receptio in complexuyang dicetuskan oleh

!". #an $en %erg. Menurut teori tersebut, hukum pribumi harus mengikuti

agama yang dipeluk oleh masyarakat. &leh karena itu jika memeluk suatu agama,maka harus mengikuti hukum-hukum agama itu dengan sebenarnya.' $engan

demikian, apabila masyarakat memeluk agama Islam, maka hukum-hukum lokal

juga harus mengikuti agama Islam yang dipeluk oleh masyarakat.

(amun pada perkembangan selanjutnya, teori tersebut berhasil dipatahkan

oleh teori receptie yang diusung oleh Snouck Hurgronje. )eori ini yang oleh

1%eni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum. %andung* +ustaka Setia. '. hal. 12Soekanto,Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu engantar !ntuk Mempelajari Hukum Adat.

"et. /. 0akarta* ajawali +ers. 1223. Hal. /


2/16

Ha4airin disebut sebagai 5teori iblis6,/ sangat berlawanan dengan teori

sebelumnya, dimana menurut teori ini, sebenarnya yang berlaku di Indonesia

adalah hukum adat asli meskipun ada pengaruh dari hukum Islam. 7ebih lanjut

teori ini menyebutkan bahwa hukum Islam baru mempunyai kekuatan hukum jika

sudah diterima oleh hukum adat dan produk hukum yang keluar berupa hukum

adat.

Isi teori ini sangat menyimpang dari kenyataan yang ada dalam

masyarakat. (amun, penyimpangan tersebut memang disengaja dengan tujuan

untuk melemahkan pengaruh hukum Islam dan memberlakukan hukum adat

secara utuh. $engan demikian nasionalisme masyarakat Indonesia akan luntur,

dan sebaliknya kolonialisme akan semakin berkembang. Sehingga tidak heran jika

setelah itu banyak teori-teori lain yang menentang teori receptie ini, diantaranya

teori receptie exit, receptie a contrario, dan teori eksistensi.

)erlepas dari berbagai teori tersebut, adat istiadat yang kemudian menjadi

hukum adat, bukanlah suatu regulasi yang tertulis seperti halnya undang-undang.

Akan tetapi, hukum tersebut tidak pernah tertulis, meskipun memang ada

beberapa hukum adat yang sudah tertulis, dan hidup ditengah-tengah masyarakat

sebagai kaidah atau norma. Sebagai contoh adalah hukum waris adat.

!aris yang merupakan sarana untuk melanjutkan suatu kepemilikan harta

benda, merupakan salah satu bentuk hukum adat yang sampai sekarang masih

dipegang teguh, terutama oleh masyarakat pedesaan. Mereka lebih memilih

menyelesaikan perkara waris menggunakan hukum adat daripada hukum

kon8ensional, karena menganggap hukum waris adat lebih bisa memberikan

keadilan bagi ahli waris.

$i sinilah yang kemudian menjadi akar masalah. (egara telah

memberikan aturan baku dalam penyelesaian masalah waris ini. (amun,

masyarakat agaknya lebih tertarik kepada hukum adat masing-masing daerah.

Memang, hukum adat pada masing-masing daerah cenderung berbeda meskipun

3Ha4airin,Hukum "ekeluargaan #asional.cet. '. 0akarta* )intamas. 1239. Hal. '9.4

Abdul Manan,Aneka Masala$ Hukum erdata Islam di Indonesia. 0akarta* :encana. '3. Hal.'2

'


3/16

banyak mempunyai kesamaan. Hukum waris adat di 0awa berbeda dengan di

%atak, begitu juga berbeda dengan di Minangkabau.

Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa undang-undang

hanya menjadi pilihan kedua atau bahkan tidak dipilih oleh masyarakat dalam

penyelesaian kasus pewarisan. Apakah undang-undang memang belum bisa

mengakomodasi seluruh sistem kewarisan adat yang notabene sangat berbeda

substansinya antara satu daerah dengan daerah lainya.

$alam makalah ini penulis secara khusus akan memaparkan tentang

sistem kewarisan masyarakat adat yang berlaku di 0awa serta rele8ansinya

dengan hukum Islam di Indonesia yang secara khusus menangani masalah

kewarisan.

B. Rumusan Masalah

%erdasarkan latar belakang masalah di atas dan demi memudahkan

pembahasannya, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut*

1. %agaimana proses pewarisan dalam masyarakat adat 0awa;

'. %agaimana Hubungan proses pewarisan masyarakat adat 0awa dengan hukum

Islam di Indonesia;

/


4/16

BAB II

ISI

A. Pengertian Waris Adat

Secara sederhana hukum waris adat merupakan tata cara pengalihan atau

penerusan warisan menurut hukum adat yang berlaku. Hal ini sebagai

konsekuensi atas berlakunya dan masih terpeliharanya hukum adat di beberapa

daerah di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Hukum waris adatpada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang

bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian darikepribadian bangsa Indonesia. +rinsip kebersamaan dalam hukum waris

adatmembuathukum waris adattidak mengenal bagian-bagian tertentu untuk para

ahli waris dalam sistem pembagiannya.

1. Pengertian seara etim!l!gis

Istilah warissebenarnya berasal dari bahasa Arab yang

kemudian diadopsi langsung ke dalam bahasa Indonesia. Hukum

waris adat merupakan hukum adat yang memuat garis-garisketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta waris,

pewaris, dan ahli waris serta prosedur bagaimana harta waris

tersebut dialihkan pemilikan dan penguasaannya dari pewaris

kepada ahli waris.3

". Pengertian menurut #ara ahli

Menurut )er Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan

hukum yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta

kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari

generasi ke generasi.

Sedangkan menurut Soepomo, hukum adat waris memuat

beberapa aturan yang mengatur proses penerusan serta

pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang

5http://statushukum.com/hukum-waris-adat.html

6Hilman Hadikusuma,Hukum %aris Adat. "et. 7. %andung* +) "itra Aditya %akti. 122. Hal.

7
http://statushukum.com/http://statushukum.com/


5/16

tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada

turunannya.

$ari beberapa pengertian tersebut kiranya dapat diambil

kesimpulan bahwa hukum waris adat adalah serangkaian kaidah

yang mengatur tata cara peralihan dan penerusan harta baik yang

berupa benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud dari

pewaris kepada ahli warisnya.

B. Sistem $ekera%atan Mas&arakat adat 'a(a

Sistem kekerabatan suku bangsa 0awa adalah bilateral


6/16

hal itu bukan suatu hal yang paten. Artinya, asas tersebut tidak pasti menunjukkan

bentuk masyarakat dimana hukum warisan itu berlaku. Seperti misalnya, asas

indi8idual tidak hanya ditemukan pada masyarakat yang menganut asas bilateral,

tetapi juga bisa ditemukan pada masyarakat yang menganut asas patrilineal.1

Seperti misalnya, masyarakat %atak yang notabene menganut sistem kekerabatan

patrilineal dalam asas pewarisannya menganut asas indi8idual seperti masyarakat

0awa dan Sulawesi.

Masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal,

dalam asas pewarisannya menganut asas kolekti>, yaitu para ahli waris secara

kolekti> akat di antara para ahli warisnya. 11

Selain itu, masih ada lagi asas mayorat yang dibagi menjadi mayorat laki-

laki dan perempuan. Asas mayorat ini sebenarnya sama dengan asas kolekti>.

%edanya adalah bahwa penerusan harta waris diserahkan kepada anak laki-laki

atau perempuan yang paling tua. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa anak

tertua tersebut harus menggantikan ayah yang meninggal dalam memelihara,

memberi na>kah, menyekolahkan, mendidik saudara-saudaranya dan dalam segala

hal bertindak atas nama ayahnya.

Sedangkan pada masyarakat adat 0awa, seperti yang sedikit telah

dijelaskan di muka, menganut asas indi8idual karena pada sistem kekerabatannya

menganut sistem parental atau bilateral. Sistem ini mengharuskan setiap ahli waris

mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki haknya masing-

masing.

?aktor yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian warisan secara

indi8idual adalah dikarenakan tidak ada lagi keinginan untuk memiliki harta waris

tersebut secara kolekti>. Hal itu disebabkan para ahli waris tidak lagi pada satu

1!

Soerjono...,Hukum Adat... hal. '9311Hilman...,Hukum %aris... hal. '3

3


7/16

rumah kerabat atau rumah orang tuanya serta telah tersebar sendiri-sendiri

mengikuti para istri atau suaminya (mencar).

:ebaikan dari sistem indi8idual ini adalah bahwa para ahli waris yang

telah memiliki secara pribadi dapat dengan leluasa untuk menguasai dan

mengembangkan harta tersebut sebagai bekal kehidupannya yang selanjutnya

tanpa dipengaruhi oleh saudara yang lain.

(amun, sistem ini juga meninggalkan celah yang negati>. :elemahan dari

sistem ini adalah bahwa pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali

kekerabatan dapat mengakibatkan timbulnya hasrat untuk menguasai harta secara

pribadi dan mementingkan diri sendiri. +ada perkembangan selanjutnya, hal ini

bisa mengakibatkan perselisihan-perselisihan antara ahli waris itu sendiri.

D. Harta Waris dalam Mas&arakat Adat 'a(a

%erbicara mengenai harta waris berarti membahas tentang obyek dari

hukum waris itu sendiri, yaitu harta-harta yang bisa diwariskan. Secara umum,

harta warisan tersebut dapat diklasi>ikasikan sebagai berikut*

1. Harta pusaka, yaitu suatu benda yang tergolong kekayaan di mana benda

tersebut mempunyai kekuatan magis.

'. Harta bawaan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang dibawa oleh ikan menjadi dua macam,

yang mana kedua macam harta warisan yang akan dijelaskan kemudian dirasa

telah merepresentasikan keempat klasi>ikasi harta waris di atas. Adapun harta-

harta yang menjadi harta waris pada masyarakat adat 0awa adalah*

a. &awan


8/16

harta bawaan lain yang berasal dari hasil usaha sendiri at harta peninggalan. &leh karena itu harus

dikurangi terlebih dahulu dengan hutang si pewaris. Sisa setelah dikurangi hutang

itulah yang kemudian menjadi harta waris dan dibagi-bagi.

E. Ahli Waris dan Bagiann&a

+ada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah para warga pada generasi

berikutnya yang paling karib dengan pewaris atau disebut dengan ahli waris

12 ngkapan 0awa yang berarti Btetap menjadi kepunyaan masing-masing dan kembali padaasalnya.C13

ngkapan 0awa yang berarti Chasil kerja dua orang


9/16

utama, yaitu anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga@ra*at si pewaris dan

yang pertama mewaris adalah anak kandung.17

Menurut adat tradisional 0awa, semua anak baik laki-laki maupun

perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan, mempunyai hak sama atas harta

peninggalan orang tuanya.1(amun, di beberapa daerah terutama di 0awa )engah,

berlaku sistem sepikul segendong/di mana anak laki-laki mendapat bagian dua

kali lipat lebih banyak dari pada bagian anak perempuan.

0ika pewaris tidak mempunyai anak sama sekali, tidak pula mempunyai

anak pupon atau anak angkat dari anak saudara atau dari anak orang lain, maka

harta akan diwarisi berturut-turut oleh, pertama, orang tua, bapak atau ibu

pewaris, dan apabila tidak ada baru saudara-saudara kandung pewaris atau

keturunannya, dan jika ini tidak ada pula barulah kakek atau nenek pewaris. $an

apabila kakek@nenek pewaris juga tidak ada maka diberikan kepada paman atau

bibi baik dari garis ayah maupun dari garis ibu pewaris. 0ika sampai tingkat ini

tidak ada, maka akan diwarisi oleh anggota keluarga lainnya.

Mengenai anak angkat, dia mendapatkan waris dengan sistem ngangsu

sumur loro, artinya mempunyai dua sumber warisan, yaitu dari orang tua angkat

dan dari orang tua kandungnya sendiri. Meskipun begitu, seorang anak angkat

dalam memperoleh wasiat tidak boleh melebihi dari anak kandung jika masih ada.

Sedangkan mengenai kedudukan janda atau duda dalam sistem

kekerabatan bilateral atau parental masih sedikit menimbulkan masalah. Hal itu

berkisar tentang apakah ia dapat mewarisi suami yang wa>at ataukah hanya

berhak menikmati warisan itu saja.

+ada asasnya menurut hukum adat 0awa, janda atau duda bukan ahli waris

dari suami atau istri yang meninggal. Akan tetapi, mereka berhak mendapatkan

bagian dari harta peninggalan suami atau istri bersama-sama dengan ahli waris

lain atau menahan pembagian harta peninggalan itu bagi biaya hidup seterusnya.

(amun, hukum yang menyatakan janda bukan ahli waris suaminya, hanya ada

14Imam Sudiyat,Hukum Adat: Sketsa Asas. "et '. Dogyakarta* iberty. 1291. Hal. 13'15

Soepomo,0a0a 1entang Hukum Adat. "et 17. 0akarta* +radnya +aramita. 1223. Hal. 916ngkapan 0awa yang berarti Blaki-laki memikul dan wanita menjunjungC.

2


10/16

sebelum kemerdekaan. Sedangkan setelah kemerdekaan, janda merupakan ahli

waris dari suaminya.

Ada banyak yurisprudensi yang menyatakan bahwa janda adalah ahli

waris suaminya. $iantaranya adalah keputusan Mahkamah Agung tanggal '

?ebruari 122 (o. /9 :@Sip@129 yang menyatakan bahwa menurut hukum adat

yang berlaku di 0awa )engah seorang janda mendapat separoh dari harta gono-

gini. Selain itu juga keputusan MA tanggal '2 &ktober 129 (o. '29 :@Sip@129

menyatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di pulau 0awa apabila

dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anak pun, maka janda dapat

tetap menguasai barang-barang gono-gini sampai ia meninggal atau kawin lagi.

Selain itu menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh !irjono di

:abupaten Sidoarjo 0awa )imur pada 12/


11/16

meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli

waris.

:ompilasi Hukum Islam ini membedakan antara harta peninggalan dan

harta warisan. Adapun yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah harta

yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi

miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta warisan adalah harta bawaan

ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris

selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jena4ah (taj$i2),

pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Mengenai para ahli waris, :HI mengklasi>ikasikan menjadi dua

klasi>ikasi, yaitu menurut hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan.

Menurut hubungan darah golongan laki-laki adalah ayah, anak laki-laki, saudara

laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari ibu,

anak perempuan, dan nenek. Sedangkan yang menurut hubungan perkawinan

adalah duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang

mendapatkan bagian warisan adalah anak, ayah, ibu, dan janda atau duda.

Selanjutnya mengenai bagian masing-masing ahli waris, :HI juga telah

menjelaskan secara panjang lebar. Secara ringkas adalah sebagai berikut*

. Anak erempuan

Anak perempuan apabila dia mewaris sendirian, maka bagiannya adalah

separoh dan apabila dua orang atau lebih bersama-sama mendapat dua pertiga

bagian. Sedangkan bila bersama anak laki-laki mendapatkan as$aa$ ormulasi pembagian dua dibanding satu.

-. A*a$

Ayah mendapatkan as$aa$ jika pewaris tidak meninggalkan anak.

Sedangkan apabila pewaris meninggalkan anak, ayah mendapatkan bagian

seperenam.

. Iu

11


12/16

Ibu mendapatkan sepertiga apabila tidak ada anak atau dua saudara atau

lebih. Sedangkan apabila ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ibu

mendapat bagian seperenam.

Selain itu apabila ibu mewaris hanya bersama dengan ayah, dan istri


13/16

mewarisi, bagiannya pun tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang

sederajat dengan yang digantikan. :ewarisan semacam ini lebih dikenal dengan

istilah munasak$a$.

BAB +

PENU,UP

1/


14/16

A. $esim#ulan

$emikian pembahasan tentang sistem kewarisan pada masyarakat adat

0awa. $ari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut*

1. Antara sistem kewarisan adat 0awa dan hukum Islam di Indonesia


15/161


16/16

DA*,AR PUS,A$A

Hadikusuma, Hilman. Hukum %aris Adat. "et. 7. %andung* +) "itra Aditya

%akti. 122.

Hasbiyallah.0elajar Muda$ Ilmu %aris. %andung* emaja osdakarya.

Ha4airin.Hukum "ekeluargaan #asional.cet. '. 0akarta* )intamas. 1239.

FFFFFFFF. Hukum "ewarisan 0ilateral Menurut Al 8ur9an dan Hadits. "et. .

0akarta* )intamas. 1291.

Instruksi +residen epublik Indonesia (o. 1 )ahun 1221 )entang :ompilasi

Hukum Islam

Manan, Abdul. Aneka Masala$ Hukum erdata Islam di Indonesia. 0akarta*

:encana. '3.

Muhammad, %ushar. okokokok Hukum Adat. "et 7. 0akarta* +radnya

+aramita. 1299.

&emarsalim.5asar5asar Hukum %aris 5i Indonesia. "et '. 0akarta* +) ineka

"ipta. 1221.

waris adat

Documents