wawasan nusantara sebagai geopolitik ind
DESCRIPTION
PKNTRANSCRIPT
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Secara konsepsional, wawasan nusantara (Wawasan) merupakan wawasan
nasionalnya bangsa Indonesia. Perumusan wawasan nasional bangsa Indonesia yang
selanjutnya disebut Wawasan Nusantara, itu merupakan salah satu konsepsi politik
dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai wawasan
nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa.
Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat
tinggalnya yang menghasilkan konsepsi Wawasan Nusantara.jadi Wawasan
Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia.
Untuk mengetahui lebih jauh, penulis mencoba membahasnya dengan sebuah
makalah yang berjudul “ WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK
INDONESIA”
1
BAB II
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA
2.1 Pengertian, Kedudukan, Fungsi, Implementasi, Bentuk Wawasan Nusantara
A. Pengertian Wawasan Nusantara
Secara etimologis, Wawasan Nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara.
Wawasan berasal dari kata Wawas (bahasa jawa) yang berarti pandangan, tinjauan
dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan,
tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara
berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan.
Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan
kepulauan yang terletak antara dua benua, ian yaitu benua Asia dan Australia, dan
dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata
“nusantara” digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.
Jadi, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai
diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam
pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai
kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. (Suradinata : 2005)
2
B. Kedudukan Wawasan Nusantara
Menurut Widoyo A. (2002) Kedudukan (status) wawasan nusantara adalah posisi,
cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan
berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang
berwujud negara kepulauan, berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Secara hierarki,
posisi atau status wawasan nusantara menempati urutan ketiga setelah UUD 1945.
Urutan sistem kehidupan nasional Indonesia adalah:
1. Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara.
2. UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
3. Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia.
4. Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia.
5. Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam
pembangunan nasional.
C. Fungsi Wawasan Nusantara
Menurut Widoyo alfandi (2002), fungsi wawasan nusantara adalah :
1. Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan
nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan
keamanan, dan kewilayahan.
3
2. Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan
kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan
sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.
3. Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara
merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia
sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan
negara.
4. Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam
pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga.
D. Implementasi Wawasan Nusantara
Menurut Sumarsono (2001), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:
Kehidupan politik
1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU
Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden.
Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan
persatuan bangsa.Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR,
dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan,
sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4
2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus
sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus
mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa
pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat
diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah
(perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.
3. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk
mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga
menumbuhkan sikap toleransi.
4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga
pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan dan
kesatuan.
5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat
korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-
pulau terluar dan pulau kosong.
Kehidupan politik
1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU
Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden.
Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan
persatuan bangsa.Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR,
5
dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan,
sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus
sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus
mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa
pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat
diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah
(perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.
3. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk
mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga
menumbuhkan sikap toleransi.
4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga
pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan dan
kesatuan.
5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat
korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-
pulau terluar dan pulau kosong.
Kehidupan sosial
1. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang
berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan
6
pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus
diprioritaskan bagi daerah tertinggal.
2. Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia,
serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber
pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya,
pengembangan museum, dan cagar budaya.
Kehidupan pertahanan dan keamanan
1. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan
kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan
tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara
lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-
hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran.
2. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga
menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan
membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda
daerah dengan kekuatan keamanan.
3. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana
yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau
dan wilayah terluar Indonesia.
7
E. Bentuk Wawasan Nusantara
Bentuk wawasan nusantara menurut Widoyo alfandi (2002) :
Wawasan nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional
Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional berarti bahwa wawasan
nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan
kewilayahan.
Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan
Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai arti cara pandang
dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya selalu mengutamakan
persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara mencakup:
1. Perwujudan kepuluan nusantara sebagai satu kesatuan politik.
2. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.
3. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan ekonomi.
4. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan politik.
5. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan
keamanan.
8
Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara
Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara mempunyai
arti pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu
kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara
Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan
Wilayah nasional perlu ditentukan batasannya, agar tidak terjadi sengketa dengan
negara tetangga. Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah:
Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang negara Republik
Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr. Soepomo
menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh. Yamin
menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo,
Selebes, Maluku - Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir. Soekarno
menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan.
Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil
laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau
countour pulau / darat. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai
negara kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang
berada di luar wilayah yurisdiksi nasional.
9
Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI
tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya:
1. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut
(low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line)
yang diukur dari garis yang menghubungkan titik - titik ujung yang terluar
dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI.
2. Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12mil laut.
3. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana
batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut
Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Indonesia
menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.
2.2. Pengertian, Unsur dan Peranan Geopolitik
A. Pengertian Geopolitik Indonesia
Geopolitik berasal dari kata “geo” atau bumi dan politik yang berarti kekuatan
yang di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan
alternative kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.
Geopolitik diartikan sebagai system politik atau peraturan-peraturan dalam wujud
kebijaksanaan dan strategi nasional yang di dorong oleh aspirasi nasional geografik
10
(kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau
territorial dalam arti luas). (Achmad Zubaidi : 2007)
Dalam hubungan dengan kehidupan manusia dalam suatu Negara dalam
hubungannya dengan lingkungannya dengan alam, kehidupan manusia di dunia
mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai wakil
Tuhan (Khalifatullah).
Adapun pengertian geopolitik dan geostrategi menurut pemakalah yaitu geopolitik
adalah suatu sistem perpolitikan yang mengatur hubungan antar negara-negara yang
letaknya berdekatan di atas permukaan planet bumi ini, yang mutlak dimiliki dan
diterapkan oleh setiap negara dalam melakukan interaksi dengan sesama negara di
sekitarnya. Tak terkecuali Indonesia. Indonesia pun harus memiliki sistem geopolitik
yang cocok diterapkan dengan kondisi kepulauannya yang unik dan letak geografis
negara Indonesia di atas permukaan planet bumi ini.Sedangkan geostrategi adalah
suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkung didalam upaya mewujudkan
cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Dan geostrategi Indonesia adalah merupakan
strategi dalam memanfaatk konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan
kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana dalam mencapai tujuan nasional bangsa
Indonesia.
Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi
pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan
sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupak geopolitik untuk
11
kepentingan politik dan perang, melainkan untuk kepenting kesejahteraan dan
keamanan.
B. Unsur dan Peranan Geopolitik
Peranan-Peranan Geopolitik.
1. Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang
tersedia.
2. Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan
kondisi alam.
3. Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri.
4. Menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan.
5. Berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan
teori negara sebagai organisme, dan teori-teori geopolitik lainnya.
6. Membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara.
Unsur utama Geopolitik
1. Konsepsi ruang diperkenalkan Karl Haushofer menyimpulkan bahwa ruang
merupakan wadah dinamika politik dan militer, teori ini disebut pula teori
kombinasi ruang dan kekuatan.
12
2. Konsepsi frontier (batas imajiner dari dua negara).
3. Konsepsi politik kekuatan yag terkait dengan kepentingan nasional.
4. Konsepsi keamanan negara dan bangsa sama dengan konsep ketahanan
nasional.
C. Paham Geopolitik Bangsa Indonesia
Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi Wawasan
Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam
mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah Negara untuk mencapai tujuan
nasionalnya. Untuk Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai
tujuan nasional dengan memamfaatkan keuntungan letak geografis Negara
berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. (Ermaya
Suryadinata : 2005)
Secara geografis, Indonesia memiliki ciri khas, yakni diapit dua samudra dan dua
benua serta terletak dibawah orbit Geostationary Satellite Orbit (GSO). Dan
Indonesia bisa bisa disebut sebagai Benua Maritim Indonesia. Wilayah Negara
Indonesia tersebut dituangkan secara yuridis formal dalam Pasal 25A UUD 1945
Amandemen IV. Atas dasar itulah Indonesia mengembangkan paham geopolitik
nasionalnya, yaitu Wawasan Nusantara. Dan secara historis, wilayah Indonesia
sebelumnya adalah wilayah bekas jajahan Belanda yang dulunya disebut Hindia
Belanda.
13
Berdasarkan fakta geografis dan sejarah inilah, wilayah Indonesia beserta apa
yang ada di dalamnya dipandang sebagai satu kesatuan. Pandangan atau Wawasan
nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai
konsepsi geopolitik bangsa Indonesia.
2.3. Contoh dari Permasalahan geopolitik Indonesia
Perairan Ambalat di Laut Sulawesi
Masalah antara Indonesia dan Malaysia seputar blok Ambalat mengemuka ketika
terbetik kabar bahwa pemerintah Malaysia melalui perusahaan minyak nasionalnya,
Petronas, memberikan konsesi minyak (production sharing contract) kepada
perusahaan minyak Shell, atas cadangan minyak yang terletak di Laut Sulawesi
(perairan sebelah timur Kalimantan). Pemerintah Indonesia mengajukan protes atas
hal ini karena merasa bahwa wilayah itu berada dalam kedaulatan negara Indonesia.
Sebenarnya klaim Malaysia terhadap cadangan minyak di wilayah itu sudah
diprotes Indonesia sejak tahun 1980, menyusul diterbitkannya peta wilayah Malaysia
pada tahun 1979. Peta tersebut mengklaim wilayah di Laut Sulawesi sebagai milik
Malaysia dengan didasarkan pada kepemilikan negara itu atas pulau Sipadan dan
Ligitan. Malaysia beranggapan bahwa dengan dimasukkannya Sipadan dan Ligitan
sebagai wilayah kedaulatan Malaysia, secara otomatis perairan di Laut Sulawesi
14
tersebut masuk dalam garis wilayahnya. Indonesia menolak klaim demikian dengan
alasan bahwa klaim tersebut bertentangan dengan hukum internasional.
Untuk memperjelas pokok permasalahan mengenai sengketa wilayah ini, kutipan
dari tulisan Melda Kamil Ariadno, Pengajar Hukum Laut Fakultas Hukum UI, Ketua
Lembaga Pengkajian Hukum Internasional (LPHI) FHUI, yang dimuat di Kompas, 8
Maret 2005, dapat membantu.
Aksi dan Reaksi Yang Ditimbulkan
Walaupun pemerintah Indonesia dan Malaysia berulang kali menegaskan bahwa
penyelesaian dengan cara kekerasan bukanlah pilihan yang mau diambil, dan kedua
pihak akan mengedepankan dialog melalui jalur-jalur diplomasi, masalah ini
berkembang menjadi perdebatan seru karena kedua pihak sama-sama kukuh pada
pendiriannya. Malaysia melalui Perdana Menteri Abdullah Badawi dan Menlu Syeh
Hamid Albar menegaskan bahwa pihaknya tidak salah dalam melakukan uniteralisasi
peta 1979, dan bahwa konsesi yang diberikan Petronas kepada Shell di perairan Laut
Sulawesi berada di wilayah teritorial Malaysia. Sementara pemerintah Indonesia
melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Deplu, TNI, maupun presiden
Susilo Bambang Yudhoyono, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan melepaskan
wilayah itu karena wilayah itu merupakan kedaulatan penuh Indonesia. Tentang hal
itu jurubicara TNI AL, Laksamana Pertama Abdul Malik Yusuf mengatakan kepada
15
Asia Times, “We will not let an inch of our land or a drop of our ocean fall into the
hands of foreigners.”
Di Indonesia masalah ini kemudian menjadi santapan media massa dan
memancing reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat. Sentimen anti-Malaysia
dengan slogan “Ganyang Malaysia” pun lalu berkumandang. Kedutaan Besar dan
Konsulat-konsulat Malaysia tiba-tiba disibukkan dengan aksi unjuk rasa berbagai
elemen masyarakat yang mengecam sikap Malaysia itu. Di beberapa daerah aksi
tersebut diwarnai dengan pembakaran bendera Malaysia dan penggalangan
sukarelawan “Front Ganyang Malaysia.” Pihak DPR-RI pun bersuara keras meminta
pemerintah bertindak tegas atas pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan RI di Laut
Sulawesi. Di wilayah yang dipersengketakan pun ketegangan-ketegangan terjadi
antara tentara Malaysia dengan TNI. TNI menggelar pasukan dan kapal-kapal
perangnya di wilayah tersebut, yang dikatakan untuk mengimbangi kapal-kapal
perang Malaysia yang sudah lebih dulu ada di sana. Bahkan di Pulau Sebatik, yang
berbatasan darat dengan Malaysia, TNI dan Tentara Diraja Malaysia saling
mengarahkan moncong senjatanya, dan konon saling ejek pun kerap terjadi. Kapal-
kapal perang Malaysia diberitakan mengganggu pembangunan mercusuar di atol
Karang Unarang, bahkan sempat menangkap dan menyiksa seorang pekerjanya.
Saling intimidasi antara kapal-kapal perang Malaysia dan kapal-kapal TNI AL terjadi
tiap hari. Yang paling parah terjadi pada tanggal 8 April 2005, ketika KRI Tedong
Naga saling serempet dengan KD Rencong di dekat Karang Unarang.
16
Insiden serempetan dua kapal perang itu kembali menghangatkan suasana,
padahal sebelumnya pada tanggal 22-23 Maret 2005, telah diadakan pertemuan teknis
antara perwakilan kedua negara untuk mencari solusi yang damai. Menlu Malaysia
pun telah diterima presiden, dan beberapa anggota DPR RI pun telah menemui PM
Malaysia, untuk membicarakan langkah-langkah diplomasi. Kedua pemerintahan juga
sudah sepakat melanjutkan dialog berkala setiap dua bulan.
17
BAB III
PENUTUP
3.1. KESIMPULAN
Secara sederhana wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia
terhadap diri dan lingkungannya. Kita memandang bangsa Indonesia dengan
Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat Wawasan Nusantara adalah
keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat Wawasan
Nusantara adalah “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara
berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang
bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep
Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan
utuh pula. Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaran
Republik Indonesia. Berdasarkan fakta geografis dan sejarah, wilayah Indonesia
beserta apa yang ada di dalamnya dipandang sebagai satu kesatuan. Pandangan atau
Wawasan nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan Nusantara. Wawasan
Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia.
18
DAFTAR PUSTAKA
Achmad Fauzi, Pancasila, Tinjauan Konteks Sejarah, Filsafat Ideologi Nasional dan
Ketatanegaraan Republik Indonesia, Malang:PT. Danar Jaya Brawijaya
University Press, 2003.
Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintah Konstitusional di Indonesia,
Jakarta:Grafitti, 1995.
Sumarsono, S, et.al. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama.
Alfandi, Widoyo. (2002). Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang
Geografi Politik dan Geopolitik. Yogyakarta:Gadjah Mada University.
Suradinata,Ermaya. (2005). Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam
Kerangka Keutuhan NKRI.. Jakarta: Suara Bebas.
Kaelan, Achmad Zubaidi, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma,
Yogyakarta
Melda Kamil Ariadno, Pengajar Hukum Laut Fakultas Hukum UI, Ketua Lembaga
Pengkajian Hukum Internasional (LPHI) FHUI. Aksi dan reaksi yang
ditimbulkan.Kompas. 8 Maret 2005
19