RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

DAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH LEMBAGA DAN PRANATA HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

2018

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

MATA KULIAH:LEMBAGA DAN PRANATA HUKUM

TUJUAN :

Memberikan pengertian kepada mahasiswa mengenai pranata hukum dan lembaga (wadah) yang merupakan sarana penegakan pranata (hukum).

Memberikan pemahaman dan pengembangan hukum sebagai suatu sistem yang bersifat dependent dan mempunyai tujuan untuk mewujudkan keadilan.

Memberikan / mendiskusikan persoalan hukum dalam praktek yang bersifat empiris sebagai suatu gejala yang dinamis dan harus menjawab tantangan perubahan.

Memahami lembaga hukum yang menjadi sarana menuju penegakan hukum.

SATUAN ACARA PEKULIAHAN

LEMBAGA DAN PRANATA HUKUM

2 SKS

NO. PERTEMUAN

POKOK BAHASAN

MATERI

RESPONSI

1-3

Pendahuluan

- Negara Hukum

- Arti lembaga dan Pranata Hukum

- Fungsi Primer Hukum

4 – 5

Realitas Fungsi Hukum

- Realitas Fungsi Hukum

- Unsur-unsur System Hukum

6 – 7

Hukum dan Birokrasi

- Hukum dan Birokrasi

- Unsur-unsur Penegakan Hukum

8 – 9

Lembaga Peradilan

Lembaga Peradilan sebagai Pilar Penegakan Hukum di Indonesia.

10 – 12

Faktor-faktor Penegakan Hukum

- Hambatan-hambatan Penegakan Hukum.

- Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

David L Korten, 1997; When Corporation Rule of The World

Rahardjo, Satjipto, 2004, Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan),

Susanto, IS., 1999, Kejahatan Korporasi di Indonesia, Produk Kebijaksanaan Rezim Orde Baru

Fukuyama, Francis; 1995, The great Discruption (Human Nature and Reconstitution of Social Order, A Division of

Muladi, 2004, Pancasila dalam Kerangka, Margin of Appreciation Doctrine

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH : LEMBAGA DAN PRANATA HUKUM

KODE MK: HH801004

SKS : 2

Dosen Pengampu: Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., MKn.

Dr. Hj. Sukarmi, S.H., M.Hum.

MATERI :

Fungsi Hukum sesuai dengan penjelasan Undang-undang Dasar 1945 adalah menciptakan keadilan, kepastian hukum dan mensejahterakan masyarakat. Dalam kaitan ini, maka efektifitas berlakunya hukum menjadi jawaban atas fungsi hukum tersebut, yang ditentukan oleh unsur aparat, substansi dan kultur hukum (menurut Freidman).

Tanpa adanya 3 (tiga) hal tersebut mustahil pelaksanaan hukum akan berjalan dengan baik.

Mata Kuliah ini membahas aspek kelembagaan hukum dikaitkan dengan pranata (system) hukum sebagai salah satu faktor penentu efektivitas hukum.

SEBARAN PENYAMPAIAN MATERI :

MID SEMESTER

Negara Hukum Indonesia.

Arti Lembaga dan Pranata Hukum.

Fungsi Primer Hukum

Realitas Fungsi Hukum.

Unsur-unsur Sistem Hukum.

SEMESTER

1. Hukum dan Birokrasi

2. Unsur-unsur Penegakan Hukum.

3. Lembaga Peradilan sebagai Pilar Penegakan Hukum di Indonesia.

4. Hambatan-hambatan Penegakan Hukum.

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

UJIAN

LITERATUR :

1. David L Korten, 1997; When Corporation Rule of The World alih bahasa Ir. Agus Maulana, MSM, Profesional Books, PO BOX 331, Jakarta Indonesia.

2. Fukuyama, Francis; 1995, The great Discruption (Human Nature and Reconstitution of Social Order, A Division of And Schuster inc 1230 ,Avenue of America, New York

3. Magnis Suseno, 1995, Kuasa dan Moral, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

4. Muladi, 2004, Pancasila dalam Kerangka, Margin of Appreciation Doctrine, Program Doktor UNDIP, Semarang.

5. Nonet P dan Selniak P, 1978, Law and Society in Transaction to ward Responsive Law, New York, hansper Colophon Books.

6. Rahardjo, Satjipto, 2004, Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan), Program Doktor UNDIP, Semarang.

7. Susanto, IS., 1999, Kejahatan Korporasi di Indonesia, Produk Kebijaksanaan Rezim Orde Baru, UNDIP, Semarang, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP.

8. Daud Ali, Lembaga-lembaga Islam di Indoensia,

Semarang, 7 November 2018

Mengetahui,Dosen Mata Kuliah

Kaprodi Magister Ilmu Hukum

Dr. H. Umar Ma’ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.

0