biropemerintahan.ntbprov.go.id · web view) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi...

REVIEW RENCANA STRATEGIS

BIRO PEMERINTAHANSEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA

TENGGARA BARATTAHUN 2013-2018

1Renstra Review Biro Pemerintahan 2107

M A T A R A M2017


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan

rahmat dan hidayatNya, akhirnya Review Renstra Biro Pemerintahan

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 ini dapat

kamiselesaikantepat pada waktunya.

Biro Pemerintahan mempunyai peranan yang sangat penting dalam

pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan

supaya penyelenggaraan pemerintahandi Provinsi Nusa Tenggara Barat

dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang

undangan. Berdasarkan peranan tersebut maka Dokumen Renstra ini memiliki

nilai strategis dalam upaya peningkatan Kinerja Biro Pemerintahan.

Seiring dengan dinamika pembangunan, maka tentunya kebijakan dan

program pembangunan juga akan berkembang secara dinamis, oleh karena itu

kepada semua pihak diharapkan peran aktifnya untuk memberikan

penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja lembaga yang kita

banggakan ini.

Kepada semua pihak yang telah bekerjasama disampaikan terima

kasih.

Mataram, Maret 2017Kepala Biro Pemerintahan

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

H. IRNADI KUSUMA, S. S.STP, MENIP. 19771231 199703 1 004

iRenstra Review Biro Pemerintahan 2107

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..................................................................................................... iDaftar Isi............................................................................................................... iiDaftar Table........................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang............................................................................11.2. Landasan Hukum........................................................................21.3. Maksud dan Tujuan.....................................................................81.4. Sistematika Penulisan.................................................................9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIRO PEMERINTAHAN2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisi. .......................................112.2. Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO PEMERINTAHAN3.1. Gambaran Umum Daerah yang terkait dengan pelayanan Biro

Pemerintahan.3.2. Hasil-hasil yang dicapai lima tahun sebelumnya3.3. Analisis Isu Stategis terkait dengan tugas dan fungsi Biro

Pemerintahan3.4. Analisis Lingkungan Stategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN4.1. Visi dan Misi4.2. Tujuan dan Sasaran4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA BIRO YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN

BAB VII PENUTUP

iiRenstra Review Biro Pemerintahan 2107

DAFTAR TABEL

iiiRenstra Review Biro Pemerintahan 2107

PENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah,

yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan

beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini

sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional,

proporsional, efektif, dan efisien tanpa harus mengurangi tujuan dan sasaran

yang harus dicapai oleh pemerintah melalui program kegiatan yang sudah

direncanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena

itu dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut perlu dilakukan pendekatan

multi fungsional. Artinya bahwa setiap persoalan harus ditinjau dari berbagai

fungsi aparatur pemerintah yang terkait, baik antara instansi ditingkat pusat

maupun daerah.

Prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun

2010-2014 kemudian dijabarkan kembali kedalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang

selanjutnya dituangkan kembali pada Renstra Biro Administrasi Pemerintahan

Tahun 2013 – 2018 dan telah direviewuntuk disesuaikan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara

Barat yang sebelumnya sudah dilakukan review berdasarkan Organisasi

Perangkat Daerahh (OPD) baru.

Review Renstra Biro Administrasi Pemerintahan menjadi Renstra Biro

Pemerintah bertujuan untuk menyelaraskan dengan indicator kinerja yang ada

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) review.

Oleh karena itu mencermati perkembangan pelaksanaan pemerintahan

dan pembangunan daerah, Biro Pemerintahan mengemban tugas untuk

meningkatkan dan menjaga syistem koordinasibaik antar Pemerintah Daerah

Provinsi dengan Instansi Vertikal, antar Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah

Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah

Daerah dengan masyarakat dan stake holders lainnya tetap baik, meningkatkan 1

Renstra Review Biro Pemerintahan 2107

BAB I

citra yang baik dari masyarakat terhadap lembaga Pemerintah Provinsi,

terutama dari aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik dan

dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai bagian dari lembaga yang bernaung dibawah Sekretariat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat,Biro Pemerintahan bertanggung jawab

menyiapkan bahan dan materi penyusunan perumusan kebijakan pembinaan,

koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahandibidang bina

administrasi pertanahan, otonomi daerah dan bina administrasi kewilayahan,

juga bertanggungjawab terhadap kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh SKPD

lain (Tampung Tantra). Begitupula dalam hal menyusun maupun mereview

Recanan Strategi Biro Pemerintahan tahun 2013-2018 sebagai pedoman dan

landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi

pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu “Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman,Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera”.

Rencana Stratejik (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi

kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima

tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, hambata yang

ada atau mungkin timbul. Rencana Stratejik memuat visi, misi, tujuan dan

sasaran, strategi, kebijakan, program serta kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Rencana Stratejik (Renstra) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima ) tahun yaitu periode 2013-

2018. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2013-2018, dan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Biro Administrasi

Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat periode

sebelumnya (2008-2013).


Rencana Stratejik (Renstra) ini merupakan arah kebijakan yang ingin

dicapai dalam menunjang tugas Kepala Daerah yang disusun berdasarkan visi,

Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, dimana

program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan

keuangan daerah, kapasitas sumberdaya manusia, dan sarana prasarana yang

ada. Proses penyusunan Rencana Stratejik (Renstra) Biro Pemerintahan

dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua pejabat lingkup Biro

Pemerintahan.

Penyusunan Rencana Stratejik (Renstra) Biro Pemerintahan sebagai

rencana kebijakan tata pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan

dengan memperhatikan isu-isu strategis dan kondisi yang sedang berkembang

serta mengakomodasikan perubahan internal dan eksternal yang terjadi di

Provinsi Nusa Tenggara Barat, wilayah sekitar, nasional maupun internasional.

Diketahui pula perkembangan pada lingkup nasional telah berlangsung

perubahan sisten perencanaan yang menuntut penyesuaian berbagai pranata

perencanaan pembangunan di daerah sesuai dengan posisi dan substansi

masing-masing dengan harapan instrument tersebut dapat diimplementasikan

secara efektif dan efisien.

Rencana Stratejik (Renstra) adalah sebuah panduan, pengarah dan

instrument untuk mengukur kinerja sutu lembaga/instansi pemerintah. Selain

itujuga ia dapat membantu suatu organisasi/lembaga berfikir secara sistematis

dan mengembangkan strategis yang efektif memperjelas arah masa depan,

menciptkan prioritas, membuat keputusan saat ini dengan mengingat

konsekwensi masa depan menggunakan keleluasan dalam membuat keputusan

yang melintasi tingkat dan fungsi memecahkan masalah utama organisasi,

memperbaiki kinerja organisasi, menangani keadaan yang berubah cepat

secara efektif dan membangun kerja kelompok dan keahlian.

Berdasarkan inpres Nomor 7 Tahun 1999, perencanaan stratejik

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Stratejik ini

mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang


meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi

perkembangan masa depan.

1.2 Landasan HukumLandasan penyusunan Rencana Strategis Biro Pemerintahan Setda

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

a. Landasan Ideal : Pancasila

b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

c. Landasan Operasional :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

10.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional Tahun 2010-2014.

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomo 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


12.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018;

13.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor11 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tengara Barat.

14.Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3 Maksud dan TujuanDireviewnya Rencana Strategis (Renstra) Biro Administrasi

PemerintahanTahun 2013 – 2018 adalah untuk menyelaraskan dengan

indicator kinerja dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang

sebelumnya sudah dilakukan review berdasarkan Organisasi Perangkat

Daerahh (OPD) baru.

Renstra merupakansuatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun,

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

yang mungkin timbul. Renstra merupakan kebutuhan nyata untuk

mengatasi segala persoalan yang diatasi, sehingga dapat juga dikatakn

bahwa Renstra merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan

mendasar, yang dibuat oleh pimpinan untuk diimplementasikan oleh

seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi.

Renstra sangat penting untuk kelangsungan hidup organisasi,

dan harus dapat dipastikan bahwa strategi yang ditetapkan sesuai

dengan jenis organisasinya dan tepat waktu. Selain itu renstras

diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan dan melalui renstra akan dapat diketahui keberhasilan atau

kegagalan instansi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya sesuai dengan bidang urusan pemerintah yang diembannya,

renstra juga yang menjadi ilandasan atau pedoman dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi dari aparatur penyelenggara pemerintahan


sehingga target knerja sesuai dengan visi dan misidapat tercapai.

Renstra ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan

kedudukannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah,

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang selanjutnya akan

dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tiap

tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud dan tujuan

ditetapkannya Rensra Biro Pemerintahan Tahun 2013-2018 adalah

sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Maksud disusunya Renstra Biro Pemerintahan Tahun 2013-2018

adalah sebagai rambu, pedoman, arahan bagi para pejabat dan

staf lingkup Biro Pemerintahan untuk mewujudkan visi, isi daerah

dalam program pembangunan yang terpadu, focus dan responsive

terhadap tantangan dan perubahan

1.3.2 Tujuan

1. Menyediakan acuan resmi bagi para pemangku kepentingan

dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana

pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi

dan misi Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Barat yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara

Barat

2. Menyediakan tolok ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan

rencana kerja Biro Pemerintahan.

3. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Biro Pemerintahan

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Biro Pemerintahan

yang dapat diukur dan devaluasi secara obyektif.

5. Memberkan pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan

tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan

tercipta syistem kerja yang optimal, koordinatif, dan bersinergi

dalam mencapai tujuan bersama.


1.4 Sistematika PenulisanDokumen Rencana Strategis Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2018 ini dituangkan dengan

sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan dan

pentingnya kebijakan dan program pada Biro Pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang ini kemudian ditetapkan landasan

hukum, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika

penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Biro Pemerintahan

Menguraikan Gambaran Umum Daerah yang terkait dengan

pelayanan Biro Pemerintahan, Hasil-hasil yang dicapai lima

tahun sebelumnya, Analisis Isu Stategis terkait dengan tugas

dan fungsi Biro Pemerintahan dan Analisis Lingkungan Stategis

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Menguraikan keterkatian kebijakan prioritas pembangunan

dengn beragam isu strategis dan permasalahan yang dihadapi

Biro Pemerintahan. asalah komunikasi antar berbagai stake

holder pembangunan, terutama pemerintah dengan seluruh

pihak terkait sangatlah penting untuk meningkatkan efektivitas

pembangunan dan tepat sasaran sesuai tujuan yang telah

ditetapkan. Dengan komunikasi yang baik juga akan

menciptakan koordinasi yang baik dan pembentukan apsirasi

yang sehat, yang didalamnya juga melibatkan berbagai pihak.

Hal ini menjadi konsentrasi utama Biro Pemerintahan, yang

selanjutnya akan diintegrasikan dengan tugas pokok dan fungsi

lembaga.


Bab IV Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

Berdasarkan peran dan kedudukan, tugas pokok dan fungsi

maka disusun Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, Strategi dan

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada Biro

Pemerintahan, yang diharapkan pada akhirnya akan mendukung

kebijakan besar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Nusa Tenggara Barat .

Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Rencana Kerja disusun berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Strategi dan Kebijakan sebagaimana dituangkan pada bab

sebelumnya.

Bab VI Indikator Kinerja Biro Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran

Bab VII Penutup


GAMBARAN PELAYANAN BIROPEMERINTAHAN

2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi2.1.1. Tugas dan FungsiBerdasarkan Peraturan GubernurNusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seerta

Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tugas Biro

Pemerintahan adalah :

“merumuskanbahan materi penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinas, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Bina Pertanahan, Otonomi Daerah, dan Bina Administrasi Kewilayahan”.dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Administrasi

Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan dan materi penyusunan perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan dan monitoring di Bidang Bina Pertanahan,

Otonomi Daerah, Bina Administrasi Kewilayahan;

b. Perumusan dan penyusunan rencana/program dibidang Koordinasi

pelaksanaan tugas di Bidang Bina Pertanahan, Otonomi Daerah,

Bina Administrasi Kewilayahan;

c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bina Pertanahan,

Otonomi Daerah, Bina Administrasi Kewilayahan;

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan bidang tugas.


BAB II

Adapun detil pelaksanaan tugas yang dilakukan Biro

Pemerintahan terurai dalam tugas dan fungsi masing-masing bagian sbb:

1. Bagian Bina Pertanahan Bagian Bina Pertanahan mempunyai tugas “ menyiapkan bahan dan

materi penyusunan dan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan administrasi

pertanahan, fasilitasi tanah bermasalah dan tata usaha Biro dan

pelaporan”.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Bina

Pertanahan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan bahan penyusunan kebijakan dibidang pembinaan

administrasi pertanahan, fasilitasi tanah bermasalah dan tata

usaha Biro dan pelaporan.

b. Penyusunan rencana/program kerja dibidang pembinaan



c. Penyiapan bahan koordinasi perumusan program pembangunan di

bidang pembinaan administrasi pertanahan, fasilitasi tanah

bermasalah dan tata usaha Biro dan pelaporan.

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan



e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai

dengan bidang tugas.

Bagian Bina Pertanahan, terdiri dari :

a. Subbagian Pegawasan dan Pengendalian Pertanahan.

b. Subbagian Fasilitasi Tanah Bermasalah.

c. Subbagian Tata Usaha Biro dan Pelaporan.

masing-masingSubbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh

Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bagian Bina Pemerintahan.


2. Bagian Otonomi DaerahBagian otonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

materi penyusunan dan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

monitoring dan evaluasi di bidang Penaatan Daerah, Kecamatan dan

Kelurahan, fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD serta Fasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Otonomi

Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan bahan penyusunan kebijakan dibidang Penataan

Daerah, Kecamatan dan dan Kelurahan, fasilitasi Kepala Daerah

dan DPRD serta Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah.

b. Penyusunan rencana/program kerja dibidang Penataan Daerah,

Kecamatan dan dan Kelurahan, fasilitasi Kepala Daerah dan

DPRD serta Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

c. Penyiapan bahan koordinasi perumusan program pembangunan di

bidang Penataan Daerah, Kecamatan dan dan Kelurahan, fasilitasi

Kepala Daerah dan DPRD serta Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Penataan

Daerah, Kecamatan dan dan Kelurahan, fasilitasi Kepala Daerah

dan DPRD serta Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah.



Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :a. Subbagian Penataan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

b. Subbagian Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD.

c. Subbagian Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


masing-masingSubbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh

Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bagian Otonomi Daerah.

3. Bagian Bina Administrasi KewilayahanBagian Bina Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan

bahan dan materi penyusunan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan wilayah,

Transtib, Linmas dan Kebencanaan serta Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Bina

Administrasi Kewilayahanmenyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan bahan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan

wilayah, Trantib, Linmas, dan Kebencanaan serta Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan.

b. Penyusunan rencana/program kerja dib bidang bidang pembinaan

wilayah, Transtib, Linmas, dan Kebencanaan serta Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan.

c. Penyiapan bahan koordinasi perumusan koordinasi perumusan

program pengembangan di bidang pembinaan wilayah, Transtib,

Linmas, dan Kebencanaan serta Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan.

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan di bidang

pembinaan wilayah, Transtib, Linmas, dan Kebencanaan serta

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.



Bagian Bina Administrasi Kewilayahan, terdiri dari:

a. Subbagian Pembinaan Wilayah;

b. SubbagianTranstib, Linmas dan Kebencanaan ;

c. Subbagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.


KEPALA BIRO PEMERINTAHAN

BAGIANBINA PERTANAHAN

BAGIANOTONOMI DAERAH

BAGIAN BINA ADM. KEWILAYAHAN

KASUBBAGPENGAWASAN &PENGENDALIANPERTANAHAN

KASUBBAGFASILITASI TANAH

BERMASALAH

KASUBBAG TATA USAHA

KASUBBAGPENATAAN DAERAH

KASUBBAGFASILITASI KEPALA DAERAH DAN DPRD

KASUBBAG PENINGKATAN KAPASDA

KASUBBAGPEMBINAAN WILAYAH

KASUBBAG FASILITASI KEBIJAKAN TRANTIB, LINMAS DAN KEBENCANAAN

KASUBBAG DEKONSNETRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Masing-masing subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Bina

Administrasi Kewilayahan.

2.1.2Struktur OrganisasiBerdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 48 Tahun

2016tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Barat.Struktur Biro Pemerintahan sebagaimana di bawah ini :

Gambar 2.1.2Bagan Struktur Organisasi Biro Pemerintahan


2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset Yang di Kelola2.2.1 Susunan KepegawaianDalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, Biro Administrasi

Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

didukung oleh 46 personalia sebagaimana tabel berikut :

2.2. Susunan Kepegawaian dan Aset Yang di KelolaDalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, Biro Administrasi

Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

didukung oleh 46 personalia sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.1Rekapitulasi Status Pegawai Biro Pemerintahan

No. StatusKepegawaian Jumlah (Orang) Keterangan

(%)1. PNS 46 100 2. CPNS -3. Tenaga Kontrak -4. THL -5. Dll -

Ju m l a h …………….. 46 100.

Tabel 2.2.2Rekapitulasi Pegawai Biro Pemerintahan

Berdasarkan Jenis Kelamin

No.Status Kepegawaia

nJumlah(Orang)

Keterangan(%)

1. Laki-Laki 282. Perempuan 18

Ju m l a h …………….. 46.



Berdasarkan Pendidikan

NO Pendidikan Jumlah Keterangan1 2 3 41 Pasca Sarjana (S3) -2 Pasca Sarjana (S2) 83 Sarjana (S1) 164 Diploma IV -5 Sarjana Muda/D3 46 SLTA/D2/D1 187 SLTP -8 SD -

J u m l a h 46


Berdasarkan Kualifikasi Pangkat/Gol. RuangSampai denganMaret 2017

No Pangkat/Gol. Ruang Jumlah Keterangan1 2 3 41 Pembina Utama (IV/e) -

2 Pembina Uatama Madya (IV/d) -1 2 3 4

1 Pembina Utama Muda (IV/c) -

2 Pembina Tingkat I (IV/b) 4

3 Pembina, IV/a 2

4 Peñata Tingkat I (III/d) 11

5 Peñata (III/c) 4

6 Penata Muda Tingkat I (III/b) 5

7 Penata Muda (III/a) 7

8 Pengatur Tingkat I (II/d) 1

9 Pengatur (II/c) 7

10 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 5

11 Pengatur Muda (II/a) -


12 Juru Tingkat I (I/d) -

13 Juru (I/c) -

14 Juru Muda Tingkat I (I/b) -

15 Juru muda (I/a) -

J u m l a h 46

Tabel 2.2.5Daftar Personalia Berdasarkan Kualifikasi Diklat Struktural dan

Teknis Fungsional sampai dengan Maret 2017

No Jenis Diklat Jumlah Keterangan

1 2 3 41 Diklatpim I -

2 Diklatpim II -

3 Diklatpim III 4

4 Diklatpim IV 9

5 Teknis Fungsional 1

J u m l a h 17

Tabel 2.2.5Daftar personalia Berdasarkan Kualifikasi Umur/Usia

Sampai dengan Maret 2017

No Umur / Usia Jumlah Ket.

1 18 – 25 Tahun 1

2 26 – 35 Tahun 8

3 36 – 45 Tahun 15

4 46 – 55 Tahun 17

5 56 – 58 Tahun 4

Jumlah ……………….. 46


2.2.2 Aset Yang di Kelola

Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki

olehdaerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan

ekonomiyang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa

menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi

pelayanan publik kepada masyarakat.Pengelolaan aset daerah diatur

dalam PP No.6/2006 tentang PengelolaanBarang Milik Daerah, yang

kemudian ditindaklanjuti dengan PermendagriNo.17/2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sedangkanlingkup

pengelolaan aset dimaksud meliputi:

(1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran,

(2) pengadaan,

(3) penggunaan,

(4) pemanfaatan,

(5) pengamanan dan pemeliharaan,

(6) penilaian,

(7) penghapusan,

(8) pemindahtanganan,

(9) penatausahaan,

(10) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Biro Pemerintahan merupakan salah satu lembaga yang menggunakan

barang milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Barang Milik Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang digunakan untuk menunjang tugas

dan fungsinya sampai dengan tahun 2017, sebagaimana rincian

tableberikut di bawah ini :


Table 2.2.2Rekapitulasi Aset Yang dikelola Biro Pemerintahan

No Aset Yang dikelola Jumlah Aset1. 2 3

1. Gedung Kantor 1 Buah

2. Kendaraan Dinas Roda 4 5 Unit

3 Kendaraan Dinas Roda 2 11 Unit

4 Filling Besi/Metal 15 Buah

5 Filling Kayu 11 Unit

6 Brand Kas 3 Unit

7 Lemari Kaca 4 Unit

8 White Board 3 Unit

9 Lemari Kayu 14 Unit

10 Rak Kayu 2 Unit

11 Kursi Kayu/Rotan/bamboo 6 Unit

12 Meja Rapat 9 Unit

13 Meja Telepon 2 unit

14 Meja Tik 1 unit

15 Meja Tambahan 11 Unit

16 Kursi Rapat 30 Unit

17 Kursi Tamu 6 unit

18 Kursi Tangan 2 Unit

19 Kursi Putar 21 Unit

20 Kursi Lipat 67 Unit

21 Meja Komputer 13 Unit

22 Meja Biro 11 Unit

23 Alat APembersih 5 Buah

24 AC Split 13 Unit

25 Kipas Angin 2 Unit

26 TV 5 Unit

27 Kaca Hias 2 Unit


28 Dispenser 1 Unit

29 PC 5 Unit

30 Laptop 12 Unit

31 Monitor 1 Unit

32 Peraltan Jaringan dll 1 Unit

33 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 61 Unit

34 Peralatan Studio Visual lain-lain 1 Unit

35 Telpone 2 Unit

36 Fax 1 Unit

37 Stabilizer -

38 Printer 12 Unit

39 Lukisan Cat Air 2 Unit

40 Gambar Presiden/gubernur 2 Unit

41 Lambang Garuda 1 Unit

42 Peta Wilayah 1 Unit

2.3. Jenis Pelayanan dan Kelompok SasaranDalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan, masing-

masing Bagian telah menyusun jenis-jenis pelayanan terkait dengan

program kegiatan yang telah disusun sebagai berikut :

Tabel. 2.3.1Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

N BIDANG JENIS PELAYANAN KELOMPOKSASARAN

1 Bina Pertanahan 1. Koordinasi dan Konsultasi dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dibidang pertanahan.

2. Pendataan Perizinan dan Penatagunaan Tanah.

3. Pendataan Tanah Bermasalah

4. Pendataan TanahTerlantar

Kab/Kota/Masyarakat

Kab/kota/masyarakat

Kab/kota/Masyarakat


2 Otonomi Daerah 1. Pemeriksaan usulan DOB

2. Pemeriksaaan usulan Pemekaran Wilayah (Kec/Kel/Desa).

3. Pemeriksaaan usulan pengangkatan, pemberhentian, rekomendasi, ijin, cuti,pension Gubernur/Wk.Gubernur/Walikota/Wk. Walikota/ Bupati/Wk.Bupati

4. Pemeriksaaan usulan PAW anggota DPRD Provinsi, Kab/kota

5. Penerbitan SK PAW anggota DPRD.

6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

7. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilpres/Pilkada.

8. Pembimbingan penyusunan LPPD

9. Koordinasi dan konsultasi hasil penyusunan LPPD

10.Asistensi dan validasi penyusunan LPPD.

11.Pemetaan kapasitas daerah

12.Penyusunan rencana aksi pengembangan kapasitas daerah

Kab/Kota

Kec/Kel/Desa

Pejabat Negara

Anggota DPRD Prov/kab/kota

Pemerintah Daerah Kab/kota

Parpol, Caleg,Capres,Calon Bup/Walikota dan Masyarakat.

Pemerintah Kab/kota

Kemendagri

Pemerintah Prov,Kab/kota


Pemerintah Provinsi


13.Koordinasi dan konsultasi hasil penyusunan pemetaan dan rencana aksi pengembangan kapasitas daerah

14.Pembimbingan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan

15.Pendampingan pelaksanaan penyelenggaraan usursan pemerintahan

16.Evaluasi Daerah otonomi baru

17.Koordinasi dan konsultasi hasil penyusunan EDOB

Kemendagri

Pemerintah Provinsi,Kab/kota


Kab/kota Pemekaran

Kemendagri

3. Bina Administrasi Kewilayahan

1. Pembinaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2. Penanggulangan Bencana

3. Penindakan/pembinaan ketentraman, ketertiban dan Linmas

4. Pendataan daerah rawan kamtrantibmas

5. Penerbitan rekomendasi kode dan data wilayah

6. Penegasan batas daerah

7. Pembakuan nama-nama rupabumi, unsur alam maupun buatan

8. Pendataan kawasan rawan bencana

9. Pendataan pulau-pulau kecil dan terluar

Dinas/Instansi pengelola DKTP

Kawsan Rawan Bencana.1. Anggota Linmas2. Masyarakat

Lingkungan/dusun/desa/kec

Desa/Kelurahan/Kecamatan

Kab/kota

Kawasan rawan bencana

Pulau kecil dan terluar


ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Gambaran Umum Daerah terkait dengan Pelayanan Biro Pemerintahan

Pada dasarnya terdapat dua jenis pelayanan pada Biro Pemerintahan,

yaitu :

1. Pelayanan Internal, dan

2. Pelayanan Eksternal

Pelayanan internal adalah pelayanan yang diberikan kepada lingkup

Biro itu sendiri, meliputi : administrasi umum, administrasi kepegawaian,

administrasi keuangan, perlengkapan, dan lain-lain.

Sedangkan untuk pelayanan eksternal sesuai tugas dan fungsi

bagian, yang dilaksanakan oleh kasubbag, seperti :

1. Pembentukan Daerah Otonomi Baru ProvinsiPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat senantiasa mendukung

aspirasi masyarakat dan para pihak dalam memproses usulan

pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Bahwa proses melanjutkan

usulan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78

Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan

Penggabungan Daerah.

Terkait proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi

Pulau Sumbawa, beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :

a. Mengajukan usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat Rakernas Gubernur se

Indonesia dengan Menteri Dalam Negeri, yang membahas desain

besar penataan daerah Indonesia 2010 – 2025 pada 17 Mei 2010.

b. Memberikan dukungan dana berupa hibah kepada Komite

Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) sejak beberapa 22


BAB III

tahun terakhir yang diarahkan untuk membiayai KP3S dalam

memproses usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)

PPS;

c. Membentuk Tim Pengkaji Usulan Pembentukan Daerah Otonomi

Baru (DOB) di Provinsi NTB pada Tahun 2009 yang salah satu

hasilnya mengajukan telaahan kepada Gubernur NTB untuk

menerbitkan rekomendasi Persetujuan Pembentukan Usulan

Daerah Otonomi Baru (DOB) PPS.

d. Menetapkan Keputusan Gubernur NTB Nomor 437 Tahun 2011

tentang Perswetujuan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa

sebagai pemekaran dari Provinsi NTB.

e. Mengajukan usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)

PPS ke Menteri Dalam Negeri.

2. Pelantikan Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/KotaBiro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat telah

memfasilitasi penerbitan 36o SK Pengangkatan anggota DPRD

Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat Periode 2014 – 2019 dan 65

SK Pengangkatan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat

sebagaimana table di bawah :

Table 3.1.1

Jumlah SK Pengangkatan Anggota DPRD

Kabupaten/Kota Peride 2014 – 2019

No. Kabupaten/Kota Jumlah SK

1 Kota Mataram 402. Lombok Barat 453. Lombok Utara 304. Lombok Tengah 505. Lombok Timur 506. Sumbawa 457. Sumbawa Barat 258. Dompu 309. Kabupaten Bima 4510. Kota Bima 25

Jumlah ……………… 38523


3. Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Bupati/Walikota

4. Ijin Pemeriksaan terkait kasus hokum ANggota DPRD Kabupaten/Kota

5. Pembinaan Batas WilayahBiro Pemerintahan pada tahun 2013 telah nmelakukan pembinaan batas

wilayah yang diarahkan untuk mewujudkan kepastian hokum wilayah

administrasi Kabupaten dan Kota se Nusa Tenggara Barat melalui

program penataan daerah dengan kegiatan :

1) Fasilitasi dan Koordinasi Penegasan Batas Daerah;

2) Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah

Kabupaten/Kota; dan

3) Monitoring dan Evaluasi Batas Daerah Kabupaten/Kota

Adapun hasil yang dicapai antara lain sebagai berikut :

1) Disepakatinya penentuan titik koordinat di lapangan dan di atas peta

pada 3 segmen batas daerah Kabupaten/Kota se Pulau Sumbawa

minus segmen Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa

Barat, sebagai berikut :

a. Batas Daerah antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten

Dompu sebanyak 10 Titik Koordinat;

b. Batas Daerah antara Kabupaten Dompu dengan Kabupaten Bima

sebanyak 35 Titik Koordinat; dan

c. Batas Daerah antara Kabupaten Bima dengan Kota Bima, sebanyak

30 Koordinat.

2) Terpasangnya PABU antara segmen

a. Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Dompu sebanyak 10

PABU;

b. Kabupaten Dompu dengan Kabupaten Bima sebanyak 35 PABU

dan

c. Kabupaten Bima dengan Kota Bima, sebanyak 30 PABU


3) Tersedianya 3 draft peta batas daerah lampiran Permendagri tentang

Penegasan Batas Daerah secara Pasti di lapangan antara Kabupaten

Lombok Barat dengan Kota Mataram; Kabupaten Lombok Tengah

dengan kabupaten Lombok Utara; dan kabupaten Lombok Timur

dengan Kabupaten Lombok Utara.

4) Tiga Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penegasan Batas

Daerah secara pasti di lapangan, sebagai berikut ;

a) Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram;

b) Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Utara; dan

c) Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara.

6. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban UmumBiro Pemerintahan bersama dengan Polisi Pamong Praja telah

melakukan berbagai upaya dalam memelihara dan menjaga

ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hasil yang dicapai antara lain

sebagai berikut :

1) Tersedianya 1 dokumen data gangguan keamanan, ketentraman

dan ketertiban masyarakat;

2) Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman HAM bagi

masyarakat dan aparatur penegak hukum;

3) Terkoordinasninya pecegahan tindak kriminal dan gangguan

trantibum;

4) Meningkatnya kerjasama dan kesadaran dalam mendukung

kondusifitas kemanan, ketentraman dan ketertiban;

5) Pelaksanaan Pilkada Tahun 2013 dan Pemilu Legislatif dan Pilpres

Tahun 2014 berjalan dengan baik dan lancer.

6) Terdetiksinya konflik yang akan terjadi di daerah sedini mungkin;

Terciptanya kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang

aman, tertib dan terkendali.


7. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007

tentang Laporan Penyelenggaraan Peneruntahan kepada Pemerintah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ILPPD) kepada masyarkat.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menyusun LPPD

setiap tahunnya, namun melihat penurunan pemeringkatan

Pemerintah Provinsi secara nasional dari peringkat 6 (Tahun 2011)

menjadi peringkat 18 (Tahun 2012) maka dapat disimpulkan bahwa

penyebab penurunan peringkat tersebut karena :

a. Koordinasi dengan SKPD-SKPD serta pemerintah Kab/Kota belum

optimal

b. Masih rendahnya sumberdaya manusia penyusun LPPD.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, telah dilakukan upaya-upaya

sebagai berikut :

a. Rakor / Bintek penyusunan LPPD

b. Fasilitasi dan Pembinaan Penyusunan LPPD

Dalam rangka melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan, Gubernur dan

Wakil Gubernur terpilih telah menetapkan visi dan misi. Visi dan Misi tersebut

dirangkai dan merupakan hasil rumusan dari identifikasi factor – factor

penghambat dan pendorong berdasarkan pengalaman pelaksanaan

pembangunan Gubernur lima tahun sebelumnya.

Hasil identifikasi visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

akandijadikan input bagi gambaran pelayanan Biro Pemerintahan. Dengan

demikian, melihat program kegiatan dari hasil penjabaran visi dan misi tersebut,

Biro Pemerintahan dapat mengetahui adanya kesenjangan pada program dan

kegiatan yang direncanakan, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi

dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.


Adapun visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013-2018 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYASAING DAN SEJAHTERA “

Makna Visi di atas adalah :

Masyarakat NTB: Seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat

Beriman :Taat beragama, berbudi pekerti luhur dan toleran;

Berdayasaing : Birokrasi bersihdan melayani serta masyarakat sehat,

cerdas produktif, inovatifm, kreatif;

Sejahtera : Terpenuhinya kebutuhan dasar (ekonomi, sosialdan keadilan)

Dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat terdapat

satu misi pada misi ke 3 (tiga) berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Biro

Pemerintahan sebagai berikut :

Tabel 3.1.2Misi, tujuan, Sasaran dan Program Gubernur dan

Wakil Gubernur Nusa Tenggara barat

No Misi Tujuan Sasaran Program1 2 3 4 5

3 Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan

1. Meningkatkan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat

2. Meningkatkan kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik

1. Terwujudnya aparatur, masyarakat sadar hukum dan sadar bahaya narkotika;

2. Tertatanya otonomi daerah

1. Penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan;

2. Penataan daerah otonom baru

Memperhatikan visi dan misi serta program kepala daerah terpilih periode 2013

– 2018 maka tugas dan fungsi serta kedudukaan Biro Pemerintahan selaku

unsur pendukung Kepala Daerahadalah menyiapkan bahan dan materi

penyusunan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan umum di bidang Bina Pertanahan, Otonomi

Daerah dan Bina Administrasi Kewilayahan.


3.2. Hasil yang dicapai dalam 5 (lima) tahun sebelumnya1. Bina Pertanahan

Data tanah teridentifikasi terlantar tahun 2009 seluas 18.719 Ha

dengan jumlah badan hukum sebanyak 117 badan hukum.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kantor Wilayah

Badan Pertanahan NTB telah mendata tanah teridentifikasi terlantar

s/d tahun 2012 seluas 25.022.9378 Ha dengan distribusi

sebagaimana table di bawah ini .

Tabel 3.2.1

Jumlah Luas Tanah Terlantar s/d tahun 2012

No Kab/KotaJumlahBadan Hukum

LuasBidang Luas (Ha)

1 2 3 4 5

1 Mataram 1 1 0.20002 Lombok Utara 17 26 402.98783 Lombok Barat 13 25 380.73334 Lombo Tengah 14 30 1.007.87135 Lombok Timur 12 15 389.56086 Sumbawa Barat 19 19 592.78187 Sumbawa 24 24 4.146.50938 Dompu 30 31 12.158.19089 Bima 13 13 5.730.783710Kota Bima 3 3 213.3190

Total ……………….. 146 187 25.022.9378

Dari data tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

bersama dengan Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat telah

melaksanakan kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar

terhadap 11 badan Hukum seluas 744,2067 Ha dan 146 Badan

Hukum pemegang hak seluas 25.022,9378 Ha. Selanjutnya dari 11

Badan Hukum yang menjadi objek penertiban, terdapat 2 Badan


Hukum yang diberikan peringatan 1 seluas 119.1668 ha dan 9 Badan

Hukum lainnya masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan

kegiatan sesuai peruntukannya seluas 625.0399 Ha.

Berdasarkan evaluasi Rencana Stratejik Biro Pemerintahan 2009 –

2013, hasil yang dicapai dalam 5 (lima) tahun sebelumnya dapat

dilihatdalam table sebagai berikut :


3.3. Analisa Isu Strategis Terkait Dengan Tupoksi Biro

PemerintahanSesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2016

Biro Pemerintahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk menyiapkan

bahan dan materi penyusunan perumusan kebijakan pembinaan,

koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang bina

administrasi pertanahan, otonomi daerah dan bina administrasi

kewilayahan. Dengan demikian Biro Pemerintahan tidak lagi menangani

bidang kependudukan yang sebelumnya masuk kedalam tupoksi Biro

Administrasi Pemerintahan. Perubahan Tupoksi Biro Pemerintahan ini

akan berdampak pada rencana program dan kegiatan, indicator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dibidang kependudukan yang

sebelumnya sudah direncanakan, inilah salah satu alasan mengapa

Renstra Biro Pemerintahan di review disamping alasan lainnya guna

menyesuaikan dengan Organisasi Perangkat Daerah Baru.

Dalam perjalanan organisasi Biro Pemerintahan tidak akan terlepas dari

berbagai permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Kualitas sumberdaya manusia yang diharapkan mendukung Biro

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih jauh dari

kualifikasi yang dibutuhkan, hal ini sangat krusial sekali dalam

keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah

ditetapkan.

2) Sarana dan Prasarana belum memadai

Sarana dan prasarana dalam bekerja akan mendukung terciptanya

lingkungan kerja yang kondusif. Beberapa bagian dan sub bagian

belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai sehingga masih

perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja pegawai Biro

Pemerintahan.

3) Komunikasi dan Koordinasi antar bagian belum optimal

Biro Pemerintahan terdiri dari tiga bagian dan Sembilan subbagian

yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Meskipun demikian


seyogyanya komunikasi dan koordinasi antar bagian dan subbagian

tetap harus dijalin supaya visi dan misi dari Biro Pemerintahan yang

sudah ditetapkan dapat tercapai.

4) Masih adanya tumpang tindih program dan kegiatan antar

bagian/subbagian pada Biro Pemerintahan.

Pada dasarnya setipa bagian dan subbagian sudah memiliki tugas

pokok dan fungsi yang jelas, namun demikian, adakalanya terdapat

program dan kegiatan yang tumpang tindih sehingga pada saat

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan terjadi Tarik menarik antar

bagian dan subbagian

5) Budaya Organisasi yang belum kondusif.

Budaya organisasasi di lingkup Biro Pemerintahan masih perlu untuk

ditingkatkan guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Misalnya masalah disiplin pegawai, etos kerja, ketekunan,

tanggungjawab, dan seterusnya sangat esensial untuk meningkatkan

kinerja

6) Koordinasi dan komunikasi antara bagian dan subbagian dengan dinas

dan lembaga teknis lainnya belum optimal.

Kinerja pelayanan pada Biro Pemerintahan masih perlu untuk terus

ditingkatkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan

mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan dinas dan

lembaga teknis lainnya.

7) Belum seluruhnya bagian dan subbagian yang ada pada lingkup Biro

Pemerintahan menerapkan pola pembinaan aparatur yang

berorientasi pada peningkatan kinerja. Poa pembinaan aparatur yang

dilakukan hendaknya berorientasi pada kinerja hal ini masih perlu

terus untuk dioptimalkan pada seluruh bagian dan subbagian lingkup

Biro Pemerintahan.

8) Belum diterapkannyarewarddan punismenterhadap kinerja aparatur.

Selama ini penerapan rewarddan punismenpada Biro Pemerintahan

berlum berjalan dengan baik. Hal ini perlu untuk dioptimalkan pada


masa yang akan datang guna memotipasi pegawai lingkup Biro

Pemerintahan untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan seluruh tantangan yang harus dihadapi sebagaimana dijbarkan

di atas, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah terus melakukan perbaikan dan

peningkatan kinerja guna mengatasi tantangan tersebut. Untuk mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Biro Pemerintahan memanfaatkan

kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta factor peluang pada

lingkungan eksternal yang dirumuskan dalam sekumpulan strategi.

Tabel 3.3.1 Keterkaitan Masalah dengan Isu

NO BIDANG MASALAH ISU STRATEGIS

1 BAGIAN BINA PERTANAHAN

Kurangnya data tentang perijinan dan penatagunaan tanah.

Masih banyaknya konflik bidang pertanahan.

FASILITAS DAN PENDATAAN PERIJINAN SERTA PENATAGUNAAN TANAH BELUM OPTIMAL

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PERTANAHAN BELUM MAKSIMAL

2 BAGIAN OTONOMI DAERAH

Aspirasi terkait keinginan pembentukan daerah otonomi baru

Pelayanan administrasi bagi pejabat negara belm optimal

Masih kurang peralatan kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi biro

OPTIMALISASI PENATAAN DAERAH

PENERAPAN SOP PELAYANAN ADMINISRASI BAGI KEPALA/WAKIL KEPALA DAERAH DAN DPRD BELUM OPTIMAL

SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KERJA MASIH KURANG


Regulasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan berubah-ubah

Pemeringkatan LPPD secara nasional masih rendah

Pendataan dan kapasitas pemerntahan daerah masih lemah

KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH RELATIF BELUM OPTIMAL

3 BAGIAN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan belum maksimal

Kurang tanggapnya komponen aparatur trantib dan linmas terhadap gejala-gejala konflik sosial di masyarakat

Masih adanya segmen batas daerah serta permasalahan yang belum dapat difasilitasi

Ketidakteraturan penataan kawaan permukiman, rendahnya kesadaran masyarakat, kerusakan hutan,cuaca ekstrem serta lemahnya sistem drainase berpeluang menimbulkan bencana

KETERBATASAN KUALITAS DAN KUANTITAS SDM APARATUR PEMERINTAH

FASIITASI PENYELESAIAN BATAS DAERAH BELUM OPTIMAL

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.4. Analisa Lingkungan Strategis Biro Administrasi Pemerintahan3.4.1 Identifikasi Kelemahan, kekuatan, ancaman dan peluang

Analisis SWOT merupakan salah satu alat analisis untuk

menentukan strategis yang akan ditempuh oleh Biro Pemerintahan

dalam mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai,


untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan

secara efektif danefisien, perlu dlakukan analisis

terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasai. Hal ini

penting ntuk menentukan faktor kunci keberhasilan organisasi.

Lingkungan internal dalam lingkup Biro Pemerintahan merupakan

faktor yang sangat berperngaruh terhadap kinerja Biro pemerintaha,

namun dapat dikendalikan secara langsung dan relatif lebih mudah.

Sementara, lingkungan cenderung sulit dikendalikan,

sebagaimana telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, identifikasi

lingkungan internal dan eksternal yang terdiri dari kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman dapat dirangkum sebaga

berikut :

A. Kekuatan ( Strengths )1. Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan

pemerintahan;

2. Kuantitas/jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang

memadai;

3. Komitmen pimpinan;

4. Loyalitas aparatur.

B. Kelemahan ( Weakness )1. Kurangnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi sesuai

dengan tupoksi;

2. Komunikasi dan koordinasi antar bagian yang belum optimal;

3. Masih adanya tumpang tindih program dan kegiatan antar

bagian;

4. Budaya organisasi yang belum kondusif.

C. Peluang ( Opportunities )

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi

yang pesat dapat lebih mempercepat peningkatan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan;


2. Kebijakan otonomi daerah berorientasi pada kewenangan

sehingga pembinaan organisasi dan personil menjadi lebi

mudah;

3. Dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan

kapasitas aparatur di daerah

4. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah

dapat mendorong percepatan kinerja.

D. Ancaman ( Treaths )

1. Seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-

undangan;

2. Dampak negatif arus globalisasi;

3. Terjadinya multi interpretasi tehadap Otonomi Daerah

sehingga menibulkan kesenjangan dalam penyelengaraan

pemerintahan;

4. Terdapatnya masalah tanah terlantar dan konflik;

5. Koordinasi dan komunikasi antara Biro Pemerintahan

dengan dinas dan lembaga teknis lainya belum opimal.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor linkungan internal maupun

ekternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan

tantangan, maka dilakukan analisis untuk menentukan strategi yang

perlu dilakukan oleh Biro Pemerintahan dalam rangka pencapaian

visi danmisi yang telah ditetapkan. Strategi yang akan ditempuh

merupakan paduan antara faktor kekuatan yang dimiliki dengan

mereduksi berbagai faktor yang ada dan menghindari ancaman

yang dihadapi oleh organisasi. Matri SWOT disajikan pada tabel

berikut :


TABEL 3.4.1 IDENTIFIKASI LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

NO FAKTOR FAKTOR KUNCI SUKSES

I KEKUATAN(Strengths)

1 Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan

2 Kuantitas /jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai

3 Komitmen pimpinan4 Layalitas aparatur

II KELEMAHAN(Weakness)

1 Kurangnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan tupoksi

4 Komunikasi dan koordinasi antar bagian yang belum optimal

3 Masih adanya tupang tindih program dan kegiatan antar bagian

4 Budaya organisasi yang belum kondusif

III PELUANG(Opportunities)

1 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang pesat dapat lebih mempercepat peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

2 Kebijakan otonomi daerah beroientasi pada kewenangan sehingga pembinaan organiasi dan personil menjadi mudah;

3 Dukunan pemerintah pusat dalam pengembangan kapasitas aparatur di daerah;

4 Peningkatan peras masyarakat dalam pembangunan daerah dapat mendorong kinerja.perceatan

IV ANCAMAN(Treaths)

1 Seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan

2 Dampak negatif arus globalisasi3 Terjadinya multi interpetasi terhadap otanomi

daerah sehingga menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan

4 Terdapatnya masalah tanah telantar dan konflik5 Koordinasi dan komunikasi antara Biro

Adminisrasi Pemerintahan dengan dinas dan lembaga teknis lainya belum optimal.

Tabel 3.4.2 Tabel Matrik Swoth Penentuan Strategi Komitmen Pemerintah


LINGKUNGAN INTERNAL

STRENGTH (S) WEAKNESS (W)

Memilki kewenangan dalam penyelengaraan pemerintahan

Kuantas/jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai

Komitmen pimpinan Loyalitas aparatur

Rendahnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan tupoksi sehingga kualitas penyelenggaraan masih rendah

Komunikasi dan koordinasi antar bagian yang belum optimal

Masih adanya tumpang tindih program dan kegiatan antar bagian

Budaya organisasi yang belum kodusif

LINGKUNGAN EKSTERNALOPPORTUNITIES (O) SO WO

Perkembanan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yan pesat dapat lebih mempercepat peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;

Kebjakan otonomi daerah berorientasi pada kewenangan sehingga pembinaan rganisasi dan personil menjadi lebih mudah;

Dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan kapasitas aparatur di daerah;

Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah dapat mendorong percepatan kinerja.

1. Membangun sistem koordinasi kerja dan pembinaan dalam rangka penigkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Sosialisasi fasilitasi, koordinasi otonomi daeah yang dirahkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah

2. Dayagunakan SDM untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

Manfaatkan dukungan pemeintah pusat untuk mengatasi komunikasi dan koordinasi antar bagian ang belum optimal

3. Manfaatkan kewenangan provinsi untuk meningkatkan kapasitas aparatur di daerah

Manfaatkan kebijakan otonomi daerah untuk mengatasi budaya organisasi yan beum kondusf

THREATS (T) ST WT Seringnya terjadi perubahan

peraturan perundang-undangan

Dampak negatif arus globalisasi Terjadinya multi interpetasi

terhadap otanomi daerah sehingga menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Terdapatnya masalah tanah telantar dan konflik

Koordinasi dan komunikasi antara Biro Adminisrasi Pemerintahan dengan dinas dan lembaga teknis lainya belum optimal

1. Manfaatkan kewenangan yang dimiliki untu mengatas terjadinya mulitiinterpretasi otda

Manfaatkan SDM yang ada untuk mengatasi terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan

2. Mediasi dan fasilitasi (komitmen pimpinan) bagi SKPD/Kab/Kota (untuk mengatasi koordinasi dan komunikasi denan SKPD lainnya)

Inventarisasi dan fasilitasi aparatur serta masyarakat (SDM) yang diarahkan pada pencegahan dan penanganan masalah tanah telantar dan konflik

3. Manfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk mengatasi perubahan peraturan perundang-undangan

Restrukturisasi organisasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi

TABEL 3.4.3 PENENTUAN PRIORITAN STRATEGIS


NO LANGKAH STRATEGIS KRITERIA TOTALSCORE

PRIORITAS

C A R LSO

1 Membangun sistem koordinasi kerja dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas penyeleggaraan pemerintahan bidang kamtib dan linmas.

4 3 3 3 13 1

2 Dayagunakan SDM untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

2 2 2 3 9 3

3 Manfaatkan kewenangan provinsi untuk meningkatkan kapasitas aparatur di daerah

2 3 3 3 11 2

ST1 Manfaatkan kewenangan yang

dimiliki untu mengatas terjadinya mulitiinterpretasi otda

2 2 3 3 10 3

2 Mediasi dan fasilitasi (komitmen pimpinan) bagi SKPD/Kab/Kota (untuk mengatasi koordinasi dan komunikasi denan SKPD lainnya)

3 3 3 3 12 1

3 Manfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk mengatasi perubahan peraturan perundang-undangan

2 3 3 3 11 2

WO1 Sosialisasi fasilitasi, koordinasi

otonomi daeah yang dirahkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah

3 4 3 3 13 1

2 Manfaatkan dukungan pemeintah pusat untuk mengatasi komunikasi dan koordinasi antar bagian ang belum optimal

2 3 2 2 10 3

3 Manfaatkan kebijakan otonomi daerah untuk mengatasi budaya organisasi yan beum kondusf

2 4 2 3 12 2

WT1 Manfaatkan SDM yang ada untuk

mengatasi terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan

2 3 3 2 10 3

2 Inventarisasi dan fasilitasi aparatur serta masyarakat (SDM) yang diarahkan pada pencegahan dan penanganan masalah tanah telantar dan konflik

3 3 3 3 12 1

3 Restrukturisasi organisasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi

3 2 3 3 12 2

Keterangan :C = Capability = Kemampuan Sumberdaya InternalA = Accessibility = Kemudahan sarana/prasarana pendukungR = Readiness = Kesiapan Piranti (Hardware & Sofware)


L = Leverage = Dampak dari kegiatan bila tidak dilaksanakan

Nilai = 1 – 5


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan satu

langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi, kehidupan organissi

pemerintahan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan internal dan

eksternal serta paradikma baru otonomi daerah, oleh karena itu visi

organisasi harus mampu mengkoordinir dinamika tersebut.

Mengacu pada kedudukan peran, tugas dan fungsi maka visi Biro

Pemerintahan harus sejalan dengan visi pemerintah daerah yang

mencerminkan arah dan tujuan penyelenggaraan tugas administratif

pemerintahan pada lima tahun mendatang.

4.1.1 Visi

Rencana stratejik yang disusun dengan mengacu pada Peraturan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013–2018, yang

mencanangkan visi

“ MewujudkanTata Pemerintahan Yang Baik “.4.1.2 Misi

Visi tersebut dijabarkan kedalam 4 Misi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumusan dan

penetapan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan

evaluasi di bidang pemerintahan dan penataan daerah, pejabat

Negara, tata usaha biro dan pelaporan.



evaluasi dibidang dekonsentrasi dan tugas pembantuan,


ketentaraman ketertiban dan perlindungan masyarakat,

pembinaan wilayah dan penanggulangan bencana.



evaluasi dibidang pengembangan kapasitas daerah, evaluasi

kinerja pemerintah daerah dan penyelenggaraan

pemerintahan.



evaluasi dibidang perizinan dan penatagunaan tanah.

4.2 Tujuan dan Sasaran Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat

4.2.1 Tujuan

Tujuan dan penjabarkan dalam implementasi dari misi yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai

dengan 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-

nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan

perubahan kearah yang lebih baik, dan akan menjadi arah

perjalanan pemerintahan.

Tujuan ingin dicapai Biro Pemerintahan konsisten dengan

tugas pokok dan fungsinya, yang secara kolektif menggambarkan

arah stratejik Organisasi Perangkat Daerah yang baru di

lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan vis, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan,

Biro Pemerintahan menetapkan tujuan sebagai berikut :

Tujuan Biro Pemerintahan sebagai berikut :

Meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan dan penataan daerah;


Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pejabat

negara.

Meningkatkan kualitas layanan tata usaha biro dan

pelaporan.

1. Meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan

dekonsetnrasi dan tugas pembantuan.

2. Meningkatkan Stabilitas kemanan, ketertiban dan perlindungan

masyarakat.

3. Meningkatkan efektifitas penanggulangan bencana

4. Meningkatkan efektifitas pembinaan wilayah

5. Meningkatkan efektifitas dan kontinuitas pengembangan

kapasitas daerah.

6. Meningkatkan efektifitas, kontinuitas dan dan akuntabilitas

evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

7. Meningkatkan efektifitas, kontinuitas dan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan.

8. Meningkatkan efektifitas koordinasi pelayananan perizinan dan

penatagunaan tanah.

9. Meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian

pertanahan

4.2.2 SasaranSasaran merupakan penjbaran dari tujuan secara nyata

dalam waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran

merupakan bagian intergral dalam proses renstra. Fokus utama

sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi

dalam kegiatan operasional organsiasi, sasaran harus bersifat

kuantitatif sehingga dapat diukur, terinci dan dapat dicapai.

Berdasarkan uraian di atas , maka sasaran-sasaran yang

akan dicapai oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan bidang

pemerintahan dan penataan daerah.


2. Terwujudnya pelayananan kepada masyarakat melalui

pelayanan terpadu (PATEN) di Kecamatan sebagai wujud

pelaksanaan otonomi daerah.

3. Tersedianya dokumen SOP pelayananan pejabat negara.

4. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaand Pemilu/pilpres/Pemilukada.

5. Tersedianya dokumen ketatausahaan, perencanaan dan

pelaporan.

6. Terwujudnya pelayananan tata usaha biro yang optimal

7. Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan

penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

8. Terwujudnya penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas

pembantuan yang berkualitas dan meningkatnya kinerja dalam

pengelolaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

9. Terwujudnya stabilitas keamanan, ketertiban dan perlindungan

masyarakat.

10.Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan stabilitas

kemanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

11.Terwujudnya tapal batas Kabupaten/Kota yang akurat dan

akuntabel melalui pelaksanaan pelacakan dan penetapan tapal

batas.

12.Terwujudnya koordinasi bidang pembinaan wilayah dan

penanggulangan bencana.

13.Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan

pengembangan kapasitas daerah.

14.Terwujudnya pengembangan kapasitas daerah.

15.Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan bidang

evaluasi kinerja pemerintah daerah.

16.Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

berwibawa, akuntabel melalui evaluasi LPPD Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang terus meningkat peringkatnya.

17.Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan

penyelenggaraan pemerintahan.

18.Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan

berwibawa.46


19.Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan bidang

perizinan dan penatagunaan tanah.

20.Terwujudnya tertib administrasi bidang perizinan dan

penatagunaan tanah.

21.Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan pelaksanaan

pengawasan dan pengendalian pertanahan.

22.Terwujudnya kondisi yang aman dan tertib di bidang

pertanahan.

Sedangkan indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan

karakteristik kondisi dan kebutuhan daerah.

2. Terlaksananya proses pelayanan terpadu diselurh Kecamatan

dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

melalui pelimpahan kewenangan mengurus perizinan dan lain-

lain dari Bupati/Walikota kepada Camat.

3. SK Mendagri dan SK Gubernur tentang Pengangkatan anggota

DPRD.

4. Terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan Pemilu/Pilpres/Pemilukada sehingga

meningkatnya indikator demokrasi di Nusa Tenggara Barat.

5. Peningkatan kualitas dan ketertiban dalam penyelenggaraan

administrasi perkantoran.

6. Terpenuhinya kebutuhan biro.

7. Data dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

8. Jumlah dokumen perencana dan pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

yang berprestasi dengan daya serap di atas 80%.

9. Penurunan angka gangguan kemanan, ketertiban dan Linmas.

10.Dokumen kebijakan dan laporan trantib dan linmas.

11.Terlaksananya penegasan batas daerah secara pasti di

lapangan terhadap 10 segmen batas daerah antar

Kabupaten/Kota se NTB.

12.Tertib administrasi wilayah pemerintahan.


13.Tersusunnya bahan rumusan kebijakan pengembangan

kapasitas daerah.

14.Peningkatan Kapasitas Daerah.

15.Dokumen LPPD.

16.Terciptanya LPPD Provinsi NTB yang menjadi penyelenggara

pemerintah pada peringkat 5 besar dan Kabupaten/Kota masuk

30 besar.

17.Dokumen kebijakan.

18.Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

19.Pendataan tanah-tanah terindikasi terlantar dan penetapan

status tanah.

20.Tertibnya regulasi perizinan yang diberikan Kabupaten/Kota.

21.Tersedianya dokumen database di desa/kelurahan tentang

tanah terlantar di Nusa Tenggara Barat.

22.Percepatan penetapan status tanah terlantar.


4.3 Strategi dan kebijakan Startegi dan kebijakan yang berkaitan dengan isu strategis Biro

Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi NTB dapat dilihat di tabel di

bawah ini

Tabel 4.3Kaitan antara Isu Strategi, Visi,Misi,Tujuan,Sasaran,Strategi da Kebijakan

ISU STRATEGIS

i OPTIMALISASI PENETAAN DAERAHii. PENERAPAN SOP[ PELAYANAN ADMINISTRASI BAGI KEPALA/WAKIL

KEPALA DAERAH DAN DPRD BELUM OPTIMALiii KETERBATASAN KUALITAS DAN KUANTITAS SDM APARATUR

PEMERINTAHiv FASALITASI PENYELESAIAN BATAS DAERAH BELUM OPTIMAL v PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANGGULANGAN BENCANA vi KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH RELATIF

BELUM OPTIMAL vii FASILITAS DAN PENDATAAN PERIJIN SERTA PENETAGUNAAN

TANAH BULUM OPTIMALviii PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG PERTANAHAN BELUM

MAKSIMALix FASILITAS, PEMBINAAN DAN KOORDINASI PELAYANAN

ASMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL BELUM MAKSIMAL

x BELUM MAKSIMALNYA SOSIALISASI BEBERAPA REGULASI BIDANG KEPENDUDUKAN YANG BARU

VISI : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik .

MISI I: Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumusan dan penetapan kebijakan,

pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang pemerintahan dan penataan daerah, pejabat negara, tata usaha biro dan pelaporan

TUJUAN SASARAN STRATEGI TUJUANMeningkatkan efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan openataan daerah;

Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan bidang pemerintahan dan penataan daerah;

Sosialisasi, fasilitas, koordinasi otonomi daerah yang diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah

Meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan penataan daerah;Terwujudnya pelaksanaan

otonomi daerah yang baik;

Meningkatkan kualitas dan kuatitas layanan pejabat negara ;

Tersedianya dokumen SOP pelayanan pejabat negara ;

Koordinasi sistim pelayanan prima

Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pejabat negara;

Tersedianya dokumen pelayanan administrasi bagi pejabat negara ;

TUJUAN SASARAN STRATEGI TUJUANMeningkatkan keulitas layanan tata usaha biro dan pelaoran;

Tersedianya dokumen ketatausahaan,perencanaan dan pelaporan;

Konsolidasi penguatan kualitas layanan tata usaha biro

Meningkat kualitas layanan tata usaha biro dan pelaporan ;


` Terwujudnya pelayanan tata usaha biro yang optimal ;

MISI II :Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumusan dan penetapan kebijakan,pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang dekonsentrasi dan tugas pembantuan, ketentraman ketertiban, perlindungan masyarakat,pembinaan wilyah dan penanggulangan bencana.

TUJUAN SASARAN STRATEGI TUJUANMeningkatkan efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan ;

Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan ;

Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan ;Terwujutnya pelaksanaan

penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan aturan ;

Meningkatkan stabilitas keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat ;

Terwujutnya stabilitas keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat ;

Membangun sistem koordinasi kerja dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan bidang lantib dan linmas

Meningkatkan stabilitas keamanan,ketertiban dan perlindungan masyarakat ;Tersedianya dokumen kebijakan

dan pelaporan stabilitas keamanan,ketertiban dan perlidungan masyarakat;

Meningkatkan efektifitas pembinaan wilayah dan penanggulangan bencana ;

Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan pembinaan wilayah dan penanggulangan bencana ;

Investigasi pembinaan wilayah dan penanggulangan bencana

Meningkatkn efektifitas pembinaan wilayah dan penaggulangan bencana;

Terwujutnya koordinasi bidang pembinaan wilayah dan penanggulangan bencana ;

MISI III :Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumusan dan penetapan kebijakan ,koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan kapasitas daerah, evaluasi kinerja pemeritah daerah dan penyelenggaraan pemerintah.

TUJUAN SASARAN STRATEGI TUJUANMeningkatkan efektifitas dan kontiunitas pengembangan kapasitas daerah;

Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan pengembangan kapasitas daerah;

Koordinasi dan konsultasi pengembangan kapasitas daerah

Meningkatkan efektif dan kontinuitas pengembangan kapasitas daerah;Terwujutnya pengembangan

kapasitas daerah ;Meningkatkan efektifitas kontinuitas dak akuntabilitas evaluasi kinerja pemerintah daerah ;

Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan bidang evaluasi kinerja pemerintah daerah ;

Mediasi dan fasalitas bagi SKPD/Kab/Kota

Meningkatkan efektifitas,kontinuitas dan akuntabilitas evaluasi kinerja pemerintah daerah;Terwujutnya peningkatan LPPD


secara nasional ;Meningkatkan efektifitas, kontinuitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;

Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan ;

Sosialisasi peraturan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Meningkatkan efektifitas,kontinuitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan ;Terwujutnya penyelenggaraan

pemerintahan yeng bersih dan berwibawa

MISI IV :Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi, pembinaan,monitoring dan evaluasi dibidang perizinan dan penatagunaan tanah, pengawasan dan pengendalian pertanahan.

TUJUAN SASARAN STRATEGI TUJUANMeningkatkan efektifitas koordinasi peleyanan perizinan dan penatagunaan tanah ;

Tersedianya dokumen kebijakan dan pelaporan bidang perizinan danpenetagunaan tanah ;

Inventarisasi dan fasilitas aparatur seta masyarakat yang diarahkan pada pencegahan dan penangan masalah tanah terlantar dan konflik

Meningkatkan efektifitas koordinasi pelayanan perizinan dan penatagunaan tanah ;Tewujutnya tertib administrasi

bidang perizinan dan penatagunaan tanah ;

Meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian pertanahan;

Tersedianya dokumen kebijaan dan pelaporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pertanahan ;

Investigasi dan mediasi masalah pertanahan

Meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian pertanahan ;

Terwujutnya kondisi yang aman dan tertib di bidang pertanahan ;


RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan indikatif Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat

adalah sebagai berikut :


Bab V

INDIKATOR KINERJA BIRO PEMERINTAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN SAN

SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja Biro Pemerintahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Biro Pemerintahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD.


Bab VI


BAB VII

PENUTUP

Rencana stategis merupakan uraian singkat dan merupakan bentuk

operasionalisasi tentang rencana strategis instansi mulai dari isu, visi, misi,

tujuan, sasaran serta kebijakan strategis instansi yang disusun dan dilakukan

setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan program

dan kegiatan dan satu tahapan ke tahapan selanjutnya.

Visi Biro Pemerintahan yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik

guna menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, bersih dan

berwibawa mempunyai 4 misi, 12 tujuan 24 sasaran dan 24 indikator sasaran,

14 kebijakan serta 17 program. Untuk mewujudkan visi-misi yang didukung

dengan dana operasional, dimana dana operasional tersebut sangat terbatas

sehingga dana tersebut dialokasikan untuk menunjang program-program

prioritas.

Untuk menunjang keberhasilan dari program kegiatan dimaksud sangat

ditentukan oleh jumlah dan kualitas sumberdaya manusia. Oleh karena itu

dibutuhkan sumberdaya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas

maupun kualitas (sesuai dengan kompetensi). Dukungan sarana dan prasarana

juga tidak kalah penting dalam menunjang keberhasilan suatu program. Jumlah

sarana dan prasarana yang terbatas membutuhkan penambahan dan perbaikan

sehingga kegiatan dapat diselesaikan dengan baik.

Demikian Review Rencana Stratejik Biro Pemerintahan Sekretariat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 disusun, untuk menjadi

bahan acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro.


biropemerintahan.ntbprov.go.id · web view) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi...

Documents