· web viewdana-dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan sesuai dengan arah...
TRANSCRIPT
BAB 3
BAB 3
KEUANGAN NEGARA
I. PENDAHULUAN
Kegiatan pembangunan yang dicerminkan dalam rencana-ren- cana investasi memerlukan pembiayaan di dalam pelaksanaannya. Sumber dana pembiayaan kegiatan investasi dapat berasal dari dalam negeri dalam bentuk tabungan Pemerintah dan tabungan masyarakat, serta dari luar negeri dalam bentuk devisa yang masuk ke Indonesia sebagai hasil neto kegiatan ekspor-impor barang dan jasa, berupa penanaman modal asing ataupun pinja- man dan bantuan luar negeri.
Kebijaksanaan pembiayaan kegiatan investasi dalam Repeli- ta IV yang memerlukan berbagai sumber dana tersebut dilaksa-nakan melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan fiskal dan moneter dalam hal dana-dana dari dalam negeri dalam bentuk rupiah, dan kebijaksanaan neraca pembayaran serta penanaman modal asing dalam hal dana-dana dari luar negeri dalam bentuk de- visa.
Kebijaksanaan di dalam ke tiga bidang tersebut di atas akan tetap dilaksanakan secara serasi antara yang satu dengan yang lain, baik dalam segi mobilisasi maupun dalam penyalu-rannya ke berbagai kegiatan pembangunan. Hal ini berarti bah- wa ke tiganya saling menunjang, yang satu melengkapi yang lain. Baik dalam mobilisasi maupun dalam penyalurannya kebijaksanaan fiskal, moneter dan neraca pembayaran diusahakan agar secara bersama-sama mencapai sasaran-sasaran Repelita IV dengan tetap mempertahankan keserasian antara ke tiga unsur dalam Trilogi Pembangunan.
Keserasian dalam kebijaksanaan mobilisasi dana-dana pembangunan menghendaki agar kecenderungan menurunnya peranan sumber dana yang berasal dari minyak bumi, baik dalam bentuk devisa maupun penerimaan pajak, dapat diimbangi dengan peningkatan penerimaan dari sumber di luar itu. Di dalam Repelita IV peningkatan tabungan dalam negeri baik yang berasal dari anggaran negara maupun dari masyarakat luas akan diusahakan pula untuk mengimbangi kecenderungan penurunan tersebut di atas. Di samping itu, dana yang berasal dari luar negeri yang masih diperlukan untuk menunjang usaha pembangun- an akan tetap dipertahankan dalam fungsinya sebagai pelengkap dari dana yang terkumpul dari dalam negeri.
Di bidang anggaran negara, kebijaksanaan perpajakan de-ngan pembaharuan yang dilaksanakan terhadap berbagai undangundang perpajakan merupakan usaha untuk meningkatkan tabungan Pemerintah, di samping penghematan di bidang pengeluaran rutin. Demikian pula dengan pengeluaran dana-dana tersebut bagi pembiayaan kegiatan-kegiatan pembangunan seperti yang tercermin dalam APBN diusahakan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditentukan. Dalam pada itu, kebijaksanaan moneter, melalui lembaga-lembaga keuangan bank dan bukan bank dilaksanakan untuk meningkatkan mobilisasi tabungan masyara-kat yang selanjutnya dipergunakan untuk pembiayaan kegiatankegiatan pembangunan dalam bentuk penyediaan uang dan kredit. Sedangkan kebijaksanaan neraca pembayaran diarahkan untuk memantapkan lalu-lintas dana-dana yang berasal dari luar negeri dalam berbagai bentuknya dalam rangka memperlancar pelaksana-an pembangunan.
Keserasian kebijaksanaan keuangan negara, moneter dan neraca pembayaran diperlukan untuk tercapainya ketiga unsur da‑
lam Trilogi Pembangunan. Dalam hubungan ini kebijaksanaan anggaran berimbang yang dinamis akan dipertahankan, demikian pula kebijaksanaan moneter dan perkreditan serta neraca pembayaran yang mendukung tercapainya kestabilan ekonomi dalam kaitannya dengan usaha-usaha yang mendorong pemerataan dan laju pertumbuhan pada umumnya.
II. PERKEMBANGAN KEBIJAKSANAAN FISKAL SELAMA REPELITA III
Kebijaksanaan fiskal yang berlandaskan pada anggaran berimbang yang dinamis dalam Repelita III pada dasarnya adalah melanjutkan dan menyempurnakan kebijaksanaan dalam Repelita II. Kebijaksanaan tersebut antara lain berupa usaha untuk menyediakan dana sebesar-sebesarnya bagi pembangunan, mening-katkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, mendorong pengembangan dunia usaha dan mendorong pemakaian barang-barang produksi dalam negeri.
Penerimaan negara dari pajak perseroan minyak bumi dan gas alam yang dalam tahun 1978/79 mencapai Rp. 2.308,7 milyar telah meningkat menjadi Rp. 4.259,6 milyar dalam tahun 1979/ 80 dan Rp. 8.869,1 milyar dalam tahun 1983/84 (APBN). Dengan demikian penerimaan negara dari minyak bumi tersebut selama 5 tahun Repelita III telah mengalami peningkatan rata-rata 30,9% per tahun.
Dalam perkembangannya maka penerimaan pajak perseroan minyak untuk tahun 1979/80 telah meningkat dengan 85% dari ta- hun sebelumnya, kemudian dengan 65% dan 23% masing-masing pa- da tahun 1980/81 dan 1981/82. Untuk tahun 1982/83 penerimaan pajak perseroan minyak bumi dan gas alam menurun dengan 5%, sedangkan tahun 1983/84 diperkirakan meningkat dengan 9%.
Perkembangan yang demikian terutama karena adanya resesi ekonomi dunia yang mengakibatkan menurunnya permintaan dan harga minyak di pasaran dunia.
Realisasi penerimaan dalam negeri di luar minyak bumi dan gas alam yang pada tahun 1978/79 adalah Rp. 1.957,4 milyar telah meningkat menjadi Rp 2.437,2 milyar dalam tahun 1979/80 dan menjadi Rp.4.954,5 milyar dalam tahun 1983/84 (APBN), atau meningkat rata-rata dengan 20,4% per tahun.
Kebijaksanaan pajak yang dilaksanakan dalam Repelita III antara lain berupa peningkatan batas pendapatan bebas pajak, peningkatan biaya fiskal ke luar negeri, pemberian keringanan tarip pajak perseroan bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa akuntan, ketentuan mengenai peningkatan laba kena pajak bagi perusahaan nasional yang modalnya kecil, penye- suaian tarip-tarip MPO Impor/Ekspor, serta penyesuaian tarip dan penyempurnaan sistem pungutan Ipeda. Di samping itu telah pula dilaksanakan penyempurnaan di bidang administrasi pemungutan pajak, intensefikasi pemungutan, perluasan wajib pajak dan pengetatan pengawasan.
Jumlah pajak perseroan di luar minyak selama Repelita III menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah perusahaan-perusahaan PMA/PMDN yang telah habis masa bebas pajaknya (tax holiday).
Kebijaksanaan pajak lainnya pada umumnya bersifat menu-runkan tarip pajak untuk menunjang perkembangan industri da- lam negeri, terutama usaha-usaha golongan ekonomi lemah dan yang banyak menyerap tenaga kerja. Di samping itu telah dibe‑
rikan keringanan tarip untuk mendorong peningkatan ekspor barang bukan migas, serta pembedaan tarip antara konsumsi ba-rang mewah dan konsumsi barang esensial. Selain dari itu te- lah dilaksanakan penyempurnaan di bidang administrasi pemu-ngutan pajak, memperketat pengawasan, intensifikasi pemungut- an pajak serta perluasan wajib pajak.
Dengan maksud untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak, pemerintah pada tanggal 1 Januari 1984 telah melakukan pemba-haruan dalam sistem perpajakan kita, dengan menerbitkan tiga Undang-undang perpajakan yang baru, yaitu Undang-undang ten- tang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan, Undang-undang tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pejualan Atas Barang Mewah. Setelah berlakunya undang-undang pajak yang baru tersebut, maka penerimaan negara terdiri dari penerimaan pajak perseroan minyak bumi dan gas alam, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, Ipeda, penerimaan pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak.
Secara keseluruhan penerimaan dalam negeri telah berhasil ditingkatkan dari sebesar Rp. 4.266,1 milyar dalam tahun 1978/79 menjadi Rp. 13.823,6 milyar tahun 1983/84 (APBN). Suatu kenaikan rata-rata per tahun sebesar 26,5%.
Kebijaksanaan di bidang pengeluaran rutin ditujukan pada usaha penghematan, antara lain melalui pengendalian sistem pengadaan dan pembelian barang kebutuhan Pemerintah, serta pengutamaan jenis pengeluaran rutin yang berprioritas tinggi. Dalam hal ini Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan untuk
mengutamakan belanja barang melalui pembelian barang-barang produksi dalam negeri yang dihasilkan oleh pengusaha golongan ekonomi lemah. Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah telah beberapa kali memberikan tambahan gaji pegawai negeri sipil/ABRI dan pensiunan yaitu dalam ta- hun 1979/80, 1980/81, 1981/82 dan tahun 1983/84. Tindakan lainnya dalam hubungan ini adalah mengurangi subsidi pangan dan subsidi BBM.
Pengeluaran rutin yang dalam tahun 1978/79 mencapai Rp.2.743,7 milyar diperkirakan meningkat menjadi Rp.7.275,1 milyar untuk tahun 1983/84 (APBN). Dengan demikian selama 5 tahun Repelita III pengeluaran rutin meningkat dengan rata- rata 21,5% setahun.
Sehubungan dengan tekad Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan berdasarkan atas kemampuan sendiri, maka secara terus menerus telah berhasil ditingkatkan jumlah tabungan Pemerintah selama Repelita III. Jumlah-jumlah tabungan Pemerin- tah tersebut bersama-sama dengan dana bantuan luar negeri merupakan dana-dana pembangunan yang terus meningkat. Dana-dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan sesuai dengan arah dan sasaran Repelita III. Jumlah dana pembangunan dalam tahun 1978/79 mencapai Rp. 2.557,9 milyar ke-mudian diperkirakan akan meningkat menjadi Rp. 9.290,3 milyar dalam tahun 1983/84 (APBN). Secara keseluruhan jumlah dana pembangunan selama Repelita III akan mencapai Rp. 33.533,2 milyar atau sekitar 1,5 kali jumlah yang direncanakan.
III. SASARAN KEBIJAKSANAAN FISKAL DALAM REPELITA IV
Sebagai salah satu sarana di bidang pembiayaan dalam pe-
laksanaan Repelita IV, maka sasaran kebijaksanaan fiskal merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dengan demikian harus serasi dengan landasan, tujuan dan urutan prioritas Repelita IV secara keseluruhan. Oleh sebab itu sasaran kebijaksanaan fiskal terkait dan bersifat memberikan penunjangan pada pelaksanaan Repelita IV dalam mencapai sasaran-sasarannya. Se- suai dengan pola umum Repelita IV, maka kebijaksanaan fiskal hares memberikan penunjangan pada penciptaan kerangka landas- an pembangunan nasional yang tangguh agar dapat tumbuh dan berkembang terus untuk dapat tinggal landas pada waktu yang telah ditetapkan.
Sasaran-sasaran kebijaksanaan fiskal dicerminkan dalam penerimaan dan pengeluaran negara yang setiap tahun merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kegiatan pembangunan yang makin meningkat dan meluas membutuhkan pembia- yaan yang makin meningkat pula. Dalam sektor anggaran negara kebutuhan dana pembiayaan pembangunan yang makin meningkat menuntut meningkatnya pula tabungan Pemerintah. Yang terakhir ini hanya dapat dicapai lewat peningkatan penerimaan negara di satu pihak dan penghematan pengeluaran rutin di pihak yang lain. Selain dari pada itu untuk menunjang tercapainya sasar- an-sasaran Repelita IV diperlukan pula pengarahan pengeluaran negara, baik rutin maupun pembangunan, agar sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan.
1. PENERIMAAN DALAM NEGERI
Sasaran penerimaan dalam negeri meliputi peningkatan penerimaan dalam negeri dalam rangka memperbesar tabungan Pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan beban pembangun- an dengan perluasan kesempatan kerja serta perwujudan pola
155
hidup sederhana, penggunaan sumber-sumber produksi dan sumber alam secara optimal dan pemantapan kestabilan ekonomi.
Secara lebih terperinci sasaran-sasaran penerimaan dalam negeri adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan Penerimaan Dalam Negeri, terutama dari sumber di luar minyak bumi dan gas alam.
Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional, sasaran pertumbuhan harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan struktur perekonomian. Untuk ini diperlukan investasi yang makin meningkat dengan prioritas yang mendukung perubahan struktur tersebut. Peningkatan investasi pada gilirannya memerlukan dana pembiayaan yang makin meningkat pula. Peningka- tan dana tersebut diusahakan agar makin memperbesar peranan bagian yang bersumber pada kemampuan dalam negeri.
Penerimaan dalam negeri dari anggaran pemerintah yang berasal dari minyak bumi dan gas alam meskipun masih tetap merupakan bagian yang penting di dalam Repelita IV, diperki rakan tidak akan dapat meningkat seperti dalam tahun-tahun sebelumnya. Kebutuhan akan dana yang makin meningkat dan kecenderungan yang kurang menggembirakan dari sektor minyak mengharuskan diusahakannya penerimaan yang makin meningkat dari sektor diluar minyak bumi dan gas alam.
b. Pemerataan pembangunan, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.
Selain meningkatkan kemampuan negara dan masyarakat untuk membiayai pembangunan dengan sumber-sumber dalam negeri, kebijaksanaan penerimaan juga diarahkan untuk lebih memeratakan pembagian beban pembangunan antara golongan yang berpendapat‑
an tinggi dan golongan yang berpendapatan rendah agar makin sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, mendorong pemerataan kegiatan pembangunan serta membantu terlaksananya pola hidup sederhana yang sangat penting untuk memperkokoh solidaritas sosial. Sangat erat kaitannya dengan hal ini adalah sasaran kebijaksanaan penerimaan negara untuk menunjang usaha perluas-an kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan.
c. Penggunaan sumber-sumber produksi yang makin terarah.
Peningkatan penerimaan negara diperlukan untuk menunjang kegiatan investasi yang harus makin meningkat pula guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi di samping mendukung pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara harus pula mendorong penggunaan sumber-sumber produksi yang optimal dan terarah, sehingga dalam Repelita IV tidak hanya tercipta suatu ekonomi yang bertumbuh, akan tetapi tercipta pula perubahan struktur yang menuju pada keseimbangan.
d. Pemantapan kestabilan ekonomi.
Peningkatan kegiatan pembangunan yang memerlukan peningkatan pengeluaran anggaran harus tetap diarahkan pada sektor yang produktif dan sesuai dengan sasaran pertumbuhan, pemerataan dan kestabilan, serta terlaksananya perubahan struktur yang sesuai dengan tujuan pembangunan. Di samping itu, peningkatan pengeluaran tersebut harus diimbangi dengan peningkatan penerimaan sehingga dapat dipertahankan anggaran berimbang yang menjamin kestabilan ekonomi.
2. DANA BANTUAN LUAR NEGERI
Sumber dana pembiayaan pembangunan dalam anggaran negara
berasal dari tabungan Pemerintah serta penerimaan dana ban- tuan luar negeri. Tersedianya dana pinjaman dan bantuan luar negeri adalah merupakan peluang yang harus dimanfaatkan se- baik mungkin secara bertanggung jawab. Sehubungan dengan ini, sumber dana yang berasal dari luar negeri akan terus dimanfaatkan dengan menjaga agar di dalam keseluruhan pembiayaan pembangunan tetap berfungsi sebagai pelengkap. Sebagaimana ditentukan dalam GBHN, dana yang berasal dari luar negeri te- tap dipergunakan sepanjang tidak mengandung ikatan politik, digunakan sesuai dengan rencana pembangunan nasional dengan sasaran-sasarannya, serta beban pembayaran kembalinya berada dalam batas-batas kemampuan perekonomian nasional.
3. PENGELUARAN PEMBANGUNAN
Sasaran kebijaksanaan pengeluaran negara yang terdiri da- ri pengeluaran rutin dan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari sasaran kebijaksanaan anggaran secara keseluruhan, yang mencakup ketiga unsur trilogi pembangunan. Dalam anggaran ne-gara sasaran peningkatan tabungan Pemerintah tidak dapat di-capai hanya dengan peningkatan penerimaan negara, akan tetapi harus pula disertai tindakan penghematan serta pengarahan pengeluaran rutin untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan.
a. Pengeluaran Rutin
Dalam keterkaitannya dengan pengeluaran pembangunan serta pengeluaran masyarakat, sasaran kebijaksanaan pengeluaran ru- tin selama Repelita IV meliputi :
(i) Peningkatan dana tabungan Pemerintah. Sebagaimana dikemukakan di atas, peningkatan tabungan Pemerintah yang diperlukan untuk mencapai sasaran pertumbuhan, pemera- taan dan kestabilan ekonomi, tidak mungkin terlaksana hanya dengan peningkatan penerimaan dalam negeri, melainkan harus dengan penghematan dan pengarahan secara saksama dari pengeluaran rutin. Termasuk di dalam hubu-ngan ini adalah usaha untuk secara bertahap mengurangi subsidi dalam berbagai bentuknya. Selain untuk penghe-matan pengeluaran rutin dalam rangka peningkatan tabu- ngan Pemerintah, pengurangan subsidi sangat penting un- tuk mengurangi distorsi dan pemborosan penggunaan sum- ber-sumber masyarakat;
(ii) Menunjang usaha meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah, mendorong produksi dalam negeri dan menunjang usaha perluasan kesempatan kerja dalam rangka pening- katan pemerataan kegiatan pembangunan serta penghasilan masyarakat;
(iii) Meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan Pemerintah ke pada masyarakat;
(iv) Mengamankan kekayaan negara yang diperoleh sebagai ha- sil kegiatan pembangunan.
b. Pengeluaran Pembangunan
Sasaran pengeluaran pembangunan di dalam Repelita IV meliputi:
(i) Pemantapan dan peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya;
(ii) Perluasan fasilitas-fasilitas sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
(iii) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan sektor pertanian yang diarahkan untuk menciptakan swasembada pangan, dan industri yang menghasilkan mesin sendiri, serta prasarana yang menunjang produksi.
IV. POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN FISKAL DI DALAM REPELITA IV
Kebijaksanaan fiskal di dalam Repelita IV akan tetap berpegang pada pelaksanaan prinsip anggaran pendapatan dan be- lanja negara yang seimbang secara keseluruhan serta dinamis. Karena itu peningkatan pengeluaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan harus diimbangi dengan peningkatan penerimaan. Di samping itu, baik penerimaan negara dan pengeluarannya dengan unsur-unsur yang terdapat di dalam masing-masing akan diusahakan agar secara bersama dan serasi dapat mencapai sasaran-sasaran Repelita IV. Disamping itu, dalam rangka makin memantapkan pengelolaan keuangan negara, dalam Repelita IV akan disusun Rancangan Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara.
Peningkatan tabungan Pemerintah akan diusahakan melalui peningkatan penerimaan dalam negeri dan penghematan pengelu- aran rutin. Dalam hubungan ini pembaharuan perpajakan yang ditandai dengan disahkannya tiga rancangan undang-undang perpajakan yang baru masih akan dilengkapi dengan berbagai un- dang-undang perpajakan yang lain, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Semua ini akan merupakan dasar pelaksanaan
kebijaksanaan perpajakan dalam Repelita IV. Pembaharuan perpajakan ini tidak saja di dalam peraturannya, akan tetapi ju- ga di dalam administrasi serta aparat perpajakannya. Bersama dengan bidang pengeluaran anggaran, kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk menunjang usaha tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi, pemerataan kegiatan pembangunan dengan beban dan ha-sil-hasilnya, serta kestabilan perekonomian.
1. SEGI PENERIMAAN
Untuk menunjang usaha dicapainya sasaran pertumbuhan, penerimaan negara harus terus meningkat, terutama yang berasal dari dalam negeri. Di samping itu peningkatan penerimaan da- lam negeri menunjang pula usaha pemerataan kegiatan pemba- ngunan dengan beban dan hasil-hasilnya. Dalam rangka pelaksa-naan prinsip anggaran pendapatan dan belanja negara yang seimbang, maka sebagai sumber dana pembiayaan yang tidak inflatoir, penerimaan negara menunjang kestabilan perekonomian.
Pelaksanaan kebijaksanaan penerimaan di dalam Repelita III yang meliputi penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, penyempurnaan tarip, intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan serta peningkatan kemampuan dan disiplin aparatur perpajakan telah membuahkan hasil. Kebijaksanaan penerimaan negara dalam Repelita IV pada dasarnya merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari langkah-langkah yang telah diambil di dalam Repelita III tersebut.
Kebijaksanaan perpajakan dalam Repelita IV akan memusat- kan pada pelaksanaan dari peraturan perpajakan yang baru yang meliputi Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Pajak Penghasilan, serta Undang-un‑
dang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Undang-undang pajak yang baru tersebut mengandung perbaikan dalam prosedur pemungutan pajak dan sistem informasi pajak yang akan menyempurnakan adminis-trasi pajak serta mengurangi kemungkinan penghindaran diri dari kewajiban membayar pajak. Perpajakan yang baru juga memperhatikan berbagai prinsip perpajakan yang meliputi kesederhanaan jenis tarip dan cara pemungutan pajak, asas keadilan dalam pemikulan beban pajak, susunan tarip yang secara keseluruhan bersifat progresip dan kepastian bagi wajib pajak mengenai beban dan pembayaran pajak.
Sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dalam Repelita IV, sistem perpajakan yang telah diperbaharui mendasarkan pada prinsip keadilan dan kewajaran, suatu sistem pajak di mana wajib pajak makin meluas, sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dimengerti masyarakat umum, sehingga mendorong wajib pajak untuk melaksanakan dengan kesadaran sendiri kewajiban membayar pajaknya, dan sistem pajak yang memberi kepastian hukum bagi setiap wajib pajak. Dengan demi -kian perpajakan yang telah diperbaharui berlandaskan pada asas keadilan, pemerataan, kesederhanaan, gotong royong dan kemampuan menunjang kemandirian pembiayaan pembangunan nasio-nal.
Dengan undang-undang perpajakan yang baru maka diperkira-kan akan terjadi perluasan dasar pajak, terutama karena sederhananya sistem dan tarip pajak serta lebih terjaminnya kepastian beban dan pembayaran pajak, demikian pula penurunan tarip pada umumnya yang diharapkan mengurangi penghindaran diri dari pembayaran pajak. Dengan demikian penurunan peneri- maan negara sebagai akibat penurunan tarip dikompensasikan
oleh peningkatan penerimaan yang lebih besar lagi dari per- luasan dasar pajak. Selain daripada itu, dengan lebih besar- nya kepastian pajak dan dengan tarip yang progresip, maka peraturan pajak yang baru juga menunjang tercapainya sasaran pemerataan kegiatan pembangunan termasuk beban dan hasil-hasilnya. Sedangkan peningkatan penerimaan pajak itu sendiri merupakan sarana pembiayaan pembangunan yang tidak memperbe- sar tekanan inflasi, jadi menunjang tercapainya sasaran kestabilan.
Dengan berlakunya sistem perpajakan yang baru tersebut maka pajak penghasilan nantinya di samping akan memiliki da- sar pengenaan pajak yang lebih luas juga akan lebih mendorong penggunaan tenaga kerja karena pajak ini tidak memberikan insentif khusus bagi perusahaan-perusahaan yang padat modal. Dalam pajak penghasilan yang baru tersebut semua fasilitas keringanan pajak yang selama ini diberikan akan dihapuskan kecuali dalam hal pajak atas bunga, dividen dan royalty, di- mana Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan untuk membebas- kan pajak atas bunga, dividen dan royalty bagi deposito berjangka dan tabungan.
Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dengan struktur taripnya yang lebih sederhana diharapkan akan menciptakan Iklim usaha yang lebih menarik, terutama bagi golongan pengu-saha ekonomi lemah, sedangkan pajak penjualan atas barang me- wah diharapkan akan menekan pola konsumsi mewah.
Dalam sistem pajak pertambahan nilai yang baru ini lebih tegas dan jelas disebutkan mengenai pembayaran kembali dari pajak yang kelebihan dibayar. Di samping itu diberlakukan ketentuan tentang sistem kredit dengan maksud untuk menghilang‑
163
kan efek pajak berganda yang selama ini terjadi dalam sistem pajak penjualan yang lama.
Dalam pada itu tarip pajak ekspor secara bertahap telah pula disesuaikan dengan perkembangan perekonomian. Dalam Repelita IV akan dilanjutkan usaha -usaha untuk mendorong ke-giatan ekspor barang-barang non migas, melalui kebijaksanaan keringanan tarip pajak ekspor atas barang ekspor tertentu. Pengembangan kegiatan ekspor akan terus ditingkatkan terhadap barang-barang tradisional, barang-barang yang sudah diolah, serta barang-barang baru yang mempunyai prospek baik dipasar- an luar negeri. Di samping itu perlu diketahui pula bahwa pajak pertambahan nilai yang telah dipungut atas bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang-barang ekspor secara berkala dapat dikembalikan.
Dalam hal pungutan bea masuk, pemerintah akan terus meningkatkan penyempurnaan ketentuan bea masuk, dan penyesuaian tarip dalam rangka usaha menstabilkan harga serta menjamin pengadaan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Di sam- ping itu pemerintah juga akan senantiasa berusaha agar penggalian potensi sumber penerimaan negara yang berasal dari pungutan cukai ditingkatkan.
Dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan sasaran penerimaan dalam negeri maka usaha-usaha intensifikasi akan diarahkan pula pada pungutan pajak-pajak lainnya, Ipeda serta penerimaan bukan pajak.
Keberhasilan perpajakan tidak hanya tergantung pada baik-nya sistem yang dipergunakan, akan tetapi juga administrasi perpajakan yang mendukung tercapainya sasaran perpajakan. De-ngan demikian sistem pajak yang telah diperbaharui dengan di‑
dasarkan atas prinsip keadilan, kewajaran dan kesederhanaan serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, harus pula diimbangi dengan aparat perpajakan yang mempunyai wewenang serta keterampilan yang cukup agar mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan ini, dalam meletakkan dasar hukum administrasi per-pajakan harus dipelihara keseimbangan antara kewenangan apa-ratur negara untuk melaksanakan sistem perpajakan di satu pi-hak, dan hak masyarakat untuk mencari keadilan dalam bentuk keberatan atau gugatan apabila terjadi perselisihan atau penyalah gunaan wewenang oleh aparat perpajakan.
Pembaharuan perpajakan dengan demikian menyangkut pula pembenahan aparatur perpajakan, baik yang menyangkut keterampilan, prosedur, tata kerja, disiplin dan mental. Selain dari pada itu akan terus ditingkatkan penertiban aparatur perpajak- an dalam rangka menciptakan aparatur negara yang penuh dedika-si, trampil, bersih dan berwibawa dengan menggunakan sanksi- sanksi yang dapat bersifat administratif, pidana dan tuntutan perbendaharaan. Repelita IV akan menekankan pada upaya untuk menciptakan administrasi yang sesuai dengan pembaharuan perpajakan di atas.
Penyempurnaan sistem dan administrasi perpajakan yang diperkirakan akan menghasilkan peningkatan penerimaan pajak, terutama dari sektor di luar minyak bumi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari usaha pembangunan yang di dalam jangka panjangnya memungkinkan bangsa Indonesia untuk tumbuh dengan kekuatan sendiri secara berkesinambungan.
165
2. SEGI PENGELUARAN
a. Pengeluaran Rutin
Untuk mencapai sasaran peningkatan tabungan Pemerintah, penghematan terus menerus diusahakan dalam pelaksanaan pengeluaran rutin dengan jalan penyempurnaan lebih lanjut sistem pengadaan dan pembelian pemerintah. Kebijaksanaan belanja pegawai akan terus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan efisiensi kerjanya dalam rangka meningkatkan jum- lah dan mutu pelayanan pemerintah. Dalam hubungan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kebijaksanaan penge-luaran rutin juga menyangkut ditingkatkannya berbagai macam pengeluaran yang berhubungan dengan perbaikan roda pemerin-tahan. Selain daripada itu kebijaksanaan pengeluaran rutin dalam Repelita IV juga menyangkut peningkatan pengeluaran un- tuk pemeliharaan proyek-proyek pembangunan yang terus menerus meningkat jumlahnya dengan meningkatnya pembangunan nasional.
Dalam rangka menunjang perluasan kegiatan usaha golongan ekonomi lemah serta menunjang perluasan kesempatan kerja, kebijaksanaan belanja barang akan terus diarahkan pada pembeli- an barang-barang dan jasa produksi dalam negeri yang keba- nyakan dihasilkan oleh golongan tersebut.
Dengan mengingat kemampuan anggaran serta sasaran-sasaran dan pertimbangan lain, penghematan dalam pengeluaran rutin dengan pengurangan secara bertahap dari segala macam subsidi akan terus diusahakan dalam Repelita IV.
b. Pengeluaran Pembangunan
Kebijaksanaan pengeluaran pembangunan di dalam Repelita IV ditekankan pada pengarahan dana-dana pembiayaan pembangunan
pada program dan proyek yang mendukung tercapainya sasaransasaran pemerataan, pertumbuhan dan kestabilan.
Dengan prioritas pembangunan yang telah menggambarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai tersebut, pengeluaran pembangunan akan diarahkan pada proyek-proyek yang secara lang- sung ataupun tidak langsung meningkatkan pemerataan kegiatan pembangunan dengan beban dan hasilnya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, politik maupun pertahanan dan keamanan. Pengeluran pembangunan juga diarahkan pada proyek-pro- yek yang meningkatkan laju pertumbuhan, terutama pada sek- tor-sektor pertanian dalam .rangka swasembada pangan, serta industri yang menghasilkan mesin, serta pada bidang dan se- ktor-sektor lain yang menunjang tercapainya sasaran pertumbuh- an dan keseimbangan struktur perekonomian. Pengeluaran pembangunan yang terarah pada proyek-proyek yang diprioritaskan untuk pertumbuhan dan pemerataan juga sekaligus menunjang tercapainya sasaran kestabilan perekonomian.
Dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya keseluruh daerah, maka akan diperluas dan ditingkatkan ban- tuan pembangunan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
3. PENGAWASAN
Di samping sistem yang baik dengan administrasi yang memadai, maka berhasil tidaknya kebijaksanaan fiskal juga tergantung pada pengawasan yang teratur dan ketat agar pelaksanaannya berjalan menurut rencana dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sebagaimana halnya dengan Repelita III, ke‑
giatan pengawasan mencakup pengendalian serta penilaian pelaksanaan program-program serta proyek-proyek pembangunan dan tindakan-tindakan penertiban, baik yang bersifat preventif maupun represif. Di samping itu, monitoring pelaksanaan kebijaksanaan fiskal yang merupakan langkah pertama dalam penertiban juga akan ditingkatkan. Dengan tindakan ini dapat dilihat apakah dalam pelaksanaan kebijaksanaan fiskal terdapat hambatan, penyimpangan ataupun penyelewengan. Tindakan pengawasan kemudian mengusahakan perbaikan terhadap masalah-masalah pelaksanaan kebijaksanaan tersebut.
Pengawasan yang dilaksanakan tidak saja terbatas pada pelaksanaan kebijaksanaan, pelaksanaan program maupun proyek, melainkan juga pada penilaian tentang mutu dari pelayanan dan jasa yang diberikan oleh aparatur Pemerintah kepada masyarakat. Di dalam Repelita IV kegiatan pengawasan akan terus ditingkatkan dan disempurnakan. Di samping itu, perbaikan akan terus diusahakan dengan penyederhanaan sistem pelayanan aparatur anggaran negara baik yang menyangkut penerimaan maupun pengeluarannya.
V. PERKIRAAN APBN REPELITA IV
Dalam Repelita IV volume APBN diperkirakan akan mencapai jumlah 154.581,4 milyar rupiah, dengan perincian sebagai berikut
- Penerimaan, yang terdiri atas, Penerimaan Dalam Negeri sebesar 125.467,6 milyar rupiah, dan Dana Bantuan Luar Negeri sebesar 29.113,8 milyar rupiah,
- Pengeluaran, yang terdiri atas, pengeluaran rutin sebesar 75.971,9 milyar rupiah, dan pengeluaran pembangunan
sebesar 78.609,5 milyar rupiah.
Dalam penyusunan perkiraan anggaran selama Repelita IV telah dipergunakan berbagai asumsi yang menyangkut pertum- buhan ekonomi Indonesia serta ekonomi dunia, demikian pula laju inflasi serta kecenderungan berbagai indikator makro yang mempengaruhi perkembangan anggaran. Perkiraan tersebut telah memperhitungkan pula perkembangan penerimaan dalam ne- geri yang berasal dari perubahan perpajakan dengan telah disahkannya RUU Perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Ca- ra Perpajakan, Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Ni- lai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pada tanggal 15 Desember 1983.
Dalam Repelita IV Penerimaan Dalam Negeri diperkirakan berkembang dari Rp. 16.149,4 milyar pada tahun 1984/85 men- jadi Rp. 35.659,9 milyar pada tahun 1988/89. Penerimaan pajak atas minyak bumi dan gas alam diperkirakan meningkat dari Rp.10.366,6 milyar pada tahun 1984/85 menjadi Rp. 20.622,6 milyar pada tahun 1988/89, sedangkan penerimaan pajak diluar minyak bumi dan gas alam diperkirakan meningkat dalam waktu yang sama, dari Rp. 5.167,8 milyar menjadi Rp. 13.939,8 milyar. Penerimaan yang lain adalah dari penerimaan bukan pajak.
Mengenai komposisi penerimaan dalam negeri dalam Repelita IV diperkirakan bahwa peranan penerimaan pajak dari sektor minyak bumi dan gas alam akan mengalami penurunan dari 64,2% pada tahun 1984/85, menjadi 57,8% pada akhir tahun Repelita IV. Selama Repelita IV penerimaan minyak bumi dan gas alam merupakan 61,2% dari seluruh penerimaan dalam negeri, dibandingkan 66,7% dalam Repelita III. Sebaliknya penerimaan pajak
169
dari sektor di luar minyak dan gas alam diperkirakan mening- kat peranannya, dari 32,0% pada tahun 1984/85 menjadi 39,1% pada tahun 1988/89. Selama Repelita IV pajak diluar minyak bumi dan gas alam diperkirakan merupakan 35,5% dari peneri- maan dalam negeri.
Penurunan peranan penerimaan negara dari sektor minyak diperkirakan terjadi karena prospek ekspor minyak yang tidak secerah tahun-tahun dalam Repelita III. Karena itu mening- katnya kebutuhan dana pembiayaan pembangunan harus ditutup de-ngan peningkatan penerimaan dari sumber-sumber di luar minyak di samping penghematan dalam pengeluaran rutin. Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor di luar minyak diperkira- kan akan dihasilkan oleh perbaikan perpajakan yang berbentuk pembaharuan peraturan, perbaikan pemungutan, serta adminis- trasi perpajakan dan perluasan dasar pajak sebagai akibat dari perbaikan tersebut. Peningkatan penerimaan pajak dari pembaharuan perpajakan tidak dapat secara cepat terjadi, ka- rena pada tahap-tahap permulaan dari pelaksanaan pembaharuan tersebut masih diperkirakan terdapat berbagai penyesuaian, baik dari petugas maupun dari wajib pajak sendiri. Sebagai persentase terhadap produk domestik bruto (PDB), penerimaan dari pajak di luar minyak bumi dan gas alam diperkirakan meningkat dari 6% dalam tahun 1983/84 menjadi sekitar 10% pada akhir Repelita IV, atau terhadap PDB non-minyak dan gas alam, dari 8% menjadi sekitar 13,5%.
Perkiraan pengeluaran didasarkan atas berbagai asumsi mengenai perkembangan belanja barang, belanja pegawai, demikian pula mengenai perkembangan dari subsidi dan pembayaran hutang Pemerintah. Dari perkiraan mengenai berbagai komponen ter‑
sebut, pengeluaran rutin diperkirakan akan berkembang, dari 10.101,1 milyar rupiah dalam tahun pertama menjadi 21.520,0 milyar rupiah dalam tahun terakhir dari Repelita IV.
Dari perkiraan mengenai penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin tersebut, maka tabungan Pemerintah diperkira- kan berkembang dari 6.048,3 milyar rupiah dalam tahun 1984/85 menjadi 14.139,9 milyar rupiah dalam tahun 1988/89. Tabungan Pemerintah, seperti di dalam Repelita-Repelita sebelumnya merupakan selisih antara Penerimaan Dalam Negeri dengan Pengeluaran Rutin, di mana dalam yang terakhir telah diperhitung- kan pembayaran hutang Pemerintah di dalam dan luar negeri, yang meliputi angsuran pokok serta bunga pinjaman. Untuk se-luruh periode Repelita IV tabungan Pemerintah diperkirakan
berjumlah 49.495,7 milyar rupiah.
Seperti halnya yang telah dilaksanakan selama ini, ta- bungan Pemerintah bersama dengan penerimaan yang berasal dari dana bantuan luar negeri merupakan sumber dana pembangunan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. APBN merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan Repelita untuk mencapai sasaran-sasarannya, dan karena itu pengeluaran pembangunan disesuaikan dengan prioritas dalam pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Perkiraan mengenai alokasi sektoral yang sekaligus menunjukkan prioritas pembangunan untuk tahun 1984/85 serta untuk seluruh Repelita IV termuat dalam bab mengenai kerangka rencana dan pembiayaan pembangunan.
TABEL 3 - 1
PIsNERIM4AN DALAM NEGERI DALAM REPELITA III,1979/80 - 1983/84(dalam milyar rupiah)
1983/84
REPELITA
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
(APBN )
III
I. Penerimaan Minyak
Bumi dan Gas Alam
4.259,6
7.019,6
8.627,8
8.170,4
8.869,1
36.946, 5
(Minyak Bumi)
(4.096,3)
(6.403,7)
(7.942,7)
(7.449,8)
(7.902,6)
(33.795,1)
(Gas Alam)
II. Penerimaan di
luar Minyak Bumi
(163,3)
(615,9)
(685,1)
(720,6)
(966,5)
(3.151,4)
dan Gas Alam
2.437,2
3.207,4
3.584,8
4.247,9
4.954,5
18.431,8
(Pajak)
(2.249,9)
(2.891,7)
(3.248,4)
(3.812,3)
(4.452,5)
(16.654,8)
(Bukan Pajak)
(187,3)
(315,7)
(336,4)
(435,6)
(502,0)
(1.777,0)
Jumlah
6.696,8
10.227,0
12.212,6
12.418,3
13.823,6
55.378,3
TABEL 3 - 2
PENERIM4AN DALAM NEGERI DALAM REPELITA IV,1984/85 - 1988/89(dalam milyar rupiah)
1984/85
REPELITA
(APBN)
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
IV
I.
Penerimaan
Minyak Bumi
dan Gas Alam
10.366,6
12.668,0
15.226,5
17.873,9
20.622,6
76.757,6
(Minyak Bumi)
(8.895,1)
(10.904,8)
(13.188,3)
(15.417,4)
(17.855,1)
(66.260,7)
II.
(Gas Alam)
Penerimaan di
luar Minyak
Bumi dan Gas
(1.471,5)
(1.763,2)
(2.038,2)
(2.456,5)
(2.767,5)
(10.496,9)
Alam
5.782,8
7.125,8
9.055,9
11.708,2
15.037,3
48.710, 0
(Pajak)
(5.167,8)
(6.423,9)
(8.227,9)
(10.750,7)
(13.939,8)
(44.510,1)
(Bukan Pajak)
(615,0)
(701,9)
(828,0)
(957,5)
(1.097,5)
(4.199,9)
Jumlah
16.149,4
19.793,8
24.282,4
29.582,1
35.659,9
125.467,6
GRAFIK 3 – 1
PENERIMAAN DALAM NEGERI 1979/80, REPELITA III DAN REPELITA IV
(dalam milyar rupiah)
174
GRAFIK 3 - 2
PENERIMAAN DALAM NEGERI, PENGELUARAN RUT IN DAN TABUNGAN PEMERINTAH,
DALAM REPELITA III DAN IV,
1979/80 - 1988/89
175
TABEL3-3
KOMPOSISI PENERIMAAN DALAM NEGERI DALAM REPELITA III,1979/80 - 1983/84(dalam persentase)
1983/84
REPELITA
1979/80
1980/811981/82
1982/83
(APBN)
III
I. Penerimaan Minyak
Bumi dan Gas Alam
63,6
68,670,6
65,8
64,2
66,7
(Minyak Bumi)
(61,2)
(62,6)(65,0)
(60,0)
(57,2)
(61,0)
II.
(Gas Alam)
Penerimaan diluar
Minyak Bumi dan
(2,4)
( 6,0)
(5,6)
(5,8)
( 7,0)
(5,7)
Gas Alam
36,4
31,4
29,4
34,2
35,8
33,3
(Pajak)
(33,6)
(28,3)
(26,6)
(30,7)
(32,2)
(30,1)
(Bukan Pajak)
(2,8)
(3,1)
(2,8)
(3,5)
(3,6)
(3,2)
Jumlah
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
TABEL 3 - 4
KOMPOSISI PENERIM4AN DALAM NEGERI DALAMREPELITA IV, 1984/85 - 1988/89(dalam persentase)
1984/85
1988/89
REPELITA
(AP)1985/86
1986/87
1987/88
IV
I.
Penerimaan Minyak
Bumi dan Gas Alam
64,264,0
62,7
60,4
57,8
61,2
(Minyak Bumi)
(55,1)(55,1)
(54,3)
(52,1)
(50,1)
(52,8)
(Gas Alam)
(9,1)(8,9)
(8,4)
(8,3)
(7,7)
(8.4)
II.
Penerimaan diluar
Minyak Bumi dan
Gas Alam
35,836,0
37,3
39,6
42,2
38,8
(Pajak)
(32,0)(32,5)
(33,9)
(36,3)
(39,1)
(35,5)
(Bukan Pajak)
(3,8)(3,5)
(3,4)
(3,3)
(3,1)
(3,3)
Jumlah
100,0100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
TABEL 3 - 5
PENERIMAAN DALAM NEGERI, PENGELUARAN RUTIN DANTABUNGAN PEMERINTAH DALAM REPELITA III,1979/80 - 1983/84(dalam milyar rupiah)
1983/84
REPELITA
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
(APBN)
III
I.
Penerimaan
Dalam Negeri
6.696,8
10.227,0
12.212,6
12.418,3
13.823,6
55.378,3
II.
Pengeluaran
Rutin
4.061,8
5.800,0
6.977,6
6.996,3
7.275,1
31.110,8
III. Tabungan
Pemerintah
2.635,0
4.427,0
5.235,0
5.422,0
6.548,5
24.267,5
TABEL3-6
PENERIMAAN DALAM NEGERI, PENGELUARAN RUTIN DANTABUNGAN PEMERINTAH DALAM REPELITA IV,1984/85 - 1988/89(dalam milyar rupiah)
1984/85
REPELITA
(APBN)
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
IV
I.
Penerimaan
Dalam Negeri
16.149,4
19.793,8
24.282,4
29.582,1
35.659,9
125.467,6
II.
Pengeluaran
Rutin
10.101,1
12.042,8
14.582,5
17.725,5
21.520,0
75.971, 9
III. Tabungan
Pemerintah
6.048,3
7.751,0
9.699,9
11.856,6
14.139,9
49.495,7
GRAFIK 3 - 3
KESELURUHAN PENERIMAAN DALAM NEGERI, PENGELUARAN RUTIN DAN
TABUNGAN PEMERINTAH DALAM REPELITA III DAN REPELITA IV
(dalam milyar rupiah)
180
TABEL 3 - 7
SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN ANGGARAN PE4BANGUNAN NEGARA REPELITA III,1979/80 - 1983/84(dalam milyar rupiah)
1983/84
REPELITA
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
(APBN)
III
I.
Tabungan
II.
Pemerintah
Dana Bantuan
2.635,0
4.427,0
5.235,0
5.422,0
6.548,5
24.267,5
Luar Negeri 1)
1.381,1
1.493,8
1.709,0
1.940,0
2.741,8
9.265,7
III. Jumlah Dana
Pembangunan
4.016,1
5.920,8
6.944,0
7.362,0
9.290,3
33.533,2
1) Nilai lawan rupiah berdasarkan kurs yang berlaku.
TABEL3-8
SOMBER-SI14BER PI14BIAYAAN ANGGARAN PR4BANGUNAN NEGARA REPELITA IV,1984/85 - 1988/89(dalam milyar rupiah)
1984/85
(APBN)
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
REPELITA
IV
I.
Tabungan
Pemerintah
6.048,3
7.751,0
9.699,9
11.856,6
14.139,9
49.495,7
II.
Pinjaman/Dana
Bantuan Luar
Negeri (Bruto)1)
4.411,0
5.098,0
5.715,3
6.686,8
7.202,7
29.113,8
III. Jumlah Dana
Pembangunan
10.459,3
12.849,0
15.415,2
18.543,4
21.342,6
78.609,5
1) Nilai lawan rupiah berdasarkan perkiraan kurs yang berlaku.
GRAFIK 3 - 4
DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN 1979/80REPELITA III DAN REPELITA IV(dalam milyar rupiah)
183
GRAFIK 3 - 5
JUMLAH KESELURUHAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN DALAM REPELITA III DAN REPELITA IV (dalam milyar rupiah)
80.000 - 70.000 - 60.000 - 50.000 - 40.000 - 30.000 - 20.000 - 10.000 -
0
KEUANGAN NEGARA
149
150
151
152
153
154
i
156
157
158
159
160
161
162
i
164
166
167
168
170
171
172
173
175
176
177
178
179
180
181
182
184
REPELITA IV
REPELITA III