· web viewdemikian pula akan dilanjutkan usaha peningkatan mutu pendidikan agama pada perguruan...
TRANSCRIPT
RENCANA
PEMBANGUNAN LIMA
TAHUN
KELIMA
1 9 8 9 / 9 0 - 1 9 9 3 / 9 4
REPUBLIK INDONESIA
,
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 13 TAHUN 1989
TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA
(REPELITA V)1989/90 — 1993/94
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (REPELITA IV) telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup memadai sehingga dapat dijadikan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya;
b. bahwa dengan memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai serta kemampuan-kemampuan yang telah dapat dikembangkan dalam REPELITA IV, maka ditetapkan REPELITA V yang merupakan kelanjutan dan peningkatan dari REPELITA IV;
3
c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang-an tersebut di atas, serta dengan mendengar dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Per-musyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, di-pandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan Rencana Pem-bangunan Lima Tahun Kelima (1989/90 — 1993/94).
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1988 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka Pensuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional;
M E M U T U S K A N :Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDO-NESIA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN LIMA
TAHUN KELIMA (REPELITA V) 1989/90 –
1993/94.
Pasal 1
Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima 1989/90 — 1993/94 sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan Presiden ini merupakan pelaksanaan dari pada Pola Dasar Pembangunan Nasio-
4
nal, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kelima sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawarat- an Rakyat.
Pasal 2Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun Kelima.
Pasal 3Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima, dituangkan dalam Rencana Tahunan yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah lainnya.
Pasal 4Penuangan dalam Rencana Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perubahan dan perkembangan keadaan yang memer-lukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangun-an Lima Tahun Kelima.
Pasal 5Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di JakartaPada tanggal 20 Maret 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
S O E H A R T O
5
RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN
KELIMA
1989/90 - 1993/94
LAMPIRANKEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor 13 TAHUN 1989tentang
RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA(REPELITA V)
I
REPUBLIK INDONESIA
RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA1989/90 — 1993/94
DAFTAR ISI
BUKU I
Bab 1. Tujuan dan Sasaran-sasaran Pokok Pembangunan
Bab 2. Kerangka Rencana dan Pembiayaan Pembangunan
Bab 3. Keuangan Negara
Bab 4. Kebijaksanaan Moneter dan Perkreditan
Bab 5. Neraca Pembayaran Internasional
Bab 6. Perluasan Kesempatan Kerja
Bab 7. Pengembangan Dunia Usaha
Bab 8. Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup
Bab 9. Pertanian. dan Pengairan
Bab 10. Pangan dan Perbaikan Gizi
BUKU II
Bab 11. I n d u s t r iBab 12. Pertambangan dan Energi Bab 13. Perhubungan dan Pariwisata Bab 14. PerdaganganBab 15. KoperasiBab 16. Tenaga KerjaBab 17. TransmigrasiBab 18. Perumahan dan Pemukiman Bab 19. A g a m aBab 20. Pendidikan dan Generasi Muda
9
BUKU III
Bab 21. Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Bab 22. Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Penelitian, dan PengembanganStatistik
Bab 23. KesehatanBab 24. Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita Bab 25. Kependudukan dan Keluarga Berencana Bab 26. Pembangunan DaerahBab 27. H u k u mBab 28. Pertahanan KeamananBab 29. Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial Bab 30. Aparatur Pemerintah
BUKU IV
1. Daerah Istimewa Aceh2. Sumatera Utara3. Sumatera Barat4. R i a u5. J a m b i6. Sumatera Selatan7. B e n g k u l u8. L a m p u n g9. DKI Jakarta10. Jawa Barat11. Jawa Tengah12. Daerah Istimewa Yogyakarta13. Jawa Timur
10
14. Kalimantan Barat15. Kalimantan Tengah16. Kalimantan Selatan17. Kalimantan Timur18. Sulawesi Utara19. Sulawesi Tengah20. Sulawesi Tenggara21. Sulawesi Selatan22. B a l i23. Nusa Tenggara Barat24. Nusa Tenggara Timur25. M a l u k u26. Irian Jaya27. Timor Timur
11
RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KELIMA1989/90 — 1993/94
DAFTAR ISI BUKU I
Halaman
Bab 1. Tujuan dan Sasaran-sasaran Pokok Pembangunan ...........................17Bab 2. Kerangka Rencana dan Pembiayaan Pembangunan .......................143Bab 3. Keuangan Negara ............................................................................183Bab 4. Kebijaksanaan Moneter dan Perkreditan ........................................237Bab 5. Neraca Pembayaran Internasional ..................................................265Bab 6. Perluasan Kesempatan Kerja ..........................................................315Bab 7. Pengembangan Dunia Usaha ..........................................................355Bab 8. Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup .......................403Bab 9. Pertanian dan Pengairan .................................................................459Bab 10. Pangan dan Perbaikan Gizi .............................................................553
13
BAB 1TUJUAN DAN SASARAN-SASARAN
POKOK PEMBANGUNAN
BAB 1
TUJUAN DAN SASARAN - SASARAN POKOK PEMBANGUNAN
Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indo-
nesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan
makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Panca-
sila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam
suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan
dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka,
bersahabat, tertib dan damai.
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas dengan sebaik-
baiknya disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang guna
mengarahkan dan menyatukan langkah dalam pembinaan dan pem-
bangunan bangsa. Sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang
adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia
untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Pembangunan nasional mencakup upaya peningkatan semua
segi kehidupan bangsa. Pelaksanaan pembangunan nasional meru-
pakan pengamalan Pancasila dan hakekat pembangunan nasional
adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
17
seluruh masyarakat Indonesia. Dari segi strategi pembangunan
nasional, titik berat dalam Pembangunan Jangka Panjang adalah
pembangunan ekonomi sedang pembangunan di bidang-bidang
lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi.
Pembangunan di luar bidang ekonomi dilaksanakan seirama dan
serasi dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang
ekonomi. Dengan peningkatan hasil-hasil dalam bidang ekonomi,
maka tersedialah sumber-sumber pembangunan yang lebih luas
bagi peningkatan pembangunan di bidang-bidang sosial budaya,
politik dan pertahanan keamanan nasional.
Sesuai dengan penggarisan dalam Garis-garis Besar Haluan
Negara (GBHN), Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama,
yang akan dirampungkan dengan selesainya pelaksanaan Repe-
lita V, akan dilanjutkan, ditingkatkan dan diperluas dengan
Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua yang dimulai dengan
Repelita VI nanti.
Di bidang ekonomi sasaran utama pembangunan Jangka Pan-
jang 25 Tahun Pertama adalah terpenuhinya kebutuhan pokok
rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang, yaitu
struktur ekonomi dengan titik berat kekuatan industri yang
didukung oleh bidang pertanian yang kuat. Keadaan ini selan-
jutnya akan menjadi landasan bidang ekonomi untuk mengantar-
kan pembangunan Indonesia dalam Repelita VI mulai memasuki
proses tinggal landas untuk memacu pembangunan dengan kekuat-
an sendiri menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur ber-
dasarkan Pancasila.
Di bidang agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dan sosial-budaya, sasaran utama pembangunan adalah keselaras-
an kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia dalam hubungan-
nya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama dan alam se-
kitarnya serta adanya kemantapan keseimbangan dalam kehidupan
18
lahiriah dan batiniah. Manusia dan masyarakat Indonesia se-
perti itu mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong-
royong yang berkembang, sehingga sanggup serta mampu mencapai
tujuan nasional dengan memanfaatkan landasan ekonomi yang
seimbang.
Di bidang politik, khususnya politik dalam negeri, sa-
saran utama pembangunan adalah memantapkan kesadaran kehidup-
an politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
bagi setiap warganegara, sehingga dapat terjamin kelancaran
usaha mencapai tujuan nasional. Di bidang politik luar nege-
ri, dengan tetap berpegang pada politik luar negeri yang be-
bas aktif, Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan pe-
ranannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta men-
ciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera.
Di bidang pertahanan keamanan, sesuai Doktrin Pertahanan
Keamanan Nasional maka diciptakanlah sistem pertahanan keama-
nan rakyat semesta yang mampu mensukseskan dan mengamankan
perjuangan nasional pada umumnya, pembangunan nasional pada
khususnya, dari setiap ancaman yang datang dari luar negeri
serta dari dalam negeri, sehingga usaha bangsa dalam mencapai
tujuan nasional benar-benar aman dan tertib. Dalam pelaksana-
an doktrin tersebut di atas, ABRI yang tumbuh dari rakyat dan
bersama rakyat untuk menegakkan dan mengisi kemerdekaan ada-
lah inti dari sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Ang-
katan Bersenjata Republik Indonesia di samping selaku Kekuat-
an Pertahanan Keamanan, juga merupakan Kekuatan Sosial.
Dengan tercapainya sasaran-sasaran tersebut akan tercip-
ta landasan yang mantap bagi bangsa Indonesia untuk memasuki
awal dari proses tinggal landas mulai Repelita VI.
Tinggal landas itu sendiri diartikan sebagai suatu pro-
19
ses panjang yang berkesinambungan yang akhirnya akan membawa
bangsa Indonesia pada tujuan pembangunannya. Dalam masa ting-
gal landas bangsa Indonesia secara berangsur-angsur dan de-
ngan kecepatan yang semakin meningkat, makin mengembangkan
dan memantapkan ciri-ciri dari suatu negara dan masyarakat
yang maju, adil, makmur, lestari dan tetap berdasarkan Panca-
sila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Ciri-ciri dari proses tersebut, ditinjau dari segi ting-
kat perkembangan dan struktur ekonomi, mencakup antara lain
pendapatan nyata per jiwa yang cukup tinggi disertai dengan
pembagiannya yang makin merata, peranan sektor industri makin
meningkat sebagai penggerak utama laju pembangunan dilihat
baik dari segi sumbangannya dalam penciptaan nilai tambah
maupun dalam penyerapan tenaga kerja serta tingkat keterpadu-
an antar sektor terutama antara sektor industri dan sektor
pertanian, antar kegiatan dan antar wilayah yang makin erat
dan saling menunjang sehingga memperkokoh ketahanan perekono-
mian nasional. Dari segi pemanfaatan sumber daya bangsa ciri-
ciri tersebut meliputi tingkat kesehatan dan kecerdasan rak-
yat yang tinggi, partisipasi aktif dan luas oleh rakyat di
berbagai bidang pembangunan serta pemanfaatan sumber alam
yang rasional, efisien dan berwawasan jangka panjang. Dari
segi kelembagaan, maka lembaga-lembaga di bidang ekonomi, po-
litik, hukum, sosial budaya dan pertahanan keamanan akan ma-
kin efektif menjalankan fungsinya dan makin peka terhadap
tuntutan pembangunan. Dan dari segi ideologis, mental dan
spiritual masyarakat Indonesia yang tinggal landas diwarnai
oleh penghayatan dan pengamalan Pancasila yang meresap, men-
dalam dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari serta kehidup-
an keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
yang makin mantap dan serasi.
20
Dengan lain perkataan, masa tinggal landas adalah masa
berlangsungnya proses kemajuan menuju ke arah negara dan ma-
syarakat yang maju, adil, makmur dan lestari yang ditandai
oleh tingkat kesejahteraan rakyat yang makin tinggi, kelemba-
gaan yang makin berfungsi efisien dalam mendorong kreativitas
dan partisipasi masyarakat dan oleh adanya peningkatan yang
berarti dalam kualitas manusia dan kualitas masyarakat. Dalam
tahap ini proses pembangunan akan makin mengandalkan pada
kreativitas dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia
dan makin kurang tergantung pada tersedianya sumber alam. Da-
lam tahap ini pembangunan sekaligus akan makin mengandalkan
pada sumber-sumber dinamika pembangunan yang berasal dari da-
lam negeri sehingga makin kurang tergantung pada, dan makin
kurang dipengaruhi oleh perkembangan dan gejolak dari luar.
Awal dari tahap tinggal landas tersebut akan ditandai
oleh munculnya berbagai pertanda yang mengisyaratkan bahwa
peningkatan dari kesemua aspek kehidupan bangsa tersebut di
atas makin terwujud secara jelas dan makin nyata berinteraksi
satu sama lain untuk selanjutnya menghasilkan percepatan laju
pembangunan secara keseluruhan.
Seperti disebutkan di atas, Repelita V merupakan tahap
persiapan akhir sebelum memasuki awal dari proses tinggal
landas. Dengan demikian permasalahan pokok yang dihadapi da-
lam Repelita V adalah bagaimana melakukan pemantapan, konso-
lidasi dan peningkatan pembangunan di setiap bidang kehidupan
bangsa agar bangsa Indonesia siap untuk memasuki awal dari
tahap tinggal landas dalam Repelita VI. Namun bersamaan de-
ngan itu harus ditanggulangi pula beberapa permasalahan yang
mendesak, khususnya di bidang ekonomi, antara lain yang sangat
21
menonjol adalah masalah penyediaan lapangan kerja produktif
dalam jumlah yang cukup dan merata bagi angkatan kerja yang
terus meningkat.
Upaya untuk menangani kedua macam tantangan besar terse-
but, yang harus ditanggulangi secara bersama-sama, merupakan
tugas yang berat. Tugas ini terasa lebih berat karena upaya
tersebut harus dilaksanakan di dalam lingkungan yang kurang
menguntungkan, yaitu di dalam situasi politik, ekonomi dan
moneter dunia yang penuh ketidakpastian dan kerawanan dalam
lima tahun mendatang ini. Dengan demikian dalam Repelita V
benar-benar diperlukan kepercayaan diri yang mantap, tekad
yang makin bulat, kemampuan yang makin tangguh serta daya
cipta yang makin berkembang dari bangsa Indonesia dalam me-
ngerahkan seluruh potensi pembangunannya, terutama potensi
dan sumber-sumber pembangunan yang berasal dari dalam negeri
sendiri, untuk melanjutkan pembangunan nasionalnya.
Seperti disebutkan di atas, memantapkan landasan untuk
tinggal landas mempunyai makna pemantapan sendi-sendi utama
dari semua bidang kehidupan bangsa. Di bidang ekonomi, yang
merupakan titik berat dari pembangunan dalam tahap ini, hal
itu berarti makin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan
tercapainya struktur ekonomi yang makin seimbang dan saling
mendukung antara sektor industri dan sektor pertanian. Peme-
nuhan kebutuhan pokok rakyat menghendaki produksi barang-
barang kebutuhan pokok dalam jumlah yang makin meningkat dan
dengan distribusi yang makin merata dan makin terjangkau bagi
rakyat banyak. Sementara itu perbaikan struktur ekonomi meng-
hendaki adanya pembangunan dan peningkatan sektor industri
dan sektor pertanian yang serasi dan makin terkait satu sama
lain, dengan sektor industri yang makin berperan dan maju.
22
Masalah kesempatan kerja mempunyai berbagai segi dan pe-
nanganannya perlu dilaksanakan bersama-sama secara terpadu di
berbagai bidang. Namun langkah penanggulangan awal haruslah
dimulai pada sumber awalnya, yaitu pertumbuhan penduduk. Di
bidang ini upaya-upaya pembangunan selama ini telah mencatat
berbagai keberhasilan. Berkat dilaksanakannya program keluarga
berencana serta bidang-bidang lain yang terkait, maka laju
pertumbuhan penduduk Indonesia telah menurun dari 2,3% pada tahun
terakhir Repelita II menjadi 2,2% pada tahun terakhir
Repelita III dan kemudian menjadi 2,1% pada tahun terakhir
Repelita IV. Upaya pembangunan di bidang ini akan dilanjutkan
dan makin dimantapkan dan diharapkan pada tahun terakhir Re-
pelita V laju pertumbuhan penduduk Indonesia menjadi 1,8%,
sehingga laju pertumbuhan penduduk rata-rata selama 5 tahun
mendatang menjadi 1,9% per tahun.
Meskipun laju pertumbuhan penduduk telah dapat diturun-
kan, namun pertambahannya secara absolut masih sangat besar
karena jumlah penduduk yang besar. Dalam Repelita V, jumlah
penduduk Indonesia diperkirakan akan meningkat dari 175,6 ju-
ta pada tahun 1988 menjadi 192,9 juta pada tahun 1993, yang
berarti pertambahan sebesar 17,3 juta orang selama 5 tahun
atau rata-rata dengan hampir 3,5 juta orang setiap tahunnya.
Berkaitan erat dengan itu, selama periode yang sama ang-
katan kerja diperkirakan meningkat dari 74,5 juta menjadi
86,4 juta orang, yaitu bertambah sebanyak 11,9 juta pencari
kerja baru selama 5 tahun atau rata-rata sekitar 2,4 juta
orang setiap tahunnya. Dalam Repelita V masalah kesempatan
kerja mendapat perhatian khusus, antara lain dengan pening-
katan koordinasi kebijaksanaan ketenagakerjaan antar sector
serta melalui langkah-langkah khusus di bidang ini.
23
Untuk mencapai sasaran-sasaran utama Repelita V, khusus-
nya untuk menanggulangi masalah kesempatan kerja yang mende-
sak tersebut, maka selama 5 tahun mendatang diusahakan laju
pertumbuhan ekonomi yang memadai dan sekaligus disertai de-
ngan pemerataan yang makin meluas, stabilitas yang makin man-
tap, pola penyerapan tenaga kerja yang makin serasi antar
sektor, antar kegiatan dan antar daerah, serta perubahan
struktur ekonomi yang makin seimbang.
Dalam Repelita V diperkirakan akan dicapai laju pertum-
buhan ekonomi sebesar rata-rata 5% per tahun. Pertumbuhan ini
terutama berasal dari peningkatan produksi di sektor-sektor
di luar minyak dan gas bumi, yang diharapkan akan tumbuh se-
tidak-tidaknya dengan rata-rata 6% per tahun. Laju pertumbuh-
an produksi dari sektor-sektor utama selama 5 tahun mendatang
adalah sebagai berikut: Sektor pertanian diperkirakan tumbuh
dengan rata-rata 3,6% per tahun yang didukung dengan laju ke-
naikan produksi beras sebesar rata-rata 3,2% per tahun. Ke-
naikan produksi beras sebesar itu diperlukan dalam rangka me-
mantapkan swasembada pangan. Sementara itu sektor industri
diperkirakan mencapai laju pertumbuhan sebesar rata-rata 8,5%
setahun, dengan subsektor industri pengolahan non migas, ter-
utama yang berorientasi pada ekspor, sebagai sumber pertum-
buhan utamanya. Sektor bangunan, sektor perdagangan dan sek-
tor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan masing-masing
tumbuh dengan rata-rata 6%, 6% dan 6,4% per tahun, sedangkan
sektor lain-lain dengan 6,1% per tahun.
Dalam 5 tahun mendatang juga diharapkan terjadi kelan-
jutan dan peningkatan perubahan struktur ekonomi ke arah ke-
seimbangan. Selama kurun waktu ini peranan sektor industri
dalam produksi nasional diperkirakan meningkat dari 14,4%
24
menjadi 16,9%, sedangkan peranan sektor pertanian menurun da-
ri 23,2% menjadi 21,6%. Perkembangan ke arah keseimbangan
antara sektor pertanian dan sektor industri ini juga diikuti
perbaikan keseimbangan antara sektor migas dan sektor non mi-
gas. Apabila dalam tahun 1988 peranan sektor migas dalam pro-
duksi nasional adalah 19,8%, maka dalam tahun 1993 menurun
menjadi 16,3%.
Apabila sasaran pertumbuhan dan transformasi ekonomi
tersebut berhasil tercapai sepenuhnya, diharapkan bagian ter-
besar tambahan angkatan kerja akan dapat diserap. Selama Re-
pelita V, dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menunjang,
sektor industri diharapkan mampu menciptakan sekitar 2,3 juta
lapangan kerja baru, sektor pertanian sekitar 4,0 juta la-
pangan kerja baru, dan sektor-sektor lain sebesar 5,2 juta
lapangan kerja baru, untuk menampung pertambahan angkatan
kerja sebesar kurang lebih 11,9 juta orang. Selebihnya diha-
rapkan dapat ditampung melalui langkah-langkah kebijaksanaan
khususnya seperti program padat karya dan transmigrasi. Masa-
lah penting yang perlu ditanggulangi dengan seksama dalam Re-
pelita V adalah bagaimana mempersiapkan para pencari kerja
baru agar memenuhi syarat-syarat untuk dapat diserap secara
produktif di berbagai lapangan kerja baru yang diharapkan
akan tercipta tersebut. Masalah penting lainnya adalah bagai-
mana meningkatkan produktivitas dan penghasilan dari angkatan
kerja lama yang belum memperoleh pekerjaan, bekerja tidak pe-
nuh atau bekerja dengan upah yang sangat rendah, termasuk
mereka yang bekerja di sektor informal dan yang bekerja man-
diri. Program-program utama untuk menghadapi masalah-masalah
ini diuraikan dalam bab-bab mengenai perluasan kesempatan
kerja dan tenaga kerja.
Untuk mencapai sasaran pertumbuhan dan perubahan struk-
25
tur ekonomi tersebut di atas diperlukan di satu pihak dana
yang besar dan di lain pihak upaya untuk memanfaatkan dana
tersebut sebaik mungkin. Dalam Repelita V langkah-langkah
untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber dana pemba-
ngunan dan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi peng-
gunaan dana tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan mutlak
perlu dilaksanakan secara serasi dan bersama-sama. Tanpa efi-
siensi penggunaan dana yang meningkat, sasaran-sasaran per-
tumbuhan dan perubahan struktur ekonomi tersebut di atas ha-
nya akan dapat dicapai dengan dana dalam jumlah yang jauh le-
bih besar dan di luar kemampuan realistis untuk menyediakan-
nya. Sedangkan apabila dana pembangunan yang dapat dipupuk
terlalu kecil, maka akan sangat sulit untuk mencapai sasaran-
sasaran tersebut di atas, meskipun dana tersebut dimanfaatkan
dengan efisien.
Dalam rangka memupuk sumber-sumber dana untuk pembiayaan
pembangunan, upaya yang maksimal perlu dilakukan di berbagai
bidang, khususnya di bidang peningkatan ekspor non migas, pe-
ningkatan penerimaan dalam negeri pemerintah, khususnya pene-
rimaan dari pajak dan cukai, dan peningkatan investasi oleh
dunia usaha baik dari dalam maupun luar negeri. Ketiganya me-
rupakan sumber dana investasi yang sangat penting untuk pem-
biayaan pembangunan. Ekspor non migas harus meningkat agar
kebutuhan dana devisa untuk pembangunan dapat dipenuhi ter-
utama dengan prospek yang kurang pasti dari ekspor migas di
tahun-tahun mendatang. Selama Repelita V penerimaan ekspor
non migas diusahakan untuk meningkat paling tidak dua kali
lipat.
Selain untuk memenuhi kebutuhan dana devisa, ekspor non
migas yang meningkat secepat itu sangat diperlukan untuk men-
capai sasaran-sasaran lain, antara lain untuk perluasan la-
26
pangan kerja, untuk menurunkan Debt Service Ratio menjadi ku-
rang dari 25% dalam tahun terakhir Repelita V, untuk mening-
katkan kemampuan pasaran dalam negeri menyerap produksi yang
makin bertambah serta untuk mengurangi peranan minyak bumi
sebagai sumber devisa.
Peningkatan penerimaan pajak dan cukai merupakan suatu
bidang yang sangat menentukan dalam upaya penyediaan dana
yang diperlukan untuk pembangunan. Untuk mendukung tercapai-
nya sasaran-sasaran pembangunan yang ditentukan dalam Repeli-
ta V diperkirakan bahwa penerimaan pajak perlu meningkat ham-
pir 3 kali lipat selama 5 tahun mendatang. Keterbatasan dana
rupiah dapat menghambat laju pelaksanaan pembangunan. Pening-
katan penerimaan pajak yang cukup besar diperlukan untuk men-
jaga kelancaran laju pelaksanaan pembangunan. Peningkatan
perpajakan juga merupakan langkah penting untuk makin mening-
katkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pemba-
ngunan khususnya dalam rangka memasuki tahap tinggal landas.
Dalam pada itu peranan dunia usaha dan masyarakat pada
umumnya dalam investasi diharapkan lebih meningkat lagi dalam
Repelita V. Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi sebesar
rata-rata 5% per tahun dalam Repelita V diperkirakan diperlu-
kan investasi sebesar Rp 239,1 trilyun selama 5 tahun. Dari
jumlah tersebut, lebih dari setengahnya diharapkan berasal
dari, dan dilaksanakan oleh, dunia usaha dan masyarakat sen-
diri.
Seperti disinggung di atas, tersedianya dana sebesar itu
belum cukup merupakan jaminan bahwa sasaran-sasaran pemba-
ngunan akan tercapai, apabila tidak disertai dengan keberha-
silan dalam peningkatan efisiensi penggunaan dana tersebut.
Dalam Repelita V langkah-langkah kebijaksanaan ke arah ini
dipusatkan pada upaya: (a) peningkatan pengawasan penggunaan
27
dana pembangunan, (b) penajaman prioritas dalam penggunaan
dana pembangunan khususnya dana negara, (c) pemberian perha-
tian khusus pada masalah operasi dan pemeliharaan dalam rang-
ka peningkatan efisiensi dan produktivitas sarana dan prasa-
rana yang telah ada, (d) penyegaran dan penyempurnaan kelem-
bagaan yang ada termasuk langkah-langkah deregulasi dan debi-
rokratisasi dan (e) peningkatan mutu manusia Indonesia baik
sebagai tujuan pembangunan maupun sebagai sarana untuk me-
ningkatkan efisiensi dan produktivitas nasional.
Peningkatan pengawasan pembangunan, khususnya pengawasan
atas penggunaan dana negara yang telah dilaksanakan sampai
saat ini, akan makin ditingkatkan lagi sejalan dengan dan me-
rupakan bagian dari tugas yang telah digariskan oleh GBHN,
yaitu meneruskan penertiban dan pendayagunaan Aparatur Negara
di segala bidang dan tingkatan.
Langkah penajaman prioritas pembangunan terutama diarah-
kan pada pemanfaatan sebaik-baiknya dana negara yang terbatas
jumlahnya agar dapat mendorong secara maksimal kegiatan pem-
bangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri termasuk
dunia usaha. Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai de-
ngan dana negara perlu diseleksi, dan direncanakan secermat-
cermatnya dan dilaksanakan sebaik mungkin dan terutama di-
arahkan pada bidang-bidang yang secara strategis mendorong
dan menggairahkan partisipasi masyarakat di berbagai bidang.
Kegiatan pembangunan oleh negara berperan utama sebagai pen-
dukung dan penunjang berkembangnya potensi pembangunan masya-rakat, melalui tiga bidang utama, yaitu penciptaan iklim yang
menggairahkan inisiatif dan kreativitas masyarakat, penyedia-
an sarana dan prasarana dasar yang memang tidak dapat dise-
28
diakan sendiri oleh masyarakat, serta pengembangan sumber
daya manusia secara menyeluruh dan mendasar.
Sementara itu, dalam rangka memelihara hasil-hasil pem-
bangunan yang telah dicapai serta meningkatkan daya guna dan
hasil guna dana pembangunan yang tersedia, dalam Repelita V
perhatian khusus akan diberikan kepada masalah operasi dan
pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada. Dana negara akan
dimanfaatkan untuk mengembangkan, memantapkan dan menyempur-
nakan sistem pembiayaan operasi dan pemeliharaan di berbagai
bidang dengan melibatkan sejauh mungkin partisipasi dan swa-
daya masyarakat. Kegiatan operasi dan pemeliharaan mempunyai
ciri penting, yaitu lebih rendah biayanya daripada membangun
baru dan pada umumnya bersifat padat karya. Kedua ciri ke-
giatan operasi dan pemeliharaan tersebut adalah sesuai dengan
tuntutan efisiensi penggunaan dana dan sesuai pula dengan sa-
saran untuk menciptakan lapangan kerja.
Dalam pada itu, masalah peningkatan efisiensi dan pro-
duktivitas berkaitan erat dengan masalah penyempurnaan kelem-
bagaan. Karena itu dalam Repelita V langkah-langkah penyegar-
an dan penyempurnaan kelembagaan di semua bidang agar lemba-
ga-lembaga yang ada makin mampu memenuhi tuntutan pembangun-
an, termasuk di dalamnya langkah-langkah deregulasi dan debi-
rokratisasi, akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Langkah-lang-
kah ini mempunyai dampak yang sangat luas dan yang bersifat
lestari bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada umum-
nya. Karena itu langkah-langkah penting tersebut, yang tidak
memerlukan dana besar untuk melaksanakannya, akan terus di-
lanjutkan dan ditingkatkan secara konsekuen.
Seperti disebutkan di atas, GBHN menggariskan bahwa ha-
kekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indone-
29
sia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
Titik pusat pada manusia ini melandasi pula kebijaksanaan pe-ningkatan efisiensi dan produktivitas nasional dalam Repe-
lita V. Dengan sumber daya manusia yang terampil, kreatif dan
bermotivasi tinggi berbagai kendala dan masalah pembangunan,
termasuk kendala keterbatasan dana dan masalah kesempatan
kerja, akan dapat lebih mudah teratasi. Oleh karena itu dalam
Repelita V pengembangan sumber daya manusia memperoleh perha-
tian khusus. Usaha ini dilaksanakan secara menyeluruh, ter-
arah, terpadu dan mencakup berbagai bidang antara lain bidang
kesehatan, perbaikan gizi, pendidikan dan pelatihan, sosial-
budaya dan agama. Program-program di bidang-bidang ini akan
makin ditingkatkan keserasian dan keterpaduan pelaksanaannya
untuk mencapai sasaran bersama tersebut.
Dalam pada itu, proses pembangunan yang berkesinambungan
tidak hanya memerlukan dana yang cukup serta peningkatan efi-
siensi dan produktivitas yang memadai, tetapi juga memerlukan
adanya permintaan akan barang dan jasa yang terus berkembang
agar produksi yang makin meningkat tersebut dapat ditampung dan
diserap. Upaya pengembangan pasar barang dan jasa terse-
but merupakan bagian integral dari strategi pembangunan dalam
Repelita V. Dalam hubungan ini peningkatan ekspor non migas
mempunyai peranan ganda yang sangat penting, yaitu sebagai
sumber dana devisa untuk membiayai pembangunan dan sekaligus
sebagai upaya perluasan pasaran bagi barang-barang yang di-
produksikan di dalam negeri. Pengembangan pasar luar negeri
ini mutlak perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh agar laju
pembangunan tidak terkekang oleh kemungkinan keterbatasan
permintaan di dalam negeri.
Sementara itu pengembangan pasar luar negeri erat kaitan-
30
nya dengan pengembangan pasar dalam negeri. Keberhasilan me-
ningkatkan ekspor juga memperluas lapangan kerja dan mening-
katkan pendapatan, sehingga memperbesar daya beli masyarakat
dan dengan demikian memperbesar kemampuan pasaran dalam ne-
geri. Keberhasilan memanfaatkan pasar luar negeri berarti akan
meningkatkan produksi dalam negeri juga pasar dalam negeri
akan memperoleh manfaat dan lebih mampu lagi menyerap barang
dan jasa hasil produksi dalam negeri dalam jumlah yang lebih
besar. Dalam Repelita V pengembangan yang serasi dan seimbang
antara pasar luar negeri dan pasar dalam negeri merupakan
salah satu sasaran kebijaksanaan dalam rangka menunjang pem-
bangunan yang berkesinambungan.
Seperti digariskan oleh GBHN, dalam Repelita V pelaksa-
naan kebijaksanaan pembangunan akan tetap bertumpukan pada
Trilogi Pembangunan. Kerangka kebijaksanaan pembangunan se-
perti diuraikan di atas merupakan upaya untuk memadukan per-
tumbuhan ekonomi dan transformasi struktur ekonomi dengan pe-
merataan pembangunan khususnya melalui penciptaan lapangan
kerja produktif yang makin luas dan merata, dengan pengem-
bangan sumber daya manusia sebagai satu wahana sentralnya.
Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan tersebut akan didukung
oleh program-program yang secara langsung menunjang tercapai-
nya pemerataan pembangunan di berbagai bidang seperti penye-
diaan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan
kesempatan berusaha. Dalam hubungan ini program-program peme-
rataan yang telah dilaksanakan dalam Repelita IV akan dilan-
jutkan dan disempurnakan pelaksanaannya. Sementara itu dalam
kaitan dengan aspek stabilitas, kebijaksanaan fiskal, moneter
dan neraca pembayaran yang dalam Repelita IV telah berhasil
memelihara dan mengamankan stabilitas ekonomi yang mantap dan
31
dinamis, akan dilanjutkan pelaksanaannya dalam Repelita V.
Selanjutnya segala upaya pembangunan di bidang ekonomi
seperti yang diuraikan di atas akan senantiasa dilaksanakan
dalam kerangka tercapainya pembangunan secara berkelanjutan.
Untuk itu, pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup akan
diarahkan agar segala usaha pendayagunaannya tetap memperha-
tikan keseimbangan lingkungan serta kelestarian fungsi dan
kemampuannya, sehingga di samping dapat memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,
tetap bermanfaat pula bagi generasi mendatang. Dalam Repe-
lita V akan terus diusahakan perluasan keanekaragaman peman-
faatan sumber alam guna meningkatkan kekuatan dan ketahanan
ekonomi bangsa. Sedangkan usaha pemeliharaan sumber alam dan
lingkungan hidup akan diteruskan dan lebih disempurnakan
dengan meningkatkan swadaya dan keikutsertaan masyarakat.
Demikian pula usaha rehabilitasi sumber alam dan lingkungan
hidup yang mengalami kemunduran atau kerusakan.
Dalam pada itu, sejalan dengan prioritas pada
pembangunan bidang ekonomi, maka pembangunan dalam bidang
politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain
makin ditingkatkan sepadan dan agar saling menunjang dengan
pembangunan bidang ekonomi sehingga lebih menjamin ketahanan
nasional. Dalam rangka pemantapan kerangka landasan di bidang
politik, maka kebijaksanaan pembangunan di bidang ini akan
diarahkan pada pemantapan stabilitas nasional melalui upaya-
upaya untuk makin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa
dalam semangat kekeluargaan serta untuk makin menegakkan tum-
buhnya kehidupan yang konstitusional, demokratis dan berda-
sarkan hukum yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Dalam hubungan ini dan dalam rangka pembaharuan poli-
32
tik, lembaga-lembaga politik dan kemasyarakatan termasuk
organisasi sosial politik yaitu Golongan Karya, Partai
Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan yang
telah berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas, di-
dorong untuk makin meningkatkan kemampuan, kualitas dan
kemandiriannya sehingga dapat makin membangkitkan peranan
seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan politik. Demikian
pula dalam Repelita V akan dilanjutkan dan digalakkan pendi-
dikan politik terutama pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (P4) serta akan makin ditingkatkan komu-
nikasi sosial politik dalam masyarakat. Dalam pada itu, pemi-
lihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam demo-
krasi Pancasila yang dilaksanakan setiap lima tahun dengan
asas langsung, umum, bebas dan rahasia yang diselenggarakan
oleh Presiden/Mandataris NPR dengan memberikan peranan secara
lebih efektif kepada organisasi kekuatan sosial politik
peserta pemilihan umum dari Golongan Karya, Partai Demokrasi
Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan, dalam kurun waktu
Repelita V akan dilaksanakan pada tahun 1992.
Sementara itu politik luar negeri yang bebas dan aktif
akan tetap dilaksanakan secara konsekuen dan senantiasa di-
abdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepenting-
an pembangunan di segala bidang. Sehubungan dengan itu dan
sesuai dengan kemampuan nasional, akan terus ditingkatkan
usaha untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar-
kan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, mela-
lui kerja sama di berbagai forum, baik bilateral, regional
maupun internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa,
ASEAN, Gerakan Non blok, Organisasi Konperensi Islam dan seba-
gainya. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan tatanan dunia ba-
ru, terutama Tata Ekonomi Dunia Baru, akan terus ditingkatkan
33
usaha untuk menggalang dan memupuk solidaritas dan kesatuan
sikap serta kerja sama antara negara-negara berkembang guna
meningkatkan kemandirian bersama negara-negara tersebut. Khu-
susnya di wilayah Asia Tenggara, kerja sama antara negara-ne-
gara anggota ASEAN akan terus diperluas dan ditingkatkan da-
lam rangka memperkokoh ketahanan regional, menuju terwujudnya
kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, netral dan sejahtera.
Di bidang agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa dan sosial budaya, kebijaksanaan dalam Repelita V diarah-
kan terutama pada peningkatan kualitas manusia dan kualitas
kehidupan masyarakat Indonesia. Kehidupan keagamaan dan Keper-
cayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan makin dikembangkan,
sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama,
di antara sesama penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, dan antara semua umat beragama dan sesama penganut Ke-
percayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh
kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk
bersama-sama membangun masyarakat. Sementara itu kebudayaan
Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa, akan
terus dipelihara, dibina dan dikembangkan guna memperkuat
penghayatan dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas
hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga
diri dan kebanggaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan
kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan
cita-cita bangsa di masa depan. Sehubungan dengan itu terus
dilanjutkan terbukanya peluang bagi masyarakat luas untuk ber-
peran aktif dalam proses pengembangan kebudayaan nasional dan
dalam menikmati hasil-hasilnya.
Di bidang pertahanan keamanan, kebijaksanaan pembangunan
dilandaskan pada semangat dan kemampuan perlawanan rakyat se-
mesta dan dikembangkan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Se-
34
mesta untuk mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah na-
sional dan kemerdekaan negara yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, serta memelihara keamanan dan ke-
lestariannya dalam kehidupan masyarakat. Pemeliharaan keaman-
an dan ketertiban akan terus dikembangkan dalam rangka men-
0jamin stabilitas nasional dan keberhasilan pembangunan. Untuk
itu kesiapan, kewaspadaan dan profesionalisme ABRI, sebagai
kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik akan
terus ditingkatkan, sedangkan kesadaran dan tanggung jawab
masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban akan terus dibina
dan ditumbuhkan. Modernisasi ABRI sebagai bagian integral da-
ri pembangunan nasional perlu terus dikembangkan dengan du-
kungan industri nasional. Kewaspadaan nasional terhadap bahaya
laten komunis dan golongan ekstrim lainnya akan terus di-
masyarakatkan.
Dalam kerangka kebijaksanaan pembangunan nasional yang
menyeluruh seperti yang digambarkan di atas, berikut ini di-
uraikan lebih lanjut kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pro-
gram-program utama di masing-masing sektor dalam Repelita V.
Di bidang keuangan negara, salah satu sasaran utamanya
adalah meningkatkan kemampuan pembiayaan kegiatan-kegiatan
pembangunan. Untuk itu dana pembangunan terutama yang berasal
dari tabungan pemerintah mutlak harus ditingkatkan. Tabungan
pemerintah merupakan selisih penerimaan dalam negeri dengan
pengeluaran rutin. Dengan demikian upaya peningkatan tabungan
pemerintah mencakup upaya peningkatan penerimaan dalam negeri
serta upaya pengendalian pengeluaran rutin pada tingkat yang
wajar.
Mengingat prospek pasaran minyak bumi yang tidak begitu
cerah, dalam Repelita V penerimaan dalam negeri dari sektor
35
migas diperkirakan tidak dapat meningkat dengan cepat. Oleh
sebab itu sumbangan sektor-sektor di luar migas terhadap pe-
nerimaan negara harus ditingkatkan tanpa mengabaikan peluang-
peluang yang terbuka untuk meningkatkan penerimaan dari migas
apabila kesempatan tersebut timbul.
Unsur terbesar penerimaan di luar migas adalah penerima-
an pajak. Dengan demikian kebijaksanaan perpajakan mempunyai
peranan yang sangat menentukan dalam upaya penyediaan dana
yang cukup bagi pelaksanaan pembangunan. Penerimaan dari ber-
bagai sumber perpajakan mutlak harus berhasil ditingkatkan
secara berarti dalam Repelita V. Dalam rangka meningkatkan
penerimaan pajak tersebut, maka dalam Repelita V pengelolaan
perpajakan akan makin disempurnakan, efisiensi administrasi
makin ditingkatkan dan bersamaan dengan itu aparatur perpa-
jakan terus dimantapkan agar makin mampu, makin tertib dan
makin efektif. Pengelolaan berbagai sumber perpajakan, khu-
susnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak
bumi dan bangunan akan terus disempurnakan untuk meningkatkan
penerimaan negara dengan tetap mengamankan unsur keadilannya
dan tetap memelihara agar tidak ada dampak negatif terhadap
gairah berusaha dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian
kebijaksanaan perpajakan dalam Repelita V, selain sebagai wa-
hana untuk menggali dan mengembangkan sumber utama pembiayaan
pembangunan, juga diarahkan untuk mendorong pendayagunaan dan
pengembangan yang efektif dan efisien dari sumber daya manu-
sia dan sumber alam, merangsang kegiatan ekspor dan perekono-
mian pada umumnya, serta meningkatkan pemerataan beban pem-
bangunan baik antar sektor, antar kegiatan, antar daerah
maupun antar golongan pendapatan.
Peranan penerimaan bukan pajak, yang antara lain berasal
36
bagian Pemerintah atas laba BUMN, juga akan ditingkatkan ter-
utama melalui perbaikan iklim usaha dan peningkatan efisiensi
dalam tubuh BUMN. Upaya peningkatan efisiensi BUMN ini akan
mendapat perhatian khusus dalam Repelita V dan merupakan ba-
gian dari kebijaksanaan umum untuk meningkatkan efisiensi dan
produktivitas secara nasional.
Dalam rangka melaksanakan Trilogi Pembangunan, khususnya
untuk tetap memelihara dan memantapkan stabilitas moneter dan
ekonomi pada umumnya, maka kebijaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara yang berimbang dan dinamis akan dilanjut-
kan dan tetap merupakan dasar bagi kebijaksanaan keuangan ne-
gara. Untuk itu anggaran pendapatan dan belanja negara senan-
tiasa diupayakan agar mencerminkan keserasian antara peneri-
maan dan pengeluaran dan jumlahnya diusahakan untuk terus me-
ningkat guna memacu laju pembangunan.
Dalam pada itu, kebijaksanaan pengeluaran rutin dalam
Repelita V didasarkan pada langkah-langkah pengendalian serta
penghematan dengan tetap memperhatikan efisiensi roda peme-
rintahan. Langkah-langkah yang dimaksud mencakup antara lain
peningkatan daya guna dan hasil guna aparatur negara dan pe-
ngurangan pengeluaran subsidi. Sementara itu kebijaksanaan
belanja pegawai akan diarahkan untuk meningkatkan mutu pela-
yanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi sektor aparatur
negara, produktivitas pegawai serta kesejahteraan pegawai
negeri dan anggota ABRI sesuai dengan kemampuan keuangan ne-
gara. Selanjutnya, seperti dalam Repelita-repelita sebelum-
nya, pengeluaran rutin mencakup pula subsidi daerah otonom
yang dipergunakan untuk belanja pegawai Pemerintah Daerah
terutama guru sekolah dasar, tenaga paramedis dan lain-lain.
Pengeluaran pembangunan diusahakan semakin terkendali,
37
terarah dan efisien. Dana pembangunan yang tersedia diarahkan
untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang benar-benar dipilih
secara cermat, dipersiapkan secara mantap dan merupakan prio-
ritas dalam pembangunan serta mempunyai dampak yang luas ter-
hadap tercapainya sasaran-sasaran pembangunan. Sehubungan de-
ngan itu kebijaksanaan pengeluaran pembangunan diarahkan pada
penyediaan dana operasi dan pemeliharaan dari sarana dan pra-
sarana yang ada, pembangunan sarana dan prasarana dasar yang
memang tidak dapat disediakan sendiri oleh masyarakat dan pe-
ngembangan sumber daya manusia seperti perbaikan gizi dan ke-
sehatan pada umumnya serta pendidikan dan pelatihan.
Berdasarkan perkiraan keadaan dan arah kebijaksanaan ke-
uangan negara seperti diuraikan di atas, maka volume APBN se-
cara keseluruhan selama Repelita V diperkirakan akan mencapai
Rp 240.332,5 milyar. Pada sisi penerimaannya, penerimaan da-
lam negeri diperkirakan Rp 179.914,6'milyar dan dana bantuan
luar negeri Rp 60.417,9 milyar. Sementara itu, pada sisi pe-
ngeluarannya, pengeluaran rutin diperkirakan Rp 132.800,4
milyar dan pengeluaran pembangunan Rp 107.532,1 milyar. Sela-
ma kurun waktu tersebut tabungan pemerintah akan mencapai
Rp 47.114,2 milyar.
Bersama-sama dengan kebijaksanaan keuangan negara, kebi-
jaksanaan moneter mempunyai peranan yang penting dalam pe-
ngendalian pembangunan nasional. Dalam Repelita V kebijaksa-
naan moneter akan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan.
Sehubungan dengan itu pelaksanaan kebijaksanaan moneter akan
diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pemerataan kesempat-
an berusaha, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan pemenuh-
an kebutuhan pokok rakyat banyak dan pemerataan penyebaran
pembangunan ke seluruh wilayah tanah air. Bersamaan dengan
38
itu, kebijaksanaan moneter dan perkreditan diarahkan pula
untuk menunjang dan mendorong peningkatan produksi dan perda-
gangan di berbagai sektor serta untuk memelihara dan meman-
tapkan stabilitas ekonomi.
Dalam rangka pemerataan kesempatan berusaha, kebijaksa-
naan moneter diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kemampu-
an usaha bagi golongan ekonomi lemah, termasuk bantuan kon-
sultasi bagi pengusaha golongan ekonomi lemah. Dalam menun-
jang usaha pemerataan kesempatan kerja, kebijaksanaan perkre-
ditan diarahkan untuk mendorong usaha-usaha dan kegiatan-ke-
giatan yang banyak menyerap tenaga kerja. Selanjutnya dalam
rangka pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak,
kebijaksanaan moneter juga diarahkan untuk memantapkan kesta-
bilan harga barang-barang kebutuhan pokok dan meningkatkan
pendapatan masyarakat, terutama pendapatan kelompok yang ber-
penghasilan rendah. Kebijaksanaan perkreditan juga diarahkan
untuk mengembangkan laju pembangunan daerah yang makin serasi
melalui upaya pemerataan kesempatan berusaha, kesempatan ker-
ja dan pemenuhan kebutuhan pokok di seluruh wilayah tanah air.
Sementara itu kebijaksanaan moneter dan perkreditan juga
diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran pertum-
buhan. Dalam hubungan ini, kebijaksanaan tersebut akan di-
arahkan untuk dapat menghimpun tabungan masyarakat sebesar-
besarnya melalui lembaga keuangan dan menyalurkan secara efi-
sien dan produktif dana yang telah dimobilisir tersebut ke
sektor-sektor serta kegiatan-kegiatan yang produktif dan se-
suai dengan prioritas pembangunan Repelita V. Langkah-langkah
yang akan ditempuh dalam rangka peningkatan penggalian dana
antara lain adalah mengusahakan peningkatan pelayanan lemba-
ga-lembaga keuangan kepada masyarakat, intensifikasi penghim-
39
punan dana dari sumber-sumber yang sudah ada dan penghimpunan
dana dari sumber-sumber dana baru melalui diversifikasi sara-
na-sarana penghimpunan dana. Sementara itu tersedianya dana
akan mendukung produksi dan investasi di berbagai sektor,
antara lain kegiatan ekonomi yang berorientasi ekspor dan
sektor-sektor yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor
lain sehingga mempunyai dampak ganda yang besar bagi pertum-
buhan kegiatan ekonomi dalam negeri. Untuk mendapat manfaat
yang maksimal dari dana yang berhasil dihimpun, maka sumber
dana yang bersifat jangka panjang akan sangat mendukung pem-
biayaan investasi.
Stabilitas ekonomi sebagai bagian dari stabilitas nasio-
nal merupakan salah satu prasyarat penting bagi keberhasilan
pembangunan nasional. Stabilitas tersebut sangat diperlukan
untuk menciptakan suasana yang mantap dan tenang sehingga
mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif dan menun-
jang pembangunan. Sehubungan dengan itu, dalam Repelita V ke-
bijaksanaan moneter, di samping diarahkan untuk memantapkan
keseimbangan dan kestabilan harga di dalam negeri, juga ber-
peran untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran luar nege-
ri. Kebijaksanaan ini, bersama-sama dengan kebijaksanaan fis-
kal dan neraca pembayaran, diarahkan untuk mencapai dua ke-
seimbangan tersebut sebaik-baiknya. Upaya untuk mencapai sa-
saran stabilisasi tersebut di atas diusahakan terutama mela-
lui jumlah uang beredar, suku bunga yang wajar serta nilai
tukar valuta asing yang realistis. Pengendalian jumlah uang
beredar akan dilaksanakan secara tidak langsung, yaitu ter-
utama melalui kebijaksanaan operasi pasar terbuka dan fasili-
tas diskonto.
Lembaga-lembaga keuangan bank maupun bukan bank sangat
40
diperlukan untuk menunjang kebijaksanaan moneter, baik dalam
penghimpunan dana masyarakat maupun penyalurannya, dalam
rangka membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Dalam Repe-
lita V penyempurnaan lembaga-lembaga keuangan akan terus di-
lakukan sehingga peningkatan efisiensi lembaga-lembaga ini
tercapai dan jenis, mutu serta jangkauan pelayanannya semakin
meningkat. Lembaga-lembaga keuangan diharapkan mampu mencip-
takan jenis produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, baik untuk kelompok penabung maupun untuk kelom-
pok peminjam dana. Selanjutnya, dengan makin meningkatnya
efisiensi lembaga-lembaga keuangan serta bertambah banyaknya
produk-produk tersebut sekaligus akan dapat ditingkatkan pula
efisiensi dan efektivitas kebijaksanaan pengendalian moneter.
Dalam pada itu peningkatan pembangunan tidak terlepas
dari peningkatan hubungan ekonomi dengan luar negeri, yang
seluruh transaksinya direkam dalam neraca pembayaran. Oleh
karena itu kebijaksanaan untuk mengendalikan keseimbangan ne-
raca pembayaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam
seluruh upaya pembangunan.
Kebijaksanaan neraca pembayaran adalah bagian yang tak
terpisahkan dari perangkat kebijaksanaan pengelolaan ekonomi
makro dan moneter, sehingga dalam pelaksanaannya selalu dise-
rasikan dengan kebijaksanaan makro lainnya, yaitu kebijaksa-
naan fiskal dan moneter, kebijaksanaan perdagangan luar nege-
ri dan kebijaksanaan penanaman modal.
Sasaran kebijaksanaan neraca pembayaran dalam Repelita V
meliputi antara lain peningkatan ketahanan ekonomi melalui
perubahan dalam struktur produksi dan perdagangan luar nege-
ri, peningkatan ekspor barang dan jasa, penggunaan devisa,
pengendalian pinjaman dan hutang-hutang luar negeri dan peme-
liharaan cadangan devisa.
41
Salah satu unsur pokok kebijaksanaan pembangunan dalam
Repelita V adalah peningkatan penerimaan ekspor barang dan
jasa. Oleh karena itu upaya untuk mendorong ekspor di luar
minyak dan gas bumi dan mengembangkan pariwisata mutlak perlu
ditingkatkan sehingga penghasilan dari ekspor non migas ter-
sebut akan merupakan sumber devisa utama bagi pembiayaan
impor barang dan jasa yang sangat dibutuhkan untuk pembangun-
an. Untuk itu akan terus ditingkatkan usaha-usaha untuk me-
naikkan nilai tambah komoditi ekspor, mengembangkan jenis-je-
0nis barang ekspor baru, meningkatkan daya saing dan mengane-
karagamkan serta memperluas pasar di luar negeri. Peningkatan
daya saing dilakukan melalui usaha untuk menaikkan efisiensi
produksi dan memperbaiki mutu, dan didukung oleh kebijaksana-
an perkreditan, perasuransian dan perhubungan.
Selama Repelita V penghasilan devisa dari ekspor diper-
kirakan meningkat dengan rata-rata 11,2% per tahun, terdiri
dari kenaikan ekspor di luar minyak dan gas bumi sebesar ra-
ta-rata 15,6% per tahun dan kenaikan ekspor minyak dan gas
bumi sebesar rata-rata 3,0% per tahun. Dengan perkembangan
tersebut peranan nilai ekspor di luar minyak dan gas bumi da-
lam nilai ekspor keseluruhan akan meningkat dari 60,0% dalam
tahun 1988/89 menjadi 72,8% dalam tahun 1993/94.
Sementara itu, kebijaksanaan di bidang impor dalam Repe-
lita V diarahkan untuk memenuhi kebutuhan akan barang-barang
dan untuk menunjang perkembangan ekspor barang dan jasa. Di
samping itu kebijaksanaan tersebut juga ditujukan pada peng-
hematan penggunaan devisa dalam rangka swasembada pangan dan
pelaksanaan pola hidup sederhana. Selama Repelita V nilai
impor (f.o.b.) diperkirakan akan naik dengan rata-rata 12,0%
per tahun dengan laju pertumbuhan impor sektor minyak dan gas
42
bumi serta impor sektor di luar minyak dan gas bumi masing-
masing sebesar rata-rata 2,0% dan 13,4% per tahun.
Di bidang jasa-jasa akan terus dikembangkan usaha-usaha
peningkatan penerimaan devisa, khususnya dari sektor pariwisata.
Dalam Repelita V diperkirakan bahwa penghasilan devisa
dari sektor pariwisata akan meningkat dengan rata-rata 15,4%
per tahun. Secara netto pengeluaran devisa untuk jasa-jasa
diperkirakan naik sebesar rata-rata 3,5% per tahun, terdiri
dari kenaikan sebesar rata-rata 5,9% per tahun untuk sektor
minyak dan gas bumi dan 2,3% per tahun untuk sektor di luar
minyak dan gas bumi.
Kebijaksanaan di bidang penanaman modal asing diarahkan
untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan
berusaha, penciptaan lapangan kerja, perluasan ekspor dan
pengalihan serta pengembangan teknologi. Untuk tetap menjaga
agar penanaman modal asing tidak membahayakan kepentingan na-
sional, penanaman modal dilaksanakan dalam bentuk usaha pa-
tungan yang memungkinkan pengalihan keterampilan dan teknolo-
gi secepatnya serta memperkuat dunia usaha nasional. Kebijak-
sanaan deregulasi dan debirokratisasi serta langkah-langkah
lainnya yang ditujukan untuk menciptakan iklim investasi yang
semakin baik selama Repelita V diharapkan akan dapat mening-
katkan penanaman modal asing minimal sebesar rata-rata 12,0%
per tahun.
Pembiayaan pembangunan selama Repelita V berlandaskan
kemampuan untuk mengerahkan dana-dana yang bersumber pada ta-
bungan masyarakat dan tabungan Pemerintah. Dengan peningkatan
kemampuan tersebut, pinjaman luar negeri akan tetap merupakan
unsur pelengkap yang masih diperlukan, namun peranannya dalam
keseluruhan pembiayaan pembangunan diusahakan semakin kecil.
43
Pinjaman luar negeri diterima sepanjang tidak ada ikatan
politik, syarat- syaratnya tidak memberatkan dan dalam batas
kemampuan untuk membayar kembali serta penggunaannya dituju-
kan untuk kegiatan yang diberi prioritas, produktif dan ber-
manfaat bagi masyarakat dan negara. Dalam Repelita V pengelo-
laan pinjaman dan hutang-hutang luar negeri akan terus disem-
purnakan sehingga penggunaan pinjaman luar negeri senantiasa
mendukung tercapainya sasaran pembangunan sedang pelunasannya
tidak mengganggu kemantapan perkembangan neraca pembayaran
dan anggaran pembangunan. Melalui peningkatan ekspor, khusus-
nya ekspor di luar minyak dan gas bumi yang cukup tinggi,
perbandingan beban pelunasan hutang-hutang terhadap nilai
ekspor (Debt Service Ratio) diharapkan akan semakin membaik.
Debt Service Ratio diperkirakan akan terus menurun dari di
atas 35% pada akhir Repelita IV menjadi di bawah 25% pada
akhir Repelita V.
Dalam Repelita V perkembangan neraca pembayaran akan te-
rus didukung oleh kebijaksanaan kurs devisa yang mendorong
ekspor, mengendalikan impor, memperlancar lalu lintas modal
dan menjaga kestabilan pasaran valuta asing. Sistem devisa
bebas yang dianut sampai saat ini akan tetap dijaga, didukung
oleh cadangan devisa yang memadai, yaitu rata-rata senilai 6
bulan impor.
Seperti disebutkan dalam bagian terdahulu, dalam Repe-
lita V penyediaan lapangan kerja produktif merupakan masalah
mendesak. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja
baru yang masih cukup besar selama Repelita V. Seperti dise-
butkan di depan, angkatan kerja selama Repelita V diperkira-
kan meningkat dengan 3% per tahun atau 2,4 juta angkatan ker-
ja baru per tahun atau sekitar 11,9 juta selama lima tahun.
44
Dalam pada itu proporsi tenaga kerja wanita dalam ang-
katan kerja Indonesia cenderung meningkat dalam Repelita V
menjadi 41,8% dari seluruh angkatan kerja Indonesia pada ta-
hun terakhir kurun waktu tersebut. Hal inipun, menghendaki
penanganan tersendiri agar tenaga kerja dapat dimanfaatkan
secara optimal bagi pembangunan Indonesia.
Situasi lapangan kerja di berbagai daerah memperlihatkan
keadaan yang berbeda. Di Jawa pertumbuhan angkatan kerja se-
lama Repelita V diperkirakan lebih kecil, yaitu 2,2%, diban-
dingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja di daerah-daerah
lainnya, yaitu di atas 3,0%. Dari seluruh pertambahan angkat-
an kerja sejumlah 11,9 juta kurang dari 50% berada di pulau
Jawa. Selain itu berbagai daerah di Indonesia juga memiliki
tingkat setengah pengangguran yang berbeda-beda.
Adapun sasaran pokok perluasan lapangan kerja produktif
selama Repelita V adalah mengusahakan agar dengan pertumbuhan
ekonomi yang direncanakan sebesar rata-rata 5% per tahun, la-
pangan kerja produktif dapat meningkat dengan 3%, sehingga
sebagian besar tambahan angkatan kerja dapat diserap. Selan-
jutnya penciptaan lapangan kerja baru tersebar di berbagai
sektor secara lebih seimbang sehingga dapat diusahakan kese-
imbangan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di satu pihak
dan pertumbuhan nilai tambah di lain pihak.
Selain sasaran kuantitatif, sasaran penting lainnya ada-
lah meningkatkan mutu lapangan kerja Indonesia. Dalam kaitan
ini penting untuk dikemukakan bahwa sebagian dari lapangan
kerja baru yang akan tercipta selama Repelita V adalah lapa-
ngan kerja pada usaha kecil, tradisional dan sektor informal.
Sasaran kualitatif lapangan kerja adalah terutama mengusaha-
kan agar ciri-ciri yang kurang dikehendaki yang biasanya di-
kaitkan dengan sektor ini dapat dihilangkan. Dalam hubungan
45
ini maka dalam Repelita V diusahakan antara lain agar status
atau jaminan hukum bagi lapangan kerja sektor ini dapat di-
tingkatkan. Di samping itu akan diusahakan agar penyediaan
lokasi usaha dapat lebih terjamin, sedangkan mutu produksi
dan pemasaran dapat ditingkatkan.
Salah satu langkah penting untuk mencapai sasaran terse-
but adalah menciptakan kondisi dan suasana yang bukan saja
memberi ruangan gerak inisiatif yang sebesar-besarnya kepada
para pelaku ekonomi melainkan juga mendorong serta secara
langsung membantu pengembangan lebih lanjut usaha tersebut,
terutama usaha-usaha kecil, tradisional dan sektor informal.
Dalam usaha menciptakan suasana yang demikian perlu te-
tap dipelihara stabilitas ekonomi yang sampai sekarang man-
tap, ditingkatkan kepastian usaha serta diusahakan persamaan
pelayanan bagi semua pelaku ekonomi, khususnya golongan eko-
nomi lemah atau sektor informal. Selain itu agar alokasi sum-
ber daya dapat berlangsung dengan efisien, nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing dijaga agar tetap realistis, sistem
perbankan, pasar uang dan lembaga-lembaga keuangan bertambah
efisien sehingga bunga pinjaman berangsur dapat turun. Selan-
jutnya usaha debirokratisasi dan deregulasi dilanjutkan. Ke-
bijaksanaan investasi akan didorong ke arah investasi padat
karya. Kebijaksanaan teknologi, khususnya yang menyangkut pe-
ngembangan dan aplikasi, disesuaikan dengan kebutuhan nyata
lapangan kerja yang ada.
Kebijaksanaan pendidikan dan latihan dalam Repelita V
diarahkan agar kedua jenis ketidakseimbangan, yaitu yang
vertikal antara jumlah lulusan dan lapangan kerja yang terse-
dia dan yang horisontal antara jenis lulusan yang dihasilkan
dan yang dibutuhkan di pasar kerja, dapat dikurangi. Sementa-
46
ra itu tenaga terdidik yang ada dapat dimanfaatkan sebaik-
baiknya bagi kepentingan pembangunan Indonesia, melalui anta-
ra lain peningkatan pendidikan jangka pendek profesional dan
kejuruan. Selain itu akan diusahakan adanya integrasi peren-
canaan perluasan lapangan kerja, pengembangan sumber daya ma-
nusia dan pembangunan baik di pusat maupun di daerah.
Di dalam kelompok kebijaksanaan sektoral termasuk kebi-
jaksanaan yang ditempuh di berbagai sektor untuk mengusahakan
terwujudnya lapangan kerja sesuai sasaran kuantitatif maupun
kualitatif di sektor bersangkutan. Di sektor pertanian kebi-
jaksanaan pokok perluasan lapangan kerja produktif meliputi
peningkatan aplikasi teknologi dan peningkatan keterampilan
angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian. Kedua kebi-
jaksanaan di atas menjawab langkah-langkah di sektor pertain-
an dalam mengusahakan peningkatan produksi rata-rata sebesar
3,6% per tahun dan perluasan lapangan kerja produktif rata-
rata sebesar 2% per tahun selama Repelita V. Langkah-langkah
yang dimaksud menyangkut intensifikasi, ekstensifikasi, reha-
bilitasi dan diversifikasi. Sementara itu kebijaksanaan harga
diarahkan agar nilai tukar antara barang-barang yang dihasil-
kan petani dan barang-barang yang mereka butuhkan tetap ter-
pelihara pada tingkat yang dapat menyumbang serta memberi
insentif untuk perluasan lapangan kerja produktif.
Di sektor industri kebijaksanaan pokok perluasan lapang-
an kerja produktif diarahkan agar dengan pertumbuhan nilai
tambah sebesar 8,5% per tahun, kenaikan lapangan kerja pro-
duktif sebesar 6,7% per tahun dapat diciptakan. Selanjutnya
kebijaksanaan pokok juga diarahkan agar penyebaran penciptaan
lapangan kerja produktif secara seimbang di antara berbagai
subsektor industri dapat terlaksana. Untuk itu maka usaha
47
debirokratisasi dan deregulasi sektor industri terus dilan-
jutkan. Selanjutnya ditempuh langkah-langkah yang bersifat
promotif sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para
pengusaha golongan industri menengah, kecil dan rumah-tangga
serta koperasi dalam pengembangan usaha mereka akan dihilang-
kan. Perbedaan pemberian perlindungan yang mungkin ada bagi
barang-barang yang dihasilkan oleh industri besar di satu pihak dan industri menengah, kecil, rumah-tangga dan koperasi
di lain pihak perlu diamati dan dihindari. Di samping itu di-
tempuh berbagai usaha untuk membantu industri menengah, ke-
cil, rumah-tangga dan koperasi dalam usaha mereka untuk me-
manfaatkan berbagai kesempatan yang terbuka termasuk berpar-
tisipasi dalam kegiatan ekspor non migas.
Di bidang prasarana dan konstruksi kegiatan pembangunan
diarahkan agar dapat menyumbang secara maksimal kepada pen-
ciptaan lapangan kerja produktif. Dalam kaitan ini, kegiatan
operasi dan pemeliharaan prasarana fisik yang ada, khususnya
jalan, pelabuhan, gedung-gedung rumah sakit dan sekolah, sa-
luran pengairan, dan lain-lain akan mendapat prioritas: dalam
Repelita V. Operasi dan pemeliharaan merupakan kegiatan yang
menyerap banyak tenaga kerja.
Dalam pembangunan prasarana jalan diutamakan pembangunan
jalan-jalan kabupaten/kotamadya serta jalan-jalan dan fasili-
tas lain yang langsung menunjang peningkatan produksi serta
pemasaran hasil produksi. Selain itu pemilihan teknologi yang
tepat juga akan dapat meningkatkan perluasan lapangan kerja.
Kebijaksanaan perluasan lapangan kerja produktif di sek-
tor perdagangan dan jasa diarahkan pada peningkatan peranan
usaha kecil, tradisional dan sektor informal karena secara
kuantitatif sektor ini memainkan peranan penting dalam per-
48
luasan lapangan kerja produktif di samping sumbangannya kepa-
da pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Dalam kaitan ini maka
berbagai fasilitas yang terbuka bagi sektor formal di bidang
perdagangan dan jasa akan diusahakan agar dapat terjangkau
sebanyak mungkin oleh pengusaha kecil, tradisional dan infor-
mal. Dalam hubungan ini kepastian usaha, peningkatan mutu ha-
sil produksi, keterjangkauan kredit, dan lain-lain merupakan
beberapa segi yang akan ditingkatkan.
Dalam rangka penyempurnaan sistem informasi ketenagaker-
jaan, maka pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, pelaporan
dan penyebarluasan informasi yang menyangkut persediaan, per-
mintaan dan penyerapan tenaga kerja akan ditingkatkan selama
Repelita V. Perhatian khusus akan ditujukan kepada kebutuhan
informasi pencari kerja. Untuk ini maka isi dan cara pengada-
an informasi akan disesuaikan seperlunya.
Aspek penting lainnya dari kebijaksanaan perluasan
lapangan kerja adalah dimensi daerahnya. Kebijaksanaan dalam
perluasan lapangan kerja produktif di setiap daerah disesuai-
kan dengan tantangan dan peluang yang dihadapi masing-masing
daerah. Bagi daerah-daerah yang padat penduduknya diutamakan
usaha pemanfaatan lahan yang terbatas melalui diversifikasi
usaha sehingga hasil persatuan luas dapat dimaksimalkan. Bagi
daerah-daerah yang jarang penduduknya diutamakan ekstensi-
fikasi, khususnya di bidang pangan dan tanaman keras.
Kebijaksanaan kesempatan kerja khusus ditujukan bagi ke-
lompok angkatan kerja tertentu antara lain angkatan kerja mu-
da, wanita, angkatan kerja yang berlokasi di daerah-daerah
yang berbahaya atau mengganggu kelestarian sumber alam dan
lingkungan hidup dan lain-lain. Dalam Repelita V berbagai ke-
bijaksanaan dan langkah akan ditingkatkan dan disempurnakan
bagi kelompok-kelompok tenaga kerja ini.
49
Seperti telah, disinggung di atas, dalam Repelita V pe-
laksanaan pembangunan akan lebih mengandalkan pada partisipa-
si yang makin luas dari masyarakat, khususnya dunia usaha na-
sional.
Dunia usaha nasional yang terdiri dari usaha negara, ko-
perasi dan usaha swasta perlu terus dikembangkan menjadi usa-
ha yang sehat dan tangguh serta diarahkan agar mampu mening-
katkan kegairahan dan kegiatan ekonomi serta pemerataan pem-
bangunan dan hasil-hasilnya, memperluas lapangan kerja, me-
ningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat,
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan
ketahanan nasional. Dalam hubungan ini perlu makin diperluas
kesempatan berusaha serta dikembangkan swadaya dan kemampuan
berusaha khususnya bagi koperasi, usaha kecil serta usaha in-
formal dan tradisional, balk usaha masyarakat di pedesaan
maupun di perkotaan. Sejalan dengan itu perlu diciptakan iklim
usaha yang sehat serta tata hubungan yang mendorong
tumbuhnya kondisi saling menunjang antara usaha negara, kope-
rasi dan swasta, serta keterkaitan yang saling menguntungkan
dan adil antara golongan ekonomi kuat dan golongan ekonomi
lemah.
Dalam Repelita V pembinaan dan pengembangan kemampuan
pengusaha-pengusaha di daerah akan dilanjutkan. Selain itu,
akan ditempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat mening-
katkan kemampuan sektor swasta, melalui pemanfaatan pasar mo-
dal agar para pengusaha yang berpotensi memperoleh kemudahan
untuk menjual obligasi dan saham. Di samping itu lembaga-lem-
baga keuangan bank dan bukan bank akan terus didorong dan di-
kembangkan agar makin mampu menyediakan dana jangka pendek,
menengah dan panjang bagi para pengusaha.
50
Kebijaksanaan penanaman modal diarahkan untuk meningkat-
kan penanaman modal oleh masyarakat, terutama penanaman modal
dalam negeri. Sementara itu peningkatan penanaman modal asing
terutama diarahkan pada cabang-cabang kegiatan yang meng-
hasilkan atau menunjang pemasaran barang dan jasa untuk eks-
por, mendorong perkembangan produk baru, cara kerja baru dan
alih teknologi, merintis bidang-bidang usaha yang memerlukan
banyak modal dan berteknologi tinggi serta bidang-bidang yang
dapat menciptakan lapangan kerja.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka akan ditempuh langkah-
langkah kebijaksanaan sebagai berikut. Pertama, iklim pe-
nanaman modal yang sehat dan dinamis akan terus dikembangkan
antara lain melalui, penyederhanaan prosedur, peningkatan ke-
pastian berusaha, kelancaran pelayanan di tingkat pusat dan
daerah, penyediaan prasarana dan sarana yang memadai serta
dukungan untuk mempersiapkan dan menyediakan tenaga kerja
terampil yang diperlukan. Selain itu makin ditingkatkan forum
komunikasi dan informasi antara Pemerintah dan penanam modal,
sehingga perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal lebih
terpadu. Kedua, perkembangan investasi di sektor-sektor yang
selama ini belum begitu menarik minat swasta, seperti indus-
tri mesin, alat angkutan (perhubungan) dan elektronika akan
terus didorong. Ketiga, pelayanan yang sebaik-baiknya dan se-
lengkap-lengkapnya akan diberikan secara cepat dan tepat bagi
para penanam modal, melalui peningkatan efisiensi kerja apa-
rat pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Selanjutnya langkah-langkah juga akan diambil untuk me-
ningkatkan kemampuan berusaha bagi pengusaha golongan ekonomi
lemah dengan memberikan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan
bimbingan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan
51
keuletan dalam cara berusaha. Sedangkan langkah-langkah
untuk memberikan kesempatan berusaha yang lebih besar kepada
pengusaha kecil, tradisional dan informal meliputi upaya
untuk menyediakan berbagai kemudahan seperti bantuan permo-
dalan, penyediaan tempat berusaha serta bantuan pemasaran
produk-produk yang dihasilkan.
Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara juga diarahkan
agar terjalin kerja sama yang serasi antara usaha negara, ko-
perasi dan swasta serta antara usaha besar, menengah dan ke-
cil termasuk usaha informal dan tradisional. Sesuai dengan
arahan tersebut dalam Repelita V akan diciptakan iklim yang
mendorong kerja sama usaha yang bersangkutan dalam bentuk ke-
terkaitan yang saling menguntungkan dan saling menunjang di
antara pelaku-pelaku ekonomi tersebut. Pola kerja sama usaha
seperti yang telah dikembangkan dalam Repelita IV akan terus
dilanjutkan dalam Repelita V, yaitu dengan lebih menginten-
sifkan kerja sama antara pengusaha besar dan kecil dalam
bentuk gerakan bapak angkat. Bentuk kerja sama, pembinaan dan
bimbingan oleh bapak angkat kepada anak angkat, diarahkan
untuk: (a) meningkatkan kemampuan dalam keterampilan teknik
produksi, (b) meningkatkan kemampuan manajerial, (c) memberi-
kan bantuan pengadaan bahan baku dan permodalan, atau membe-
rikan rekomendasi untuk mendapatkan kredit bank, dan (d) mem-
berikan bantuan pemasaran, antara lain dengan memberikan
informasi pasar, membantu mempromosikan, mendistribusikan dan
memasarkan hasil produksi anak angkat.
Dalam pada itu, badan usaha milik negara (BUMN), ber-
sama-sama dengan sektor swasta dan koperasi, harus dapat men-
jadi kekuatan ekonomi nasional yang tangguh. Dalam rangka pe-
nataan kembali BUMN maka prioritas pengembangan akan diberi-
52
kan kepada BUMN yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(a) kegiatannya melayani kepentingan masyarakat, (b) vital
bagi perekonomian Indonesia serta memberikan kontribusi kepa-
da penerimaan negara, (c) mempunyai prospek yang baik dan
berskala besar, dan (d) menjalankan tugas perintisan, melin-dungi
industri kecil, koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah.
Selain itu, di bidang pembiayaan BUMN, khususnya bagi BUMN
yang berbentuk Persero, di samping pemupukan modal sen-
diri akan terus didorong pemanfaatan sumber-sumber dari ma-
syarakat, antara lain melalui penjualan obligasi.
Penyehatan dan pembinaan atas BUNT akan terus dilanjut-
kan dalam rangka meningkatkan kemandiriannya. Di samping itu
akan terus diupayakan agar BUM' bekerja berdasarkan prinsip-
prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, rasional, efisien dan
efektif.
.
Di bidang pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup
GBHN memberikan penggarisan yang jelas, yaitu bahwa dalam pe-
laksanaan pembangunan sumber-sumber alam harus digunakan se-
cara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus
diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia
dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan de-
ngan memperhitungkan kebutuhan generasi-generasi yang akan
datang. Dengan demikian dalam Repelita V keserasian antara
kegiatan-kegiatan manusia dengan ekosistem yang mendukungnya
merupakan arah kebijaksanaan yang harus dianut.
Untuk meningkatkan keserasian penduduk serta masyarakat
dengan kemampuan serta fungsi sumber alam dan lingkungan hi-
dupnya maka dikembangkan berbagai kebijaksanaan yang diarah-
kan pada upaya pengembangan sistem pengelolaan sumber alam
dan lingkungan hidup yang lebih efisien dan efektif. Di sam-
53
ping itu kebijaksanaan juga diarahkan pada peningkatan efi-
siensi alokasi dan efisiensi teknis pemanfaatan sumber alam,
pengembangan teknologi daur ulang dan pemanfaatan limbah, pe-
ngembangan pemanfaatan sumber daya energi yang bersih dan he-
mat, pengutamaan pemanfaatan sumber alam yang dapat pulih,
pemeliharaan dan peningkatan kemampuan alam untuk menyediakan
sumber alam yang dapat pulih dan rehabilitasi sumber alam dan
lingkungan hidup yang rusak. Lebih lanjut, kebijaksanaan di
bidang ini juga diarahkan pada pengembangan organisasi sosial
untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat serta
pengembangan pola tata ruang yang dinamis yang didasarkan pa-
da tata lingkungan alami.
Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan sumber alam dan
lingkungan hidup dalam Repelita V dituangkan dalam 7 program,
yaitu: (a) inventarisasi dan evaluasi sumber alam dan ling-
kungan hidup, (b) penyelamatan hutan tanah dan air, (c) pe-
ngelolaan sumber alam dan lingkungan hidup, (d) pengembangan
meteorologi dan geofisika, (e) pembinaan daerah pantai, (f)
pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dan (g) rehabilita-
si hutan dan tanah kritis.
Program inventarisasi dan evaluasi sumber alam dan ling-
kungan hidup ditujukan untuk meningkatkan pemetaan sumber
alam dan ekosistem, pengembangan penatagunaan sumber alam dan
lingkungan hidup serta sistem informasi dan evaluasi terpadu
pemanfaatan sumber alam dan lingkungan hidup yang efisien.
Program penyelamatan hutan, tanah dan air diarahkan untuk me-
ningkatkan pelestarian ekosistem daerah aliran sungai dan pe-
lestarian hutan lindung serta penyelamatan plasma nutfah.
Program pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup dikem-
bangkan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan lingkungan
54
hidup, kemampuan peran serta dan keterampilan masyarakat da-
lam upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mengem-
bangkan mekanisme pembangunan yang berkelanjutan. Program pe-
ngembangan meteorologi dan geofisika dilaksanakan untuk me-
ningkatkan kemampuan penyediaan informasi iklim dan keadaan
geofisika. Program pembinaan daerah pantai bertujuan untuk
meningkatkan upaya pengendalian pencemaran laut, pengembangan
masyarakat pantai, pelestarian terumbu karang dan hutan bakau
serta ekosistem laut, kemampuan dan teknologi pengelolaan
daerah pantai dan lautan, dan kemampuan kelembagaan dalam
usaha pengelolaan pantai dan lautan. Program penanggulangan
pencemaran lingkungan mengambil sebagai sasarannya pencegahan
pencemaran lingkungan di daerah perkotaan dan daerah-daerah
pemukiman, penyediaan fasilitas pembuangan limbah, pendaur-
ulangan limbah, pengembangan teknologi penanggulangan pence-
maran, dan peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengendali-
kan pencemaran secara mandiri. Sedangkan melalui program re-
habilitasi hutan dan lahan kritis ditingkatkan upaya rehabi-
litasi hutan rusak, tanah pertanian kering yang kritis dan
kemampuan masyarakat untuk mencegah kerusakan hutan dan lahan
kering.
Dalam Repelita V sektor pertanian tetap memegang peranan
sentral. Sesuai dengan penggarisan GBHN, pembangunan pertani-
an dalam arti luas perlu terus dikembangkan dan diarahkan me-
nuju tercapainya pertanian yang maju, efisien dan tangguh.
Tujuan pembangunan pertanian adalah untuk memantapkan swasem-
bada pangan, meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkat-
kan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak dan nelayan,
memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, mendu-
kung program transmigrasi dan pembangunan daerah, menunjang
pembangunan industri serta meningkatkan ekspor. Sektor perta-
55
nian yang tangguh tersebut akan dapat mendukung terciptanya
landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk memasuki
proses tinggal landas dalam tahap pembangunan selanjutnya.
Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, pembangunan
pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman
perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan akan dilan-
jutkan dan ditingkatkan. Produksi pertanian akan ditingkatkan
melalui usaha-usaha diversifikasi, intensifikasi dan eksten-
sifikasi serta rehabilitasi, yang dilaksanakan secara terpa-
du, serasi dan merata serta disesuaikan dengan kondisi tanah,
air dan iklim, dengan tetap memelihara kelestarian, kemampuan
sumber alam dan lingkungan hidup serta memperhatikan pola ke-
hidupan masyarakat setempat.
Pemantapan swasembada pangan akan dicapai melalui pe-
ningkatan luas dan mutu intensifikasi dan melalui pelaksanaan
diversifikasi di lahan beririgasi, lahan kering, lahan perke-
bunan serta daerah pantai. Pemantapan swasembada pangan ter-
sebut akan dicapai pula dengan usaha ekstensifikasi di daerah-
daerah yang belum padat penduduk, yang dipadukan dengan pro-gram
transmigrasi. Komoditi yang diprioritaskan untuk dikembangkan
adalah padi, jagung, kedelai, jeruk dan bawang putih, daging,
telur, udang, ikan tuna dan cakalang.
Dalam rangka meningkatkan ekspor dan substitusi impor
hasil-hasil pertanian serta mengembangkan industri dalam ne-
geri, peran serta petani, swasta, koperasi dan Badan Usaha
Milik Negara akan terus ditingkatkan, agar mampu mendukung
usaha peningkatan produksi pertanian, pengembangan industri
pengolahan dan perdagangan hasil-hasil pertanian. Dalam hu-
bungan ini komoditi yang akan dikembangkan, terutama adalah
hasil-hasil produksi perkebunan dan perikanan. Selanjutnya
56
produksi hutan juga akan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuh-
an industri dan energi, namun usaha itu selalu akan dikaitkan
dengan usaha melestarikan sumber alam.
Dalam rangka memulihkan sumber alam yang kritis dan men-
jaga kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup, usaha-usa-
ha perbaikan tata cara bertanam, reboisasi dan penghijauan
akan ditingkatkan. Rehabilitasi tanah kritis akan dikaitkan
dengan pengembangan hutan rakyat dan pengembangan perkebunan
yang disertai dengan usaha-usaha konservasi tanah dan air.
Oleh karena itu usaha ekstensifikasi pertanian diarahkan ke
daerah-daerah kawasan hutan konversi yang tidak berhutan atau
bukan tanah-tanah kawasan hutan konservasi dan di lahan hutan
yang tidak produktif. Usaha ekstensifikasi ini akan didasar-
kan atas rencana tata ruang dan tata guna tanah. Perluasan
areal untuk tanaman pangan akan dikaitkan dengan perluasan
jaringan irigasi, di samping perluasan di lahan kering. Dalam
hubungan ini penggunaan tanah-tanah pertanian dengan prasara-
na irigasi untuk tujuan-tujuan bukan pertanian akan dibatasi
dan penguasaan dan pemilikan tanah tanpa dimanfaatkan secara
produktif dan tidak dipelihara akan ditertibkan.
Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, peternak-
an, perikanan dan perkebunan akan dilaksanakan melalui pola
Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dan pola Unit Pelayanan Pengem-
bangan (UPP), yang pelaksanaannya dimulai sejak Repelita III.
Selain itu peningkatan produksi akan dilaksanakan pula mela-
lui pola swadaya masyarakat, yang telah dimulai pada akhir
Repelita IV.
Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, kegiatan
penyuluhan akan ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitas-
nya. Selanjutnya untuk meningkatkan efisiensi sistem produksi,
57
pengolahan hasil dan pengelolaan usaha tani, kegiatan peneli-
tian dan pengembangan teknologi produksi serta penelitian
sosial ekonomi akan ditingkatkan.
Untuk menunjang usaha peningkatan produksi pangan, kebi-
jaksanaan pembangunan di bidang pengairan akan ditekankan pa-
da peningkatan penanganan operasi dan pemeliharaan, serta pe-
ningkatan pemanfaatan jaringan irigasi, di samping membangun
jaringan irigasi baru, yang terpadu dengan usaha-usaha pen-
cetakan sawah. Selain itu rehabilitasi dan peningkatan kemam-
puan irigasi akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan
tahap perkembangan sistem produksi yang ditunjang. Perluasan
jaringan irigasi akan dilaksanakan di daerah-daerah di luar
pulau Jawa untuk mempertahankan kemantapan swasembada pangan
dan mengimbangi berkurangnya areal sawah produktif di pulau
Jawa. Selanjutnya usaha-usaha pengaturan dan pemanfaatan su-
ngai-sungai akan dilaksanakan untuk mengamankan daerah-daerah
produksi pertanian dan industri. Sementara itu partisipasi
masyarakat tani dan swasta akan ditingkatkan dalam pembangun-
an dan pemeliharaan pengairan yang menggunakan air tanah dan
dalam pengembangan irigasi berukuran kecil.
Dalam Repelita V akan dilanjutkan pembangunan dan per-
baikan irigasi yang telah dimulai atau dipersiapkan sejak Re-
pelita IV. Kegiatan ini meliputi pemeliharaan jaringan iriga-
si seluas 5,8 juta ha, rehabilitasi jaringan pengairan 334
ribu ha, pembangunan jaringan irigasi baru 500 ribu ha, pema-
tangan tanah rawa 444 ribu ha, peningkatan tambak 60 ribu ha
dan pengendalian banjir 450 ribu ha.
Dengan langkah-langkah dan kebijaksanaan seperti terse-
but di atas pertumbuhan sektor pertanian diharapkan mencapai
rata-rata sebesar 3,6% per tahun. Produksi padi akan mening-
58
kat dari 41.596 ribu ton gabah kering giling pada akhir Repe-
lita IV menjadi 48.707 ribu ton gabah kering giling pada
akhir Repelita V, atau dengan laju pertumbuhan rata-rata se-
besar 3,2% per tahun. Produksi pangan secara keseluruhan di-
harapkan naik sekurang-kurangnya 2,5% per tahun.
Peningkatan produksi peternakan secara keseluruhan diha-
rapkan akan mencapai rata-rata 5% per tahun, dengan produksi
daging, telur dan susu masing-masing akan meningkat rata-rata
sebesar 6,2%,.5,2% dan 12,9% per tahun.
Produksi perikanan secara keseluruhan diharapkan mening-
kat rata-rata sebesar 5,5% per tahun. Produksi perikanan laut
dan perairan umum masing-masing diperkirakan akan meningkat
sebesar rata-rata 4,3% dan 2,4% per tahun, sedangkan produksi
budi daya perikanan akan meningkat sebesar rata-rata 9,1% per
tahun.
Produksi perkebunan secara keseluruhan diharapkan akan
meningkat sekurang-kurangnya sebesar 6,7% per tahun. Di dalam
subsektor ini, produksi karet dan kelapa diharapkan meningkat
masing-masing 5,4% dan 5,0% per tahun; minyak sawit dan inti
sawit masing-masing meningkat rata-rata sebesar 19,3% dan
19,0% per tahun. Sedangkan produksi perkebunan lainnya diha-
rapkan meningkat rata-rata per tahun sebesar: kopi 2,8%, teh
3,9%, lada 2,3%, cengkeh 5,6%, kakao 21,1%, tebu 4,9%, tem-
bakau 7,8% dan kapas 22,3%. Sedangkan peningkatan produksi
kehutanan secara keseluruhan diharapkan mencapai rata-rata
3,0% per tahun.
brat kaitannya dengan peningkatan produksi hasil-hasil
pertanian adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan perbaikan
gizi rakyat. Dalam Repelita V kebijaksanaan di bidang pangan
mempunyai dua tujuan, yaitu: (a) memantapkan swasembada pa-
59
ngan dan (b) meningkatkan keanekaragaman pola konsumsi pangan
dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada beras, serta se-
kaligus meningkatkan mutu pangan dan gizi rakyat melalui per-
baikan hidangan makanan mereka dengan tetap memperhatikan po-
la konsumsi masyarakat setempat.
Dalam rangka memantapkan swasembada pangan, akan lebih
diintensifkan usaha-usaha peningkatan dan penganekaragaman
penyediaan pangan. Usaha-usaha itu akan dilaksanakan melalui
peningkatan dan penganekaragaman produksi pangan serta pe-
ningkatan daya guna dan hasil guna penyalurannya. Dengan de-
mikian diharapkan pangan akan selalu tersedia dalam jumlah
dan dengan mutu gizi yang memadai, persediaannya tersebar me-
rata dengan harga yang di satu pihak terjangkau oleh daya be-
li rakyat banyak dan, di lain pihak cukup menjamin
peningkat- an pendapatan para petani produsen.
Peningkatan mutu gizi pangan masyarakat diupayakan,
antara lain, melalui usaha-usaha menganekaragamkan penyediaan
pangan dan melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan perila-
ku positif masyarakat terhadap aspek pangan dan gizi. Adapun
upaya penganekaragaman konsumsi pangan akan didukung oleh pe-
ngembangan teknologi pangan maju dan penyuluhan gizi.
Kebijaksanaan pangan dalam Repelita V juga akan diarah-
kan pada stabilisasi harga pangan, pemerataan penyediaan pa-
ngan dan penganekaragaman pangan. Langkah-langkah yang akan
ditempuh dalam rangka stabilisasi harga pangan antara lain
sebagai berikut. Pertama, melanjutkan dan meningkatkan secara
wajar pengendalian harga pangan melalui kebijaksanaan harga
dasar dan harga batas tertinggi beberapa jenis pangan. Kedua,
melanjutkan dan meningkatkan pemantapan cadangan pangan yang
memadai di tingkat nasional dan di daerah-daerah, khususnya
60
melalui peningkatan pengadaan pangan di dalam negeri serta
mengurangi secara bertahap impor beberapa jenis bahan pangan
yang produksinya di dalam negeri telah mencukupi. Ketiga, me-
lanjutkan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna pemasar-
an pangan, antara lain, melalui peningkatan penanganan pasca
panen terutama untuk memperkecil susut jumlah dan susut mutu
serta mendorong ekspor pangan yang sudah diolah.
Seperti disebutkan di atas, selama Repelita V produksi
beras diperkirakan akan dapat meningkat dengan rata-rata 3,2%
per tahun. Laju pertumbuhan tersebut akan memungkinkan ke-
naikan ketersediaan beras per jiwa rata-rata sebesar 1,3% per
tahun dalam Repelita V.
Kebijaksanaan pemerataan dalam bidang pangan dilaksana-
kan melalui langkah-langkah yang diarahkan untuk mempermudah
masyarakat di seluruh wilayah tanah air untuk memperoleh ber-
bagai jenis bahan pangan yang dibutuhkan dan sesuai dengan pola konsumsi masyarakat setempat dengan harga yang terjang-
kau. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain sebagai ber-
ikut. Pertama, memperlancar dan meningkatkan daya guna dan
hasil guna arus lalu lintas pangan antar daerah dengan
dukungan sarana angkutan darat, laut dan udara serta sarana dan prasarana pemasaran lainnya secara memadai terutama di
daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah perbatasan. Kedua,
melanjutkan dan meningkatkan pemanfaatan prasarana penyimpan-
an cadangan pangan di daerah-daerah serta meningkatkan daya
guna dan hasil guna pengelolaannya. Ketiga, menciptakan iklim
yang mendorong pembangunan industri-industri pengolahan pa-
ngan swasta di seluruh wilayah tanah air, terutama di daerah-daerah produksi pangan bukan beras. Jenis industri yang di-
utamakan akan disesuaikan dengan potensi sumber daya setem-
61
pat. Keempat, mendorong partisipasi aktif dan luas para peta-
ni produsen dalam menghimpun cadangan pangan secara lokal
antara lain dengan memanfaatkan sebaik-baiknya prasarana pe-
nyimpanan pangan yang telah tersedia, seperti gudang, lantai
jemur dan kios (GLK) milik KUD ataupun dengan secara bersama-
sama mengembangkan lumbung desa. Kelima, melanjutkan dan me-
ningkatkan kewaspadaan pangan dan gizi, terutama di daerah-
daerah rawan pangan yang keadaan gizi penduduknya masih kurang
memadai. Keenam, melanjutkan dan meningkatkan perlakuan khusus
untuk penduduk yang menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi,
khususnya kurang kalori dan protein (KKP).
Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka
penganekaragaman pangan, antara lain sebagai berikut. Pertama,
menciptakan iklim yang mendorong peningkatan produksi,
pengolahan, penyaluran dan konsumsi pangan bukan beras mela-
lui kebijaksanaan harga, pemasaran dan investasi. Kedua, me-
lanjutkan dan meningkatkan upaya untuk tetap mempertahankan
pola konsumsi pangan sebagian masyarakat yang secara tradi-
sional tidak tergantung pada beras sebagai makanan pokok. Ke-
tiga, mengembangkan dan menyebarluaskan penggunaan teknologi
pengolahan pangan sederhana dan tepat guna yang murah dan mu-
dah diterapkan oleh masyarakat. Keempat, melanjutkan dan meng-
intensifkan penyuluhan penganekaragaman pangan guna meningkat-
kan perbaikan gizi rakyat, yang dilaksanakan secara terus me-
nerus dan dipadukan ke dalam program-program yang telah ada.
Penyuluhan tersebut diarahkan pada usaha meningkatkan citra
(nilai sosial) pangan bukan beras serta pada usaha memperbaiki
hidangan makanan rakyat.
Kebijaksanaan dan langkah-langkah tersebut di atas akan
didukung pula oleh kegiatan-kegiatan penelitian dan pengem-
62
bangan di bidang produksi dan pasca panen, khususnya untuk
pangan bukan beras serta tersedianya peta regional mengenai
pola produksi dan pola konsumsi bahan pangan pokok dan bahan
pangan lainnya.
Salah satu sektor utama yang diandalkan sebagai pengge-
rak pembangunan dalam Repelita V adalah sektor industri. Se-
suai dengan amanat GBHN, pembangunan industri diarahkan agar
dapat mendorong terwujudnya struktur ekonomi yang semakin se-
imbang dan kokoh antara sektor industri yang maju dan sektor
pertanian yang tangguh, serta proses industrialisasi harus
mampu mendorong berkembangnya industri sebagai penggerak
utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan la-
pangan kerja. Dengan demikian pembangunan industri diarahkan
untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja
dan kesempatan berusaha, menyediakan barang dan jasa yang
bermutu dengan harga yang bersaing di pasaran dalam negeri
maupun luar negeri, meningkatkan ekspor dan menghemat devisa,
menunjang pembangunan daerah dan sektor-sektor pembangunan
lainnya serta sekaligus mengembangkan penguasaan teknologi.
Garis-garis Besar Haluan Negara selanjutnya menetapkan
sebagai berikut. Pertama, pembangunan industri yang mengha-
silkan mesin dan peralatan industri terus dikembangkan dan
diarahkan untuk secara bertahap dapat memenuhi kebutuhan da-
lam negeri akan mesin dan peralatan industri. Kedua, keter-
kaitan yang menguntungkan dan saling menunjang antara Indus-
tri kecil, industri menengah dan industri besar serta antara
industri hulu dan industri hilir perlu dikembangkan. Ketiga,
pengembangan wilayah-wilayah pusat pertumbuhan industri di
seluruh tanah air perlu dilanjutkan dengan tetap memperhati-
kan kelayakan ekonomi dan tata ruang serta peningkatan keter-
63
kaitan pengembangan industri antar daerah dalam rangka mem-
peroleh kesatuan ekonomi nasional. Keempat, kemampuan dan pe-
ranan usaha swasta dan koperasi terutama bagi golongan ekono-
mi lemah dan koperasi dalam kegiatan industri; peningkatan
penguasaan teknologi, rancang bangun dan perekayasaan Indus-
tri perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan. Kelima, dalam
pembangunan industri harus selalu diusahakan untuk memelihara
kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran serta perusak-
an lingkungan hidup dan pemborosan penggunaan sumber alam.
Keenam, dalam rangka meningkatkan mutu dan keandalan produksi
dalam negeri perlu lebih dimantapkan dan dimasyarakatkan
standar industri nasional. Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa
pengembangan hasil industri ditujukan untuk sebesar mungkin
memenuhi kebutuhan masyarakat banyak serta menghindari rang-
sangan tumbuhnya pola konsumsi mewah.
Kebijaksanaan umum atau lintas sektoral seperti kebijak-
sanaan fiskal, moneter serta perdagangan, terutama yang ber-
kaitan dengan usaha penciptaan iklim usaha serta iklim inves-
tasi industri yang semakin sehat dan peningkatan efisiensi
industri nasional, dalam Repelita V memegang peranan sangat
penting dan merupakan kondisi yang menentukan keberhasilan
pencapaian tujuan pembangunan sektor industri. Di samping
itu, kebijaksanaan umum atau lintas sektoral lainnya yang ma-
sih perlu dilanjutkan adalah mengupayakan penyederhanaan pro-
sedur perizinan industri, peningkatan kepastian usaha, kelan-
caran pelayanan di tingkat pusat maupun daerah serta penye-
diaan prasarana dan sarana yang memadai.
Sehubungan dengan arah yang digariskan dalam GBHN seper-
ti tersebut di atas, maka prioritas pembangunan industri da-
lam Repelita V adalah sebagai berikut.
64
Pertama, pengembangan industri yang berorientasi ekspor,
dalam rangka meningkatkan ekspor hasil industri dan mendorong
berkembangnya keanekaragaman ekspor hasil industri. Dalam hu-
bungan ini ditempuh kebijaksanaan dan langkah-langkah: me-
ningkatkan pertumbuhan dan diversifikasi produksi komoditi
ekspor hasil industri dari industri yang telah ada ataupun
merangsang pengembangan industri barn; meningkatkan daya
saing industri yang berorientasi substitusi impor agar dapat
menghasilkan produk-produk yang bisa diekspor; menciptakan
iklim usaha untuk peningkatan investasi dalam industri
yang berorientasi ekspor; mengembangkan kawasan industri khusus
yang berorientasi ekspor.
Kedua, pendalaman dan penguatan struktur industri, ter-
utama cabang atau jenis industri yang telah teridentifikasi
memiliki hubungan keterkaitan antar industri atau dengan sek-
tor ekonomi lainnya yang cukup besar. Pelaksanaan pendalaman
struktur diutamakan untuk jenis industri yang memiliki ke-
unggulan komparatif serta sekaligus dikaitkan dengan usaha
restrukturisasi industri. Pelaksanaan diarahkan pula agar da-
pat mendorong industrialisasi di daerah dan mendorong pertum-
buhan industri kecil dan menengah serta dengan memperhatikan
keterkaitannya dengan sektor ekonomi lainnya. Dalam hubungan
ini, usaha pendalaman struktur industri diikuti pula dengan
pengembangan industri kunci atau industri strategis. Sejalan
dengan ini, efisiensi dan produktivitas Badan-badan Usaha
Milik Negara akan semakin ditingkatkan.
Ketiga, pengembangan industri kecil dalam rangka memper-
luas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan dan
memeratakan pendapatan serta meningkatkan laju pertumbuhan
65
ekonomi di daerah yang relatif tertinggal. Pengembangan in-
dustri kecil ini ditempuh dengan meningkatkan bimbingan tek-
nologi produksi, dan mute produk serta penyediaan informasi
pasar. Dalam hal ini diupayakan agar industri kecil mampu
berkembang ke arah vertikal, yaitu ditandai dengan meningkat-
nya kemampuan dan kemandirian usaha serta meningkatnya skala
usaha dan hasilnya.
Keempat, pengembangan industri pengolahan hasil pertani-
an sebagai upaya pemanfaatan seoptimal mungkin potensi modal
dasar kekayaan sektor pertanian dan sektor lainnya serta po-
tensi modal dasar lainnya dalam rangka peningkatan nilai tam-
bah produksi nasional dan memperkokoh struktur ekonomi. Lang-
kah-langkah yang ditempuh adalah dengan mengupayakan kesela-
rasan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dengan
program pengembangan sektor pertanian. Di samping itu, akan
terus dikembangkan pembuatan mesin dan peralatan pabrik peng-
olah hasil pertanian termasuk hasil hutan. Dalam hal ini akan
dikembangkan industri pengolahan hasil pertanian yang berpola
padat-karya dan cenderung kurang padat modal.
Kelima, upaya peningkatan dan pengembangan penguasaan
serta penyebaran teknologi terapan di sektor industri akan
dilanjutkan dalam rangka usaha merintis pengembangan hasil
industri yang memiliki keunggulan komparatif teknologi, me-
nunjang usaha pendalaman struktur industri, peningkatan eks-
por hasil industri serta pengembangan industri kecil. Lang-
kah-langkah pokok yang akan ditempuh meliputi peningkatan dan
pengembangan sarana penelitian, termasuk laboratorium balai-
balai penelitian dan pangembangan industri, dan peningkatan
kemampuan tenaga profesional dan spesialisasi peneliti; pe-
ningkatan penguasaan teknologi manufaktur dan teknologi pro-
66
duk; pengembangan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan
industri dalam hal kemampuan pembangunan pabrik secara utuh,
pembuatan mesin dan peralatan pabrik, dan pengembangan pa-
ket-paket proses industri dan peningkatan efektivitas alih
teknologi dan penyebarannya untuk menghapuskan gejala kesen-
jangan dalam penguasaan dan penerapan teknologi.
Langkah-langkah utama tersebut di atas tidaklah sepenuh-
nya merupakan langkah yang terpisah-pisah satu dengan lain-
nya. Keterkaitan yang ada di antaranya justru diperlukan
untuk memantapkan pelaksanaan kebijaksanaan industrialisasi.
Dalam Repelita V pertumbuhan sektor industri diperkirakan
akan mencapai 8,5% setahun yang merupakan gabungan dari laju
pertumbuhan industri non migas sebesar 10,0% setahun dan laju
pertumbuhan industri migas sebesar 4,2% setahun. Pada tingkat
laju pertumbuhan tersebut, diharapkan sumbangan sektor indus-
tri dalam produksi nasional akan semakin meningkat. Demikian
pula ekspor hasil industri dalam keseluruhan ekspor diperki-
rakan meningkat dari 47,7% pada akhir Repelita IV menjadi
59,7% pada akhir Repelita V. Di antara hasil-hasil industri
tersebut ekspor kelompok aneka industri diperkirakan akan me-
ningkat dengan rata-rata 13,8% per tahun dan ekspor kelompok
industri mesin dan logam dasar dengan rata-rata 10,9% per ta-
hun. Sementara itu ekspor industri kimia dasar dan kelompok
industri kecil diperkirakan akan meningkat masing-masing se-
besar rata-rata 21,9% dan 21,6% per tahun.
Sektor pertambangan akan tetap mempunyai peranan penting
dalam Repelita V. Pembangunan pertambangan diarahkan pada pe-
manfaatan sebesar mungkin kekayaan tambang bagi pembangunan
nasional dan ditujukan untuk menyediakan bahan baku bagi
industri dalam negeri, meningkatkan ekspor dan penerimaan ne-
67
gara, serta memperluas kesempatan berusaha dan lapangan ker-
ja. Pembangunan pertambangan terutama dilakukan dengan peng-
anekaragaman hasil tambang serta pengelolaan usaha pertam-
bangan secara efisien. Untuk itu perlu dilanjutkan, diting-
katkan dan diperluas upaya inventarisasi dan pemetaan, eks-
plorasi serta eksploitasi kekayaan tambang dengan memanfaat-
kan teknologi yang tepat.
Untuk meningkatkan pemanfaatan bahan dan hasil tambang,
baik untuk ekspor maupun untuk kebutuhan dalam negeri, perlu
terus dilanjutkan dan ditingkatkan produksi dan usaha pema-
sarannya terutama di luar negeri, serta usaha untuk mengolah
bahan-bahan tersebut agar dapat meningkatkan nilai tambah.
Kebijaksanaan dan langkah-langkah yang akan ditempuh
dalam Repelita V di bidang pertambangan dan energi diarahkan
untuk memantapkan dan melanjutkan serta mengusahakan pening-
katan hasil-hasil pertambangan yang meliputi upaya inventari-
sasi, pemetaan, eksplorasi dan eksploitasi kekayaan sumber
daya mineral dan energi. Seiring dengan itu akan ditempuh
langkah-langkah untuk mengusahakan kelangsungan dan pening-
katan produksi bahan tambang yang saat ini telah mempunyai
pasaran, mengembangkan penyediaan bahan baku untuk industri,
meningkatkan penganekaragaman produksi pertambangan, serta
memperluas kesempatan kerja. Selain itu akan diusahakan untuk
menciptakan iklim pengusahaan pertambangan yang menunjang me-
lalui pemantapan keserasian usaha antara usaha negara, swas-
ta, pertambangan rakyat dan koperasi pertambangan; peyempur-
naan berbagai peraturan dan perundangan secara sektoral
maupun lintas sektoral; peningkatan pembinaan dan pengawasan
terhadap perusahaan tambang swasta maupun milik negara; serta
68
peningkatan usaha pertambangan rakyat (tambang skala kecil)
dan koperasi pertambangan.
Sasaran inventarisasi dan eksplorasi sumber daya mineral
diprioritaskan di daerah-daerah yang diperkirakan memiliki
endapan mineral yang dapat digunakan sebagai bahan mentah
untuk memenuhi kebutuhan energi dan industri dalam negeri
serta komoditi mineral yang mempunyai pasaran di luar negeri.
Kegiatan inventarisasi dan eksplorasi ini terutama akan di-
laksanakan di luar pulau Jawa. Dalam upaya meningkatkan efi-
siensi dan efektivitas penyelidikan dan pemetaan geologi, ke-
giatan akan diarahkan ke daerah-daerah prioritas yang sesuai
dengan komoditi bahan tambang yang segera ditangani.
Di bidang minyak bumi, gas bumi dan sumber daya panas
bumi, kebijaksanaan dan langkah-langkah yang akan ditempuh
antara lain adalah melanjutkan dan makin meningkatkan kegiat-
an eksplorasi minyak dan gas bumi untuk mencari dan menemukan
cadangan baru, mengembangkan lapangan minyak baru dan "enhan-
ced oil recovery" (EOR) guna meningkatkan produksi minyak dan
gas bumi, mempertahankan jumlah ekspor minyak dan gas bumi,
serta memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di dalam
negeri. Dalam tahun pertama Repelita V, produksi minyak bumi
diperkirakan mencapai 511,0 juta barrel dan pada tahun ter-
akhir Repelita V meningkat menjadi 558,0 juta barrel. Sedang-
kan produksi LNG untuk keperluan ekspor, dalam tahun pertama
Repelita V diperkirakan akan mencapai 17,5 juta ton, sedang
pada akhir Repelita V meningkat menjadi 19,0 juta ton.
Dalam usaha menarik penanam modal asing untuk meningkat-
kan kegiatannya di bidang minyak bumi, gas bumi dan panas
bumi, maka akan tetap diberikan kemudahan-kemudahan dan pe-
rangsang yang memadai. Usaha-usaha ini perlu dilakukan meng-
69
ingat bahwa usaha pengembangan sumber-sumber minyak dan gas
bumi memerlukan teknologi tinggi dan padat modal.
Permintaan akan BBM di dalam negeri yang semakin mening-
kat diharapkan akan dapat diimbangi dengan peningkatan kemam-
puan operasional di bidang minyak bumi dan gas bumi dengan
memperbaiki pola dan tats cara kerja sehingga diperoleh hasil
yang makin meningkat. Selain daripada itu pemenuhan kebutuhan
BBM dalam negeri akan lebih disempurnakan dengan memperbaiki
pola distribusi dengan menambah sarana distribusi berupa pe-
ngembangan sarana timbun, sarana bongkar-muat dan sarana ang-
kutannya.
Di bidang pertambangan umum kebijaksanaan tetap dikait-
kan dengan pengembangan potensi daerah, pelestarian lingkung-
an hidup, perluasan kesempatan usaha dan kesempatan kerja,
serta diarahkan untuk turut menciptakan pembangunan yang ber-
sifat lintas sektoral dan berwawasan lingkungan. Pembangunan
di bidang pertambangan umum diharapkan dapat meningkatkan pe-
manfaatan sumber daya mineral dan energi secara terpadu de-
ngan sumber daya lainnya, sehingga usaha pertambangan terkait
dengan dan ikut mendukung peningkatan produksi sektor-sektor
lain. Selain itu kebijaksanaan juga diarahkan untuk mening-
katkan ekspor dengan komoditi, andalannya, antara lain, batu
bara, emas dan perak, timah, nikel, tembaga dan bauksit. Apa-
bila pada tahun terakhir Repelita IV, produksi batu bara,
emas, timah, nikel, tembaga dan bauksit masing-masing diper-
kirakan sebesar 3,5 juta ton, 2.433 kg, 27,5 ribu ton, 1.718
ribu ton, 270 ribu ton dan 650 ribu ton; maka pada tahun ter-
akhir Repelita V diperkirakan masing-masing meningkat menjadi
15 juta ton, 8.713 kg, 31,2 ribu ton, 2.100 ribu ton, 325
ribu ton dan 750 ribu ton.
70
Di bidang energi, pengembangan dan pemanfaatannya dida-
sarkan pada pengelolaan sumber daya secara menyeluruh dan
terpadu dengan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan, baik
untuk ekspor maupun untuk pemakaian dalam negeri, serta di-
arahkan untuk menyediakan energi dalam jumlah yang memadai
untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Kebijak-
sanaan pemakaian energi di dalam negeri tetap diarahkan pada
pemanfaatan potensi sumber energi non minyak yang ada, seper-
ti gas bumi, panas bumi, tenaga air, batu bara dengan tetap
memperhatikan segi ekonomisnya.
Di dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut akan tetap
ditempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berintikan intensi-
fikasi, diversifikasi, konservasi dan indeksasi energi. In-
tensifikasi energi mencakup berbagai upaya untuk menemukan
sumber daya energi yang dilakukan melalui kegiatan survai sumber
daya energi guna memperluas potensi sumber daya energi
yang dapat dikembangkan dan melalui eksplorasi sumber daya
energi untuk menemukan tambahan cadangan sumber daya energi.
Selanjutnya diversifikasi energi dilakukan melalui kegiatan
penemuan, penganekaragaman sumber daya energi, dan pemanfaat-
an secara luas energi alternatif di luar minyak bumi, yang
meliputi gas, batu bara, tenaga air, tenaga panas bumi, dan
sebagainya.
Kegiatan konservasi energi dilakukan dengan mengembang-
kan energi yang dapat diperbarui, seperti gambut, biomassa,
limbah, kayu bakar, tenaga surya, tenaga angin, tenaga air
skala kecil, tenaga panas bumi skala kecil dan tenaga air
laut. Upaya ini dilakukan dalam rangka pemanfaatan sumber da-
ya energi yang tersedia setempat dengan memperhatikan kese-
lamatan masyarakat serta kelestarian kemampuan sumber daya
71
alam dan lingkungan hidup, sehingga dapat menyumbang sebaik-
baiknya kepada pemenuhan kebutuhan akan energi di pedesaan
dan daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan
distribusi listrik. Dalam pada itu indeksasi energi, yaitu
upaya melalui penentuan jenis energi yang paling tepat digu-
nakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, akan dilanjutkan agar
secara nasional diperoleh pola pemanfaatan energi yang opti-
mal. Langkah-langkah yang akan diambil meliputi studi, pene-
litian, survai atau pengkajian di bidang teknis, ekonomis,
sosial budaya dan pertahanan keamanan.
Salah satu sumber energi yang menjangkau masyarakat luas
adalah tenaga listrik. Sesuai dengan tujuan pembangunan kete-
nagalistrikan dan tahap pembangunan nasional maka sasaran
pembangunan ketenagalistrikan dalam Repelita V adalah memenu-
hi permintaan masyarakat akan tenaga listrik dengan jumlah
yang cukup dan merata, mutu yang baik, keandalan yang tinggi
dengan harga yang terjangkau. Untuk itu pembangunan sarana
penyediaan tenaga listrik akan dilaksanakan melalui optimi-
sasi perencanaan sistem tenaga listrik yang disusun atas da-
sar perkiraan kebutuhan ramalan beban.
Dalam memenuhi kebutuhan tersebut di atas, selama Repe-
lita V direncanakan penambahan daya terpasang pembangkit te-
naga listrik yang terdiri dari PLTA sebesar 369 MW, PLTD se-
besar 323 MW, PLTG sebesar 120 MW, PLTP sebesar 290 MW,, PLTU
Batu bara sebesar 1.365 MW dan PLTU Minyak Bumi/Gas Alam sebe-
sar 130 MW. Selain itu direncanakan pula untuk membangun pem-
bangkit tenaga listrik yang baru yaitu Pembangkit Tenaga Lis-
trik Gas Uap (PLTGU) yang akan menghasilkan daya terpasang
sebesar 1.100 MW, sehingga penambahan daya terpasang pembang-
72
kit tenaga listrik secara keseluruhan sampai pada akhir Repe-
lita V menjadi 3.697 MW.Untuk meningkatkan penyaluran tenaga listrik, direncana-
kan pula menambah jaringan transmisi sebesar 6.302 kms, kapa-
sitas transformator gardu induk sebesar 8.507 MVA serta me-
ningkatkan jaringan distribusi yang terdiri dari jaringan te-
gangan menengah, jaringan tegangan rendah dan gardu distribu-
si yang pada akhir Repelita IV masing-masing sebesar 62.938
kms, 90.549 kms dan 12.424 MVA menjadi masing-masing sebesar
132.039 kms, 186.588 kms dan 22.021 MVA pada akhir Repelita V.
Usaha listrik masuk desa dilanjutkan untuk mendorong ke-
giatan ekonomi serta meningkatkan kecerdasan dan kesejahtera-
an rakyat di daerah pedesaan. Untuk memenuhi kebutuhan lis-
trik di daerah pedesaan dalam Repelita V akan dibangun pusat
listrik tenaga minihidro tersebar dengan kapasitas total se-
besar 24,47 MW dan pusat listrik tenaga diesel tersebar dengan
kapasitas total sebesar 50 MW, jaringan tegangan menengah se-
panjang 27.274 kms, jaringan tegangan rendah sepanjang 33.315
kms, dan gardu distribusi dengan kapasitas 1.081 MVA. Dengan
pembangunan ini jumlah desa yang akan mendapat aliran listrik
akan mencapai 11.600 buah dan pelanggan yang terlayani seba-
nyak sekitar 2,5 juta pelanggan.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara
lebih merata, diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada ko-
perasi dan swasta maupun badan usaha lain untuk menyediakan
tenaga listrik selama usaha tersebut masih dalam kerangka dan
arah pengembangan kelistrikan nasional.. Adapun pembinaan
usaha ketenagalistrikan di daerah pedesaan dilakukan melalui
73
pemberian pembinaan kepada Koperasi Unit Desa (KUD), pengelo-
la kelistrikan swasta dan swadaya masyarakat dalam bidang
penggunaan listrik secara produktif, bantuan paket kredit
listrik pedesaan, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan
standardisasi listrik pedesaan.
Dalam Repelita V, seperti juga dalam Repelita-repelita
sebelumnya, perhubungan tetap memegang peranan yang menentu-
kan laju pembangunan di berbagai sektor penting lain. Sesuai
dengan GBHN, pembangunan perhubungan dalam Repelita V diarah-
kan untuk memperlancar arus manusia, barang dan jasa serta
informasi sehingga dengan demikian dapat pula mendorong peme-
rataan pembangunan ke seluruh wilayah tanah air, mempercepat
pertumbuhan ekonomi dan membantu menjamin stabilitas nasional.
Pembangunan perhubungan tersebut akan dilaksanakan secara
serasi dan terpadu baik dalam sektor perhubungan sendiri mau-
pun dengan sektor pembangunan lainnya. Di dalam sektor perhu-
bungan akan ditingkatkan mutu pelayanan dan efisiensi dalam
pengelolaan usaha perhubungan, sehingga tersedia jasa perhu-
bungan dengan biaya yang makin terjangkau oleh masyarakat.
Sehubungan dengan itu, langkah yang akan diambil adalah
mengembangkan potensi perhubungan dan unsur pendukungnya,
yaitu dengan mengembangkan dan memanfaatkan teknologi perhu-
bungan yang tepat, menyelenggarakan pendidikan dan latihan
untuk penyediaan tenaga kerja yang ahli dan terampil, dan me-
nyederhanakan peraturan guna meningkatkan peran serta masya-
rakat dalam penyediaan jasa perhubungan.
Pembangunan perhubungan darat dalam Repelita V dilanjut-
kan dengan tujuan agar dapat meningkatkan penyediaan, kemam-
puan dan pelayanan angkutan jalan raya, angkutan kereta api,
74
serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Dalam mening-
katkan kelancaran angkutan di wilayah perkotaan dikembangkan
sistem angkutan umum yang terpadu yang mampu melayani kebu-
tuhan masyarakat perkotaan.
Pembangunan jalan akan dilanjutkan dengan mengutamakan
pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat pertumbuhan dan di
pusat-pusat produksi serta jalan yang menghubungkan daerah
produksi dengan daerah pemasarannya. Direncanakan pada akhir
Repelita V, jaringan jalan nasional dan propinsi dapat di-
tingkatkan hingga jalan dengan kondisi mantap menjadi sepan-
jang 43.400 km, sedangkan untuk jalan kabupaten dan kotamadya
yang beraspal dapat ditingkatkan menjadi 93.900 km. Selain
itu direncanakan pula pembangunan jalan arteri/kolektor se-
panjang 1.600 km, jalan kotamadya sepanjang 344 km dan pem-
bangunan jembatan sepanjang 4.200 m.
Jasa angkutan jalan raya yang meliputi angkutan penum-
pang dan muatan dalam kota, antar kota, dan antar daerah, juga
ditingkatkan dengan membina dan mengembangkan keterpaduan pe-
layanannya sehingga dapat ditingkatkan efisiensinya. Dalam
menunjang keselamatan lalu-lintas angkutan jalan raya akan
ditingkatkan pengujian kendaraan bermotor, rambu jalan, marka
jalan dan pagar pengaman jalan.
Pembangunan perkeretaapian akan dilanjutkan dengan me-
ningkatkan daya angkut, mutu pelayanan dan efisiensi pengelo-
laannya sehingga kereta api sebagai angkutan umum penumpang
dan barang dapat semakin diandalkan oleh masyarakat. Untuk
itu direncanakan rehabilitasi dan peningkatan jalan kereta
api sepanjang 1.835 km, pembangunan jembatan bawah sebanyak
175 buah dan jembatan atas seberat 2.500 ton, rehabilitasi
75
lokomotif sebanyak 739 kegiatan, rehabilitasi kereta penum-
pang sebanyak 2.009 kegiatan dan rehabilitasi gerbong barang
sebanyak 13.997 kegiatan. Peralatan keselamatan lalu lintas
kereta api juga akan ditambah dan diperluas. Selanjutnya, da-
lam rangka meningkatkan pelayanan angkutan dalam kota dan
antar kota diusahakan pengembangan sistem angkutan kereta api.
Sehubungan dengan itu akan ditingkatkan pula rehabilitasi kereta rel listrik sebanyak 640 kegiatan, penambahan gerbong
penumpang antar kota serta penambahan kereta rel listrik seba-
nyak 136 buah dan rehabilitasi kereta rel diesel sebanyak 224
kegiatan yang digunakan untuk angkutan dalam kota.
Pembangunan angkutan sungai, danau dan penyeberangan ma-
kin ditingkatkan, baik sebagai sarana angkutan yang berdiri
sendiri maupun sebagai bagian dari angkutan jalan raya dan
kereta api agar dapat menunjang pembangunan di berbagai sek-
tor dan daerah, khususnya daerah pemukiman penduduk di peda-
laman serta daerah terpencil. Untuk itu selama Repelita V akan
diupayakan rehabilitasi dermaga penyeberangan berjumlah 16
buah, peningkatan dan perluasan jaringan penyeberangan seba-
nyak 65 unit, rehabilitasi dan pembangunan dermaga danau ma-
sing-masing sebanyak 4 dan 10 unit, serta rehabilitasi dan
pembangunan dermaga sungai masing-masing sebanyak 22 dan 14
unit. Di samping itu direncanakan pula rehabilitasi dan pe-
nambahan kapal penyeberangan masing-masing sebanyak 18 dan 8
buah.
Pembangunan perhubungan laut dilanjutkan untuk mening-
katkan pelayanan angkutan laut agar makin mampu menghubungkan
seluruh wilayah tanah air, sekaligus mendorong pertumbuhan
produksi dan perdagangan antar daerah serta meningkatkan daya
saing hasil-hasil produksi dalam negeri baik di pasaran dalam
76
negeri maupun luar negeri. Pelayaran nasional untuk angkutan
laut dalam negeri selama Repelita V akan ditingkatkan kemam-
puan dan peranannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, armada
nusantara diusahakan agar dapat saling mendukung dan memben-
tuk kesatuan armada angkutan yang tangguh sehingga dapat men-
dorong peningkatan perdagangan antar pulau, dan menunjang
perdagangan luar negeri. Pelayaran nasional luar negeri juga
ditingkatkan kemampuan, peranan dan daya saingnya terutama
dalam pengangkutan barang ekspor. Usaha pelayaran rakyat dan
pelayaran perintis perlu terus dibina dan dikembangkan se-
hingga angkutan laut makin menjangkau masyarakat dan dapat
mendorong pertumbuhan perdagangan dan pemasaran hasil produk-
si terutama di daerah terpencil. Pengelolaan fasilitas pela-
buhan dan perhubungan laut lainnya makin ditingkatkan agar
menjadi lebih efisien dan lebih mampu menunjang kelancaran
dan keselamatan angkutan laut.
Untuk mencapai hal-hal tersebut selama Repelita V diren-
canakan penambahan kapasitas armada nusantara sebanyak
178.500 dwt, pelayaran lokal sebanyak 22 ribu dwt, pelayaran
rakyat sebanyak 50 ribu dwt, pelayaran khusus dan kapal pe-
numpang masing-masing 119.800 dwt dan 40 ribu brt. Di samping
itu direncanakan pula penambahan kapasitas armada samudera
sebanyak 112.800 dwt, dan pelayaran khusus luar negeri. Juga
direncanakan penambahan dermaga sepanjang 4.910 m, gudang pe-
labuhan seluas 53.750 m2, lapangan penumpukan seluas 67.200
m2, dan lapangan peti kemas seluas 80 ribu m2. Pengerukan pe-
labuhan akan semakin ditingkatkan dan peralatan keselamatan
maritim juga diperluas dan ditambah di wilayah perairan Nu-
santara.
77
Perhubungan udara dalam Repelita V akan ditingkatkan ke-
mampuan dan pengelolaannya. Perhubungan udara dalam negeri
akan ditingkatkan dan diusahakan untuk menjangkau daerah-
daerah di tanah air. Penerbangan nasional luar negeri makin
ditingkatkan mutu pelayanan dan daya saingnya agar dapat me-
ningkatkan arus wisata dan membantu memperbesar penghasilan
devisa. Sesuai dengan perkiraan pertumbuhan lalu lintas ang-
kutan udara selama Repelita V direncanakan pula peningkatan
prasarana bandar udara sehingga dapat digunakan untuk jenis
pesawat besar, menengah dan kecil. Landasan-landasan perintis
yang tersebar hampir di seluruh propinsi di Indonesia juga
akan ditingkatkan.
Pembangunan pos dan giro dilanjutkan untuk makin mening-
katkan kemampuan, efisiensi dan keandalannya dalam melayani
kebutuhan masyarakat. Khususnya pembangunan pos dan giro di
semua kecamatan ditingkatkan sehingga jasa pos dan giro makin
menjangkau desa-desa, daerah pemukiman transmigrasi dan
daerah terpencil lainnya. Untuk itu direncanakan peningkatan
pembangunan kantor pos, kantor pos pembantu dan kantor pos
tambahan sebanyak 820 buah, penambahan peralatan penunjang
berupa kendaraan pos, sepeda motor, bis Surat dan timbangan
elektronik.
Pembangunan telekomunikasi dilanjutkan untuk meningkat-
kan jangkauan dan mutu pelayanannya dengan memperluas jaringan
dan sambungan telekomunikasi serta meningkatkan efisiensi-
nya. Sejalan dengan itu dikembangkan fasilitas telekomunikasi
umum yang makin tersebar dan menjangkau masyarakat banyak.
Dalam hubungan ini akan diutamakan penyelesaian pembangunan
telepon sejumlah 600.410 satuan sambungan yang merupakan pe-
nyelesaian lanjutan pelaksanaan Repelita IV. Di samping itu
78
sesuai dengan permintaan masyarakat yang semakin meningkat
selama Repelita V akan dimulai langkah persiapan, perencana-
an, perekayasaan dan pembangunan penambahan kapasitas telepon
sebanyak 799.590 satuan sambungan sehingga seluruh kegiatan
mencakup 1,4 juta satuan sambungan. Sementara itu direncana-
kan pula meningkatkan hubungan pelayanan luar negeri ke 150
negara melalui seluruh ibukota propinsi. Di samping itu ke-
mampuan dan mutu industri telekomunikasi nasional juga di-
tingkatkan agar mampu bersaing di pasaran dalam negeri maupun
luar negeri.
Pembangunan jasa meteorologi dan geofisika dilanjutkan
untuk menunjang keselamatan masyarakat pada umumnya dan kese-
lamatan pelayaran dan penerbangan pada khususnya serta kepen-
tingan pembangunan di berbagai sektor. Untuk itu perlu di-
tingkatkan pembangunan sarana dan prasarana meteorologi dan
geofisika, agar dapat menunjang kegiatan di berbagai sektor
yang membutuhkan, seperti perhubungan, pertanian, perindus-
trian dan pertambangan. Kemampuan pencarian dan penyelamatan
perlu lebih ditingkatkan dengan memperkuat organisasi, meman-
tapkan koordinasi serta mengembangkan kemampuan tenaga dan
sarana agar dapat mengambil tindakan yang cepat dalam penca-
rian dan penyelamatan jiwa manusia.
Erat kaitannya dengan pembangunan perhubungan adalah
pembangunan pariwisata, yang dalam Repelita V diharapkan
dapat menjadi sumber penghasil devisa penting, pencipta la-
pangan kerja dan sumber penghasilan daerah. Dalam Repelita V
pembangunan kepariwisataan akan ditingkatkan dengan mengem-
bangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan
nasional menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk
membantu memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan meme-
79
ratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja terutama bagi
masyarakat setempat. Di samping itu pembangunan kepariwisata-
an tersebut akan mempunyai dampak mendorong pembangunan
daerah, memperkenalkan dan mengembangkan nilai dan budaya
bangsa, memperkenalkan keindahan alam dan negara Indonesia.
Dalam pembangunan kepariwisataan tetap dijaga terpeliharanya
kepribadian bangsa dan kelestarian serta mutu lingkungan hi-
dup. Pembangunan kepariwisataan dilakukan secara menyeluruh
dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Pem-binaan
usaha kepariwisataan diarahkan agar antara usaha-usaha
kepariwisataan yang kecil, menengah dan besar dapat saling
menunjang dan dapat berkembang secara serasi.
Kepariwisataan dalam negeri perlu terus dikembangkan dan
diarahkan untuk memupuk rasa cinta Tanah Air dan bangsa serta
menanamkan jiwa, semangat dan nilai-nilai luhur bangsa dalam
rangka lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional di
samping untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Usaha pembinaan
dan pengembangan kepariwisataan dalam negeri ditujukan pula
untuk meningkatkan kualitas kebudayaan bangsa, memperkenalkan
kekayaan peninggalan sejarah serta keindahan alam termasuk
alam bahari di berbagai daerah di seluruh pelosok Tanah Air.
Sehubungan dengan itu pelayanan dan penyelenggaraan wisata untuk
masyarakat terutama untuk golongan remaja dan pemuda
dalam Repelita V akan ditingkatkan.
Sejalan dengan itu dalam rangka pembangunan kepariwisa-
taan selama Repelita V perlu ditingkatkan langkah-langkah
yang terarah dan terpadu dalam pengembangan obyek-obyek wisa-
ta di 27 propinsi yang terdiri dari obyek wisata bahari,
obyek wisata keindahan alam dan budaya serta peninggalan se-
jarah. Potensi pengembangan sarana obyek wisata konvensi dan
80
pameran juga akan ditingkatkan dengan bekerja sama dengan sek-
tor dunia usaha. Kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata
baik di dalam maupun di luar negeri akan ditingkatkan pula
sejalan dengan peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan la-
tihan untuk penyediaan tenaga-tenaga yang ahli dan terampil
di bidang kepariwisataan.
Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ke-
pariwisataan perlu ditingkatkan pula melalui usaha-usaha pe-
nyuluhan dan pembinaan kelompok-kelompok seni budaya, indus-
tri kerajinan. Di samping itu masyarakat dibina guna dapat
memelihara, meningkatkan mute dan kelancaran pelayanan serta
penyelenggaraan pariwisata, sehingga semakin memperluas usaha
pengenalan dan pengembangan kebudayaan bangsa. Selain itu da-
lam kegiatan usaha kepariwisataan perlu dicegah hal-hal yang
dapat merugikan kehidupan masyarakat dan bangsa dengan tetap
menjaga citra kepribadian dan martabat bangsa. Dengan lang-
kah-langkah tersebut diharapkan pada tahun terakhir Repelita V
jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia dapat
mencapai 2,5 juta orang.
Pembangunan sektor perdagangan diarahkan untuk mening-
katkan efisiensi perdagangan, baik perdagangan dalam negeri
maupun perdagangan luar negeri, guna memperlancar arus barang
dan jasa, mendorong pembentukan harga yang layak dengan pen-
ciptaan iklim persaingan yang sehat, menunjang usaha pening-
katan produksi, mengembangkan ekspor, memperluas lapangan
kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan pemerataan penda-
patan rakyat serta memantapkan stabilitas ekonomi.
Di bidang perdagangan luar negeri, langkah-langkah kebi-
jaksanaan ditujukan untuk meningkatkan ekspor non. migas khu-
susnya untuk produk hasil olahan melalui peningkatan daya
81
saing, perluasan pangsa pasar di luar negeri dan penganekara-
gaman produk ekspor. Dalam rangka menjamin kesinambungan dan
ketepatan waktu penyerahan, maka bahan-bahan kebutuhan pokok
yang masih perlu diimpor tetap dijamin ketersediaannya mela-
lui kebijaksanaan impor yang terkendali. Program pengembangan
perdagangan luar negeri meliputi kegiatan-kegiatan peningkat-
an dan pemantapan ekspor, peningkatan daya saing komoditi
ekspor, pembinaan kelembagaan perdagangan luar negeri melalui
pemantapan tertib usaha di bidang perdagangan dan pengembang-
an prasarana dan sarana penunjang perdagangan, antara lain,
melalui peningkatan dan penyebaran informasi pasar luar ne-
geri.
Dalam rangka menunjang pengembangan ekspor non migas, ke-
giatan-kegiatan lain yang dilakukan meliputi peningkatan mutu
barang ekspor, peningkatan sarana-sarana telekomunikasi untuk
menunjang pengumpulan dan penyebaran informasi, peningkatan
kegiatan promosi ekspor, peningkatan penggunaan fasilitas pe-
nunjang perdagangan seperti kawasan berikat, bursa komoditi
dan lain-lain. Di bidang perdagangan dalam negeri, langkah-
langkah kebijaksanaan dalam Repelita V ditujukan untuk me-
ningkatkan kelancaran arus barang dan jasa sehingga harga di
pasar berada pada tingkat yang terjangkau rakyat banyak serta
kebutuhan rakyat akan bahan pokok dan bahan penting lainnya
dapat terpenuhi dalam jumlah yang memadai. Di samping itu ke-
giatan perdagangan dalam negeri juga ditujukan untuk mening-
katkan peranan dan peran serta koperasi dan golongan ekonomi
lemah dengan memperluas fasilitas baik di bidang pendidikan
dan latihan, produksi maupun pemasaran. Lebih lanjut langkah-
langkah kebijaksanaan juga ditujukan untuk mendorong kerja
sama antara tiga pelaku ekonomi, yaitu BUMN, swasta dan kope-
82
rasi, baik melalui kamar dagang maupun asosiasi-asosiasi
usaha.
Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang se-
suai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 akan makin di-
tingkatkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan demokrasi
ekonomi sebagai salah satu landasan bagi terciptanya masyara-
kat yang berkeadilan sosial. Peranan koperasi yang sampai
saat ini telah berhasil dikembangkan akan lebih didorong dan
ditingkatkan melalui peningkatan baik mutu maupun kemampuan-
nya, supaya makin meningkat peranannya terlebih-lebih dalam
kehidupan ekonomi di pedesaan, khususnya di sektor pertanian
pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Selanjutnya pe-
ranan koperasi juga akan semakin ditingkatkan dan diperluas
di sektor-sektor lainnya seperti industri, pertambangan,
energi, perdagangan, perkreditan terutama kredit candak ku-
lak, angkutan, pariwisata, transmigrasi, perumahan dan pemu-
kiman. Demikian pula usaha-usaha koperasi menyediakan dan me-
nyalurkan bahan-bahan kebutuhan produksi dan konsumsi akan
semakin ditingkatkan. Usaha-usaha tersebut akan disertai pem-
binaan dan bimbingan agar kegiatan koperasi dan peranan ang-
gotanya makin meningkat, sehingga manfaat koperasi makin di-
nikmati oleh anggotanya.
Dalam Repelita V kebijaksanaan untuk meningkatkan peran-
an dan kemampuan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat akan
ditekankan pada usaha untuk meningkatkan aspek kualitasnya,
agar koperasi makin berakar dan mandiri. Dalam rangka menca-
pai tujuan tersebut akan ditempuh langkah-langkah kebijaksa-
naan yang akan dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pem-
binaan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi. Dalam
rangka pembinaan dan pengembangan ini akan diprioritaskan ko-
83
perasi unit desa (KUD), di samping koperasi primer lainnya
dan koperasi fungsional. Koperasi-koperasi tersebut akan se-
nantiasa dibina lebih lanjut agar makin membudaya dalam ma-
syarakat Indonesia, agar makin tercapai keseimbangan antara
pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan dan daerah perkotaan.
Langkah-langkah pembinaan kelembagaan koperasi akan men-
cakup pembinaan dan pemantapan organisasi, tata laksana, peng-
awasan, pendidikan dan latihan keterampilan serta penyuluhan
dan penerangan perkoperasian. Di samping itu pembinaan kope-
rasi oleh berbagai instansi Pemerintah dan lembaga masyarakat
akan ditingkatkan keterpaduannya. Sejalan dengan itu, berba-
gai kemudahan bagi pengembangan koperasi termasuk kesempatan
memperoleh kredit serta bantuan tenaga manajemen akan terus
dilanjutkan dan ditingkatkan.
Adapun langkah-langkah pengembangan usaha koperasi akan
mencakup pengembangan skala usaha koperasi agar lebih layak,
efisien dan makin berdaya saing, pembentukan struktur permo-
dalan yang lebih seimbang antara modal dari luar dan modal
dari dalam serta peningkatan kerja sama antar koperasi dan
antara koperasi primer dengan koperasi sekunder, BUMN dan
swasta. Selanjutnya akan didorong pula pembentukan, pertum-
buhan dan perkembangan unit-unit usaha baru serta pertumbuhan
dan perkembangan jenis-jenis usaha yang sesuai dengan kepen-
tingan dan kegiatan ekonomi para anggotanya dalam koperasi-
koperasi yang telah mampu. Sementara itu, pembentukan dan
perkembangan koperasi di daerah-daerah transmigrasi dan
daerah terpencil serta perbatasan akan terus dilanjutkan dan
ditingkatkan.
Seperti disebutkan di muka, masalah kesempatan kerja
merupakan tantangan utama pembangunan dalam Repelita V. Dalam
84
hubungan ini, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan seba-
gai bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia dan
diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan ma-
nusia serta kepercayaan pada diri sendiri. Pembangunan kete-
nagakerjaan merupakan upaya yang sifatnya menyeluruh di semua
sektor dan daerah yang tujuannya untuk perluasan lapangan
kerja dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan
kemampuan serta perlindungan tenaga kerja. Sehubungan dengan
itu, dalam Repelita V, kebijaksanaan ketenagakerjaan diarah-
kan pada hal-hal sebagai berikut.
1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan lapangan ker-
ja melalui pembangunan sektoral maupun regional da-
lam jumlah dan keseimbangan yang sesuai, agar mampu
menciptakan lapangan kerja produktif bagi angkatan
kerja baru dan sekaligus dapat mengurangi tingkat
pengangguran yang ada. Sasaran tersebut akan dapat
dicapai jika setiap program pembangunan diarahkan
untuk menciptakan lapangan kerja produktif semaksi-
mal mungkin. Langkah lainnya adalah pembinaan dan
pengembangan usaha kecil dan tradisional, serta
sektor informal yang pada umumnya banyak menyerap
tenaga kerja.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan angkatan
kerja agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
antara lain melalui pendidikan dan pelatihan kerja.
3. Mendorong penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja
dari daerah yang kelebihan tenaga kerja ke daerah
yang kekurangan tenaga kerja dan juga ke negara-ne-
gara yang membutuhkan tenaga kerja. Untuk itu perlu
makin disempurnakan sistem informasi ketenagakerja-
85
an yang mencakup penyediaan dan permintaan tenaga
kerja serta mengidentifikasikan perkembangan mutu
lapangan kerja.
4. Mengarahkan pembinaan hubungan kerja antara pekerja
dan pengusaha untuk menciptakan kerja sama yang se-
rasi dengan dijiwai oleh Pancasila dan Undang
Undang Dasar 1945. Kegiatan perusahaan pada haki-
katnya merupakan upaya bersama yang diarahkan baik
untuk pertumbuhan perusahaan, peningkatan produkti-
vitas secara keseluruhan yang pada gilirannya akan
meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya
serta erat kaitannya dengan upaya perlindungan te-
naga kerja, termasuk tenaga kerja wanita.
5. Meningkatkan upaya perlindungan tenaga kerja mela-
lui perbaikan syarat kerja yang meliputi upah, gaji
dan jaminan sosial, kondisi kerja termasuk kesehat-
an, keselamatan dan lingkungan kerja, dan lain se-
bagainya. Khususnya bagi tenaga kerja wanita perlu
diberi perhatian dan perlindungan yang sesuai de-
ngan sifat, kodrat dan martabatnya.
6. Menyusun perencanaan ketenagakerjaan yang terpadu
dan menyeluruh dalam rangka penyusunan rencana te-
naga kerja yang bersifat nasional. Hal ini dituju-
kan untuk pembangunan ketenagakerjaan sebagai ba-
gian dari upaya pengembangan sumber daya manusia
yang diselaraskan dengan persyaratan keterampilan,
keahlian dan profesi yang dibutuhkan dalam semua
sektor pembangunan.
Adapun program-program kebijaksanaan khusus di bidang
tenaga kerja mencakup Program Penyebaran dan Pendayagunaan
86
Tenaga Kerja, Program Latihan dan Keterampilan Tenaga Kerja,
Program Pembinaan Hubungan dan Perlindungan Tenaga Kerja,
Program Generasi Muda, Program Peningkatan Peranan Wanita,
Program Pendidikan Aparatur Pemerintah, Program Penelitian
Tenaga Kerja, dan Program Penyempurnaan dan Efisiensi Apara-
tur Pemerintah.
Pembinaan angkatan kerja usia muda terdidik diarahkan
dan didorong sebagai kader-kader wiraswasta yang mampu men-
ciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri ataupun untuk
orang lain, sebagai penggerak pembangunan maupun sebagai su-
karelawan yang mendorong kegairahan, kreativitas dan partisi-
pasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu akan dilaksana- kan pembinaan angkatan kerja muda terdidik termasuk wanita
melalui Proyek Bimbingan Kerja Tenaga Kerja Sukarela Terdidik
(TKS Terdidik). Selama Repelita V akan disebarkan dan ditu-
gaskan sekurang-kurangnya sekitar 20 ribu tenaga kerja suka-
rela terdidik sebagai konsultan koperasi, pemandu wirausaha
dan tenaga teknis di sektor-sektor pembangunan dan di Lemba-
ga-lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
Dengan berfungsinya sistem informasi tenaga kerja, maka
penyaluran dan penyebaran serta pendayagunaan tenaga kerja me-
lalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) terus ditingkatkan. Dalam
Repelita V, kegiatan penyaluran dan penyebaran tenaga kerja
muda terlatih melalui mekanisme AKAD direncanakan sebanyak
750 ribu orang dan tenaga kerja terampil Indonesia yang akan
dikirim ke luar negeri direncanakan sebanyak 500 ribu orang.
Penyempurnaan dan pengembangan Proyek Padat Karya Gaya
Baru (PPKGB) akan dilakukan baik dalam perencanaan, pelaksa-
naan teknis maupun pengendalian dan pengorganisasian serta
87
tata kerja proyek. Dalam hubungan ini, pengembangan sistem
padat karya lebih ditingkatkan. PPKGB ditujukan pada perluas-
an lapangan kerja sebesar mungkin serta mendorong peningkatan
pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan proyek yang dibutuh-
kan masyarakat setempat. Janis kegiatan PPKGB yang dilaksana-
kan meliputi pembangunan dan rehabilitasi prasarana ekonomi
dan sosial, seperti pembuatan dan rehabilitasi saluran peng-
airan, waduk (embung), jalan desa, terasering, penghijauan,
perbaikan -lingkungan pemukiman, penyediaan air bersih, pem-
bukaan lahan pertanian, pembangunan prasarana budi daya tam-
bak, prasarana lainnya di daerah pedesaan dan perbaikan
drainase di daerah kumuh serta padat penduduknya di perkota-
an. Dalam Repelita V kegiatan PPKGB dilaksanakan untuk menye-
diakan pekerjaan bagi lebih dari satu juta tenaga kerja se-
tiap had selama 3-6 bulan disekurang-kurangnya 7.500 lokasi
yang tersebar di berbagai kecamatan di pedesaan.
Upaya-upaya pelaksanaan pelatihan keterampilan diarahkan
untuk mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan desa, pengem-
bangan industri, khususnya dalam rangka menunjang ekspor dan
usaha mandiri serta proses penggantian tenaga kerja warga ne-
gara asing pendatang oleh tenaga kerja Indonesia. Dalam Repe-
lita V, tenaga kerja yang akan dilatih melalui Balai Latihan
Kerja (BLK) dan Latihan Keliling serta pelatihan yang dise-
lenggarakan oleh berbagai instansi dan masyarakat, termasuk
pelatihan oleh perusahaan sebanyak 600 ribu orang. Seiring
dengan itu, dalam Repelita V upaya-upaya penyempurnaan dan
pemantapan Sistem Latihan Kerja Nasional (SISLATKERNAS) terus
dilanjutkan dan ditingkatkan. Hal ini antara lain dilaksana-
kan dengan jalan memanfaatkan fasilitas pelatihan yang ada
semaksimal mungkin, meningkatkan mutu dan profesionalisme te-
naga kerja serta instruktur pelatihan.
88
Peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga kerja antara
lain dilakukan melalui standardisasi, akreditasi dan sertifi-
kasi keahlian dan keterampilan, pelaksanaan dan pengembangan
kegiatan magang serta peningkatan kerja sama pelatihan keju-
ruan industri melalui praktek kerja di perusahaan industri.
Selain itu juga akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan
dan pengembangan Pusat Latihan Produksi (PLP) di beberapa
daerah tertentu.
Dalam Repelita V kerja sama pelatihan kejuruan industri
dan kegiatan magang di perusahaan industri akan dilaksanakan
dan dikembangkan. Pelatihan kewirausahaan dan produktivitas
juga akan didorong dan dikembangkan. Demikian pula pelatihan
keliling ditingkatkan untuk menjangkau daerah-daerah pedesa-
an. Sehubungan dengan itu akan dikembangkan pula desentrali-
sasi penyelenggaraan pelatihan dan didorong lembaga-lembaga
pelatihan swasta agar lebih berkembang serta diarahkan untuk
melaksanakan jenis-jenis pelatihan yang sesuai dengan kebu-
tuhan pembangunan.
Dalam rangka memperluas lapangan kerja dan mewujudkan
pertanian yang tangguh, maka selama Repelita V juga akan di-
laksanakan kegiatan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja
lulusan SMTA yang nantinya akan dipersiapkan sebagai petani
muda mandiri. Setelah selesai menempuh masa pelatihan para
calon petani mandiri tersebut ditempatkan di dalam Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang berperan sebagai wahana magang untuk
melengkapi pelatihan teori yang diperoleh di dalam kursus.
Para petani mandiri lulusan pelatihan selanjutnya akan dibina
agar pada waktunya menjadi anggota "plasma" PIR.
Usaha-usaha optimalisasi pendayagunaan sarana dan prasa-
rana pelatihan antara lain dilaksanakan melalui pembukaan ke-
89
sempatan baik bagi instansi pemerintah, swasta maupun masya-
rakat untuk memanfaatkan BLK dalam melaksanakan berbagai
macam kegiatan pelatihan.
Peningkatan mutu dan pengembangan profesionalisme ins-
truktur pelatihan dilakukan melalui pengembangan pelatihan
bagi calon instruktur dan peningkatan kemampuan instruktur.
Kepada calon instruktur dan instruktur yang memenuhi persya-
ratan akan diberikan kesempatan untuk menempuh program non
gelar (diploma) dan uji keterampilan (sertifikat keahlian dan
keterampilan). Selama Repelita V calon instruktur yang dila-
tih dan instruktur yang ditatar berjumlah 5 ribu orang.
Kebijaksanaan dalam Pembinaan Hubungan dan Perlindungan
Tenaga Kerja dalam Repelita V diarahkan kepada pembinaan hu-
bungan kerja antara pekerja dan pengusaha guna terciptanya
kerja sama yang serasi dengan dijiwai oleh Pancasila dan
Undang Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu kehadiran
serikat pekerja dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan di setiap
perusahaan terus ditingkatkan, baik pertumbuhan maupun mutu-
nya. Serikat pekerja yang mewakili pekerja perlu didorong
agar lebih mandiri dan meningkatkan profesionalisme anggota-
anggotanya yang pada gilirannya akan meningkatkan etika kerja
yang penuh motivasi dan disiplin dengan produktivitas yang
tinggi. Dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan tenaga
kerja, peranan lembagalembaga yang menangani pengupahan,
keselamatan dan kesehatan kerja ditingkatkan. Perlindungan
tenaga kerja juga dilakukan melalui pemberian jaminan sosial
dan sistem asuransi sosial yang berlandaskan prinsip gotong
royong secara efektif. Seiring dengan itu sesuai dengan pera-
nan sektor informal dalam ekonomi nasional dan masyarakat,
90
maka dalam Repelita V perlindungan kepada sektor informal
juga akan dirintis dan dikembangkan.
Selama Repelita V ASTEK akan memperluas jangkauan kegi-
atannya sehingga dapat memberikan jaminan dalam hal sakit,
hamil, hari tua, cacat, menganggur dan meninggal dunia kepada
peserta baru dalam jumlah yang berarti. Sehubungan dengan
itu, perlindungan tenaga kerja, kegiatan Keselamatan Kerja
dan Kesehatan Kerja juga akan dikembangkan di 5.000
perusahaan.
Pembangunan transmigrasi merupakan usaha untuk menyeim-
bangkan persebaran penduduk antar daerah yang diarahkan untuk
mendukung pembangunan daerah, memperluas lapangan kerja, mem-
perbaiki taraf hidup rakyat serta memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa. Di samping itu pembangunan transmigrasi se-
kaligus merupakan usaha penataan kembali penggunaan, pengua-
saan dan pemilikan tanah baik di daerah asal maupun di dae-
rah-daerah tujuan. Upaya transmigrasi tersebut harus pula
dapat menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masya-
rakat sekitarnya dengan tetap memperhatikan pemeliharaan ke-
lestarian sumber-sumber alam dan lingkungan hidup serta
pengembangan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.
Sehubungan dengan itu usaha untuk meningkatkan mutu
transmigran yang sudah ada di lapangan yang tingkat penda-
patannya masih rendah dan pelaksanaan transmigrasi baru akan
terus diperluas dan ditingkatkan. Transmigrasi baru terdiri
dari transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa dan pemukiman
kembali penduduk yang masih hidup secara berpindah-pindah dan
terpencar-pencar.
Pelaksanaan transmigrasi selama Repelita IV diperkirakan
telah dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan, yaitu
91
sebanyak 750 ribu kepala keluarga dan jumlah ini berarti 1,5
kali lebih besar dari sasaran Repelita III sebanyak 500 ribu
kepala keluarga. Pencapaian sasaran kuantitatif tersebut
sebagian besar berasal dari peningkatan arus transmigrasi
swakarsa.
Dalam Repelita V sasaran pemindahan dan penempatan
transmigran ialah sekitar 550 ribu kepala keluarga, terdiri
dari 180 ribu kepala keluarga transmigran umum dan 370 ribu
kepala keluarga transmigran swakarsa. Keseluruhan transmigran
umum akan dilaksanakan dengan pola tanaman pangan yang penem-
patannya direncanakan di daerah-daerah irigasi yang bendungan
dan irigasi sudah siap dan di daerah-daerah pasang surut yang
saluran drainasenya sudah dibangun. Sedangkan transmi- -
grasi swakarsa akan dikaitkan dengan usaha pengembangan usaha
tani terpadu, perkebunan, kehutanan, perikanan dan jasa yang
membutuhkan tenaga kerja melalui program transmigrasi.
Di samping itu selama Repelita V akan dilanjutkan pula
pembinaan transmigran yang sudah ada di lapangan yang meli-
puti sekitar 842 ribu kepala keluarga. Sekitar 250 ribu ke-
pala keluarga diantaranya akan dibina secara khusus, yaitu
dengan diberi tambahan dana investasi baru melalui kredit
agar dapat turut meningkatkan partisipasi swasta dalam usaha
pengembangan daerah transmigrasi. Dalam rangka pembinaan ini
terutama akan dikembangkan kehidupan koperasi. Pembinaan ini
dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
petani serta mutu lingkungan.
Untuk mencapai sasaran tersebut di atas dalam Repelita V
akan diambil langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu yang
terkait dengan kegiatan-kegiatan lintas sektoral melalui
92
koordinasi penyelenggaraan. Koordinasi tersebut meliputi an-
tara lain penetapan daerah transmigrasi, penyediaan lahan
usaha dan pemukiman, penyelesaian masalah pemilikan tanah,
pembangunan prasarana jalan dan penyediaan sarana angkutan,
penyediaan sarana produksi, pembangunan prasarana sosial yang
dibutuhkan di daerah transmigrasi dan usaha pengintegrasian
dengan penduduk setempat. Dalam kaitan ini akan diusahakan
kerja sama yang erat antara berbagai instansi yang terlibat
dalam pembinaan, khususnya dengan cara meningkatkan frekuensi
kegiatan komunikasi.
Sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam GBHN,
pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk
memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk
meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah kepada
pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta mengge-
rakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemera-
taan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, upaya pem-
bangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk
menyediakan perumahan dengan jumlah yang makin meningkat
dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat terutama golong-
an yang berpenghasilan rendah dan dengan tetap memperhatikan
persyaratan minimum bagi perumahan dan pemukiman yang layak,
sehat, aman dan serasi.
Berpedoman pada pengarahan GBHN seperti tersebut di
atas, sasaran utama pembangunan perumahan dititikberatkan
untuk memenuhi kebutuhan golongan masyarakat berpenghasilan
rendah baik dalam lingkungan sektor formal maupun informal.
Pembangunan perumahan pada hakekatnya tetap merupakan prakar-
sa dari masyarakat sendiri. Dalam Repelita V peran serta ma-
syarakat dan swasta yang sudah makin meningkat akan lebih
93
didorong lagi. Demikian pula pola usaha bersama baik dalam
bentuk tradisional maupun yang sudah melembaga seperti kope-
rasi akan lebih dikembangkan. Bersamaan dengan ini usaha-
usaha untuk mengerahkan dana-dana masyarakat akan lebih
diintensifkan.
Usaha-usaha Pemerintah akan lebih banyak diarahkan untuk
menciptakan iklim yang mendorong terus tumbuhnya prakarsa dan
swadaya masyarakat serta membantu penyediaan prasarana dan
sarana yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan
sektor perumahan dan pemukiman dituangkan ke dalam 3 program
utama, yaitu: program perumahan rakyat, program penyediaan
air bersih dan program penyehatan lingkungan pemukiman.
Dalam Repelita V kegiatan utama dalam program perumahan
rakyat adalah penyediaan rumah sederhana bagi penduduk daerah
perkotaan dengan sasaran sebanyak 450 ribu unit, perbaikan
atau pemugaran perumahan desa dan lingkungannya dengan sasar-
an sebanyak 20 ribu lokasi desa, perbaikan kampung dan ling-
kungan pasar dengan sasaran sebanyak 30 ribu ha kampung di
sekitar 500 kota, dan peremajaan serta pengembangan pemukiman
kota dengan sasaran sebanyak 140 kota.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin mening-
kat, bail yang tinggal di daerah perkotaan maupun pedesaan,
usaha-usaha penyediaan air bersih akan terus dilaksanakan dan
ditingkatkan. Upaya tersebut meliputi peningkatan kapasitas
produksi yang sudah ada, pembangunan instalasi baru, dan
perluasan jaringan distribusi, termasuk penambahan sambungan
rumah, hidran umum, dan pemasangan sarana-sarana air bersih
baru di pedesaan, terutama di daerah-daerah yang rawan air.
Selama Repelita V direncanakan akan ditingkatkan kapasitas
produksi sebanyak kurang lebih 14.000 liter/detik untuk daerah
94
perkotaan dan kurang lebih 12.000 liter/detik untuk daerah
pedesaan. Jangkauan penduduk yang diperkirakan dapat dilayani
di daerah perkotaan akan meningkat dari kurang lebih 32% pada
akhir Repelita IV menjadi kurang lebih 47% pada akhir Repe-
lita V. Dengan memperhitungkan penyediaan air bersih yang di-
lakukan oleh masyarakat sendiri, diperkirakan pada akhir Repe-
lita V jumlah penduduk perkotaan yang sudah dapat menikmati
air bersih akan meningkat dari kurang lebih 65% menjadi sekitar
80%. Sedangkan untuk daerah pedesaan, diharapkan meningkat
dari kurang lebih 30% pada akhir Repelita IV menjadi kurang
lebih 60% pada akhir Repelita V.
Kegiatan utama program penyehatan lingkungan pemukiman
adalah pembangunan dan perbaikan saluran-saluran air limbah
dan air hujan (drainase) serta penanganan persampahan teruta-
ma di daerah-daerah perkotaan. Sasaran kegiatan penanganan
air limbah diprioritaskan di sekitar 200 kota besar, sedang
dan kecil serta di sekitar 5 ribu desa. Sementara itu sasaran
untuk drainase adalah sistem drainase mikro di sekitar 135
kota dan drainase makro di beberapa kota besar, seperti
Medan, Jakarta, Surabaya, Palembang, Ujung Pandang, dan
Padang. Kegiatan penanganan persampahan akan dilaksanakan di
sekitar 450 kota.
Pembangunan bidang agama merupakan bagian integral dari
upaya meletakkan landasan moral, etik dan spiritual yang
kokoh untuk pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasi-
la. Tujuan pembangunan bidang agama adalah untuk mewujudkan
kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang ber-
iman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu men-
ciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik
dalam
95
hidup manusia sebagai pribadi maupun dalam hubungannya dengan
masyarakat dan alam lingkungannya.
Berbagai kebijaksanaan dan langkah-langkah serta kegiat-
an-kegiatan pembangunan bidang agama akan dilanjutkan, di-
tingkatkan dan diperluas sehingga lebih menunjang proses
reaktualisasi agama, yaitu penghayatan terhadap ajaran-ajaran
agama dan relevansinya dengan perkembangan masyarakat, ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Dalam rangka memberikan dorongan dan bimbingan kepada
masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan prasarana dan
sarana kehidupan beragama, serta meningkatkan berbagai pela-
yanan dalam urusan kehidupan beragama, maka dalam Repelita V
antara lain akan diberikan bantuan pembangunan atau rehabili-
tasi untuk sejumlah 25 ribu tempat peribadatan berbagai agama
(mesjid, gereja Protestan, gereja Katolik, pura Hindu dan
wihara Budha), terutama di daerah pedesaan dan daerah-daerah
pemukiman baru, transmigrasi, suku terasing dan lain sebagai-
nya. Selain itu juga akan disediakan kitab suci berbagai aga-
ma sebanyak 10,0 juta (kitab suci agama Islam, Protestan, Ka-
tolik, Hindu dan Budha), yang dimaksudkan terutama untuk mem-
bantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kitab suci. Di sam-
ping itu akan dilaksanakan pembangunan atau perluasan sejum-
lah 1.500 Balai Nikah dan Penasehatan Perkawinan yang didu-
kung oleh peningkatan mutu tenaga pembina dan pelaksana se-
hingga dapat lebih meningkatkan peranannya termasuk pembinaan
kesejahteraan keluarga.
Dalam rangka meningkatkan keimanan, penghayatan dan
pengamalan agama serta memantapkan kerukunan hidup beragama,
akan dilanjutkan berbagai kegiatan bimbingan dan penyuluhan
agama bagi umat Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha
96
bagi sebanyak 4 ribu kelompok masyarakat, termasuk penyediaan
brosur sebanyak 4,0 juta eksemplar dan paket dakwah sebanyak
200 ribu perangkat. Demikian pula akan dilanjutkan kegiatan-
kegiatan penyelenggaraan secara berkala dari Musabaqoh Tila-
watil Qur'an (MTQ), musyawarah dan pertemuan dalam rangka
memperkokoh kerukunan hidup beragama, penataran pelaksanaan
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di kalangan
umat beragama, berbagai kegiatan seni budaya keagamaan serta
peningkatan keikutsertaan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat
di bidang keagamaan.
Untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelayanan-pelaksa-
naan ibadah haji akan dilanjutkan pembangunan, rehabilitasi
dan perluasan asrama-asrama haji, penataran petugas haji dan
penyediaan brosur dan buku-buku pedoman haji, di samping per-
baikan tata cara pelayanannya serta penyuluhan dan pengaturan
umroh.
Pembinaan pendidikan agama pada tingkat pendidikan
dasar, menengah dan tinggi akan terns ditingkatkan melalui
antara lain rehabilitasi dan perluasan sejumlah 1.500 ruang
kelas pada Madrasah Ibtidaiyah, 3.500 ruang kelas pada Ma-
drasah Tsanawiyah dan 3.500 ruang kelas pada Madrasah Aliyah
dan ruang-ruang kuliah pada pendidikan agama tingkat tinggi.
Demikian pula akan disediakan buku pelajaran dan pedoman guru
sebanyak 15,0 juta buah bagi Madrasah Ibtidaiyah, 10,0 juta
buah bagi Madrasah Tsanawiyah dan 4,0 juta buah bagi Madrasah
Aliyah. Di samping itu akan dilaksanakan penataran guru bagi sebanyak 15.000 guru Madrasah Ibtidaiyah, 7.500 guru madrasah
Tsanawiyah dan 6.000 guru Madrasah Aliyah.
Sebagai kelanjutan kegiatan peningkatan mutu pendidikan
agama pada perguruan umum akan disediakan buku pelajaran
97
agama dan pedoman guru sebanyak 8,0 juta buah dan penataran
bagi 45 ribu guru agama Sekolah Dasar; 3,0 juta buku dan
penataran 4 ribu guru agama pada pendidikan menengah tingkat
pertama dan 2,5 juta buku dan penataran 2 ribu guru agama
pada tingkat menengah atas.
Demikian pula akan dilanjutkan pengembangan pondok-pon-
dok pesantren, antara lain dengan menyediakan berbagai ban-
tuan sarana pendidikan bagi 3.500 pondok pesantren, termasuk
bantuan pembangunan bengkel kerja beserta peralatannya bagi
500 pondok pesantren.
Pengembangan pendidikan tinggi agama meliputi pula pe-
nyediaan sekitar 250 ribu buku perpustakaan, pelaksanaan ku-
liah kerja nyata (KKN), penelitian berbagai masalah keagamaan
serta penyelenggaraan studi pasca sarjana dan doktor bagi 750
peserta serta persiapan khusus (pembibitan) calon dosen dan
tenaga peneliti yang akan menjalani studi lanjutan di dalam
dan atau luar negeri. Sementara itu akan dilanjutkan pula
pemberian bantuan kepada perguruan tinggi agama swasta baik
PTAS Islam, Protestan dan Katolik maupun Hindu dan Budha,
antara lain berupa penelitian, penataran dosen, penyediaan
buku perpustakaan dan sarana pendidikan lainnya. Demikian
pula akan dilanjutkan usaha peningkatan mutu pendidikan agama
pada perguruan tinggi umum berupa penyediaan buku teks dan
buku pegangan dosen serta penataran dosen agama berbagai
perguruan tinggi.
Sebagai bagian integral dari pembinaan sistem hukum dan
peradilan nasional akan terns dikembangkan peradilan dan hu-
kum agama, antara lain melalui pembangunan dan perluasan
Balai-balai Sidang Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama, peningkatan mutu dan jumlah tenaga peradilan agama,
98
penyediaan sarana kelengkapan kepustakaan dan dokumentasi
hukum agama serta kegiatan penunjang lainnya. Segenap kegiat-
an tersebut akan dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan
Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta
berbagai instansi terkait lainnya.
Selanjutnya akan ditingkatkan kegiatan penelitian menge-
nai berbagai permasalahan keagamaan yang dititikberatkan pada
penelitian terapan dan yang sekaligus merupakan pendorong
bagi pengembangan pikiran ilmiah dalam menghayati, memahami
dan mengamalkan ajaran-ajaran agama.
Di samping kegiatan-kegiatan tersebut akan dilanjutkan
pula kegiatan pengembangan generasi muda serta peningkatan
peranan wanita yang dikaitkan dengan bidang agama dan melalui
jalur agama. Pembinaan generasi muda dilakukan melalui ke-
giatan-kegiatan yang selaras dengan generasi muda, terutama
bagi pelajar dan mahasiswa, agar kualitas dan aktivitas gene-
rasi muda dapat lebih bermakna dan berdaya guna bagi pem-
bangunan dirinya, masyarakat, bangsa, negara dan agama. Se-
dangkan kegiatan peningkatan peranan wanita antara lain beru-
pa penataran dan penyuluhan mengenai Undang-undang Perkawinan
serta kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang seba-
gian besar anggotanya wanita, melalui jalur berbagai agama
untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, dan terutama
dikaitkan dengan upaya untuk menurunkan angka kematian bayi
dan anak di bawah umur lima tahun (anak balita) serta angka
kematian ibu yang melahirkan.
Pendidikan merupakan salah satu jalur utama dalam me-
ngembangkan sumber daya manusia bagi pembangunan. Pendidikan
nasional yang berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk
99
meningkatkan kualitas manusia Indonesia, dalam Repelita V
akan lebih dikembangkan. Sesuai dengan pengarahan GBHN, titik
berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu
setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempat-
an belajar pada jenjang pendidikan menengah dalam rangka per-
siapan perluasan wajib belajar untuk pendidikan menengah
tingkat pertama.
Dalam rangka meningkatkan mutu sekolah dasar, kurikulum
akan dimantapkan melalui kajian kurikulum yang ada dan pe-
nyempurnaan bahan pelajaran menuju pelaksanaan kurikulum
muatan lokal. Pemantapan kurikulum tersebut merupakan langkah
nyata ke arah terselenggaranya pendidikan dasar yang merupa-
kan satu paket (SD dan SMP). Di samping itu akan ditingkatkan
kemampuan tenaga profesional guru dan pengelola pendidikan
dengan menatar 1,65 juta guru, kepala sekolah, penilik dan
pembina Sekolah Dasar. Untuk memantapkan perluasan dan peme-
rataan kesempatan belajar, semua anak usia 7 - 12 tahun dan
sebagaian besar anak usia 6 tahun diusahakan untuk tertampung
pada pendidikan dasar.
Mutu pendidikan menengah tingkat pertama, akan terus
ditingkatkan antara lain melalui penyempurnaan kurikulum ber-
dasarkan umpan balik dari pelaksanaannya. Bidang-bidang pen-
didikan dan keilmuan akan terus dikembangkan dan ditekankan
pada kemampuan penalaran yang berorientasi pada pemecahan ma-
salah serta keterampilan dalam mempergunakan teknologi yang
sesuai. Selanjutnya akan ditingkatkan lebih lanjut kemampuan
guru sebagai dinamisator kurikulum dan penyediaan bahan pela-
jaran untuk menciptakan suasana belajar-mengajar yang sesuai
dengan asas-asas didaktik dan metodik. Pelaksanaan pendidikan
keterampilan akan ditingkatkan untuk mengembangkan kemampuan
100
siswa sebagai tenaga kerja produktif. Di samping itu pembina-
an Pendidikan Menengah Tingkat Pertama ditujukan pada per-
siapan untuk mewujudkan paket pendidikan dasar 9 tahun (SD
dan SMP), dan persiapan wajib belajar yang perintisannya akan
dilaksanakan di beberapa kabupaten.
Berkaitan dengan hal tersebut direncanakan akan dibangun
gedung baru sebanyak 2 ribu unit yang berisi rata-rata 6
ruang kelas serta 23 ribu ruang kelas baru untuk SMP Negeri
dan SMP Swasta. Di daerah-daerah tertentu yang tidak mungkin
diselenggarakan sekolah biasa, akan dilaksanakan pendidikan
jarak jauh melalui SMP Terbuka yang selama ini sudah dirin-
tis.
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama
(SMKTP) akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk
memenuhi keperluan tenaga pembangunan terutama di daerah pe-
desaan. Untuk itu akan dilakukan penyempurnaan kurikulum agar
sesuai dengan kebutuhan pengembangan teknologi pedesaan. Guna
menunjang usaha peningkatan mutu pendidikan, akan ditingkat-
kan penyediaan buku pelajaran pokok, buku pegangan guru, dan
buku perpustakaan. Sejalan dengan usaha tersebut antara lain
akan dilakukan rehabilitasi berat dan pengadaan 512 ruang
teori, ruang praktek, ruang tata laksana, serta pengadaan 640
unit perabot dan peralatan praktek di 64 SMKTP Negeri.
Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) ditujukan untuk
mendidik siswa menjadi manusia pembangunan yang berpedoman
pada Pancasila dan UUD 1945. Pembinaan tersebut pada hakekat-
nya merupakan usaha untuk mempersiapkan para siswa agar dapat
melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan mem-
beri bekal kemampuan untuk terjun ke dalam masyarakat. Mutu
pendidikan SMA akan terus ditingkatkan dengan penekanan pada
peningkatan kemampuan guru sebagai dinamisator kurikulum dan
101
penyediaan berbagai sarana pendukung proses belajar mengajar
sesuai dengan tingkat kemampuan dan perkembangan siswa.
Untuk menampung tambahan siswa akan dibangun sekitar 800
unit gedung SMA Negeri dengan rata-rata 12 ruang kelas, yang
dilengkapi dengan ruang laboratorium IPA, laboratorium kerja
dan peragaan IPS dan bahasa, serta berbagai ruang khusus dan
fasilitas lainnya. Selanjutnya akan dibangun 9 ribu ruang
kelas baru pada SMA Negeri dan SMA Swasta.
Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas (SMKTA)
akan diselaraskan dengan perkembangan teknologi yang sesuai
dengan pertumbuhan industri, baik industri konstruksi, peng-
olahan maupun manufaktur dan dengan pertumbuhan kebutuhan akan
jasa-jasa di bidang perdagangan dan dunia usaha jasa lainnya.
Untuk menjamin kesesuaian pendidikan menengah kejuruan dengan
tuntutan para pemakai tamatan, diusahakan adanya kesinambung-
an antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Untuk ini diusa-
hakan antara lain agar setiap sekolah kejuruan mempunyai ja-
ringan kerja sama dengan "institusi pasangan" (lembaga, in-
dustri, perusahaan) yang diperkirakan akan menggunakan para
tamatan. Kerja sama dengan institusi pasangan dapat dilakukan
pada tingkat nasional, wilayah atau tingkat sekolah.
Untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah kejuru-
an, dalam kurun waktu Repelita V akan dibangun 64 SMKTA baru
(meliputi ruang kelas dan ruang teori, ruang praktek, ruang
penunjang lainnya sebanyak 7.200 ruang serta 2.402 unit pera-
bot dan 1.309 unit peralatan praktek). Selain itu akan dire-
habilitasi 4.540 ruang kelas, ruang praktek, ruang adminis-
trasi dan penunjang. Pembangunan dan perluasan tersebut akan
meningkatkan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan di
SMKTA. Angka partisipasi siswa SMKTA terhadap penduduk 16-18
102
tahun diperkirakan akan meningkat dari 9,8% pada tahun 1988/89
menjadi 11,7% pada tahun 1993/94.
Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi di-
lakukan usaha pembinaan sumber daya manusia, khususnya tenaga
pengelola maupun pelaksana pendidikan tinggi. Usaha menambah
dan meningkatkan tenaga akademik terutama di universitas-
universitas negeri dan swasta di daerah dilakukan melalui
pendidikan S2 dan S3. Tenaga pengajar perguruan tinggi negeri
dan swasta dalam Repelita V akan ditingkatkan dengan penam-
bahan sebesar 55,8%, dari 58.400 orang pada tahun 1988/89
menjadi 91.000 orang pada tahun 1993/94. Jumlah 91.000 tenaga
pengajar dalam tahun 1993/94 itu terdiri dari 59.600 tenaga
pengajar di perguruan tinggi negeri dan 31.400 di perguruan
tinggi swasta.
Lulusan perguruan tinggi dalam Repelita V diperkirakan
berjumlah 1.161.600 orang, yang terdiri dari 446.200 lulusan
program diploma termasuk lulusan politeknik dan 715.400 lu-
lusan program S1. Dalam rangka memenuhi tenaga kerja dengan
kepakaran khusus yang diperlukan dalam berbagai bidang pem-
bangunan, program-program ilmu eksakta dan sains akan diberi-
kan perhatian khusus.
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, perluasan kesem-
patan memperoleh pendidikan di perguruan tinggi yang ditun-
jukkan oleh angka partisipasi, yaitu persentase jumlah maha-
siswa perguruan tinggi terhadap penduduk usia 19 - 24 tahun,
akan ditingkatkan dari 8,5% pada tahun 1988/89 menjadi 11,0%
pada tahun 1993/94.
Dalam rangka pembinaan, pengadaan dan peningkatan mutu
tenaga kependidikan, selama Repelita V akan dilakukan peman-
103
tapan peranan IKIP dan FKIP guna menghasilkan guru yang ber-
mutu baik.
Selama Repelita V melalui program pendidikan masyarakat
akan dilaksanakan berbagai kegiatan yaitu: (a) melanjutkan
penyelenggaraan Kejar Paket A yang dipadukan dengan pendi-
dikan mata pencaharian dengan peserta sekitar 5,65 juta
orang, (b) menyelenggarakan Kejar Paket B sebagai usaha untuk
mendukung perintisan pelaksanaan wajib belajar tingkat. SMTP
yang meliputi 100 ribu orang, (c) menyelenggarakan latihan
Magang dengan peserta sekitar 152 ribu orang dan (d) menye-
lenggarakan Kejar Usaha untuk sekitar 100 ribu kelompok. Un-
tuk memenuhi keperluan pendidikan luar sekolah, akan diter-
bitkan ulang 40 juta eksemplar buku Paket A, 12 juta eksem-
plar buku Paket B, 20 juta eksemplar buku Kerjakan Sendiri,
dan 300 ribu eksemplar buku Kepramukaan.
Sasaran umum pembinaan keolahragaan adalah seluruh la-
pisan masyarakat, baik pelajar dan mahasiswa lingkungan seko-
lah dan perguruan tinggi maupun warga masyarakat di luar se-
kolah. Pembinaan keolahragaan seperti tersebut di atas antara
lain meliputi pembibitan dan motivasi pertandingan, pendi-
dikan jasmani dan olahraga di sekolah yang melibatkan sekitar
23 juta orang, pengadaan pedoman pendidikan jasmani dan olah-
raga sekolah, penataran sekitar 12 ribu guru pendidikan jas-
mani dan olahraga.
Usaha pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga akan
dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan pemanduan bakat
yang dilaksanakan sedini mungkin, didasarkan pada suatu kon-
sepsi yang berlandaskan prioritas cabang olahraga, cara pem-
binaan yang terus menerus dan perlombaan yang dikoordinasi
secara berjenjang dari tingkat daerah sampai ke tingkat na-
104
sional. Demikian juga akan dilaksanakan kegiatan pembinaan
prestasi olahraga yang berlandaskan ilmu dan teknologi, khu-
susnya bagi olahragawan berbakat dari kalangan pelajar dan
mahasiswa di SMP dan SMA Ragunan serta Pusat Latihan Olahraga
Pelajar (PLP), dan pembinaan organisasi-organisasi olahraga.
Pembinaan dan pengembangan generasi muda diarahkan untuk
dapat meningkatkan kualitas generasi muda menjadi kader pene-
rus perjuangan bangsa dan manusia pembangunan yang berjiwa
Pancasila. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan pembangunan
nasional perlu terus diciptakan suasana yang mendorong tumbuh
dan berkembangnya partisipasi dan rasa tanggung jawab gene-
rasi muda untuk menjawab tantangan pembangunan. Pembinaan
generasi muda dalam Repelita V pada dasarnya dimaksudkan
untuk ikut serta memantapkan kerangka landasan pembangunan
dengan memberikan rangsangan dan peluang seluas-luasnya bagi
generasi muda untuk berpartisipasi dan berprestasi dalam
usaha pembangunan nasional. Pembinaan dan pengembangan gene-
rasi muda diarahkan untuk membentuk dan memperkokoh peran dan
fungsi generasi muda dalam pembangunan nasional yang mencakup
berbagai aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan perta-
hanan keamanan.
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, akan diusahakan
penciptaan dan perluasan peluang untuk mengembangkan dan me-
nyalurkan potensi serta kreativitas generasi muda ke dalam
berbagai program pembangunan nasional, untuk memperkuat per-
caya diri dan harga diri di kalangan generasi muda dengan
memberikan berbagai keterampilan, kemampuan dan keahlian pro-
fesional serta mengembangkan etos kerja.
Dalam Repelita V melalui program generasi muda akan di-
laksanakan berbagai kegiatan latihan kepemudaan, antara lain
105
meliputi penyelenggaraan pertukaran pemuda antar propinsi dan
antar negara, pendidikan politik bagi pemuda tingkat nasional,
pembinaan pemuda pelopor penggerak pembangunan di pedesaan,
peningkatan wawasan nusantara bagi pemuda, kegiatan napak
tilas jejak pahlawan dan pembinaan purnaprogram generasi
muda.
Dalam bidang kesejahteraan sosial, pembinaan dan pengem-
bangan Karang Taruna sebagai organisasi sosial masyarakat di
pedesaan akan terus ditingkatkan fungsi dan peranannya agar
dapat menghimpun, menggerakkan dan menyalurkan peran serta
generasi muda dalam pembangunan. Dalam rangka peningkatan
mutu Karang Taruna, sekitar 25 ribu kelompok akan ditingkat-
kan kemampuannya dengan memberikan latihan, kursus-kursus dan
bimbingan bagi pembina dan pengurus Karang Taruna.
Di samping itu program generasi muda juga dilakukan da-
lam berbagai bidang. Dalam rangka memacu pembangunan di pede-
saan, akan dilatih sekitar 4 ribu pemuda sarjana yang akan
menjadi motivator-motivator pembangunan di daerah.
Kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur
bangsa harus terus dipelihara, dibina dan dikembangkan agar
mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa di
masa depan. Dalam kaitan ini akan dikembangkan dan dikukuhkan
nilai-nilai budaya baru yang sesuai dengan tuntutan perkem-
bangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi serta perubah-
an lingkungan yang berlangsung dalam masyarakat Indonesia.
Program inventarisasi dan pengembangan nilai-nilai buda-
ya diarahkan pada pengamatan kecenderungan sosial budaya yang
berkaitan dengan modernisasi dan pembangunan di segala sektor
kehidupan masyarakat. Nilai budaya luhur serta kecenderungan
106
sosial budaya yang telah diinventarisir selanjutnya akan di-
kembangkan dan disebarluaskan di masyarakat melalui pameran
kebudayaan nusantara, ceramah, penerbitan sejumlah naskah dan penyebarluasannya, serta pertemuan-pertemuan ilmiah. Untuk
itu pelayanan informasi kebudayaan ditingkatkan guna memper-
cepat proses pembudayaan dalam wadah Pancasila.
Dalam menampung dan menghimpun aspirasi masyarakat di
bidang kebudayaan akan diperbanyak peluang agar masyarakat
dapat meningkatkan peran serta melalui berbagai kegiatan
antara lain temu budaya, kongres kebudayaan, ceramah-ceramah
dan sayembara, yang dilakukan dalam rangka enkulturasi yang
ikut mendukung pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.
Guna menunjang kerja sama luar negeri, akan dikembangkan Pusat
Informasi Budaya di negara-negara sahabat khususnya negara
ASEAN.
Program kebahasaan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan
jumlah pemakai bahasa Indonesia yang baik dan benar serta
meningkatkan sikap positif dan bangga para pemakai atas baha-
sa Indonesia melalui jalur pendidikan formal, non formal dan
informal. Dalam hubungan itu akan ditingkatkan usaha memasya-
rakatkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurna-
kan dan pedoman umum pembentukan istilah.
Peningkatan mutu dan apresiasi kesusastraan dilakukan
dengan merangsang kegiatan penulisan karya sastra yang ber-
mutu dan dilaksanakan melalui lomba, sayembara, dan pemberian
bimbingan.
Bahasa daerah perlu terus dibina dan dilestarikan dalam
rangka mengembangkan serta memperkaya khazanah kebudayaan na-
sional dan perbendaharaan bahasa Indonesia. Usaha pembinaan
107
bahasa dan sastra daerah diusahakan dengan cara melakukan pe-
nelitian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah.
Pembinaan perpustakaan diarahkan untuk memantapkan sis-
tem nasional perpustakaan dan meningkatkan layanan perpusta-
kaan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sampai
ke desa-desa. Dalam kaitan ini akan dilanjutkan pembangunan
Gedung Perpustakaan Wilayah di 5 propinsi. Di samping itu,
usaha pengembangan Perpustakaan Nasional akan dilanjutkan dan
ditingkatkan secara terarah dan bertahap.
Pembinaan kesenian sebagai ungkapan budaya diarahkan
agar mampu menampung dan menumbuhkan daya cipta para seniman,
meningkatkan apresiasi seni masyarakat, memperluas kesempatan
masyarakat untuk menikmati seni budaya bangsa serta membang-
kitkan semangat dan gairah membangun. Kesenian daerah dipeli-
hara dan dikembangkan untuk melestarikan dan memperkaya kea-
nekaragaman budaya bangsa Indonesia. Dalam rangka pengembang-
an kesenian, akan dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan
mutu seni, meningkatkan keterampilan dan kreativitas seniman,
membina seniman tradisional, dan merangsang minat generasi
muda. Modernisasi seni akan dilakukan melalui adaptasi as-
pek-aspek modern ke dalam kebudayaan tradisional, sehingga
modernisasi akan tetap bertumpu pada kebudayaan nasional. Da-
lam rangka usaha meningkatkan taraf hidup seniman tradisio-
nal, kepada mereka akan diberi bimbingan dan bantuan.
Pembinaan tradisi diarahkan untuk mendukung upaya pembi-
naan kebudayaan nasional yang berakar kuat pada tradisi seba-
gai nilai-nilai kesejarahan yang mempunyai dinamika yang
tinggi. Oleh karena itu akan dilakukan dan ditingkatkan ke-
giatan penelitian, perekaman dan penganalisisan sejarah untuk
108
mengungkapkan sejarah yang bernilai luhur untuk memperkaya
dan memberi corak kepribadian nasional yang sedang berkem-
bang.
Usaha pembinaan peninggalan sejarah diarahkan pada ke-
giatan pelestarian dan pemanfaatan peninggalan sejarah dan
purbakala sebagai warisan budaya bangsa berdasarkan skala
prioritas. Untuk itu akan ditingkatkan keikutsertaan pemerin-
tah daerah, perguruan tinggi dan instansi lain yang terkait
dalam proses pemugaran. Di samping itu akan dilakukan peng-
aturan pemanfaatan situs kepurbakalaan yang telah selesai di-
pugar. Usaha tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pemugar-
an, pemeliharaan, pengamanan, penyuluhan dan pemanfaatan.
Sehubungan dengan itu akan dilakukan dan dilanjutkan usaha-
usaha pemugaran dan penataan lingkungan situs-situs pening-
galan sejarah dan purbakala, seperti candi, pura, puri, ista-
na, mesjid, gereja, benteng, kuil, makam dan rumah adat.
Usaha penelitian purbakala diarahkan untuk penelitian
prasejarah, arkeologi klasik, arkeologi Islam, arkeometri,
bio paleoantropologi, dan paleoekologi radiometri dalam upaya
meningkatkan pengetahuan arkeologi di Indonesia.
Usaha pembinaan permuseuman diarahkan untuk menciptakan
suatu sistem permuseuman nasional yang dijiwai falsafah Pan-
casila. Organisasi, sarana dan fasilitas pendukungnya akan
ditingkatkan sehingga dapat menjamin peranan museum sebagai
pusat studi ilmiah. Dalam rangka pembinaan permuseuman akan
dilanjutkan penyelesaian pembangunan Museum Negeri Propinsi.
Selanjutnya pembinaan Museum Nasional ditingkatkan sebagai
pusat studi warisan budaya dan pusat informasi budaya yang
bersifat edukatif kultural dan rekreatif.
109
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan dilanjut-
kan pembinaannya dan diarahkan untuk memperkokoh kesatuan dan
persatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-sama
membangun masyarakat. Pembinaan tersebut tidak mengarah pada
pembentukan agama baru dan dilakukan melalui kerja sama
dengan instansi yang terkait. Sehubungan dengan itu akan di-
lanjutkan kegiatan inventarisasi, dokumentasi dan evaluasi
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam rangka memper-
tinggi budi luhur akan dilaksanakan penyebarluasan informasi
melalui media televisi, radio dan media cetak lainnya. Komu-
nikasi antara para penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa dilakukan melalui sarasehan, pemaparan budaya spiri-
tual, kerja sama antar instansi dan antar umat berketuhanan
Yang Maha Esa serta pembinaan pamong budaya spiritual.
Di bidang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi,
strategi ilmu pengetahuan dan teknologi mencakup pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi jangka panjang dan jangka pen-
dek, melalui empat tahapan transformasi yaitu: (a) tahap
penggunaan teknologi yang telah ada untuk proses nilai tambah
dalam rangka produksi barang-barang jadi untuk dipasarkan,
(b) tahap integrasi teknologi yang telah ada ke dalam rancang
produksi barang-barang baru, (c) tahap pengembangan informasi
dan penciptaan teknologi untuk merancang produk-produk yang
diperlukan di masa depan dan (d) tahap pelaksanaan penelitian
dasar.
Usaha-usaha transformasi teknologi dalam rangka pengem-
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan dilakukan melalui
sembilan wahana transformasi teknologi yaitu: (1) wahana in-
dustri penerbangan, (2) wahana industri maritim, (3) wahana
110
industri transportasi darat, (4) wahana industri telekomuni-
kasi dan elektronika, (5) wahana industri energi, (6) wahana
industri rekayasa, (7) wahana industri alat dan mesin perta-
nian, (8) wahana industri pertahanan dan (9) wahana industri
perangkat lunak.
Usaha-usaha tersebut akan terus didukung oleh kegiatan
penelitian dan pengkajian di bidang-bidang kebutuhan dasar
manusia, sumber alam dan energi, industri dan jasa, pertahan-
an dan keamanan, dan pengkajian di bidang sosial, ekonomi,
budaya dan falsafah, serta perundang-undangan. Agar kegiatan
penelitian dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan lebih
terpadu, maka peranan dan fungsi Dewan Riset Nasional (DRN)
akan lebih ditingkatkan.
Sementara itu untuk menyusun dan menentukan strategi
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jangka panjang,
akan dikembangkan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang
akan memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden
dalam usaha memajukan ilmu pengetahuan, penelitian dan tekno-
logi.
Di sawing itu dalam Repelita V akan dilanjutkan pendi-
dikan calon-calon peneliti baik di dalam maupun di luar nege-
ri untuk memperdalam disiplin-disiplin ilmu yang makin ber-
kembang.
Dalam rangka meningkatkan kemampuan industri nasional,
koordinasi oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN) akan lebih dimantapkan dan dimasyarakatkan, antara lain melalui pengem-
bangan jaringan informasi standardisasi untuk kepentingan
sektor industri dan perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
Sejalan dengan itu, pembinaan terhadap organisasi-orga-
111
nisasi ilmiah dan profesi serta pembinaan remaja dalam bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi akan dilanjutkan. Dalam pembi-
naan tersebut termasuk kemampuan tukar menukar informasi
ilmiah, pemanfaatan dokumentasi dan informasi dari berbagai
bidang ilmu eksakta dan ilmu sosial, seperti kependudukan,
hukum dan ekonomi, budaya, sejarah dan filsafat.
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Repe-
lita V juga diarahkan untuk menunjang pembangunan yang berwa-
wasan lingkungan. Untuk itu koordinasi antar sektor, khususnya
di daerah, akan ditingkatkan guna menjaga kelestarian kemam-
puan potensi daerah. Dalam kaitan ini sistem Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL), akan memperhatikan aspek-aspek
fisik maupun sosial keseluruhan proses pembangunan.
Di bidang pengembangan statistik, arah kebijaksanaan
pengembangan yang dilaksanakan dalam Repelita IV akan dilan-
jutkan dalam Repelita V, dengan perhatian pada perbaikan mutu
statistik. Beberapa kegiatan penting yang akan dilaksanakan
dalam lima tahun mendatang meliputi antara lain pelaksanaan
Survai Biaya Hidup 1989, Sensus Penduduk 1990, Tabel Input-
Output dan Neraca Sosial Ekonomi Nasional 1990, Sensus Perta-
nian 1993, Survai Sosial Ekonomi Nasional, PDB Triwulanan,
Neraca Arus Dana, dan sebagainya. Di samping kegiatan-kegiat-
an tersebut, berbagai kegiatan yang menyangkut berbagai sek-
tor yang secara rutin dilaksanakan sampai saat ini, akan
dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan informasi statistik yang
terus berkembang.
Dalam pada itu untuk memperbaiki mutu sumber daya manu-
sia, taraf kesehatan rakyat perlu makin ditingkatkan. Pem-
bangunan kesehatan terutama ditujukan untuk pemberantasan
penyakit menular, perbaikan gizi, peningkatan penyediaan air
112
bersih, peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan, pe-
ningkatan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan khususnya
untuk ibu dan anak, termasuk keluarga berencana, perlindungan
rakyat terhadap polusi, bahaya limbah industri, bahaya narko-
tika dan penyalahgunaan obat, serta perluasan penyuluhan ke-
sehatan masyarakat untuk membudidayakan perilaku hidup sehat
sedini mungkin.
Untuk mencapai tujian tersebut, pembangunan kesehatan
dalam Repelita V akan diselenggarakan melalui lima karya ke-
sehatan yaitu: (a) peningkatan dan pemantapan upaya kesehat-
an, (b) pengembangan tenaga kesehatan, (c) pengendalian,
pengadaan dan pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya
bagi kesehatan, (d) perbaikan gizi dan peningkatan kesehatan
lingkungan dan (e) peningkatan dan pemantapan manajemen dan
peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
Adapun sasaran pokok Repelita V di bidang kesehatan an-
tara lain adalah sebagai berikut.
1. Menurunkan angka kematian bayi umur 0 sampai 12 bu-
lan dari 58 per seribu kelahiran hidup pada akhir
Repelita IV menjadi 49,8 per seribu kelahiran hidup
pada akhir Repelita V; kematian anak (1 - 4 tahun)
dari 10,6 per seribu anak pada akhir Repelita IV
menjadi 6,5 per seribu anak pada akhir Repelita V.
2. Meningkatkan umur harapan hidup waktu lahir rata- rata
penduduk dari 63 tahun pada akhir Repelita IV menjadi
sekurang-kurangnya 65 tahun pada akhir Repelita V.
3. Meningkatkan status gizi masyarakat dengan menurun-
kan angka penderita Kurang Kalori Protein (KKP)
113
dari 10,8% menjadi 9,5%, kekurangan vitamin A pada
anak balita dari 0,7% menjadi 0,5%, anemi gizi pada
ibu hamil dari 55% menjadi 40% dan gangguan akibat
kurang yodium (GAKI) di daerah endemik dari 5% men-
jadi 4%. Menurunkan angka kesakitan diare menjadi
30%, mempertahankan angka kesakitan malaria di bawah
1 per seribu di Jawa Bali dan sebesar 4% di luar
Jawa Bali, dan menekan bertambahnya angka penderita
penyakit demam berdarah dan penyebarannya.
4. Meningkatkan pencakupan imunisasi untuk anak-anak di
bawah umur 12 bulan dari 65t pada akhir Repelita IV
menjadi sekurang-kurangnya 80% pada akhir Repe-
lita V.
5. Meningkatkan pencakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan terlatih dari 45% pada akhir Repe-
lita IV menjadi sekurang-kurangnya 65% pada akhir
Repelita V.
6. Meningkatkan pencakupan air bersih untuk penduduk
pedesaan dan perkotaan masing-masing dari 30,5% dan
65% pada akhir Repelita IV menjadi 60% dan 80% pada
akhir Repelita V.
7. Meningkatkan pencakupan Usaha Perbaikan Gizi Ke-
luarga (UPGK) sehingga masyarakat pedesaan di Indo-
nesia mampu menjalankan kegiatan UPGK, seperti
penimbangan bayi dan anak Balita, penyuluhan gizi,
pemberian paket pertolongan gizi, pemanfaatan
tanaman pekarangan dan sebagainya.
8. Memperluas penggunaan obat esensial dan generik di
setiap unit pelayanan kesehatan dengan distribusi
114
yang merata dan terjangkau oleh masyarakat yang
ditunjang dengan peningkatan kapasitas produksi
obat dengan sistem distribusi yang efektif dan
efisien.
9. Meningkatkan jumlah sarana upaya kesehatan sehingga
pada akhir Repelita V sarana kesehatan akan bertam-
bah dengan 554 Puskesmas, 5.500 Puskesmas Pembantu,
2.976 Puskesmas Keliling, 283 Puskesmas Perawatan
serta 36 Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta. Dengan
demikian jumlah tempat tidur Rumah Sakit dan Pus-
kesmas Perawatan akan bertambah dengan 7,4%, dari
122.998 buah pada akhir Repelita IV menjadi 132.158
buah pada akhir Repelita V.
Untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut jumlah tenaga
kesehatan akan ditingkatkan dari 283.457 orang pada akhir Re-
pelita IV menjadi 392.685 orang pada akhir Repelita V, terma-
suk antara lain berupa tambahan 1.750 dokter ahli, 12.500
dokter umum dan lebih dari 61 ribu tenaga perawat kesehatan
termasuk 18 ribu tenaga bidan pedesaan.
Pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam Repelita V
pada hakekatnya merupakan lanjutan dari kegiatan-kegiatan
pembangunan kesejahteraan sosial yang telah diselenggarakan
dalam Repelita-repelita sebelumnya. Pembangunan kesejahteraan
sosial tersebut bukan semata-mata tugas pemerintah saja,
melainkan juga tugas dari seluruh masyarakat. Sehubungan
dengan itu sangat diharapkan adanya partisipasi aktif dari
seluruh anggota masyarakat, baik secara perorangan maupun
kelompok atau organisasi.
Dengan memperhatikan keadaan dan masalah yang dihadapi,
115
kebijaksanaan umum dan langkah-langkah yang akan diambil da-
lam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial dalam Repe-
lita V antara lain adalah sebagai berikut: Pertama, mendorong
dan mengembangkan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang ber-
basiskan masyarakat. Kedua, menggali dan mendayagunakan po-
tensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial yang terdapat di
masyarakat. Ketiga, meningkatkan kerja sama dan koordinasi
antar sektor dalam menangani masalah-masalah kesejahteraan
sosial.
Seperti halnya dengan sektor/subsektor lain, pelaksanaan
dari pembangunan kesejahteraan sosial, dituangkan ke dalam
program-program yang nantinya secara tahunan akan dirinci
lagi menjadi proyek-proyek. Beberapa program tersebut antara
lain adalah program pembinaan dan pengembangan kesejahteraan
sosial, program pelayanan dan rehabilitasi sosial, dan pro-
gram pembinaan generasi muda.
Kegiatan dalam program pembinaan dan pengembangan kese-
jahteraan sosial antara lain adalah memberikan penyuluhan,
bimbingan dan pembinaan terhadap pekerja sosial masyarakat,
pembinaan swadaya masyarakat dalam bidang perumahan dan ling-
kungan, pembinaan kesejahteraan masyarakat terasing, pembina-
an nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan dan pembinaan
organisasi sosial masyarakat. Beberapa sasaran kuantitatif
dari program ini antara lain adalah perbaikan/pemugaran rumah
di sekitar 20 ribu lokasi desa dan pembinaan (baru dan lan-
jutan) terhadap kurang lebih 18 ribu KK masyarakat terasing.
Kegiatan utama program pelayanan dan rehabilitasi sosial
antara lain adalah penyantunan terhadap para lanjut usia,
anak terlantar dan yatim piatu, penyantunan dan pengentasan
116
penyandang cacat, penyantunan dan pengentasan para tuna sosi-
al, pengentasan anak nakal dan korban narkotika, bantuan
pengentasan fakir miskin dan bantuan kepada para korban ben-
cana alam. Beberapa sasaran kuantitatif dari program ini an-
tara lain adalah penyantunan kepada anak terlantar dan yatim
piatu sebanyak 300 ribu anak, pembangunan sebanyak 117 Loka
Bina Karya untuk latihan para penyandang cacat., bantuan
pengelolaan untuk sekitar 200 Sekolah Dasar Luar Biasa
(SDLB), dan bantuan pengelolaan kepada sekitar 6 Lingkungan
Pondok Sosial (LIPOSOS) yang sudah ada.
Kegiatan utama program pembinaan generasi muda adalah
melakukan pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu Karang
Taruna sebagai organisasi sosial remaja di tingkat desa/kelu-
rahan untuk dapat membantu kegiatan pembangunan di daerahnya
masing-masing. Dari kurang lebih 64 ribu Karang Taruna yang
sudah ada. 15 ribu Karang Taruna diantaranya akan diberikan
pembinaan khusus dalam Repelita V.
Di bidang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan,
akan terus ditingkatkan kedudukan wanita dalam masyarakat dan
peranannya dalam pembangunan sesuai dengan kodrat, harkat dan
martabatnya sebagai wanita. Dalam hal ini, perhatian pertama
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan wanita dari kelom-
pok masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik di kota mau-
pun di desa. Kedua, perhatian juga diberikan kepada wanita
kelompok umur 15 - 29 tahun agar dapat disiapkan untuk meng-
ambil peranan lebih aktif dalam berbagai bidang pembangunan
sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
Untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, se-
jahtera dan bahagia, wanita akan berperan lebih aktif tidak
saja sebagai sasaran tetapi juga sebagai pelaku pembangunan,
117
terutama di bidang-bidang pendidikan, kesehatan, keluarga
berencana, koperasi, tenaga kerja, pertanian, perdagangan,
industri dan jasa, sosial, agama dan lingkungan hidup.
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
wanita guna meningkatkan peranan dan tanggung jawabnya dalam
pembangunan, perhatian utama akan ditujukan untuk: (a) membe-
baskan wanita dari "tiga buta", yaitu buta aksara latin, buta
bahasa Indonesia dan buta pendidikan dasar, (b) mendorong
wanita, terutama dari kelompok berpenghasilan rendah, untuk
mendapat kesempatan lebih besar dalam menuntut pendidikan
pasca pendidikan dasar, (c) mendorong terciptanya dukungan
masyarakat yang makin luas terhadap persamaan kesempatan bagi
wanita terutama dalam memperoleh pekerjaan di sektor formal
dan informal, jabatan dan kedudukan lainnya di masyarakat,
(d) mendorong untuk lebih aktif berperan dalam mengembangkan
dan memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi bagi pembangun-
an.
Upaya untuk makin meningkatkan kesejahteraan keluarga
akan lebih banyak didasarkan atas peran serta aktif masyara-
kat di berbagai kegiatan pembangunan. Dalam hal ini, peranan
lembaga swadaya masyarakat, terutama gerakan Pembinaan Kese-
jahteraan Keluarga (PKK) dan organisasi wanita, akan terus
dibina dan ditingkatkan agar peran tersebut makin nyata dan
makin merata di semua bidang pembangunan dan di seluruh
daerah.
Dalam rangka peningkatan peranan dan tanggung jawab wa-
nita dalam pembangunan, akan ditingkatkan kemampuan dan ke-
sempatan bagi wanita untuk memegang peranan yang lebih besar
sebagai pengambil keputusan, penentu kebijaksanaan, perencana
pembangunan serta penikmat hasil pembangunan.
118
Kebijaksanaan di bidang kependudukan dan keluarga beren-
cana dalam Repelita V diarahkan pada pengembangan penduduk
sebagai sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan
bangsa yang efektif dan bermutu dalam rangka mewujudkan mutu
kehidupan masyarakat yang senantiasa meningkat. Sehubungan
dengan itu perlu terus ditingkatkan upaya pengendalian per-
tumbuhan penduduk, persebaran penduduk antar daerah yang lebih
seimbang, peningkatan kualitas kehidupan penduduk dan kesera-
sian antara penduduk dan lingkungan hidup.
Walaupun peningkatan pengendalian penduduk diharapkan
akan berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk, tetapi
secara absolut jumlah penduduk masih akan meningkat. Pada
akhir Repelita IV jumlah penduduk Indonesia sebesar 175,6
juta dan diperkirakan akan meningkat menjadi 192,9 juta pada
akhir Repelita V atau meningkat dengan laju pertumbuhan
rata-rata per tahun sebesar 1,9 %. Penurunan laju pertumbuhan
penduduk tersebut diusahakan melalui berbagai upaya di bidang
kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan, dengan sa-
saran tingkat kelahiran kasar akan menurun dari 28,7 per se-
ribu penduduk pada akhir Repelita IV menjadi 25,4 per seribu
penduduk pada akhir Repelita V sedangkan angka kematian kasar
akan turun dari 7,9 per seribu penduduk menjadi 7,5 per seribu
penduduk.
Kepadatan penduduk di pulau Jawa dirasa sudah sangat
tinggi, sehingga kebijaksanaan persebaran penduduk perlu
terus ditingkatkan dalam Repelita V dengan memperhatikan
kebutuhan pembangunan daerah, sumber alam dan keserasian
kehidupan sosial antara penduduk pendatang dan penduduk asli.
Pembangunan pedesaan dan pembangunan kota-kota sedang dan
kecil serta pelaksanaan program transmigrasi akan sangat mem-
119
bantu usaha persebaran penduduk dan tenaga kerja ke arah yang
lebih seimbang.
Agar penduduk dapat berfungsi sebagai modal pembangunan
dan merupakan somber daya manusia yang efektif dan produktif,
maka kualitas fisik maupun nir fisik penduduk perlu diting-
katkan. Kualitas fisik penduduk merupakan ciri yang melekat
pada penduduk, yang terdiri dari tiga komponen yaitu bobot
fisik, daya fisik dan derajat kesehatan. Sedangkan kualitas
nir fisik penduduk menyangkut segi-segi kemandirian, produk-
tivitas, kesetiakawanan sosial, ketaqwaan dan kemampuan pen-
duduk untuk hidup dalam hubungan keselarasan dengan ling-
kungannya.
Tingkat kematian bayi, yang penurunannya merupakan salah
satu indikator kenaikan kualitas fisik penduduk, telah meng-
alami penurunan yang cukup berarti, yaitu dari 90 bayi per
seribu kelahiran hidup pada tahun 1983 menjadi 58 pada tahun
1988. Walaupun demikian, tingkat kematian bayi tersebut masih
dirasakan terlalu tinggi sehingga usaha penurunannya masih
terus dilaksanakan selama Repelita V, yaitu dengan menurun-
kannya menjadi sekitar 50 per seribu kelahiran hidup pada
akhir Repelita V. Upaya penurunan tingkat kematian tersebut,
apabila berhasil, dapat meningkatkan angka harapan hidup
waktu lahir dari 63 tahun pada tahun 1988 menjadi sekitar 65
tahun pada tahun 1993. Sehubungan dengan hal tersebut perlu
terus ditingkatkan kebijaksanaan kependudukan yang diarahkan
pada peningkatan status kesehatan dan gizi, peningkatan
pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan lingkungan dan
peningkatan keselamatan kerja.
Agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
rakyat dapat terlaksana dengan cepat, maka harus dibarengi
120
dengan percepatan penurunan tingkat kelahiran yang dilaksana-
kan melalui program keluarga berencana yang mutlak dilaksana-
kan dengan berhasil.
Sebagai akibat dari tingginya tingkat kelahiran di masa
yang lalu maka jumlah penduduk muda di Indonesia juga menjadi
besar. Selama Repelita V diperkirakan jumlah pasangan usia
subur akan meningkat dari 30,0 juta pada tahun pertama Repe-
lita V menjadi 33,7 juta pada tahun terakhir Repelita V. Ke-
adaan ini merupakan tantangan dalam pelaksanaan program KB.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dalam Repelita V akan
ditingkatkan usaha memperluas liputan program KB agar men-
jangkau seluruh lapisan masyarakat dan ditingkatkan pembinaan
para peserta KB. Untuk itu selama Repelita V akan diusahakan
pencapaian sasaran Peserta KB Baru sebanyak 22,1 juta dan
sasaran Peserta KB Aktif menjadi 21,5 juta.
Selama Repelita V peran serta masyarakat dan dunia usaha
dalam program KB akan ditingkatkan sehingga program KB akan
menjadi gerakan masyarakat yang menyeluruh dan akhirnya seca-
ra berangsur dapat tercapai sifat kemandirian dalam pelaksa-
naan KB.
Dalam rangka makin memeratakan pembangunan ke seluruh
wilayah tanah air, pelaksanaan pembangunan di daerah diarah-
kan agar laju pertumbuhan antar daerah dan antara daerah pe-
desaan dan perkotaan makin serasi. Pelaksanaan pembangunan
tersebut diarahkan pula agar benar-benar sesuai dengan prio-
ritas dan potensi daerah, dapat memenuhi aspirasi masyarakat
di daerah dan dapat mengatasi permasalahan daerah. Di samping
itu seluruh pembangunan yang berlangsung di daerah harus pula
merupakan satu kesatuan pembangunan nasional sehingga makin
memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara. Pembangunan di dae-
rah juga diarahkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan swadaya
121
dan kreativitas masyarakat di daerah serta meningkatkan peran-
an Pemerintah Daerah dalam pembangunan sebagai perwujudan
otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.
Selanjutnya pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan
pula pada upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna pem-
bangunan sektoral. Dalam hubungan itu peranan Pemerintah Dae-
rah menyangkut bukan hanya segi pelaksanaan pembangunan oleh
Pemerintah Daerah melainkan juga segi koordinasi atas kegiat-
an pembangunan yang dijalankan oleh unsur-unsur instansi ver-
tikal Pemerintah dan swasta di daerah.
Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan pula pada usaha
pencapaian keserasian dan optimalisasi pemanfaatan ruang se-
suai dengan fungsi masing-masing kawasan baik pedesaan maupun
perkotaan. Untuk itu diperlukan usaha menata ruang masing-
masing daerah mengikuti suatu strategi nasional pengembangan
pola tata ruang. Dalam hubungan ini potensi masing-masing
daerah dimanfaatkan secara optimal dengan memelihara kelesta-
rian alam dan kelestarian lingkungan. Untuk itu strategi na-
sional pengembangan pola tata ruang akan ditempuh melalui
pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam
dan lingkungan sosial di masing-masing daerah. Berpegang pada
tata ruang daerah kegiatan pembangunan di masing-masing
daerah diharapkan dapat menghasilkan perkembangan daerah yang
saling mendukung. Dalam hubungan ini perhatian khusus akan
diberikan kepada daerah yang relatif tertinggal, daerah dan
kepulauan terpencil dan daerah pedesaan.
Kota sebagai pusat pelayanan jasa dan sebagai simpul
berbagai kegiatan, merupakan salah satu unsur wilayah yang
memiliki peranan yang strategis dalam pengembangan wilayah.
122
Oleh karena itu pembangunan perkotaan, sebagai bagian dari
pembangunan daerah, akan terus ditingkatkan dengan memperha-
tikan keserasian hubungan antar kota, keserasian perkembangan
di dalam kota sendiri dan keserasian perkembangan antara kota
dan daerah pedesaan di sekitarnya.
Pedesaan yang mencakup bagian terbesar wilayah nasional
dan kawasan pertanian pangan serta mencakup bagian terbesar
masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan
nasional. Oleh karena itu pembangunan pedesaan terus diting-
katkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber daya
manusia yang ada di pedesaan sehingga swadaya dan kreativitas
dapat semakin berkembang serta kesadaran. lingkungannya sema-
kin tinggi. Pengembangan kemampuan sumber daya manusia terse-
but akan dapat mempercepat' peningkatan kemampuan masyarakat
pedesaan dalam berproduksi, dalam mengolah dan memasarkan
hasil-hasil produksinya, serta dalam menciptakan dan memper-
luas lapangan kerja yang kesemuanya akan membantu mempercepat
pertumbuhan masyarakat desa dan kesejahteraan penduduknya.
Dalam rangka meningkatkan keserasian perkembangan antar
daerah, khususnya antara daerah perkotaan dan daerah pedesa-
an, pola jaringan perhubungan nasional serta sistem kota-kota
sebagai pusat-pusat pengembangan wilayah akan lebih dimantap-
kan. Langkah ini diarahkan agar dapat menghasilkan dukungan
yang sebesar-besarnya bagi upaya untuk ikut mengurangi deras-
nya arus urbanisasi, di samping usaha-usaha yang secara lang-
sung dan tidak langsung ditujukan untuk itu. Tingkat pelayan-
an jaringan prasarana perhubungan yang ada akan terus diper-
tahankan agar pelayanan jasa dapat mencapai tingkat efisiensi
yang tinggi. Untuk itu kegiatan operasi dan pemeliharaan sa-
ran dan prasarana tersebut akan ditingkatkan dan dilaksana-
123
kan sebaik-baiknya. Peningkatan kegiatan operasi dan pemeli-
haraan juga akan dilakukan untuk prasarana sosial budaya ter-
utama dalam kaitannya dengan usaha peningkatan mutu sumber
daya manusia di daerah.
Usaha-usaha untuk meningkatkan nilai manfaat tanah akan
ditingkatkan dengan mengarahkan pemanfaatan tanah yang dapat
menjamin pemanfaatan ruang secara optimal, pelestarian pro-
duktivitas dan mutu kegunaan tanah, dan pencegahan kerusakan
serta kemerosotan kesuburan tanah. Di samping itu akan di-
tingkatkan usaha untuk mencegah penggunaan tanah yang merugikan
kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan. Untuk
itu penataan agraria pada tahap makro akan diarahkan untuk
mengatur penggunaan tanah yang mendukung terwujudnya kesera-
sian perkembangan sistem permukiman dan pusat-pusat pelayanan
jasanya, dan pada tahap mikro ditujukan kepada penciptaan
sumbangan sumber daya tanah yang optimal bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan pembangunan daerah perlu didukung oleh ke-
mampuan pengelolaan pembangunan yang memadai dari seluruh
aparatur pemerintah di daerah. Sehubungan dengan itu kemampu-
an Pemerintah Daerah untuk membangun akan terus ditingkatkan
dan dikaitkan dengan usaha untuk mewujudkan otonomi daerah
yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Sejalan dengan itu
akan ditingkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghim-
pun dana dari sumber-sumber pendapatan asli daerah, secara
wajar dan tertib, termasuk sumber-sumber keuangan baru yang
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Selanjutnya
kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan administrasi
pembangunan dan dalam mengkoordinasi pembangunan di daerah
perlu pula ditingkatkan. Pemberian bantuan pembangunan daerah
akan ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
124
Dalam rangka peningkatan efisiensi pelaksanaan pem-
bangunan di daerah dan peningkatan pelaksanaan tugas pemerin-
tahan umum sesuai dengan tingkat perkembangan daerah, akan
ditinjau penataan kembali batas-batas administrasi dan status
administrasi daerah-daerah yang bersangkutan.
Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadil-
an, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di-
arahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin pene-
gakan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata
hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. Pem-
bangunan hukum ditujukan pula untuk memantapkan dan mengaman-
kan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, menciptakan
kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat
dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih
memberikan dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan
yang adil dan merata, serta menumbuhkan dan mengembangkan
disiplin nasional dan rasa tanggung jawab sosial pada setiap
anggota masyarakat. Di samping itu pembangunan hukum diarah-
kan agar hukum benar-benar harus menjadi pengayom masyarakat,
memberi rasa aman dan tenteram, menciptakan lingkungan dan
iklim yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan serta mendukung stabilitas nasional yang
sehat dan dinamis.
Bertolak dari pemikiran tersebut di atas sasaran pem-
banguhan di bidang hukum dalam Repelita V meliputi: pembaha-
ruan hukum; peningkatan kesadaran hukum masyarakat; penegakan
hukum; pembinaan peradilan; pembinaan pemasyarakatan; pela-
yanan jasa hukum; pendidikan dan pelatihan tenaga teknis hu-
kum serta penataan administrasi dan pengawasan di bidang hu-
kum.
125
Kegiatan pembaharuan hukum sebagai bagian dari pembinaan
hukum nasional meliputi perancangan peraturan perundang-un-
dangan yang ditunjang oleh kegiatan penelitian dan pengkajian
hukum serta dokumentasi hukum. Di berbagai bidang hukum pokok
perhatian utama adalah untuk menyelesaikan rancangan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Dagang,
rancangan Undang-undang Hukum Perdata Internasional, Hukum
Acara Perdata, serta rancangan Undang-undang Ketentuan Umum
Perundang-undangan sebagai pengganti Algemene Bepalingen van
Wetgeving (AB).
Di berbagai bidang hukum sektoral prioritas diberikan
kepada upaya penyempurnaan dan pembaharuan dan atau penyusun-
an peraturan perundang-undangan baru seperti keimigrasian,
bantuan hukum, pemasyarakatan, paten, alih teknologi, peru-
mahan dan pemukiman, hukum pertanahan termasuk tata guna
tanah dan industri kecil. Di samping itu akan dilanjutkan
penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi hukum
laut nasional, hukum udara dan angkasa, perairan nusantara,
landas kontinen Indonesia, administrasi pemerintahan dan
peraturan perundang-undangan sektoral lainnya yang diperlukan
bagi pembangunan. Dalam menunjang kegiatan penyusunan per-
aturan perundang-undangan dilanjutkan pula kerja sama dengan
kalangan perguruan tinggi, lembaga-lembaga ilmiah lainnya,
serta organisasi-organisasi profesi yang terkait di bidang
hukum.
Pembinaan hukum nasional mencakup pula upaya peningkatan
kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan
hukum akan dilakukan melalui pelaksanaan secara lebih terpadu
berbagai pola penyuluhan hukum yang ada antara lain Jaksa Ma-
suk Desa, Hakim Masuk Desa dan Jaksa Masuk Laut dan kegiatan
126
penyuluhan dan penerangan hukum mengenai peraturan perundang-
undangan nasional yang ditujukan kepada seluruh masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan pemerataan kesempatan untuk mem-
peroleh keadilan dan perlindungan hukum akan dilanjutkan pe-
nyelenggaraan pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum
bagi golongan masyarakat yang kurang mampu sejak dari awal
proses terjadinya perkara melalui (a) pemberian bantuan hukum
yang diserahkan kepada Pengadilan Negeri dan (b) pemberian
konsultasi hukum oleh Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Negeri dan Swasta berdasarkan suatu perjanjian
kerja sama. Di samping itu dalam rangka mendekatkan jangkauan
pelayanan hukum kepada masyarakat serta memeratakan kesempatan
memperoleh peradilan direncanakan pembukaan 21 kantor Kejak-
saan Negeri dan 11 kantor Cabang Kejaksaan Negeri serta pe-
ningkatan pelayanan 146 kantor Kejaksaan Tinggi/Negeri dan
rehabilitasi 1S6 gedung Kejaksaan Tinggi/ Negeri/Cabang Ke-
jaksaan Negeri.
Dalam rangka penegakan hukum akan dimantapkan dan di-
tingkatkan kerja sama antara sesama aparat penegak hukum khu-
susnya hubungan kerja sama antara Kejaksaan, Polisi, Peng-
adilan, Lembaga Pemasyarakatan (LP), Balai Bimbingan
Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) serta
Pengacara/Penasihat Hukum sehingga tercipta persepsi yang
sama mengenai keadilan dalam penegakan hukum: Demikian pula
akan ditingkatkan keterpaduan kerja sama intelijen dengan
badan-badan terkait bail di Pusat maupun di Daerah. Selanjut-
nya operasi yustisi akan lebih ditingkatkan terutama dalam
bidang tindak pidana khusus terhadap perbuatan subversi, ko-
rupsi, penyelundupan dan pelanggaran wilayah perairan serta
segala bentuk tindak pidana penyelewengan lainnya yang meru-
127
gikan keuangan negara dan yang menghambat pembangunan nasio-
nal. Akan dilanjutkan pula berbagai penertiban dalam rangka
pengawasan atas orang asing, aliran kepercayaan dalam masya-
rakat, barang cetakan, brosur, buku serta audio dan audio
visual.
Untuk menunjang usaha penegakan hukum di bidang keimi-
grasian direncanakan pembukaan 5 Kantor Imigrasi (KANIM), 7
Asrama Karantina Imigrasi dan 20 Pos Imigrasi. Di samping itu
akan dilakukan pula rehabilitasi dan atau penyempurnaan 43
gedung KANIM, 10 Pos Imigrasi dan lanjutan peningkatan Tempat
Penampungan Imigran Gelap di Sumba Barat.
Dalam rangka pembinaan peradilan akan dilanjutkan berba-
gai langkah kegiatan, antara lain (a) pembenahan dan penata-
an administrasi pengadilan serta inventarisasi dan penerbitan
himpunan putusan pengadilan termasuk inventarisasi kasus-ka-
sus Hukum Adat serta statistik perkara; (b) pendidikan dan
latihan bagi para Calon Hakim, Hakim, Panitera dan berbagai
tenaga peradilan lainnya; (c) pengawasan terhadap Hakim,
Penasihat Hukum dan Jaksa. Untuk menunjang usaha pembinaan
peradilan akan dilanjutkan pula berbagai kegiatan, antara
lain 'pembukaan 2 kantor Pengadilan Tinggi, 20 Pengadilan Ne-
geri, 6 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara serta 14 Peng-
adilan Tata Usaha Negara, di samping rehabilitasi dan per-
luasan 313 gedung Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
Selanjutnya akan lebih didayagunakan Tempat-tempat Sidang
yang ada, di samping pembangunan Tempat-tempat Sidang baru di
daerah-daerah terpencil yang dipandang perlu atau dirasakan
sangat mendesak dilanjutkan.
Dalam rangka meningkatkan fungsi Lembaga Pemasyarakatan
akan ditingkatkan kerja sama dengan berbagai Departemen untuk
lebih memantapkan pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial
128
dan resosialisasi, latihan keterampilan dan pemasaran hasil
produksi para narapidana dan anak didik, pembinaan mental dan
rohani serta pendidikan formal dan non formal termasuk pem-
berian keterampilan bertani dan usaha tani. Peningkatan ke-
terampilan dan kemampuan teknis pemasyarakatan akan dilanjut-
kan pula melalui berbagai pendidikan dan latihan kedinasan.
Untuk menunjang tugas-tugas pemasyarakatan akan diusaha-
kan penyelesaian pembangunan 11 Lembaga Pemasyarakatan/Rumah
Tahanan Negara; rehabilitas3 65 gedung Lembaga Pemasyarakat-
an, 98 Rumah Tahanan Negara, 45 Cabang Rumah Tahanan Negara,
13 Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
(BISPA); perbaikan 3 Lembaga Pemasyarakatan, 3 Rumah Tahanan
Negara, 3 BISPA di tempat-tempat yang sangat mendesak dan 5
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Demikian pula akan
disediakan berbagai sarana pengamanan Lembaga Pemasyarakat-
an/Rumah Tahanan Negara, sarana pembinaan keterampilan para
narapidana dan anak didik serta kendaraan operasional berupa
kendaraan angkut tahanan serta peralatan dan perlengkapan
lainnya.
Untuk menunjang keberhasilan pelayanan jasa hukum akan
dilaksanakan antara lain (a) penyempurnaan organisasi dan
penyederhanaan prosedur pemberian perizinan, pengesahan badan
hukum, pendaftaran merek, paten, hak cipta dan sebagainya;
(b) pembinaan para petugas berbagai pelayanan jasa hukum dan
(c) peningkatan koordinasi antar instansi yang terkait khusus-
nya di bidang-bidang imigrasi, kepariwisataan, ketenagakerja-
an dan perhubungan.
Penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan keimigra-
sian akan dilanjutkan pula serta akan ditingkatkan penertiban
dan pembenahan administrasi keimigrasian sejalan dengan per-
129
aturan dan perundang-undangan baru di bidang keimigrasian.
Kegiatan pendidikan din latihan tenaga hukum akan lebih
dimantapkan, yang meliputi antara lain administrasi pelayanan
hukum; penyuluhan hukum; latihan hakim dan calon hakim ter-
masuk untuk Pengadilan Tata Usaha Negara; latihan Panitera
dan Jurusita; latihan-latihan tenaga pemasyarakatan, keimi-
grasian, :peneliti hukum dan perancang perundang-undangan;
pendidikan pembentukan Jaksa, pelatihan keterampilan Jaksa
termasuk spesialisasi Jaksa di bidang penyidikan korupsi,
penyelundupan, subversi, narkotika dan sebagainya; pendidikan
Jaksa khusus untuk perdata dan bantuan hukum; serta beberapa
pendidikan dan pelatihan lainnya dalam bidang-bidang keahlian
antara lain intelijen, sandi, pustakawan hukum serta kebenda-
haraan dan pengawasan.
Sesuai dengan pengarahan GBHN, politik luar negeri yang
bebas aktif dilaksanakan secara konsekuen dan diabdikan untuk
kepentingan nasional. Dalam pada itu, walaupun sampai dengan
akhir periode Repelita IV sudah terlihat tanda-tanda kecen-
derungan ke arah perbaikan hubungan antara Timur-Barat,
keadaan dunia dalam lima tahun mendatang masih akan diwarnai oleh berbagai bentuk ketidakadilan, penindasan, pertikaian
bersenjata, pertentangan ideologi, ketimpangan-ketimpangan,
kemelaratan dan keterbelakangan sebagian besar umat manusia.
Perekonomian dunia pun masih mengalami gejolak yang berkepan-
jangan serta ketidakserasian hubungan antara negara-negara
maju dengan negara-negara berkembang (Utara - Selatan). Hal-
hal tersebut di atas merupakan tantangan dalam pelaksanaan
politik luar negeri yang bebas aktif. Dalam situasi interna-
sional seperti ini, pelaksanaan politik luar negeri yang be-
bas aktif dalam lima tahun mendatang memerlukan suatu program
yang terarah di segala bidang.
130
Berdasarkan pengarahan tersebut di atas dan perkiraan
perkembangan keadaan di waktu mendatang program pokok dan
langkah-langkah dasar yang ditempuh di bidang politik dan hu-
bungan luar negeri dalam Repelita V adalah sebagai berikut.
Di bidang politik, pemantapan Wawasan Nusantara, per-
juangan masalah Timor Timur di forum internasional, penyele-
saian masalah Kampuchea, peningkatan hubungan dengan negara-
negara Pasifik Barat Daya dan Selatan, pemantauan perkembangan
di Timur Tengah khususnya masalah Palestina, pemantauan per-
kembangan di Samudera Hindia dan peranan strategis Amerika
Serikat-Jepang-RRC akan dilanjutkan. Di forum internasional,
program politik meliputi upaya untuk meningkatkan kegiatan
pemanfaatan PBB dalam rangka pengembangan aspirasi politik
luar negeri meningkatkan peranan ASEAN dan peranan Indonesia
di dalamnya, mempertahankan kemurnian Gerakan Non Blok serta
berperan aktif dalam Organisasi Konperensi Islam (OKI).
Di bidang ekonomi akan terus dilanjutkan program-program
peningkatan usaha ke arah terwujudnya Tata Ekonomi Dunia Ba-
ru, pengembangan perdagangan internasional, pengaturan komo-
diti internasional, alih teknologi, pengembangan kerja sama
teknik dan ekonomi antara negara-negara berkembang (KTNB),
peningkatan investasi dan kerja sama keuangan dengan negara-
negara IGGI dan badan-badan keuangan Internasional, pening-
katan kerja sama ekonomi di antara negara-negara anggota Non
Blok dan OKI. Di samping itu program tersebut meliputi pula peningkatan solidaritas dan kerja sama negara-negara anggota
OPEC bail( dalam rangka menghadapi negara-negara Non OPEC mau-
pun negara-negara industri serta peningkatan kerja sama eko-
nomi ASEAN. Peningkatan kerja sama tersebut merupakan upaya
penting menuju kestabilan wilayah, guna mendorong berkembang-
nya investasi di wilayah ASEAN.
131
Di bidang sosial budaya, program-program peningkatan hu-
bungan luar negeri melalui dimensi kebudayaan diplomasi, pem-
binaan masyarakat Indonesia di luar negeri terutama para ma-
hasiswa Indonesia, peningkatan kegiatan penerangan di luar
negeri untuk memberikan gambaran yang positif mengenai segala
sesuatu tentang Indonesia akan dilanjutkan. Untuk menciptakan
tatanan dunia yang lebih adil dan merata di bidang komunikasi
dan arus informasi, maka bersama dengan negara-negara berkem-
bang akan dilanjutkan kerja sama yang telah berjalan.
Untuk menunjang program-program kegiatan operasional po-
litik dan hubungan luar negeri yang semakin meningkat, diper-
lukan para pelaku yang mempunyai tingkat kemampuan yang pro-
fesional dan integritas yang tinggi serta sarana penunjang
yang cukup memadai. Sehubungan dengan itu akan terus diting-
katkan mutu pelaksana yang profesional, berintegritas, dan
tangguh serta tanggap terhadap perubahan-perubahan yang ter-
jadi baik menyangkut situasi politik dunia, ekonomi interna-
sional dan keadaan sosial budaya, dan sesuai dengan kemampuan
keuangan negara akan senantiasa ditingkatkan pula sarana dan
prasarana penunjangnya. Di samping itu, diupayakan pula pe-
ningkatan sarana penelitian dan pengembangan dalam rangka
memberikan masukan untuk perumusan kebijaksanaan dan pengarah-
an politik serta hubungan luar negeri dalam hubungan interna-
sional.
Untuk menjamin kelangsungan pembangunan nasional serta
mengamankan hasil-hasilnya diperlukan pertahanan dan keamanan
yang mantap. Oleh karena itu pembangunan bidang pertahanan
dan keamanan merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisah-
kan dari pembangunan nasional.
Pembangunan pertahanan keamanan sebagai bagian integral
dari pembangunan nasional diarahkan pada pengembangan kemam-
132
puan bangsa dan negara untuk menghadapi segala ancaman baik
dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kebijaksanaan pem-
bangunan pertahanan keamanan ditujukan pada perwujudan daya
tangkal yang tangguh, melalui pembangunan, pemeliharaan dan
pengembangan serta pendayagunaan segenap komponen kekuatan
pertahanan keamanan rakyat semesta secara terpadu dan
terarah.
Pembangunan pertahanan keamanan tersebut dilaksanakan
melalui upaya peningkatan kemampuan pertahanan dan upaya me-
mantapkan keamanan dalam rangka perwujudan daya tangkal per-
tahanan keamanan negara dan dilaksanakan secara terpadu dan
bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan bangsa dan nega-
ra. Oleh karena itu setiap investasi harus menunjukkan manfa-
at yang nyata dan waktu kegunaan yang cukup panjang serta se-
dapat mungkin disertai adanya kegunaan tambahan. Di samping
itu, dalam setiap upaya penyelenggaraan pertahanan keamanan
negara, efektivitas untuk menghadapi keadaan darurat harus
tetap terjamin.
Pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem
pertahanan keamanan rakyat semesta yang mencakup keseluruhan
kekuatan bangsa dan negara, serta disusun, disiapkan dan di-
gerakkan secara terpadu dan terpimpin, baik dalam bentuk per-
lawanan bersenjata maupun perlawanan lainnya dengan didasar-
kan pada keyakinan akan kekuatan sendiri dan dengan jiwa ti-
dak mengenal menyerah. Untuk itu ideologi Pancasila dan ni-
lai-nilai luhur bangsa serta hakekat kemanunggalan ABRI
dengan rakyat harus tertanam dengan teguh dalam jiwa dan alam
pikiran seluruh rakyat Indonesia, sehingga dapat mewujudkan
kekuatan pertahanan keamanan negara yang ampuh dengan keta-
hanan mental yang tangguh.
133
Pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara dilakukan
dengan lebih meningkatkan kemampuan ABRI dalam menegakkan
kedaulatan di darat, laut, udara, dirgantara dan menegakkan
hukum, keamanan, ketertiban serta melindungi ketentraman dan
keselamatan masyarakat. Sejalan dengan itu unsur-unsur kemam-
puan lainnya perlu ditingkatkan sehingga ABRI bersama kompo-
nen pertahanan keamanan lainnya mampu melaksanakan tugas-tu-
gas pertahanan keamanan negara sesuai dengan kebutuhan dan
tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa.
ABRI sebagai komponen utama kekuatan pertahanan keamanan
negara harus mampu melaksanakan fungsi penindak dan penyang-
gah awal terhadap setiap ancaman. Dalam keadaan aman dan da-
mai, kekuatan ABRI yang relatif kecil tetapi efektif dan
efisien dengan mutu dan mobilitas tinggi serta dalam waktu
singkat mampu diproyeksikan ke segala penjuru Tanah Air akan
terus dikembangkan dan ditingkatkan, mengingat luas wilayah,
jumlah penduduk dan besarnya kekayaan nasional yang harus
dilindungi.
Pembinaan keamanan umum dan ketenteraman masyarakat di-
tujukan untuk mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban
masyarakat yang bersifat swakarsa, dengan berintikan Polri
sebagai alat negara penegak hukum yang mahir, terampil, ber-
sih dan berwibawa. Dalam hal ini lebih diutamakan usaha-usaha
pencegahan dan penangkalan, sedangkan pembinaan kesadaran ma-
syarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus
ditingkatkan. Perlindungan masyarakat sebagai komponen khusus
kekuatan pertahanan keamanan negara perlu terus dibina agar
setiap lingkungan masyarakat secara terpisah maupun bersama
memiliki kemampuan untuk menanggulangi akibat bencana perang,
bencana alam atau bencana lainnya, serta mampu memperkecil
134
akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa maupun harta
benda.
Komponen pendukung kekuatan pertahanan keamanan negara
yang terdiri dari sumber alam, sumber daya buatan serta pra-
sarana dan sarana nasional yang bernilai strategik perlu di-
tata dan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan,
agar bila diperlukan terutama dalam keadaan darurat dapat di-
dayagunakan secara optimal dalam menunjang kelancaran dan ke-
langsungan upaya pertahanan keamanan negara.
Dalam pada itu pembangunan di bidang penerangan dan ko-
munikasi sosial dalam Repelita V akan ditingkatkan melalui
berbagai kegiatan.Pertama, dengan melalui pendekatan budaya, yang bertuju-
an untuk mendorong terwujudnya kebudayaan nasional yang ber-
landaskan Pancasila yang memberikan wawasan dan makna pada
pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan. Untuk
tercapainya tujuan tersebut, penerangan dan komunikasi sosial akan diarahkan agar dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya
rasa tanggung jawab sosial dan kesetiakawanan sosial, disi-
plin nasional dan sebagainya. Di samping itu, penerangan dan
komunikasi sosial juga diarahkan untuk mendukung upaya pem-
baharuan, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolo-
gi.
Kedua, melalui kegiatan yang mendukung pembangunan sosi-
al ekonomi bangsa, yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-
pesan tentang kebijaksanaan, rencana, dan pelaksanaan pem-
bangunan sosial ekonomi dan hasil-hasilnya. Dalam penyampaian
pesan-pesan tersebut antara lain akan ditekankan pentingnya
peningkatan kualitas manusia sebagai kekuatan utama pem-
135
bangunan dan sekaligus tujuan pembangunan. Dengan demikian
diharapkan dapat dibangkitkan peran serta aktif dan dinamis
masyarakat dalam proses pembangunan.
Ketiga, melalui komunikasi sosial politik bangsa berda-
sarkan Pancasila, yang antara lain mendorong terciptanya dan
dipertahankannya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Dalam hubungan ini akan ditingkatkan kemampuan pers dan media
massa yang berdasarkan Pancasila sehingga pers dan media massa
mampu menjadi media massa formal yang sehat, bebas, di-
namis dan bertanggung jawab.
Keempat, melalui kegiatan komunikasi untuk sasaran khu-
sus, yaitu generasi muda, wanita, masyarakat pedesaan dan ma-
syarakat perkotaan serta komunikasi internasional. Khusus
mengenai komunikasi internasional ditujukan untuk meningkat-
kan citra positif Indonesia berdasarkan keberhasilan-keberha-
silan pembangunan yang telah dicapai. Selain itu kegiatan
komunikasi internasional juga akan lebih membuka wawasan
bangsa Indonesia terhadap perkembangan dunia internasional
dengan lebih cepat dan mutakhir. Dengan demikian diharapkan
dapat berdampak positif terhadap peningkatan kegiatan-kegiat-
an pembangunan selama Repelita V.
Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari pro-
gram-program: pengembangan operasi penerangan, pengembangan
sarana radio, televisi dan film, pembinaan dan pengembangan
pers, yang didukung oleh program penelitian dan pendidikan
penerangan, pers dan komunikasi sosial.
Sesuai pokok-pokok kebijaksanaan yang ditetapkan dalam
GBHN, pembangunan aparatur pemerintah dalam kurun waktu Repe-
lita V secara strategis ditujukan pada peningkatan kualitas
dan penyempurnaan seluruh unsur sistem aparatur pemerintahan,
136
di pusat dan di daerah dan dalam hubungan pusat dengan
daerah, termasuk badan-badan usaha milik negara dan daerah
(BUMN dan BUMD), perwakilan-perwakilan di luar negeri, serta
unsur sumber daya manusia di dalamnya.
Tujuan pokok pembangunan aparatur tersebut adalah ter-
wujudnya administrasi pemerintahan yang berdisiplin, cakap,
produktif, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan berwibawa
dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangun-
an dengan dilandasi sikap tanggap dan semangat pengabdian pa-
da masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan
UUD 1945. Pembangunan aparatur juga dimaksudkan untuk mening-
katkan kemampuan dan kualitas aparatur dalam melayani, meng-
ayomi, dan menumbuhkan prakarsa dan peran serta masyarakat
dan dunia usaha dalam pembangunan, serta sikap tanggapnya
terhadap pandangan-pandangan dan aspirasi yang hidup dalam
masyarakat. Di samping itu, pembangunan aparatur dimaksudkan
untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam menum-
buhkan dan memanfaatkan potensi dan peluang yang terbuka da-
lam tatanan kehidupan ekonomi nasional dan internasional
dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi
dan pembangunan berkelanjutan.
Upaya pembangunan aparatur pemerintah meliputi langkah-
langkah pendayagunaan berupa penyempurnaan, penyederhanaan,
penertiban dan pembinaan faktor-faktor kelembagaan dan keta-
talaksanaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di
dalam sistem aparatur tersebut. Pendayagunaan kelembagaan
pada dasarnya berisikan penataan organisasi dan saling hu-
bungan serta koordinasi dalam dan antar aparatur pemerintah
pusat, pemerintah daerah dan desa, dan antara pemerintah
137
pusat dengan pemerintah daerah dan desa. Dengan langkah ter-
sebut diharapkan bidang tugas dan pembagian kerja masing-ma-
sing dan antara ketiga unsur kelembagaan tersebut semakin te-
gas dan jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih yang
mengakibatkan inefisiensi. Dalam rangka hubungan pusat dan
daerah dimantapkan pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsen-
trasi, dan tugas perbantuan, yang dapat meningkatkan optimasi
pencapaian tujuan nasional, ketahanan nasional dan kemantapan
wawasan nusantara. Sejalan dengan itu pelaksanaan otonomi
yang bertitik berat di Daerah Tingkat II lebih dimantapkan.
Selanjutnya pendayagunaan kepegawaian yang menyangkut
unsur sumber daya manusia dalam aparatur diarahkan pada
peningkatan kualitas baik mental dan moral serta semangat
pengabdiannya kepada bangsa dan negara dan ketaatannya kepada
Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, maupun kemampuan
profesionalnya, demikian juga tingkat kesejahteraannya. Hal
tersebut dicapai melalui berbagai langkah kebijaksanaan dan
program kegiatan seperti perbaikan sistem dan peningkatan
kegiatan di bidang pendidikan dan latihan serta penataran P4,
penerapan ketentuan perundangan yang menyangkut disiplin,
penyempurnaan kebijaksanaan pembinaan dan administrasi kepe-
gawaian, perbaikan sistem gaji dan ketatalaksanaan yang ter-
kait dengan pengurusan kesejahteraan pegawai. Dengan demikian
disiplin, kualitas dan produktivitas pegawai diharapkan me-
ningkat.
Pendayagunaan dalam bidang ketatalaksanaan seperti ter-
sebut di atas bukan saja meliputi aspek-aspek yang terdapat
dalam rangka administrasi umum tetapi juga administrasi kebi-
jaksanaan, perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pengen-
dalian pelaksanaan pembangunan. Pendayagunaan dalam bidang
138
ini terutama berisikan langkah-langkah penyempurnaan sistem
dan penyederhanaan yang ditujukan pada peningkatan efisiensi
dan kelancaran pelayanan aparatur pemerintah, baik dalam hu-
bungan sesama aparatur maupun antara aparatur dengan dunia
usaha dan masyarakat pada umumnya.
Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna sis-
tem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian akan ditingkat-
kan langkah-langkah penyempurnaan sistem perencanaan, sistem
anggaran dan sistem pemantauan disertai pengembangan sistem
informasi dengan jaringan sistem komputer, dan penyederhana-
an-penyederhanaan prosedural serta pemantapan berbagai sarana
untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka
pengendalian.
Sejalan dengan itu sistem dan sarana serta pelaksanaan
pengawasan melekat ditingkatkan, pengawasan fungsional lebih
dimantapkan, dan pengawasan masyarakat terus dikembangkan.
Kemudian hubungan fungsional antara pemerintah dan lembaga-
lembaga perwakilan rakyat dan masyarakat akan terus diting-
katkan, dikembangkan dan dibina, khususnya dalam rangka lebih
mendayagunakan sistem pengawasan guna menunjang terselengga-
ranya pemerintahan yang berdisiplin dan bersih, baik di pusat
maupun di daerah.
Dalam rangka pembangunan aparatur pemerintah juga diper-
lukan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu dan sistem
administrasi sehingga aparatur pemerintah bukan saja memiliki
dasar nilai yang tak tergoyahkan tetapi juga landasan konsep-
sional yang mantap. Sebab itu kegiatan penelitian dan pengem-
bangan administrasi ditingkatkan dan disempurnakan dengan
penerapan pendekatan studi kebijaksanaan dan lebih bersifat
antar disiplin.
139
Sebagaimana dinyatakan dalam GBHN, berhasilnya pembangun- an nasional sebagai pengamalan Pancasila tergantung pada par-
tisipasi aktif seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad
dan ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta se-
luruh rakyat Indonesia. Dengan langkah-langkah kebijaksanaan
pembangunan aparatur tersebut di atas diharapkan tercipta sistem
administrasi pemerintahan yang berkualitas tinggi dan
penuh disiplin, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan ber-
wibawa baik dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
maupun pembangunan, serta berperilaku sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
140