berlian441.files.wordpress.com · web viewkomite remunerasi & nominasi bsm dibentuk pada...
TRANSCRIPT
Sistem Operasional Komite Pembiayaan
Dan
Sistem Operasional Account officer
DISUSUN OLEH :
BERLIAN (20130730001)
MIMI NURIATI (20130730003)
KURNIAWATI (20130730016)
SITI ENDANG PURWATI ( 20130730032)
NURUL AULIA SYAFARINA (20130730044)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
EKONOMI DAN PERBANKAN ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
SISTEM OPERASIONAL KOMITE PT BANK SYARIAH MANDIRI
1. KOMITE AUDITKomite Audit PT Bank Syariah Mandiri dibentuk pada tanggal 1 April 2005
sebagai bagian dari komitmen Bank dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang
baik (Good Corporate Governance). Pembentukan Komite Audit Bank berpedoman
pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.Kep-29/PM/2004 tanggal 24
September 2004 dan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
No.SE-07/PM/2004 tanggal 24 Desember 2004 masing-masing tentang Pelaksanaan
Peraturan BAPEPAM No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan
Kerja Komite Audit.
Dalam perkembangannya, kegiatan Komite Audit juga berpedoman pada
Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan
Good Corporate Governance, sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan
Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI tanggal 5 Oktober 2006. Ruang lingkup tugas
Komite Audit meliputi pemberian pendapat atas laporan atau hal-hal yang
disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang
memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang
berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Komite Audit bertugas pula melakukan
pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern,
kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang
berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, tindak
lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan
hasil pengawasan Bank Indonesia, serta memberikan rekomendasi mengenai
penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris
untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
Sebagai pedoman kerja Komite Audit, Direksi dan Dewan Komisaris Bank
telah pula mengesahkan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) Bank pada
tanggal 20 Mei 2005. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit bertanggung
jawab kepada Dewan Komisaris. Susunan Komite Audit terdiri atas 1 orang ketua dan
2 orang anggota, yang seluruhnya berasal dari pihak independen.
2. KOMITE REMUNERASI & NIMINASI
Komite Remunerasi & Nominasi BSM dibentuk pada tanggal 18 Juli 2007
melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Syariah
Mandiri No.9/004- SKB/Kom-Dir dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia
No.8/4/PBI tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance, sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Peraturan Bank
Indonesia No.8/14/ PBI tanggal 5 Oktober 2006.
Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi & Nominasi
meliputi:
1) Bidang Remunerasi, antara lain bertugas melakukan evaluasi terhadap kebijakan
remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
Kebijakan remunerasi bagi Pengurus untuk disampaikan kepada RUPS.
Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk
disampaikan ke Direksi.
2) Bidang Nominasi, antara lain menyusun dan atau memberikan rekomendasi kepada
Dewan Komisaris mengenai:
Sistem dan prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Pengurus untuk
disampaikan kepada RUPS.
Calon anggota Pengurus untuk disampaikan kepada RUPS.
Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau
Risiko untuk disampaikan kepada RUPS.
3. KOMITE PEMANTAU RESIKO
Keberadaan Komite Pemantau Risiko merupakan salah satu faktor pendukung
terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam
suatu Bank. PT Bank Syariah Mandiri (Bank) telah membentuk Komite Pemantau
Risiko pada tanggal 27 Maret 2007 dan mulai menjalankan tugasnya pada bulan Juni
2007. Pembentukan Komite Pemantau Risiko berpedoman pada Peraturan Bank
Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 15 Oktober
2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 masing-
masing tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
Bank telah mengesahkan Piagam Komite Pemantau Risiko Bank sebagai
acuan pelaksanaan tugas Komite yang tertuang dalam Keputusan Bersama Direksi
dan Dewan Komisaris PT Bank Syariah Mandiri No.9/004- SKB/KOM-DIR tanggal
18 Juli 2007 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Pemantau Risiko. Sesuai dengan
Pedoman dan Tata Tertib tersebut Komite Pemantau Risiko berfungsi membantu
Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam bentuk pemberian
opini dan rekomendasi berdasarkan aktivitas sebagai berikut:
Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan
pelaksanaannya;
1)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja
Manajemen Risiko;
2)Pemantauan dan evaluasi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan
manajemen risiko Bank sesuai permintaan Dewan Komisaris.
SISTEM OPERASIONAL ACCOUNT OFFICER
A. PERANAN DAN FUNGSI ACCOUNT OFFICER
Di dalam melaksanakan tugasnya, Account Officer memiliki fungsi ganda. Di satu
pihak, ia merupakan personil bank yang harus bekerja di bawah peraturan dan tujuan
bank, sehingga dapat memberikan hasil (target revenue) kepada bank, dan di pihak
lain, ia di tuntut untuk memberikan kondisi yang paling baik bagi nasabahnya, yang
umumnya tercermin dari biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah. Oleh karena itu,
seorang AccountOfficer dituntut untuk mengoptimalkan kedua sisi kepentingan
tersebut. Bank yang memiliki Account Officer yang berkualitas baik tentunya akan
sangat membantu dalam menghadapi persaingan pada situasi perbankan saat ini. Pada
dasarnya , peranan seorang Account Officer adalah sebagai berikut:
1. Mengelola Account
Seorang Account Officer berperan untuk membina nasabah agar mendapatkan
efisiensi dan optimalisasi dari setiap transaksi keuangan yang dilakukan tanpa
meninggalkan tanggung jawabnya sebagai personil bank.
2. Mengelola Produk
Seperti disebut di atas, seorang Account Officer harus mampu menjembatani
kemungkinan pemakaian berbagai produk yang paling sesuai untuk kebutuhan
nasabahnya.
3. Mengelola Kredit
Account Officer berperan untuk melakukan pemantauan atas pinjaman yang
diberikan kepada nasabah agar nasabah selalu memenuhi komitmen atas
pinjamannya. Untuk melaksanakan hal ini, seorang Account Officer harus
memiliki pengetahuan yang cukup tentang bisnis nasabahnya.
4. Mengelola Penjualan
Seorang Account Officer pada dasarnya merupakan ujuk tombak bank dalam
memasarkan produknya, maka seorang Account Officer juga harus memiliki
salesmanship yang memadai untuk dapat memasarkan produk yang ditawarkan.
5. Mengelola Profitability
Seorang Account Officer juga berperan dalam menentukan keuntungan yang
diperoleh bank. Dengan demikian, ia harus yakin bahwa segala hal yang
dilakukannya berada dalam suatu kondisi yang memberikan keuntungan kepada
pihak bank.
B. ACCOUNT OFFICER DAPAT MELAKUKAN
1. Aqad Pembiayaan
Jika Account Officer dan Pimpinan Cabang menilai bahwa permohonan
pembiayaan mudharabah layak diproses lebih lanjut, maka Account Officer akan
menghubung calon muharib untuk menentukan kapan akan dilakukan peninjauan
langsung kelokasi usaha lokasiaminan. Jenis-jenis Jaminan Pembiayaan Mudharab
di Bank Negara Indonesia cabang Medan antara lain ;
a) Jaminan Materil
Jaminan materil atau agunan dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak.
a. Benda Bergerak
Kendaraan bermotor yang memiliki nilai marketability. Marketability adalah
kekuatan barang jaminan itu ntuk dijual/dipasarkan.
Surat Berharga yakni sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Tabungan pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Medan.
Simpanan Giro pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Medan.
Benda bergerak lainnya yang dapat diterima sebagai jaminan pembiayaan
sesuai ddengan ketentuan PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang
Medan.
b. Benda Tidak Bergerak
Tanah berikut bangunan, status hak atas tanahnya adalah hak milik, hak guna
bangunan atau hak pakai yang mempunyai masa berlaku disesuaikan dengan
jangka waktu pembiayaan.
Benda tidak bergerak lainnya yang dapat diterima sebagai jaminan kredit
sesuai dengan ketentuan PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Medan.
b) Jaminan Immateril
Jaminan immateril dapat berua jaminan perseorangan (personal guarantee)
atau jaminan perusahaan (corporate guarantee). Jaminan immateril mengandung
resiko yang sangat tinggi untuk dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan dapat
diterima sebagai jaminan tambahan. Syarat-syarat agunan yang dijadikan sebagai
jaminan pembiayaan adalah :
a. Mempunyai nilai ekonomis (dapat diperjualbelikan ecara umum dan jelas) dan
nilai marketability.
b. Nilai agama harus lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diberikan.
c. Agunan tersebut tidak berada dalam persengketaan dengan pihhak lain.
d. Agunan tersebut tidak ada ikatan jaminan dengan pihak lain.
Setelah diadakan peninjauan likasi, maka account officer menyusun laporan analisis
pembiayaan, lapoarn data hasil kunjungan, dan laporan hasil peninjauan agunan
tanah/kios/kendaraan dan laporan analisis rasio keuangan calon mudharib. Laporan-laporan
tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembiayaan
tersebut ayak atau tidak dibiayai pejabat pemutus. Laporran keuangan alon mudharib beserta
analisis yang dilaksanakan oleh pihak bank pada permohonan pembiayaan mudharabah
antara lain sebagai berikut:
1. Identitas dan status perusahaan.
2. Analisis Kualitatif.
a. Karakter
Karakter dan kredibilittas pemohon yang cukup baik.
b. Aspek Pemasaran
Posisi pasar pemohon menunjukkan hasil yang cukup baik, hal ini terlihat dan
jenis produk/barang dagangan memenuhi kebutuhan konsumen, harga jual
lebih murah dibanding pesaing, personil terampil dan cepat, pemohon
memiliki strategi pemasaran yang tepat, lokasi dan usaha yang strategis.
c. Situasi Pasar dann Persaingan
Orientasi pemasaran adalah lokal. Perkembangan pasar diperkirakan tetap
stabil, tingkat persaingan cukup kompetitif, dan target market perusahaan ini
adalah kalangan menengah kebawah.
d. Manajemen
Pengalaman manajemen dinilai baik, walau[un sistemm manajemen yang
diterapkan masih sederhana berupa catatan pemasukan dan penjualan namun
telah cukup menggambarkan kondisi usaha yang sebenarnya.
e. Pemenuhan Bahan Baku Oleh Perusahaan.
Perusahaan mempunyai supplier tetap sehingga pemenuhan kebutuhan bahan
baku terjamin.
f. Kendala yang Dihadapi.
Kendala yang dihadapi saat ini adalah tingkat produksi yang rendah sedangkan
permintaan pasar terus meningkat. Hal ini diakibatkan oleh kekurangan modal
perusahaan.
3. Analisis Kuantitatif.
Pada analisis kuantitatif oleh PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang
Medan digunakan laporan keuangan calon mudharib sebagai berikut :
a. Laporan Laba/Rugi
b. Neraca
c. Rekonsiliasi Aktiva Tetap
d. Rekonsiliasi Modal
e. Pernyataan Kas
2. Plafon Pembiayaan
Sistem operasional dari Account Officer (AO) dalam menentukan Plafon
Pembiayaan di BMT Wonosobo.
a) Plafon Pembiayaan.
Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh Account Officer yang dapat
mempengaruhi kualitas pembiayaan adalah :
a. Karakter Mitra
b. Analisis Keuangan Mitra
c. Sturuktur Modal
d. Kemampuan Produksi
e. Siklus Usaha
f. Jaminan
Penetapan plafon pembiayaan dari KJKS atau UJKS Koperasi melalui rapat
anggota harus menetapkan berapa besarnya nilai pembiayaan minimal dan berapa
nilai pembiayaan maksimal berkaitan dengan efektifitas penyaluran pembiayaan,
sedangkan penentuan besarnya nilai pembiayaan maksimal berkaitan dengan
penekanan resiko pembiayaan. Penetapan batas minimal dan maksimal
pembiayaan produktif harus mempertimbangkan hal berikut :
a) Tepat Jumlah
b) Tepat Sasaran
c) Tepat Penggunaanya
d) Tepat Pengembalian
Besarnya plafon pembiayaan produktif lebih didasarkan pada kelayakan
usaha calon mitra. Sedangkan besarnya penetapan plafon pembiayaan konsumtif
dapat ditetapkan sebesar 3 kali nilai simpanan dan atau cicilan pembiayaan per
periode (bulan) tidak lebih dari 30% penghasilan calon mitra. Dan besarnya
penetapan plafon pembiayaan produktif dengan agunan yang dapat ditetapkan
adalah 75% dari nilai agunan. Cara pengembalian dapat ditentukan berdasarkan
sifat penghasilan dari mitra usaha atau kesepakatan antara pihak Koperasi dengan
atau mitra usaha, sehingga cara pengembalian bervariasi, yaitu salah satu
gabungan dari pemotongan gaji, mitra membayar sendiri ke Koperasi atau ada
tindakan penagihan dari Koperasi terhadap mitra
3. Analisis Pembiayaan
Analisi pembiayaan adalah suat proses yang dimaksudkan untuk menganalisis
suatu permohonana pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur pembiayaan
sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang
akan dibiayai dengan pembiayaan bank cukup layak (feasible). Pelaksanaan anaisi
pembiayaan berpedoman pada UU. No. 10 Tahun 1988 tentang Perubahan UU
NO. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, khususnya pasal 1 ayat (11), pasal 8, dan
pasal 29 ayat (3).
Resiko pembiayaan bermasalah/ macet dapat diperkecil dengan malakukan
analisa pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar
kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka
pinjam dan membayar margin sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan.
Berdasarkan penilaian ini, bank dapat memperikan tinggi rendahnya resiko yang
akan ditanggung. Pihak bank dapat memutuskan apakah permohonan pembiayaan
dapat diajukan diolak, diteliti, lebih lanjut atau diluluskan.
Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analis
pembiayaan akan meneliti berbagai faktor diperkirakan dapat mempengaruhi
kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi keajibannya kepada
bank.
Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan
di bank Syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat)
pembiayaan di bank Syariah, dimaksudkan untuk :
a) Menilai kelayakan usaha calon peminjam.
b) Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
c) Mengitung kebutuhan pembiayaan yang layak.
Setelah tujuan analisis pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pelaksana
pembiayaan, maka untuk selanjutnya dapat ditemukan pendekatan- pendekatan
yang digunakan untuk analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis
pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank Syariah, yaitu :
a) Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu
memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh
peminjam.
b) Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh- sungguh
terkait dengan karakter nasabah.
c) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan
nasabah untuk melunasi jujlah pembiayaan yang telah diambil.
d) Pendekatan dengan study kelayakan, artinya bank memperhatikan
kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
e) Pendekatan fungsi- fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya
sebagai lembaga intermediary keuanagan, yaitu mengatur mekanisme dana
yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.
Setelah pendekatan analisis pembiayaan dirumuskan dan disepakati,
selanjutnya yang harus diperhatikan adlaah prinsip analasis pembiayaan. Adapun
prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman- pedoman yang harus diperhatikan oleh
pejabat pembiayaan bank Syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara
umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu :
a) Character (penilaian waktu).
Dimaksudkan untuk mengetahui kebiasaan- kebiasaan, sifat- sifat pribadi, cara
hidup, keadaan keluarga, dan sebagainya. Ini merupakan ukuran tentang willingness
to pay, kemampuan untuk membayar. Adapun beberapa petunjuk bagi bank
mengetahui karakter nasabah adalah :
a. Mengenal dari dekat.
b. Mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas calon debitur dalam perbankan.
c. Mengumpulkan keterangan dan minta pedapat dari rekan- rekannya, pegawai, dan
saingannya mengenai reputasi, kebiasaan pribadi, pergaulan sosial, dan lain- lain.
b) Capacity (kapasitas).
Dimaksudkan untuk meneliti tentang keahlian dalam bidang usahanya, baik
pengalaman bisnisnya atau kekuatan perusahaan seseorang sehingga nasabah dinilai
mempunyai kemampuan untuk membayar.
c) Capital
Dimaksudkan untuk menganalisis terhadap posisi keuangan secara
menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang. Sehingga dapat diketahui
kemampuan permodalan calon mitra.
d) Collateral (penilaian terhadap agunan).
Dimaksudkan untuk menanggung pembayaran pembiayaan bermasalah calon
mitra umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi
dan mudah dicairkan nilainya minimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan
kepadanya.
e) Conditon of Economy (penilaian terhadap prospek usaha).
Dimaksudkan untuk menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri
baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari
hasil proyek atau usaha calon mitra yang dibiayai bank dapat diketahui.
Prinsip 5 C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1 C, yaitu constraint, yaitu
hambatan-hambatan yang nmungkin mengganggu proses usaha. Untuk bank syariah,
dasar 5 C belumlah cukup, karena perlu juga memperhatikan kondisi sifat amanah,
kejujuran, kepercayaan dari masing-masing nasabh.
Berdasarkan prinsip-prinsip analisis pembiayaan tersebut diatas, maka aspek-
aspek yang harus diperhatikan sebelum memutuskan calon nasabah pembiayaan
adalah:
1. Evaluasi Pasar dan Pemasaran Hasil Produksi.
Kemampuan pasar dalam menciptakan dana untuk mengembalikan
pembiayaansangat dipengaruhi olehkeberhasilan pemasaran hasil produksi mereka.
Semakin maju dan berhasilpemasaran hasil produksi, akan semakin besar kemampuan
perusahaan dalam meningkatkan jumlah penjualan dan keuntungan mereka.
a) Internal, strategi pemasaran perusahaan dari 4P (marketing mix), yaitu:
a. Products (produk yang dihasilkan perusahaan)
b. Place (strategi produksi distribusi)
c. Price (strategi hasil penjualan produk)
d. Promotion(strategi promosi produk)
b) Eksternal, berupa :
a. Perkembangan kehidupan ekonomi umum
b. Perkembangan keadaan politik negara
c. Perkembangan suasana persaingan pasar
d. Peraturan atau keputusan pemerintah.
2. Evaluasi Manajemen Perusahaan Debitur
Kriteria pokok yang dapat digunakan ooleh para analisis pembiayaan untuk
menilai kemampuan calon nasabah dalam mengolah perusaan, antara lain :
a) Usia perusahaan.
b) Kualifikasi dan kekompakkan kerja pimpinan teras.
c) Kedudukan perusahaan dipasar.
d) Kemampuan mengolah harta perusahaan.
e) Kemampuan mengelolah sumber daya manusia.
f) Kemampuan memperoleh keuntungan.
3. Analisis Kondisi Keuangan
Seorang analis pembiayaan mengevaluasi kondisi keuangan calon debitur dengan
tujuan :
a) Kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan.
b) Struktur pendanaan operasi perusahaan.
c) Kemampuan mereka untuk melunasi pinjaman yang jatuh tempo.
d) Efesiensi pengolaan harta perusaan untuk masa lampau.
4. Menentukan Angsuran
Prosedur yang dilakukan oleh account officer pada Bank Jatim Cabang Madiun
a) Pada saat permohonan kredit
Pengendalian kredit yang diterapkan oleh PT. Bank Jatim telah mencerminkan
pengendalian kredit yang baik, hal yang dapat dilihat bahwa, proses kredit dapat
dilakukan apabila syarat dan ketentuan dari pemohon kredit telah lengkap dan
sesuai dengan prosedur kredit yang dituangkan dalam buku pedoman kredit PT.
Bank Jatim Cabang Madiun.
b) Pada saat proses analisa kredit
Pengendalian kredit pada PT. Bank Jatim Cabang Madiun dilihat dari prosedur
otoritas sudah berjalan baik yaitu dengan dilakukannya otorisasi oleh bagian
Account Officer pada saat analisis kredit dan kemudian analisis kredit diuji
kembali pada Rapat Kelompok Pemutus Kredit, untuk pihak yang berwenang
melakukan otorisasi keputusan atas kredit yang diajukan kreditur adalaj Pimpinan
Cabang atau Pimpinan Cabang Biidang Operasionalnya.
c) Pada saat proses penarikan kredit
Permohonan kredit telah mencerminkan Pengendalian Kredit yang memadai
dilihat dari dokumen dan catatan yang memadai.
d) Pada saat analisis kredit
Sebagai bahan Rapat Kelompok Pemutus Kredit, bagian ACCOUNT Officer
menyampaikan daftar nama-nama pemoohon yang diusulkan untuk disetujui atau
dittolak permohonannya dan telah melampirkan data-data yang terjamin
keakuratannya, ketepatan, kebenaran dan kelengkapannya. Data-data tersebutt
antara lain hasil analisi kredit yang dilakukan oleh Account Officer, laporan
penilaian anggunan, hasil wawancara serta seluruh data-data dan informasi yang
telah disampaikan oleh debitur. Pengendalian kredit pada Bank Jatim Cabang
Madiun saat analisis kredit ditinjau dari dokumen dan catatatn-catatan yang telah
mendukung pengendalian kredit yang baik.
e) Pada saat proses penarikan kredit
Pengendalian kredit pada dokumen dan catatan telah berjalan baik. Sebelum
realisasi kredit telah dipersiapkankelengkapan0kelengkapan perrjanjian kredit
yang disesuaikan dengan hasil keputusan rapat kelompok pemutus kredit,
kelengkapan atas legalitas jaminan atas agunan yang telah disahkan oleh pihak
Bank. Pemohon dapatt melakukan proses penarikan kredit setelah semua
kelengkapan dokumenn dan persyarratan lainnya telah dilengkapi dan
ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dalam penarikan kredit.
f) Pada saat monittoring/pemantauan kredit
Semua dokumen kredit milik debitur tersimpan rapi dan aman pada bagian
administrasi kredit. Sedangkan untuk pemantauann terhadap kewajiban
pembayaran angsuran debitur dilakukan oleh teller yaitu sebagai pengelolah
rekening nasabah, teller aktif memberikan informasi kepada bagian administrasi
yang akan disampaikan pada account kredit debitur masuk dalam kelompok
perhatian khusus, kurangg lancar, diragukan, macet. Pemantauan juga dilakukan
dengan memantau rekening debitur, laporan keuangan yang disampaikan nasabah
dan data-data lain. Hal inni menandakan pengendalian kredit pada PT. Bank Jatim
Cabang Madiun cukup bailk.
5. Menentukan Agunan
a) Penilaian agunan/jaminan dan pemeriksaan ke tempat usaha calon debitor
di lakukan oleh Account Officer denga teliti. Pada saat melakukan
kunjungan terhadap calon debitor, hendaknya Account Officer
menanyakan kepemilikan agunan yang di jaminkan kepada bank tersebut.
Jika agunan merupakan milik calon debitor harus menunjukkan bukti
kepemilikan agunan yang akan di serahkan kepada bank. Besarnya nilai
agunan yaitu sampai seberapa besar agunan tersebut mengcover kredit
modal kerja yang akan di berikan nantinya. Dalam pemeriksaan ke tempat
usaha calon debitor, Account Officer harus menanyakan kepemilikan
tempat yang di jadikan usaha tersebut, milik sendiri atau kontrak. Jika
tempat tersebut kontrak, maka Account Officer menanyakan seberapa
lama tempat usaha tersebut di kontrak, jika perlu di berikan bukti yang
mendukung. Hal ini di lakukan agar pinjaman yang akan di berikan dapat
di kembalikan sesuai dengan kesepakatan.
b) Putusan Kredit (PTK) terhadap permohonan kredit calon debitor di
lakukan setelah di lakukan analisis tersebut yaitu Account Officer
melakukan kunjungan langsung (on the spot), sehingga dapat di ketahui
kondisi sesungguhnya calon debitor beserta usaha yang di jalankan.
Setelah melakukan kunjungan langsung (on the spot), Account Officer
membuat laporan kunjungan nasabah (LKN), berkas SKPP terdisposisi,
laporan usulan dan rekomendasi, laporan penilaian jaminan dan laporan
penilaian hasil pemeriksaan di lapangan kemudian di jadikan dasar analisis
dan evaluasi lebih lanjut. Hasil analisis dan evaluasi kemudian di tuangkan
dalam memorandum analisis kredit (MAK). Kepala unit memperhatikan
rekomendasi-rekomendasi dari Account Officer dalam memberikan
putusan kredit dan juga putusan nomisal nilai kredit nantinya, akan tetapi
terkadang saat Account Officer melakukan kunjungan langsung (on the
spot) namun penilaianAccount Officer masih di ragukan, maka di lakukan
kunjungan ulang dan kepala unit terhadap calon debitor.
c) Pelaksanaan kunjungan ke tempat debitor hanya di lakukan sekali pada
satu bulan setelah pencairan kredit dan secara insidentil yang berlangsung
secara tidak teratur.