romidukpurba.files.wordpress.com€¦ · web viewkonsep demokrasi diterima oleh hampir seluruh...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,karena atas
rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini.Di dalam makalah yang
berjudul DEMOKRASI DI INDONESIA ini akan dibahas bagaimana perkembangan
demokrasi di Indonesia.
Saya jugak mengucapkan trimakasih kepada bapak karena telah mengarahkan
saya dalampenyusuna makalah melalui penyampaian materi tentang demokrasi.
Dalam penyusunan makalah ini tak luput dari kesalahan,untuk itu saya mohon
maaf atas kesalahan dalam penyusunan makalah ini.Dan demi menghasilkan makalah
yang lebih baik,saya mengharapakan kritik dan saran dari para pembaca.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua,dalam mempelajari
perkembngan demokrasi di Indonesia.
Terimakasih..!
Palangkaraya,Oktober 2014
Penyusun
(M R ROBIHARTO PURBA)
DEMOKRASI DI INDONESIA 1
DAFTAR ISI
Kata Pengantar............................................................1
Daftar Isi.....................................................................2
BAB I PENDAHULUAN..........................................3
A.Latar Belakang...........................................3
B.Identifikasi Masalah...................................4
C.Batasan Masalah.........................................4
D.Rumusan Masalah......................................4
E.Tujuan Penulisan....................................... 5
F.Sistematika Penulisan.................................5
BAB II LANDASAN TEORI....................................7
A.Konsep Demokrasi.....................................7
B.Pengertian Demokrasi................................7
C.Prinsip Demokrasi......................................10
D.Ciri-ciri Demokrasi....................................12
BAB III PEMBAHASAN..........................................16
A.Pilar Demokrasi di Indonesia.....................16
B.Perkembangan Demokrasi di Indon............18
BAB IV PENUTUP....................................................25
DEMOKRASI DI INDONESIA 2
BAB I PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
Dewasa ini, hampir seluruh warga di dunia mengaku menjadi penganut paham
demokrasi. Demokrasi dipraktekkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari satu
negara ke negara lain. Konsep demokrasi diterima oleh hampir seluruh negara di dunia.
Diterimanya konsep demokrasi disebabkan oleh keyakinanmereka bahwa konsep ini
merupakan tata pemerintahan yang paling unggul menganut sistem demokrasi,
demokrasi harus berdasarkan pada suatu kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan negara itu
dikelola oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.
Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berusaha
untuk membangun sistem politik demokrasi sejak menyatakan kemerdekaan dan
kedaulatannya pada tahun 1945. Sebagai sebuah gagasan, demokrasi sebenarnya sudah
banyak dibahas atau bahkan dicoba diterapkan di Indonesia. Pada awal kemerdekaan
Indonesia berbagai hal dengan negaramasyarakat telah diatur dalam UUD 1945.
Para pendiri bangsa berharap agar terwujudnya pemerintahan yang melindungi
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Semua itu
merupakan gagasan-gagasan dasar yang melandasi kehidupan negara yang demokratis.
Sebagai bentuk kesungguhan negara Indonesia, landasan tentang demokrasi
telah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 maupun Batang Tubuh UUD 1945.
Seluruh pernyataan dalam UUD 1945 dilandasi oleh jiwa dan semangat demokrasi.
Penyusunan naskah UUD 1945 itu sendiri juga dilakukan secara demokratis. UUD 1945
merangkum semua golongan dan kepentingan dalam masyarakat Indonesia. Dengan
demikian, demokrasi bagi bangsa Indonesia adalah konsep yang tidak dapat
dipisahkan.Budaya demokrasi di Indonesia perlu dikembangkan dalam kehidupan
DEMOKRASI DI INDONESIA 3
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta hendaknya mengacu kepada akar budaya
nasionalisme yang memiliki nilai gotong royong atau kebersamaan dan mementingkan
kepentingan umum. Namun, budaya individualisme dan budaya liberal yang masuk
melanda masyarakat dengan melalui arus globalisasi tidak mungkin bisa dibendung
karena kemajuan teknologi.
B.Identifikasi Masalah
Sehungan dengan latar belakang masalah diatas,maka dapat di identifikasikan
beberapa masalah berikut:
Kurangnya pemahaman masyatrakat Indonesia terhadap demokrasi;
Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi;
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi di
pemerintahan;
Perkembangan demokrasi di Indonesia yang banyak berubah,mengakibatan
perubahan dalam tatanan pemerintahan di Indonesia;
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang tidak sempurna berjalan sebagaimana
mestinya.
C.Batasan Masalah
Didalam makalah ini dibatasi pembahasan mengenai prinsip demokrasi di
Indonesia,konsep partisipasi demokrasi,dan situasi demokrasi di Indonesia saat ini.
D.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang,identifikasi masalah pembatasan masalah maka di
dalam makalah ini akan membahas:
1.Apa pengertian demokrasi?
2.Bagamaimana perkembangan/pelaksanaan demokrasi di Indonesia?
DEMOKRASI DI INDONESIA 4
3.Bagaimana kehidupan bernegara yang demokrasi ?
4.Apa manfaat demokrasi ?
5.Bagaimana situasi demokrasi di Indonesia saat ini?
E.Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu:
Untuk mengetahui apa yang di maksud demokrasi
Untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia
Untuk mengetahui bentuk kehidupan bernegara yang demokrasi
Untuk mengetahui manfaat dari demokrasi
Untuk mengetahui situasi demokrasi demokrasi di Indonesia saat ini
F.Sistematika Penulisan
Adapun sistematika dalam penulisan makalah ini sebagai berikuit:
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Didalam pendahuluan ini akan dijelaskan latar belakang penulisan
makalah,identifikasi masalah,batasan masalah,rumusan masalah,dan tujuan
penulisan
BAB II LANDASAN TEORI
Pada landasan teori ini kita akan membahas tentang ,konsep dasar
demokrasi,pengertian demokrasi,prinsip demokrasi,ciri-ciri demokrasi,dan nilai-
nilai demokrasi
DEMOKRASI DI INDONESIA 5
BAB III PEMBAHASAN
Di pembahasan ini kita akan membahas tentang pilar demokrasi di
Indonesia,dan perkembangan demokrasi di Indonesia
BAB IV PENUTUP
Pada halaman penutup ini akan disimpulkan bagaimana pelaksanaan
demokrasi di Indonesia saat ini,melalaui peninjauan terhadap indeks demokrasi
Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
DEMOKRASI DI INDONESIA 6
BAB II LANDASAN TEORI
Tinjauan Pustaka
A.Konsep Dasar Demokrasi
Sulit mencari kesepakatan dari semua pihak tentang pengertian atau definisi
demokrasi. Ketika ada yang mendefinisikan demokrasi secara ideal atau juga disebut
sebagai definisi populistik tentang demokrasi, yakni sebuah sistem pemerintahan ”dari,
oleh, dan untuk rakyat” maka pengertian demokrasi demikian tidak pernah ada dalam
sejarah umat manusia. Tidak pernah ada pemerintahan dijalankan secara langsung oleh
semua rakyat; dan tidak pernah ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat (Dahl
1971; Coppedge dan Reinicke 1993).
Dalam praktiknya, yang menjalankan pemerintahan bukan rakyat, tapi elite
yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Juga tidak pernah ada hasil dari pemerintahan itu
untuk rakyat semuanya secara merata, tapi selalu ada perbedaan antara yang mendapat
jauh lebih banyak dan yang mendapat jauh lebih sedikit. Karena itu, ketika
pengertian”demokrasi populistik” hendak tetap dipertahankan, Dahl mengusulkan
konsep ”poliarki” sebagai pengganti dari konsep ”demokrasi populistik”tersebut.
Poliarki dinilai lebih realistik untuk menggambarkan tentang sebuah fenomena politik
tertentu dalam sejarah peradaban manusia sebab poliarki mengacu pada sebuah sistem
pemerintahan oleh ”banyak rakyat” bukan oleh ”semua rakyat”,oleh”banyak orang”
bukan oleh”semua orang.”
B.Pengertian Demokrasi
Kebanyakan orang mungkin sudah terbiasa dengan istilah demokrasi. Secara
etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” berarti rakyat dan
“kratos” berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian, demokrasi artinya
pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan
dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah
sistem pemilihan bebas. Dalam ucapan Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-
16 (periode 1861-1865) demokrasi secara sederhana diartikan sebagai “the government
from the people, by the people, and for the people”, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh
DEMOKRASI DI INDONESIA 7
rakyat, dan untuk rakyat. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik,
tetapi keduanya tidak sama.
Menurut Alamudi (1991) demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan
dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur
yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku, sehingga demokrasi
sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Karena itu, mungkin saja mengenali
dasar-dasar pemerintahan konstitusional yang sudah teruji oleh zaman, yakni hak asasi
dan persamaan di depan hukum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk secara
pantas disebut demokrasi.
Menurut International Commision of Jurist (ICJ), demokrasi adalah suatu bentuk
pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusankeputusan politik diselenggarakan
oleh wn melalui wakil-wakil yg dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada
mereka melalui suatu proses pemilihan yg bebas.
Sedangkan menurur Henry B Mayo yang dikutip oleh Azyumardi Azra
menyatakan bahwa:
Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa
kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara
efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip
kesamaan plotik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
(Azyumardi Azra, 2003: 110)
Dari beberapa pendapat di atas diperoleh kesimpulan bahwa demokrasi sebagai
suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan, yang memberikan
penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik penyelenggaraan negara
maupun pemerintahan.
Demokrasi bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara)
atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian
kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias
politica),yaitu kekuasaan yang diperoleh dari rakyat harus digunakan untuk
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat
DEMOKRASI DI INDONESIA 8
penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaaan
pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu membentuk masyarakat
yang adil dan beradaab,bahkan kekuasaan absolut pemerintah sering menimbulkan
pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Demokrasi tidak akan datang,tumbuh,dan berkembang dengan sendirinya dalam
kehidupan bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara.Oleh karena itu,demokrasi
memerlukan usaha nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya,yaitu budaya yang
kondusif sebagai manifestasi dari suatu mind set (kerangka berpikir) dan setting social
(rancangan masyarakat).Bentuk konkret manifestasi tersebut adalah demokrasi menjadi
way of life (pandangan hidup) dalam seluk beluk sendi bernegara ,baik masyarakat
maupun oleh pemerintah.
Menurut Nurcholich Madjid,demokrasi dalam kerangka diatas berarti proses
melaksanakan nilai-nilai civility (keadaban) dalam bernegara dan
bermasyarakat.Demokrasi merupakan proses menuju dan menjaga civil society yang
menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi(Sukron,2002).Menurut
Nurcholish Madjid (Gak Nur),pandangan hidup demokratis berdasarkan bahan-bahan
telah berkembang, baik secara teoritis maupun pengalaman praktis di negeri-negeri
yang demokrasinya cukup mapan.
Negara atau pemerintah dalam menjalankan tata pemerintahan-nya dikatakan
demokratis dapat dilihat dari empat aspek (Tim ICCE UIN Jakarta,2005:123),yaitu:
1.Masalah pembentukan negara;
2.Dasar kekuasaan negara;
3.Susunan kekuasaan negara;
4.Masalah kontrol rakyat.
DEMOKRASI DI INDONESIA 9
C.Prinsip Demokrasi Di Indonesia
Salah satu pilar demokrasi adalah trias politica yang membagi ketiga kekuasaan
politik negara (eksekutif,yudikatif,dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis
lembaga negara yang saling lepas (independen ) dalam berada dalam peringkat yang
sejajar satu sama lain.Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini
diperlukan agar ketiga lembaga negara ini dapat saling mengawasi dan saling
mengontrol berdasarkan prinsip cheks and balances.
Ketiga lembaga negara tersebut adalah lembaga pemerintah yang memiliki
kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif , lembaga
pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga
perwakilan rakyat (DPR,untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan
kekuasan legislatif .Di bawah sistem ini,keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat
atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai dengan aspirasi masyarakat
yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilian umum
legislatif,selain sesuai dengan hukum dan peraturan.
Selain pemlihan umum legislatif , banyak keputusan atau hasil- hasil
penting,misalnya pemilihan presiden suatu negara ,diperoleh melalui pemilihan
umum.Di Indonesia , hak pilih hanya diberikan kepada warga negara yang telah
melewati umur tertentu ,misalnya umur 18 tahun , dan yang tidak memiliki catatan
criminal (misalnya,narapidana atau bekas narapidana).Pada dasarnya prinsip demokrasi
itu sebagai berikut:
a. Kedaulatan di tangan rakyat
Kedaulatan rakyat maksudnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
Ini berarti kehendak rakyat merupakan kehendak tertinggi. Apabila setiap warga negara
mampu memahami arti dan makna dari prinsip demokrasi
b. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
Pengakuan bahwa semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama,
dengan tidak membeda-bedakan baik atas jenis kelamin, agama, suku dan sebagainya.
Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang
DEMOKRASI DI INDONESIA 10
Dasar 1945 yang sebenarnya terlebih dahulu ada dibanding dengan Deklarasi Universal
PBB yang lahir pada tanggal 24 Desember 1945. Peraturan tentang hak asasi manusia
Undang-Undang Dasar 1945 dimuat dalam: Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
alinea pertama dan empat, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR
mengenai hak asasi manusia Indonesia telah tertuang dalam ketetapan MPR
No.XVII/MPR/1998. Setelah itu, dibentuk Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang
hak asasi manusia, Undang-Undang yang mengatur dan menjadi hak asasi manusia di
Indonesia adalah Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
c. Pemerintahan berdasar hukum (konstitusi)
Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak
bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini
lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau
dibatasi oleh ketentuan konstitusi.
d. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk diperlakukan sama di
depan hukum, pengadilan, dan pemerintahan tanpa membedakan jenis kelamin, ras,
suku, agama, kekayaan, pangkat, dan jabatan. Dalam persidangan di pengadilan, hakim
tidak membeda-bedakan perlakuan dan tidak memihak si kaya, pejabat, dan orang yang
berpangkat. Jika merekabersalah, hakim harus mengadilinya dan memberikan hukuman
sesuai dengan kesalahannya.
e. Pengambilan keputusan atas musyawarah
Bahwa dalam setiap pengambilan keputusan itu harus dilaksanakan sesuai
keputusan bersama(musyawarah) untuk mencapai mufakat.
f. Adanya partai plitik dan organisasi sosial politik
Bahwa dengan adanya partai politik dan dan organisasi sosial politik ini
berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat.
g. Pemilu yang demkratis
Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
DEMOKRASI DI INDONESIA 11
D. Ciri-ciri Demokrasi.
Menurut Henry B. Mayo dalam Miriam Budiarjo (1990: 62 ) dalam bukunya
”Introduction to Democratic Theory“, memberikan ciri-ciri demokrasi dari sejumlah
nilai yaitu:
1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang
sedang berubah.
3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat.
6) Menjamin tegaknya keadilan.
Beberapa ciri pokok demokrasi menurut Syahrial Sarbini (2006 : 122) antara
lain :
1) Keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau kehendak rakyat.
2) Kebebasan individu dibatasi oleh kepentingan bersama, kepentingan bersama lebih
penting daripada kepentingan individu atau golongan.
3) Kekuasaan merupakan amanat rakyat, segala sesuatu yang dijalankan pemerintah
adalah untuk kepentingan rakyat.
4) Kedaulatan ada ditangan rakyat, lembaga perwakilan rakyat mempunyai kedudukan
penting dalam system kekuasaan negara.
E. Nilai-Nilai Demokrasi
Mengutip pendapatnya Zamroni dalam Winarno (2007: 98), nilai-nilai
demokrasi meliputi :
1) Toleransi.
Bersikap toleran artinya bersikap menenggang (menghargai,membiarkan dan
membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan,kepercayaan, kebiasaan kelakuan dan
sebagainya) yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri. Dalam mayarakat
demokratis seorang berhak memiliki pandangannya sendiri, tetapi ia akan memegang
teguh pendiriannya itu dengan cara yang toleranterhadap pandangan orang lain yang
DEMOKRASI DI INDONESIA 12
berbeda atau bahkan bertentangan dengan pendirianya. Sebagai nilai, toleransi dapat
mendorong tumbuhnya sikap toleran terhadap keanekaragamaan, sikap saling percaya
dan kesediaan untuk bekerjasama antarpihak yang berbeda-beda keyakinan, prinsip,
pandangan dan kepentingan.
2) Kebebasan mengemukakan pendapat.
Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat,pandangan,
kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik,psikis, atau pembatasan yang
bertentangab dengan tujuan pengaturan tentan kemerdekaan menyampaikan pendapat di
muka umum. Warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak
untuk mengeluarkan pikiran secar bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Dengan
demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi perlu pengaturan dalam
mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan
antar-anggota masyarakat.
3) Menghormati perbedaan pendapat.
Warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak
untuk mengeluarkan pikiran secar bebas dan orang lain harus bisa
menghormati perbedaan pendapat orang tersebut.
4) Memahami keanekaragaman dalam masyarakat.
Perubahan Dinamis dan arus Globalisasi yang tinggi menyebabkan masyarakat
yang memiliki banyak dan beragam kebudayaan kurang memiliki kesadaran akan
pentingnya peranan budaya lokal kita ini dalam memperkokoh ketahanan Budaya
Bangsa. Oleh karena itu kita harus memahami arti kebudayaan serta menjadikan
keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sebagai sumber kekuatan untuk
ketahanan budaya bangsa.Agar budaya kita tetap terjaga dan tidak diambil oleh bangsa
lain.
5) Terbuka dan komunikasi.
Demokrasi termasuk bersikap setara pada sesama warga ataupun terbuka
terhadap kritik, masukan, dan perbedaan pendapat, bukanlah sekadar sebuah keputusan
politik, apalagi kemauan pribadi perorangan belaka. Demokrasi adalah sebuah proses
panjang kebiasaan dan pembiasaan bersama yang terus-menerus. Demokrasi pada
DEMOKRASI DI INDONESIA 13
dasarnya adalah sebuah kepercayaan akan kebijakan orang banyak. Jauh dalam
lubuknya, lebih dari sekadar kepercayaannya akan kebebasan sebagai fitrah manusia,
demokrasi adalah haluan yang berusaha menempatkan kesetaraan manusia di atas
segalanya.
6) Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan.
Setiap manusia mempunyai hak yakni hak dasar yang dimiliki manusia
sejak lahir sebagai kodrat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk
dilindungi dan dihargai oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi
kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengakuan bahwa semua
manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, dengan tidak membeda-bedakan baik
atas jenis kelamin, agama, suku.
7) Percaya diri.
Rasa percaya diri adalah sikap yang dapat di tumbuhkan dari sikap sanggup
berdiri sndiri, sanggup menguasai diri sendiri dan bebas dari pengendalian orang lain
dan bagaimana kita menilai diri sendiri maupun orang lain menilai kita.sehingga kita
mampu menghadapi situasi apapun. Individu yang mempunyai rasa percaya diri adalah
mengatur dirinya sendiri,dapat mengarahkan,mengambil inisiatif,memahami dan
mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri,dan dapat melakukan hal-hal untuk dirinya sendiri.
8) Tidak menggantungkan pada orang lain.
Kekuasaan yang diberikan rakyat melalui satu proses demokratis dan
dilaksanakan secara benar bersifat mengikat semua warga. Tetapi warga tetap memiliki
kewenangan untuk melakukan kontrol atas penyelenggaraan kekuasaan. Hal ini hanya
dapat tercapai apabila semua orang yang terlibat Di dalam aksi massa itu adalah warga
yang berpikir mandiri dan serius. Rakyat yang menjadi pendukung utama demokrasi
adalah rakyat yang madani, yang mandiri dalam pemikirannya. Dia mesti menjadi orang
yang mengetahui apa yang dilakukannya dan mempunyai tanggung jawab terhadap
perbuatannya.
9) Saling menghargai.
Salah satu sifat yang mesti diwujuddkan dalam kehidupan sehari-hari ialah
saling menghargai kepada sesama manusia dengan berlaku sopan,tawadhu, tasamuh,
muru‟ah (menjaga harga diri), pemaaf, menepati janji, berlaku „adil dan lain- lain.
DEMOKRASI DI INDONESIA 14
sebagainya. Harga menghargai ditengah pergaulan hidup, setiap anggota masyarakat
mempunyai tanggung jawab moral untuk mempertahankan dan mewujudkan citra
baik dalam masyarakat dengan menampakkan tutur kata, sikap dan tingkah laku, cara
berpakaian, cara bergaul, lebih bagus daripada orang lain.
10) Mampu mengekang diri.
Dengan kemampuan mengekang diri, maka hidup akan lebih tertata, dan
lebih memungkinkan baginya mencapai sukses. Sebagai orang yang mampu mengekang
diri, maka ia akan: Pertama, membangun komitmen yang kuat untuk tidak berpikir,
bertindak, bersikap, dan berperilaku yang bertentangan dengan firman Allah SWT.
Kedua, karena Allah SWT juga memerintahkan agar setiap manusia mampu memberi
manfaat optimal bagi lingkungannya, maka ia berkomitmen untuk menjadikan pikiran,
sikap, tindakan, dan perilakunya bermanfaat optimal bagi lingkungannya. Ketiga, ia
bersungguh-sungguh mewujudkan komitmennya agar ia dapat mewujudkan
komitmennya.
11) Kebersamaan.
Manusia adl makhluk sosial yang tdk bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan
kebersamaan dlm kehidupannya. Tuhan menciptakan manusia beraneka ragam dan
berbeda-beda tingkat sosialnya. Ada yang kuat ada yang lemah ada yang kaya ada yang
miskin dan seterusnya. Demikian pula Tuhan ciptakan manusia dengan keahlian dan
kepandaian yang berbeda-beda pula. Semua itu adalah dalam rangka saling memberi
dan saling mengambil manfaat.
12) Keseimbangan
Satu hal yang juga hampir boleh dikatakan tidak dapat lepas dari diri kita
adalah kenyataan bahwa kita juga menjadi bagian dari kelompok kemasyarakatan
dimanapun lingkungan kita berada, otomatis semua orang mempunyai fungsi dan peran
sosialnya masing-masing dalam struktur kemasyarakatan tersebut, walau sekecil apapun
peranan tersebut. Kehidupan masyarakat yang seimbang dapat dibayangka sebagai
kehidupan masyarakat yang tumbuh secara bebas dan positif, penuh dengan variasi dan
dinamikanya dalam suatu keteraturan uang serasi dan harmonis.
BAB III PEMBAHASAN
DEMOKRASI DI INDONESIA 15
A..Pilar Demokrasi di Indonesia
Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sanusi (2006)
mengetengahkan sepuluh pilar demokrasi yang dipesankan oleh para pembentuk negara
(the founding fathers) sebagaimana diletakkan di dalam UUD 1945 sebagai berikut:
1.Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Esensinya adalah seluruh sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan
kenegaraan RI haruslah taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-
kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
2.Demokrasi dengan kecerdasan
Demokrasi harus dirancang dan dilaksanakan oleh segenap rakyat dengan
pengertian-pengertiannya yang jelas, dimana rakyat sendiri turut terlibat langsung
merumuskan substansinya, mengujicobakan disainnya, menilai dan menguji
keabsahannya. Sebab UUD 1945 dan demokrasinya bukanlah seumpama final product
yang tinggal mengkonsumsi saja, tetapi mengandung nilai-nilai dasar dan kaidah-kaidah
dasar untuk supra-struktur dan infra-struktur sistem kehidupan bernegara bangsa
Indonesia. Nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ini memerlukan pengolahan secara
seksama. Rujukan yang mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa tidak
dimaksudkan untuk diperlakukan hanya sebagai kumpulan dogma-dogma saja,
melainkan harus ditata dengan menggunakan akal budi dan akal pikiran yang sehat.
Pengolahan itu harus dilakukan dengan cerdas.
3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat
Demokrasi menurut UUD 1945 ialah demokrasi yang berkedaulatan rakyat,
yaitu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki
atau memegang kedaulatan itu. Kedaulatan itu kemudian dilaksanakan menurut undang-
undang dasar.
4. Demokrasi dengan rule of law
Negara adalah organisasi kekuasaan, artinya organisasi yang memiliki
kekuasaan dan dapat menggunakan kekuasaan itu dengan paksa. Dalam negara hukum,
kekuasaan dan hukum itu merupakan kesatuan konsep yang integral dan tidak dapat
dipisah-pisahkan. Implikasinya adalah kekuasaan negara harus punya legitimasi hukum.
DEMOKRASI DI INDONESIA 16
Esensi dari demokrasi dengan rule of law adalah bahwa kekuasaan negara harus
mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth).
Kekuasaan negara memberikan keadilan hukum (legal justice) bukan demokrasi yang
terbatas pada keadilan formal dan kepura-puraan. Kekuasaan negara menjamin
kepastian hukum (legal security), dan kekuasaan ini mengembangkan manfaat atau
kepentingan hukum (legal interest) seperti kedamaian dan pembangunan. Esensi
lainnya adalah bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan
hukum, memiliki akses yang sama kepada layanan hukum. sebaliknya, seluruh warga
negara berkewajiban mentaati semua peraturah hukum.
5. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara
Demokrasi dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan
kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab menurut undang-undang dasar.
6. Demokrasi dengan hak azasi manusia
Demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya
bukan saja menghormati hak-hak asasi, melainkan untuk meningkatkan martabat dan
derajat manusia seutuhnya. Hak asasi manusia bersumber pada sifat hakikat manusia
yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia bukan diberikan oleh
negara atau pemerintah. Hak ini tidak boleh dirampas atau diasingkan oleh negara dan
atau oleh siapapun.
7. Demokrasi dengan peradilan yang merdeka
Lembaga peradilan merupakan lembaga tertinggi yang menyuarakan kebenaran,
keadilan, dan kepastian hukum. Lembaga ini merupakan pelaksana kekuasaan
kehakiman yang merdeka (independent). Ia tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan
apapun. Kekuasaan yang merdeka ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-
adilnya. Di muka pengadilan, semua pihak mempunyai hak dan kedudukan yang sama.
8. Demokrasi dengan otonomi daerah
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan pelaksanaan
amanat UUD 1945 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi
DEMOKRASI DI INDONESIA 17
atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang
masing-masing mempunyai pemerintahan daerah (Pasal 18 UUD 1945).
9. Demokrasi dengan kemakmuran
Demokrasi bukan sekedar soal kebebasan dan hak, bukan sekedar soal
kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula sekedar soal mengorganisir kedaulatan
rakyat atau pembagian kekuasaan. Demokrasi bukan pula sekedar soal otonomi daerah
dan keadilan hukum. sebab berbarengan dengan itu semua, demokrasi menurut UUD
1945 ternyata ditujukan untuk membangun negara berkemakmuran/kesejahteraan
(welfare state) oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.
10. Demokrasi yang berkeadilan sosial
Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial diantara berbagai
kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Keadilan sosial bukan soal kesamarataan
dalam pembagian output materi dan sistem kemasyarakatan. Keadilan sosial justru lebih
merujuk pada keadilan peraturan dan tatanan kemasyarakatan yang tidak diskriminatif
untuk memperoleh kesempatan atau peluang hidup, tempat tinggal, pendidikan,
pekerjaan, politik, administrasi pemerintahan, layanan birokrasi, bisnis, dan lain-lain.
B.Perkembangan Demokrasi Di Indonesia
Setelah Orde Baru tumbang yang ditandai oleh turunnya Soeharto dari kursi
kepresidenan pada bulan Mei 1998 terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk
kembali menggunakan demokrasi. Demokrasi merupakan pilihan satu-satunya bagi
bangsa Indonesia karena memang tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik
lainnya yang lebih baik yang dapat dipakai untuk menggantikan sistem politik Orde
Baru yang otoriter. Oleh karena itu ada konsensus nasional tentang perlunya
digunakan demokrasi setelah Orde Baru tumbang. Gerakan demokratisasi setelah Orde
Baru dimulai dengan gerakan yang dilakukan oleh massa rakyat secara spontan. Segera
setelah Soeharto menyatakan pengunduran dirinya, para tokoh masyarakat membentuk
sejumlah partai politik dan melaksanakan kebebasan berbicara danberserikat/berkumpul
sesuai dengan nilai-nilai demokrasi tanpa mendapat halangan dari pemerintah.
Pemerintah tidak melarang demokratisasi tersebut meskipun peraturan perundangan
yang berlaku bias digunakan untuk itu. Pemerintah bisa saja, umpamanya, melarang
DEMOKRASI DI INDONESIA 18
pembentukan partai politik karena bertentangan dengan UU Partai Politik dan Golongan
Karya yanghanya mengakui dua partai politik dan satu Golongan Karya. Tentu saja
pemerintah tidak mau mengambil resiko bertentangan dengan rakyat sehingga
pemerintah membiarkan demokratisasi bergerak sesuai dengan keinginan rakyat.
Pemerintah kemudian membuka peluang yang lebih luas untuk melakukan
demokratisasi dengan mengeluarkan tiga UU politik baru yang lebih demokratis pada
awal 1999. Langkah selanjutnya adalah amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk
menegakkan demokrasi secara nyata dalam sistem politik Indonesia.Demokratisasi pada
tingkat pemerintah pusat dilakukan bersamaan dengan demokratisasi pada tingkat
pemerintah daerah (provinsi,kabupaten, dan kota). Tidak lama setelah UU Politik
dikeluarkan,diterbitkan pula UU Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi
yang luas kepada daerah-daerah.Suasana bebebasan dan keterbukaan yang terbentuk
pada tingkat pusat dengan segera diikuti oleh daerahdaerah.
Oleh karena itu beralasan untuk mengatakan, demokratisasi di Indonesia
semenjak 1998 juga telah menghasilkan demokratisasi pada tingkat pemerintah
daerah.Sesuai dengan perkembangan demokratisasi di tingkat pusat, di tingkat provinsi
(juga di tingkat kabupaten dan kota) dilakukan penguatan kedudukan dan fungsi
tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan gubernur. Gubernur tidak lagi
merupakan “penguasa tunggal” seperti yang disebutkan dalam UU Pemda yang
dihasilkan selama masa Orde Baru.DPRD telah mendapatkan perannya sebagai lembaga
legislatif daerah yang bersama-sama dengan gubernur sebagai kepala eksekutif
membuat peraturan daerah (perda). DPRD Provinsi menjadi lebih mandiri karena dipilih
melalui pemilihan umum (pemilu) yang demokratis. Melalui pemilu tersebut, para
pemilih mempunyai kesempatan menggunakan hak politik mereka untuk menentukan
partai politik yang akan duduk di DPRD.
Suasana kebebasan yang tercipta di tingkat pusat sebagai akibat dari
demokratisasi juga tercipta di daerah. Partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan
tuntutan mereka dan mengawasi jalannya pemerintahan telah menjadi gejala umum di
seluruh provinsi di Indonesia. Berbagai demonstrasi dilakukan oleh kelompok-
kelompok masyarakat, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di pelosok-pelosok
desa di Indonesia.Rakyat semakin menyadari hak-hak mereka sehingga mereka semakin
DEMOKRASI DI INDONESIA 19
peka terhadap praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang tidak benar dan
merugikan rakyat.Hal ini mengharuskan pemerintah bersikap lebih peka terhadap
aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Demokratisasi telah membawa
perubahan-perubahan politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Apa yang terjadi di
tingkat pusat dengan cepat ditiru oleh daerahdaerah. Demokratisasi merupakan
sarana untuk membentuk system politik demokratis yang memberikan hak-hak yang
luas kepada rakyat sehingga pemerintah dapat diawasi untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Dalam perkembangan-nya demokrasi di Indonesia,demokrasi dibagi dalam
beberapa periode berikut:
1.Pelakasanaaan Demokrasi pada Masa Revolusioner (1945-1950)
Tahun 1945-1950,Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin
kembali ke Indonesia.Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik
karena masih adanya revolusi fisik.Pada awalnya kemerdekaan masih terdapat
sentralisasi kekuasaan.Hal itu terlihat pada pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang
menyebutkan bahwa sebelum MPR ,DPR dan DPA dibentuk menurut UU ini ,segala
kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP.Untuk menghindari
bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolute ,pemerintah mengeluarkan:
a.Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 oktober 1945,KNIP berubah menjadi
lembaga legislatif;
b.Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang Pembentuksn Partai Politik;
c.Maklumat Pemmerintah tangaal 14 november 1945 tentang perubahan sistem
pemerintahan presidensial menjadi parlementer .
2.Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Lama
DEMOKRASI DI INDONESIA 20
a) Masa Demokrasi Liberal 1950-1959
Pada masa demokrasi ini peranan parlemen ,akuntabilitas politik sangat tinggi
dan berkembangnya partai-partai politik.Akan tetapi ,praktik demokrasi pada masa ini
dinilai gagal disebabkan :
1) Dominannya partai politik ;
2) Lanadasan social ekonomi yang masih lemah ;
3) Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1945.
Atas dasar kegagalan itu,Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 juli 1959 yanag
isinya:
Bubarkan konstituante
Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUDS 1950
Pembentukan MPRS dan DPAS.
b) Masa Demokrasi Terpimpin
Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No.VII/MPRS/1965 adalah
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara
semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan
nasakom.Ciri-cirinya adalah:
Tingginya dominasi presiden
Terbatasnya peran partai politik
Berkembangya pengaruh PKI
Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antaara lain:
Sistem kepartaian menjadi tidak jelas ,dan para pemimpin partai banyak yang
dipenjarakan;
Peranan parlemen lemah,bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan
presiden membentuk DPRGR ;
DEMOKRASI DI INDONESIA 21
Jaminan HAM lemah;
Terbatasnya peran pers;
Kebijakan politik luar negeri memihak ke RRC (blok timur) yang memicu
terjadinya peristiwa pemberontakan G 30 S PKI .
3.Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Baru 1966-1998
Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11
maret 1996.Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen .Awal Orde Baru member harapan baru kepada rakyat
pemnbangunan di segala bidang melalui Pelita I,II,III,IV,V dan masa Orde Baru
berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umun tahun 1971,1977,1782 ,1987,1992,dan
1997.Meskipun demikian pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap
gagal dengan alsan:
Tidak addanya rotasi kekuaan eksekutif;
Rekrutmen politik yang tertutup;
Pemilu yang jauh dari semangat demokrasi ;
Pengakuan HAM yang terbatas;
Tumbuhnya KKN yang merajalela.
4.Pelaksaan Demokrasi Orde Reformasi 1998- Sekarang
Demokrasi pada masa reformasi pada dasanrnya merupakan demokrasi dengan
pernbaikan peraturan yang tidak demokratis,dengan meningkatkan peran lembaga tinggi
dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi,wewenang,dan tanggung jawab yang
mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara
lembaga-lembaga eksekutif,legislative,dan yudikatif.
Masa reformasi berusaha membangun kehidupan yang demokratis antara lain dengan:
Keluarnya Ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi;
DEMOKRASI DI INDONESIA 22
Ketetapan No.VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referendum;
Tap MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas
dari KKN;
Tap MPR RI No.XIII/MPR/1998 tentang ppembatasan Masa Jabatan Presiden
dan Wakil Presiden RI;
Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I,II,III,IV.
Disisi lain ada jugak ahli yang berpendapat tentang pelaksanaaan demokrasi di
Indonesia yaitu Menurut Azyumardi Azra (2000: 130-141) Perkembangan demokrasi
di Indonesia dari segi waktu dapat dibagi dalam empat periode, yaitu :
1) Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer.
Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem
parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini
kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) dan Undang-
Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan
memuaskan di beberapa negara Asia lain, sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di
Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS
1950, badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional
(constitutional head) dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
2) Periode 1959-1965 (Orde Lama)Demokrasi Terpimpin.
Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Dalam
demokrasi terpimpin ditandai oleh tindakan yang menyimpang dari atau menyeleweng
terhadap ketentuan Undangundang Dasar. Dan didalam demokrasi terpimpin terdapat
ciri-ciri yaitu adanya dominasi dari Presiden, terbatasnya peranan partai politik,
berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial
politik. Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan
keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat.
Misalnya berdasarkan ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno
sebagai Presiden seumur hidup. Selain itu, terjadi penyelewengan dibidang perundang-
undangan dimana pelbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan
Presiden (Penpres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagai sumber hukum, dan sebagainya.
3) Periode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila.
DEMOKRASI DI INDONESIA 23
Demokrasi pada masa ini dinamakan demokrasi pancasila. Demokrasi Pancasila
dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan belum sampai pada tataran
praksis atau penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan,rezim ini
sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Menurut M. Rusli Karim,
rezim Orde Baru ditandai oleh; dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan
sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik,
campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa
mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah
4) Periode 1998-sekarang ( Reformasi ).
Orde reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21
Mei 1998. Jabatan presiden kemudian diisi oleh wakil presiden, Prof. DR. Ir. Ing. B.J.
Habibie. Turunnya presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan
dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. Bergulirnya reformasi yang mengiringi
keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia.
Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase ini akan
ditentukan ke mana arah demokrasi akan dibangun.
BAB IV PENUTUP
Dalam mempelajari bagaimana sesungguhnya perkembangan demokrasi di
Indonesia saat ini maka kita memerlukan data tentang perkembangan demokrasi di
Indonesia yang bisa ketahui melalui pengamatan terhadap indeks demokrasi Indonesia.
DEMOKRASI DI INDONESIA 24
Untuk mengetahui bagaimanaDemokrasi Indonesia (IDI) dioperasikan ke dalam
tiga aspek kinerja demokrasi, yaitu: Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga
Demokrasi. Distribusi indeks dari ketiga aspek IDI adalah:
86,97 untuk aspek Kebebasan Sipil;
54,60,untuk aspek Hak-Hak Politik; dan
62,72 untuk aspek Lembaga Demokrasi.
Distribusi indeks tiga aspek ini sekaligus memperlihatkan kontribusi dari masing-
masing aspek terhadap indeks keseluruhan pada skala nasional,dimana aspek Kebebasan
Sipil memberikan kontribusi paling tinggi,disusul oleh Lembaga Demokrasi,dan yang
paling kecil memberikan kontribusi adalah aspek Hak-Hak Politik. Kontribusi indeks
tiga aspek ini sangat jelas menggambarkan meskipun aspek Kebebasan Sipil
menyokong indeks sangat tinggi (86,97) namun indeks secara keseluruhan yang dapat
dicapai hanya sebesar 67,30 dikarenakan dua aspek lainnya memberikan kontribusi
indeks relatif rendah.Indeks aspek Kebebasan Sipil yang relatif tinggi tersebut
dihasilkan dari agregasi indeks empat variable yang yang dimiliki yaitu:
(1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat,
(2) Kebebasan Berkeyakinan,
(3)Kebebasan dari Diskriminasi, dan
4) Kebebasan Berpendapat;
Dimana seluruhnya memberikan kontribusi indeks yang tinggi.
Sedangkan rendahnya indeks aspek Hak-Hak Politik disebabkan kontribusi indeks dua
variabel yang dimiliki, yakni:
(1) Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan
Pemerintahan, serta
(2) Hak Memilih dan Dipilih (kurang dari 60).
Sementara untuk aspek Lembaga Demokrasi, kendati tiga dari lima varibel yang
dimiliki yakni:
(1) Peran Peradilan yang Independen,
(2) Peran Birokrasi Pemerintah, dan
(3) Pemilu yang Bebas dan Adil memberikan kontribusi indeks tinggi,
namun dua variabel yang lain yaitu
DEMOKRASI DI INDONESIA 25
(4) Peran DPRD, dan
(5) Peran Partai Politik memberikan kontribusi indeks sangat rendah.
Agregasi dari indeks lima variabel ini pada akhirnya telah memosisikan indeks nasional
untuk aspek Lembaga Demokrasi berada pada angka 62,72.
Sehingga dapat di simpulkan perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini beranjak
dari indeks nasional tiga aspek di antara proposisi yang dapat dikemukakan sebagai
jawaban adalah,sejauh ini Indonesia relatif sangat berhasil dalam membangun
kebebasan sipil, dan cukup berhasil dalam membangun lembaga demokrasi,namun pada
sisi lain relatif tertinggal dalam hal hak-hak Politik.
DAFTAR PUSTAKA
Arif Dikdik Baehaqi.2012.Diktat Mta Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.Universitas
Ahmad Dahlan:Yogyakarta
Dr.Sahya Anggara,M.Si.2013.Sistem Politik Indonesia.CV PUSTAKA SETIA:Bandung
DEMOKRASI DI INDONESIA 26
Rauf Maswadi,dkk.2009.Manakar Demokrasi di Indonesia’Indeks Demokrasi di
Indonesia 2009’.UNDP:Jakarta
Septilina Ninis Ristina.2011.Hubungan Antara Pemahaman Demokrasi dan Budaya
Demokrasi dengan Sikap Demokrasi.uns:Surakarta
DEMOKRASI DI INDONESIA 27