christianmarchel20.files.wordpress.com€¦ · web viewmakalah ini diajukan untuk memenuhi tugas...
TRANSCRIPT
PROGRAM KELUARGA PRODUKTIFMAKALAH INI DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH
ILMU SOSIAL DASAR
DOSEN : EMILIANSHAH BANOWO
Disusun Oleh :
CHRISTIAN MARCHEL SAROINSONG
NPM : 11315489
KELAS : 1TA03
PROGRAM STUDI : S1 - TEKNIK SIPIL
FAKULTAS : TEKNIK SIPIL DAN PENCERAHAN
UNIVERSITAS GUNADARMA
2015
KATA PENGANTAR
Puji Tuhan, Terima Kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat dan karunia, yang senantiasa menuntun dan memberikan
kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah Ilmu Sosial Dasar
yang bertema Ilmu Pengetahuan Tekologi dan Kemiskinan dengan judul
“PROGRAM KELUARGA PRODUKTIF” sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan.
Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak
yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun
pikirannya. Dalam makalah ini, penulis ingin memaparkan bagaimana
pemanfaatan perkembangan teknologi oleh pemerintah dalam upaya
penanggulangan kemiskinan. Makalah ini masih banyak kekuarangan baik dalam
segi tulisan maupun materi, karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman
penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dari pembaca demi
kesempurnaan makalah ini.
Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya.
Depok, Januari 2016
Penulis
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .................................................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................................................. ii
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah ......................................................................................... 2
1.3 Tujuan ........................................................................................................... 2
1.4 Metode Penulisan .......................................................................................... 2
BAB II Pembahasan
2.1 Tentang Program Keluarga Produktif……………………………………… 3
2.1.1 Kartu Indonesia Sehat.. ………………………………………….. 4
2.1.2 Kartu Keluarga Sejahtera ……………………………..…………. 5
2.1.3 Kartu Indonesia Pintar ..…………………………………………..6
2.2 Pro dan Kontra …………………… ………………………………………. 7
BAB III Penutup
3.1 Kesimpulan ................................................................................................... 10
3.2 Saran ............................................................................................................. 10
Daftar Pustaka ..................................................................................................... 11
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Krisis Ekonomi tahun 1998 memberikan hantaman yang besar terhadap
perekonomian nasional, termasuk meningkatnya angka kemiskinan masyarakat
yang naik menjadi 49,50 Juta atau sekitar 24,23 % dari jumlah penduduk
Indonesia, darihanya 34,01 Juta (17,47 %) pada tahun 1996. Untuk mengurangi
angka kemiskinan akibat krisis ekonomi tersebut, pemerintah kemudian
menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salahsatu prioritas
pemerintah Indonesia.
Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan
Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif adalah program
unggulan Pemerintah Jokowi - JK yang menandai era baru upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat kurang mampu.
Melalui pelaksanaan program ini pula, diperkenalkan penggunaan teknologi untuk
menjangkau masyarakat kurang mampu agar penyaluran program dapat lebih baik
dan efisien.
Dengan pelaksanaan program ini, pemerintah dapat meningkatkan
martabat keluarga kurang mampu dengan perlindungan dan pemberdayaan serta
tidak sekedar diberikan charity
1
1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa
permasalahan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut :
1. Apa saja Program Keluarga Produktif itu?
2. Apa itu KIP, KIS, dan KKS ?
3. Bagaimana pro dan kontra atas program tersebut?
1.3 TUJUAN
Makalah ini dibuat dengan tujuan agar pembaca mengetahui:
1. Tentang Program Keluarga Produktif
2. Apa itu KIP, KIS dan KKS..
Dan juga agar pembaca mendukung penuh program pemerintah dalam
upaya penanggulangan kemiskinan.
1.4 METODE PENULISAN
Metode yang digunakan dalam pembuatan makalah ini adalah dengan
pengumpulan data dari berbagai sumber di internet. Kemudian penulis
menganalisis setiap sumber dengan membandingkan antara sumber yang
satu dengan sumber yang lain sehingga di peroleh data yang otentik, lalu
menyusunnya.
2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Tentang Program Keluarga Produktif
Program membangun keluarga produktif terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:
Simpanan Keluarga Sejahtera, yaitu merupakan bantuan non tunai melalui
pembukaan rekening simpanan bagi masyarakat kurang mampu melalui Kartu
Keluarga Sejahtera yang disertai dengan SIM Card untuk Layanan Keuangan
Digital (LKD).
Penciptaan Kegiatan Produktif Keluarga, yang merupakan aksi pembentukan
kelompok usaha untuk menjalankan kegiatan produktif.
Kartu Indonesia Pintar, yang merupakan mekanisme pemberian dana tunai bagi
anak sekolah dari keluarga kurang mampu menggunakan Kartu Indonesia Pintar.
Kartu Indonesia Sehat, yang merupakan pemberian jaminan kesehatan melalui
BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
3
Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat
Untuk Membangun Keluarga Produktif adalah bagian dari program unggulan
Pemerintah Jokowi - JK yang menandai era baru upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat kurang mampu.
Ketiganya merupakan upaya pemerintah memperbaiki program kesejahteraan
masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Upaya perbaikan tersebut
berupa pemberian:
Simpanan Produktif;
Kesempatan berusaha dan bekerja;
Keberlanjutan pendidikan anak; dan
Jaminan Kesehatan
Dengan pemberian berbagai bantuan non tunai tersebut, pemerintah berharap
dapat meningkatkan martabat keluarga kurang mampu melalui kegiatan produktif.
Salah satu perbaikan program tersebut diantaranya dengan diperkenalkannya
penggunaan teknologi untuk menjangkau masyarakat kurang mampu.Hal ini
dilakukan agar penyaluran program bantuan tunai dapat lebih baik dan lebih
efisien.
2.1.1 Kartu Indonesia Sehat
KIS memberikan jaminan pada pemegangnya untuk mendapat manfaat
pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan dalam Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN). Ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin
terhadap kesehatan. KIS akan diberikan kepada anggota Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) sehingga tidak menggeser Sistem JKN. Dalam pelaksanaannya,
pemerintah telah menunjuk BPJS Kesehatan sebagai penyelenggaranya.
Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah Nama untuk Program Jaminan Kesehatan,
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk Indonesia, khususnya fakir
4
miskin dan tidak mampu serta iurannya dibayarkan oleh pemerintah. BPJS
Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan
program Jaminan Kesehatan SJSN (JKN). Jadi, KIS adalah program sementara
BPJS Kesehatan adalah badan yang ditugaskan untuk menjalankan program
tersebut.
Adapun keluarga miskin yang menjadi penerima bantuan iuran JKN, yaitu
sebanyak 86,4 jiwa, akan tetap ditanggung dengan Kartu Indonesia Sehat. Namun,
anak dari keluarga miskin bias langsung menggunakan Kartu Indonesia Sehat
tanpa harus mendaftar lagi.
Jumlah penerima KIS bertambah karena juga menanggung penyandang masalah
kesejahteraan sosial yang selama ini tidak masuk data penerima bantuan iuran
seperti paragelandangan yang ada di bawah jembatan.
2.1.2 Kartu Keluarga Sejahtera
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menggunakan anggaran sebesar Rp 6,2
triliun dan setiap keluarga akan mendapatkan Rp 200 ribu per bulan. Kartu ini
akan diisi setiap 2 bulan.
Sebelumnya, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah
meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial dalam rangka Program Percepatan dan
Perluasan Sosial (P4S).Dengan memiliki KPS, rumahtangga berhak menerima
program-program perlindungan sosial, seperti :Raskin dan Bantuan Siswa Miskin
(BSM), sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga tahun 2014.
Kini, para pemilik Kartu Perlindungan Sosial diminta untuk menukarkan kartunya
dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu
Indonesia Sehat (KIS), serta sim card (kartu HP) yang berisi uang elektronik. Jika
KPS hilang atau rusak, bawa identitas lain dan surat keterangan dari kepala
desa/lurah saat penukaran.
5
Dikuti Detik News, setiap kepala keluarga akan mendapat KKS dan 1 SIM card
untuk diaktifkan pada HP yang mereka miliki. Nomor telepon di SIM tersebut
juga berfungsi ganda sebagai nomor rekening untuk penyaluran Simpanan
Keluarga Sejahtera (KKS).
Setiap keluarga mendapat dana Rp 200 ribu per bulan yang disalurkan melalui
nomor rekening tersebut. Nantinya,warga bias melihat penyaluran dana tersebut
melalui aplikasi *141*6# dari ponsel mereka.
Mensos (MenteriSosial), Khofifah Indar Parawansa mengatakan, secara bertahap
KIS akan diperluas cakupannya meliputi penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS). Warga yang tidak teregister seperti anak jalanan dan gelandangan
serta pengemis (pengemis) serta yang tinggal di panti akan mendapatkan Kartu
Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Dikutip Republika, Khofifah mengatakan, selama ini bantuan yang diberikan
pemerintah berbasis pada identitas yaitu hanya mereka yang mempunyai identitas
diri atau kartu keluarga.
Program KKS DIPA berasal dari Kemensos namun anggaran dari Bendahara
Umum Negara sebesar Rp 6,4 triliun dengan rincian Rp 6,2 triliun untuk KKS dan
Rp 199 miliar untuk mencetak kartu dan pendistribusiannya.
2.1.3 Kartu Indonesia Pintar
Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kartu yang ditujukan bagi keluarga
miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya secara gratis.
Selain itu, Kartu Indonesia Pintar juga menjangkau anak-anak yang berada di luar
sekolah misalnya anak jalanan, dan anak putus sekolah, yatim piatu, dan difabel.
”Dengan kartu ini kita mengimbau kepada sekolah untuk menerima kembali anak
yang tidak bersekolah,” ujar Menteri Pendidikan Dasar Menengah Anies
Baswedan dilansir dari situs Kemendikbud.go.id.
6
Agar anak-anak yang tidak mendapat pendidikan formal juga bias mendapat
pendidikan keterampilan, KIP ini akan berlaku untuk balai-balai latihan kerja.
Penerima kartu inihanya tinggal menunjukkan Kartu Indonesia Pintar kepihak
sekolah dan balai-balai latihan.
“Kalau BSM 18 juta penerima bantuan, kalau Kartu Indonesia Pintar bisa 24 juta
penerima bantuan,” kata Anies.
Cara menukarkan KPS dengan KKS, KIP, KIS dan sim card
Datang ke kantor pos dengan membawa KPS. Apabila KPS hilang,
sertakan identitas lain dan surat keterangan kepala desa/lurah
Serahkan KPS dan identitas lain kepada petugas pos dan tunggu proses
pengecekan. Jika KPS hilang, akan dilakukan proses pemeriksaan
tambahan oleh Dinsos atau aparat yang ditunjuk
Petugas akan memberikan KKS, SIM card (kartu HP) yang berisi uang
elektronik, KIP, dan KIS serta tanda bukti serah terima
2.2 Pro dan Kontra
Senin (13/11/14) pemerintah Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan tiga
kartu 'sakti'.Yaitu, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).Baru diluncurkan, tapi program ini sudah
mengundang pro dan kontra. Antara lain, mengenai payung hukumnya.
Mengingat, peluncurannya terkesan mendadak dan terburu-buru.
Seperti disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan
Maharani beberapa waktu lalu. Menurutnya, saat ini masih dalam proses
menyiapkan payung hukum untuk program perlindungan sosial
7
tersebut. “Nantinya payung hukum untuk KIS, KIP, dan KKS dapat berbentuk
instruksi presiden (inpres) atau keputusan presiden (keppres)” ,ujar beliau.
Pakar hukum tata negara Margarito menyarankan Jokowi segera menangguhkan
program KIS, KIP dan KKS yang telah diluncurkan pada (3/11/14). Karena tiga
kartu itu tidak memiliki payung hukum yang jelas.Margarito menjelaskan,
program Jokowi itu digulirkan tanpa mengacu pada program yang tertera di
APBN.Atas dasar itu, pelaksanaan KIS dan KIP harusnya ditangguhkan untuk
terhindar dari masalah pada kemudian hari.
DPR adalah salah satu sumber pengkritik kebijakan yang diluncurkan Presiden
Joko Widodo pada awal pekan ini. Namun menurut Politikus Partai Demokrat
Ruhut Sitompul, kalangan DPR mestinya instropeksi diri karena kartu itu memang
harus direalisasikan.
Tapi Imam Nasef, peneliti pada Divisi Kajian Hukum Tata Negara SIGMA,
menilai penerbitan KIS, KKS, dan KIP oleh Presiden Jokowi telah mengabaikan
konstitusi.Menurutnya kebijakan itu tak memiliki dasar hukum. Menurut Imam
sangat tabu dan tidak mungkin suatu tindakan dilakukan lebih dulu ketimbang
dasar hukumnya. Sebab itu bisa saja membuat tindakan atau kebijakan Presiden
melanggar hukum.
“Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sangat jelas menyebutkan, maka konsekuensinya
seluruh tindakan pemerintah wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku, termasuk tindakan menerbitkan KIS, KIP dan KKS, itu harus
memiliki dasar hukum,” ujar beliau.
Tapi Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan program itu sudah punya
dasar hukum.Sebab KIS hanyalah program Jaminan Kesehatan Nasional yang
diperbaiki."Yang berubah nama kartunya, dan cakupan serta manfaatnya
diperluas," kata Menteri Nila, di Jakarta, pada Rabu (5/11/14).
Kepala Badan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kementerian Kesehatan Usman Sumantri mengatakan dasar hukum program itu
8
sama dengan JKN, yakni Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 soal Sistem
Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 soal BPJS, dan UUD 45
pasal 34.
9
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Program Keluarga Produktif dari Pemerintah telah diluncurkan,
Simpanan Keluarga Sejahtera, yaitu merupakan bantuan non tunai melalui
pembukaan rekening simpanan bagi masyarakat kurang mampu melalui Kartu
Keluarga Sejahtera yang disertai dengan SIM Card untuk Layanan Keuangan
Digital (LKD).
Penciptaan Kegiatan Produktif Keluarga, yang merupakan aksi pembentukan
kelompok usaha untuk menjalankan kegiatan produktif.
Kartu Indonesia Pintar, yang merupakan mekanisme pemberian dana tunai bagi
anak sekolah dari keluarga kurang mampu menggunakan Kartu Indonesia Pintar.
Kartu Indonesia Sehat, yang merupakan pemberian jaminan kesehatan melalui
BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
3.2 Saran
Pemerintah hendaknya tidak gegabah dalam menjalankan Program, dan
ditentukan kejelasan payung hukumnya.
Bagi pembaca agar mendukung penuh setiap program pemerintah dalam
upaya penanggulangan kemiskinan.
.
10
DAFTAR PUSTAKA
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 2014
http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/ -diakses januari 2016
http://www.tnp2k.go.id/id/program/program-membangun-keluarga-
produktif/tentang-program-keluarga-produktif/ -diakses januari 2016
http://www.tnp2k.go.id/id/program/program/dprogram-kartu-keluarga-sejahtera-kks/ -diakses januari 2016
http://www.tnp2k.go.id/id/program/program-membangun-keluarga-produktif/4-empat-program-keluarga-produktif/ -diakses januari 2016
Anonim. 2014. ApaituKartu Indonesia Sehat, KartuKeluarga Sejahtera, Kartu
Indonesia Pintar?
http://simomot.com/2014/11/03/apa-itu-kartu-indonesia-sehat-kartu-
keluarga-sejahtera-kartu-indonesia-pintar/ -diakses januari 2016
Taufik. A. 2014. Kartu Sakti Jokowi
http://nursingtaufik.blogspot.co.id/2014/12/makalah-kartu-sakti-jokowi.html -diakses januari 2016
Iqbal. M. 2014. Gebrakan ‘3 Kartu Sakti’ Jokowi
http://news.detik.com/berita/3048571/gebrakan-3-kartu-sakti-jokowi -diakses januari 2016
11