KABUT ASAP VS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PRESPEKTIF

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

PAPER

UNTUK MEMENUHI TUGAS UJIAN AKHIR SEMESTER

Pendidikan Pancasila

yang dibina oleh Bapak Mohamad Anas, M. Phil

oleh

Nama : Putri Fidya Handayani

NIM : 155030100111034

Prodi/Kelas : Ilmu Administrasi Publik/ C

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIKJURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Oktober 2015

PENDAHULUAN

Puji Syukur kami tujukan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat-Nya saya bisa

menyelesaikan Paper Pendidikan Pancasila dalam prespektif pancasila sebagai sistem etika

ini. Tugas ini juga dibuat guna menyelesaikan Ujian Tengah Semester 1 Universitas

Brawijaya.

Berkenaan Pancasila sebagai Sistem Etika, kita menyadari bahwa nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan antara untaian sila dengan sila lainnya.

Setiap sila mengandung makna dan nilai tersendiri. Masalah etika merupakan masalah yang

makin mendapat perhatian di dunia, bahwa cita-cita Pancasila untuk membangun Indonesia

dari berbagai aspek. Selain sebagai sebuah ideologi. Pancasila juga memperhatikan nilai,

norma, etika, moral bangsa Indonesia.Etika tidak lah cukup didefinisikan atau digeneralisir

dari masalah keramahan dan kesantunan saja. Masih banyak lagi permasalahan yang

berkaitan dengan etika. Cakupan etika sangat lah luas. Pancasila sebagai sistem etika, maka

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diaplikasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara sebagai wujud etika sesungguhnya.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa Pancasila memiliki peranan penting bagi

bangsa ini dalam pembangunan bangsa dan pembangunan jiwa bangsa ini. Demi Terciptanya

kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan implementasi Sila-sila dalam

pancasila dan agar pancasila digunakan sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Semoga paper berjudul “ Kabut asap Vs Pembangunan Berkelanjutan dalam prespektif

Pancasila sebagai sistem Etika“ bisa bermanfaat untuk memberikan informasi bagi

masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu

pengetahuan bagi kita semua.

Malang,24 Oktober 2015

Penyusun

PEMBAHASAN

Asap adalah suspensi partikel kecil di udara (aerosol) yang berasal dari pembakaran

tak sempurna dari suatu bahan bakar. Asap umumnya merupakan produk samping yang tak

diinginkan dari api (termasuk kompor dan lampu) serta pendiangan, tapi dapat juga

digunakan untuk pembasmian hama (fumigasi), komunikasi (sinyal asap), pertahanan (layar

asap, smoke-screen) atau penghirupan tembakau atau obat bius. Asap kadang digunakan

sebagai agen pemberi rasa (flavoring agent), pengawet untuk berbagai bahan makanan, dan

bahan baku asap cair.Keracunan asap adalah penyebab utama kematian korban kebakaran di

dalam ruangan. Asap ini membunuh dengan kombinasi kerusakan termal, keracunan, dan

iritasi paru-paru yang disebabkan oleh karbon monoksida, hidrogen sianida, dan produk

pembakaran lainnya.Partikel asap terutama terdiri dari aerosol (atau kabut) partikel padat atau

butiran cairan yang mendekati ukuran ideal untuk penyebaran Mie cahaya tampak. (Dari

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas)

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia meningkat selama sepuluh tahun terakhir ini,

sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia (yang disengaja atau karena lalai) juga karena

kondisi yang sangat kering sebagai pengaruh terjadinya perubahan iklim global/makro yang

melanda wilayah Indonesia. Yang sedang hangat diperbincangkan saat ini adalah kebakaran

hutan di Riau,yang belum juga padam, dan menjadi masalah nasional bahkan menjadi pusat

perhatian dunia. Dalam berbagai kasus kebakaran terjadi karenau ulah manusia.Dalam

banyak kasus, terutama kebakaran hutan di Riau juga berawal dari kesengajaan manusia

melakukan pembakaran hutan dan lahan yang akan dipergunakan untuk hutan tanaman

industri (HTI), perkebunan, Kebakaran biasanya dilakukan pada musim kemarau dan kurang

diawasi sehingga api mudah merambat kekawasan hutan dan lahan sekitar yang

menyebabkan kerugian baik ekologis maupun ekonomis.

Penyebab kebakaran dan kabut asap di Riau adalah adanya suatu perusahaan yang

berencana ingin membuat lahan perkebunan sawit, lalu mereka membakar hutan. Karena

hembusan angin, akhirnya api tersebut semakin meluas sehingga menghasilkan kabut asap

yang pekat dan bisa menyebabkan penyakit, dan kecelakaan lalu lintas karena jarak pandang

yang tidak sempurna.

Mantan Presiden ke enam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan,

terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang berada di wilayah Sumatera, bersumber dari dua

hal. Pertama, suhu yang terlalu panas dan kedua, adanya pembakaran lahan oleh pihak yang

tidak bertanggungjawab.

"Saya pernah melakukan analisis dan saya meyakini bahwa 70 persen penyebab terjadinya

asap di Riau dibakar. Jangan ada dusta di antara kita," ujarnya saat memberikan president

lecture di Lemhanas, Jakarta, Selasa (8/9/2015).Menurut SBY, pembakaran hutan dilakukan

oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan perubahan alih fungsi hutan untuk

kepentingan lain. Mereka biasanya menyuruh orang lain untuk efisiensi.

Lalu, siapakah pihak yang bersalah atas kabut asap ini? Pertama adalah pihak

perusahaan yang ingin mendirikan perusahaan dengan cara pembukaan lahan yang salah,

kedua adalah pemerintah yang kurang tegas menegakkan keadilan untuk perizinan

perusahaan.Kepolisian Daerah Provinsi Riau sebagai Satuan Tugas (Satgas) Penindakan

Kabut Asap telah menetapkan 66 orang sebagai tersangka pembakar lahan dari 44 perkara

yang tengah ditangani. Satu tersangka di antaranya adalah pihak korporasi.

Kabut asap yang menyerang Riau dan Sumatera Barat telah menyebabkan hampir 50.000

warga di dua provinsi itu menderita sakit.Sebanyak 49.591 jiwa menderita penyakit akibat

asap seperti ISPA, pneumonia, asma, iritasi mata, dan kulit.

Asap yang begitu tebal berasal dari tindakan pembakaran lahan dan hutan di Riau yang

semakin meluas. Hampir keseluruhan wilayah di Riau dan Sumatera Barat tertutup kabut

asap.Asap kebakaran lahan dan hutan di Malaysia juga menyebar ke arah Selat Malaka dan

wilayah Riau. Bahkan asap yang berasal dari riau sudah menyebar ke Singapura dan

Malaysia. Hal ini menjadi sorotan Internasional. Tampaknya pemerintah Indonesia tidakbisa

mengatasi hal ini, sampai-sampai Singapura menawarkan diri untuk membantu memadamkan

asap. Selain itu, Kebakaran hutan dan lahan berdampak luas terhadap kerusakan plasma

nutfah, bio-fisik, lingkungan dan dampak sosial ekonomi.Kerusakan plasma nutfah, yaitu

hancurnya pepohonan, tanaman, vegetasi lain dan satwa liar yang ada sebagai akibat

kebakaran yang dapat menyebabkan hilangnya plasma nutfah (sumber daya genetik pembawa

sifat keturunan) dari pepohonan, tanaman, vegetasi dan satwa liar tersebut. Bio-fisik, adalah

rusaknya sifat fisik tanah akibat hilangnya humus dan bahan-bahan organik tanah yang

menyebabkan tanah menjadi terbuka terhadap panas matahari dan aliran air permukaan.

Kebakaran yang terjadi secara berulang dikawasan yang sama dapat menghabiskan lapisan

organik dan serasah serta mematikan mikroorganisme/ jasad renik yang sangat berguna bagi

kesuburan tanah. Dampak lain dari kebakaran adalah rusaknya lingkungan, yaitu

menyebabkan adanya gangguan cuaca sebagai akibat asap kebakaran yang mengganggu

lapisan atmosfir di wilayah Indonesia dan negara tetangga yang menyebabkan penurunan

daya tembus pandang (visibilitas) sehingga mengganggu kelancaran transportasi baik darat,

laut maupun udara. Kebakaran hutan dan lahan juga berdampak pada masalah sosial ekonomi

masyarakat, yaitu dengan adanya perubahan bio-fisik terhadap sumberdaya alam dan

lingkungan yang disebabkan peristiwa kebakaran berakibat pada penurunan daya dukung dan

produktivitas hutan dan lahan sehingga menurunkan pendapatan masyarakat dan negara dari

sektor kehutanan, pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata dan lainnya yang terkait

dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungannya. Pencemaran udara yang

disebabkan asap kebakaran mengakibatkan penyakit saluran pernapasan (ISPA).

Sementara itu, Presiden Susillo Bambang Yudhoyono (SBY) geram dengan permasalah kabut

asap di Riau yang tak kunjung tuntas. Melalui twitter, SBY menyatakan akan mengambil alih

penyelesaian masalah asap jika dalam 2 hari pemda dan menteri tak bisa

mengatasinya."Kalau dalam waktu 1-2 hari ini Pemda Riau dan para menteri tidak bisa

mengatasi, kepemimpinan dan pengendalian akan saya ambil alih," kata Presiden SBY

melalui akun Twitter miliknya, Kamis (13/3/2014) malam.

SBY mengaku memahami keresahan dan kemarahan sebagian rakyat akibat asap dan

kebakaran ladang yang masih melanda Provinsi Riau. Kebakaran ladang dan hutan ini

disebabkan oleh sejumlah oknum untuk pembukaan lahan.

"Sebenarnya pemerintah pusat dan daerah, BNPB, serta TNI dan Polri telah berusaha untuk

mengatasi, tetapi hasilnya masih belum memuaskan," ujar SBY.

Menurut SBY, perlu kerjasama, tanggung jawab dan kesadaran bersama untuk berhenti

membakar ladang secara serampangan. Meskipun saat ini Polri telah menetapkan 37

tersangka dan akan diadili, tetapi kalau setiap tahun masih membakar, bencana akan terjadi

lagi. "Malam ini saya telah instruksikan lagi agar para menteri terkait segera lakukan operasi

tanggap darurat, dengan menggunakan semua cara dan alat," tutur SBY.

"Saya juga ingin para pejabat daerah di Riau berdiri paling depan untuk cegah dan tangani

asap ini. Mengapa terus terjadi? Rakyat jadi korban," imbuh SBY. Hingga saat ini upaya

pemadaman masih dilakukan bersama BNPB, TNI, dan pihak terkait lainnya. Penindakan

hukum terhadap para pelaku yang diduga sengaja membakar lahan atau hutan juga

digalakkan.Sejauh ini pemerintah nampak terpaku pada penindakan dan penanggulangan

setelah ada kejadian sehingga kurang efektif. Pemerintah nampak lemah dalam pengawasan

pada perusahaan yang telah memiliki HGU untuk mekanisme pembukaan lahan.

Jika pemerintah memiliki sistem pengawasan untuk pemilik HGU, maka kemungkinan

pelanggaran dalam pembukaan lahan dapat teridentifikasi dengan cepat dan kebakaran bisa

dicegah. Sistem ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengerti akar permasalahan dari praktek

membuka lahan dengan membakar khususnya oleh pengusaha kecil maupun petani, misalnya

kurangnya akses pendanaan atau kapasitas pengelolaan lahan yang baik.

Contohnya, UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan

Hidup. Dalam UU tersebut pasal 69 ayat (1) setiap orang dilarang; (h) melakukan pembukaan

lahan secara dibakar. Ayat (2) dalam pasal yang sama menyebutkan bahwa ketentuan

sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf h memperlihatkan dengan sungguh-sungguh

kearifan lokal di daerah masing- masing.

Sementara di bagian penjelasan (UU RI No 32/2009) menjelaskan bahwa yang dimaksud

dengan kearifan lokal pada pasal 69 ayat 2 adalah melakukan pembakaran lahan dengan  luas

lahan maksimal 2 hektar per-kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan

dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya.

Dilain Pihak, Hal ini menyebabkan konflik sosial antara masyarakat, pemilik industri

dan pemerintah.Penyebabnya, umumnya berawal dari suatu konflik antara para pemilik

modal industri perkayuan maupun pertambangan, dengan penduduk asli yang merasa

kepemilikan tradisional (adat) mereka atas lahan, hutan dan tanah dikuasai oleh para investor

yang diberi pengesahan melalui hukum positif negara. Akibatnya kekesalan masyarakat

dilampiaskan dengan melakukan pembakaran demi mempertahankan lahan yang telah

mereka miliki secara turun temurun. Pada situasi seperti ini, masalah kemiskinan dan ketidak

adilan menjadi pemicu kebakaran hutan dan masyarakat tidak akan mau berpartisipasi untuk

memadamkannya. Masyarakat merasa tidak adanya keadilan yang diberikan pemerintah

untuk mengayomi mereka, tidak ada yang melindungi mereka. Hukum pun dirasa tajam

kebawah dan tumpul keatas. Sebenarnya mereka hanya meminta agar lahan itu tetap menjadi

lahan yang bisa dijadikan paru-paru bagi mereka demi terciptanya keharmonisan antara

manusia dan alam, agar alam itu tetap lestari, subur, makmur dan tidak adnya bencana seperti

yang mereka rasakan saat ini. Kabut asap yang terjadi di Riau ini adalah ulah sebagian

oknum, namun, siapa yang merasakan imbasnya? Seluruh masyarakat Riau bahkan meluas

sampai Singapura dan Malaysia. Jika sudah seperti ini? Pihak yang bersalah tidak mau

bertanggung jawab. Pemerintah juga belum bisa memadamkan api yang terus berkobar dan

semakin menjadi. Manakah Yang disebut dengan keadilan? Keadilan inikah yang diajarkan

pancasila kepada kita? Tentu Tidak. Hal ini sama sekali tidak mencerminkan sila-sila dalam

pancasila terutama sila ke-2 dan sila ke-5. Yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradap” dan

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”

Pertama yaitu sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradap”. Dalam

sila ini terdapat beberapa nilai yang terkandung diantaranya :

1. Pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan sehala hak dan kewajiban asasinya

 2.Perlakuan yang adil terhdap sesama manusia, terhadap diri sendiri, dan alam sekitar.

3.Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa

dan keyakinan.

Manusia sebagai makhluk yang beradap harus memikirkan dahulu apa yang akan

mereka kerjakan, jangan mengambil tindakan yang gegabah. Sebagai contoh dalam

permasalahan yang kita ulas tadi adalah bahawa masyarakat terutama para pihak investor

yang memiliki modal sengaja membakar hutan sebagai plasma nuthfah segingga

menimbulkan banyak kerugian terutama kabut asap yang terjadi di Riau sampai saat ini.

Seharusnya para pemilik modal yang inin mendirikan PT seharusnya meminta izin kepada

pemerintah bagaimana prosedur untuk pembangunan, Sehingga pemerintah dapat

melaksanakan pembangunan berkelanjutan tanpa merusak alam dan tetap menjaga kelestarian

lingkungan yang ada di Riau. Ini adalah implementasi dari sikap adil, bukan hanya kepada

manusia tetapi juga adil kepada alam sekitar yang nantinya akan berdampak baik dan positif

dalam kehidupan kita juga.

Kedua yaitu sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.

Dalam Sila ini mengandung beberapa nilai diantaranya :

1.Perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama di bidang politik, ekonomi dan

sosial budaya;

2.Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia;

3.Keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak milik orang lain;

4.Cita-cita masyarakat yang adil dan makmur yang merata material spiritual bagi seluruh

rakyat Indonesia;

5.Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Hubungannya dengan masalah kabut asap di Riau adalah, bahwa masyarakat Riau

menginginkan perlakuan yang adil, tidak ada pembedaan, hukum harus berlaku untuk semua

pihak, baik itu kalangan elit ataupun rakyat jelata. Keadilan harus ditegakkan dengan

menangkap semua oknum penyebab kebakaran hutan dan mengusut tuntas mengenai masalah

perizinan PT yang akan didirikan tersebut. Perlakuan adil terhadap sesama manusia dan

menghormati alam sekitar yang wajib kita jaga, bukan kita rusak sebagai makhluk yang

sama-sama diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

KESIMPULAN

Masalah yang terjadi di Riau tentang kabut asap yang sampai saat ini belum padam

masih diusut pelakunya. Namun, kemungkinan terbesar penyebab kebakaran adalah para

oknum yang berusaha mendirikan PT di Riau. Para oknum tersebut dengan sengaja

membakar lahan disana dan kemudian akan mendirikan perusaaan diatasnya. Hal tersebut

semakin ironis karena tanah yang ada disana adalah tanah gambut yang menyebabkan

kebakaran semakin meluas dan tak kunjung padam sampai saat ini.

Kebakaran hutan yang semakin meluas tersebut menimbulkan banyak sekali dampak

yang berimbas kepada masyarakat luas seperti munculnya kabut asap yang semankin pekat

hingga oksigen hanya tersisa 5%. Kabut asap tersebut menyelimuti riau bahkan meluas ke

negara tetangga seperti malaysia dan singapura. Hal ini menjadi sorotan Internasional dan

banyak negara yang menawarkan diri untuk membantu mengatasi kabut asap ini. Selain itu

dampak dari pembakaran adalah hilangnya plasma nuthfah dan ekosistem hutan. Hal ini

menyebabkan hilangnya paru paru kota karena tidak adanya sumber oksigen.

Kasus-kasus ini telah ditangani pemerintah namun belum mendapatkan hasil yang

maksimal. Pemerintah harus mengusut tuntas perizinan perusahaan dan menangkap oknum-

oknum yang terlibat didalamnya. Namun hal ini juga bisa terjadi karena kurangnya kebijakan

pemerintah dan kurangnya ketegasan dari aparat yang bertugas.

Seharusnya pembangunan perusahaan semacam ini harus dikoordinasikan dengan

pemerintah terlebih dahulu dan pemerintah memberikan sosusi yang terbaik, sehingga

pembangunan perusahaan tidak mengganggu pembangunan berkelanjutan yang sudah

menjadi progaram pemerintah. Alam pun akan tetap lestari walaupun didalamnya ada

pembangaunan. Karena pembangunan berkelanjutan pasti sudah memikirkan baik buruknya

dan memikirkan kondisi alam agar tidak terganggu. Hal semacam ini aakan dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat luas,pemerintah, dan para pemilik perusahaan serta alam

sebagai ekosistem. Sebagaimana yang tercermin dalam pancasila yaitu sila ke-2 dan ke-5.

Jadi pancasila harus menjadi dasar-dasar pemikiran kita dan harus kita

implementasikan dalam kehidupan agar hubungan berbangsa dan bernegara serta hubungan

apa yang ada di dalam bangsa itu bisa selaras dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2014. Asap. (online). https://id.wikipedia.org/wiki/Asap (diakses pada 24 Oktober 2015 pukul 19.15)

Anonim. 2015. Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan. (online). http://cybex.pertanian.go.id/materipenyuluhan/detail/7665 (diakses pada 24 Oktober 2015 pukul 20.28)

Pekanbaru,Tribun. 2015. SBY :70% Penyebab Asap di Riau Karena Dibakar. (online). http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/09/09/sby-70-persen-penyebab-asap-diriau-karena-dibakar (diakses pada 24 Oktober 2015 pukul 20.03)

Yulisty,Laras. 2015. Kabut Asap Riau. (online). http://larasyulisty.blogspot.co.id/2014/04/bab-i-pendahuluan-1.html (diakses pada 24 Oktober 2015 pukul 19.28)