kesbangpol.jatengprov.go.id · web viewmewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai...

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah. LKj Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKj IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kulitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan

8

gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah .

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, Januari 2017Plt. KEPALA BADAN KESBANG POL

PROVINSI JAWA TENGAHKepala Bidang Ketahanan Bangsa

Dra. SRI SURAMI. ,M.SiPembina Tk.I

NIP.19590424 198603 2 007

9

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu

implementasi Good Governance yang merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Dalam Good Governance dituntut adanya system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate sehingga penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan

10

berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 setelah direvisi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan peran serta masyarakat.

Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2008 dan Pergub Jawa Tengah No. 85 Tahun 2008 mengamanatkan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya di singkat Badan Kesbang Pol dan Linmas adalah merupakan institusi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri serta Perlindungan Masyarakat. Keberadaan SKPD di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat sangat strategis dalam membangun, menjaga dan memelihara serta menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan, sekaligus menjadi penggerak dinamika masyarakat yang demokratis sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar berkesinambungan dan terciptanya iklim sejuk bagi masyarakat di Jawa Tengah.

Oleh karena itu, dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, aman dan nyaman diperlukan stabilitas daerah yang kondusif, adanya upaya pembangunan dan pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, maupun pengelolaan penanganan

11

Kamtibmas yang menjamin terlindunginya sendi kehidupan masyarakat dari ancaman dan konflik.

B. Landasan HukumPenyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Badan

Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah

8. Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

12

Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

C. Maksud dan TujuanAdapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2016 pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;

2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang;

3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada public atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.

D. Gambaran Umum OrganisasiBerdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85

13

Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Adapun fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;

c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;

e. Pelaksanaan kesekretariatan badan;f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

E. Susunan Kepegawaian dan Sarprasa. Susunan Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah

14

Provinsi Jawa Tengah, pada bagian ketiga paragraf 2 pasal 22 disebutkan bahwa Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari:

1. Kepala Badan;2. Sekretariat, membawahkan :

a. Subbagian Program.b. Subbagian Keuangan.c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, membawahkan :a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.b. Subbidang Kewaspadaan Nasional.

4. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan :a. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan

Kemasyarakatan.b. Subbidang Ketahanan Ekonomi.

5. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan :a. Subbidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan

Politik.b. Subbidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :a. Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Perlindungan Masyarakat.;b. Subbidang Bina Perlindungan Masyarakat.

b. Sarana dan Prasarana

15

Di samping struktur organisasi tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya aparatur yang mendukung dalam terselenggaranya seluruh program dan kegiatan dari Januari - Desember 2016 sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai keseluruhan sebanyak 122 orang, dengan komposisi :a. PNS sebanyak 97 orang. b. Pegawai Honorer sebanyak 14 orang.c. Harlep/tenaga kontrak sebanyak 10 Orang

2. Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 17 orang, terdiri dari :a. Kepala Badan : 1 orangb. Sekretaris : 1 orangc. Kepala Bidang : 4 orangd. Kepala Subbagian : 3 orange. Kepala Subbidang : 8 orang

3. Jumlah PNS berdasarkan golongan a. Golongan IV : 15 orangb. Golongan III : 66 orangc. Golongan II : 16 orangd. Golongan I : 0 orang

4. Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan a. S D : - orangb. S L T P : 7 orangc. S L T A : 33 orangd. Diploma / Sarmud : 3 orang

16

e. Sarjana / S 1 : 47 orangf. Pasca Sarjana / S 2 : 16 orang

BAB IIRENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah merupakan institusi teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta membangun sistem politik yang demokratis guna mewujudkan program pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.

Pada tahun 2016 sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Tahun 2014-2018, Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah memfokuskan pada pencapaian sasaran utama yaitu:a. Meningkatnya kesadaran, pemahaman, pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan

kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.

b. Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan nasional di masyarakat dalam bingkai

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

17

c. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan deteksi dini

dan pencegahan dini dalam rangka mewujudkan kewaspadaan nasional.

d. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam kegiatan deteksi dini dan

pencegahan dini dalam rangka mewujudkan kewaspadaan nasional.

e. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya dan

etika politik yang demokratis.

f. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses kegiatan politik.

g. Meningkatnya kualitas kehidupan politik masyarakat yang demokratis berlandaskan

etika dan budaya politik.

h. Meningkatnya stabilitas masyarakat yang mendukung terciptanya ketahanan

bangsa dan perlindungan masyarakat.

i. Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam

rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesbang Pol dan

Linmas.

j. Meningkatnya sinergisitas lembaga dengan berbagai pihak terkait dalam

pelaksanaan tupoksi aparatur pemerintah di bidang Kesbang Pol dan Linmas

Untuk mewujudkan sasaran strategis diatas, dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dalam rangka mendukung Visi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah yaitu “Terwujudnya kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang kondusif, demokratis dan partisipatif “.

Pencapaian sasaran strategis dalam upaya mewujudkan Visi yang di maksud maka pada tahun 2016 Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 12 program dan 87 kegiatan.

A. Rencana StratejikRencana stratejik pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik

dan perlindungan masyarakat secara spesifik memuat tentang hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan

18

potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang mungkin timbul. Visi, misi, indikator kinerja, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan disusun dalam rencana stratejik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah yang bersifat indikatif dalam rangka melaksanakan komitmen Gubernur “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” dalam upaya penciptaan situasi yang kondusif, demokratis, dan terlindunginya masyarakat Jawa Tengah dari gangguan kamtibmas, terorisme dan potensi konflik.

Untuk mewujudkan rencana stratejik di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat perlu dirumuskan tujuan akhir dan strategi pencapaiannya dengan memperhatikan Visi dan Misi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah yaitu :

a. VisiVisi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah : “Terwujudnya kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang kondusif, demokratis dan partisipatif “

b. MisiUntuk mewujudkan Visi, ditentukan Misi Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu :1. Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai

Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembangaan masyarakat.

19

3. Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat.

4. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

5. Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang

kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

c. . Tujuan Guna melaksanakan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan yang akan di capai oleh Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah, yaitu :a. Meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila

wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh

persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia

b. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

kewaspadaan nasional.

c. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan

kewaspadaan nasional.

d. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap etika dan

budaya politik yang demokratis

e. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses kegiatan

politik.

f. Meningkatkan kualitas kehidupan politik masyarakat yang demokratis

berlandasan etika dan budaya politik.

20

g. Meningkatkan stabilitas masyarakat yang kondusif yang mendukung

terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat

h. Meningkatkan peran lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat

dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, demokratis

dan partisipatif.

d. SasaranUntuk mendapatkan hasil yang terukur, spesifik, dan rasional dari tujuan maka Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu:a. Meningkatnya kesadaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai

Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat, dengan indikator sebagai berikut : 1. Persentase peningkatan pemahaman dan pengamalan

masyarakat terhadap 4 pilar kebangsaan.2. Persentase jumlah kegiatan pendidikan politik, ideologi politik

dan wasbang.3. Persentase jumlah peserta atau masyarakat yang mengikuti

kegiatan pendidikan politik, ideologi poilitik dan wawasan kebangsaan.

4. Berkurangnya jumlah organisasi massa atau kelompok masyarakat di Jawa Tengah yang bertujuan ingin mengganti ideologi Pancasila.

b. Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan nasional di masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan indikator sebagai berikut : 1. Berkurangnya jumlah konflik sosial di masyarakat.

21

2. Meningkatnya pembauran antar etnis di Indonesia.

c. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka mewujudkan kewaspadaan nasional, dengan indikator sebagai berikut : 1. Berkurangnya jumlah gangguan keamanan dan konflik social. 2. Persentase Jumlah peserta atau masyarakat yang mengikuti

kegiatan peningkatan kewaspadaan nasional. d. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam kegiatan

deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka mewujudkan kewaspadaan nasional, dengan indikator sebagai berikut : 1.Terbentuknya dan optimalnya KOMINDA, FKUB, FKUB, FPBI, di

seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.2.Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan KOMINDA,

FKUB, FKUB, FPBI, FPWK, di Jawa Tengah.3. Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam

kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini.e. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap

etika dan budaya politik yang demokratis, dengan indikator sebagai berikut : 1. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah.2.Turunnya praktek money politics (politik uang) di masyarakat.3.Persentase kegiatan penguatan etika dan budaya politik

demokratis.4.Persentase jumlah peserta dan kegiatan peningkatan budaya dan

etika demokrasi.5. Tersusunnya modul pendidikan politik etika dan budaya

demokrasi.6. Tersusunnya modul pendidikan politik 4 pilar kebangsaan.

22

f. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam setiap proses kegiatan politik, dengan indikator sebagai berikut : 1. Meningkatnya Prosentase partisipasi politik dalam pemilu dan

pemilukada. g. Meningkatnya kualitas kehidupan politik masyarakat yang

demokratis berlandaskan etika dan budaya politik, dengan indikator sebagai berikut : 1. Berkurangnya angka konflik politik dalam pemilu dan

pemilukada.2. Meningkatnya peran partai politik di daerah.3. Terwujudnya kader-kader pendidikan politik dan wasbang di

masyarakat. h. Meningkatnya stabilitas masyarakat yang kondusif yang

mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat, dengan indikator sebagai berikut : 1. Turunnya angka penyakit masyarakat seperti : kriminalitas,

NAPZA, miras.2.Berkurangnya angka konflik SARA, sosial, budaya, dan ekonomi

di masyarakat.3.Meningkatnya kecintaan dan pengamalan masyarakat terhadap

nilai-nilai budaya bangsa.4. Meningkatnya tingkat toleransi dan kerukunan antar umat

beragama. 5. Meningkatnya ketahanan sosial budaya dan ekonomi

masyarakat.i. Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur

pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, dengan indikator sebagai berikut :

23

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintahan.

2. Terlaksananya SOP dan SPM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

j. Meningkatnya sinergitas lembaga dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat, dengan indikator sebagai berikut : 1. Terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak atau stakeholder

terkait pemecahan masalah-masalah strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

k. Meningkatnya kapasitas SDM satuan Linmas/Ratih dalam menjalankan tugas, dengan indikator sebagai berikut :1. Rasio Jumlah Linmas/Ratih dengan Jumlah Penduduk Jawa

Tengah

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016Dalam RKT tahun 2016 Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa

Tengah, sasaran strategis, indikator dan target yang hendak di capai adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target1 2 3

Meningkatnya Kesadaran, pemahaman, pengamanan Pancasila, Wasbang dan

1. Persentase peningkatan pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap 4 pilar kebangsaan

85%

24

Nasionalisme di masyarakat 2. Persentase jumlah kegiatan pendidikan politik, ideology politik dan wasbang pada urusan poldagri

85%

3. Persentase jumlah peserta atau masyarakat yang mengikuti kegiatan pendidikan politik, ideologi dan wasbang

90%

4. Berkurangnya jumlah Ormas atau kelompok masyarakat di Jawa Tengah yang bertujuan ingin mengganti Pancasila

85%

Meningkatnya rasa persatuan dan 1. Presentase penurunan jumlah konflik social di masyarakat 70%kesatuan Nasional di masyarakat dalam 2. Jumlah peningkatan pembauran antar etnis nusantara 80% Bingkai NKRIMeningkatnya kesadaran dan partisipasi 1. Berkurangnya jumlah gangguan keamanan dan konflik 80%masyarakat dalam kegiatan deteksi dini social dalam rangka mewujudkan 2. Presentase masyarakat yang mengikuti kegiatan 70%kewaspadaan nasional Peningkatan kewaspadaan nasional Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam kegiatan deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka mewujudkan kewaspadaan nasional

1. Jumlah Kab/kota yang membentuk lembaga KOMINDA, 35 Kab/kota FKUB, FKDM, FPBI 2. Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan KOMINDA, 12 kali FKDM, FKUB, FPBI, FPWK di Jawa Tengah

Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik yang demokratis

1. Meningkatnya IDI Jawa Tengah (Skor IDI) 69,372. Turunnya praktek money politics di masyarakat 50%3. Presentase kegiatan penguatan etika dan budaya politik 70% demokratis 4. Presentase jumlah peserta kegiatan peningkatan budaya 70% dan etika demokrasi

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan politik

1. Persentase partisipasi politik dalam pemilu dan pemilukada

72,88%

Meningkatnya kualitas kehidupan politik masyarakat yang demokratis berlandaskan etika dan budaya politik

1. Persentase penurunan jumlah konflik politik dalam pemilu dan pemilukada

2. Meningkatnya peran partai politik di daerah3. Terwujudnya kader-kader pendidikan politik dan wasbang

di masyarakat

85%

85%350 orang

Meningkatkan stabilitas masyarakat yang mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat

1. Persentase penurunan angka penyakit masyarakat : kriminalitas, miras, NAPZA

2. Persentase penurunan konflik SARA, social, budaya dan ekonomi di masyarakat

3. Meningkatnya kecintaan dan pengalaman masyarakat terhadap nilai budaya bangsa

4. Meningkatnya tingkat toleransi dan kerukunan antar umat beragama

5. Meningkatnya ketahanan social budaya dan ekonomi masyarakat

85%

70%

85%

90%

85%

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Kesbang Pol dan Linmas

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah

2. Terlaksananya SOP dan SPM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas di bidang Kesbang Pol dan Linmas

90%

90%

Meningkatnya sinergitas lembaga dengan berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan tupoksi aparatur pemerintah di bidang Kesbang Pol dan Linmas

1. Terjalinnya dengan berbagai pihak atau stakeholders terkait pemecahan masalah strategis di bidang kesbangpol dan linmas

100%

25

C. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016 yang telah di sepakati antara Kepala Badan

Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, yaitu

sebagai berikut :

26

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Meningkatnya Kesadaran, Pemahaman, PengamalanPancasila, Wasbang danNasionalisme di masyarakat

Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan Nasional dimasyarakat dalam bingkaiNKRI

1. Persentase peningkatan pemahaman dan 85% Program Kemitraan Pengembangan Wawasan 1,395,000,000

pengamalan masyarakat terhadap 4 pilar Kebangsaan

kebangsaan 1. Kegiatan Peningkatan Apresiasi Nilai-Nilai Kebangsaan 150,000,000

2. Persentase jumlah kegiatan pendidikan politik 85% Melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah

ideology politik dan wasbang pada urusan 2. Kegiatan Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila 275,000,000

poldagri Bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat

3. Persentase jumlah peserta atau masyarakat 90% 3. Pendayagunaan Potensi Ormas 450,000,000

yang mengikuti kegiatan pendidikan politik, 4. Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara 200,000,000

ideologi dan wasbang 5. Peningkatan Etika dan Budaya Politik dalam Kerangka 320,000,000

4. Persentase penurunan jumlah Ormas atau 85% WASBANG dan Ideologi Negara bagi Aparatur dan

kelompok di Jateng yang bertujuan ingin Elemen Masyarakat

mengganti Pancasila

5. Persentase peningkatan kesadaran bela negara 85%

6. Persentase penguatan karakter generasi muda 90%

1. Persentase penurunan jumlah konflik sosial 70%

di masyarakat

2. Persentase peningkatan pembauran antar etnis 80%

nusantara

3. Persentase peningkatan harmonisasi dan 90%

kerukunan antar umat beragama

4. Persentase solidaritas dan akulturasi antar 80%

27


1 2 3 4 5

etnis

Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan deteksi dini danpencegahan dini dalamrangka mewujudkankewaspadaan nasional Meningkatnya perankelembagaan masyarakat dalam kegiatan deteksi dinidalam rangka mewujudkankewaspadaan nasional

1. Persentase pengurangan jumlah ganggu 80% Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga 2,125,000,000

keamanan dan konflik sosial Ketertiban dan Keamanan

2. Persentase masyarakat yang mengikuti 70% 1. Fasilitasi Pemberdayaan FKDM (Amanat Permendagri 300,000,000

kegiatan peningkatan kewaspadaan nasional No. 12 Thn 2006)

3. Persentase kegiatan pencegahan dan deteksi 75% 2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam 325,000,000

dini potensi konflik sosial Penyelesaian Konflik Sosial

1. Jumlah Kab/kota yang membentuk lembaga 280 Orang 3. Penguatan Ruang Publik bagi Pencegahan dan 1,500,000,000

KOMINDA, FKUB, FKDM, FPBI Penyelesaian Konflik dalam Rangka Ketahanan

2. Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan 12 kali Masyarakat

KOMINDA, FKDM, FKUB, FPBI, FPWK di Jawa

Tengah

43. Jumlah kegiatan pendidikan mediator bagi

Toma / Toga

Meningkatnya kesadaran danpemahaman masyarakatterhadap etika dan budaya politik yang demokratis

1. Meningkatnya IDI Jawa Tengah (Skor IDI) 68,74 Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat 4,176,100,000

2. Persentase penurunan praktek money politics 50% 1. Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM 355,000,000

di masyarakat dan Toma/Toga

3. Persentase kegiatan penguatan etika dan 70% 2. Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan 604,000,000

Budaya politik demokratis Politik

4. Persentase jumlah peserta kegiatan 70% 3. Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan 298,000,000

28


1 2 3 4 5 peningkatan budaya dan etika demokrasi Pemilu/Pemilukada

5. Persentase jumlah pendidikan politik bagi 40% 4. FGD Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat 506,000,000

perempuan 5. Peningkatan Penanganan Dampak Poltik Pemilu/Pilkada 436,000,000

6. Jumlah kegiatan pendidikan komunikasi 60% 6. Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah 263,000,000

Politik bagi masyarakat 7. Pendidikan Politik Bagi Perempuan 800,000,000

Meningkatnya partisipasipolitik masyarakat dalam setiap proses kegiatan politik

1. Persentase partisipasi politik dalam pemilu dan 72,88% 8. Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat 130,000,000

pemilukada 9. Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat 784,100,000

Meningkatnya kualitaskehidupan politik masyarakat yang demokratisberlandaskan etika danbudaya politik

1. Persentase penurunan jumlah konflik dalam 85%

Pemilu dan Pemilukada

2. Meningkatnya peran partai politik di daerah 85%

3. Terwujudnya kader-kader pendidikan politik 400 orang

dan wasbang di masyarakat

Meningkatnya stabilitasmasyarakat yang mendukung terciptanya ketahanan bangsadan perlindungan masyarakat

1. Persentase penurunan angka penyakit 85% Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 7,211,183,000

Masyarakat : kriminalitas, miras, NAPZA Lingkungan

2. Persentase penurunan konflik SARA, sosial, 70% 1. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kesbang Pol 1,520,000,000

Budaya dan ekonomi di masyarakat dan Linmas

3. Meningkatnya kecintaan dan pengamalan 85% 2. Kegiatan FGD Analisis Dinamika Politik Ideologi, 180,000,000

masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa Wasbang dan Lemasyarakatan

4. Persentase peningkatan tingkat toleransi dan 90% 3. Kegiatan Pengawasan Orang Asing 343,800,000

kerukunan antar umat beragama 4. Koordinasi Pengamanan Wilayah 411,000,000

5. Persentase peningkatan ketahanan sosial 85% 5. Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusifitas Daerah 119,058,000

29


1 2 3 4 5 budaya dan ekonomi masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah

6. Kegiatan Pembinaan Sosial Politik 800,000,000

7. Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis 180,000,000

Daerah

8. Peningkatan Koordinasi & Pemantapan Kerjasama antar 170,000,000

Daerah Kab/Kota dan Daerah Perbatasan dalam Rangka

Peningkatan Kemanan

9. Studi Pengembangan Manajemen Konflik dan 150,000,000

Pengelolaan Daerah Konflik

10. Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi 250,000,000

11. Peningkatan Demokratisasi dan HAM Bagi 275,000,000

Kesejahteraan Rakyat

12. Peningkatan Ideologi Negara dalam Berbagai Dimensi 160,225,000

Kehidupan

13. Pengembangan dan Peningkatan Wasbang dan 550,000,000

Nasionalisme

14. Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini 199,300,000

Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme

Dan Radikalisme

15. Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial 144,600,000

16. Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN 490,000,000

30


1 2 3 4 517. Kegiatan Penyelenggaraan Penangan Konflik Sosial 348,000,000

(Amanat Permendagri No. 42 Th. 2015)

18. Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi 670,000,000

19. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat 250,200,000

Dalam Bidang Kewaspadaan & Deteksi Dini

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3,667,000,000

1. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara 335,000,000

2. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara 285,000,000

3. Kegiatan Peningkatan Penanganan Ideologi Negara 280,000,000

Dan Monitoring/Faliditasi Data Perkembangan Faham

Lain

4. Kegiatan Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat 265,000,000

Dalam Rangka Peningkatan Wasbang

5. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembanagan Seni Serta 300,000,000

Budaya Daerah

6. Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan 350,000,000

Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat

Kepercayaan

7. Kegiatan Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan 237,000,000

Masyarakat serta Akulturasi

31


1 2 3 4 58. Kegiatan Pengkajian Penanganan Masalah Sosial 200,000,000

Kemasyarakatan

9. Mediasi Penanganan Masalah Strategis yang 300,000,000

Berdampak Politis

10. Kegiatan Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai 257,000,000

Pancasila bagi Kalangan PTN/PTS dan Pendidik

11. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Kesadaran Nilai- 0

Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa

12. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pilar Kebangsaan 285,000,000

13. Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan 180,000,000

(PPWK) Amanat Permendagri 72/2012

14. Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi 178,000,000

Perempuan

15. FGD Penguatan Karakter Generasi Muda 215,000,000

Meningkatnya kualitaspelayanan danprofesionalisme aparatur pemerintah dalam rangkapelaksanaan tugas pokok danfungsi bidang Kesbang Poldan Linmas

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan 90% Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan 3,848,617,000

profesionalisme aparatur pemerintah Masyarakat (Linmas) dan Rakyat Terlatih (Ratih)

2. Terlaksananya SOP dan SPM dalam rangka 90% 1. Peningkatan Keterampilan Deteksi Dini Bagi Anggota 450,000,000

peningkatan kualitas pelayanan aparatur Linmas

pemerintah dalam pelaksanaan tugas di 2. Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas se-Jateng 675,000,000

bidang Kesbang Pol dan Linmas 3. Peningkatan Keterampilan PAM lingkungan bagi 350,000,000

Meningkatnya sinergitas 1. Persentase koordinasi dengan berbagai pihak 100% Komandan SATLINMAS

32


1 2 3 4 5lembaga dengan berbagaipihak terkait dalampelaksanaan tupoksiaparatur pemerintah dibidang Kesbang Pol dan Linmas

atau stakeholders terkait pemecahan masalah 4. Peningkatan Keterampilan Penyelamatan di Air 472,000,000

strategis di bidang Kesbang Pol dan Linmas 5. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan SATLINMAS 250,000,000

6. Peningkatan Keterampilan Pam Swakarsa 200,000,000

7. Peningkatan Keterampilan Satlinmas 150,000,000

8. Orientasi Kesiapan Linmas Dalam Pengamanan 250,000,000

9. Peningkatan Keterampilan Pam Daerah Rawan 150,000,000

Kamtibmas

10. Peningkatan Kemampuan Pam Terpadu 400,000,000

11. Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan 250,000,000

Kelinmasan

12. Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se-Jateng 202,717,000

13. Penguatan Karakter Bagi Garda Bangsa 48,900,000

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 400,000,000

1. Sinkronisasi Kesbnag Pol dan Linmas 400,000,000

33

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

TabelSkala Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI

1 Lebih dari 100% Sangat Baik2 75 – 100% Baik3 55 – 74 % Cukup4 Kurang dari 55 % Kurang

24

Pada tahun 2016 , Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, terdapat 10 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

a. Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kesadaran Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Reali

sasi

%capaia

n

%CapaianTahun 2013

%Capaian terhadap

Target Akhir

Renstra(2018)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Meningkatnya Kesadaran Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat

1. Persentase peningkatan pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap 4 pilar kebangsaan

83% 83% 100% 80% 100%

2. Persentase jumlah kegiatan politik, ideologi dan wasbang pada urusan poldagri

80% 80% 100% 70% 100%

3. Persentase Jumlah Peserta/masyarakat yang mengikuti kegiatan pendidikan politik, idelogi dan wasbang

90% 90% 100% 75% 100%

25

4. Persentase penurunan jumlah ormas atau kelompok masyarakat Jateng yang bertujuan ingin mengganti Pancasila

85% 85% 100% 75% 100%

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kesadaran Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme di Masyarakat dapat dicapai telah sesuai dengan target.

Capaian kinerja pada sasaran 1.1, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2016 mampu menyamai tahun 2015. Hal ini di sebabkan karena Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 menetapkan target atau kondisi eksisting sesuai dengan hasil evaluasi akhir Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

b.

Sasaran 1.2 : Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan Nasional di Masyarakat Dalam Bingkai NKRI.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Targe

tReali sasi

%capaian

%CapaianTahun 2013

%Capaian terhadap

Target Akhir

Renstra(2018)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan Nasional di Masyarakat Dalam Bingkai NKRI

1. Persentase Penurunan jumlah konflik sosial di masyarakat

90% 90% 100% 75% 100%

2. Persentase peningkatan pembauran antar etnis nusantara

80% 80% 100% 70% 100%

26

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan Nasional di Masyarakat Dalam Bingkai NKRI dapat dicapai telah sesuai dengan target.


Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.1 dan 1.2, adalah sebesar Rp. 1.376.917.250,- atau 98,70 % dari total pagu sebesar Rp. 1.395.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efissiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,30 % dari Pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.1 dan 1.2 tidak terlepas dari dilaksanakan program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan antara lain adalah :1. Kegiatan Peningkatan Apresiasi Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui

Pagelaran Seni dan Budaya Daerah.2. Kegiatan Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur

dan Elemen Masyarakat.3. Kegiatan Pendayagunaan Potensi Organisasi Kemasyarakatan.4. Kegiatan Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara.5. Kegiatan Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam Kerangka

Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat.

27

c. Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Deteksi Dini dan Pencegahan Dini Dalam Rangka Mewujudkan Kewaspadaan Nasional.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Reali sasi

%capaian

%CapaianTahun 2013

%Capaian terhadap

Target Akhir

Renstra(2018)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Deteksi Dini dan Pencegahan Dini Dalam Rangka Mewujudkan Kewaspadaan Nasional

1. Persentase Pengurangan jumlah gangguan keamanan dan konflik sosial

80% 80% 100% 80% 100%

2. Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kewaspadaan nasional

68% 68% 100% 75% 100%

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Deteksi Dini dan Pencegahan Dini Dalam Rangka Mewujudkan Kewaspadaan Nasional dapat dicapai telah sesuai dengan target.

28


d.

Sasaran 2.2 : Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Deteksi Dini dan Pencegahan Dini Dalam Rangka Mewujudkan Kewaspadaan Nasional.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Reali sasi

%capaian

%CapaianTahun 2013

%Capaian terhadap

Target Akhir

Renstra(2018)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Deteksi Dini dan Pencegahan Dini Dalam Rangka Mewujudkan Kewaspadaan Nasional

1. Jumlah Kab/Kota yang membentuk Lembaga : KOMINDA, FKUB, FKDM, FPBI

35 35 100% 90% 100%

2. Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan KOMINDA, FKDM, FKUB, FPBI, FPWK di Jawa Tengah

10 10 100% 100% 100%

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat Dalam Deteksi Dini dan Pencegahan

29

Dini Dalam Rangka Mewujudkan Kewaspadaan Nasional dapat dicapai telah sesuai dengan target.


Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2.1 dan 2.2, adalah sebesar Rp. 2.071.762.000,-. atau 97,49 % dari total pagu sebesar Rp. 2.125.000.000,- Hal ini berarti terdapat efissiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,51 % dari Pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 2.1 dan 2.2 tidak terlepas dari dilaksanakan program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan kegiatan antara lain adalah :1. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan FKDM (Amanat Permendagri No.

12 Tahun 2006)2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam

Penyelesaian Konflik Sosial3. Kegiatan Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan

Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat

e. Sasaran 3.1 : Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Etika dan Budaya Politik Yang Demokratis.

30

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Reali

sasi

%capaian

%CapaianTahun 2013

%Capaian terhadap

Target Akhir

Renstra(2018)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Etika dan Budaya Politik Yang Demokratis

1. Meningkatnya IDI Jawa Tengah

68,74%

69,75%

101,2% - 80%

2. Persentase penurunan money politicts di masyarakat

50% 50% 100% 70% 100%

3. Persentase kegiatan penguatan etika dan budaya politik demokratis

68% 68% 100% 70% 100%

4. Persentase Jumlah peserta kegiatan peningkatan budaya dan etika demokrasi

68% 68% 100% 75% 100%

5. Tersusunnya modul pendidikan etika dan budaya demokrasi

- - - - -

6. Tersusunnya modul pendidikan politik

- - - - -

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Etika dan Budaya Politik Yang Demokratis dapat dicapai telah sesuai dengan target.

31

Satu hal yang menjadi penekanan adalah Skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dimana skor tahun 2016 belum di rilis, tetapi apabila di bandingkan penilaian tahun 2014. Skor IDI pada tahun 2015 mengalami penurunan dari 77,44 menjadi 69,75 meskipun tetap diatas target Renstra tetapi hal tersebut tetap menjadi perhatian khusus Badan Kesbang Pol dan Linmas Prov. Jateng. Beberapa indikasi penyebab penurunan skor IDI di antaranya adalah pada variable kebebasan berkumpul dan berserikat, variable kebebasan mengutarakan pendapat serta penurunan kaderisasi yang di lakukan parpol.


f. Sasaran 3.2 : Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Setiap Proses Kegiatan Politik.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Reali

sasi

%capaia

n

%CapaianTahun 2013

%Capaian terhadap

Target Akhir

Renstra(2018)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Setiap Proses Kegiatan Politik

1. Persentase Partisipasi Politik dalam Pemilu dan Pemilukada

70,76%

- 58,64% 90%

32

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Setiap Proses Kegiatan Politik dicapai dengan baik walaupun secara resmi belum dapat diukur, hal ini di sebabkan karena Tahun 2016 Jawa Tengah tidak menyelenggarakan Pilkada.

Penyebab umum tidak tercapainya 100% antara lain :1. Mobilitas penduduk Jawa Tengah yang tinggi2. Sebagian penduduk Jawa Tengah masih apatis terhadap proses

politik Nasional3. Surat suara rusak/tertukar.

Alternatif solusi untuk peningkatan partisipasi politik masyarakat, antara lain :1. Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat.2. Peningkatan sistem informasi kependudukan.3. Penambahan jumlah TPS.4. Pembentukan kader politik di masyarakat.

g. Sasaran 3.3 : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik Masyarakat Yang Demokratis Berlandaskan Etika dan Budaya Politik.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Targe

t

Reali sasi %

capaian

%CapaianTahun 2013

%Capaian terhadap

Target Akhir

Renstra33

(2018)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik Masyarakat Yang Demokratis Berlandaskan Etika dan Budaya Politik

1. Persentase Berkurangnya angka konflik dalam Pemilu dan Pemilukada

85% 85% 100% 70% 100%

2. Persentase Meningkatnya peran partai politik di daerah

82% 82% 100% 70% 100%

3. Terwujudnya kader-kader pendidikan politik dan wasbang di masyarakat

400 400 100% - 700

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas Kehidupan Politik Masyarakat Yang Demokratis Berlandaskan Etika dan Budaya Politik dapat dicapai telah sesuai dengan target. Indikator terwujudnya kader-kader politik dan wasbang di masyarakat baru dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015, di harapkan pada tahun 2018 telah terbentuk 1000 kader inti yang masing-masing akan membentuk jaringan-jaringan baru di masyarakat.


Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3.1, 3.2 dan 3.3, adalah sebesar Rp. 4.098.385.275 atau 98,14 % dari

34

total pagu sebesar Rp. 4.176.100.000. Hal ini berarti terdapat efissiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,86 % dari Pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 3.1, 3.2 dan 3.3 tidak terlepas dari dilaksanakan program Peningkatan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat, dengan kegiatan antara lain adalah :1. Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM

dan Toma/Toga.2. Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan

Politik Pemerintahan.3. Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pilkada.4. Kegiatan FGD Penguatan Budaya Etika Politik.5. Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pilkada.6. Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah.7. Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat.8. Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan.9. Kegiatan Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat.h. Sasaran 4 : Meningkatnya Stabilitas Masyarakat Yang

Kondusif Yang Mendukung Terciptanya Ketahanan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Reali sasi

%capaian

%CapaianTahun 2013

%Capaian terhadap

Target Akhir

Renstra(2018)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Meningkatnya Stabilitas Masyarakat Yang

1. Persentase Turunnya penyakit

85% 85% 100% 70% 100%

35

Kondusif Yang Mendukung Terciptanya Ketahanan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

masyarakat seperti : kriminalitas, NAPZA, Miras

2. Berkurangnya konflik SARA, Sosbud, dan ekonomi di masyarakat

70% 70% 100% 70% 100%

3. Meningkatnya kecintaan dan pengamalan masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa

82% 82% 100% 70% 100%

4. Meningkatnya tingkat toleransi dan kerukunan antar umat beragama

85% 85% 100% 70% 100%

5. Meningkatnya ketahanan sosial budaya dan ekonomi masyarakat

83% 83% 100% 70% 100%

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Stabilitas Masyarakat Yang Kondusif Yang Mendukung Terciptanya Ketahanan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dapat dicapai telah sesuai dengan target.

Capaian kinerja pada sasaran 4, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2016 mampu menyamai tahun 2015. Hal ini di sebabkan karena Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 menetapkan target atau kondisi eksisting sesuai dengan hasil evaluasi akhir Renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4, adalah sebesar Rp. 10.562.824.550 atau 97,10 % dari total pagu

36

sebesar Rp. 10.878.183.000. Hal ini berarti terdapat efissiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,90% dari Pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 4 tidak terlepas dari dilaksanakan program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan antara lain adalah :1. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kesbang Pol dan Linmas.2. Kegiatan KOMINDA.3. Kegiatan FGD Analisi Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan

Kemasyarakatan.4. Kegiatan Pengawasan Orang Asing. 5. Kegiatan Koordinasi Pengamanan Wilayah.6. Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusifitas Daerah di Prov.

Jateng.7. Kegiatan Pembinaan Sosial Politik.8. Kegiatan Pengkajian dam Pemantauan Dampak Perekonomian9. Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah.10. Kegiatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama Antar Daerah

Kab/Kota dan Daerah Perbatasan Dalam Rangka Peningkatan Keamanan.

11. Kegiatan Studi Pengembangan Manajemen Konflik dan Pengelolaan Daerah Konflik.

12. Kegiatan Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi.13. Kegiatan Peningkatan Demokratisasi dan HAM Bagi Kesejahteraan

Masyarakat.14. Kegiatan Peningkatan Ideologi Negara Dalam Berbagai Kehidupan.

37

15. Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme.

16. Kegiatan Penguatan Nilai-Nilai Sejarah dan Kebangsaan17. Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal18. Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda

dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme.19. Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial.20. Kegiatan Strategi Peningkatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi.21. Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN.22. Kegiatan Forkomkon Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika (P4GN).23. Kegiatan Penanganan Konflik Sosial (Amanat Permendagri No. 42

Tahun 2015).

i. Sasaran 5.1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dalam Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Reali sasi

%capaian

%CapaianTahun 2013

%Capaian terhadap

Target Akhir

Renstra(2018)

38

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dalam Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah

87% 87% 100% 70% 100%

2. Terlaksananya SOP dan SPM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan

86% 86% 100% 70% 100%

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dalam Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dapat dicapai telah sesuai dengan target.


j. Sasaran 5.2 : Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Linmas/Ratih Dalam Menjalankan Tugas.

39

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Reali sasi

%capaian

%CapaianTahun 2013

%Capaian terhadap

Target Akhir

Renstra(2018)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Linmas/Ratih Dalam Menjalankan Tugas

1. Rasio Jumlah Ratih/Linmas dengan penduduk

0,0087

0,0075

86,2% 0,0086 0,0088

Capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Linmas/Ratih (Rasio Jumlah Ratih/Linmas dengan Penduduk) Dalam Menjalankan Tugas blm dapat di capai secara maksimal disebabkan antara lain:1. Rendahnya anggaran pengadaan dan pelatihan Linmas/Ratih

kab/kota di Jawa Tengah 2. Turunnya minat anggota masyarakat untuk menjadi anggota

Linmas/Ratih.3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan

anggota satlinmas.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain :1. Peningkatan kemampuan anggota satlinmas2. Peningkatan keterlibatan anggota satlinmas dalam setiap kegiatan

kemasyarakatan

40

3. Peningkatan anggaran pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota satlinmas


k. Sasaran 5.3 : Meningkatnya Sinergitas Lembaga Dengan Berbagai Pihak Terkait Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Reali sasi

%capaian

%CapaianTahun 2013

%Capaian terhadap

Target Akhir

Renstra(2018)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)Meningkatnya Sinergitas Lembaga Dengan Berbagai Pihak Terkait Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Aparatur Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan

1. Terjalinnya dengan berbagai pihak atau stakeholder terkait pemecahan masalah-masalah strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan

95% 95% 100% 70% 100%

41

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dalam Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dapat dicapai telah sesuai dengan target.


Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 5.1, 5.2, 5.3, adalah sebesar Rp. 3.772.430.000 atau 98,02% dari total pagu sebesar Rp. 3.848.617.000. Hal ini berarti terdapat efissiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,98% dari Pagu yang ditentukan..

Keberhasilan pencapaian sasaran 5 tidak terlepas dari dilaksanakan program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan antara lain adalah :1. Kegiatan Peningkatan Keterampilan Deteksi Dini Bagi Anggota

Linmas.2. Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas.3. Kegiatan Peningkatan Keterampilan Pam Lingkungan bagi

Komandan Satlinmas.4. Kegiatan Peningkatan Keterampilan Penyelamatan di Air.5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Satlinmas.6. Kegiatan Peningkatan Keterampilan PAM Swakarsa.

42

7. Kegiatan Peningkatan Keterampilan Satlinmas.8. Kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas Dalam Pengamanan.9. Kegiatan Peningkatan Keterampilan PAM Daerah Rawan

Kamtibmas.10. Kegiatan Peningkatan Kemampuan PAM Terpadu.11. Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan

Kelinmasan.12. Kegiatan Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa Tengah

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Prov.Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2016, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 47.103.673.000, Angaran tersebut seluruhnya bersumber dari APBD Provinsi Jawa. Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai Sebesar Rp. 21.591.350.0002. Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp. 24.712.233.0003. Belanja Modal Sebesar Rp. 800.090.000

Penggunaan anggaran tersebut apabila di rinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

43

No Program/Anggaran Jumlah

Anggaran Realisasi Realisasi Ket.

( Rp ) ( Rp ) Fisik (%)

Keu. (%)

1 2 3 4 5 6 7

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,843,300,000

2,563,406,104

100.00

90.16

1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 7,000,000

7,000,000

100.00

100.00

2Keg. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

596,000,000

478,036,980

100.00

80.21

Penggunaan Anggaran sesuai kebutuhan

listrik

3 Kegiatan jaminan barang milik daerah 80,000,000

79,772,000

100.00

99.72


4 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 210,000,000

195,637,100

100.00

93.16


5Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggadaan

142,000,000

84,177,500

100.00

59.28


6Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

61,500,000

61,366,500

100.00

99.78

7Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

55,000,000

48,846,500

100.00

88.81 Efisiensi Anggaran

8Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan

25,000,000

22,408,000

100.00


perundang-undangan

9Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

96,000,000

73,903,290

100.00

76.98


10Keg. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam

450,000,000

439,690,990

100.00

79.82


dan luar daerah43



( Rp ) ( Rp ) Fisik (%)

Keu. (%)

1 2 3 4 5 6 7

11Kegiatan penyediaan Jasa pelayanan perkantoran

1,120,439,000

1,072,567,244

100.00

95.70


ll Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4,572,717,000

4,106,605,338

100.00

89.81

1Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2,612,600,000

2,531,265,500

100.00


2Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

891,717,000

596,376,525

100.00


dinas/Operasional

3Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

26,000,000

24,930,000

100.00

95.88

4Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kantor dan

200,000,000

153,403,313

100.00


rumah tangga

5Kegiatan Rutin Berkala Peralatan Alat Komunikasi

35,000,000

24,960,000

100.00


6Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kantor

807,400,000

775,670,000

100.00


lllProgram Peningkatan Disiplin Aparatur 0 0 0 0

1Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 0 0 0 0

44



( Rp ) ( Rp ) Fisik (%)

Keu. (%)

1 2 3 4 5 6 7

lVProgram Peningkatan Kapasitas Sumber

954,300,000

936,755,000

100.00

98.16

Daya Aparatur

1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 57,000,000

56,492,500

100.00

99.11


2Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

147,300,000

145,222,500

100.00

98.59

Sisa anggaran perjalanan dinas

3Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya

750,000,000

735,040,000

100.00

98.01

Sisa anggaran belanja makan dan minum

Manusia

VProgram Pendidikan Non Formal dan

719,283,000

710,421,900

100.00

98.77

Informal

1 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan 719,283,000

710,421,900

100.00

98.77

Sisa anggaran belanja makan dan minum

& Perjalanan dinas

VIProgram Peningkatan Keamanan dan

7,211,183,000

6,939,641,550

100.00

96.23

Kenyamanan Lingkungan

1Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Bidang KesbangPol

1,520,000,000

1,466,101,850

100.00

96.45

Sisa anggaran upah tenaga kerja dan perjalanan

45



( Rp ) ( Rp ) Fisik (%)

Keu. (%)

1 2 3 4 5 6 7 dan Linmas dinas

2Kegiatan FGD Analisis Dinamika Politik,Ideologi,

180,000,000

148,872,500

100.00

82.71

Sisa anggaran belanja perjalanan dinas

Wasbang dan Kemasyarakatan

3 Kegiatan Pengawasan orang asing 343,800,000

340,050,000

100.00


4 Kegiatan Koordinasi Pengamanan Wilayah 411,000,000

410,210,000

100.00

99.81


5Kegiatan koordinasi penciptaan kondusivitas daerah di

119,058,000

118,868,000

100.00

99.84


Prov. Jateng

6 Kegiatan Pembinaan Sosial Politik 800,000,000

760,814,500

100.00


7Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah-masalah

180,000,000

156,425,000

100.00

86.90


Strategis Daerah

8Kegiatan Koordinasi & Pemantapan Kerjasama

170,000,000

160,210,500

100.00


antar Daerah kab/kota & Daerah Perbatasan dalam

Rangka Peningkatan Keamanan

9Studi Pengembangan Manajemen Konflik dan

150,000,000

141,558,000

100.00

94.37


Pengelolaan Daerah Konflik

10Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi

250,000,000

248,332,500

100.00


11 Peningkatan Demokratisasi dan HAM bagi 46



( Rp ) ( Rp ) Fisik (%)

Keu. (%)

1 2 3 4 5 6 7275,000,000 274,602,000 100.00 99.86

Kesejahteraan Rakyat

12Peningkatan Ideologi Negara dalam berbagai

160,225,000

147,325,000

100.00


Kehidupan

13 Pengembangan dan Peningkatan Wawasan 550,000,000

549,122,500

100.00

99.84


Kebangsaan dan Nasionalisme

14Kegiatan peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini

199,300,000

149,253,000

100.00

74.89

bagi pemuda dan pelajar terhadap potensi terorisme dan radikalisme

15 Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial 144,600,000

143,210,000

100.00

99.04


16 Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi 670,000,000

670,000,000

100.00

100.00

17 Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN 490,000,000

489,999,000

100.00

100.00

18Kegiatan Penyelenggaraan Penanganan Konflik Sosial

348,000,000

315,367,200

100.00

90.62

(Amanat Permendagri No. 42 Tahun. 2015)

23Kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat

250,200,000

249,320,000

100.00

99.65

Sisa anggaran uang transport

Dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini

VII Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

3,667,000,0 3,623,183,0

100.00

98.81

47



( Rp ) ( Rp ) Fisik (%)

Keu. (%)

1 2 3 4 5 6 700 00

1Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara

335,000,000

319,236,500

100.00

95.29 Efisiensi anggaran

2Kegiatan Peningkatan pemahaman Ideologi Negara

285,000,000

284,800,000

100.00


3Kegiatan Peningkatan Penanganan Ideologi &

280,000,000

278,264,500

100.00


Monitoring Data perkembangan faham lain

4Kegiatan Penguatan Rekonsiliasi elemen Masyarakat

265,000,000

264,459,000

100.00


Dalam kerangka Peningkatan Wasbang

5 Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan 300,000,000

300,000,000

100.00

100.00

Seni serta Budaya Daerah

6Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan

350,000,000

350,000,000

100.00

100.00

Antar Umat Beragama Serta Antar Penghayat kepercayaan

7Kegiatan Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan

237,000,000

237,000,000

100.00

100.00

Masyarakat Serta Akulturasi Budaya

8Kegiatan Pengkajian Penanganan Masalah sosial

200,000,000

198,200,000

100.00


Kemasyarakatan

9Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang

300,000,000

291,891,000

100.00

97.30

Sisa anggaran belanja uang transport

Berdampak Politis & Perjalanan dinas

10Kegiatan Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai - nilai

257,000,000

253,265,000

100.00


48



( Rp ) ( Rp ) Fisik (%)

Keu. (%)

1 2 3 4 5 6 7

Pancasila bagi kalangan PTN/PTS dan Pendidik

11Kegiatan Peningkatan Pemahaman Kesadaran Nilai- 0 0 0.00 0.00 Efisiensi anggaranNilai Sejarah Perjuangan Bangsa

12Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pilar Kebangsaan

285,000,000

278,362,000

100.00


13Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

180,000,000

176,300,000

100.00

97.94

Sisa anggaran honorarium panitia kegiatan

PPWK (Amanat Permendagri 72/2012)

14 Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi 178,000,000

176,405,000

100.00


Perempuan

15Kegiatan FGD Penguatan Karakter Generasi Muda

215,000,000

215,000,000

100.00

100.00

VIIIProgram Kemitraan Pengembangan

1,395,000,000

1,376,917,250

100.00

98.70

Wawasan Kebangsaan

1Kegiatan Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan

150,000,000

137,143,000

100.00

91.43


melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah

2Kegiatan Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila

275,000,000

271,600,000

100.00


Bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat 3 Pendayagunaan Potensi Organisasi

49



( Rp ) ( Rp ) Fisik (%)

Keu. (%)

1 2 3 4 5 6 7Kemasyarakatan 450,000,000 448,970,000 100.00 99.77

4Pemeliharaan Hubungan Etnisitas dengan Negara

200,000,000

199,999,500

100.00

100.00

5Kegiatan Peningkatan Etika, Budaya Politik Dalam

320,000,000

319,204,750

100.00


Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara

Bagi Pemuda dan Pelajar

IXProgram Pemberdayaan Masyarakat Untuk

2,125,000,000

2,071,762,000

100.00

97.49

Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan FKDM (Amanat

300,000,000

276,812,000

100.00


Permendagri No. 12 Th. 2006)

2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat 325,000,000

299,950,000

100.00


Sipil dalam Penyelesaian konflik Sosial

3Kegiatan Penguatan Ruang Publik bagi Pencegahan

1,500,000,000

1,495,000,000

100.00

99.67

Sisa anggaran upah tenaga kerja

dan penyelesaian Konflik dalam rangka ketahanan

masyarakat

XProgram Peningkatan Pendidikan Politik

4,176,100,000

4,098,385,275

100.00

98.14

Masyarakat 50



( Rp ) ( Rp ) Fisik (%)

Keu. (%)

1 2 3 4 5 6 7

1Kegiatan Peningkatan dan Penguatan peran Politik

355,000,000

353,180,375

100.00


Ormas /LSM dan Toma /Toga

2Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi

604,000,000

596,558,000

100.00


Kelembagaan Politik Pemerintahan

3Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi

298,000,000

264,355,000

100.00


Pemilu/Pemilukada

4Kegiatan FGD Penguatan Budaya & Etika Politik

506,000,000

494,650,200

100.00


Masyarakat

5Kegiatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada

436,000,000

423,297,700

100.00


6Kegiatan Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah

263,000,000

262,409,000

100.00


7 Pendidikan Politik bagi Perempuan 800,000,000

795,855,000

100.00

99.48


8Peningkatan Komunikasi Politik bagi Masyarakat

130,000,000

128,512,500

100.00

98.86


9Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat

784,100,000

779,567,500

100.00

99.42


XIProgram Peningkatan Kemampuan

3,848,617,000

3,772,430,000

100.00

98.02

Perlindungan Masyarakat dan Rakyat Terlatih

51



( Rp ) ( Rp ) Fisik (%)

Keu. (%)

1 2 3 4 5 6 7

1Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Deteksi Dini Bagi

450,000,000

448,115,000

100.00


Anggota Linmas

2Kegiatan Pembinaan dan Pengerahan Hansip/Linmas

675,000,000

674,405,000

100.00


Se Jateng

3Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Pam lingkungan

350,000,000

341,980,000

100.00

97.71


Bagi Komandan Satlinmas

4Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Penyelamatan

472,000,000

468,040,000

100.00

99.16


Di Air

5Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pemberdayaan

250,000,000

230,463,000

100.00

92.19


Satlinmas

6Kegiatan Peningkatan Keterampilan Pengamanan

200,000,000

199,150,000

100.00


Swakarsa

7Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Satlinmas 150,000,000

141,335,000

100.00


8 Kegiatan Orientasi Kesiapan Linmas dalam 250,000,000 250,000,000

100.00

100.00


Pengamanan

9Kegiatan Peningkatan Ketrampilan PAM daerah Rawan

150,000,000

130,910,000

100.00


Kamtibmas

52



( Rp ) ( Rp ) Fisik (%)

Keu. (%)

1 2 3 4 5 6 7

10Kegiatan Peningkatan Kemampuan PAM Terpadu

400,000,000

387,547,500

100.00


11 Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan 250,000,000 248,867,500

100.00


Pengetahuan Kelinmasan

12Kegiatan Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se 202,717,000

202,717,000

100.00


Jawa Tengah

13Kegiatan Penguatan Karakter Bagi Garda Bangsa 48,900,000 48,900,000 100.00 100.00

XIIProgram Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 400,000,000

396,147,000

100.00

99.04

1Kegiatan Sinkronisasi Kesbangpol dan Linmas

400,000,000

396,147,000

100.00


53

Berdasarkan Laporan Realisasi Keuangan diatas terlihat bahwa Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah pada TA. 2016 dengan total anggaran APBD sebesar Rp. 47.103.673.000 (95,87%) dapat melakukan efisiensi sebesar 5,49% atau Rp. 2.585.825.351. Total realisasi anggaran pada tahun 2016 lebih tinggi dari tahun 2015 yang sebesar 92,43%, di sebabkan pada Tahun 2015 terjadi kegagalan pengadaan barang dan jasa (Penyusunan Peta Politik Jawa Tengah) serta efisiensi pada pengadaan barang dan jasa lain.

54

BAB IVPENUTUP

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2016 dengan kategori BAIK, Hal tersebut dapat dilihat pada persentase keseluruhan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang berada pada nilai 100%.

Efisiensi anggaran dari kegiatan yang ada pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 adalah sebesar 5,49%, atau senilai Rp. 2.585.825.351. Hal tersebut menunjukkan adanya tingkat penggunaan anggaran yang tertib dengan melaksanakan asas manfaat.

B. Permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja

Secara garis besar Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah, mampu melaksanakan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 dengan baik. Hampir seluruh indikator capaian mencapai 100% realisasi baik fisik maupun anggaran.

Adanya capaian anggaran yang tidak tercapai 100%, lebih di sebabkan pada efiesiensi dan sesuai dengan kebutuhan aktual. Hal ini sesuai dengan perintah dan anjuran Presiden dan Gubernur Jawa Tengah dalam hal efisiensi anggaran.

55

C. Strategi Pemecahan Masalah

Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah, berkomitmen tinggi untuk melaksanakan tugas dan amanat yang di bebankan Gubernur sesuai dengan Visi-Misi Gubernur Jateng, RPJMD dan Renstra. Dengan adanya anjuran efisiensi, lembaga terus berinovasi dengan tujuan tetap menjalankan tugas pokok yaitu menjamin keamanan dan ketertiban wilayah dengan anggaran berbasis kinerja.

Demikian laporan Instansi Kinerja Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk penyusunan kegiatan/kinerja pada masa mendatang.

Semarang, Januari 2017Plt. KEPALA BADAN KESBANG POL

PROVINSI JAWA TENGAHKepala Bidang Ketahanan Bangsa

Dra. SRI SURAMI, M.SiPembina Tk. I

NIP. 19590424 198603 2 007

56

kesbangpol.jatengprov.go.id · web viewmewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai...

Documents