satpolpp.bantulkab.go.id · web viewpelaksanaan rencana kerja satuan polisi pamong praja kabupaten...

BAB IPENDAHULUAN

1.1.Latar BelakangSatuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

memiliki kewenangan dibidang Penegakan Peraturan Daerah dan

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat di daerah. Ketentraman dan ketertiban umum pada

hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk menjamin kegiatan

pembangunan dapat berjalan dengan lancar, maka sesuai dengan yang

diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 255 bahwa Satuan Polisi

Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman

masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat Kabupaten Pasuruan akan rasa aman, tentram

dan tertib serta terlindungi menjadi point penting bagi Pemerintah Kabupaten

Pasuruan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang makin luas pada

bidang tugasnya dan makin strategis sebagai bagian dari perangkat daerah yang

bertugas untuk ikut membantu dan menjamin proses penegakan Peraturan

Daerah, pemberi pelayanan serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap

daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah,

terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, melalui jenjang

perencanaan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan

perencanaan tahunan (RKPD). Selaras dengan hal tersebut, di tingkat satuan

kerja berkewajiban untuk menyusun dan memiliki dokumen Rencana Strategis

(Renstra) SKPD dan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD sebagai

dasar penetapan RKPD di tingkat pemerintah daerah dan menjadi dasar

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS).

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Pasuruan tahun 2017dirumuskan dalam rencana kerja tahunan tahun

Renja Satpol PP Kabupaten Pasuruan Tahun 2018

halaman 1

2017yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2013-2018 yang merupakan

penjabaran dari implementasi pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah

Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun

2013 - 2018. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD menjadi sangat penting

dalam sistem perencanan daerah, karena Renja menterjemahkan perencanaan

strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana

program dan kegiatan serta penganggaran tahunan, dan sebagai sinkronisasi

Renstra SKPD ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur, tanggap

terhadap perubahandan mampu mengakomodir pencapaian tujuan dan sasaran

Pemerintah Daerah.

1.2.Landasan HukumLandasan hukum penyusunan Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10.Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong

Praja;

11.Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;

12.Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

13.Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014;


halaman 2

14.Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

15.Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16.Permendagri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;

17.Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18.Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

19.Permendagri 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan

Polisi Pamong Praja;

20.Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota;

21.Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

23.Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

1.3.Maksud dan TujuanMaksud dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2017 Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan adalah untuk me-review dan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya sampai

dengan tahun berjalan dan untuk mengetahui dan mendokumentasikan rencana

pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung akan dilaksanakan oleh

Satuan Polisi Pamong Praja dalam kurun waktu satu tahun rencana dengan

dukungan pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun

2017 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan ini adalah:

a. Untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai Renstra SKPD dalam

rangka pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan

yang sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong

Praja;


halaman 3

b. Sebagai landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara

kronologis dan berkelanjutan;

1.4.Sistematika PenulisanSistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTARDAFTAR ISIDAFTAR TABELBAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai gambaran umum

SKPD, Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan

sistematika penulisan.

1.1. Latar BelakangUraian ringkas mengenai Rencana Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja dan proses penyusunan Renja SKPD.

1.2. Landasan HukumLandasan hukum, peraturan perundangan dan ketentuan

serta peraturan lainnya yang menjadi acuan dalam

perencanaan dan penganggaran SKPD

1.3. Maksud Dan TujuanMaksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017.

1.4. Sistematika PenulisanGaris besar penulisan dalam isi dokumen Rencana Kerja

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Perkiraan Capaian Tahun 2017Kajian (re-view) terhadap pelaksanaan renja SKPD tahun lalu

yang akan digunakan sebagai acuan untuk menyusun renja

tahun rencana.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPDAnalisa terhadap capaian kinerja SKPD pada tahun-tahun

sebelumnya sampai dengan tahun berjalan dan kaitannya

terhadap keberhasilan SKPD dalam mencapai Sasaran

Program yang ditetapkan.


halaman 4

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPDKajian terhadap isu-isu strategis dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap program, kegiatan dan pagu indikatif pada

rancangan awal RKPD / renstra SKPD terhadap kebutuhan

program, kegiatan dan kebutuhan anggaran pada tahun

2016

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat.Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tidak

terakomodir pada kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Pasuruan karena kegiatannya bukan bersifat

pelayanan dan berbentuk fisik / proyek.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dimaksudkan untuk

membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan

program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang

telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra

SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong PrajaUraian singkat mengenai penetapan tujuan dan sasaran yang

akan dijabarkan kedalam penyusunan program dan kegiatan

SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan Penetapan program dan kegiatan yang menjadi prioritas

dalam rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Pasuruan Tahun 2016.

BAB IV : PENUTUP


halaman 5

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Perkiraan Capaian Tahun 2017Pelaksanaan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Pasuruan Tahun 2016 mengacu pada dokumen perencanaan strategis (Renstra)

periode tahun 2013 – 2018.Pengukuran capaian terhadap hasil pelaksanaan

program dan kegiatan pada tahun 2016 telah tersusun dan tertuang dalam

dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dengan

menyajikan data-data hasil pengukuran kinerja pada tiap-tiap indikator kinerja,

program dan kegiatan, sebagai berikut:

1. Rasio Pelanggaran Perda yang diselesaikan.

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Targe : Prosentase Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran

perda / perbup.73,20% terhadap jumlah kasus

pelanggaran Perda / Perbup.

Realisasi outcome : Jumlah penyelesaian kasus – kasus pelanggaran

perda / perbup 79,68%

a. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Antar Aparat Penegak Hukum.

Target : 15 kegiatan

Realisasi output : 17 kali kegiatan rakor dan kerjasama antar aparat

penegak hukum.

b. Kegiatan Penyidikan dan Penindakan terhadap Kasus-Kasus

Pelanggaran Perda.


Realisasi output : 121 kali kegiatan penyidikan terhadap kasus - kasus

pelanggaran peraturan daerah.

c. Kegiatan Patroli Rutin dan Antisipasi terhadap Pelanggaran Perda dan

Gangguan Trantibum.


Realisasi output : 725 kali kegiatan patroli rutin.

d. Operasi dan Penanganan Terhadap Ijin Usaha Kegiatan Usaha.


Realisasi output : 49 kali kegiatan operasi terhadap ijin usaha kegiatan

usaha.

2. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).

Target : 28 kali kegiatan operasi pekat


halaman 6

Realisasi outcome: 32 kali kegiatan operasi pekat

a. Kegiatan Operasi Penanganan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

dan Masalah Sosial Lainnya.


Realisasi output : 32 kali kegiatan operasi pekat ( Menjaring 83 PSK,

36 orang anjal / gepeng dan 11 kasus Minuman

Keras).

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

a. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Ketrampilan dan Kesamaptaan Polisi

Pamong Praja.

Target : 100% ( 172 orang )

Realisasi output : 38 orang mengikuti Diklat Dasar Pol PP dan 100

orang mengikuti latihan kesamaptaan.

Realisasi outcome : 80,00 % aparatur Pol PP telah mengikuti Diklat

Dasar Pol PP dan latihan kesamaptaan.

2. Rasio gangguan trantibum yang diselesaikan..

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Target : 100% (365 kegiatan penjagaan 5 unit obyek vital dan

650 kegiatan pengamanan dan pengawalan pejabat).

Realisasi outcome: 83 % (365 kegiatan penjagaan 5 unit obyek vital dan

286 kegiatan pengamanan dan pengawalan pejabat).

a. Kegiatan Penjagaan dan Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Pejabat

Daerah.

Target : 100% ( 172 orang )

Realisasi output : 365 kegiatan penjagaan terhadap 5 unit obyek vital

(rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD,

Kantor Sekretariat Pemkab dan Komplek Perkantoran

Raci).

b. Kegiatan Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Serta Kegiatan

Insidentil Lainnya.

Target ; 120 kegiatan

Realisasi output : 697 kali kegiatan pengamanan dan pengawalan

pejabat, unjuk rasa dan kegiatan Pemerintah

Kabupaten Pasuruan selama 1 tahun.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan.


halaman 7

Target : Jumlah pembinaan dan penyuluhan trantibum

sebanyak 36 kali kegiatan

Realisasi outcome: Jumlah pembinaan dan penyuluhan trantibum

sebanyak 34 kali kegiatan

a. Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum Terhadap Masyarakat

dan Badan Usaha.

Realisasi output : 34 kali kegiatan pembinaan dan penyuluhan.

b. Kegiatan Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Realisasi output : 24 kali kegiatan pemberdayaaan siskamling.

c. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

Realisasi output : 24 Kecamatan (24 kali kegiatan sosialisasi

dan 39 kali kegiatan pengumpulan informasi BKC ilegal).

Pada tahun 2016, total anggaran yang di kelola oleh Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sebelum adanya Perubahan APBD (P-

APBD) adalah sebesar Rp. 13.884.629.800,- yang terbagi atas Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 4.666.417.800,- dan Belanja Langsung sebesar

Rp. 9.218.000,-. Sedangkan total anggaran setelah dilaksanakannya Perubahan APBD

(P-APBD) Tahun 2016 adalah sebesar Rp. Rp. 13.530.151.000,- yang terbagi

atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.299.939.000,- dan Belanja Langsung

sebesarRp. 9.230.212.000,-.dengan total realisasi sebesar Rp. 12.482.085.942,- dan total prosentase capaian realisasi sebesar 92,25%. sebagaimana ditunjukkan

pada tabel rincian belanja, program dan kegiatan tahun 2016 dibawah ini :


halaman 8

No Belanja / Program / Kegiatan Anggaran Realisasi %I. Belanja Tidak Langsung (sebelum P-APBD) Tahun 2016 4,666,417,000 - 0%

Belanja Tidak Langsung (setelah P-APBD) Tahun 2016 4,299,939,000 4,000,657,375 93.04%

II. Belanja Langsung (sebelum P-APBD) Tahun 2016 9,218,212,000 - 0.00%

Belanja Langsung (setelah P-APBD) Tahun 2016 9,230,212,000 8,481,428,567 91.89%

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,280,843,000 1,224,374,782 95.59%1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 115,200,000 97,775,095 84.87%2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 113,100,000 112,320,000 99.31%3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 75,230,000 74,252,500 98.70%4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 63,543,000 58,166,900 91.54%5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37,864,000 32,008,800 84.54%6. Penyediaan Makanan dan Minuman 54,065,000 50,609,000 93.61%7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 123,986,000 109,762,487 88.53%8. Penyediaan Jasa Perkantoran 673,275,000 667,615,000 99.16%9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 24,580,000 21,865,000 88.95%

B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 2,733,118,500 2,614,019,084 95.64%1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1,926,365,000 1,868,029,234 96.97%2 Pengadaan Peralatan Kantor 97,260,000 93,461,000 96.09%3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 75,000,000 73,997,000 98.66%4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 542,493,500 513,021,850 94.57%5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 92,000,000 65,510,000 71.21%

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 360,150,000 335,156,951 93.06%1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 360,150,000 335,156,951 93.06%

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 615,880,000 391,198,250 63.52%1. 419,950,000 268,075,000 63.83%

2. 65,930,000 56,661,250 85.94%

3. 130,000,000 66,462,000 51%

E. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1,604,985,000 1,507,633,000 93.93%

1. Pengendalian keamanan lingkungan 435,165,000 420,165,000 96.55%2. 357,165,000 351,715,000 98.47%3. 268,800,000 247,050,000 91.91%

4. Pembinaan dan Pelatihan anggota Satlinmas 543,855,000 488,703,000 89.86%5 28,700,000 2,545,000 8.87%

F. 1,297,505,500 1,218,354,000 93.90%

1. Koordinasi dan Kerjasama Antar Aparat Penegak Hukum 20,062,500 19,282,000 96.11%2. 150,798,000 136,367,000 90.43%

3. Operasi dan Penanganan terhadap Ijin Usaha Kegiatan Usaha 287,480,000 267,410,000 93.02%

4. 839,165,000 795,295,000 94.77%

5 44,880,000 43,305,000 96.49%

6 72,120,000 58,656,500 81.33%

G. 752,032,500 692,932,000 92.14%

1. 322,020,000 304,075,750 94.43%

2. 171,490,000 167,436,000 97.64%

3. Sosialisasi tentang ketentuan di bidang cukai 258,522,500 221,420,250 85.65%

Peningkatan Kemampuan Ketrampilan dan Kesamaptaan Polisi Pamong Praja

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan trantibum dan Penegakan Perda

Peningkatan dan Evaluasi pelaksanaan Program kegiatan Sat Pol PP

Penjagaan dan Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Pejabat DaerahPengamanan dan Pengawalan Pejabat Serta Kegiatan Insidentil Lainnya

Peningkatan hubungan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan tibum dan tranmas

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Penyidikan dan Penindakan terhadap Kasus-Kasus Pelanggaran Perda

Patroli Rutin dan Antisipasi terhadap Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum

Pengawasan dan monitoring terhadap ijin usaha dan kegiatan usahaPengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum terhadap Masyarakat dan Badan Usaha

Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan melalui Siskamswakarsa


halaman 9

No Belanja / Program / Kegiatan Anggaran Realisasi %

H. 164,577,500 141,674,000 86.08%1. 164,577,500 141,674,000 86.08%

I. Program Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai 275,420,000 251,580,000 91.34%

1. 275,420,000 251,580,000 91.34%

TOTAL BELANJA (SETELAH P-APBD) 13,530,151,000 12,482,085,942 92.25%

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)Operasi Penanganan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan

Masalah Sosial Lainnya

Operasi Penanganan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Masalah Sosial Lainnya


halaman 10

Total anggaran Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2016

mengalami peningkatan dengan jumlah total belanja sebesar

Rp. 12.294.642.000,- yang terbagi pada alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp. 4.465.430.000,- dan alokasi pada Belanja Langsung sebesar

Rp. 7.829.212.000,-. Peningkatan anggaran tahun 2016, khususnya pada alokasi

anggaran belanja tidak langsung dikarenakan adanya kenaikan gaji pegawai

Dengan berkembangnya struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Pasuruan maka juga diperlukan adanya pembiayaan terhadap

kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta kebutuhan pembiayaan program

dan kegiatan yang meningkat. Analisis terhadap hasil pelaksanaan renja pada

tahun 2016 serta penetapan target kinerja tahun 2016 dan prakiraan capaian

tahun 2017 ditunjukkan pada Tabel 2.1. Rekapitulasi hasil Pelaksanaan Renja OPD Sampai Dengan Tahun Berjalan, pada halaman berikut.

HALAMAN TABEL 2.1.


halaman 11

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan SKPDKinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan

Tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen

rencana strategis tahun 2013 – 2018. Indikator kinerja SKPD dalam rangka

pelaksanaan kinerja pelayanan SKPD tahun 2016 adalah “prosentase jumlah

pelanggaran perda yang terselesaikan terhadap jumlah pelanggaran perda”.

Berdasarkan indikator kinerja diatas, pada tahun 2016 ditargetkan

jumlah kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah

seluruh kasus pelanggaran perda tahun 2016 dengan prosentase sebesar 73,2%,

Data analisis tersebut berdasarkan atas data jumlah pelanggaran yang terekam

pada tahun 2016 target capaian sebesar 73,2% realisasi sebesar 79,68%

denganjumlah kasus pelanggaran sebanyak1865 kasus dan kasus pelanggaran

perda yang diselesaikan sebesar 1486 kasus.

Sedangkan penyuluhan dan pembinaan ketertiban umum terhadap

masyarakat dan badan usahaditargetkan sebanyak 36 kali kegiatan pembinaan

dan penyuluhan dengan realisasi sebanyak 34 kali kegiatan.

Kinerja pelayanan SKPD yang mengacu pada Permendagri No. 69

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No. 62 Tahun 2008 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten /

Kota, pada jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman

masyarakat dan perlindungan masyarakat, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja,

antara lain:

Kinerja pelayanan SKPD yang mengacu pada Permendagri No. 69

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No. 62 Tahun 2008 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di

Kabupaten/Kota, pada jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum,

ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Analisis terhadap pencapaian kinerja pelayanan SKPD disajikan dalam

Tabel 2.2, pada halaman berikut.

Halaman table 2.2


halaman 12

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PPWilayah Kabupaten Pasuruan yang cukup luasdan terbagi dalam 24

wilayah kecamatan serta 365 desa / kelurahan, sumber daya alam, potensi

daerah dan kondisi demografis penduduk yang cukup beraneka ragam sangat

dimungkinkan terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai ujung tombak pemerintah

daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakatserta memberikan perlindungan

terhadap masyarakat semakin berupaya untuk berperan aktif secara profesional

dan proporsional dengan memberikan mediasi, motivasi dan selalu berkoordinasi

dengan aparat terkait dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan di

wilayah Kabupaten Pasuruan.

Untuk menghadapi berbagai tantangan pada tahun-tahun mendatang

dan sebagai upaya peningkatan profesionalisme organisasi Satuan Polisi

Pamong Praja sebagai satuan kerja yang membidangi penegakan peraturan

daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta

perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan telah

menetapkan dan mengatur kembali serta meningkatkan status kelembagaan dan

struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Daerah

Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2013tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Pasuruan.Bentuk kinerja pelayanan SKPD diuraikan dalam tugas

pokok dan fungsi pada masing-masing bidang di Satuan Polisi Pamong Praja

sebagaimana Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan situasi krisis dan tekanan kemiskinan, akibat konflik

kepentingan antar kelompok dan golongan yang melibatkan massa.

2. Adanya kesenjangan antara keinginan untuk hidup berdemokrasi menurut

aturan hukum yang transparan dengan kedewasaan sikap politik sebagian

elit dan masyarakat yang masih belum matang.

3. Kebijakan yang terkadang dinilai sebagaian masyarakat telah mengusik rasa

keadilan sehingga kondisi ini yang memicu terjadinya aksi unjuk rasa dan

perlawanan massa.

4. Kasus-kasus pelanggaran Peraturan Daerah makin berpeluang muncul

karena selain jumlah Perda yang dikeluarkan terus bertambah dan adanya


halaman 13

kecenderungan sebagaian masyarakat yang selalu berusaha menyiasati

hukum.

5. Akselerasi dan meningkatnya jumlah ancaman gangguan ketertiban dan

ketentraman masyarakat, karena kontrol sosial makin longgar , solidaritas

sosial yang makin memudar dan kehidupan yang makin permisif.

6. Berkewajiban memberikan layanan kepada publik di bidang pemeliharaan

ketertiban dan ketentraman dengan sebaik-baiknya.

Tingkat kinerja pelayanan diukur dengan mengacu pada indikator

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada rencana strategis tahun 2013-2018

antara lain:

1. Prosentase pelanggaran Perda yang diselesaikan.Indikator ini membandingkan jumlah pelanggaran peraturan daerah yang

dapat ditangani dan diselesaikan terhadap seluruh jumlah pelanggaran

peraturan daerah yang ditemukan maupun dilaporkan oleh masyarakat.

Harapan ideal pencapaian kinerja pelayanan pada indikator kinerja ini adalah

Satpol PP dapat menangani dan menyelesaikan seluruh pelanggaran perda

yang ada atau tingkat pencapaian penegakan peraturan daerah sebesar

100%.

Namun mengacu pada rencana strategis 2013-2018, dan atas dasar

pertimbangan kemampuan/potensi aparatur serta kendala permasalahan

yang dimungkinkan akan menjadi hambatan, maka pada tahun 2018 Satpol

PP telah menetapkan target pencapaian kinerja pada indikator ini sebesar

90%.

2. Prosentase gangguan trantibum yang diselesaikan.

Indikator kinerja ini adalah bentuk pelaksanaan kegiataan Satpol PP yang

melaksanakan urusan pembinaan dan penyuluhan terhadap ketentuan-

ketentuan dalam produk-produk hukum daerah / peraturan daerah dan

peraturan kepala daerah. Sasaran utama pada indikator ini adalah warga

masyarakat, tolok ukurnya adalah masyarakat yang melakukan unjuk rasa,

masyarakat pelaku usaha non formal dan kegiatan usaha masyarakat yang

berbadan hukum, yang harapannya adalah masyarakat menjadi mengerti dan

patuh serta tidak melanggar ketentuan dalam peraturan daerah.

Sesuai dengan dokumen rencana strategis tahun 2013-2018, Satpol PP telah

menetapkan target kinerja pelayanan pada tahun 2018 indikator ini adalah

sebesar 100 %.


halaman 14

3. Prosentase anggota Linmas aktif.Pengukuran prosentase Linmas aktif didasarkan pada perbandingan Jumlah

anggota Linmas yang aktif terhadap jumlah Linmas yang ada di Desa /

Kelurahan. Diketahui bahwa pada tahun 2018 Jumlah anggota Linmas

Kabupaten Pasuruan berjumlah 8.563 Linmas sedangkan target untuk

mengaktifkan Linmas pada tahun 2018 sebanyak 760 orang.

Rumus : Jumlah anggota linmas yang aktif dibagi jumlah Linmas yang ada di

Desa / Kelurahan dikalikan 100 % dengan target 44,38 %.

Hasil capaian kinerja dihitung secara berkala dan secara komulatif dari

tahun ini sampai tahun berikutnya.

4. Prosentase siskamling aktif.Pengukuran Prosentase siskamling aktif didasarkan pada perbandingan

Jumlah siskamling aktif terhadap jumlah Pos kamling yang ada di desa /

kelurahan dikalikan 100 % sedangkan pada tahun 2018 pos kamling yang

aktif sebanyak 1.508 pos kamling dengan target capaian kinerja pada

pemberdayaan siskamling setiap tahun berjumlah 24 pos kamling dengan

prosentase 7,96 %.

Hasil capaian kinerja dihitung secara berkala dan secara komulatif dari tahun

ini sampai tahun berikutnya

5. Prosentase penanganan peristiwa kebakaran.Pengukuran prosentase penanganan peristiwa kebakaran didasarkan pada

perbandingan Jumlah kasus kebakaran yang ditangani terhadap jumlah

kebakaran yang terjadi dengan target capaian kinerja sebesar 80% dan

pelaksanaannya sesuai pelaksanaan pada Standar Operasional Prosedur

pada jarak yang ditempuh dalam penanganan kebakaran.

Berkaitan dengan isu-isu penting yang akan dihadapi, maka

diformulasikan dalam bentuk rekomendasi strategis penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut:

1. Merevitalisasi peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai fasilitator dalam

pemberi layanan publik dan mitra kerja masyarakat dalam menjaga

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

2. Intensif dalam peran yang strategis disamping peran teknis opersasional di

lapangan dengan menyentuh aspek-aspek yang penting dibutuhkan


halaman 15

masyarakat dan berkaitan dengan aspek penanganan yang menyentuh akar

masalah.

3. Merumuskan maskot program satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Pasuruan sebagai penjaga dan mitra masyarakat untuk memelihara

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

4. Mengoptimalkan dan memfungsikan dukungan dari instansi terkait ,

stakeholder , lembaga lokal dan masyarakat untuk menyikapi beban dan

masalah sosial politik yang makin berat dan luas.

5. Tidak mengandalkan pada program dan kegiatan yang sifatnya kuratif, tetapi

juga prefentif atau pencegahan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat yang lebih solid.

6. Melakukan tugas operasional yang makin intensif agar dapat diminimalisir

kemungkinan terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat yang lebih besar.

7. Memaksimalkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan trantibum dalam

rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyaakat;

2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPDRancangan awal program dan kegiatan serta anggaran pada Satuan

Polisi Pamong Praja untuk tahun 2017 telah dituangkan dalam dokumen rencana

strategis tahun 2013-2018. Tetapi pada pelaksanaannya, ada beberapa

perubahan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan serta pendanaan yang

direncanakan melalui dokumen rencana kerja tahun 2017.

Total pagu indikatif tahun 2017 pada total anggaran Belanja Langsung

pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017 sebesar Rp. 8.191.751.625,-

Sedangkan Belanja Langsung pada Rencana Kerja Tahun 2018 sebesar

Rp. 5.725.580.800,- dengan uraian kebutuhan anggaran pada tahun 2018 pada

masing-masing program dan kegiatan disajikan pada table 2.4. pada halaman

berikut.


halaman 16

3.5.Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat.

Program / Kegiatan

Belanja Langsung

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan3. Penyediaan Alat Tulis Kantor4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor6. Penyediaan Makanan dan Minuman7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah8. Penyediaan Jasa Perkantoran9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor3. Pengadaan Mebelair4. Pengadaan Peralatan Kantor5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1.2. Bimbingan teknis penyelenggaraan trantibum dan Penegakan Perda3. Peningkatan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Sat Pol PP4 Pengembangan Wawasan Anggota Sat Pol PP

E, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan1. Pengendalian Keamanan Lingkungan2. Penjagaan dan Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Pejabat Daerah

3. Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Serta Kegiatan Insidentil Lainnya

4. Pembinaan dan pelatihan Satlinmas5.

F. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal1. Koordinasi dan Kerjasama Antar Aparat Penegak Hukum2. Penyidikan dan Penindakan terhadap Kasus-Kasus Pelanggaran Perda3. Operasi dan Penanganan terhadap Ijin Usaha dan Kegiatan Usaha4.

5. Pengawasan dan monitoring terhadap ijin usaha dan kegiatam usaha

G.

1.

2.

3 Peran Satlinmas terhadap tanggap darurat bencana

H. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)1.

Peningkatan Kemampuan Ketrampilan dan Kesamaptaan Polisi Pamong Praja

Peningkatan hubungan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan tibum dan tranmas.

Patroli Rutin dan Antisipasi terhadap Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum terhadap Masyarakat dan Badan UsahaPengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui simswakarsa

Operasi Penanganan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Masalah Sosial Lainnya

I. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai


halaman 17

1. Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan / atau pemangku kepentingan

J. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

1. Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, yang dilekati pita cukai yang salah peruntukkannya, dilekati pita cukai bekas di peredaran atau TPE

K. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.

2.

Peningkatan Pelayanan penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran


halaman 18

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan NasionalTidak ada usulan dari masyarakat tentang Program Satuan Polisi Pamong Praja

dan Tidak ada kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh

Pemerintah tentang Program Nasional dan Program Satuan Polisi Pamong Praja

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PPSatuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

adalah sebagai satuan kerja yang melaksanakan urusan wajib pemerintah

daerah dibidang penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyrakat serta perlindungan masyarakat. Dalam rangka

mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah

Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Pasuruan tahun 2013-2018, Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan

pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah dituangkan dalam

dokumen rencana strategis tahun 2013-2018. Pernyataan visi Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Pasuruan tahun 2013-2018 adalah “terwujudnya tata kehidupan sosial masyarakat yang tertib, tentram dan sadar hukum”.

Untuk mewujudkan pernyataan visi diatas, diperlukan tindakan nyata

dalam bentuk pernyataan misi, dengan pernyataan sebagai berikut:

1. Peningkatan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat serta

kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan;

2. Peningkatan pelaksanaan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban

umum serta ketentraman masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 selain mengacu pada pernyataan tujuan

dan sasaran dalam rencana strategis tahun 2013-2018juga didasarkan pada hasil

analisis kinerja pelayanan OPD dan adanya isu-isu penting penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesadaran hukum serta keterlibatan masyarakat dalam

menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan lingkungan;

2. Terwujudnya efektifitas pelaksanaan penegakan perda dan penyelenggaraan

ketertiban umum serta ketentraman masyarakat;

3. Banyaknya pelanggaran perda dan gangguan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat yang dapat ditangani;


halaman 19

4. Tersedianya daya dukung yang memadai dalam penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat;

5. Terwujudnya koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan

penegakan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat;

6. Terwujudnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil yang cukup di lingkungan

Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Terwujudnya aparatur Polisi Pamong Praja yang paham akan tugas pokok

dan fungsinya;

8. Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum;

9. Meningkatnya semangat aparatur polisi pamong praja dalam pelaksanaan

tugas.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari

tujuan.Sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

1. Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda;

2. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

3. Meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat.

3.3.Program dan KegiatanRancangan program dan kegiatan serta pendanaan yang menjadi

prioritas sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Pasuruan pada Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp. 1.633.237.700,-,

program ini melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan;

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar

Rp. 360.589.100,-, program ini melaksanakan urusan pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana aparatur untuk memberikan daya dukung

penyelenggaraan ketertiban umum dan letenteraman masyarakat;

3. Program peningkatan disiplin aparatur sebesar Rp. 61.370.000,-, pada

program ini melaksanakan kegiatan pengadaan pakaian dinas dan

perlengkapan Satpol PP yang standard dan sesuai dengan Permendagri No.

19 Tahun 2013 dalam rangka meningkatkan performance dan disiplin

aparatur;

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar

Rp. 281.405.000,-, program ini melaksanakan urusan peningkatan kapasitas,


halaman 20

kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur Polisi Parmong Praja

melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan dasar pol pp, pelaksanaan

bimbingan teknis aparatur dalam rangka penegakan perda;

5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan sebesar

Rp. 5.903.268.640,-, program ini melaksanakan urusan penyelenggaraan

keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui kegiatan penjagaan aset

daerah, pengamanan dan pengawalan kegiatan pejabat serta memberikan

pembinaan dan pelatihan terhadap anggota Satlinmas di Kabupaten

Pasuruan;

6. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

sebesar Rp. 945.322.500,-, pada program ini melaksanakan urusan-urusan

penegakan peraturan daerah melalui optimalisasi kegiatan koordinasi dan

kerjasama, kegiatan penyelidikan dan penyidikan, kegiatan operasi terhadap

pelanggaran peraturan daerah dan kegiatan pengawasan langsung berupa

patrol rutin;

7. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 167.330.000,- yang

dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat

pembinaan dan penyuluhan langsung kepada masyarakat terkait dengan

ketentuan dalam produk-produk hukum daerah dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat dalam siskamling;

8. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) dengan

rencana anggaran sebesar Rp. 94.440.000,-, yang dialokasikan untuk

melaksanakan kegiatan operasional penegakan peraturan daerah di bidang

pemberantasan pelacuran, pengendalian peredaran minuman beralkohol

serta kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat terhadap penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS).

9. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dengan rencana anggaran

sebesar Rp. 423.100.000,- yang dialokasikan untuk kegiatan Penyampaian

informasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Cukai kepada

masyarakat da/ atau pemangku kepentingan.

10. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dengan rencana

anggaran sebesar Rp. 72.120.000,- yang dialokasikan untuk

kegiatanPengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai

palsu, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, yang

dilekati pita cukai yang salah peruntukannya, dilekati pita cukai bekas di

peredaran atau TPE.


halaman 21

11. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

anggaran sebesar Rp. 883.396.500 yang dialokasikan untuk kegiatan

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan kegitan

Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.

Rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 beserta prakiraan maju tahun 2019 yang

mencakup tentang seluruh program dan kegiatan, indikator dan target kinerja,

serta kebutuhan anggaran / pagu indikatif, disajikan dalam bentuk table 3.3 pada

halaman berikut ini.


halaman 22

BAB IVPENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Pasuruan Tahun 2018, diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi

dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi dalam pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ini akan menjadi bahan dalam rangka

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafond Anggaran

Sementara (PPAS) dan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018. Dalam kaitan ini maka

kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program

tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Pasuruan Tahun Anggaran 2018 ini berpedoman pada dokumen rencana strategis Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018, serta berdasarkan atas hasil

analisis capaian kinerja pelayanan OPD dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja pada

tahun sebelumnya (2016) sampai dengan prakiraan capaian kinerja tahun berjalan (2018).

Disamping itu, penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2018 juga

didasarkan pada isu-isu strategis OPD dan hasil evaluasi terhadap hambatan-hambatan,

tantangan serta peluang yang ada.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dan Kepala OPD mengevaluasi

program – program yang dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD ) kepada Gubernur Jawa Timur.

Pasuruan, Desember 2017

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKABUPATEN PASURUAN

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, MSiPembina Utama MudaNIP. 19740517 199311 1 001


halaman 23

satpolpp.bantulkab.go.id · web viewpelaksanaan rencana kerja satuan polisi pamong praja kabupaten...

Documents