CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

PT. BUKIT ASAM

Nama :

Pongky Andriyan 3122088

Erwin Baharuddin Harahap 3122133

Edy Lukman Siswanto 3122146

Rudi Widyanata 3122177

Dorit Freegart Hamsah Alim 3122245

JUNI, 2014

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap masyarakat di

luar tanggung jawab ekonomis. Jika kita berbicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan,

maka kita berbicara tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan

sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis. Hal itu bisa terjadi dengan

dua cara yaitu cara positif dan negatif. Secara positif, perusahaan bisa melakukan kegiatan

yang tidak membawa keuntungan ekonomis dan semata-mata dilangsungkan demi

kesejahteraan masyarakat atau salah satu kelompok di dalamnya. Contohnya

menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk penganggur. Kegiatan seperti itu hanya

mengeluarkan dana dan tidak mendapat sesuatu kembali. Tujuannya semata-mata sosial dan

sama sekali tidak ada maksud ekonomi. Secara negatif, perusahaan bisa menahan diri untuk

tidak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, yang sebenarnya menguntungkan dari segi bisnis

tetapi akan merugikan masyarakat atau sebagian masyarakat. Kegiatan-kegiatan itu bisa

membawa keuntungan ekonomis tapi perusahaan mempunyai alasan untuk tidak

melakukannya.

Sekarang, seiring dengan makin kompleksnya kepemilikan sebuah usaha, konsep

CSR menjadi meluas maknanya, salah satunya adalah niat baik dan komitmen dari

perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat,

keberlanjutan pengembangan masyarakat dan ekonomi lokal sehingga memberikian

kontribusi juga terhadap keberlanjutan perusahaan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan

membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan karyawan, keluarga mereka,

komunitas lokal (masyarakat), dan lingkungan secara luas.

Saat ini, CSR telah menjadi isu bisnis yang terus menguat. Isu ini sering

diperdebatkan dengan pendekatan nilai-nilai etika, dan memberi tekanan yang semakin besar

pada kalangan bisnis untuk berperan dalam masalah-masalah sosial, yang akan terus tumbuh.

Isu CSR sendiri juga sering diangkat oleh kalangan bisnis, manakala pemerintahan nasional

2

di berbagai negara telah gagal menawarkan solusi terhadap berbagai masalah

kemasyarakatan.

Sejarah

Sejarah pertambangan batubara di Tanjung Enim dimulai sejak zaman kolonial

Belanda tahun 1919 dengan menggunakan metode penambangan terbuka (open pit mining) di

wilayah operasi pertama, yaitu di Tambang Air Laya. Selanjutnya mulai 1923 beroperasi

dengan metode penambangan bawah tanah (underground mining) hingga 1940, sedangkan

produksi untuk kepentingan komersial dimulai pada 1938.

Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di tanah air, para karyawan

Indonesia kemudian berjuang menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan

nasional. Pada 1950, Pemerintah RI kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan

Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA). Pada 1981, PN TABA kemudian berubah

status menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)

Tbk, yang selanjutnya disebut Perseroan. Dalam rangka meningkatkan pengembangan

industri batubara di Indonesia, pada 1990 Pemerintah menetapkan penggabungan Perum

Tambang Batubara dengan Perseroan.

Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pada 1993

Pemerintah menugaskan Perseroan untuk mengembangkan usaha briket batubara. Pada 23

Desember 2002, Perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek

Indonesia dengan kode “PTBA”.

Visi, Misi, Tujuan, KomitmenPT Bukit Asam memiliki Visi Misi sebagai berikut :

Visi

Perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan.

Misi

Mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan

insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungan.

3

Tujuan

Mendedikasikan sumber daya energi untuk kehidupan yang lebih baik dari dunia dan bumi

Komitmen

Mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai dari PT Bukit Asam dan untuk mendirikan budaya

perusahaan sebagai dasar dari keberhasilan jangka panjang.

Budaya Kerja dan Nilai Dalam Tempat KerjaPT Bukit Asam memiliki 4 budaya kerja yaitu kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja keras, dan

kerja tuntas.

PT Bukit Asam juga memiliki 5 nilai dalam tempat kerja nya yaitu visioner, integritas,

inovatif, profesional, serta sadar biaya dan lingkungan.

- Visioner memiliki makna bekerja secara cerdas

- Integritas memiliki makna mengedepankan perilaku percaya, terbuka, positif, jujur,

berkomitmen dan bertanggung jawab.

- Inovatif memiliki makna selalu bekerja dengan kesungguhan untuk memperoleh

terobosan baru untuk menghasilkan produk dan layanan terbaik dari sebelumnya.

- Profesional memiliki makna melaksanakan semua tugas sesuai dengan kompetensi,

dengan kreativitas, penuh keberanian, komitmen penuh, dalam kerjasama untuk

keahlian yang terus menerus meningkat.

- Sadar biaya dan lingkungan memiliki makna bahwa perusahaan memiliki kesadaran

tinggi dalam setiap pengelolaan aktivitas dengan menjalankan usaha atau asas

manfaat yang maksimal dan kepedulian lingkungan.

Good Corporate Governance

PT Bukit Asam senantiasa berusaha menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik

(Good Corporate Governance) yang mencakup asas transparency, accountability,

responsibility, independency dan fairness, secara seimbang dengan pembangunan nilai-

nilai dan budaya perusahaan yang tertuang dalam rumusan kode etik serta budaya

perusahaan.

4

Tujuan penerapan CGC di PT Bukit Asam adalah :

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Pemegang Saham, Dewan

Komisaris, Direksi, karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan

lingkungan.

2. Mendorong dan mendukung pengembangan Perseroan.

3. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.

4. Mengelola risiko secara lebih baik.

5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada stakeholders.

6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.

7. Memperbaiki budaya kerja Perseroan.

8. Meningkatkan citra Perseroan (image) menjadi semakin baik.

Komitmen, konsistensi serta keberhasilan Perseroan dalam menerapkan tata kelola

yang baik telah membuahkan berbagai bentuk penghargaan dari lembaga independen dari

berbagai perspektif, mencakup :

Predikat Terpercaya berdasarkan Corporate Governance Perception Index yang

diselenggarakan oleh IICG (Indonesian Institute of Corporate Governance) bekerja

sama dengan majalah SWA dalam Acara “IICG - GCG Award” di Jakarta, nilai skor

meningkat dari 82,27 menjadi 84,11 di tahun 2010.

The Best Role of Stakeholder dalam acara “IICD (Indonesian Institute of Corporate

Directorship) Corporate Governance Award” kerja sama IICD dengan Majalah

Investor.

3rd Rank The Best Corporate GCG Implementation kerjasama IICD dengan Business

Review dalam acara “Business Review Award” di Singapura.

Sebagai pelengkap dan bagian atas Panduan GCG, PT Bukit Asam telah menyusun dan

menetapkan serangkaian aturan kebijakan pokok operasional, untuk menunjang

penerapan tata-kelola perusahaan yang baik, mencakup di antaranya:

1. Aturan dan Tatalaksana Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblower Policy)

2. Pengelolaan Risiko

3. Transaksi Benturan Kepentingan

4. Transaksi Orang Dalam

5

5. Manajemen Kinerja

6. Manajemen Mutu

7. Transaksi Afiliasi

8. Pemberian dan Penerimaan Hadiah

9. Pengadaan Barang/Jasa

PT Bukit Asam juga berupaya menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG secara

konsekuen dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Hal ini dapat dijelaskan pada

uraian singkat mengenai penerapan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut.

Penerapan asas Transparansi

Penerapan asas Akuntabilitas

Penerapan asas Responsibilitas

Penerapan asas Independensi

Penerapan asas Kewajaran/Fairness

6

Lokasi

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah program CSR yang di lakukan oleh PT Bukit Asam?

2. Bagaimana pengaruh aktivitas CSR PT Bukit Asam terhadap faktor internal dan

eksternal perusahaan?

7

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui program CSR apa sajakah yang di lakukan oleh PT Bukit Asam.

2. Mengetahui pengaruh aktivitas CSR PT Bukit Asam terhadap faktor internal dan

eksternal perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 CSR (Corporate Social Responsibility)

8

Corporate Social Responsibility merupakan suatu konsep yang kini mulai banyak

didengar dan dibahas oleh berbagai pihak (SWA 19 Desember 2005). Meskipun demikian

belum ada suatu rumusan yang diterima secara luas mengenai definisi dari konsep ini sendiri

(Hopkins,2004) Adapun beberapa definisi yang ada adalah:

1. Kewajiban suatu perusahaan diluar apa yang dituntut oleh hukum dan sistem

ekonomi (Social Obligation) untuk mengejar tujuan jangka panjang yang baik

bagi komunitas masyarakat. (Robbin & Coutler,2002)

2. Perilaku etis dari suatu perusahaan terhadap stakeholdernya (Hopkins,2004)

3. Kewajiban perusahaan untuk memperhatikan kebutuhan semua stakeholdernya

dalam operasi perusahaan (www.wikipedia.org)

4. Seperangkat kebijakan, tindakan, dan program komprehensif yang terintegrasi

kedalam operasi bisnis, distribusi, dan proses pengambilan keputusan dalam

perusahaan yang umumnya berkaitan dengan isu-isu mengenai etika bisnis,

investasi masyarakat, masalah lingkungan, tata laksana, serta pasar dan tempat

kerja (Tsoutsoura,2004)

Sedangkan pandangan umum mengenai CSR sendiri menggambarkannya sebagai cara

perusahaan untuk mencapai suatu keseimbangan dalam hal ekonomi, lingkungan, dan norma

sosial, sementara pada saat yang bersamaan memenuhi harapan dari stakeholder dan

shareholder perusahaan (www.strategis.gc.ca). CSR dipandang pula sebagai kontribusi dari

perusahaan (business) untuk pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Inti dari konsep ini sendiri dapat ditemukan dalam konsep triple bottom line dari

Elkington (1997) melalui istilah economic prosperity, enviromental quality, dan social justice

atau yang dikenal pula dengan konsep 3P (Profit, People, Planet). Dasar yang hampir sama

dikemukakan juga dalam seminar communication for CSR, dimana diungkapkan bahwa CSR

memiliki 3 komponen dasar, yakni Enviromental Sustainability, Stakeholder Relationships,

Human Rights.

CSR terkadang disamakan dengan beberapa konsep lainnya seperti Corporate

Sustainability, dan Corporate Accountability. Corporate Accountability merujuk kepada

kewajiban moral atau hukum dari suatu perusahaan “terbuka” kepada stakeholdernya.

Sedangkan Corporate Sustainability merujuk kepada pendekatan bisnis suatu perusahaan

9

untuk tidak hanya melihat kebutuhan ekonominya dalam strategi dan praktek bisnisnya

melainkan juga melihat kepada kebutuhan lingkungan dan sosial. Melihat definisi tersebut

nampak bahwa memang terdapat beberapa kesamaan, diantara ketiga konsep tersebut, yakni

adanya konsep bahwa perusahaan dalam strategi dan praktek bisnisnya tidak hanya berfokus

kepada shareholder saja (economic needs), melainkan kepada keseluruhan stakeholder

perusahaan (social needs).

Berdasarkan definisi yang ada diatas terlihat suatu overlapping diantara konsep CSR

dan Corporate Sustainability (CS), bahkan kedua konsep tersebut sering tertukar satu dengan

yang lainnya. Meskipun demikian terdapat perbedaan motivasi diantara keduanya yang akan

menghasilkan prioritas dan karateristik yang berbeda diantara keduanya. Motivasi dari CSR

tidak lain adalah untuk mengembangkan batas tanggungjawab perusahaan, sehinngga tidak

hanya mencakup masalah ekonomi saja, melainkan juga mencakup aspek-aspek sosial

lainnya. Sementara itu motivasi dari CS adalah untuk mewujudkan suatu gerakan bersama

dari perusahaan-perusahaan yang ada untuk mendukung konsep “pembangunan yang

berkelanjutan”.

Komitmen dan aktivitas CSR perusahaan umumnya berusaha untuk menyesuaikan

beberapa bagian dari perilaku perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah kebijakan dan

tindakannya dengan beberapa aspek-aspek sosial. Aspek sosial yang umumnya menjadi

sorotan ini adalah kesehatan dan keselamatan (kerja), perlindungan terhadap lingkungan

hidup, hak asasi manusia, praktek manajemen sumber daya manusia suatu perusahaan

coporate governance, pengembangan komunitas masyarakat, perlindungan konsumen,

perlindungan terhadap tenaga kerja, hubungan dengan supplier, etika bisnis, dan hak dari

stakeholder.

II.2.1 Good Corporate Governance

Corporate governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk

mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis atau usaha usaha korporasi dengan

tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta komunitas usaha. Terdapat beberapa

pemahaman tentang pengertian corporate governance.

10

Menurut Suprayitno., et al. (2009) IICG (The Indonesian Institute for Corporate

Governance), pengertian Good Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai struktur,

sistem, dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai upaya untuk

memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang,

dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan

perundangan dan norma yang berlaku.

Menurut OECD (The Organization for Economic Cooperation and Development)

(2003), sebagaimana dikutip oleh Wahyudin Zarkasyi (2008:35), Tata kelola perusahaan

yang baik (good corporate governance) merupakan struktur yang oleh stakeholders,

pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk

mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.

Sedangkan menurut Indra Surya (2006:25), good corporate governance terkait

dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai,

sistem. Berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk

mencapai bisnis yang menguntungkan, efisiensi dan efektif dalam mengelola resiko dan

bertanggungjawab dengan memerhatikan kepentingan stakeholder.

Dari definisi maka penulis menyimpulkan bahwa GCG adalah peraturan yang

mengelola, dan mengawasi lainnya, mengatur hubungan antara berbagai pihak yang

berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham,

dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Corporate

Governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan dan mencegah terjadinya

kesalahan-kesalahan (mistakes) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan

bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.

II.2.2 Konsep Dasar Good Corporate GovernanceDua teori utama yang terkait dengan corporate governance menurut Chinn (2000) dan

Shaw (2003) adalah stewardship theory dan agency theori. Stewardship theory dibangun di

atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat

dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan

kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen

sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik

maupun stakeholder. Sementara itu, agency theory yang dikembangkan oleh Jensen dan

Meckling (1976) memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agents bagi para

11

pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri,

bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.

Dalam perkembangan selanjutnya, agency theory mendapat respon lebih luas karena

dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai corporate

governance berkembang dengan bertumpu pada agency theory dimana pengelolaan dilakukan

dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

II.1.3 Prinsip-Prinsip Dasar Good Corporate GovernanceSistem yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu dituangkan

dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang

baik. Berdasarkan Keputusan Menteri nomor : KEP-117/M-MBU/2002. Prinsip-prinsip Good

Corporate Governance yaitu: transparency, accountability, responsibility independency dan

fairness. Prinsip-prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Keterbukaan Informasi (Transparency)

Transparency bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam

pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan

relevan mengenai perusahaan. Menurut peraturan pasar modal di Indonesia, yang

dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat

mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara

signifikan risiko secara prospek usaha perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan

harus dapat menyediakan informasi yang cukup lengkap, akurat dan tepat waktu

kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau berkaitan dengan perusahaan

sehingga mengetahui resiko yang mungkin terjadi dan keuntungan yang dapat

diperoleh dalam melaksanakan transaksi dengan perusahaan sekaligus ikut serta

dalam mekanisme pengawasan dalam perusahaan.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban

organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Akuntabilitas dapat dicapai dengan baik melalui pengawasan yang efektif yang

mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris,

direksi dan auditor termasuk di dalamnya pembatasan kekuasaan antara direksi

12

yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan dan komisaris sebagai

wakil pemegang saham yang bertugas mengawasi direksi. Satu bentuk

implementasi prinsip akuntabilitas adalah:

a. Praktek audit internal yang efektif

b. Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab dalam

anggaran dasar perusahaan dan target pencapaian perusahaan di masa depan.

3. Pertanggungjawaban (Responsibilities)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian dan kepatuhan di dalam

pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan

perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan

dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup,

kesehatan atau keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam

kegiatan operasional seringkali menghasilkan dampak luar kegiatan perusahaan

negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat.

4. Kemandirian (Independency)

Independensi adalah suatu keadaan ketika perusahaan dikelola secara profesional

tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat. Pelaksana utama dalam perusahaan seperti direksi

dan dewan komisaris harus mampu menolak intervensi dari luar yang dapat

membelokkan arah, kebijakan dan operasional perusahaan dalam mencapai tujuan

perusahaan yaitu kemakmuran pemegang saham (shareholders) dan kesejahteraan

stakeholders.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

Kesetaraan dan kewajaran dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan

setara dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian

serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness juga mencakup adanya

kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakkan peraturan yang

melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai

13

bentuk kecurangan. Fairness diharapkan membuat seluruh asset perusahaan

dikelola secara baik dan hati-hati, sehingga muncul perlindungan kepentingan

pemegang saham secara jujur dan adil. Juga diharapkan dapat memberikan

perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan serta

keadilan juga harus dirasakan oleh para karyawan dan masyarakat lingkungannya.

Fairness memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif, yaitu adanya

peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas dan konsisten dan dapat

ditegakkan secara efektif.

II.1.4 Tujuan dan Manfaat Good Corporate GovernancePenerapan GCG di lingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai

KEPMEN BUMN No. PER – 01/MBU/2011 tahun 2011 pada pasal 4, yaitu:

a. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat,

baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan

keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan

BUMN.

b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta

memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero.

c. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan

menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab

sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian BUMN dalam

perekonomian nasional.

d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.

e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Sedangkan menurut Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005:5-6), Good corporate

governance mempunyai lima macam tujuan utama, kelima tujuan tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.

14

2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non-pemegang

saham

3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of

Directors dan manajemen perusahaan, dan

5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior

perusahaan.

Menurut H.J Wierman Pamuntjak seperti ditulis dalam buletin audit internal edisi No.

020/2003, manfaat dari penerapan GCG antara lain:

a. Meningkatkan kinerja perusahaan

Praktek GCG sangat menentukan kinerja perusahaan, proses pengambilan

keputusan yang lebih baik akan lebih meningkatkan efisiensi operasional serta

akan meningkatkan pelayanan kepada pemegang saham.

b. Memudahkan perolehan dana yang lebih murah

GCG memungkinkan diperolehnya kepercayaan pada pemodal, baik investor

dalam negeri maupun investor asing, sehingga kebutuhan perusahaan akan

sumber-sumber investasi yang murah akan lebih mudah di dapat dari pasar modal.

c. Menciptakan kesejahteraan masyarakat

Praktek GCG akan meningkatkan efisiensi dan evektifitas sehingga dengan

demikian juga akan mendorong terciptanya dinamika ekonomi. Sejalan dengan

meningkatnya kepercayaan para investor, maka praktek GCG akhirnya akan

mendorong terjadinya arus investasi serta menciptakan investasi baru, sehingga

akan meningkatkan lapangan kerja serta pendapatan masyarakat.

d. Peningkatan pendapatan bagi pemegang saham.

e. Menjadi katalisator bagi perubahan atau pertumbuhan kesejahteraan masyarakat.

15

f. Meningkatkan peran shareholders dalam kemajuan perusahaan, karena masing-

masing shareholders menjadi semakin aktif mengamati serta memberi masukan-

masukan bagi kemajuan operasional.

Secara umum manfaat GCG dapat dilihat dari 2 cara pandang, yaitu secara mikro dan secara

makro. Manfaat secara mikro tersebut antara lain:

1. Menurunkan resiko

2. Meningkatkan nilai saham

3. Menjamin kepatuhan

4. Memiliki daya tahan (sustainability)

5. Memacu kinerja

6. Membantu penerimaan negara

Sedangkan manfaat secara makro yaitu terjadinya pemulihan ekonomi yang akan

dirasakan oleh seluruh masyarakat secara nasional antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi meningkat secara wajar

2. Kesempatan kerja semakin besar dan

3. Daya saing lokal maupun internasional meningkat.

II.1.5 Elemen-elemen Penting Pendukung Efektivitas Good

Corporate Governance

Good Corporate Governance pada dasarnya memberikan arahan kepada pengurus

perusahaan agar dalam mengejar keuntungan dan mengembangkan usahanya, perusahaan

juga harus dikelola secara etis dan bertanggung jawab, dan tidak semata-mata mengejar

keuntungan finansial belaka. Ada beberapa elemen yang perlu dikembangkan oleh

perusahaan supaya penerapan GCG dapat berjalan efektif. Hal ini sesuai dengan yang

dikemukakan oleh Mas Ahmad Daniri (2005:158) yaitu “Elemen-elemen penting yang perlu

16

secara sistematik dikembangkan di perusahaan agar implementasi GCG berjalan secara

efektif adalah sistem pengendalian internal, sistem audit, manajemen risiko, dan pelaporan

perusahaan ”.

Elemen-elemen penting GCG tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal dimaksudkan untuk melindungi perusahaan

terhadap penyelewengan finansial dan hukum, serta untuk mengidentifikasi

dan menangani resiko dengan tujuan untuk memaksimalkan penggunaan

sumber daya perusahaan secara etis, efektif, dan efisien, dalam upaya

mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Sistem pengandalian internal yang

dirancang secara komprehensif dan diimplementasikan secara efektif dapat

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan perusahaan terhadap

peraturan perundangan yang berlaku dan mengurangi resiko kekeliruan

material dalam laporan keuangan.

2. Sistem Audit

Sistem audit dan peran audit internal atau dikenal sebagai Satuan Pengawas

Internal (SPI) amat penting bagi perusahaan. Standar praktek internasional

sistem audit yang dikembangkan dan direkomendasikan oleh organisasi The

Institute of Internal Auditors (IAA) sangat menekankan arti penting audit

internal.

3. Manajemen Risiko

Manajemen resiko adalah upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan

mengelola resiko sedemikian rupa sehingga perusahaan senantiasa dapat

menerapkan pengendalian atas kondisi saat ini maupun mengantisipasi resiko

yang mungkin timbul sehingga perusahaan dapat memenuhi tujuan dan

sasarannya.

4. Pelaporan perusahaan

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa

perusahaan telah menyajikan laporan keuangan dan hasil-hasil operasi

17

perusahaan dengan penuh integritas. Direksi hendaknya merumuskan

mekanisme yang dapat memastikan adanya kepatuhan terhadap berbagai

peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PEMBAHASAN

18

Program-program CSR yang di lakukan oleh PT Bukit Asam antara lain adalah:

1. PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Tujuan Program Kemitraan PTBA adalah peningkatan kemampuan usaha kecil dan

koperasi di sekitar wilayah operasi Perseroan agar tangguh dan mandiri dengan

pemanfaatan dana dari sebagian laba perseroan. Kegiatan Bina Lingkungan sendiri

bertujuan untuk pemberdayaan program sosial kemasyarakatan.

Perseroan bertekad meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan Program

Kemitraan maupun Bina Lingkungan. Untuk Program Kemitraan, Perseroan

menargetkan peningkatan kemandirian mitra binaan dan membantu perluasan

penjualan produk mitra binaan di wilayah operasional Perseroan. Kerja sama

penyaluran dana PK maupun BL dengan beberapa pihak yang kompeten dilakukan

untuk peningkatan kualitas mitra binaan.

Pada tahun 2011 Perseroan semakin aktif mengajak dan melibatkan peran-serta

masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun

monitoring program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di lingkar tambang,

sehingga pembangunannya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Perseroan

juga menjadikan pelaksanaan kegiatan Bina Lingkungan bidang pendidikan menjadi

prioritas. Melalui program PKBL dan Bina Wilayah, Perseroan meyakini tumbuhnya

kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih berdaya dan lebih

mandiri. Penyaluran total dana PKBL tahun 2011 yang dialirkan oleh Perseroan naik

55,4% dari tahun 2010, dari sebesar Rp 93,42 miliar menjadi Rp 145,20 miliar.

2. PROGRAM KEMITRAAN

Perseroan terus meningkatkan kemandirian mitra binaan sekaligus membantu

memperluas penjualan produk mitra binaan. Penyaluran Dana Kemitraan dilakukan

secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi yang dimiliki oleh calon mitra

binaan.

Jenis komoditas calon mitra binaan yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan

pembinaan meliputi komoditas yang menjadi andalan daerah, komoditas tradisional

yang potensial untuk dikembangkan, komoditas yang berpeluang ekspor, komoditas

yang menyerap tenaga kerja.

19

Pada tahun 2011, Perseroan telah merealisasikan dana Program Kemitraan sebesar Rp

98,95 miliar. Dana yang disalurkan tersebut meliputi dana pinjaman lunak kepada

Usaha Kecil Menengah sebesar Rp 11,62 miliar, kerjasama dengan BUMN Penyalur

sebanyak 6 (enam) perusahaan sebesar Rp 84,81 miliar, dan dana pembinaan sebesar

Rp 2,51 miliar. Penyaluran dana Program Kemitraan yang direalisasikan pada tahun

2011 meningkat 45,9% dari realisasi tahun 2010 sebesar Rp 67,63 miliar.

Dana pinjaman lunak tersebut disalurkan kepada 473 (empat ratus tujuh puluh tiga)

mitra binaan/Usaha kecil dan koperasi yang tersebar di 5 (lima) wilayah. Perseroan

juga akan meningkatan upaya sinergi dan profesionalitas dalam kegiatan penyaluran

dan berupaya meningkatkan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman dana

Program Kemitraan.

3. PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Program Bina Lingkungan PTBA dielaborasi dalam enam fokus kegiatan, yaitu

Program Pendidikan, Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum, Program

Perbaikan Sarana Ibadah, Program Peningkatan Kesehatan, Program Pelestarian Alam

dan Program Bantuan Bencana. Tujuan dari program tersebut adalah untuk

peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat. Total dana yang disalurkan

melalui pelaksanaan Program Bina lingkungan meningkat sebesar 76,9% dari Rp 25,7

miliar di tahun 2010 menjadi Rp 45,3 miliar di tahun 2011. Semua bantuan tersebut

disalurkan melalui empat wilayah kerja mencakup Unit pertambangan Tanjung Enim,

Unit Pertambangan Ombilin, Pelabuhan Tarahan dan Dermaga Kertapati.

4. PROGRAM BINA WILAYAH

Program Bina Wilayah bertujuan untuk memberdayakan potensi ekonomi masyarakat

sekaligus mewujudkan komitmen Perseroan untuk bersama-sama menciptakan

kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Program ini merupakan pemberian

bantuan berupa bantuan fisik maupun non-fisik dengan jangkauan wilayah yang lebih

luas.

Pada tahun 2011, pelaksanaan program tersebut banyak digunakan untuk kepentingan

masyarakat. Partisipasi pembangunan tersebut disalurkan dalam bentuk dana Peran Serta

20

Pembangunan Daerah. Tahun 2011 Perseroan menyalurkan dana Peran Serta kepada

Pemprov Sumsel, Lampung, Pem Kab Muara Enim dan Lahat sebesar total Rp 38,6 miliar

meningkat 125,4% dari tahun sebelumnya.

Perseroan bertasipasi dibidang olahraga melalui penyelesaian pembangunan sarana

olah raga berupa gedung tenis dalam rangka penyelenggaraan SEA GAMES di Palembang.

Selain itu Perseroan juga berpartisipasi dalam penyaluran dana pengembangan kegiatan

olahraga ditingkat nasional maupun lokal. Di tahun 2011, total dana yang disalurkan melalui

Program Bina Wilayah mencapai Rp 74,09 miliar, naik 229,5% dari nilai sebesar Rp 22,49

miliar di tahun 2010.

Selain itu, Perseroan juga mengimplementasikan pola Green Mining dan sosialisasi

lingkungan. Pembukaan lahan dan proses reklamasi areal tambang Perseroan telah

dilaksanakan sesuai dengan butir-butir ketentuan pada UU No. 4 Tahun 2009 dan Permen No

18 tahun 2008. Seluruh ketentuan tersebut telah dipenuhi oleh Perseroan.

BAB IV

PENUTUP

21

KESIMPULAN

Kebanyakan pelaku usaha bersepakat bahwa baik profitabilitas maupun tanggung jawab

sosial dua-duanya adalah tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Sekalipun sangat disadari

bahwa kedua hal ini sebenarnya saling bertentangan. Para pemegang saham tentunya

berharap perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas, namun hal ini tentunya akan menjadi

konflik kepentingan bagi stakeholder lainnya yang menginginkan optimalisasi keberadaan

perusahaan, terutama yang terkait dengan tanggungjawab sosialnya. Dengan kata lain, selalu

terdapat pertentangan antara keuntungan ekonomi dan tanggungjawab sosial.namun semua

bisa teratasi jika perusahaan dapat menerapkan CSR dengan benar sehingga bisa memenuhi

tanggung jawab sosial tanpa harus bertentangan dengan tujuan perusahaan untuk

mendapatkan profit yang diinginkan. Untuk melaksanakan CSR perusahaan harus mengakui

bahwa permasalahan masyarakat adalah milik mereka juga. Tidak hanya itu, perusahaan juga

harus bersedia menanganinya. Jadi hanya dengan mengakui masalah apa yang ada di

masyarakat dan itu menjadi bagian mereka, maka CSR lebih mudah dilakukan. CSR sangat

bermanfaat untuk masyarakat dan dapat meningkatkan image perusahaan. Jadi, seharusnya

dunia usaha tidak memandang CSR sebagai suatu tuntutan represif dari masyarakat,

melainkan sebagai kebutuhan dunia usaha.

22