SISTEM INFORMASI, ORGANISASI DAN

PROSES ADMINISTRASI PUBLIK

Disusun untuk Memenuhi Mata Kuliah

Sistem Informasi Manajemen Sektor Publik

Kelas E

Disusun Oleh:

1) Ricke Silva Lorenza (145030100111034)

2) Devi Sheila Ismaya (145030100111046)

3) Tasyakurnia Laili Putri (145030101111051)

4) Anastasia Jumriati B. (145030101111057)

5) Yualita Windy Lestari (145030101111086)

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya Sistem Informasi Publik. Perkembangan yang mencolok selama

beberapa dasa warsa menjelang dimulainya abad ke-21 ditandai dengan semakin

pentingnya informasi dan pengolahan data di dalam banyak aspek kehidupan

manusia. Seiring dengan lajunya gerak pembangunan, organisasi-organisasi publik

maupun swasta semakin banyak yang mampu memanfaatkan teknologi informasi baru

yang dapat menunjang efektifitas, produktifitas, dan efisiensi mereka. Perkembangan

teknologi informasi dalam hal ini teknologi komputer dapat menunjang pengambilan

keputusan di dalam organisasi-organisasi modern yang memungkinkan pekerjaan-

pekerjaan di dalam organisasi dapat diselasaikan secara tepat, akurat, dan efisien.

Perkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya perubahan

yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh

manajemen baik pada tingkat operasional (pelaksana teknis) maupun pimpinan pada

semua jenjang. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan-perubahan

peran dari para manajer dalam pengambilan keputusan, mereka dituntut untuk selalu

dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini yang dapat digunakannya

dalam proses pengambilan keputusan. Meningkatnya penggunaan teknologi

informasi, khususnya internet, telah membawa setiap orang dapat melaksanakan

berbagai aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Setiap organisasi

dapat memanfaatkan internet dan jaringan teknologi informasi untuk menjalankan

berbagai aktivitasnya secara elektronis. Para manajer sekarang ini dituntut

kemampuan mereka untuk dapat memanfaatkan informasi yang membanjiri organisasi

dan membuat keputusan secara tepat berdasarkan informasi tersebut. Termasuk juga

dalam organisasi publik, permasalahan utama dalam organisasi publik adalah masalah

pelayanan publik.

Pelayanan publik menurut Thaha (1994:14) merupakan suatu kegiatan yang

harus mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik,

mempersingkat waktu pelayanan, dan memberikan kepuasan kepada publik. Seiring

dengan diberlakukannnya otonomi daerah sejak dikeluarkannya UU No. 22 Tahun

1999 UU No. 32 Tahun 2004 yang memberi 2 hak dan kewenangan pada pemerintah

daerah untuk mengukur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakatnya serta dalam menghadapi era perdagangan bebas, peranan administrasi

pemerintahan dan perijinan perkotaan menjadi sangat penting. Keberhasilan

pelaksanaan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kinerja administrasi pemerintahan

dan perizinan, karena masyarakat menilai baik buruknya otonomi daerah berdasarkan

baik buruknya administrasi dan perijinan. Sementara itu era perdagangan bebas dan

globalisasi juga menuntut tingkat kinerja administrasi pemerintahan dan perijinan

yang tinggi, karena administrasi pemeritahan dan perijinan akan sangat

mempengaruhi tingkat daya saing daerah dan juga produk-produk daerah yang pada

gilirannya akan sangat menentukan kinerja keuangan daerah atau Negara (Ratminto,

2003). Beberapa studi menunjukkan bahwa akar permasalahan administrasi

pemerintahan dan perijinan kota adalah prosedur yang berbelit-belit dan tidak

transparan. Sehingga konsep birokrasi lebih dikenal dan diartikan sebagai suatu yang

menyusahkan karena rumit, tidak efisien dan korup. Oleh karena itu prosedur

pemerintahan dan perijinan perkotaan merupakan salah satu hal yang harus dikelola

secara lebih baik demi untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah

dan memenangkan persaingan di era globalisasi ini (Ratminto, 2003). Pemenuhan hak

orang lain (masyarakat) yang merupakan tujuan dari fungsi pelayanan publik harus

terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Sisi kuantitas

dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah masyarakat yang dapat dilayani dan

menambah waktu pelayanan, sedangkan sisi kualitas dapat dikurangi dengan

mengurangi kesalahan pelayanan, mempercepat pelayanan, dan kemudahan

pelayanan. Beberapa studi dilakukan terkait dengan kepuasan pelanggan terhadap

kualitas pelayanan publik. Diantaranya dilakukan oleh Ratminto (2003) dengan

melakukan survey kepuasan pelangan di Unit Pelayanan Terpadu Perijinan Satu Atap

(UPTPSAP) Kecamatan Sleman, menyimpulkan bahwa pelayanan perizinan berjalan

secara lambat yang disebabkan karena panjangnya prosedur pelayanan dan berbelit-

belit, tidak transparan ditambah lagi dengan penilaian tentang kemampuan aparat

yang masih rendah, sehingga konsep birokrasi lebih dikenal dan diartikan sebagai

seuatu yang menyusahkan karena berbelit-belit, tidak efisien dan korup. Selain itu

menurut Dwiyanto (2001:1) hasil survey menunjukkan bahwa 59% masyarakat

pengguna pelayanan menilai pelayanan publik buruk. Dan masih dijumpai berbagai

bentuk patologi birokrasi seperti kelambatan dan sebagainya. Untuk mendukung

pemenuhan kebutuhan tersebut dan upaya mengantisipasi perubahan dan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya pemanfaatan teknologi

informasi instansi pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik menerapkan E-

government (electronic government).

Pengembangan E-government merupakan upaya mengembangkan

penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam

meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisian (Instruksi Presiden

No.3/2003 tentang kebijakan dan strategi nasional). Perkembangan birokrasi

selanjutnya akan mengacu pada knowledge and skill dengan kebutuhan kerja tim.

Oleh karena itu Team dan Information Technology merupakan 2 hal yang sangat

penting dalam pengembangan organisasi (Don Makin Susan. G, 1998 dalam Kaiman

Turnip, 2003). Dengan Global Network, Sistem Informasi Birokrasi, Sistem Informasi

Manajemen, dalam pengambilan keputusan akan bersifat terbuka dan transparan serta

diakses oleh berbagai lapisan sehingga informasi dapat menyebar merata.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Defenisi organisasi publik dan organisasi swasta

            Organisasi Publik sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang

dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan).  Atau satu-satunya

organisasi didunia yang mempunyai wewenang “merampok” harta rakyat (pajak),

“membunuh” rakyat (hukuman mati), dan “memenjarakan” rakyat. Organisasi Publik

adalah organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan

ruang lingkup Negara dan mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di

bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga  sehingga

mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, dan melayani keperluannya,

sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman

sebagai sanksi penegakan peraturan.

Organisasi ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi

kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam

operasionalnya. Organisasi berorientasi pada pelyanan kepada masyarakat tidak pada

profit/laba/untung.

Sedangkan Organisasi Swasta atau organisasi laba adalah organisasi yang juga

bergerak di bidang pelayanan barang dan atau jasa yang kepemilikannya yang

dibedakan dari kemampuanya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum

pasar oleh satu orang atau lebih yang berorientasi pada keuntungan / laba. Dengan

demikian, jelas organisasi ini mempunyai tujuan utamanya adalah untuk mencari laba

atau untung sebesar-besarnya. Organisasi laba meliputi antara lain perusahaan-

perusahaan berskala kecil hingga berskala besar baik bertaraf local, nasional maupun

internasional. Ciri-cirnya antara lain Dimiliki oleh satu orang atau lebih, berorientasi

pada keuntungan. Organisasi publik identik dengan administrasi pemerintah Seperti

diketahui bahwa kegiatan pemerintah itu bermacam-macam baik dalam hal pelaksanaan

kegiatan tertentu ataupun dalam hal pelayanan yang bersifat monopoli. Jenis kegiatan

yang pertama dapat meliputi hubungan external, pelaksanaan hukum-hukum internal

dan aturan-aturan, pekerjaan sosial, penarikan pajak, dan juga pertahanan. Sedangkan

pelayanan yang bersifat monopoli dapat berupa pelayanan pos, mengontrol imigrasi,

pengaturan listrik, transportasi kereta api. dll.

Identifikasi organisasi publik didasarkan dengan peraturan negara, dibiayai oleh

keuangan negara, dan dioperasionalisasikan oleh aparat yang mempunyai jenjang kariri

tertentu. Konsekuensi pertama dari realitas ini adalah bahwa kewenangan publik

menjadi dibawah kontrol politik.

Departemen-departemen pemerintahan akan menjadi lembaga-lembaga yang

sangat diatur oleh peraturan yang sering membatasi pencapaian tujuan pada pelayanan

publik itu sendiri. Kenyataan bahwa antara negara yang satu dengan negara lain dalam

pelayanan ada perbedaan seperti di Inggris misalnya pemerintah telah bekerja sama

dengan organisasi sosial lainnya dalam rangka pelayanan pada publik. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa administrasi negara bukan sinonim dengan organisasi

pemerintah. Karena administrasi negara akhirnya mencakup semua organisasi sosial,

organisasi swasta yang bersama-sama melaksanakan aspek-aspek kebijakan publik

(publik policy).

Sifat-sifat administrasi organisasi publik berorientasi pada publik

Kaarakteristis khas yang mempunyai sifat-sifat yang berorientasi pada publik, seperti

memiliki perhatian yang tinggi dengan masalah-masalah sosial dan nilai-nilai sosial,

adanya kesadaran yang tinggi dengan pendapat umum, respek pada tanggung jawab

publik.

Melihat administrasi negara berbentuk organisasi publik memiliki ciri khusus

dalam melaksanakan kebijakan publik seperti control politik, akuntabilitas, pemakian

birokrasi pemerintah, pembuatan kebijakan pemerintahan penegakan hukum yang

berbeda dilakukan oleh swasta. Pada hakekatnya pelayanan publik bukan monopoli

pemerintah  seperti yang telah dikatakan diatas organisasi swastapun mampu juga

melakukan pelayanan publik. Hanya pada sifat-sifat tertgentu sebagaimana yang

diungkapkan pada pendekatan keempat hal ini menjadi monopoli pemerintah.

Memfokuskan pada sifat publicness Mengutip pendapat dari Robert Danhardt dalam 

“Toward A Critical Theory of Public Organization” dari public Administration Review,

1981, maka sifat publikness dijawab dengan perlunya organisasi public memfokuskan

pada demokratisasi hubungan social. Menurut dia administrasi Negara harus

mengkonsentrasikan pada administrasi public yang demokratis daripada orientasi pada

administrsi Negara yang otokratis, dan manajemen partisipatif daripada manajemen

hirarkis.

Perbedaan dan persamaan organisasi publik dan organisasi swasta

Setelah kita pelajari pengertian dari masing-masing jenis organisasi di atas,

maka kita dapat melihat perbedaan-perbedaan diantaranya, yang antara lainnya adalah

sebagai berikut:

1)     Orientasi

Organisasi laba berorientasi pada laba atau untung, sedang organisasi public

berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat (tidak mencari untung). Sementara

organisasi nirlaba hanya sebagai suatu organisasi yang didirikan untuk mendukung

suatu isu di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil,

tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter).

2)      Kepemilikan

Kepemilikan organisasi nirlaba tidak jelas siapa sesungguhnya ’pemilik’

organisasi apakah anggota, klien, atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas

memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Sementara pemilikan organisasi

public adalah milik Negara yang dimana telah diatur oleh konstitusi.

3)      Dalam hal donatur

Organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda

dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari

keuntungan usahanya, sedangkan organisasi public didanai oleh pendapatan Negara

atau daerah yang didapat dari pajak.

4)      Dalam hal penyebaran tanggung jawab

Pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi Dewan Komisaris, yang

kemudian memilih seorang Direktur Pelaksana. Sedangkan pada organisasi nirlaba, hal

ini tidak mudah dilakukan. Anggota Dewan Komisaris bukanlah ’pemilik’ organisasi,

sementara di organisasi public yang bertanggung jawab adalah Negara yang

didelgasikan kepada pejabat atau orang tertentu untuk mengelolanya dan kalau tidak

maka dikenai sanksi.

5)     Sistem akuntansi yang digunakan

Perbedaan yang lain adalah sistem akuntansi yang digunakan. Pada sektor

swasta sistem akuntansi yang biasa digunakan adalah akuntansi yang berbasis

akrual (accrual accounting). Sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan

sistem akuntansi berbasis kas (cash basis accounting).

Tabel perbandingan organisasi publik dan privat secara umum, yaitu:

No Organisasi

Publik

Organisasi

Privat

1. Tujuan Laba non laba

2. Produk yang

dihasilkan

Publics goods Privat goods

3. Cara

pengambilan

keputusan

demokratis Strategis

bisnis

4. Ukuran kinerja Social

welfare

efisiensi

5. Misi organisasi “melakukan

kebaikan”

“untung rugi”

Meskipun Organisasi Publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda

dengan Organisasi Swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, yaitu:

Kedua sektor tersebut, yaitu sektor publik dan sektor swasta merupakan bagian

integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya

yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Keduanya menghadapi masalah yang

sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya (scarcity of resources), sehingga baik

sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya

organisasi secara ekonomis, efektif dan efisien. Proses pengendalian manajemen,

termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor

sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan

fungsi manajemen, yaitu: Perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.

·         Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama,

misalnya: baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi

massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya. Kedua sektor terikat

pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.

Pada dasarnya antara manajemen publik dan manajemen swasta ada beberapa

persamaan dalam pengelolaan sistem informasinya. Tetapi disamping persamaan

persamaan yang ada, diantara manajemen publik dan manajemen swasta ada juga

perbedaan yang cukup besar dalam konteks, orientasi nilai, sasaran pelayanan.

Persamaan-persamaan yang anda antara sektor publik dan sektor swasta adalah pada

peran dan fungsi manajemen. Sementara itu perbedaannya cukup besar, antara lain

sistem nilai dan landasan ideologinya berbeda. Dunia bisnis merupakan produk dari

ideologi kapitalistik: yang mengurus soal : pemasukan, biaya, keuntungan, dan

pengembangan investasi dengan aplikasi sistem informasi sebagai berikut :

1.Sistem informasi akuntansi (accounting information systems), menyediakan informasi

dan transaksi keuangan.

2.Sistem informasi pemasaran(marketing information systems), menyediakan informasi

untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-

kegiatan penelitian pasar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran.

3.Sistem informasi manajemen persediaan(inventory management information

systems).

4.Sistem informasi personalia (personal information systems)

.5.Sistem informasi penelitian dan pengembangan (research and development

information systems).

6.Sistem informasi teknik(engineering information systems).

Sedangkan manjemen publik, yang terkait erat dengan adminsitrasi publik,

landasan ideologinya muncul dari konstitusi, seperti: kedaulatan rakyat, pembagian

wewenang, hak-hak asasi, pluralisme, keuntungan publik, barang-barang publik (public

goods), kebebasan mengakses informasi, perwakilan (representativeness), persamaan

kesempatan, dan persaan dalam perlakuan. Dilihat dari penjelasan diatas maka dapat

disimpulkan bahwa sistem informasi privat adalah sistem komputer yang digunakan

level organisasi untuk mengubah sasaran, pengoperasian, produk, jasa, atau relasi

lingkungan untuk membantu organisai meraih keunggulan kompetitif. Berbeda dengan

sektor public yang berorientasi pada pelayanan. Secara lebih jauh dijelaskan

manajemen sistem informasi publik adalah suatu sistem yang dirancang untuk

menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan

manajemen yang berhubungan dengan kebutuhan pemerintahan maupun masyarakat

(perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian) dalam organisasi

publik.

Contoh aplikasi penerapan manajemen sistem informasi di sektor publik antara lain :

1. E-Government adalah contoh aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam

administrasi publik, sebagai upaya untuk merevitalisasi organisasi dan manajemen

pemerintahan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara prima, baik

dalam pengelolaan kebijakan, pelayanan informasi, maupun dalam pengelolaan

pelayanan publik.

2. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan/Decision-Support Systems (DSS)

3. Sistem Kelompok Pendukung Pengambilan Keputusan/Group Decision-Support

Systems (GDSS)

4. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Eksekutif/Executive-Support Systems

(ESS)

5. Sistem Pakar/Expert System

2.2 Kerangka Sistem Informasi Pada Organisasi Publik

Semua sistem informasi mempunyai tiga kegiatan utama, yaitu menerima data

sebagai masukan (input), kemudian memprosesnya dengan melakukan penghitungan,

penggabungan unsur data, pemutakhiran dan lain-lain, akhirnya memperoleh informasi

sebagai keluarannya (output).

SIM merupakan upaya organisasi pertama yang tujuan utamanya adalah

Menyediakan informasi bagi manajemen (karena itu dinamakan sisteminformasi

manajemen). Ternyata dalam praktiknya SIM pada suatu organisasi menyediakan juga

informasi bagi orang-orang selain paramanajer. Ketika suatu organisasi semakin

memiliki pengalaman dalam menerapkan rancangan SIM yang mencakup kebutuhan

seluruh organisasi, paramanajer di wilayah-wilayah tertentu, baik ditingkat pusat

maupun daerah, mulai menerapkan konsep sesuai kebutuhan yang mereka perlukan.

Sistem informasi mulai akan memasuki wilayah yang sudah tersegmentasi, yang dapat

disebut sebagai sub-sub sistem SIM yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan

penggunanya. Sebagai contoh pada tataran organisasi pemerintah pusat sudah

mengimplementasikan beberapa aplikasi sistem informasi antara lain:

•Sistem akuntansi keuangan negara (SKAN),

INPUT(data - data)

PROSES(Perhitungan,

penggabungan data, pemutakhiran,dll)

OUTPUT( Informasi )

•Sistem akuntansi barang milik negara (SABMN),

•Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD),

•Sistem Informasi Kependudukan,

•Sistem Informasi Kepegawaian dan pengembangan-pengembangan subsub sistem tata

kelola pemerintahan lainnya

2.3 Hubungan antara Organisasi dengan Sistem Informasi

Hubungan antara organisasi dengan sistem informasi yaitu sangat erat

kaitannya. Sistem Informasi juga sebagai alat penunjang berkembangnya suatu

organisasi. Dengan adanya sistem informasi, organisasi dapat dimudahkan misalnya

dalam hal publikasi kegiatan apa saja yang sudah mereka lakukan sehingga masyarakat

luas dapat memantau kegiatan yang sudah dilakukan oleh suatu organisasi tersebut.

SIM adalah penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung

informasi-informasi yg dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Kumpulan dari

interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan

mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan

manajemen di dalam kegiatan pelaksanaan dan pengendalian. SIM berhubungan

dengan pengolahan informasi yang didasarkan oleh computer (user) yang menghasilkan

sebuah informasi.

a. Sistem Informasi Manajemen Publik (SIMP)

Suatu organisasi publik akan menjalankan fungsi-fungsi operasi yang harus

berjalan dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan

pelayanan itu sendiri. fungsi-fungsi operasi dalam organisasi Publik meliputi fungsi

operasi dalam pelayanan. Untuk menjalankan fungsi-fungsi operasi tersebut dibutuhkan

manajemen di mana sudah barang tentu fungsi-fungsi manajemennya harus dapat

berjalan dengan baik. Fungsi-fungsi manajemen yang harus berjalan dalam

menggerakan fungsi operasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan sekurang-

kurangnya meliputi fungsi planning, organizing, staffing, directing, evaluating,

coordinating, dan budgeting.

Fungsi menajemen memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan tingkat

relasional yang kompleks antar fungsi operasi ketika harus menjalankan fungsi operasi

tersebut yang di bangun dalam organisasi publik. Ketika fungsi operasi dalam

organisasi berjalan sesuai fungsi manajemen, maka akan terjadi lalulintas data dan

informasi yang saling terkait dan saling membutuhkan sehingga tingkat kompleksitas

relasional antar fungsi tersebut kelihatan sekali.

Kompleksitas relasional data dan informasi tersebut meliputi tahap-tahap

pengumpulan data, klasifikasi data, pengolahan data supaya berubah bentuk, sifat, dan

kegunaan menjadi informasi, interpretasi informasi, penyimpanan informasi,

penyampaian informasi atau transmisi kepada pengguna dan penggunaan informasi

untuk kepentingan manajemen organisasi. Tahapan kompleksitas relasional data dan

informasi memungkinkan ditempuhnya delapan tahap penting dalam penanganan

informasi, yaitu penciptan informasi, pemeliharaan saluran informasi, transmisi

informasi, penerimaan informasi, penyimpanan informasi, penelusuran informasi,

penggunaan informasi.

Sistem komputer informal dikaitkan dengan penanganan komputer secara

personal dan pengunaan sistem formal. Sistem eksternal, formal, dan informal tidak ada

organisasi yang hidup dalam isolasi dan keterkaitan antara organisasi dengan

lingkungan eksternal yang terjadi.

Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasikan organisasi

publik:

Organisasi publik sebenarnya identik dengan administrasi pemerintahan.

Organisasi public dikaitkan pada peraturan Negara, dibiayai oleh keuangan

Negara, dan dioperasionalisasikan oleh aparat yang mempunyai jenjang karier

terentu.

Sifat-sifat administrasi organisasi publik berorientasi publi.

Administrasi Negara yang berbentuk organisasi publik memiliki ciri khusus

dalam melaksanakan kebijakan publik.

Organisasi publiK memfokuskan pada sifat “PUBLICNESS”.

b. Proses Penggunaan (SIMP) Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Publik

Sistem Informasi Manajemen Publik (SIMP) adalah sistem yang didisain untuk

kebutuhan manajemen dalam upaya mendukung fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen

pada suatu organisasi publik. Maksud dilaksanakannya SIMP adalah sebagai

pendukung kegiatan fungsi manajemen; planning, organizing, staffing, directing,

evaluating, coordinating, dan budgeting dalam rangka menunjang tercapainya sasaran

dan tujuan fungsi-fungsi operasional dalam organisasi publik.

Dengan adanya SIMP organissi publik akan merasakan beberapa manfaat

sebagai berikut:

- Pertama, tersedianya sistem pengeloaan data dan informasi publik.

- Kedua, terintegrasinya data dan informasi publik untuk mendukung proses

pengambilan keputusan.

- Ketiga, tersedianya data dan informasi publik yang lengkap bagi seluruh

stakholders yang berkepentingan dalam bidangnya.

SIMP digunakan oleh penggunanya sebagai alat bantu pengambil keputusan

dan oleh pihak lain yang tergabung dalam inter-organizational information system

sehingga organisasi publik dapat berinteraksi dengan pihak berkepentingan

(stakeholders) Nilai penting SIMP adalah : Sistem Informasi yang berbasis computer

(computer-based information systems) memungkinkan pendelegasian kegiatan rutin.

Teknologi informasi memungkinkan pengolahan data secara lebih akurat dan

andal. Pembuatan keputusan akan ditunjang dengan pilihan alternatif yang lebih

objektif dengan data pendukung yang lengkap Monitoring dan evaluasi memerlukan

penyerapan informasi secara cepat dan efisien.

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa SIMP sangat berguna dalam

meningkatkan mutu layanan publik.

c. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Di Sektor Pemerintah

Walaupun sudah lebih 20 tahun Sistem Informasi dikenal di Indonesia,

implementasi di kantor pemerintah (baik pusat maupun daerah) relatif masih rendah

dibandingkan dengan sektor swasta .Hal tersebut disebabkan selain karena adanya

hambatan di dalam birokrasi, yaitu mulai dari UU, kebijakan pusat dan daerah, sampai

pada organisasi dan tata kerja yang tidak mudah untuk diubah atau disempurnakan, juga

karena keterbatasan yang dimiliki pada kantor pemerintah mendorong implementasi

sistem informasi sesuai dengan batasan yang ada. Berbeda dengan kondisi di kantor

pemerintah, implementasi sistem informasi di sektor swasta tidak memiliki hambatan

yang berarti, sehingga lebih mudah melakukan penyesuaian di dalam pemanfaatan

sistem informasi. Bagi sektor swasta, sistem informasi serta business process

reengineering dimanfaatkan untuk mencari solusi yang optimal di dalam meningkatkan

efisiensi dan kualitas kerja. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama ini, masih

rendahnya implementasi sistem informasi pada kantor pemerintah disebabkan antara

lain karena:

1. Belum adanya satuan kerja di suatu kantor pemerintah yang secara struktural

bertanggungjawab di dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi ;

2. Keterbatasan di dalam penguasaan sistem informasi diatasi dengan suatu solusi

yang „it oriented‟ sehingga berakibat berkembangnya pulau-pulau sistem

informasi;

3. Rancangan sistem informasi berkembang secara parsial sesuai dengan kebutuhan

masing-masing entitas kantor pemerintahan (satuan kerja), sehingga sulit untuk

di-integrasikan;

4. Sistem informasi dilaksanakan secara mandiri di masing-masing satuan kerja

tanpa adanya koordinasi sistem informasi antar satuan kerja, termasuk

membangun informasi yang bukan menjadi tanggung jawab satuan kerja

pembangun sistem;

5. Data dan informasi yang dibuat dan berada di luar kewenangan/tupoksi suatu

satuan kerja/lembaga tidak dapat dijamin keakuratan dan tanggungjawab

kelayakannya, sehingga akan menjadi suatu area yang berisiko tertinggi;

6. Belum terbangunnya budaya bekerja dengan suatu pola yang saling terintegrsi di

lingkungan kantor pemerintah;

7. Keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia untuk pengelolaan sistem

informasi.

Pelaksanaan sistem informasi pada kantor pemerintah dapat diselenggarakan jika:

a) Ada suatu proses kerterbukaan serta manajemen data dan informasi yang tertib

serta terencana;

b) Birokrasi tidak lagi menjadi suatu hambatan;

c) Pembangunan sistem informasi dikembalikan pada tupoksi masing-masing

organisasi satuan pemerintahan;

d) Perlu dibuat suatu strategi dan kebijakan pendukung agar sistem informasi

dapat diselaraskan dengan birokrasi yang ada di sektor swasta;

e) Perlu peningkatan sumberdaya manusia;

f) Perlu adanya change management di lingkungan kantor pemerintahan.

2.4 Bagaimana Organisasi Mempengaruhi Sistem Informasi

Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem

informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan. Pada saat

yang bersamaan, organisasi harus waspada dan terbuka terhadap pengaruh sistem

informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi tersebut. Manajer dan karyawan,

menjadi orang yang memutuskan sistem apa yang akan di bangun, apa yang dapat

dilakukan dengan sistem tersebut, dan bagaimana sistem akan diterapakan. Organsasi

mungkin tidak dapat mengantisipasi konsekuensi dari semua keputusan dan harus

menerima segala resiko dari apa yang telah putuskan.Organisasi mempengaruhi

sistem informasi karena:

a. Sistem informasi mampu mengubah cara hidup suatu organisasi. Beberapa sistem

informasi mengubah keseimbangan hak, priviliges, kewajiban, pertanggungjawaban

dan perasaan yang telah terbangun sekian lama pada suatu organisasi.

b. Karena organisasi akan berpengaruh terhadap sistem informasi melalui keputusan-

keputusan yang dibuat oleh manajer dan karyawan. Manajer membuat keputusan

tentang desain sistem. Mereka juga menggunakan teknologi informasi. Manajer

membuat keputusan tentang desain sistem. Karena menggunakan teknologi informasi,

manajer juga akan memutuskan siapa yang akan membuat dan mengoperasikan

sistem, dan pada akhirnya memberikan pertimbangan rasional dalam pembuatan

sistem. Maka manajer mempunyai alasan yang rasional baik menyangkut umum

ataupun khusus. Alasan yang paling pokok bagi manajer untuk memilih menggunakan

sistem adalah untuk mencapai alasan-alasan ekonomi, menyediakan pelayanan yang

baik. Dampak komputerisasi terhadap organisasi tergantung dari bagian dan

bagaimana manajer membuat keputusan.

Berdasarka kedua point diatas, maka bagian akan dijelaskan mengenai :

1. Keputusan-Keputusan Tentang Peran Sistem Informasi

Organisasi mempunyai dampak langsung terhadap teknologi informasi melalui

keputusannya tentang bagaimana teknologi akan digunakan dan peran apa yang akan

dimainkan dalam organisasi. Dukungan terhadap perubahan peran telah merubah secara

teknikal serta sistem konfigurasi organisasi yang secara nyata telah memberikan

computing powerdan data, sehingga menjadi lebih dekat dengan pemakai akhir.

Mesin hitung elektronik dengan fungsi-fungsi yang terbatas dalam tahun 1950-

an telah memberikan cara baru. Mainframe yang tersentralisasi dapat melayani kantor

pusat dengan kantor cabang di beberapa lokasi yang terpencil pada tahun 1960-an. Pada

tahun 1970-an komputer mikro yang ditempatkan di sebuah departemen atau divisi

dihubungkan dengan komputer pusat. Tahun 1980-an, komputer mikro desktop pertama

kali digunakan secara independen, kemudian dihubungkan dengan minicomputer dan

komputer yang berukuran besar.

Dalam tahun 1990-an, rancangan jaringan organisasi secara penuh

dikembangkan. Dalam rancangan baru ini, central mainframe computer menyimpan dan

mengkoordinasi informasi dan mengalirkannya ke desktop-desktop dan bahkan ke

ratusan jaringan lokal yang lebih kecil. Sistem operasinya menyerupai sistem telepon.

Sistem informasi telah menjadi bagian integral, on-line, daninteractive tools yang

secara mendalam berfungsi dalam operasi dari menit ke menit serta pengambilan

keputusan organisasi. Dengan demikian organisasi menjadi sangat tergantung pada

sistem dan tidak akan mampu bertahan ketika sistem ini runtuh.

2. Keputusan Tentang Siapa Yang Menyediakan Pelayanan Teknologi lnformasi.

Cara kedua dimana organisasi mempengaruhi teknologi informasi adalah

melalui keputusan tentang siapa yang akan mendesain, membangun, dan

mengoperasikan teknologi di dalam organisasi. Teknologi komputer mirip dengan

teknologi yang lain, termasuk didalamnya teknologi otomotif. Disamping mobil,

masyarakat membutuhkan jalan bebas hambatan, bengkel, pompa bensin, insinyur

mesin, polisi, dan produsen spare-part. Automobile adalah sebuah paket pelayanan,

organisasi dan manusia/orang. Demikian pula sistem informasi mensyaratkan sub-unit

organisasi khusus, spesialis informasi, serta kelompok pendukung yang lain. Manajer

membuat keputusan penting tentang paket komputer: keputusan tentang apa yang

dilakukan oleh teknologi informasi.

Paket-paket itu terdiri dari tiga entitas. Pertama, fungsi atau unit organisasi

formal yang biasa disebut departemen sistem informasi. Kedua, ahli-ahli atau spesialis

sistem informasi seperti programer, sistem analis, project leader, manajer sistem

informasi. Demikian pula spesialis eksternal seperti supplier hardware dan manufaktur,

perusahaan software, dan konsultan yang berpartisipasi pada operasi harian dan

perencanaan sistem informasi jangka panjang. Ketiga, paket sistem informasi adalah

teknologinya itu sendiri, baik software maupun hardware.

Saat ini kelompok sistem informasi menjadi agen perubah yang sangat kuat

dalam organisasi, mendesak strategi baru dalam bisnis dan memaksa produk-produk

dihasilkan dengan berbasis informasi serta memerlukan koordinasi antara

pengembangan teknologi dan perencanaan perubahan organisasi. Ukuran dan

departemen sistem informasi sangat bervariasi dan sangat tergantung pada peran dan

sistem informasi dalam organisasi serta ukuran organisasi. Pada perusahaan dengan

ukuran menengah sampai besar kelompok sistem informasi terdiri dan 100 sampai 400

orang. Ukuran kelompok sistem informasi dan total pengeluaran untuk komputer sistem

informasi (khususnya organisasi yang menjual produk informasi) dapat menghabiskan

sampai 40 persen dari gross revenues.

Pada tahun-tahun pertama penggunaan komputer, ketika peran sistem informasi

dibatasi, kelompok sistem informasi umumnya terdiri dari programer dan ahli teknik.

Saat ini kebanyakan kelompok sistem informasi dan analis sistem tumbuh atau

bertambah secara proporsional. Sistem analis biasanya merupakan pihak yang

menghubungkan antara kelompok sistem informasi dengan fihak lain dalam organisasi.

Hal lain yang menjadi tugas analis adalah menterjemahkan masalah-masalah bisnis dan

kebutuhannya ke dalam persyaratan sistem dan informasi.

Manajer sistem informasi adalah pimpinan tim programer dan analis, manajer

proyek, manajer fasilitas fisik, manajer telekomunikasi, kepala kantor dan kelompok

automation, dan manajer operasi komputer dan staf data entry. End user adalah

representatif dan departemen diluar kelompok sistem informasi dimana aplikasi di

kembangkan. Pemakai (users) ini mempunyai peran penting dalam desain dan

pengembangan sistem informasi.

3. Keputusan Tentang Mengapa Membangun Sistem Informasi

Untuk membangun sistem informasi, manajer mempunyai beberapa alasan

rasional baik menyangkut umum ataupun khusus. Alasan yang paling pokok bagi

manajer untuk memilih menggunakan sistem adalah untuk mencapai alasan-alasan

ekonomi, menyediakan pelayanan yang lebih baik, atau menyediakan tempat kerja yang

lebih baik. Dampak komputer terhadap organisasi tergantung dari bagian dan

bagaimana manajer membuat keputusan.

Organisasi mengadopsi sistem informasi adalah untuk menjadi lebih efisien,

menghemat uang, dan mengurangi jumlah tenaga kerja. Meskipun respon-respon yang

demikian secara umum benar untuk masa-masa yang lalu, namun alasan-alasan itu

bukanlah alasan-alasan pokok untuk mengadopsi sistem.

Sistem yang ada saat sekarang dibangun dengan tujuan efisiensi untuk hal- hal

yang menyangkut pekerjaan pikiran. Namun alasan lain yang lebih mendasar dan

mudah diterima, sistem informasi merupakan sesuatu yang sangat penting jika ingin

tetap bertahan dalam bisnis. Sistem informasi merupakan sesuatu yang sangat vital

sebagaimana peningkatan modal seperti bangunan-bangunan modern atau corporate

headquarter. Peningkatan dalam pengambilan keputusan (kecepatan, akurasi,

keterpaduan), pelayanan yang lebih baik kepada customer dan harapan klien,

koordinasi kelompok-kelompok yang terpencar, serta menguji kekuatan kontrol

terhadap personal maupun pengeluaran menjadi alasan penting untuk membangun

sistem (Huff dan Munro, Husein, M.F. dan Wibowo, A. 2002).

Alasan terkini, organisasi mengadopsi sistem karena ingin mendapatkan

competitive benefit (manfaat kompetitif). Beberapa organisasi sekedar ingin menjadi

lebih inovatif untuk mendapatkan benefit ekonomi secara langsung. Untuk beberapa

kasus, sistem informasi dibangun karena ambisi dari beberapa kelompok dalam

organisasi dan antisipasi dampak dan konflik yang tengah berlangsung dalam

organisasi.

Selain itu, faktor-faktor lingkungan eksternal adalah faktor eksternal organisasi

juga yang mempengaruhi adopsi dan desain sistem, beberapa faktor lingkungan

eksternal adalah:

a. peningkatan biaya tenaga kerja atau sumber daya yang lain,

b. persaingan dan perusahaan lain, dan

c. perubahan regulasi pemerintah (Undang-undang).

Secara umum faktor-faktor lingkungan eksternal ini dapat dianggap sebagai

batasan-batasan lingkungan. Namun pada saat yang sama, lingkungan juga

menyediakan beberapa kesempatan kepada organisasi, seperti teknologi baru, sumber

modal baru, pengembangan proses produksi baru, memaksa kompetitor untuk keluar,

program-program baru pemerintah yang dapat meningkatkan permintaan produk-

produk tertentu.

Faktor institusional adalah faktor internal organisasi yang mempengaruhi proses

adopsi dan desain sistem informasi. Faktor ini mencakup :

a. tata nilai (value),

b. norma, dan

c. hal-hal penting yang dapat membentuk strategi penting dalam organisasi.

Sebagai contoh adalah manajemen puncak dapat memutuskan bahwa

perusahaan perlu menerapkan sistem kontrol yang lebih ketat terhadap proses

persediaan, dan oleh sebab itu memutuskan untuk membangun sistem informasi

persediaan (inventory information systems). Sistem itu kemudian diadopsi,

dikembangkan, dan dioperasikan hanya untuk keperluan internal dan alasan-alasan

kelembagaan.

2.5 Bagaimana Sistem Informasi Mempengaruhi Organisasi

Sistem informasi dan organisasi dimana keduanya digunakan untuk saling

berinteraksi dan mempengaruhi. Sistem informasi juga terhubung dengan struktur,

budaya, proses bisnis organisasi. Sistem baru mengacaukan pola kerja dan hubungan

kekuatan yang telah mapan, sehingga sering ada kejanggalan yang cukup besar dari

organisasi ketika sistem tersebut diperkenalkan.

a) Teori Ekonomi

Dalam teori ekonomi, sistem informasi dapat dipandang sebagai faktor produksi

yang dapat menjadi subtitusi bebas (freely subtituted) bagi kapital dan tenaga kerja.

Dengan semakin murahnya teknologi informasi, TI menggantikan (menjadi subtitusi)

tenaga kerja yang semakin lama semakin mahal. Teknologi infomasi juga dapat

memperkecil ukuran organisasi karena TI dapat menurunkan biaya transaksi

(transaction cost), yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan karena membeli sesuatu

yang tidak dapat dihasilkannya sendiri. Membeli barang/jasa dari pasar adalah mahal,

karena terdapat biaya lokasi, komunikasi dengan pemasok yang jauh, pengawasan

komplain kontrak, pembelian asuransi, biaya pencarian informasi tentang produk, dan

sebagainya. Secara tradisional, perusahaan berusaha mengurangi biaya transaksi

dengan menjadi besar, menyewa lebih banyak karyawan atau membeli pemasok dan

distributor sendiri, seperti yang dilakukan General Motor.

Teknologi informasi, terutama penggunaan jaringan, dapat membantu

perusahaan mengurangi biaya keterlibatan dengan pasar (biaya transaksi). Dengan TI

lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk menghubungi pemasok dari luar dari pada

menggunakan sumber-sumber internal. Sebagai contoh, Chrysler Corporation

menggunakan 70 persen komponen dari luar perusahaannya sendiri. Perusahaan Cisco

System dan Dell Computer melakukan outsource produksinya kepada perusahaan lain

seperti Flextronics.

Teknologi informasi juga dapat mengurangi biaya manajemen internal. Menurut

teori agen (agency theory), perusahaan dapat dipandang sebagai nexus of contracts

diantara individu-individu yang berkepentingan, perusahaan bukanlah entitas tunggal

yang bertujuan memaksimalkan keuntungan. Pemilik perusahaan mempekerjakan

karyawan (agen) untuk mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki pemilik. Namun

karyawan (agen) membutuhkan pengawasan dan manajemen terus-menerus, jika tidak

agen akan bertindak untuk kepentingannya sendiri bukan untuk kepentingan pemilik

perusahaan. Dengan semakin besar dan semakin luasnya cakupan perusahaan, biaya

agensi atau biaya koordinasi meningkat karena pemilik harus mengeluarkan lebih

banyak usaha dan biaya untuk mengawasi dan manajemen karyawan. Teknologi

informasi mengurangi biaya agensi dengan mengurangi biaya dalam mendapatkan dan

menganalisis informasi, sehingga manajer lebih mudah untuk memperhatikan karyawan

dalam jumlah besar.

b) Teori Perilaku

Teori perilaku berusaha menjelaskan organisasi dari sudut pandang sosiologi,

psikologi dan ilmu politik. Penelitian perilaku telah menemukan sedikit bukti bahwa

sistem informasi secara otomatis mentransformasi organisasi. Teknologi informasi

dapat mengubah hirarki pengambilan keputusan di dalam organisasi dengan

menurunkan biaya pengambilan dan penyebarluasan informasi. Teknologi informasi

dapat membawa informasi secara langsung dari unit operasional kepada manajer senior,

sehingga mengurangi manajer menengah dan pekerja klerikal. Teknologi komunikasi

memungkinkan manajer senior menghubungi unit operasional tanpa melalui

perantaraaan manajemen menengah. TI juga memungkinkan penyebaran informasi

secara langsung ke pekerja level bawah, sehingga mereka dapat membuat keputusan

berdasarkan Pengetahuan dan informasi sendiri tanpa campur tangan manajemen.

Namun beberapa penelitian menyarankan agar manajer menengah diberi lebih banyak

informasi, sehinggamanajer menengah lebih berdaya dalam mengambil keputusan

penting dan dapat mengurangi sejumlah pekerja level bawah.

Bagaimana Sistem Informasi mempengaruhi Organisasi

1. Dampak Ekonomi

Ukuran perusahaan biasanya berkembang untuk mengurangi biaya transaksi.

Teknologi informasi secara potensial mengurangi biaya pada ukuran tertentu, membuka

kemungkinan pertumbuhan pendapatan tanpa menambah ukuran, atau bahkan

pertumbuhan pendapatan yang disertai ukuran yang menyusut.

2. Dampak Organisasi dan Perilaku

a) Teknologi Informasi atau TI meratakan organisasi, yaitu perataan hierarki dengan

memperluas distribusi informasi untuk memberikan kekuatan kepada karyawan

tingkat rendah dan meningkatkan efisiensi manajemen

b) Organisasi pascaindustri, yaitu wewenang semakin bergantung kepada

pengetahuan dan kompetensi, dan tidak hanya pada posisi formal.

c) Memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Terdapat beberapa cara

untuk memvisualisasikan penolakan organisasi yang saling berhubungan untuk

membawa perubahan dengan mengubah teknologi, tugas, struktur, dan orang-

orang secara bersamaan.

3. Internet dan Organisasi

Internet meningkatkan aksesibiltas, penyimpanan, dan distribusi informasi dan

pengetahuan untuk organisasi, dan untuk mengurangi biaya transaksi dan keagenan

yang dihadapi kebanyakan organisasi.

4. Implikasi Rancangan dan Pemahaman Sistem Informasi

Faktor organisasi utama yang harus dipertimbangkan saat merencanakan sistem

baru adalah sebagai berikut :

Lingkungan dimana organisasi berfungsi

Struktur organisasi : hierarki, spesialisasi, rutinitas, proses bisnis

Budaya dan politik organisasi

Jenis organisasi dan gaya kepemimpinan

Kelompok kepentingan utama yang dipengaruhi oleh sistem dan sikap dari karyawan

yang akan menggunakan sistem

Jenis tugas, keputusan dan proses bisnis dimana sistem info dirancang untuk

membantunya.

BAB III

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dasawarsa terakhir berkembang

begitu cepat. Meski dalam penerapannya dunia bisnis sudah terlebih dahulu mendalami

pentingnya sistem informasi, namun sektor publik juga semakin lama menyadari pentingnya

sistem informasi untuk memperbaharui struktur organisasinya dan meningkatkan sistem

pelayannya untuk kepentingan masyarakat. dengan masuknya sistem informasi telah

terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang

dilakukan oleh manajemen baik pada tingkat operasional (pelaksana teknis) maupun

pimpinan pada semua jenjang. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan-

perubahan peran dari para manajer dalam pengambilan keputusan, mereka dituntut untuk

selalu dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini yang dapat digunakannya

dalam proses pengambilan keputusan seperti dalam pengambilan keputusan yang

menggunakan Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Eksekutif/Executive Support

Systems (ESS) dan Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan –Decision Support Systems

(DSS)Yang paling menonjol penerapan SIM di sektor public ditandai dengan

dicanangkannya sistem E-Government yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang

lebih efektif dan efisian serta menjamin transparansi kepada masyarakat. Sehubungan dengan

misis tersebut ada beberapa patokan pelayanan informasi publik yang tertuang dalam UU

NO.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang harus diingat oleh setiap

pelayan public. Yakni :

1. transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan

dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai

perusahaan.

2. kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional

tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

3. akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ

perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif

4. pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap

peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;

5. kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku

kepentingan(stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan

perundang-undangan.

Terlepas dari semua itu perkembangan sistem informasi manajemen dalam

administrasi public memang belum sempurna apalagi dikaitkan dengan pemerintahan daerah.

Banyakkendala yang dihadapi dan belum terlesaikan hingga saat ini. Salah satu permasalahan

penerapan sistem informasi manajemen yang ideal adalah kurangnya pemahaman mengenai

konsep ini terlebih pada sumber daya manusia yang belum cukup mampu menerapkan konsep

ini disetiap sisi pemerintahan. Hingga saat ini Indonesia masih dalam proses mengembangkan

SIM nya dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat luas.