zulkarnainidiran.files.wordpress.com · web viewtindak lanjut adalah bagian terakhir dari kegiatan...
TRANSCRIPT
PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN
Oleh Zulkarnaini*)
1. Pendahuluan
Pengawasan adalah bagian keempat dari empat kegiatan proses pembelajaran. Proses
pembelajaran diawali dengan perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan, diteruskan
dengan penilaian. Bagian akhirnya adalah pengawasan. Hal itu ditegaskan oleh PP 19/2005,
pasal 19, ayat (3), “Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran,
pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses
pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien”
Perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan bersama
dengan pendidik. Perencanaan itu berbentuk silabus dan rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP). Pada pasal 20, PP 19/2005 ditegaskan, “Perencanaan proses
pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat
sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar,
dan penilaian hasil belajar”. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan oleh pendidik berdasarkan perencanaan
proses pembelajaran. Wujudnya nyatanya adalah peristiwa di ruangan belajar dan
pemberian tugas terstruktur dan tugas mandiri kepada peserta didik. Peristiwa di kelas
meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Penilaian proses dan hasil belajar
di tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan. Wujud nyata
penilaian itu adalah ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, dan
ulangan kenaikan kelas. Pengawasan dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan
pengawas sekolah. Wujud dari pengawasan itu adalah pemantauan, supervisi, evaluasi,
pelaporan, dan tindak lanjut.
Keempat kegiatan proses pembelajaran itu merupakan satu kesatuan dengan
penanggung jawab yang jelas. Perencanaan merupakan dasar utama dari semua kegiatan.
Perencanaan yang benar diasumsikan bermuara kepada pelaksanaan yang benar.
Perencanaan dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pendidik. Silabus mata pelajaran
dan silabus muatan lokal disusun oleh guru bersama timnya yang diketuai oleh kepala
*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com
1
satuan pendidikan. Jika silabus belum memenuhi standar yang diharuskan, penanggung
jawabnya adalah kepala satuan pendidikan. Selain itu, silabus merupakan perangkat
kurikulum yang kategori tanggung jawabnya berada di tangan kepala satuan pendidikan.
Lagi pula, di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), silabus merupakan
dokumen dua kurikulum, sedangkan penanggung jawab penyusunan kurikulum di tingkat
satuan pendidikan adalah kepala satuan pendidikan.
Recana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun oleh pendidik berdasarkan
karakteristik peserta didik yang berada di kelasnya. Penyusunan RPP pada dasarnya
dilakukan secara individu, meskipun tidak dilarang secara berkelompok. Jika RPP yang
bermasalah berarti yang beratanggung jawab adalah pendidik. Jadi di dalam perencanaan
proses pembelajaran sudah terlihat dikotomus (pemisah) tanggung jawab antara kepala
satuan pendidikan dengan pendidik. Silabus tanggung jawab kepala satuan pendidikan dan
RPP tanggung jawab pendidik.
Pelaksanaan proses pembelajaran oleh pendidik, bertumpu kepada perencanaan
yang disusun oleh satuan pendidikan dan pendidik. Kegiatan ini berangkat dari keberadaan
silabus dan RPP. Pelaksanaannya akan terlihat nyata di ruang kelas, dalam bentuk interaksi
dengan peserta didik, dan dalam suasana yang menyenangkan. Seperti yang ditegaskan oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 19, ayat (1) tentang Standar Nasional
Pendidikan seperti berikut ini. “Proses pembelajaran pada satuan pendidikan
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta
psikologis peserta didik”.
Penilaian proses dan hasil belajar pada tataran satuan pendidikan dilakukan oleh
pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Pada tataran satuan pendidikan hal itu
dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan. Penegasan itu termaktub pada PP 19/2005
tentang Standar Nasional Pendidikan,pasal 63, ayat (1) sepeti berikut ini. “ Penilaian
pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) penilaian hasil
belajar oleh pendidik; (b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (c) penilaian
hasil belajar oleh Pemerintah.” Lebih lanjut rincian dari pasal 63 ayat (1) ini diuraikan secara
*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com
2
rinci di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Standar Penilaian.
Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam proses pembelajaran perlu diawasi.
Hal itulah yang keempat, yakni pengawasan proses pembelajaran. Bahan sajian sederhana
ini berbicara tentang pengawasan proses pembelajaran. Pembahasan akan dilakukan
dengan sistematika berpikir seperti berikut ini. (1) ruang lingkup kerja kepengawasan; (2)
program atau perencanaan pengawasan; (3) pelaksanaan, pelaporan, dan tindaklanjut
kegiatan kepengawasan. Dengan tiga sistematika berpikir itu, diharapkan bahan ini dapat
dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan kegiatan kepengawasan pada
satuan pendidikan baik oleh pengawas sekolah maupun oleh kepala satuan pendidikan.
2. Ruang Lingkup Kerja Kepengawasan
Ada lima lingkup kerja kepengawasan proses pembelajaran. Kelima lingkup itu
adalah pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Hal itu tertuang di
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41/2007 tentang Standar Proses
seperti berikut ini.
Pemantauan(1) Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. (2) Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan,
pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.(3) Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan
pendidikan.Supervisi
(1) Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.
(2) Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.
(3) Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan. Evaluasi
(1) Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran.
(2) Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara: a) membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan
standar proses, b) mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan
kompetensi guru.(3) Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam
proses pembelajaran.*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com
3
Pelaporan Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasiproses pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan.
Tindak lanjut(1) Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar.(2) Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi
standar.(3) Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut.
Kelima lingkup (pematauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut)
kepengawasan merupakan kegiatan yang berentetan. Ada hubungan hierarkis dari lima
kegiatan itu. Kegiatan diawali dengan pematauan. Hal yang dipantau adalah perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Hasil pemantauan itu tampil dalam wujud
data berupa kondisi ril, kenyataan yang sebenarnya, dan fakta autentik. Hasil pematauan itu
bisa berupa catatan, rekaman, dan dokumentasi. Untuk mendapatkannya dilakukan dengan
berbagai cara atau teknik. Tentu saja cara dan teknik itu memerlukan instrument
pemantauan. Instrumen itu pada hakikatnya adalah instrument pengumpulan data,
informasi, dan fakta tentang kondisi ril dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses
pembelajaran.
Data atau informasi yang diperoleh melalui pemanantauan diolah dan ditafsirkan agar
bermakna. Hasil penafsiran terhadap data atau informasi tersebutlah memerlukan tindakan
selanjutnya. Jika data mengatakan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses
pembelajaran telah memenuhi standar, tentu pengawas (kepala satuan pendidikan dan
pengawas sekolah) berupaya untuk mengembangkan ke tingkat yang lebih tinggi di atas
standar. Kalau data menyatakan belum memenuhi standar, upaya yang dilakukan adalah
meningkatkannya menjadi standar. Kegiatan-kegiatan itulah yang dilakukan di dalam
supervisi. Jadi, supervisi hanya dapat dilkukan jika ada data dan informasi bermakna dari
hasil pemantauan.
Supervisi pendidikan (akademik dan menejerial) menurut Depdiknas (2009) adalah
kegiatan yang berurusan dengan perbaikan dan peningkatan proses dan hasil belajar serta
pengelolaan sekolah (satuan pendidikan). Inti dari kegiatan supervisi adalah perbaikan dan
peningkatan. Data yang diperoleh dari kegiatan pemantauan dijadikan landasan untuk
melakukan supervisi (memperbaiki dan meningkatkan). Jika data menginformasikan hal
*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com
4
yang kurang baik, kegiatan supervisinya adalah memperbaiki. Kalau data menginformasikan
hal yang telah baik, kegiatan supervisinya adalah meningkatkan.
Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi,
pelatihan, dan konsultasi (Permendiknas No. 41/2007). Kegiatan supervisi yang dilakukan
oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas sekolah adalah kegiatan untuk memperbaiki
dan atau meningkkatkan. Hal yang diperbaiki atau ditingkatkan adalah perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Cara yang digunakan adalah dengan
pemberian contoh, disksusi, pelatihan, dan konsultasi. Pemilihan cara ini tentu sangat
ditentukan oleh keadaan dan kebutuhan pendidik. Bisa jadi seorang pendidik hanya
memerlukan contoh untuk meningkatkan kemampuan merencanakan, sedangkan pendidik
yang memerlukan diskusi, konsultasi, dan pelatihan. Selain itu, kiat kepala satuan
pendidikan dan pengawas sekolah dalam mengemban tugasnya juga sangat berpengaruh
terhadap pemilihan cara yang tepat.
Hal yang esensial dalam pemantauan adalah instrumen, pengumpulan data,
pengolahan data, dan penafsiran data. Sedangkan di dalam supervisi hal esensialnya adalah
penguasaan pengawas sekolah terhadap substansi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian
proses pembelajaran serta teknik (kiat) melakukan supervisi. Secara standar, perencanaan
proses pembelajaran hanya dua, yakni silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP). Akan tetapi, sesuai dengan paradigma kurikulum, setiap satuan pendidikan berhak
menyusun dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Jika
seorang pengawas sekolah mengawasi sepuluh sekolah misalnya, bisa jadi akan terdapat
variasi dari perencanaan proses pembelajaran dari sepuluh sekolah itu. Oleh karena itu,
seorang pengawas perlu mengenali jenis dan macam perencanaan proses pembelajaran
pada setiap satuan pendidikan yang diawasinya. Artinya, pengeawas sekolah tidak bisa
menggeneralisasi dan menguniforomisasi (menyeragmkan) hal yang berhubungan dengan
perencanaan proses pembelajaran ini.
Pada saat pengawas sekolah menyeragamkan jenis dan bentuk perencanaan proses
pembelajaran di sekolah binaannya, akan terjadi benturan dengan pendidik dan kepala
satuan pendidikan. Satuan pendidikan memiliki otoritas atau kewenangan untuk menyusun
kurikulum diversifikasi. Hal itu dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Oleh karena itu, pengawas sekolah seyogianya memiliki informasi yang lengkap tentang
*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com
5
bentuk dan jenis perencanaan proses pembelajaran pada sekolah yang diawasi atau
dibinanya. Hal ini tentu tidak sulit dilakukan, jika terjadi kolaborasi antara pengawas sekolah
dengan kepala satuan pendidikan. Pengawas dan kepala satuan pendidikan memiliki tugas
yang sama dalam kepengawasan karena itu kolaborasi sangatlah membantu dalam aplikasi
tugas.
Hal yang sama tentu berlaku untuk esensi supervisi yang kedua yakni teknik atau cara
melakukan. Cara melakukan supervisi terhadap pendidik di sekolah A bisa berbeda dengan
yang pendidik di sekolah B, C, dan D. Hal itu sangat dipengaruhi oleh keadaan dan
kebutuhan masing-masing pendidik pada satuan pendidikan. Hal yang tidak boleh diabaikan
adalah kultur atau budaya satuan pendidikan. Jadi, seorang pengawas sekolah selain
mengenali bentuk dan jenis perencanaan proses pembelajaran juga sangat perlu
memahami kultur satuan pendidikan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
Hal yang sama juga berlaku untuk pelaksanaan proses pembelajaran dan penilian
porses serta hasil belajar. Setiap satuan pendidikan memiliki kekhasannya masaing-masing.
Pengenalan dan pemahaman terhadap kondisi-kondisi ini akan dapat memperlancar tugas
pengawas sekolah dalam melakukan supervisi tehadap perencanaan, pelaksanaan, dan
penilaian proses pembelajaran.
Menurut PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, “Evaluasi pendidikan adalah
kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai
komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan”. Permendiknas 41/2007 tentang
Standar Proses menyatakan, “Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan
kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses
pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran”
Evaluasi dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses
pembelajaran. Kegiatan evaluasi berlangsung setelah pelaksanaan supervisi. Jika
pemantauan merupakan gambaran kondisi awal, supervisi adalah memperbaiki atau
meningkatkan, dan evaluasi adalah menentukan kualitas. Artinya untuk melihat apakah
perencanaan, pelaksnaan, dan penilaian proses pembelajaran telah memenuhi standar
kualitas atau belum. Dengan demikian evaluasi berada pada tataran untuk melihat hasil
supervisi.
*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com
6
Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara: (a) membandingkan proses
pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses; (b) mengidentifikasi kinerja
guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru (Permendiknas
No.41/2007). Proses pembelajaran diatur dengan standar proses. Ketika evaluasi dilakukan,
kegiatannya adalah membandingkan hal yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran
dengan yang diamanatkan oleh standar proses. Jika memenuhi harapan standar proses
berarti kinerja guru telah memenuhi standar. Selain itu juga dibandingkan dengan
kompetensi guru seperti yang diamanatkan oleh Permendiknas No. 16/2007 tentang
Kualifikasi dan Kompetensi Guru. Intinya adalah apakah guru telah memenhuhi empat
komeptensi (keribadian, pedagogis, profesional, dan sosial) dalam melaksanakan proses
pembelajaran. Jika sudah memenuhi itu berarti kompetensi sudah memadai, jika belum
berarti perlu tindak lanjut.
Produk akhir dari evaluasi adalah gambaran keseluruhan kinerja pendidik dalam proses
pembelajaran (merencanakan, melaksanakan, dan menilai). Dari produk itu akan terlihat
pendidik yang telah memenuhi standar proses dan kompetensi dan pendidik yang belum
memenuhi standar proses dan kompetensi. Pada satuan pendidikan yang administrasi
ketengaannya tertata baik, biasnya setiap pendidik memiliki laporan kinerja tahunan atau
sejenis rapor pendidik. Dengan demikian kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan
pemangku pendidikan memiliki peta yang jelas tentang kompetensi pendidik di sekolah itu.
Pelaporan hasil pengawasan merupakan bagian yang amat penting dari kegiatan
pengawasan. Terlaksana tidaknya pengawasan satuan pendidikan teraktulisasi dalam
laporan. Kegiatan kepengawasan dilaksanakan tetapi tidak ada laporan, dari kaca
administrasi sama dengan tidak ada kegiatan. Selain itu, laporan adalah bentuk
pertanggungjawaban pengelola pendidikan tehadap pemangku kepentingan. Hal yang tidak
dapat diabaikan adalah, menyusun dan menyampaikan laporan adalah kewajiban bagi
setiap orang yang diberi kepercayaan untuk melakukan kegiatan. Oleh karena itu, pelaporan
adalah bagian yang amat penting dari kegiatan kepengawasan.
Substansi laporan kepengawasan adalah hasil pemantauan, hasil supervisi, dan hasil
evaluasi. Seperi dijelaskan sebelumnya, antara pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses
pembelajaran memiliki hubungan hierarkis, hubungan atas bawah. Selain itu, di dalamnya
ada data atau informasi yang bermakna. Hal yang dilaporkan adalah data atau informasi
*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com
7
yang telah diberi makna oleh pengawas atau kepala satuan pendidikan. Data dan informasi
itu diharapkan dapat dijadikan landasan untuk mengambil keputuan bagi pengampu
pendidikan atau yang berkepentingan dengan pendidikan. Tentu saja, laporan ditata dalam
bentuk sistematika yang sesuai dengan kaidah-kaidah laporan formal.
Bagian akhir akhir dari kegiatan kepengawasan adalah tindak lanjut. Tindak lanjut yang
dilakukan meliputi tiga hal yakni: (a) penguatan dan penghargaan diberikan kepada pendidik
yang telah memenuhi standar; (b) teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada
pendidik yang belum memenuhi standar; dan (c) pendidik diberi kesempatan untuk
mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut. Pada hakikatnya, tindak lanjut adalah
kesinambungan dari kegiatan evaluasi. Hasil evaluasi menginformasikan pendidik yang
memenuhi standard an pendidikan yang belum memenuhi standar. Jadi, batas kewenangan
pengawas dan pengawasan proses pembelajaran tergambar pada kegiatan akhir ini yakni
tindak lanjut.
3. Program Pengawasan
3.1 Konsep Dasar Program
Ada dua macam program pengawasan sekolah yaitu program tahunan dan program
semesteran. Pogram tahunan disusun untuk tingkat kabupaten atau kota oleh beberapa
orang pengawas yang ditugaskan khusus oleh koordinator pengawas sesuai dengan
kewenangannya. Program tahunan ini menjadi acuan bagi pengawas di daerah tersebut
untuk menyusun program semesteran. Program semesteran pengawasan sekolah disusun
oleh masing-masing pengawas sekolah sebelum yang bersangkutan melakukan
pengawasan. Program ini berisi pengawasan seluruh sekolah binaan yang menjadi tanggung
jawabnya.
Program pengawasan sekolah bukanlah pogram yang berdiri sendiri. Baik program
tahunan maupun program semesteran merupakan kelanjutan dari program sebelumnya.
Program tahun ini kelanjutan atau kesinambungan dari program tahun lalu. Begitu pula
halnya dengan program semesteran. Oleh karena itu, untuk menyusun program tahunan
diperlukan analisis hasil pengawasan tahun lalu dan analisis kebijakan yang berlaku pada
saat program itu dibuat.
Berdasarkan hal di atas, konsep dasar program kepengawasan sekolah tersebut
adalah: (1) program pengawasan ada dua macam yakni program tahunan dan perogram
*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com
8
semesteran. Program tahunan untuk kolektif kabupaten atau kota, program semesteran
untuk individu pengawas bagi sekolah-sekolah di bawah tanggung jawabnya; (2) program
kepengawasan sekolah menjadi pedoman atau acuan bagi pengawas dalam melaksanakan
tugasnya; (3) program pengawas sekolah disusun berdasarkan analisis hasil kepengawasan
tahun lalu dan analisis kebijakan yang berlaku saat ini.
3.2 Langkah-langkah Menyusun Program Kepengawasan
3.2.1 Langkah-langkah Menyusun Program Tahunan
Penyusunan program tahunan pengawasan sekolah tingkat kabupaten atau kota
adalah bersifat penugasan yang diberikan kepada pengawas sekolah yang bersangkutan
sesuai dengan kewenangannya oleh koordinator pengawas sekolah. Langkah-langkah yang
dilakukan dalam kegiatan penyusunan program tahunan adalah seperti berikut ini.
(1) Mengidentifikasi Hasil Pengawasan Sebelumnya dan Kebijakan Bidang
Pendidikan.
Mengidentifikasi hasil pengawasan sebelumnya adalah mendata atau
menandai keberhasilan dan ketidakberhasilan program pengawas sebelumnya.
Keberhasilan akan dintandai dengan pencapaian tujuan atau terpenuhinya kriteria
keberhasilan yang ditetapkan di dalam program. Keberhasilan dalam pelaksanaan
program tahun lalu tentu didukung oleh berbagai faktor. Faktor-faktor pendukung
itu juga dicatat atau diidentifikasi. Keberhasilan pelaksaan program dengan faktor
pendukungnya itu menjadi modal untuk mengembangkan program tahun ini.
Ketidakberhasilan dalam pelaksanaan program tahun lalu tentu didukung
oleh berbagai faktor penyebab. Sisi-sisi ketidakberhasilan tersebut dicatat atau
diidentifikasi beserta faktor-faktor penyebabnya. Ketidakberhasilan bersama faktor
penyebabnya itu menjadi tantangan dalam melaksanakan program tahun yang akan
datang. Jadi, keberhasilan dan ketidakberhasilan beserta faktor yang
mempengaruhinya menjadi landasan untuk menyusun program tahun yang akan
datang. Sedangkan kriteria identifikasi ini meliputi ketepatan metodologi dan
kelengkapan serta ketepatan data hasil identifikasi
Faktor-faktor yang berpengaruh (yang mendukung keberhasilan dan
ketidakberhasilan) terhadap pelaksanan program kepengawasan tersebut biasanya
meliputi: (a) sumberdaya pendidikan seperti sarana/ prasarana, manusia, dana, dan
*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com
9
lingkungan; (b) program sekolah seperti program kepala sekolah, program
tatausaha, program kurikuler, dan program ekstrakurikuler; (c) proses pembelajaran
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian; dan (d) hasil belajar seperti
hasil ulangan harian, hasil ulangan umum, hasil ujian akhir sekolah dan hasil ujian
akhir nasional, dan hasil kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler.
Selain menganalisis hasil pengawasan tahun lalu dengan segala aspeknya,
juga dilakukan analisis terhadap kebijakan yang berlaku. Kebijakan itu dapat
bersumber dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden,
keputusan menteri, keputusan-keputusan lain di tingkat kabupaten dan kota yang
terkait dengan pendidikan. Hal itu perlu dianalisis karena akan berpengaruh
terhadap pelaksanaan tugas pengawasan.
(2) Mengolah dan Menganalisis Hasil Pengawasan Sebelumnya
Mengolah dan menganalisis hasil pengawasan tahun lalu meliputi beberapa
kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu antara lain: (a) mengelompokkan masalah
berdasarkan ruang lingkupnya; (b) menganalisis (menguraikan) masalah menjadi
lebih rinci; (c) menempatkan atau mencari faktor penyebab setiap masalah yang
dianalisis; (d) mencari alternatif saran atau pemecahan masalah. Hal ini dapat
dilakukan dengan menggunakan format tertentu. Kriteria untuk pengolahan dan
analisis ini adalah ketepatan metodologi dan kelengkapan seluruh komponen yang
diolah dan dianalisis.
(3) Merumuskan Rancangan Program Tahunan
Rancangan program tahunan pengawasan sekolah disusun dengan isi
(komponen atau unsur-unsur) yang lengkap. Unsur-unsur itu antara lain meliputi:
latar belakang, tujuan, sasaran, hasil yang diharapkan, metodologi, jadwal
pelaksanaan, pelaksana, biaya, sarana, dan kriteria keberhasilan (dapat bervariasi
tiap kabupaten/kota). Rancangan ini disusun dengan sistematika yang logis dan
dapat diukur keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Dengan demikian, untuk
penganalisisan dalam rangka penyususnan program tahun berikut akan dapat
dilaksanakan dengan mudah. Kriteria yang digunakan untuk penyusunan rancangan
ini adalah kelengkapan komponen atau isi dan ketepatan perumsuannya.
(4) Mengkoordinasikan Rancangan Program
*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com
10
Rancangan program tahunan ini perlu dikoordinasikan dengan atasan
pengawas seperti Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Pengkoordinasian ini
diperlukan untuk mendapat masukan dan dukungan dari atasan. Dengan dukungan
dan masukan itu, program akan mendapat legalisasi secara administratif.
(5) Memantapkan dan Menyempurnakan Rancangan Program
Memantapkan dan menyempurnakan rancangan program tahunan adalah
pekerjaan yang terakhir dalam menyusun program tehunan kepengawasan. Kegiatan
pada tahap ini adalah merevisi program. Hal-hal yang perlu diperbaiki, ditambah,
dkurangi, dan disempurnakan akan berlangsung pada fase ini. Semua masukan,
terutama yang datang dari atasan dijadikan bahan untuk merevisi program. Masukan
atau informasi dari satuan pendidikan yang akan menjadi sasaran pengawasan,
ditampung dan diakomodasi pada fase ini. Selain itu, berbagai kemungkinan seperti
perkembangan baru, informasi baru, teknologi, dan sejenisnya yang juga pantas
dijadikan pertimbangan untuk memperbaiki program. Artinya, fase ini adalah fase
final dalam penyusunan program tahunan sehingga program itu benar-benar bedaya
guna dan berhasil guna.
Prosedur penyusunan program tahunan akan terlihat seperti diagram berikut
ini.
*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com
11
HASIL PENGAWASANTAHUN SEBELUMNYA
KEBIJAKANPENDIDIKAN
IDENTIFIKASIANALISIS
DATA IDENTIFIKASI
PERUMUSAN RANCANGAN PROGRAM
PEMANTAPAN/PENYEMPURNAAN PROGRAM
(Gambar: Depdiknas, 2009)
3.2.2 Langkah-langkah Menyusun Program Semesteran
Program semester pengawasan sekolah disusun oleh masing-masing pengawas
sekolah. Program ini berisi pengawasan seluruh sekolah yang menjadi tanggung jawabnya.
Langkah-langkah penyusunannya adalah seperti berikut ini.
(1) Menjabarkan program tahunan dan dikaitkan dengan identifikasi masalah dari
sekolah binaan. Semua masalah dari sekolah binaan dikelompokkan atau
diklasifikasi ke dalam kelompok: sumberdaya sarana/prasarana; sumberdaya
manusia; sumberdaya lingkungan; program sekolah; proses belajar mengajar;
dan hasil belajar.
(2) Mengolah dan menganalisis hasil identifikasi yang dikaitkan dengan hasil
penjabaran program tahunan. Pengolahannya meliputi pengelompokan masalah
ke dalam kelompok yang sama di setiap sekolah. Kemudian juga dikelompokkan
sesuai dengan skala prioritas. Dengan demikian akan diperoleh masalah sejenis
dan masalah yang mendesak untuk dimasukkan ke dalam program semesteran.
(3) Mempelajari visi dan misi sekolah binaan yang menjadi tanggung jawab
pengawas. Setiap sekolah memiliki visi, misi, dan tujuan yang berbeda. Oleh
*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com
12
karena itu pemahaman yang mendalam terhadap visi, misi, dan tujuan setiap
sekolah sangatlah diperlukan. Dengan adanya variasi visi, misi, dan tujuan
sekolah yang menjadi binaan pengawas, maka program semester disusun secara
spesifik setiap sekolah.
(4) Merumuskan rancangan program semester dengan kriteria antara lain: (a)
disusun berdasarkan ketentuan yang ada; (b) sekurang-kurangnya berisi identitas
sekolah yang akan dikunjungi; nama pengawas, waktu atau jadwal kunjungan;
visi dan misi sekolah; identifikasi masalah; deskripsi kegiatan yang terdiri dari
tujuan, sasaran, indikator keberhasilan, deskripsi kegiatan, dan waktu kegiatan
(5) Menyampaikan dan mengkoordinasikan kepada koordinator pengawas sehingga
mendapat masukan dan dukungan. Bedasarkan masukan itu dilakukan revisi
program semester sehingga menjadi program semester yang mantap dan siap
untuk dilaksanakan.
Prosedur penyusunan program smesteran akan terlihat seperti diagram beirkut ini.
PROGRAM PENGAWASANTAHUNAN KABUPATEN/KOTA
VISI DAN MISI SEKOLAH BINAAN
DESKRIPSI KEGIATAN PENGAWASAN SEMESTER PADA SEKOLAH BINAAN
IDENTIFIKASI MASALAH PADA SEKOLAH BINAAN
ANALISIS HASIL PENGAWASAN PADA SEKOLAH BINAAN TAHUN SEBELUMNYA
(Gambar: Depdiknas, 2009)
4. Pelaksanaan, Pelaporan, dan Tindak Lanjut Kegiatan Kepengawasan
4.1 Pelaksanaan Pengawasan
Ada tiga hal penting yang direncanakan dalam pengawasan proses pembelajaran. Ketiga
hal penting itu adalah pemantauan, supervisi, dan evaluasi. Pada bagian sebelumnya telah
dijelaskan hal-hal yang direncanakan dan dilakukan dalam ketiga kegiatan itu. Perencanaan
*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com
13
pemantauan direalisasikan dalam bentuk tindakan pemantauan. Tindakan pemantauan
dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Cara, teknik, prosedur, dan instrumen yang
digunkanakan mengacu kepada program atau rencana yang dibuat. Dengan acuan itu setiap
aktifitas pemanataun akan dapat dikendalikan dan diukur. Produknya atau hasilnya adalah
data atau informasi dalam bentuk dokumen, rekaman, atau catatan. Jadi, pada dasarnya
memantau adalah melaksanakan program pemantauan untuk mengumpulkan informasi
atau data yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi ril proses pembelajaran
pada satuan pendidikan.
Pelaksanaan pengawasan yang kedua adalah supervisi. Supervisi adalah upaya untuk
membantu pendidik memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas proses dan hasl
pembelajaran. Pelaksanaan supervisi terkait dengan hasil pemantauan. Jika hasil
pemantauan menggambarkan kondisi yang kurang atau belum baik, maka supervisi
ditetapkan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran. Kalau hasil pemantauan
mendeskripsikan kondisi yang telah baik, supervisi ditetapkan untuk meningkatkan kualitas
proses pembelajaran. Pelaksnaan supervisi tentu saja mengacu kepada program supervisi
yang telah disusun. Dengan demikian, tindakan-tindakan dalam supervisi akan terlihat
sebagai tindakan yang terkendali dan terukur secara standar.
Hasil keigiatan supervisi adalah terjadinya perbaikan dan atau peningkatan.
Perbaikan dan peningkatan akan terlihat pada komepetensi pendidik yang bermuara kepada
proses dan hasil. Hasil supervisi akan terlihat pada kemampuan atau kompetensi pendidik
dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses/ hasil pembelajaran. Tolok ukur
keberhasilan supervisi berada pada ketiga tataran kegiatan itu yakni peningkatan
kemampuan pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses/hasil
pembelajaran. Jadi, pada dasarnya hasil supervisi akan terlihat pada proses dan hasil. Proses
dapat diamati pada aktifitas pendidik dan hasil pada produk kerjanya.
Pelaksanaan pengawasan ketiga adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap
kompetensi pendidik dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses/hasil belajar.
Evaluasi dikaitkan dengan standar nasional pendidikan yakni standar proses dan komepetnsi
pendidik. Standar proses diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41
Tahun 2007. Apakah perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses/hasil pembelajaran
telah memenuhi tuntutan standar proses? Jika sudah berarti kompetensi pendidik telah
*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com
14
memenuhi salah satu ukuran keberhasilan dan evaluasi. Kompetensi pendidik (guru) diatur
dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Apakah capaian
kompetensi pendidik sudah berada pada taraf seperti yang diharapkan oleh peraturan ini?
Jika sudah berari kompetensi pendidik telah terevaluasi dengan benar dan tepat.
Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pelaksanaan pengawasan proses
pembelajaran merupakan rangkaian tali-temali dalam bentuk siklus atau putaran.
Pemantauan dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data. Informasi atau data
memperlihatkan gambaran nyata proses pembelajaran. Dari gambaran nyata itu dilakukan
supervisi dalam bentuk perbaikan dan atau peningkatan kualitas proses pembelajaran. Hasil
supervisi, kemudian dievaluasi, dilihat dengan patron standar yakni stadar proses dan
standar kompetensi pendidik. Begitulah seterusnya. Secara menyeluruh (konfrehensif)
kegiatan kepengawasan yang berlangsung pada satu periode, ditandai dengan penyusunsn
program sampai kepada tindak lanjut. Di dalamnya akan ada penilaia, pembinaan,
pemantauan, analisis hasil, evaluas, dan pelaporan. Gambaran siklusnya pada suatu periode
akan terlihat seperti diagram berikut ini.
(Gambar: Depdiknas, 2009)
4.2 Pelaporan
*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com
15
PROGRAM PENGAWASAN
PENILAIAN
PEMBINAANLAPORAN
TINDAK LANJUT
EVALUASI PEMANTAUAN
ANALISIS HASIL
PENGAWASAN
PENGAWASAN
SEKOLAH
Ada tiga substansi isi laporan pengawasan proses pembelajaran. Ketiga substansi
itu adalah hasil pemantauan, hasil supservisi, dan hasil evaluasi. Di dalam hasil pemnatauan
terdapat hasil kerja penilaian terhadap proses pembelajaran. Jika pemantauan diberi makna
mengumpulkan informasi atau data, maka penilaian dimaknai sebagai proses pengolahan
dan penafsiran data yang dapat dijadikan landasan untuk perlakuan selanjutnya. Isi laporan
tentang pemantauan merupakan deskripsi dari data dan informasi, prosedur dan hasil
pengolahan data, prosedur penafsiran data, hasil penafsiran data sebagai data yang
bermakna, dan rekomendasi untuk pelaksanaan supervisi.
Isi laporan supervisi sekurang-kurangnya menyangkut empat hal. Keempat hal itu
adalah tujuan, sasaran, , prosedur pelaksanaan, dan hasil. Tujuan supervisi pada dasarnya
hanya menyalin dari yang telah ada pada program supervisi. Tujuan tersebut tentunya harus
tegas, tajam, jelas, terukur, dan tidak mengandung makna ganda atau mendua makna.
Sasaran harus terukur baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Sasaran yang terukur
akan dapat menjadi pedoman untuk menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam
supervisi. Prosedur pelaksanaan diuraian secara jelas sehingga menggambarkan langkah-
langkah nyata dalam supervisi. Fase-fase pekerjaan dalam supervisi tergambar pada bagian
ini sehingga setiap fase akan terlihat sebagai bagian dari fase yang lain. Hasil supervisi
dideskripsikan dengan bahasa yanga jelas, mudah dipahami, dan dapat ditangkap
maknanya.
Isi laporan evaluasi sekurang-kurangnya memuat tiga hal pokok. Ketiga hal pokok
itu adalah prosedur atau teknik evaluasi, instrumen yang digunakan dalam evaluasi, dan
hasil evaluasi. Prosedur evaluasi diuraikan secara ringkas dan komunikatif. Tahapan-tahapan
dalam evaluasi digaambarkan secara jelas sehingga terlihat hubungan kausal antara satu
tahap dengan tahap yang lain. Instrumen (alat) evaluasi diampilkan dan dijelaskan secara
komunikatif sehingga fungsi isntrumen (alat) tersebut terlihat dengan jelas. Artinya, bahwa
alat evaluasi yang digunakan benar-benar berfungsi, berdayaguna, dan berhasil guna untuk
keprluan evaluasi. Hasil evaluasi merupakan jasmen dari evaluator terhadap kebrhasilan
peroses pembelajaran. Oleh karena itu, hasil evaluasi benar-benar diungkapkan dengan
jelas dan mudah dipahami. Hal itu penting karena hasil evaluasi ini akan bermuara kepada
tindak lanjut.
*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com
16
Sistematika laporan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan. Kelaziman suatu
laporan selalu ditata dengan urutan sistematik yang terdiri dari bagian awal bagian isi dan
lampiran. Bagian awal meliputi halaman judul, daftar kata pengantar, daftar isi, daftar
lampiran. Bagian isi meliputi pendahuluan, uraian dan pembahasan, serta penutup.
Lampiran disesuaikan dengan kebutuhan seperti isntrumen yang digunakan, data yang tidak
bisa dimasukkan ke batang tubuh laporan, gambar-gambar, diagram, dan sebagainya.
Bahasa laporan hendaklah menggunanakn bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Bahasa Indoensia yang baik adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks, situasi,
dan kondisi. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan
kaidah bahasa Indonesia baku. Hal yang paling penting dari itu, bahasa yang digunakan
dalam laporan adalah bahasa yang komunikatif, dapat dipahami, dan dapat dicerna dengan
mudah oleh pembaca. Tujuan dari sebuah laporan adalah agar orang lain (pembaca)
memahami isi atau substansi laporan dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai landasan
untuk perlakukan berikutnya.
4.3 Tindak Lanjut
Tindak lanjut adalah bagian terakhir dari kegiatan pengawasan proses pembelajaran.
Tindak lanjut merupakan jastifikasi, rekomendasi, dan eksekusi yang disampaikan oleh
pengawas atau kepala satuan pendidikan tentang pendidik yang menjadi sasaran
kepengawasannya. Seperti diuraikan sebelumnya, ada tiga alternatif tindak lanjut yang
diberikan terhadap pendidik. Ketiga tindak lanjut itu adalah: (1) Penguatan dan penghargaan
diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar; (2) Teguran yang bersifat mendidik
diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar; dan (3) Guru diberi kesempatan
untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut.
Pendidik perlu penguatan atas kompetensi yang dicapainya. Penguatan adalah
bentuk pembenaran, bentuk legalisasi, dan bentuk pengakuan atas kompetensi yang
dicapainya. Pengakuan seperti ini diperlukan oleh pendidik, bukan hanya sebagai motivasi
atas keberhasilannya, tetapi juga sebagai kepuasan indvidu dan kepuasan profesional atas
kerja kerasnya. Penguatan seperti ini jarang, bahkan hampir tidak diterima oleh pendidik.
Penghargaan bagi pendidik yang telah memenuhi standar perlu diberikan. Hal itu akan
membedakan antara pendidik yang berkompetensi standar dengan yang belum standar.
Bnetuk penghargaan yang diberikan sesuai dengan kondisi pada satuan pendidikan
*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com
17
bersangkutan atau ditentukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas sekolah yang
menjadi pengawasnya. Hal ini pun jarang bahkan hampir tidak diperoleh guru selama ini.
Oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41/2007 tentang Standar Proses, hal ini
sangat ditekankan.
Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi
standar. Teguran dapat dilakukan dengan cara lisan atau tertulis. Idealnya, untuk memenuhi
persyaratan administratif, teguran syogiyanya disampaikan secara tertulis. Hal itu akan
dapat dipertanggungjawabkan dan dapat pula terdokumentasi. Jika teguran itu behasil
memotivasi pendidik, dokumennya akan bermakna positif baik bagi yang menegur maupun
yang ditegur. Kalau teguran itu tidak berhasil memotivasi agar pendidik berupaya mencapai
standar dalam kerjanya, tentu dapat dilanjutkan dengan teguran berikutnya. Intinya,
teguran yang bersifat mendidik adalah teguran yang diharapkan dapat menimbulkan
perubahan dan yang ditegur tidak merasa dilecehkan atau tidak merasa tersinggung.
Tindak lanjut yang terakhir adalah merekomendasikan agar pendidik diberi
kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran. Rekomendasi itu bukan hanya
bermakna bagi pendidik, tetapi juga bermakna bagi institusi tempat pendidik bertugas untuk
meningkatkan kinerjanya.
5. Simpulan
Bahan sederahana ini dapat disimpulkan sebagai berikut.
(1) Ada empat kegiatan dalam proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan.
Keempat kegiatan itu adalah perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan
proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pengawasan proses
pembelajaran.
(2) Perencanaan proses pembelajaran dirancang bersama-sama oleh pendidik,
kepala satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan lannya pada satuan
pendidikan. Pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran
dilakukan oleh pendidik sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan
pengawas sekolah. Hal itu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
(4) Kegiatan kepengawasan yang dilakukan meliputi pemanataun, supervisi, evaluasi,
pelaporan, dan tindak lanjut. Pemantauan, supervisi, dan evaluasi dilakukan
*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com
18
terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.
Pelaporan disusun dengan substansai hasil pemantauan, hasil supervisi, dan hasil
evaluasi. Tindak lanjut diberikan dalam bentuk penguatan, penghargaan,
teguran, dan saran mengikuti pelatihan.
(5) Pengawasan proses pembelajaran perlu program. Khusus untuk pengawas
sekolah ada dua bentuk program yakni program tahunan dan program
semesteran. Program tahunan disusun untuk tingkat kabupaten/ kota. Program
semesteran disusun untuk sekolah binaan masing-masing pengawas sekolah.
(6) Penyusunan program tahunan didasarkan kepada hasil pengawasan tahun
sebelumnya dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Program semesteran
disusun berdasarkan program tahunan, visi dan misis sekolah, dan hasil analisis
kepengawasan sekolah binaan tahun sebelumnya.
Padang, 27 Maret 2010
DAFTAR BACAAN
Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Direktoran Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Departemen Pendidikan Nasional, 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Jakarta: Direktoran Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Departemen Pendidikan Nasional, 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Jakarta: Direktoran Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Departemen Pendidikan Nasional, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kompetensi Pengawas Sekolah. Jakarta: Direktoran Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Departemen Pendidikan Nasional, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala
*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com
19
Sekolah. Jakarta: Direktoran Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Departemen Pendidikan Nasional, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian. Jakarta: Direktoran Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Departemen Pendidikan Nasional, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses. Jakarta: Direktoran Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kumpulan Modul Bahan Ajar Diklat Calon Pengawas Sekolah. Jakarta: Direktoran Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Zulkarnaini, dkk. 2009. Supervisi Akademik, Modul Pembelajaran Diklat Pengawas Sekolah. Padang: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat
Zulkarnaini, 2006. Teknik Penyusunan Program Supervisi bagi Pengawas Sekolah. Padang: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat
Zulkarnaini, 2005. Teknik Penyusunan Laporan Hasil Supervisi Pengawas Sekolah. Padang: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat
LAMPIRAN-11PROGRAM PENGAWASAN SEMESTERAN (CONTOH)
Sekolah : ..........................................................Kepala sekolah: ..........................................................Alamat : ..........................................................
Pengawas sekolah: ...................................Tahun Pelajaran : ........../..........Semester : Ganjil/Genap
A. Visi dam Misi Sekolah Binaan(1) Visi: ....................................................................................................................................
........(2) Misi:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........B. Identifikasi Masalah (yang harus dipecahkan melalui kegiatan pengawasan sekolah)
*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com
20
1. .................................................................................
2. .................................................................................
3. ................................................................................
4. ................................................................................
C. Deskripsi Kegiatan
No. Tujuan Sasaran Indikator Keberhasilan
Deskripsi Kegiatan(Metode Kerja/Teknik)
Waktu
1
2
3
4
5
dst.
..............................,..................2010
Pengawas Sekolah,
Mengetahui Koordinator Pengawas,
---------------------------------------------- ---------------------------NIP NIP
*)Zulkarnaini, Widyaiswara Madya LPMP Sumbar, HP 0811665077, e-mail: [email protected], blog: http://zulkarnainidiran.wordpress.com
21