week 12 auditing
DESCRIPTION
auditTRANSCRIPT
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
PERTEMUAN X AUDITING
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
22
• DEFINISI
Organiasi Audit Sektor Publik adalah
Organisasi sektor publik yang mempunyai rincian tugas untuk melakukan pemeriksaan praktik keuangan dan kepatuhan hukum/prosedur dari berbagai organisasi sektor publik.
AKUNTANSI ANGGARAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
33
LEMBAGA AUDIT
AUDIT EKTERNAL
AUDIT EKTERNAL
SKOPE PEKERJAAN
SKOPE PEKERJAAN
AUDIT INTERNAL
AUDIT INTERNAL
AUDIT PEMERINTA
H
AUDIT PEMERINTA
H
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
44
• DEFINISI
Sebuah fungsi penilai independen yang dibentuk oleh manajemen organisasi untuk mereviu sistem pengendalian internal sebagai jasa layanan organisasi. Tujuan audit internal adalah menguji, mengevaluasi, dan memberikan laporan kelayakan pengendalian internal untuk memberikan kontribusi kepada penggunaan sumber daya secara layak, ekonomis, efisien dan efektif Metode pelaporan yang mendefinisikan unit pelaporan sebagai dana dan organisasi sebagai polling dana.
AUDIT INTERNAL
Auditing Practices Committee (Guidance for Internal Auditors, 1990) mendefinisikan audit internal sebagai :
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
55
Tujuan Praktik Reviu Sistem Pengendalian
Intern• Untuk memastikan kesesuaian kebijakan
manajemen dengan arahan untuk mencapai tujuan organisasi
• Untuk menjaga aktiva• Untuk menjamin relevansi, reliabilitas dan
kesatuan informasi sehingga dapat memastikan sejauh mungkin kelengkapan dan
keakuratan pencatatan• Untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan
yang telah ditetapkan
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
66
Perbedaan antar Audit Ekternal dan Audit Internal
Audit Eksternal Audit Internal1 Tujuan Utama Memberi Pendapat Membantu manajemen untuk
menjamin terwujudnya efisiensidan efektivitas (Quality Assurance).
2 Pemakai (Users) Stakeholders (DPR, Rakyat,Kreditur, dll)
Manajemen Pemerintah
3 Metode Audit yangdigunakan
- Audit Ketaatan(Compliance Audit)
- Audit Keuangan(Finansial Audit)
Audit operasional, AuditManajemen, Audit Kinerja
4 Kriteria yangdigunakan
- Prinsip Akuntansi yangBerterima Umum
- Peraturan Perundang –Undangan
- Standar Profesi AuditIndependen
- Key Performance Indicators (KPI)- Peraturan Perundang –
Undangan- Standar Profesi Audit
Independen
5 Kualifikasi Auditor Memiliki kompetensi dalamaudit ketaatan dan auditkeuangan
Memiliki kompetensi dalamevaluasi efektivitas dan kualitasmanajemen.
6 Data Waktu lampau Waktu sekarang dan yang akandatang
7 Media Audit Utama Laporan keuangan Sistem Pengendalian Manajemen(sistem, prosedur, policy, dll.)
8 Frekuensi Berkala Berkala dan sesuai kebutuhan9 Output - Pendapat tentang Kewajaran
- Rekomendasi- Rekomendasi- Penyempurnaan Sistem,
Prosedur, dll.
10 Outcome Good Governance Good Governance
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
77
AUDITOR PEMERINTAH
BPK (EKSTERNAL AUDITOR)
BPK (EKSTERNAL AUDITOR)
AUDITOR PEMERINTA
H
AUDITOR PEMERINTA
H
BPKP(INTERNAL AUDITOR
BPKP(INTERNAL AUDITOR
ITWILPROP/ITWILKO/ITWILKAB/BAWASDA
(PENGAWAS FUNGSIONAL)
ITWILPROP/ITWILKO/ITWILKAB/BAWASDA
(PENGAWAS FUNGSIONAL)
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
88
KONTROVERSI
Pengawasan Pemeriksaan PengendalianLembaga Internal Audit Eksternal Audit AtasanHasil Rekomendasi Opini Pujian/ TeguranMetode Observasi Tracing Komunikasi/ DialogTindak Lanjut Perbaikan Penyidikan Peningkatan KinerjaSubjek Manajemen
ProgramManajemenOrganisasi
Bawahan
Objek MekanismeProgram
BuktiTransaksi
PerilakuManusia
Tujuan Tercapai Tujuan Diterima Umum Reformasi
PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
PROGRAM AUDIT
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
1010
AUDIT• DEFINISI
Dalam bukunya Modern Auditing, Boynton dan Kell (1996) mengutip The Report of the Committee on Basic Auditing Concepts of the American Accounting Association (Accounting Review, vol.47) yang mendefinisikan auditing sebagai
a systimatic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested users.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
1111
Karakteristik Audit
1. RELEVAN PADA KEBUTUHAN PEMAKAI
2. DIPAHAMI, JELAS DAN AKURAT
3. DISAJIKAN MENURUT PERIODISASI
4. KONSISTEN DAN KOMPARABILITAS
5. MATERIALITAS
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
1212
1.PERINTAH AUDIT
2.TUJUAN AUDIT
3.PERENCANAAN AUDIT
4.TUJUAN PENGUJIAN
5.HASIL PENGUJIAN DIBUAT
6.SIMPULAN PENGUJIAN
7.RINGKASAN DAN REVIU BUKTI AUDIT
8.PROFESSIONAL AUDIT OPINION
9.LAPORAN AUDIT
ESENSI PROSES AUDIT
AUDIT
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
1313
AUDIT KEUANGAN DAN
AUDIT KEPATUHAN
AUDIT KEUANGAN DAN
AUDIT KEPATUHAN
TIPE AUDITTIPE AUDITAUDIT
OPERASIONAL DAN KINERJA
AUDIT OPERASIONAL DAN
KINERJA
AUDIT INVESTIGASI
AUDIT INVESTIGASI
AUDIT
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
1414
AUDIT KEUANGAN DAN AUDIT KEPATUHAN
TUJUAN UTAMA
MENILAI KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN YANG
DISAJIKAN
MEMBERIKAN PERNYATAAN PENDAPAT AKUNTAN (OPINI) ATAS KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN
OLEH MANAJEMEN BERDASARKAN LINGKUP
PENILAIAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
1515
• Pemahaman tentang bisnis dan industri klien
• Prosedur analitis merupakan analisa data keuangan dan non – keuangan yang dikembangkan untuk mengevaluasi informasi keuangan
• Penilaian awal tingkat materialitas
• Penilaian resiko audit• Mengembangkan strategi audit
sejak perencanaan audit• Pemahaman struktur
pengendalian internal klien
AUDIT KEUANGAN DAN AUDIT KEPATUHAN
PERENCANAAN
AUDIT
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
1616
• Prosedur untuk memperoleh pemahaman lingkup pengendalian internal
• Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang ditujukan terhadap rancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan untuk mencegah dan menemukan salah saji material dalam suatu pelaporan keuangan
• Pengujian substantif merupakan pengujian rinci dan prosedur analitis yang dilakukan untuk menemukan salah saji material dalam saldo rekening, golongan transaksi, dan unsur pengungkapan laporan
AUDIT KEUANGAN DAN AUDIT KEPATUHAN
KATEGORI
PROSEDUR
AUDIT
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
1717
AUDIT KEUANGAN DAN AUDIT KEPATUHAN
TUJUAN PENGUJIA
N
AUDIT
ADANYA DAN TERJADINYA (EXISTENCE AND ACCURRRENCE)
ADANYA DAN TERJADINYA (EXISTENCE AND ACCURRRENCE)
KELENGKAPAN (COMPLETENES
S)
KELENGKAPAN (COMPLETENES
S)HAK DAN KEWAJIBAN
(RIGHTS AND OBLIGATIONS)
HAK DAN KEWAJIBAN (RIGHTS AND
OBLIGATIONS)PENILAIAN ATAU ALOKASI
(VALUATION OR ALLOCATION)
PENILAIAN ATAU ALOKASI (VALUATION OR ALLOCATION)
PENYAJIAN DAN
PENGUNGKAPAN (PRESENTATION AND
DISCLOSURE)
PENYAJIAN DAN
PENGUNGKAPAN (PRESENTATION AND
DISCLOSURE)
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
1818
• DEFINISI – Audit Operasional
– Audit Kinerja
Audit yang melibatkan aktivitas untuk mengevaluasi bukti tentang effisiensi dan effektivitas operasi organisasi.
AUDIT OPERASIONAL DAN AUDIT KINERJA
Pemeriksaan secara obyektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan pemerintah yang diaudit
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
1919
AUDIT OPERASIONAL
TUJUAN UTAMA
Menilai dan melaporkan sumberdaya dan dana
digunakan secara ekonomis dan effisien
Menilai dan melaporkan tentang tujuan kegiatan, program, dan aktivitas
yang telah direncanakan dapat dicapai dengan
efektif dan tidak bertentangan dengan
peraturan yang berlaku
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
2020
AUDIT KINERJA
TUJUAN UTAMA
Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah
dan Memudahkan Pengambilan Keputusan
oleh Pihak yang Bertanggungjawab untuk
Mengawasi atau Memprakarsai Tindakan
Koreksi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
2121
AUDIT EKONOMIS DAN
EFISIEN
AUDIT EKONOMIS DAN
EFISIEN
TIPE AUDITTIPE AUDITAUDIT
EFFEKTIVITASAUDIT
EFFEKTIVITAS
AUDIT PROGRAM
AUDIT PROGRAM
AUDIT OPERASIONAL DAN AUDIT KINERJA
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
2222
• DEFINISI – Audit Ekonomi dan Effisiensi
Ekonomis dapat diartikan kos yang paling rendah, sehingga effisiensi adalah rasio output terhadap kos. Output dan kos diukur dalam unit yang berbeda. Ini berarti output tingkat kos tertentu atau kos terendah untuk tingkat output tertentu.
Ekonomis dan Effisiensi dalam Penggunaan Sumberdaya dan Dana
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
2323
• DEFINISI – Audit Effektivitas
Efektivitas diartikan pencapaian tujuan, sehingga tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara pencapaian tujuan dengan output yang dihasilkan, yang pengukurannya lebih jelas dibanding dengan audit efisiensi. Contoh, berat (ton) sampah yang terkumpul atau jumlah penerapan rencana. Dalam audit ini juga, ada hal yang perlu penekanan seperti nilai uang meskipun masih terbatas
Effektivitas
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
2424
• TUJUAN
Effektivitas
Tujuan tersebut dikemukakan dalam bentuk pertanyaan oleh Price Waterhouse (1990, p.76) sebagai berikut:
Adakah identifikasi yang jelas dan prioritas tujuan?Dapatkah kemajuan tujuan dinilai secara obyektif?Apakah pencapaian layanan diketahui secara jelas (misalnya sejauh mana aktivitas memberikan kontribusi terhadap tujuan) ?
Apabila jawaban atas tiga pertanyaan adalah ‘ya’ maka audit efektifitas dapat dilakukan. Jika tidak merupakan proses politis.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
2525
SKOPE AUDIT PROGRAM
1. Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau badan lain yang berwenang
2. Efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan atau fungsi instansi yang bersangkutan
3. Apakah entitas yang diaudit telah menaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatannya
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
2626
• DEFINISI
AUDIT INVESTIGASI
Audit dengan tujuan khusus yaitu untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan (fraud), ketidakteraturan (irregulaties), pengeluaran ilegal (illegal expenditures), atau penyalahgunaan wewenang (abuse of power) di bidang pengelolaan keuangan negara yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan atau korupsi, kolusi, nepotisme, yang harus diungkapkan oleh auditor serta ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang kejaksaan atau kepolisian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
2727
Ringkasan Tanggung Jawab Auditor
1. PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PENCATATAN
2. SISTEM AKUNTANSI
3. BUKTI AUDIT
4. PENGENDALIAN INTERN
5. MEREVIU LAPORAN KEUANGAN YANG RELEVAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
2828
UNQUALIFIED OPINION
UNQUALIFIED OPINION
OPINI AUDITOR
OPINI AUDITOR
QUALIFIED OPINION
QUALIFIED OPINION
DISCLAIMER OPINION
DISCLAIMER OPINION
ADVERSE OPINION
ADVERSE OPINION
AUDIT