Nama : Aditya NugrahaNIM : 09711042

Wewenang, Hak, dan Kewajiban Lembaga Negara

Wewenang BPK- Meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan pemerintah atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan terhadap undang undangHak BPK-Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.Kewajiban BPK-Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Wewenang MPR- Megubah dan menetapkan UUD sedagai mana tercantum dalam UUD 1945 pasal 3 ayat 1- Melantik presiden dan wakil presiden- Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan nyaHak MPR- Mengajukan usul perubahan pasal pasal UUD- Memilih dan dipilih- Menetapkan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusanKewajiban MPR- Mengamalkan pancasila- Menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan nasional

Wewenang DPR- Membuat perjanjian dengan luar negri yang menyatakan perdamaian atau perang- Mengajukan RUU yang disebut usul inisyatif- DPR yang mernagkap anggota MPR berwewenang mengawasi presiden dalam melaksanakan haluan Negara, apa bila presiden dianggap tidak melaksanakan haluan NegaraHak DPR- Hak inisyatif- Hak amandemen- Hak budget- Hak bertanya- Hak interplasi- Hak angket- Hak petisi

Kewajiban DPR- Mempertahamkan,mengamankan dan mengamalkan UUD 1945 dan pancasila- Bersamasama pihak exsekutif menyusun menyusun anggaran pendapatan dan belanja Negara- Memperhatikan sepenuh nya aspirasi masyarakat dan memajukan tingkat kehidupan rakyatWewenang DPD- Mengajukan rancangan undang undang yang berkaitan dengan otonomi daerah kepada DPR- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang undang tersebut -membahas rancangan peraturan bersama kepala -melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan peraturankepala ;-mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala ;-membentuk panitia pemilihan kepala ;-menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi-masyarakat; dan -menyusun tata tertib DPD.

Hak DPDmeminta keterangan kepada Pemerintah ;menyatakan pendapat.mengajukan rancangan peraturan ;mengajukan pertanyaan;menyampaikan usul dan pendapat;memilih dan dipilihmemperoleh tunjangan.

Kewajiban DPD-DPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanyakepada masyarakat;-Penyampaian hasil kinerja DPD disampaikan paling sedikit satu kalidalam satu tahun;-Penyampaian hasil kinerja DPD dapat dilakukan melalui pertemuan ataumedia cetak.-mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturanperundang-undangan;-melaksanakan kehidupan pemerintahan -mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia;-menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasimasyarakat;-memproses pemilihan kepala ;-mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompokdan golongan;

-menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakatsetempat; dan-menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembagakemasyarakatan.

Wewenang Presiden-Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD -Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara -Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden -Melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta-Mengesahkan RUU menjadi UU. -Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa) -Menetapkan Peraturan Pemerintah

Hak Presiden-Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR -Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR -Menyatakan keadaan bahaya -Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR -Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. -Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung -Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR -Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UUKewajiban Presiden-Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah -Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR -Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung -Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR

Wewenang MA- Mengadili suatu perkara tingkat kasasi- Menguji peraturan perundang undangan di bawah UU terhadap UU- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang undang tersebutHak MA-Mengajukan 3 orang anggota Hakim KonstitusiKewajiban MA-Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden member grasi dan rehabilitasi

Wewenang MK- Mengadili pada tingkat pertama terakhir dan putusan nya bersifat final untuk menguji UU terhadap UU- Memutus sengketa kewenagan lembaga Negara yang kewenangan nya diberikan oleh UUDHak MK-Menetapkan pembubaran partai politik-Menetapkan perselisihan tentang hasil Pemilihan UmumKewajiban MK-Memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Wewenang KY- Memutuskan pengangkatan hakim agung- Mempunyai wewenang lain dalam rangkan menegakkan kehormatan,keluhuran,martabat serta perilaku hukumHak KY-Mengusulkan pengangkatan hakim agung.Kewajiban KY-Mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung

Wewenang KPU-Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon, meneliti persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusulkan dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanyeHak KPU-Menyampaikan informasi kegiatan pemilu kepada masyarakatKewajiban KPU-Menyelenggarakan Pemilu-Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden-Wajib memberikan berita acara kepada MPR, DPR, MA, Presiden, parpol yang mengusulan pasangan calon; dan presiden serta wakil presiden yang terpilihWewenang Bank Sentral-Menilai kebutuhan dan kemampuan perekonomian Negara lebih obyektifHak Bank Sentral-Mengeluarkan uang yang merupakan alat pembayaran yang sah.Kewajiban Bank Sentral-Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah;-Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja;guna meningkatkan taraf hidup rakyat.