yang bertugas melaksanakan manajemen risiko yang …sertifikasi.pln-pusdiklat.co.id/skema/8. skema...

2018

Disahkan tanggal: Maret 2017 Oleh: Rudi Purnomoloka __________________ Ketua Komite Skema

Nomor Dokumen : 01-SS-MRK-2018

SKEMA SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO KETENAGALISTRIKAN

TINGKAT PELAKSANA PT PLN (PERSERO) Disusun oleh Komite Skema Sertifikasi Manajemen Risiko PT PLN (Persero)

atas dasar permintaan PT PLN (Persero) untuk memelihara dan memastikan kompetensi pegawai yang bertugas melaksanakan Manajemen Risiko yang meliputi penetapan konteks, asesmen risiko, penanganan risiko, pemantauan, review dan pelaporan risiko serta komunikasi dan konsultasi di lingkungan PT PLN (Persero) sesuai dengan tuntutan industri, tuntutan profesi serta tuntutan pasar / konsumen. Skema ini mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal

Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor Kep.83/LATTAS/III/2019 tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Manajemen Risiko ; Pekerjaan di Ketinggian Tiang Pole / Latice, Konduktor dan Steel

Wire ; K2 / K3 Ketenagalistrikan, serta Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) dan dapat digunakan dalam sertifikasi bagi pegawai yang bekerja pada bidang manajemen risiko tingkat pelaksana madya

Disahkan Oleh: Wahyudi Kepala LSP

SKEMA SERTIFIKASI BIDANG MANAJEMEN RISIKO 01-SS-MRK-2017

LSP USER PLN.2018 2

SKEMA SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO KETENAGALISTRIKAN TINGKAT PELAKSANA

1. LATAR BELAKANG

1.1 Dalam rangka pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN pada Desember 2015 bahwa

tenaga kerja memerlukan rekognisi kompetensi melalui sertifikasi kompetensi

1.2 Tuntutan Perusahaan untuk meminimalkan gap kompetensi antara kebutuhan kompetensi

jabatan dengan kompetensi pegawai melalui sertifikasi kompetensi

1.3 Meningkatkan kompetensi tentang implementasi Manajemen Risiko di bidang

ketenagalistrikan

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

2.1 Ruang lingkup : Kompetensi bidang Manajemen Risiko Ketenagalistrikan Tingkat

Pelaksana

2.2 Lingkup penggunaan : Mensertifikasi pegawai yang bertugas melaksanakan Manajemen

Risiko sesuai job description-nya.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

3.1 Memastikan dan memelihara kompetensi pegawai yang bertugas melaksanakan Manajemen

Risiko yang meliputi penetapan konteks, asesmen risiko, penanganan risiko, pemantauan,

review dan pelaporan risiko serta komunikasi dan konsultasi.sesuai dengan tuntutan industri,

tuntutan profesi serta tuntutan pasar/konsumen.

3.2 Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan

asesor

4. ACUAN NORMATIF

4.1 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4.2 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan

Kerja Nasional

4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

4.5 Peraturan Permerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik


LSP USER PLN.2018 3

4.6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional

Sertifikasi Profesi

4.7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia

4.8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional

4.9 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standardisasi Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia

4.10 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar

Kompetensi Kerja Nasional

4.11 Board Manual 2016;

4.12 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)

4.13 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor Kep.83/LATTAS/III/2019

tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Manajemen Risiko ; Pekerjaan di Ketinggian Tiang Pole /

Latice, Konduktor dan Steel Wire ; K2 / K3 Ketenagalistrikan, serta Niaga dan Pelayanan Pelanggan

PT PLN (Persero)

4.14 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (COSO).2004.

Enterprise Risk Management-Integrated Framework.New Jersey:AICPA

4.15 ISO 31000 : 2009 (Standar Internasional Manajemen Risiko) / SNI ISO 31000:2011

(Manajemen Risiko, Prinsip & Panduan);

4.16 Peraturan Direksi nomor 0355.K/DIR/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko di

lingkungan PT PLN (Persero)

4.17 Pedoman Umum Manajemen Risiko PT PLN (Persero) Tahun 2014;

4.18 Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nomor

0070.K/GM-PUSDIKLAT/2020 tentang Penetapan Paket Skema Sertifikasi Unit Pelaksana Sertifikasi

PT PLN (Persero)

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1 Jenis Kemasan : Standar Khusus

5.2 Nama Skema : Manajemen Risiko Ketenagalistrikan Tingkat Pelaksana

5.3 Rincian Unit Kompetensi

No. Kode Unit Judul Unit Kompetensi

1. KTL.MKR.23.21.K1.18 Menerapkan Penetapan Konteks Risiko


LSP USER PLN.2018 4

No. Kode Unit Judul Unit Kompetensi

2. KTL.MKR.23.32.K1.18 Melaksanakan Asesmen Risiko

3. KTL.MKR.23.33.K1.18 Melaksanakan Penanganan Risiko

4. KTL.MKR.23.34.K1.18 Melaksanakan Pemantauan, Review dan Pelaporan Risiko

5. KTL.MKR.23.35.K1.18 Melaksanakan Komunikasi dan Konsultasi Risiko

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1 Pendidikan formal minimal D3 semua jurusan dengan pengalaman kerja di bidang

ketenagalistrikan minimal 1 tahun atau S1 semua jurusan dengan pengalaman kerja di

bidang ketenagalistrikan minimal 6 bulan dibuktikan dengan SK Pengangkatan Kerja/Jabatan;

6.2 Memiliki sertifikat pelatihan Manajemen Risiko Ketenagalistrikan Tingkat Pelaksana atau

pelatihan Manajemen Risiko lain yang setara dengan pelatihan Manajemen Risiko

Ketenagalistrikan Tingkat Pelaksana;

6.3 Bagi calon asesi yang melakukan perpanjangan menggunakan metode uji portofolio, harus

memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :

6.3.1 Terlibat dalam Tim Manajemen Risiko dalam 1 tahun terakhir dibuktikan dengan SK

Tim/Jabatan sesuai bidang yang diujikan, atau;

6.3.2 Membuat Kajian Risiko minimal 1 kali selama 1 tahun dibuktikan dengan Surat

Penugasan Kajian Risiko, atau;

6.3.3 Melakukan knowledge sharing atau menjadi instruktur pembelajaran manajemen risiko

minimal 1 kali selama 1 tahun, dibuktikan dengan surat penugasan.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1 Hak Pemohon

7.1.1 Mendapatkan informasi mengenai gambaran proses sertifikasi sesuai skema sertifikasi

7.1.2 Keluhan dan banding kepada LSP USER PLN.

7.1.3 Mendapatkan informasi setiap perubahan persyaratan sertifikasi.

7.1.4 Mendapatkan penjelasan LSP USER PLN ketika memerlukan informasi tambahan

tentang program-program sertifikasi.

7.1.5 Pemegang sertifikat dapat menggunakan kemanfaatan sertifikat dalam dokumen,

brosur, atau iklan, misalnya dengan kalimat sebagai berikut : “bersertifikat kompetensi

personel dari LSP USER PLN dengan nomor sertifikat yang terdaftar”.


LSP USER PLN.2018 5

7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.2.1 Sertifikasi oleh LSP USER PLN tidak dapat menambah atau mengurangi

tanggungjawab pemegang sertifikat dalam menjalankan perundangan yang berlaku.

7.2.2 Pemegang sertifikat harus:

a. Mematuhi semua persyaratan sertifikasi dari LSP USER PLN.

b. Menyampaikankan dan menjamin bahwa semua informasi yang diberikan kepada

LSP USER PLN adalah yang terbaru.

c. Memberikan pelayanan kepada klien berdasarkan persyaratan LSP USER PLN,

aturan dan kriteria sertifikasi, pemeliharaan serta menjaga kredibilitas aktivitas

sertifikasi profesi.

d. Bertanggungjawab terhadap semua keluhan terkait sertifikat yang dimiliki.

e. Menjamin tidak menggunakan sertifikat kompetensi yang dimiliki untuk kepentingan

diluar lingkup sertifikat.

7.2.3 Pemegang sertifikat harus memberikan pelayanan yang sesuai dan kerjasama yang

memungkinkan LSP USER PLN dapat memonitor kegiatan yang sesuai dengan

standar, regulasi dan Pedoman LSP USER PLN yang mencakup:

a. Mengijinkan LSP USER PLN dan penguji untuk melakukan pengujian, survailen,

verifikasi terhadap aktivitas pemegang sertifikat.

b. Membantu LSP USER PLN atau personilnya dalam melakukan investigasi dan

penyelesaian keluhan pelanggan yang diajukan pihak ketiga tentang kegiatan

pemegang sertifikat.

7.2.4 Jika diminta oleh LSP USER PLN, pemegang sertifikat harus memberikan rekaman

keluhan, sanggahan, dan perselisihan serta tindakan koreksinya.

8. BIAYA SERTIFIKASI

8.1 Biaya sertifikasi kompetensi bagi pegawai PLN menjadi beban perusahaan

8.2 Biaya sertifikasi kompetensi bagi pegawai outsorcing/pihak eksternal adalah :

Regional Jumlah Peserta Tarif *

Jawa Bali Maksimal 15 orang peserta Rp. 35.500.000,-

Indonesia Bagian Barat Maksimal 15 orang peserta Rp. 40.500.000,-

Indonesia Bagian Timur Maksimal 15 orang peserta Rp. 44.500.000,-

*) Tarif belum termasuk PPN

9. PROSES SERTIFIKASI


LSP USER PLN.2018 6

9.1 Persyaratan Pendaftaran

9.1.1 Unit Operasional/Perusahaan/Individu memahami proses asesmen yang mencakup

persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses asesmen, hak pemohon,

biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat

9.1.2 Unit Operasional/perusahaan/individu mengajukan permohonan uji kompetensi dan

daftar calon peserta uji kompetensi ke LSP USER PLN; calon peserta uji mengisi

formulir permohonan sertifikasi kompetensi (FM.BST/01/01.00); dengan melampiri

fotocopy ijazah pendidikan terakhir, fotocopy diklat terkait dengan bidang yang akan

disertifikasi, fotocopy bukti pengalaman seperti surat penugasan terkait dengan bidang

yang akan disertifikasi, melampirkan curiculum vitae, melampirkan foto 3x4 5 lembar

serta mengisi formulir pernyataan memegang kode etik profesi (FM.BST/01/02.00)

9.1.3 Calon peserta uji mengisi formulir aplikasi asesmen mandiri (FM.BST/01/08.00)

9.1.4 Unit operasional/Perusahaan/Individu mengirimkan formulir permohonan sertifikasi

kompetensi (FM.BST/01/01.00) dan formulir aplikasi asesmen mandiri

(FM.BST/01/08.00) yang telah diisi calon peserta uji beserta bukti-bukti pendukungnya,

serta formulir pernyataan memegang kode etik profesi (FM.BST/01/02.00)

9.2 Proses Asesmen

9.2.1 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan

dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas

9.2.2 Bukti yang merupakan lampiran formulir permohonan sertifikasi kompetensi

(FM.BST/01/01.00) dan formulir aplikasi asesmen mandiri (FM.BST/01/08.00) diperiksa

dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang

diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah mememuhi aturan bukti (V,A,T,M),

serta formulir pernyataan memegang kode etik profesi yang telah diisi oleh calon

peserta uji (FM.BST/01/02.00)

9.2.3 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti (V,A,T,M) direkomendasikan

kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk

mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.2.4 LSP USER PLN menyampaikan undangan tertulis mengikuti uji kompetensi kepada

calon peserta uji kompetensi yang telah memenuhi ketentuan pada point 9.2.2 dan

memenuhi persyaratan pada point 9.2.3

9.2.5 Konfirmasi tertulis LSP USER PLN kepada unit pengirim meliputi daftar peserta uji

yang memenuhi persyaratan administrasi, waktu pelaksanaan uji kompetensi, tempat


LSP USER PLN.2018 7

uji kompetensi, asesor yang akan menguji dan administrator yang melaksanakan

administrasi uji kompetensi

9.3 Proses Uji Kompetensi

9.3.1 Proses sertifikasi dilaksanakan dengan tahapan proses konsultasi pra asesmen,

proses asesmen kompetensi dan proses rekomendasi hasil asesmen kompetensi;

9.3.2 Proses uji kompetensi dilakukan untuk menilai kompetensi peserta yang sesuai

dengan persyaratan pada point 6, melalui metode uji tulis, lisan,

Observasi/Demonstrasi dan atau Portofolio;

9.3.3 Bukti yang dikumpulkan melalui asesmen kompetensi baik melalui metode uji tulis,

lisan, Observasi/Demonstrasi dan atau Portofolio diperiksa dan dievaluasi untuk

memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk

memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli , Terkini,Memadai

(VATM);

9.3.4 Hasil proses asesmen kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti (V,A,T,M)

direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti (V,A,T,M)

direkomendasikan “Belum Kompeten”;

9.3.5 Asesmen kompetensi dilakukan oleh tim asesor kompetensi (minimal 2 orang) yang

ditugaskan oleh LSP USER PLN melalui surat penugasan.

9.4 Keputusan Sertifikasi

9.4.1 LSP USER PLN menetapkan keputusan sertifikasi asesi berdasarkan informasi dan

bukti selama proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak

boleh berperan serta dalam pelaksanaan asesmen kompetensi calon, yaitu komite

teknis;

9.4.2 Rekomendasi hasil uji kompetensi dari tim asesor kompetensi yang disampaikan

kepada LSP USER PLN, selanjutnya divalidasi oleh komite teknis LSP USER PLN;

9.4.3 Hasil pembahasan komite teknis dituangkan dalam berita acara keputusan hasil uji

kompetensi, untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala LSP USER PLN untuk

ditetapkan;

9.4.4 Kepala LSP USER PLN mengeluarkan persetujuan penerbitan sertifikat yang berlaku

dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah tanggal penerbitannya, dan setelah itu dapat

diperpanjang kembali.


LSP USER PLN.2018 8

9.5 Pembekuan dan Pencabutan sertifikat

9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat jika :

a. Pelanggaran terhadap kode etik pemegang sertifikat

b. Gagal memenuhi persyaratan sertifikasi

c. Pemegang sertifikat mengalami kecelakaan kerja yang berdampak pada

pengurangan kinerja perusahaan

d. Gagal memenuhi persyaratan administrasi

e. Jika sertifikat akan dibekukan dan dicabut, maka LSP USER PLN akan

memberitahukan dan memberikan alasan pembekuan sertifikat

9.5.2 Pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikat

yang dibekukan atau dicabut.

9.5.3 Pemegang sertifikat kompetensi tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya

sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya setelah pencabutan sertifikat.

9.6 Pemeliharaan Sertifikasi

9.6.1 Pelaksanaan survailen oleh LSP USER PLN dimaksud untuk memastikan

terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat;

9.6.2 Survailen dilakukan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlaku sertifikat;

9.6.3 Survailen dilakukan bersama dengan pemberitahuan perpanjangan sertifikat

kompetensi;

9.6.4 Bagi pemegang sertifikat yang ingin melakukan permohonan perluasan atau

pengurangan ruang lingkup sertifikasi, maka harus mengikuti permohonan asesmen

seperti pada point 9.1.

9.7 Proses Sertifikasi Ulang

9.7.1 Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonnan sertifikasi ulang untuk

memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi yang dimilikinya minimal 6 bulan

sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat;

9.7.2 Persyaratan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku

sertifikat sebagai berikut :

a. Mengajukan permohonan sertifikasi ulang dengan melampirkan dokumen

portofolio kompetensi yang bisa membuktikan masih aktif dibidangnya minimal 1


LSP USER PLN.2018 9

(satu) tahun terakhir, seperti Log book/ log sheet / worksheet / laporan hasil kerja

pemegang sertifikat;

b. Asesmen kompetensi untuk sertifikasi ulang dilakukan dengan metode cek

verifikasi bukti portofolio;

c. Pemegang sertifikat harus mengikuti asesmen penuh jika terjadi perubahan

standar kompetensi dalam skema sertifikasi;

d. Pemegang sertifikat harus :

i. Terlibat dalam Tim Manajemen Risiko dalam 1 tahun terakhir dibuktikan

dengan SK Tim/Jabatan sesuai bidang yang diujikan, atau;

ii. Membuat Kajian Risiko minimal 1 kali selama 1 tahun dibuktikan dengan Surat

Penugasan Kajian Risiko, atau;

iii. Melakukan knowledge sharing atau menjadi instruktur pembelajaran

manajemen risiko minimal 1 kali selama 1 tahun, dibuktikan dengan surat

penugasan.

9.8 Penggunaan Sertifikat

9.8.1 Penggunaan sertifikat kompetensi Manajemen Risiko Ketenagalistrikan untuk

Pelaksana harus sesuai dengan kode etik yang telah ditandatangani oleh pemegang

sertifikat, yang meliputi :

a. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang diikuti;

b. Sertifikasi hanya berkenaan dengan ruang lingkup sertifikasi yang diberikan

sehingga melakukan pekerjaan sesuai kompetensi;

c. Bersedia tidak bekerja pada ruang lingkup sertifikasi jika mendapatkan 3 (tiga) kali

pernyataan tidak puas dari pengguna jasa, dan sanggup dicabut hak-haknya yang

berhubungan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang masih berlaku;

d. Bertindak dengan cara yang dapat dipercaya dan tidak terpengaruh oleh

hambatan keuangan dan hal lain yang tidak sepatutnya;

e. Tidak memberikan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain tanpa seizin

pengguna jasa;

f. Tidak menggunakan sertifikat sedemikian rupa sehingga dapat merugikan

pengguna jasa dan LSP dan tidak memberikan pernyataan yang berkaitan

dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;


LSP USER PLN.2018 10

g. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan

sertifikasi setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan

sertifikat kepada LSP;

h. Tidak bertindak dengan cara apapun yang merugikan reputasi atau kepentingan

pengguna jasa dan LSP.

9.9 Banding

9.9.1 LSP USER PLN memperhatikan, merekam, menindaklanjuti dan menangani semua

keluhan, perselisihan, dan keberatan yang disampaikan secara tertulis dalam kegiatan

sertifikasi;

9.9.2 Pemegang sertifikat dapat mengajukan banding secara tertulis yang menyanggah

keputusan LSP USER PLN tidak lebih dari 1 (satu) bulan dari tanggal keputusan yang

dibuat LSP USER PLN;

9.9.3 Apabila dokumen banding sudah sesuai dengan prosedur maka LSP USER PLN akan

memproses tidak lebih dari 14 (empat belas) setelah dokumen banding diterima

9.9.4 LSP USER PLN akan melakukan evaluasi dokumen banding, penelusuran banding,

serta memutuskan tindakan untuk menanggapi banding denngan memastikan

perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan sehingga semua banding dapat ditangani

secara konstruktir, tidak berpihak dan tepat waktu.



LAMPIRAN SKEMA SERTIFIKASI

MANAJEMEN RISIKO KETENAGALISTRIKAN TINGKAT PELAKSANA

1. Persyaratan Penguji

1.1 Memiliki sertifikasi kompetensi tentang tata cara menguji berupa sertifikat asesor kompetensi

BNSP;

1.2 Memiliki sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko skala Nasional;

1.3 Melakukan knowledge sharing atau menjadi instruktur manajemen risiko minimal 1 kali

selama 1 tahun, dibuktikan dengan surat penugasan.

2. Penyusunan Materi Uji

2.1 Setiap standar Kompetensi memiliki elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja (KUK) yang

kemudian dari keduanya diturunkan menjadi kumpulan soal/materi uji yang akan digunakan

dalam uji tertulis, uji wawancara maupun observasi/studi kasus

2.2 Untuk menyusun materi uji, LSP menetapkan tim penyusun materi uji

2.3 Setiap materi uji (soal uji) harus dapat diidentifikasi bahwa soal tersebut diperuntukkan untuk

menjawab salah satu KUK yang ada di standar kompetensi

2.4 LSP akan melaksanakan validasi soal/materi uji yang telah disusun tim penyusun materi uji

dengan menunjuk tim validasi

2.5 Soal-soal yang telah divalidasi menjadi bank soal.

3. Kerahasiaan Materi Uji

3.1 Bank soal harus dipelihara dan dijaga kerahasiaannya dalam ruang arsip yang tertutup dan

terkunci dan pihak-pihak yang dapat mengakses terhadap materi uji ditetapkan oleh kepala

LSP USER PLN

3.2 Pada saat melakukan validasi materi uji, tim validator tidak diperkenankan memiliki copy dari

materi uji

3.3 Tim penyusun materi uji wajib menandatangani pakta integritas/kode etik untuk menjamin

kerahasiaan materi uji

3.4 Soal yang akan diujikan dipilih oleh pengelola LSP untuk menjaga kerahasiaan soal uji

3.5 Para penguji menandatangani kode etik penguji untuk menjamin integritasnya

3.6 Administrator melakukan penggandaan materi uji sesuai dengan jumlah peserta, dan materi

uji dibagikan pada saat pelaksanaan uji



3.7 Pada saat selesai pelaksanaan ujian, maka materi uji yang terisi maupun tidak harus

diserahkan dan dilaporkan ke LSP USER PLN

4. Tempat Uji Kompetensi

4.1 Tempat uji kompetensi (TUK) yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi

Manajemen Risiko Ketenagalistrikan untuk Pelaksana adalah tempat uji kompetensi yang

telah diverifikasi oleh LSP USER PLN

4.2 TUK dalam melaksanakan uji kompetensi sesuai jadwal, tim asesor, administrator, serta

daftar peserta uji kompetensi yang ditetapkan oleh LSP USER PLN

5. Penerbitan Sertifikat Kompetensi

5.1 Penerbitan sertifikat kompetensi Manajemen Risiko Ketenagalistrikan untuk Pelaksana

didasarkan kepada persetujuan penerbitan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh

kepala LSP USER PLN

5.2 Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan LSP USER PLN memiliki nomor registrasi

5.3 Sertifikat kompetensi berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak ditetapkan kepala LSP USER

PLN



PENGESAHAN

DOKUMEN SKEMA SERTIFIKASI

Jakarta, 3 Maret 2017

Komite Skema Bidang Manajemen Risiko Ketenagalistrikan

No. Nama Wakil Unsur Jabatan Tandatangan

1. Rudi Purnomoloka Kantor Pusat Ketua

2. Wahyudi LSP USER PLN Sekretaris

3. Arrester Kantor Pusat Anggota

4. Firman Alief Pusdiklat Anggota

5. Fajrie Agus D.P Udiklat Palembang Anggota

6. Pranesti Novitasari LSP USER PLN Anggota

yang bertugas melaksanakan manajemen risiko yang …sertifikasi.pln-pusdiklat.co.id/skema/8. skema...

Documents