P U T U S A NNo. 1293 K/Pid./2007DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAM A H K A M A H A G U N Gmemeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :1. Nama : I NENGAH KERTA ;tempat lahir : Banjar Koripan Tabanan ;umur / tanggal lahir : 51 tahun/19 Nopember 1954 ;jenis kelamin : Laki-laki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Banjar Koripan Klod, Desa Abiantuwung,Kecamatan Kediri, KabupatenTabanan ;agama : Hindu;pekerjaan : Buruh ;2. Nama : I WAYAN SENTRA ;tempat lahir : Banjar Koripan Tabanan ;umur / tanggal lahir : 42 tahun/01 Maret 1963 ;jenis kelamin : Laki-laki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Banjar Koripan Klod, Desa Abiantuwung,Kecamatan Kediri, KabupatenTabanan ;agama : Hindu;pekerjaan : Buruh ;3. Nama : I MADE GEMBROT ;tempat lahir : Banjar Mal Mundeh Tabanan ;umur / tanggal lahir : 41 tahun/12 Desember 1964 ;jenis kelamin : Laki-laki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Banjar Mal Mundeh, Desa Pandak BandungKecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;agama : Hindu;Hal. 2 dari 17 hal. Put. No.1293 K/Pid./2007

pekerjaan : Tani ;4. Nama : I NYOMAN RINTIG ;tempat lahir : Banjar Koripan Klod ;umur / tanggal lahir : 70 tahun/31 Desember 1935 ;jenis kelamin : Laki-laki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Banjar Koripan Klod, Desa Abiantuwung,Kecamatan Kediri, KabupatenTabanan ;agama : Hindu;pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di luar tahanan yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tabanan karena didakwa kesatu :

Bahwa terdakwa (1) I Nengah Kerta, terdakwa (2) I Wayan Sentraterdakwa (3) I Made Gembrot terdakwa (4) I Nyoman Rintig, secara berturutturutatau bersekutu atau dengan caranya sendiri-sendiri, secara berturut-turutpada hari Kamis tanggal 30 Juni 2005 sekira jam 17.00 dan pada hari Jumattanggal 1 Juli 2005 sekira jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktutertentu dalam bulan Juni 2005 dan bulan Juli 2005 bertempat dipinggir jalanraya jurusan Denpasar Tabanan tepat di Banjar Pasekan, Ds Abiantuwung,Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, atau setidak-tidaknya disuatu tempattertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanandengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang atau barang berupa pagar yang terbuat dari bambu, pohonjagung pohon gamal milik dari saksi I Gusti Made Sumertha, perbuatan merekaterdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa bermula dari gugatan perdata yang diajukan pada PengadilanNegeri Tabanan oleh terdakwa (4) I Nyoman Rintig terhadap saksi I Gusti MadeSumertha atas tanah yang terletak di Br Pasekan, Ds Abiantuwung, KecamatanKediri, Kabupaten Tabanan dimana dalam gugatan tersebut Pengadilan NegeriTabanan mengeluarkan putusan No.64/pdt.G/1995/PN.TBN. tanggal 15 April1996, karena merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri Tabanan laluterdakwa (4) I Nyoman Rintig menempuh upaya hukum banding PengadilanTinggi Denpasar mengeluarkan putusan No.91/Pdt./1996/PT.DPs. tanggal 11September 1996 ;

Bahwa oleh karena terdakwa (4) I Nyoman Rintig juga tidak merasa puasatas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar maka terdakwa (4) I Nyoman Rintigkembali mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI selanjutnyaMahkamah Agung RI mengeluarkan putusan No.85 K/Pdt./1997 tanggal 17September 2001 ;

Bahwa dari ketiga tingkat peradilan tersebut terdakwa (4) I NyomanRintig telah dikalahkan, sehingga tanah tersebut sudah disertifikatkan oleh saksiI Gusti Made Sumertha atas dasar putusan tersebut diatas telah dieksekusi olehPengadilan Negeri Tabanan dengan Berita Acara Eksekusi No :No.64/pdt.G/1995/PN. BN. tanggal 10 Pebruari 2003 ;

Bahwa setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatanhukum tetap tetapi mereka terdakwa tidak mau menerima putusan Pengadilanpada ketiga tingkat peradilan tersebut diatas, selanjutnya pada hari Kamistanggal 30 Juni 2005 sekira pukul 17.00, mereka terdakwa datang ketanahperkebunan di Br.Pasekan , Ds Abiantuwung, Kecamatan Kediri, KabupatenTabanan, lalu secara bersama-sama mereka terdakwa masuk kedalam tanahperkebunan tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa (1) I Nengah Kerta,

terdakwa (2) I Wayan Sentra, terdakwa (3) I Made Gembrot, mencabut denganmenggunakan tangan dan memotong pagar yang terbuat dari bambu yangberada disebelah utara dengan menggunakan sabit, kemudian setelah beradadidalam tanah perkebunan selanjutnya terdakwa (1) I Nengah Kerta, denganmempergunakan sabit memotong tanaman berduri, memotong pohon gamal,dan dengan menggunakan tangan mencabut tanaman jagung, sedangkanterdakwa (2) Wayan Sentra dengan mempergunakan sabit memotong tanamanberduri dan tanaman jagung, serta terdakwa (3) I Made Gembrot denganmempergunakan sabit yang besar (caluk dalam bahasa Bali) memotongtanaman berduri dan memotong pohon gamal, dan terdakwa (4) I NyomanRintig, dengan mempergunakan sabit memotong tanaman berduri, memotongpohon gamal dan dengan menggunakan tangan mencabut tanaman jagung ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2005 sekira pukul 17.00 witamereka terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa(1) I Nengah Kerta, dengan mempergunakan sabit memotong tanaman berduri,memotong pohon gamal, dan dengan menggunakan tangan mencabut tanamanjagung, kemudian menimbunnya disuatu tempat yang masih dalam areal tanahperkebunan sedangkan terdakwa (2) Wayan Sentra dengan mempergunakansabit memotong tanaman berduri dan mencabut tanaman jagung denganmenggunakan tangan, serta terdakwa (3) I Made Gembrot denganmempergunakan sabit yang besar (caluk dalam bahasa Bali) memotongtanaman berduri dan memotong pohon gamal, dan terdakwa (4) I NyomanRintig, dengan mempergunakan sabit memotong tanaman berduri, memotongpohon gamal dan dengan menggunakan tangan mencabut pohon jagung ;

Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa (1) terdakwa (2) terdakwa(3) dan terdakwa (4) maka pagar yang terbuat dari bambu menjadi rusak, pohongamal dan pohon jagung menjadi mati, sehingga saksi I Gusti Made Sumerthamengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh riburupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa (1) terdakwa (2) terdakwa (3) dan terdakwa(4) diatur dan diancam pidana sesuai pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yo Pasal 64ayat (1) KUHP ;ATAU :Bahwa terdakwa (1) I Nengah Kerta, terdakwa (2) I Wayan Sentraterdakwa (3) I Made Gembrot terdakwa (4) I Nyoman Rintig, baik secarabersama-sama atau berturut-turut atau bersekutu atau dengan caranya sendirisendiri,secara berturut-turut pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2005 sekira jam17.00 dan pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2005 sekira jam 17.00 wita atausetidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2005 dan bulan Juli 2005bertempat dipinggir jalan raya jurusan Denpasar Tabanan tepat di BanjarPasekan, Ds Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, atausetidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tabanan dengan sengaja dan melawan hukum

menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkanbarang sesuatu yaitu pagar tanaman yang terbuat dari bambu dan mencabuttanaman jagung, pohon gamal yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain yaitu i saksi I Gusti Made Sumertha, perbuatan merekaterdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2005 sekira pukul 17.00 wita,mereka terdakwa datang ketanah perkebunan di Br.Pasekan, Ds Abiantuwung,Kec.Kediri, Kab.Tanbanan, lalu secara bersama-sama mereka terdakwa masukkedalam tanah perkebunan dengan cara terlebih dahulu terdakwa (1) terdakwa(2) terdakwa (3) mencabut dengan menggunakan tangan dan memotong pagaryang terbuat dari bambu berada disebelah utara dengan menggunakan sabit,kemudian setelah berada didalam tanah perkebunan selanjutnya terdakwa (1) INengah Kerta, dengan mempergunakan sabit memotong tanaman berduri,memotong pohon gamal, dan dengan menggunakan tangan mencabut tanamanjagung, sedangkan terdakwa Wayan Sentra dengan mempergunakana sabitmemotong tanaman berduri dan tanaman jagung, serta terdakwa (3) I MadeGembrot dengan mempergunakan sabit yang besar (caluk dalam bahasa Bali)memotong tanaman berduri dan memotong pohon gamal, dan terdakwa (4) INyoman Rintig, dengan mempergunakan sabit memotong tanaman berduri,memotong pohon gamal dan dengan menggunakan tangan mencabut tanamanjagung ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2005 sekira pukul 17.00 witamereka terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa(1) I Nengah Kerta, dengan mempergunakan sabit memotong tanaman berduri,memotong pohon gamal, dan dengan menggunakan tangan mencabut tanamanjagung, kemudian menimbunnya disuatu tempat yang masih dalam areal tanahperkebunan sedangkan terdakwa (2) Wayan Sentra dengan mempergunakansabit memotong tanaman berduri dan mencabut tanaman jagung denganmenggunakan tangan, serta terdakwa (3) I Made Gembrot denganmempergunakan sabit yang besar (caluk dalam bahasa Bali) memotongtanaman berduri dan memotong pohon gamal, dan terdakwa (4) I NyomanRintig, dengan mempergunakan sabit memotong tanaman berduri, memotongpohon gamal dan dengan menggunakan tangan mencabut pohon jangung ;

Bahwa akibat dari perbuatan mereka terdakwa (1) I Nengah Kerta,terdakwa (2) I Wayan Sentra terdakwa (3) I Made Gembrot terdakwa (4) INyoman Rintig, maka pagar yang terbuat dari bambu menjadi rusak, pohongamal dan pohon jagung menjadi mati, sehingga saksi I Gusti Made Sumerthamengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh riburupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh) ;Perbuatan mereka terdakwa (1) terdakwa (2) terdakwa (3) dan terdakwa(4) diatur dan diancam pidana sesuai pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan tanggal 22 Maret 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa (1) I Nengah Kerta, terdakwa (2) I Wayan Sentraterdakwa (3) I Made Gembrot terdakwa (4) I Nyoman Rintig, secara sahmenurut hukum dan keyakinan telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukankekerasan terhadap barang” secara berlanjut sebagaimana diatur dalamPasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Yo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuaidakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan perbuatan tersebut dapatdipertanggung jawabkan kepadanya ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (1) I Nengah Kerta, terdakwa (2)I Wayan Sentra terdakwa (3) I Made Gembrot terdakwa (4) I NyomanRintig, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan,menetapkan agar para terdakwa (1) I Nengah Kerta, terdakwa (2) IWayan Sentra terdakwa (3) I Made Gembrot terdakwa (4) I NyomanRintig ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti :Beberapa potong ranting pohon gamal ;Beberapa batang pohon jagung yang tanpa buah ;Potongan bambu bekas pagar ;Dikembalikan kepada saksi I Gusti Made Sumertha, sedangkan 1 (satu)buah sabit besar (caluk), 2 (dua) buah sabit, 1 (satu) buah sabit ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan bila para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidanasupaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masingsebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Tabanan No.03/Pid.B/2006/PN.TBN. tanggal 24 April 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa (1) I Nengah Kerta, terdakwa (2) I Wayan Sentraterdakwa (3) I Made Gembrot terdakwa (4) I Nyoman Rintig, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”secarabersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadapbarang yang dilakukan dengan sengaja untuk merusakkan barang yangdilakukan secara berlanjut “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :Beberapa potong ranting pohon gamal ;Beberapa batang pohon jagung yang tanpa buah ;

Potongan bambu bekas pagar dikembalikan kepada saksi I Gusti Made Sumertha, sedangkan 1 (satu)buah sabit besar (caluk), 2 (dua) buah sabit, 1 (satu) buah sabit ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing para terdakwasebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.53/Pid.B/2006/PT.DPS. tanggal 27 September 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 24 April 2006

Nomor 03/Pid.B/2006/PN.Tbn. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkankepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (1) I Nengah Kerta, terdakwa (2) I Wayan Sentra terdakwa (3) I Made Gembrot terdakwa (4) I Nyoman Rintigdengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut untuk selebihnya

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid./2007/PN. DPN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tabananyang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2007 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Pebruari 2007 dari Terdakwasebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan NegeriTabanan pada tanggal 5 Maret 2007 membaca surat-surat yang bersangkutan menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2007 dan Terdakwamengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Pebruari 2007 serta memorikasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan padatanggal 5 Maret 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formaldapat diterima menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

A. Keterangan saksi-saksi sangat subyektif :1. Bahwa keterangan saksi tidak dapat dipercaya, karena saksi, masih

ada hubungan keluarga, dengan saksi korban, sehingga keterangan sangatsubyektif dan saksi Martutik Unik tidak bisa dihadirkan didepanpersidangan sehingga keterangannya dibacakan, tetapi tidak pernahdipertimbangkan oleh majelis hakim, ditingkat pertama maupun tingkatkedua, sehingga keputusan dibuat tidak berdasarkan pertimbangan yang

obyektif, tetapi berdasarkan pertimbangan dengan keterangan saksi yangsangat subyektif, ditambah lagi permohonan sidang lapangan dari ParaPemohon yang diajukan melalui penasehat hukumnya, dengan tujuanuntuk mendapatkan fakta hukum yang sebenarnya tidak pernahdikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim telah mengebirihak-hak Para tersangka, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tabanantidak obyektif, kemudian diikuti oleh majelis hakim Pengadilan TinggiDenpasar, yang pula membuat kekeliruan yang sama bahkan lebihparah ;

2. Bahwa keterangan saksi-saksi terlalu mengada-ada, dalam menerangkankerugian yang diderita oleh saksi korban, sebab dalam kenyataannyaatau fakta yang ada, tidak ada kerugian yang diderita oleh saksi korban,sebab para pemohon tidak pernah merusak pohon jagung yang ditanamoleh saksi korban, tidak ada kerusakan pagar, semua barang bukti yangdiperlihatkan didepan persidangan adalah rekayasa belaka, dan seluruhbarang bukti yang ditunjukan didepan persidangan, ditolak oleh parapemohon tetapi tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalammemutuskan perkara ini, sehingga Majelis Hakim sudah berlaku tidak adilterhadap para Pemohon ;

3. Bahwa di dalam menilai kerugian yang diderita oleh saksi korban juga,sangat mengada-ada dan rekayasa belaka, sebab tidak disebutkan poinpoinkerugian yang riil diderita oleh saksi korban, tetapi disebutkantotalnya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), karena kenyataandilapangan fakta membuktikan tidak ada kerusakan yang ditimbulkanoleh perbuatan para pemohon, bahkan sebaliknya tanah sengketamenjadi lebih baik kondisinya dari sebelum para pemohon membersihkantanah tersebut, sangat kotor dan penuh gulma, pohon berduri (putrimalu), rumput liar, sampah plastik, pecahan beling dan kotoran yanglainnya, dan kemudian setelah dibersihkan oleh para pemohon tanahsengketa menjadi bersih dan bermanfaat. Dari kenyataan ini terbuktikebohongan saksi korban yang telah mengatakan mengalami kerugiansebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sebab barangbarangatau tumbuhan yang dirabas oleh para pemohon adalah tumbuhan yang menurut sifatnya adalah tumbuhan yang merusaktanaman, maupun kesuburan tanah, serta tidak mempunyai nilaiekonomis, sehingga terbukti pernyataan kerugian yang dikatakan olehsaksi korban adalah pernyataan bohong dan rekayasa belaka. Disampingitu jika permohonan sidang lapangan dari Para Pemohon dikabulkan olehmajelis hakim tingkat pertama, maka akan terbukti semua keterangansaksi adalah bohong dan rekayasa, maka para Pemohon sangat merasatidak ada keadilan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama maupuntingkat kedua oleh Pengadilan Tinggi Denpasar ;

B. Barang Bukti :

1. Seluruh barang bukti, berupa sebatang pohon jagung, sebatang pohonbambu, yang diajukan didepan persidangan telah ditolak oleh ParaPemohon, karena Para Pemohon tidak pernah mencabut pohon jagung,dan tidak pernah merusak pagar dari pohon bambu, sebab jalan untukmasuk kelokasi sangat banyak tidak perlu merusak pagar, disamping itupagar yang ada tidak terbuat dari bambu, tetapi pagar pohon beluntaspendek-pendek dan masih utuh sampai sekarang. Semua barang buktiadalah rekayasa dari saksi korban. Tetapi fakta ini tidak pernahdipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, atautidak ada keseimbangan dalam menilai fakta-fakta hukum yang ada ;

2. Bukti surat yang di ajukan oleh para Pemohon berupa :a. Berita Acara Eksekusi ;b. Surat kuasa menggarafc. Pipil RontalSama sekali tidak mendapat pertimbangan dari Majelis Hakim di tingkatpertama maupun tingkat kedua, sehingga keputusan Pengadilan TinggiDenpasar, sangat keliru, apa lagi bila kita mengkaji lebih dalam, sertifikatyang diajukan oleh saksi korban dipersidangan, melalui Jaksa PenuntutUmum, ada perbedaan pipil yang dipakai mensertifikatkan tanahsengketa oleh saksi korban, karena pipil tanah sengketa, sampai saat inimasih dipegang oleh keluarga Para Pemohon, ini terbukti lagi bahwasaksi korban adalah oknum yang sangat pandai membuat rekayasa.Yang menjadi pertanyaan kita “mengapa Badan Pertanahan KabupatenTabanan, tetap mengeluarkan sertifikat tanah sengketa, atas nama saksikorban, pada hal dalam putusan Perdata sudah jelas-jelas disebutkan,data tanah sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Subak SungiNo.300, Persil No.110, Pipil No.598, Kelas II, luas 600 m2 atas nama IGusti Salit Kengetan dengan batas-batas sebagai berikut :Utara : jalanTimur : tanah milik Nang SregegSelatan : parit dan puraBarat : tanah milik I Gusti Ketut Tjeger (paman saksi korban)Dari uraian data fisik tanah tersebut saksi korban telah membuat sertifikatdengan pipil yang berbeda dari pipil tanah sengketa tetapi tidak pernahmendapatkan pertimbangan hukum dari majelis Hakim yang memutusperkara ini baik di tingkat pertama maupun pada tingkat banding ;

C. Tidak adanya Kejujuran Intelektual :1. Bahwa syarat kejujuran intelektualitas dari Para Aparat Penegak

Hukum adalah syarat mutlak, untuk adanya keputusan yang adil bagi parapencari keadilan dihadapan hukum. Bila syarat kejujuran intelektualitasini tidak dimiliki oleh Para Aparat Penegak Hukum di Negeri ini, makahukum hanya akan menjadi alat permainan para aparat penegak hukum

dan akan sangat melukai rasa keadilan masyarakat, serta sangatmencoreng citra penegakan hukum di Negeri ini ;

2. Bahwa untuk tidak dilanggarnya syarat kejujuran intelektual ini, oleh Para Aparat Penegak Hukum, maka setiap petugas aparat penegak hukumsebelum memangku tugasnya, disumpah terlebih dahulu, agar dalammenjalankan tugasnya tidak menyimpang atau tidak ada kejujuranIntelektual atau yang lebih ekstrim lagi memperjual belikan hukum, yangmenjadi tugasnya untuk menjaganya ;

3. Bahwa dalam perjalan proses perkara ini, sangat banyak terjadipenyimpangan terhadap syarat kejujuran intelektual, sebab sejak awaltelah terjadi rekayasa barang bukti, yakni pohon jagung dan bambu yangsudah jelas-jelas ditolak oleh para pemohon di ruang sidang, tetapi tidakmendapatkan pertimbangan hukum. Kemudian didalam menilai kerugianyang diderita saksi korban adalah tidak jelas yang sarat dengan rekayasatidak diteliti oleh Majelis Hakim dalam membuat keputusan, bahwa faktahukum yang sebenarnya akan terungkap dengan melaksanakan sidanglapangan, tetapi berkali-kali Para Pemohon, kehadapan Majelis tingkatpertama agar di laksanakan sidang lapangan, tetapi tetap tidakdikabulkan, sebab bila diadakan sidang lapangan faktanya sangatterbalik seratus porsen, dari keterangan para saksi yang diajukan olehJaksa Penuntut Umum. Sehingga Para Pemohon merasa di perlakukantidak adil dan sangat dirugikan oleh karenanya ;

4. Bahwa kejujuran Intelektuan tidak ada dalam penanganan perkara ini,karena perlindungan intusi Pengadilan yang tidak sepatutnya, sebabperkara ini terjadi karena kesalahan Pengadilan Negeri Tabanan, yangtelah mengeluarkan Berita Acara Eksekusi atas tanah sengketa, bila adakejujuran intelektual dari majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,semestinya Para Pemohon di bebaskan dari segala tuntutan hukum,karena Para Pemohon berani berbuat karena ada dasar hukumnya yakniBerita Acara Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tabananyang sampai saat ini, tidak ada ralat. Tetapi setelah Para Pemohonmelaksanakan isi berita acara eksekusi tersebut, justru mendapatkanhukuman, pada hal yang salah Pengadilan Negeri Tabanan, tetapi tidakpernah mau diakui, disinilah sangat terbukti tidak adanya kejujuranintelektual dari Majelis hakim yang memeriksa perkara ini ;

5. Bahwa kejujuran intelektual, juga telah dilanggar pada tingkat penyidikan,sebab pada tingkat penyidikan polisi telah membuatkan para pemohonsurat pernyataan tidak didampingi pengacara, dan dibawakankerumahnya agar ditanda tangani, perbuatan aparat kepolisian yangmenyidik perkara ini sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuanundang-undang, sebab undang-undang justru mewajibkan aparat

kepolisian, menjelaskan hak-hak para pemohon, sebagai terdakwa yangpaling penting adalah hak terdakwa untuk didampingi oleh penasehathukum, bila tidak mampu membayar pengacara seharusnya aparatpenegak hukum memberi tahu para pemohon untuk beracara denganprodeo, tidak justru sebaliknya membuatkan surat pernyataan untuk tidakdidampingi oleh penasehat hukum, semua fakta ini sudah disampaikandalam pembelaan, tetapi tidak mendapatkan pertimbangan hukum, makadalam penanganan perkara ini terbukti tidak adanya kejujuran intelektual,sehingga para pemohon, telah mendapat perlakuan yang kurang adil dansangat dirugikan ;

D. Pertimbangan Hukum :

1. Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbanganhakim tingkat pertama dalam perkara pidana No.:03/Pid.B/2006/PN.Tbn.tanggal 24 April 2006 maka dalam memori kasasi ini akan diajukankeberatan-keberatan atas pertimbangan hukum yang diuraikan dalamkeputusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut di atas disampingmengajukan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum yangdiuraikan dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Reg.No.53/Pid./B/2006/PT.Dpss. tanggal 27 September 2006 ;

2. Bahwa Judex Facti, telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yangmenguraikan unsur-unsur dari pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana jopasal 64 ayat (1) yang di dakwakan kepada para pemohon, karena judexfacti tidak teliti dalam mengartikan unsur-unsur yang dimaksud dalampasal-pasal tersebut diatas. Sebab memang terbukti ada perbuatan daripara pemohon, tetapi apakah perbuatan para tersangka dapat dipidana,menurut ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUPidana jo. Pasal 64 ayat(1), karena ada penjelasan dari maksud dan tujuan yang terkandungdalam pasal-pasal tersebut yang seharusnya dipertimbang-kan agarpasal-pasal tersebut dapat dikenakan pada para pemohon, yang dapatdiuraikan sebagai berikut :

a. Unsur barang siapa, adalah masalah subyek perkara, yang dalamhal ini adalah para pemohon, tetapi apakah perbuatan parapemohon dalam perkara ini dapat dikenakan pasal 170 ayat (2)ke-1KU Pidana jo. Pasal 64 ayat (1), karena para Pemohonmelakukan pekerjaan diatas tanah sengketa dengan tujuan gotongroyong untuk membersihkan tanah sengketa dari tanaman gulma,berupa tanaman berduri (putri malu), rumput liar, mengangkatsampan plastik, pecahan beling dari atas tanah sengketa,sehingga tanah sengketa menjadi bersih dan kondisinya lebihbaaik dari sebelum para Pemohon melakukan gotong royong, jaditidak ada niat atau tujuan para Pemohon untuk melakukan

pengerusakan maupun kekerasan terhadap orang dan barang.Dari uraian ini sangat jelas para pemohon tidak termasuk unsur“barang siapa” yang dimaksud oleh pasal 170 ayat (2) ke-1 KUPidana Jo pasal 64 ayat (1), sehingga para pemohon harusdibebaskan dari segala tuntutan hukum, apa lagi para pemohonberani melakukan kegiatan gotong royong karena ada dasarhukum yang melandasinya yakni berita acara eksekusi yangdikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tabanan, yang diktumnyaberbunyi pada intinya menyerahkan tanah sengketa kepada parapenggugat, karena dalam perkara perdata atas tanah sengketayang dimaksud para penggugat adalah orang tua para pemohondan termasuk terdakwa-4, sebagai pihak yang diserahkan tanahsengketa oleh Pengadilan Negeri Tabanan, dan tidak pernah adaralat sampai sekarang dan tidak ada keberatan dari saksi pelapor IGusti Made Sumerta, artinya surat tanpa diralat berarti benaradanya dan tidak ada keberatan dari saksi korban berartimenerima. Tetapi setelah para tersangkan melaksanakan isiberita acara eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan NegeriTabanan tersebut malah para pemohon dikenai hukum, inisungguh-sungguh perlakuan kurang adil bagi para pemohon. Apalagi bagi terdakwa 3 I Made Gembrot, yang memiliki surat kuasamenggarap ikut dikenai pidana, ini betul-betul suatu putusan yangsangat kacau, karena seorang kuasa yang berbuat untuk dan atasnama orang lain bukan untuk dirinya sendiri, tidak bisa dihukum,ini membuktikan pemahaman hukum yang kacau balau ;

b. Unsur secara terang-terangan atau di muka umum : unsur inimenyangkut persyaratan katagori dapat tidaknya pasal 170 ayat(2) ke-1 KUPidana jo pasal 64 ayat (1) dapat dikenakan kepadapara pemohon dimana unsur ini terbukti bila unsur-unsur yanglainnya yang dimaksud oleh pasal 170 ayat (2) ke-1 KUPidana jo.Pasal 64 ayat (1) terbukti ;

c. Unsur dengan tenaga bersama/bersama-sama : unsur ini akantebukti bila unsur yang lainnya dalam pasal 170 aayat (2) ke-1 KUPidana jo. Pasal 64 ayat (1) terbukti ;

d. Unsur melakukan kekerasan terhadap barang atau orang : Bahwaperlu dijelaskan bahwa pebuatan para pemohon tidak terbuktimelakukan kekerasan terhadap orang maupun barang, sebabunsur ini merupakan inti dari pasal 170 ayat (2) ke-1 KUPidana jo.Pasal 64 ayat (1) karena menurut pasal di atas perbuatan parapemohon adalah melakukan kekerasan terhadap orang maupunbarang sebagai suatu tujuan baru dapat dikenal pasal 170 ayat (2)ke-1 KUPidana jo. Pasal 64 ayat (1). Sedangkan perbuatanterdakwa dalam perkara ini bertujuan untuk gotong royong untuk

membersihkan tanah sengketa dari gulma dan sampah liar, hal initerbukti seluruh hasil gotong royong yang dilakukan oleh parapemohon dikumpulkan di suatu tempat dan dibakar, sehinggaunsur kekerasan terhadap orang maupun barang tidak ada.Disamping itu pasal 170 ayat (2) ke 1 KU Pidana jo. Pasal 64 ayat(1) dapat dikenakan kepada para pemohon bila barang yangdimaksud mempunyai nilai ekonomi, sekarang perlu kitaperhatikan dengan teliti apakah pohon berduri (putri malu), rumputliar, pecahan beling dan sampah plastik mempunyai nilaiekonomis. Bila kita jujur menilai maka semua barang yang dimaksud sama sekali tidak mempunyai nilai ekonomi, sehinggaunsur barang tidak terbukti memenuhi unsur pasal 170 ayat (2) ke-1 KUPidana jo. Pasal 64 ayat (1). Sedangkan barang bukti berupapohon jagung dan bambu sudah ditolak oleh para pemohon didepan persidangan karena para pemohon tidak merasamemotong pohon jagung dan bambu maupun pagar yang ada ditanah sengketa dimana pagarnya terbuat dari tanaman bluntasyang masih utuh sampai sekarang. Semua keterangan parapemohon ini tidak pernah mendapatkan pertimbangan hukum,apalagi permohonan sidang lapangan yang diajukan oleh parapemohon melalui kuasa hukumnya (secara lisan) di tolak olehmajelis Hakim sehingga para pemohon tidak dapat membuktikanketerangannya menyangkut fakta hukum yang sebenarnya yangada di atas tanah sengketa. Dalam perkara ini para Pemohonmerasa diperlukan tidak adil dan tidak diberi menggunakan hakhaknyasesuai dengan hukum yang berlaku. Sebab barang buktiberupa pohon jagung dan bambu adalah barang bukti yangdirekayasa oleh saksi korban, karena seluruh hasil gotong royongdari para pemohon di atas tanah sengketa sudah di bakar habissehingga tidak mungkin saksi korban mendapatkan barang buktiberupa pohon jagung yang dicabut adalah pohon jagung yangsudah mati sebanyak kurang lebih sampai tujuh batang, yangdigunakan untuk menyalakan api guna membakar tanamanberduri (putri malu), rumput liar dan sampah plastik. Dari uraian inisudah jelas-jelas barang bukti yang ada di dalam persidanganterbukti merupakan barang bukti yang direkayasa. Semua ini tidakmendapatkan perhatian dan pertimbangan dari majelis Hakim ;

E. Masalah kerugian materill :Bahwa menyangkut masalah kerugian materiil yang diderita oleh saksikorban sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalahketerangan bohong belaka karena unsur barang yang dimaksud dalam pasal170 ayat (2) ke-1 KU Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) adalah barang yangmempunyai nilai ekonomis, sedangkan pohon berduri (putri malu) rumput liarsampah plastik sebagai hasil perbuatan para pemohon sama sekali tidakmemiliki nilai ekonomis apapun sehingga tidak memenuhi unsur yang

dimaksud menurut pasal 170 ayat (2) ke-1 KU Pidana jo. Pasal 64 ayat (1).Dari uraian ini terbukti kerugian yang dikemukakan oleh saksi korban adalahkerugian yang direkayasa ;

F. Bukti perdata :Bukti perdata berupa sertifikat hak milik No.1092 dari Badan PertanahanKabupaten Tabanan atas nama I Gusti Made Sumerta adalah sebuah buktiyang direkayasa karena pipil yang dipakai membuat sertifikat tersebutadalah pipil yang berbeda dari pipil tanah sengketa karena pipil asli berupapipil rontal dari tanah sengketa sampai saat ini masih dipegang oleh parapemohon dengan keluarganya (pipil yang dimaksud telah pula diajukansebagai barang bukti oleh para Pemohon di depan persidangan dan sudahdicocokan dengan aslinya) sedangkan saksi korban mengajukan hanyaphoto copynya dari pipil rontal tersebut yang didapatnya dari keluarga parapemohon. Sehingga bila kita teliti nomor pipil yang dipakai membuatsertifikat oleh saksi korban (tercantum dalam sertifikat aquo) dan bukti initidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga para pemohonmerasa dirugikan dan sebagai korban penegakan hukum yang tidak adil ;Bahwa dari uraian diatas, sudah sangat jelas Judex Facti, telah keliru dalampertimbangan hukumnya, sehingga sangat merugikan para pemohon, apalagi Pengadilan Tinggi Denpasar, memperbaiki putusan Pengadilan NegeriTabanan, yang mengatakan putusan Pengadilan Negeri Tabanan, tidak adildan menjatuhkan hukuman pidana yang lebih tinggi dari putusan PengadilanNegeri Tabanan. Justru Pengadilan Tinggi Denpasar melakukan kekeliruanyang lebih fatal dari Pengadilan Negeri Tabanan. Bila saja Judex Factimeneliti dengan saksama dan jujur didalam menilai fakta-fakta hukum dalamperkara ini, dengan membuat keputusan yang adil tanpa ada muatan untukmelindungi kesalahan dari Pengadilan Negeri Tabanan di dalammengeluarkan Berita Acara Eksekusi dalam perkara Perdata No.64/Pdt.G/1995/PN.Tbn. tanggal 15 April 1996, maka Para Pemohon sudah sepatutnyadibebaskan dari segala tuntutan hokum menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi para terdakwa, tidak dapat dibenarkankarena Judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum olehkarena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itutidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakditerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkansebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakanmenurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telahmelampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalampasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-UndangNo.8 tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,

putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 danperaturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L IMenolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa :1. I NENGAH KERTA , 2. I WAYAN SENTRA , 3. I MADE GEMBROT dan4. I NYOMAN RINTIG tersebut Membebankan Para Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin tanggal 21 Januari 2008 oleh Soedarno,SH.MH. HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,M.Imron Anwari,SH.SpN.MH. dan Timur P.Manurung,SH. Hakim-Hakim Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariSelasa tanggal 5 Pebruari 2008 oleh Ketua Majelis beserta M.Imron Anwari,SH.SpN.MH. dan Timur P.Manurung,SH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dandibantu oleh Agus Suwargi,SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :

Ttd./M.Imron Anwari,SH.SpN.MH. Soedarno,SH.MH.Ttd./ Timur P.Manurung,SH.

Panitera Pengganti :Ttd./Agus Suwargi,SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.a.n. Panitera

Panitera Muda PidanaM.D.PASARIBU,SH.M.Hum.

Nip.040036589

P U T U S A NNo. 968 K/Pid/2007DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAM A H K A M A H A G U N Gmemeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama : DJONG IE TJENG Alias ACENG, AnakNG LAK LENG ;tempat lahir : Pontianak ;umur / tanggal lahir : 40 tahun / 2 Agustus 1966 ;jenis kelamin : Perempuan ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Jalan Perdana Komplek Bali Agung IIBlok J.16, Pontianak Selatan ;agama : Kristen ;pekerjaan : Rumah TanggaTerdakwa berada diluar tahanan yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa DJONG IE TJENG Alias ACENG anak NG LAKLENG pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antarabulan Agustus 2005 sampai dengan bulan Oktober 2005 atau setidak-tidaknyapada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2005 bertempat diKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pontianak, Terdakwa telah menyuruh saksi Dra. BADARIAH BUSTAMI, M.SI. memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta ituberupa KUTIPAN AKTA PERKAWINAN dengan Nomor 353/2005 tanggal 11Oktober 2005, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lainmemakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yangdapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban DOMINIKUS SAMUDERAFADJARAY lebih kurang sebesar Rp.983.300.000,- (sembilan ratus delapanpuluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), adapun perbuatan Terdakwa dilakukandengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan September 2005 Terdakwa bermaksud untukmengurus akta perkawinannya dengan IGNATIUS FADJARAY (almarhum) yangpada saat itu sudah dalam keadaan sakit keras, dengan maksud untukmendapatkan pengakuan secara sah bahwa Terdakwa adalah merupakan istridari IGNATIUS FADJARAY, sekaligus untuk mengesahkan status anaknya yangbernama EDWIN FADJARAY sebagai anak sah dari Terdakwa denganIGNATIUS FADJARAY, selanjutnya untuk mewujudkan niatnya tersebutTerdakwa dan IGNATIUS FADJARAY menghubungi saksi DONNELSIMATUPANG untuk mengurus syarat-syarat yang harus dipenuhi untukmendapatkan AKTA PERKAWINAN tersebut, selanjutnya pada saat itu jugasaksi DONNEL SIMATUPANG pergi ke Kantor Catatan Sipil Pontianak dan

menanyakan kepada petugas pada Kantor Catatan Sipil Pontianak syarat-syaratyang harus dipenuhi untuk mendapatkan AKTA PERKAWINAN sebagaimanayang diinginkan oleh Terdakwa dan IGNATIUS FADJARAY, selanjutnya setelahdiperoleh syarat-syarat yang diperlukan maka pada saat itu juga saksi DONNELSIMATUPANG menemui Terdakwa dan IGNATIUS FADJARAY danmemberitahukan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan AKTAPERKAWINAN tersebut berupa :

- Kartu Keluarga Terdakwa dan IGNATIUS FADJARAY dan anaknya EDWINFADJARAY.

- Kartu Tanda Penduduk Terdakwa dan IGNATIUS FADJARAY.- Surat Keterangan Kawin dihadapan pemuka agama.- Akta Kelahiran Terdakwa dan IGNATIUS FADJARAY dan anaknya.- Pas photo Terdakwa dan IGNATIUS FADJARAY ukuran 4 x 6 empat

lembar.- Surat pernyataan Terdakwa dan IGNATIUS FADJARAY yang

menyatakan perkawinannya belum pernah dicatat di Kantor Catatan Sipil.kemudian saksi DONNEL SIMATUPANG memberitahukan semua persyaratanyang harus dilengkapi kepada Terdakwa dan IGNATIUS FADJARAY,selanjutnya Terdakwa dan IGNATIUS FADJARAY menyerahkan semuapersyaratan sebagaimana yang telah disebutkan diatas kepada saksi DONNELSIMATUPANG dengan merubah identitas mereka bahwa pada saat itu merekaberagama Budha padahal sebenarnya mereka beragama Katholik, danTerdakwa bersama dengan IGNATIUS FADJARAY juga meminta kepada saksiTASMIN Alias AWENG selaku Ketua Yayasan Sumber Cahaya/WALUBI melaluisaksi HASBIE dengan mengatakan bahwa mereka pernah melangsungkanperkawinannya menurut agama Budha di Vihara Sumber Cahaya Pontianak,selanjutnya saksi TASMIN tanpa merasa curiga kepada Terdakwa danIGNATIUS FADJARAY menyerahkan blangko Surat Keterangan Kawin dalamkeadaan kosong yang sudah ditandatanganinya kepada saksi HASBI,selanjutnya blangko Surat Keterangan Kawin yang dalam keadaan kosongtersebut oleh saksi HASBI diberikan kepada saksi DONNEL SIMATUPANGselaku kuasa dari Terdakwa dan IGNATIUS FADJARAY di Kantor Catatan SipilPontianak selanjutnya blangko Surat Keterangan Kawin dalam keadaan kosongtersebut diserahkan oleh saksi DONNEL SIMATUPANG dirumahnya dan padasaat itu juga Terdakwa dan IGNATIUS FADJARAY mengisi blangko SuratKeterangan Kawin tersebut yang menerangkan seolah-olah mereka telahmelangsungkan perkawinannya menurut agama Budha pada tanggal 25Nopember 1990 di Vihara Sumber Cahaya Pontianak, selain itu Terdakwa danIGNATIUS FADJARAY juga telah membuat surat pernyataan diatas materaiyang menyatakan bahwa mereka telah melakukan pernikahan secara adatagama Budha di Vihara Sumber Cahaya untuk melengkapi persyaratan yangdiperlukan guna memperoleh akta perkawinan di Kantor Catatan SipilPontianak, padahal pada kenyataannya Terdakwa pada saat itu masihberagama Katholik dan IGNATIUS FADJARAY sampai dengan akhir hayatnyajuga masih memeluk agama Katholik dan mereka juga sama sekali tidak pernah

melangsungkan pernikahannya dihadapan pemuka agama Budha yangbernama saksi TASMIN di Vihara Sumber Cahaya Pontianak, selanjutnyasetelah semua persyaratan yang diperlukan dilengkapi oleh Terdakwa danIGNATIUS FADJARAY pihak Kantor Catatan Sipil Pontianak mengeluarkan aktaperkawinan antara Terdakwa dan IGNATIUS FADJARAY dengan Nomor353/2005 tanggal 11 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh saksi Dra.BADARIAH BUSTAMI, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Pontianak, dan dengan menggunakan akta perkawinan tersebut yangdiketahui nyata-nyata oleh Terdakwa sebelumnya bahwa isinya tidak benarTerdakwa menguasai semua harta warisan milik IGNATIUS FADJARAY yangtelah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2006 yang seharusnya hartawarisan tersebut diserahkan kepada saksi DOMINIKUS SAMUDERAFADJARAY selaku adik kandung dari IGNATIUS FADJARAY, sehingga saksiDOMINIKUS SAMUDERA FADJARAY yang merasa tidak terima atas perbuatanTerdakwa tersebut melaporkan Terdakwa ke Poltabes Pontianak gunapengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa DJONG IE TJENG Alias ACENG anak NGLAK LENG saksi DOMINIKUS SAMUDERA FADJARAY mengalami kerugianlebih kurang sebesar Rp.983.300.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga jutatiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa DJONG IE TJENG Alias ACENG anak NG LAKLENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1)KUHP.

Bahwa ia Terdakwa DJONG IE TJENG Alias ACENG anak NG LAKLENG pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekira padabulan April 2006 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masihtermasuk dalam tahun 2006 bertempat di Kantor Notaris Poltak Pardomuanyang terletak di Jalan Tanjungpura, Kecamatan Pontianak Selatan, KotaPontianak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, Terdakwa telahmenggunakan akta berupa SURAT KETERANGAN KAWIN dengan Nomor :SKK/YSC/VIII/005 tanggal 19 Agustus 2005 dan KUTIPAN AKTAPERKAWINAN dengan Nomor 353/2005 tanggal 11 Oktober 2005 seolah-olahisinya cocok dengan hal yang sebenarnya dan pemakaian surat tersebut dapatmendatangkan kerugian bagi saksi korban DOMINIKUS SAMUDERAFADJARAY lebih kurang sebesar Rp.983.300.000,- (sembilan ratus delapanpuluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), adapun perbuatan Terdakwa dilakukandengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwabermaksud ingin menguasai harta warisan milik IGNATIUS FADJARAY(almarhum) yang seharusnya jatuh ke tangan korban DOMINIKUS SAMUDERAFADJARAY selaku adik kandung dari IGNATIUS FADJARAY (almarhum),

selanjutnya untuk mewujudkan niatnya tersebut Terdakwa mempergunakanSURAT KETERANGAN KAWIN dengan Nomor : SKK/YSC/VIII/005 tanggal 19Agustus 2005 dan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN dengan Nomor 353/2005tanggal 11 Oktober 2005 seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnyayang menerangkan bahwa Terdakwa telah menikah dengan IGNATIUSFADJARAY, yang sudah diketahui oleh Terdakwa sebelumnya bahwa SURATKETERANGAN KAWIN dengan Nomor : SKK/YSC/VIII/005 tanggal 19 Agustus2005 yang dikeluarkan oleh Yayasan Agama Budha Vihara “SUMBERCAHAYA” dan ditandatangani oleh saksi TASMIN selaku pengurus ViharaSumber Cahaya yang menerangkan bahwa antara Terdakwa denganIGNATIUS FADJARAY (almarhum) telah melangsungkan perkawinan menurutagama Budha pada tanggal 25 Nopember 1990 adalah tidak benar dan padakenyataannya telah disadari dan diketahui nyata-nyata oleh Terdakwa padasaat itu bahwa antara Terdakwa dengan IGNATIUS FADJARAY (almarhum)tidak pernah melangsungkan perkawinannya menurut agama Budha danKUTIPAN AKTA PERKAWINAN dengan Nomor 353/2005 tanggal 11 Oktober2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaPontianak yang ditandatangani oleh saksi Dra. BADARIAH BUSTAMI, M.Siyang menerangkan pada tanggal 11 Oktober 2005 telah tercatat perkawinanantara IGNATIUS FADJARAY dan Terdakwa DJONG IE TJENG yang telahdilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama TASMIN padatanggal 25 Nopember 1990 di Pontianak adalah juga tidak benar dan telahdiketahui dan disadari juga oleh Terdakwa bahwa antara Terdakwa denganIGNATIUS FADJARAY (almarhum) tidak pernah melangsungkanperkawinannya menurut agama Budha, namun pada saat itu Terdakwa tetapsaja mempergunakan berupa SURAT KETERANGAN KAWIN dengan Nomor :SKK/YSC/VIII/005 tanggal 19 Agustus 2005 dan KUTIPAN AKTAPERKAWINAN dengan Nomor 353/2005 tanggal 11 Oktober 2005 tersebutuntuk menguasai semua harta warisan milik IGNATIUS FADJARAY yang telahmeninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2006 yang seharusnya harta warisantersebut diserahkan kepada saksi DOMINIKUS SAMUDERA FADJARAYselaku adik kandung dari IGNATIUS FADJARAY, sehingga saksi DOMINIKUSSAMUDERA FADJARAY yang merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwatersebut melaporkan Terdakwa ke Poltabes Pontianak guna pengusutan lebihlanjut.Akibat perbuatan Terdakwa DJONG IE TJENG Alias ACENG anak NGLAK LENG saksi DOMINIKUS SAMUDERA FADJARAY mengalami kerugianlebih kurang sebesar Rp.983.300.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga jutatiga ratus ribu rupiah).Perbuatan Terdakwa DJONG IE TJENG Alias ACENG anak NG LAKLENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2)KUHP.Mahkamah Agung tersebut membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 19 Desember 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DJONG IE TJENG Alias ACENG anak NG

LAK LENG tidak terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana“menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte outhentiek”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.Sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa DJONG IE TJENG AliasACENG anak NG LAK LENG dari dakwaan Primair.

3. Menyatakan bahwa Terdakwa DJONG IE TJENG Alias ACENG anak NGLAK LENG secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindakpidana “Dengan sengaja menggunakan akte outhentiek seolah-olah isinyacocok dengan hal yang sebenarnya dan pemakaian surat itu dapatmendatangkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 266 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DJONG IE TJENG AliasACENG anak NG LAK LENG selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara danmemerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencatatan Perkawinan dari

IGNATIUS FADJARAY dan Terdakwa DJONG IE TJENG tanggal 5September 2005 yang diajukan ke Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Pontianak.

- 1 (satu) lembar formulir Pencatatan Perkawinan yang memuatketerangan calon mempelai atas nama IGNATIUS FADJARAY danTerdakwa DJONG IE TJENG.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama IGNATIUS FADJARAY danTerdakwa DJONG IE TJENG yang menyatakan telah menikah secaraadat agama Budha di Vihara Sumber Cahaya.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kawin dari Yayasan Agama BudhaVihara Sumber Cahaya No.235/SKK/YSC/VII/005 tanggal 19 Agustus2005.

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Pontianak. No.353/2005 tanggal 11 Oktober 2005.Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan kepada Terdakwa DJONG IE TJENG Alias ACENG anak NGLAK LENG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seriburupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.493/PID.B/2006/PN.PTK tanggal 10 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa DJONG IE TJENG Alias ACENG anak NGLAK LENG tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair

maupun dakwaan Subsidair.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat danmartabatnya.

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencatatan Perkawinan dari

IGNATIUS FADJARAY dan Terdakwa DJONG IE TJENG tanggal 5September 2005 yang diajukan ke Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Pontianak.

- 1 (satu) lembar formulir Pencatatan Perkawinan yang memuatketerangan calon mempelai atas nama IGNATIUS FADJARAY danTerdakwa DJONG IE TJENG.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama IGNATIUS FADJARAY danTerdakwa DJONG IE TJENG yang menyatakan telah menikah secaraadat agama Budha di Vihara Sumber Cahaya.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kawin dari Yayasan Agama BudhaVihara Sumber Cahaya No.235/SKK/YSC/VII/005 tanggal 19 Agustus2005.

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Pontianak. No.353/2005 tanggal 11 Oktober 2005.Dikembalikan kepada pihak yang berhak saksi Dra. BADARIAHBUSTAMI, Msi.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.493/Akta Pid/2006/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianakyang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2007 Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 1 Februari 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 1 Februari 2007 ;Membaca surat-surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkandengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Pontianak pada tanggal 10 Januari 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22Januari 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan PengadilanNegeri Pontianak pada tanggal 1 Februari 2007 dengan demikian permohonankasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktudan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yangdiberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada MahkamahAgung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasikepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwaselaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina danmenjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabilaada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilanbawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudahtepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudahada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itumerupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonankasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan padapenafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam suratdakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatanyang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakanputusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkanputusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun halini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasarpendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yangmurni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi mengemukakan alasan mengajukan Kasasisebagaimana disebutkan dalam Pasal 253 KUHAP terlebih dahulu PemohonKasasi akan mengemukakan pendapat bahwa Judex Facti yang telahmenjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatasbukanlah merupakan putusan bebas murni akan tetapi putusan tersebut adalahmerupakan Putusan bebas tidak murni atau bebas terselubung (PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No.Reg. 346/K/Krl1980 tanggal 26Januari 1984, karena judex facti dalam melakukan pembebasan tersebutdidasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yangdimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinyasuatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau pembebasan itu adalahmerupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging), hal mana secara nyata dapat terungkap dalam pertimbanganhukum Aquo halaman 21 s/d 23 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan almarhum IGNATIUS FADJARAY telah melakukan pernikahan adat Tiong Hoa di Jakarta pada tanggal 25 Nopember 1990, yang dihadiri oleh kalangan keluarga termasuk DOMINIKUSFADJARAY dan ibunya juga hadir.

- Bahwa benar perkawinan antara Terdakwa dengan IGNATIUS FADJARAY dengan adat Tiong hoa tersebut, telah dilahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 25 Agustus 1991 yang diberi nama EDWIN FADJARAY .

- Bahwa benar pada sekitar bulan September 2005 IGNATIUS FADJARAY memanggil saksi DONEL SIMATUPANG datang kerumahnya untuk minta bantuan mengurus pencatataan perkawinannya.

- Bahwa benar kemudian saksi DONEL SIMATUPANG datang ke KantorCatatan Sipil Pontianak dan menemui saksi HASBI untuk menanyakan syaratsyaratpencatatan perkawinan.

- Bahwa benar setelah mendapatkan syarat-syarat seperti Kartu Keluarga, KTP,Ganti Nama dan Akta Kelahiran masing-masing pihak, saksi HASBI jugamenyerahkan surat keterangan kawin dari Yayasan Agama Budha ViharaSumber Cahaya berupa blangko kosong kepada saksi DONEL SIMATUPANGtetapi sudah diberi cap/stempel dan ditanda tangani atas nama Ketua Yayasanyaitu saksi TASMIN als. AWENG.

- Bahwa benar karena Terdakwa DJONG lE DJENG, beralamat di Jakarta maka Kantor Catatan Sipil Pontianak mengirim surat dinas ke Kantor Catatan Sipil Jakarta dan dalam waktu 15 hari kemudian, ada balasan surat dari KantorCatatan Sipil Jakarta tidak ada pihak yang keberatan.

- Bahwa benar kemudian IGNATIUS FADJARAY memanggil saksi HASBI untuk datang kerumah IGNATIUS FADJARAY untuk mencatat perkawinannyadengan Terdakwa DJONG lE TJENG, yang sebelumnya juga telah diumumkan selama 10 hari dan tidak ada yang berkeberatan.

- Bahwa benar pada waktu pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh saksi HASBI, sebelumnya membuka berkas, mengetok palu dan menanyakanidentitas pihak-pihak dan menanyakan agama kepada IGNATIUS FADJARAYdan dijawab dengan Agama Budha.

- Bahwa benar kemudian keluar akta perkawinan tanggal 11 Oktober 2005No.953/2005 dari Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak yang ditanda tanganioleh saksi Dra. BADARIAH BUSTAMI, Msi.

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 7 April 2006 saksi TASMIN als. AWENG membuat surat pernyataan yang isinya mencabut surat keterangan kawin No.235/SKK/YSC/VIII/005 yang ditujukan kepada kantor Catatan Sipil Kota Pontianak dengan alasan saksi TASMIN tidak pernah mengawinkanIGNATIUS FADJARAY dan Terdakwa dengan agama Budha.

- Bahwa benar saksi Dra. BADARIAH BUSTAMI Msi menerima suratpencabutan Surat Keterangan Kawin dari saksi TASMIN als. AWEMG, tetapikarena akta perkawinan sudah keluar, tidak begitu saja dapat dibatalkan olehseseorang dan pembatalan suatu akta perkawinan harus melalui putusanPengadilan.

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta perkawinannya dengan

IGNATIUS FADJARAY tersebut dicatatkan/didaftarkan di Kantor Catatan Sipil.- Bahwa benar Terdakwa menandatangani syarat pernyataan, formulir

pencatatan perkawinan dan surat permohonan yang sebelumnya sudah ditulisoleh orang lain Terdakwa tidak tahu siapa dan Terdakwa hanya mengikutikemauan suami.

- Bahwa benar yang meminta dicatatkan perkawinannya adalah suamiTerdakwa dan melalui siapa Terdakwa tidak tahu.

- Bahwa benar alasan suami Terdakwa mencatatkan perkawinannya karena memandang status anaknya yaitu ERWIN FADJARAY.- Bahwa benar suami Terdakwa beragama Budha berdasarkan KTPNo.14.50002.110359.0001 tanggal 22 September 2005 dari Kantor CamatPontianak Selatan.

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan akta perkawinannyatersebut, tetapi Terdakwa pernah membuat akta waris di Notaris PoltakPardomua, SH.

- Bahwa benar akta perkawinan ini muncul menjadi persoalan, karena iparTerdakwa diantaranya saksi DOMINIKUS FADJARAY menuntut pembagianwarisan, Terdakwa tidak setuju, kemudian Terdakwa dituduh memalsukanakta perkawinan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, seharusnyaMajelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan Putusan onslag van rechtvervolging (lepas dari segala tuntutan hukum) bukan merupakan Putusan BebasMurni (Vrijspraak) karena jelas-jelas Judex Facti mengakui bahwa Terdakwaada melakukan suatu perbuatan sebagaimana dalam pertimbangannya yangtelah Pemohon Kasasi uraikan diatas, sehingga Judex Facti dalam perkara initidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga berdasarkan Pasal253 KUHAP terhadap perkara ini dapat diajukan Kasasi.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak di Pontianak Nomor493/PlD.B/2006/PN.PTK tanggal 10 Januari 2007, maka Pemohon Kasasi padatanggal 22 Januari 2007 telah menyatakan Permohonan Kasasi atas Putusantersebut di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan aktaPermohonan Kasasi No.493/Akta.Pid.B/2006/PN.PTK tanggal 22 Januari 2007,jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Undang-undang yaituPasal 245 ayat (1) KUHAP (Akta Permohonan Kasasi terlampir), demikian jugadengan Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi serahkan kepada PaniteraPengadilan Negeri Pontianak sesuai dengan tenggang waktu sebagaimanayang dimaksud oleh Undang-undang (Pasal 248 ayat (1) KUHAP).Bahwa menurut Judex Facti "Unsur dengan sengaja menggunakan akta ituseolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya" dengan pertimbangansebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 26 dan 27, menyatakan :Menimbang, tentang unsur kedua Majelis Hakim mempertimbangkannyasebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, atas dasarketerangan saksi HASBI pegawai pencatat perkawinan dan saksi Dra.

BADARIAH BUSTAMI, Msi, pencatat perkawinan dilakukan terhadapalmarhum IGNATIUS FADJARAY dan DJONG lE TJENG telah sesuai denganprosedur dan Undang-undang yang berlaku.

- Bahwa akta perkawinan No.353/2005 tanggal 11 Oktober 2005 adalah sah, karena pada waktu pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh saksi HASBI,disaksikan oleh DADANG pegawai Catatan Sipil Kota Pontianak dan DONELSIMATUPANG, pada waktu ditanya IGNATIUS FADJARAY mengakuimemeluk agama Budha yang sesuai dengan Kartu Tanda PendudukNo.14.50002.110359.0001 tanggal 2 September 2005 yang dikeluarkan olehCamat Pontianak Selatan dan Kartu Keluarga.

- Bahwa IGNATIUS FADJARAY yang menandatangani blangko yangsebelumnya diisi oleh petugas pencatat perkawinan.

- Bahwa baik saksi Dra. BADARIAH BUSTAMI, Msi dan saksi HASBImenerangkan akta perkawinan No.353/2005 tanggal 11 Oktober 2005 yangdikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pontianak tetap sah, meskipun ada suratpencabutan dari saksi TASMIN selaku Pengurus Yayasan Agama BudhaVihara Sumber Cahaya, karena untuk pembatalan suatu akta perkawinanharus melalui putusan Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, makaapabila Terdakwa membuat surat Keterangan Waris dihadapan Notaris PoltakPordomuan, SH berdasarkan akta perkawinan No.3532005 tanggal 11 Oktober2005 adalah sah karena didasarkan kepada Akte Perkawinan yang statushukumnya masih sah.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan, untuk menilaiada tidaknya sebuah perkawinan tidak hanya berpatokan kepada YuridisFormal, tetapi juga harus dilihat secara materiil, apakah antara IGNATIUSFADJARAY dengan Terdakwa DJONG IE TJENG telah menikah sebagai suamiistri dan apabila IGNATIUS FADJARAY Terdakwa DJONG lE TJENG secaramateriil adalah sebagai suami istri yang perkawinannya diketahui oleh keluargakedua belah pihak, maka demi kepentingan anak yang lahir (EDWINFADJARAY) dari perkawinan itu maka perkawinan dianggap ada danperkawinan tetap sah.Bahwa terhadap pertimbangan judex facti tersebut, Pemohon Kasasi akanmenanggapi sebagai berikut.Bahwa Pemalsuan surat ada 2(dua) macam yaitu :

- Pemalsuan Materiil, dimana surat tersebut wujudnya sama sekali palsu sejakdari semula.

- Pemalsuan Intelektuil, dimana suratnya sendiri tidak palsu dan dibuatsebagaimana mestinya, akan tetapi isinya yang palsu.(Azas-Azas Hukum Pidana oleh MR.R.Tresna halaman 293).Maka dengan demikian tidak ada alasan Hukum bagi Judex facti tersebut yangmemutus bebas murni perkara ini oleh karena perbuatan itu telah ada yangdilakukan oleh Terdakwa DJONG lE TJENG anak NG LAK LENG.Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan,diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keterangan Saksi DOMINIKUS SAMUDERA FADJARAY :- Bahwa benar sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan abang

kandung saksi tidak pernah melangsungkan pernikahannya menurutagama Budha di Vihara Sumber Cahaya Pontianak.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi abang saksi yang bernama IGNATIUS FADJARAY sampai dengan akhir hayatnya masih memeluk agamaKatholik, hal ini diperkuat dengan adanya surat Bapptis dan SuratKeterangan dengan Nomor 30/sekr/lV/2006 tanggal 15 Maret 2006 yangdibuat dan ditanda tangani oleh Pastor Paroki Katedral Pontianak yangmenerangkan bahwa abang saksi yang bernama IGNATIUS FADJARAYadalah benar beragama Katholik dan telah meninggal dunia di Pontianakpada tanggal 15 Maret 2006 dan dimakamkan di pemakaman YayasanBudi Agung Sui Raya Pontianak.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, abang saksi (almarhum IGNATIUSFADJARAY) pernah hidup dan tinggal satu rumah dengan Terdakwa sejaktahun 1990, namun pada tahun 1994 Terdakwa sudah mulai meninggalkanabang saksi (almarhum IGNATIUS FADJARAY) dan anaknya yangbernama EDWIN FADJARAY.

- Bahwa benar Terdakwa kembali lagi ke Pontianak dan menemui almarhum IGNATIUS FADJARAY baru pada tahun 2005 pada saat abang saksi(almarhum) IGNATIUS FADJARAY dalam keadaan sakit keras.

- Bahwa benar menurut saksi Terdakwa kembali lagi kepada IGNATIUSFADJARAY pada tahun 2005 dikarenakan Terdakwa telah mendengarbahwa IGNATIUS FADJARAY pada saat itu sedang sakit keras sehinggaTerdakwa bermaksud akan menguasai harta peninggalan IGNATIUSFADJARAY nantinya.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengurus akta perkawinan untukmendapatkan status perkawinan yang sah bersama dengan abang saksi(IGNATIUS FADJARAY).

- Bahwa benar untuk mendapatkan akta perkawinan tersebut diketahuikemudian oleh saksi, bahwa Terdakwa telah melampirkan SuratKeterangan Kawin Nomor: 235/SKI/YSC/VIll/005 tanggal 19 Agustus 2005yang menerangkan bahwa antara abang saksi (IGNATIUS FADJARAYdengan Terdakwa telah melangsungkan perkawinan menurut agamaBudha pada tanggal 25 Nopermber 1990 di Vihara Sumber CahayaPontianak, padahal menurut sepengetahuan saksi mereka sama sekalitidak pernah menikah secara agama Budha.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi Terdakwa dan abang saksi (IGNATIUS FADJARAY) juga ada menandatangani Formulir pencatatan perkawinan yang menerangkan bahwa diri mereka pada saat itu beragama Budha.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi Terdakwa maupun abang saksi(IGNATIUS FADJARAY) tidak pernah memeluk agama Budha dan tidakpernah memiliki KTP maupun Kartu Keluarga yang menyatakan bahwamereka beragama Budha.

- Bahwa benar saksi mengetahui sendiri bahwa Terdakwa telah

mempergunakan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN dengan Nomor 353/2005tanggal 11 Oktober 2005 yang nyata-nyata diketahui sendiri oleh Terdakwabahwa isinya tidak benar, dimana dalam akta perkawinan tersebutmenerangkan bahwa antara IGNATIUS FADJARAY dan Terdakwa telahmelangsungkan perkawinannya dihadapan pemuka agama BUDHA yangbernama TASMIN pada tanggal 25 Nopember 1990.

- Bahwa benar akta perkawinan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus akta waris di kantor Notaris Poltak Pardomuan, sehinggadengan akta waris tersebut Terdakwa telah menguasai :

- rumah beserta tanah yang berada di Jalan perdana Komplek BaliAgung l l No.J.6 Pontianak.

- Mobil CRV K8.111 HR.- 2(dua) unit mobil tangki minyak untuk pengangkutan minyak

tanahmasing-masing KB. 9622 AC dan K8.9622 AR yang keduanya STNKatas nama abang saksi (IGNATIUS FADJARAY).

- BPKB mobil tangki K8.9699 AB.- Tabungan abang saksi (IGNATIUS FADJARAY) di Bank Mandiri

Cabang Diponegoro.- Usaha minyak tanah milik keluarga FADJARAY yang beratas

namaabang saksi (IGNATIUS FADJARAY).

- Menjual binatang peliharaan abang saksi (IGNATIUS FADJARAY)berupa anjing, burung dan ikan arwana.

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa sdr. TASMIN selaku Ketua Yayasan Agama Budha Vihara "SUMBER CAHAYA" Kelurahan Siantan HilirKecamatan Pontianak Utara yang telah mengeluarkan Surat KeteranganKawin antara Terdakwa dengan abang saksi (IGNATIUS FADJARAY) telahmembuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa dirinya telah ditipuoleh pihak yang telah meminta blangko tersebut dan mohon kepadaKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak agardibatalkan.

- Bahwa benar saksi juga mengetahui bahwa sdr. TASMIN selaku KetuaYayasan Agama Budha Vihara "SUMBER CAHAYA" Kelurahan SiantanHilir Kecamatan Pontianak Utara telah membuat Surat PembatalanKeterangan Kawin dengan Nomor : O2/Pembatalan/ SKK/YSC/V/2006dengan alasan antara lain :

- Bahwa telah terjadi manipulasi/pemalsuan data/identitas dimana parapihak yang akan melangsungkan perkawinan yakni IGNATIUSFADJARAY dan Terdakwa DJONG lE TJENG pada tanggal 19 Agustus2005 ternyata statusnya masih beragama Katholik, bahkan IGNATIUSFADJARAY hingga meninggalnya pada tanggal 15 Maret 2006 masihberagama Katholik, hal ini dikuatkan dengan Keterangan dari GerejaKatedral ST.Yoseph Nomor 3O/Sekr/ lV/2006 yang ditandatangani olehPastor Paroki Katedral Pontianak (P.Fidelis Sabinus OFM Cap).

- Dari data/informasi yang diperoleh sdr.TASMlN dari Kelurahan BenuaMelayu Darat, ternyata sdr. IGNATIUS FADJARAY baru dinyatakanberagama BUDHA seperti yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) yangditerbitkan oleh Camat Pontianak Selatan tertanggal 22 September2005 padahal surat KETERANGAN KAWIN Nomor23S/SKK/YSC/VIll/005 tanggal 19 Agustus 2005 sudah menerangkanbahwa yang bersangkutan beragama BUDHA.

- Bahwa Vihara SUMBER CAHAYA pada tahun 1990 belum diakui olehPemerintah dan di Vihara tersebut belum diperbolehkan melaksanakanperkawinan umat Budha.

- Bahwa benar sehingga dengan demikian terdapat unsur pemalsuan datapada saat pengisiannya, sehingga Sdr. TASMIN mohon kepada KepalaDinas Kependudukan keluarga Berencana dan Catatan Sipil KotaPontianak untuk membatalkan akta perkawinan tersebut, karena aktatersebut dibuat salah satunya atas dasar surat KETERANGAN KAWINNomor 235/SKK/YSC/Vlll/005 tanggal 19 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh Sdr.TASMlN.

2. Berdasarkan Keterangan Saksi Dra. BADARIAH BUSTAMI, Msi.- Bahwa benar saksi ada menandatangani Akte Perkawinan antara

IGNATIUS FADJARAY dengan Terdakwa DJONG lE TJENG sebagaimanayang telah diperlihatkan didepan persidangan Kutipan Akta PerkawinanNo.353/2005 tanggal 11 Oktober 2005.

- Bahwa benar saksi menandatangani Akte Perkawinan antara IGNATIUSFADJARAY dengan Terdakwa DJONG lE TJENG pada hari dan tanggaltidak ingat lagi namun sekitar bulan Oktober 2005 di Kantor DinasKependudukan KB dan Catatan Sipil Kota Pontianak.

- Bahwa benar syarat-syarat untuk kelengkapan pengajuan pembuatan AktePerkawinan antara IGNATIUS FADJARAY dengan DJONG lE TJENG yangsaksi ketahui antara lain adalah Surat Keterangan Kawin dari ViharaSumber Cahaya dengan nomor 235/SKK/YSC/VIll/005 tanggal 19 Agustus2005 yang ditanda tangani oleh Sdr. TASMIN yang menerangkan bahwapada tanggal 25 Nopember 1990 antara IGNATIUS FADJARAY danTerdakwa DJONG lE DJENG telah melangsungkan perkawinan menurutagama Budha, Akte Lahir Terdakwa dan IGNATIUS FADJARAY sertaanaknya yang bernama EDWIN FADJARAY, KTP suami istri, KK, foto yangbersangkutan 4x6 empat lembar, Akte dari Catatan Sipil dari DKI, SuratPernyataan yang bersangkutan yang mengatakan perkawinannya belumpernah dicatat di Kantor Catatan Sipil.

- Bahwa benar baru saksi ketahui kemudian bahwa ternyata antaraIGNATIUS FADJARAY dan Terdakwa DJONG lE DJENG tidak pernahmelakukan perkawinan secara adat Budha di Vihara tersebut.

- Bahwa benar saksi juga telah menerima surat permintaan pembatalan akta perkawinan Nomor 353/2005 tanggal 11 Oktober 2005 atas namaIGNATIUS FADJARAY dengan Terdakwa DJONG lE DJENG yang telahdikeluarkannya, dengan alasan antara lain :

- Bahwa telah terjadi manipulasi/pemalsuan data/identitas dimana parapihak yang akan melangsungkan perkawinan yakni IGNATIUSFADJARAY dan Terdakwa DJONG lE TJENG pada tanggal 19 Agustus2005 ternyata statusnya masih beragama Katholik, bahkan IGNATIUSFADJARAY hingga meninggalnya pada tanggal 15 Maret 2000 masihberagama Katholik, hal ini dikuatkan dengan Keterangan dari GerejaKatedral ST.Yoseph Nomor 30/Sekr/lV/2006 yang ditandatangani olehPastor Paroki Katedral Pontianak (P.Fidelis Sabinus OFM Cap).

- Bahwa surat keterangan kawin yang telah dikeluarkan pada tanggal 19Agustus 2005 tersebut, pada awalnya semata-mata didasari oleh rasasaling percaya antara pihak yayasan dengan Sdr.HASBl yangkebetulan mengurus perkawinan tersebut.

- Dari data/informasi yang diperoleh sdr.TASMlN dari Kelurahan BenuaMelayu Darat, ternyata sdr. IGNATIUS FADJARAY baru dinyatakanberagama BUDHA seperti yang tertera pada kartu Keluarga (KK) yangditerbitkan oleh Camat Pontianak Selatan tertanggal 22 September2005 padahal surat KETERANGAN KAWIN Nomor23S/SKK/YSC/VIll/005 tanggal 19 Agustus 2005 sudah menerangkanbahwa yang bersangkutan beragama BUDHA.

- Bahwa Vihara SUMBER CAHAYA pada tahun 199O belum diakui olehPemerintah dan di Vihara tersebut belum diperbolehkan melaksanakanperkawinan umat Budha.

- Bahwa benar pada saat itu Akte perkawinan No.353/2O05 tanggal 11Oktober 2005 antara IGNATIUS FADJARAY dan Terdakwa DJONG lEDJENG tersebut adalah syah karena syarat mutlak sudah terpenuhi,namun setelah saksi mengetahui keterangan dari ketua Yayasan AgamaBudha Vihara Sumber Cahaya (Sdr. TASMIN) yang menerangkan bahwakedua orang tersebut yaitu IGNATIUS FADJARAY dan DJONG lE TJENGternyata tidak pernah menikah di Vihara Sumber Cahaya dan agama yangbersangkutan adalah Katholik dan Protestan, maka Akte Perkawinanantara IGNATIUS FADJARAY dengan DJONG lE TJENG adalah cacathukum.

3. Berdasarkan Keterangan Saksi M. HASBIE

- Bahwa benar pada saat itu sekira bulan Okttober 2005, saksi DONNIELSIMATTUPANG, SH. datang ke kantor Catatan Sipil Kota Pontianak Jl.

Letjen Sutoyo Pontianak dan bertemu dengan saksi dan mengutarakanmaksudnya yaitu ingin melakukan pencatatan perkawinan antara Terdakwadengan IGNATIUS FADJARAY.

- Bahwa benar pada saat itu juga saksi memberitahukan kepada saksiDONNIEL SIMATUPANG, SH. bahwa syarat-syarat yang diperlukan untukmelakukan pencatatan perkawinan antara lain adalah Surat KeteranganKawin dari yang menikahkan (Pengantar dari agama yang menikahkan),Akte Lahir suami istri dan anak dari anak yang akan disahkan, KTP suamiistri, KK, foto 4x6 empat lembar, 2 orang saksi, Surat Pernyataan yangbersangkutan yang meyatakan bahwa mereka telah melakukanperkawinan secara adat agama dan perkawinannya belum pernah dicatatdi Kantor Catatan Sipil) dan menandatangani formulir untuk pencatataanperkawinan.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi syarat-syarat yang diajukan untukkelengkapan pengajuan pembuatan Akte Perkawinan antara IGNATIUSFADJARAY dengan Terdakwa yang saksi ketahui antara lain adalah SuratKeterangan Kawin dari Vihara Sumber Cahaya dengan nomor235/SKK/YSC/VIll/005 tanggal 19 Agustus 2005 yang ditanda tangani olehSdr. TASMIN yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Nopember 1990antara IGNATIUS FADJARAY dan Terdakwa DJONG lE DJENG telahmelangsungkan perkawinan menurut agama Budha, Akte Lahir Terdakwadan IGNATIUS FADJARAY serta anaknya yang bernama EDWINFADJARAY, KTP suami istri, KK, foto yang bersangkutan 4x6 empatlembar, Akte dari Catatan Sipil dari DKl, Surat Pernyataan yangbersangkutan yang mengatakan perkawinannya belum pernah dicatat diKantor Catatan Sipil.

- Bahwa benar setelah semua persyaratan dipenuhi saksi bersama-samadengan saksi DONNIEL SIMATUPAN, SH. pergi kerumah Terdakwa danIGNATIUS FADJARAY yang pada saat itu sedang diinfus dan menurutketerangan dari mereka bahwa yang bersangkutan sedang sakit.

- Bahwa benar belakangan baru saksi ketahui bahwa ternyata data-datayang telah diberikan ke kantor Dinas Kependudukan KB dan Catatan SipilKota Pontianak untuk memperoleh akte perkawinan adalah tidak benarsalah satunya adalah mengenai Surat Keterangan Kawin dari ViharaSumber Cahaya dengan nomor 235/SKK/YSC/VIll/005 tanggal 9 Agustus2005 yang ditanda tangani oleh Sdr. TASMIN.

- Bahwa benar baru saksi ketahui kemudian bahwa ternyata antaraIGNATIUS'FADJARAY dan Terdakwa DJONG lE DJENG tidak pernahmelakukan perkawinan secara adat budha di Vihara tersebut.

- Bahwa benar menurut saksi pada saat itu Akte perkawinan No.353/2O05

tanggal 11 Oktober 2005 antara IGNATIUS FADJARAY dan TerdakwaDJONG lE DJENG tersebut adalah sah karena syarat mutlak sudahterpenuhi, namun setelah saksi mengetahui keterangan dari KetuaYayasan Agama Budha Vihara Sumber Cahaya (Sdr. TASMIN) yangmenerangkan bahwa kedua orang tersebut yaitu IGNATIUS FADJARAYdan DJONG lE TJENG ternyata tidak pernah menikah di Vihara SumberCahaya dan agama yang bersangkutan adalah Katholik dan Protestan,maka Akte Perkawinan antara IGNATIUS FADJARAY dengan DJONG lETJENG menurut saksi adalah cacat hukum.

4. Berdasarkan Keterangan Saksi TASMIN als. AWENG

- Bahwa benar saksi tidak pernah mengawinkan secara Agama Budha diVihara saksi antara IGNATIUS FADJARAY dengan DJONG lE TJENG.

- Bahwa benar IGNATIUS FADJARAY dan DJONG lE TJENG tidak pernahmenemui saksi bahwa ia dinikahkan secara Agama Budha.

- Bahwa benar kedua orang tersebut IGNATIUS FADJARAY denganDJONG lE TJENG tidak terdaftar di Vihara saksi (Yayasan SumberCahaya).

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui blangko kosong yang saksi berikankepada saksi HASBI diisi dengan orang yang tidak saksi kawinkan yaituIGNATIUS FADJARAY dengan DJONG lE TJENG adalah pada tanggal 2April 2006 di Kantor Lurah Benua Melayu Darat Pontianak Selatan.

- Bahwa benar tindakan saksi setelah mengetahui bahwa blangko kosongyang diberikan kepada saksi HASBI adalah diisi dengan orang yang tidaksaksi kawinkan adalah pada tanggal 07 April 2000 saksi membuatPernyataan bahwa perkawinan tersebut tidak sah/bermasalah dan saksiminta ke Kantor Catatan Sipil Kota agar Surat Kawin antara IGNATIUSFADJARAY dengan DJONG lE TJENG dibatalkan.

5. Berdasarkan Keterangan Terdakwa DJONG lE TJENG als. ACENG anakNG LAK LENG

- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan IGNATIUS FADJARAY padatanggal 25 Nopember 1990 di Jakarta dan menikah secara adat Tionghoa,dan pada saat itu pernikahan belum dicatat di Kantor Catatan Sipil.

- Bahwa benar untuk sebagai persyaratan pembuatan Akte Perkawinanantara Terdakwa dengan IGNATIUS FADJARAY Terdakwa pernahmenandatangani Surat Pernyataan bersama suami Terdakwa tentangbahwa pernah melakukan pernikahan secara adat agama di ViharaSumber Cahaya.

- Bahwa benar Terdakwa dengan suami Terdakwa tidak pernah menikahsecara agama Budha di Vihara Sumber Cahaya.

- Bahwa benar yang Terdakwa ketahui dari suami bahwa Surat Pernyataan tersebut akan dipergunakan untuk membuat Akte Perkawinan.

- Bahwa benar Terdakwa turut menandatangani dalam Surat Pernyataanyang seolah-olah Terdakwa dan suami Terdakwa adalah beragama Budhadi Vihara Sumber Cahaya.

- Bahwa benar akta perkawinan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus akta waris di kantor Notaris Poltak Pardomuan.Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Judex Facti dalammemeriksa dan mengadili perkara ini telah menyimpang dari surat dakwaanyang diajukan sebagai dasar pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut.

Bahwa saksi-saksi telah mengetahui secara nyata dan diakui oleh Terdakwasendiri bahwa antara Terdakwa dengan alm.lGNATlUS FADJARAY tidak pernahmelakukan perkawinan secara agama Budha di Vihara Sumber Cahaya dansecara nyata juga diakui oleh Terdakwa bahwa Akta Catatan Sipil No.353/2005tanggal 11 Oktober 2005 isinya adalah tidak benar, namun Terdakwa tetapmenggunakan akta tersebut untuk memperoleh akta waris di Notaris PoltakPoduman dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk menguasai seluruh hartapeninggalan alm. IGNATIUS FADJARAY.Dan ternyata Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yangterungkap dipersidangan, akan tetapi Judex Facti tersebut mempertimbangkansah dan tidaknya perkawinan Terdakwa dengan Alm.IGNATIUS FADJARAYtersebut, sedangkan Pemohon Kasasi sama sekali tidak mendakwakan tentangitu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon Kasasi uraikan diatas, menurutpendapat Pemohon Kasasi bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapatdikategorikan sebagai "Pemalsuan Intelektuil" dimana akta perkawinan yangdibuat oleh saksi Dra. BUSTAMI M.Si dengan Nomor 353/2005 adalah tidakpalsu dan dibuat sebagaimana mestinya, akan tetapi isinya nyata-nyata yangtidak benar/palsu yaitu yang menerangkan bahwa antara IGNATIUSFADJARAY dan DJONG lE TJENG telah melangsungkan perkawinandihadapan pemuka agama Budha yang bernama TASMIN pada tanggal 25Nopember 1990 di Pontianak, sehingga dengan demikian Putusan MajelisHakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebut bukanlah merupakan Putusanbebas murni, akan tetapi merupakan Putusan Bebas Tidak Murni atau bebasterselubung, sehingga beralasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukanKasasi. Bahwa Pengadilan Negeri Pontianak yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas, dalam memeriksa danmengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan "Tidakmenerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya"yaitu Mengenai hukum pembuktian unsur "Dengan sengaja menggunakan akta

itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya", yaitu :Bahwa Pemalsuan surat ada 2(dua) macam yaitu :

- Pemalsuan Materiil, dimana surat tersebut wujudnya sama sekali palsu sejakdari semula.

- Pemalsuan lntelektuil, dimana suratnya sendiri tidak palsu dan dibuatsebagaimana mestinya, akan tetapi isinya yang palsu.

(Azas-Azas Hukum Pidana oleh MR.R.Tresna halaman 293)Ketika proses persidangan Penasehat Hukum Terdakwa ada memperlihatkanKTP Nomor . 14.50002.110359.0001 tanggal 22 September 2005 yangdikeluarkan oleh Camat Pontianak Selatan an. alm. IGNATIUS FADJARAYyang dianggap oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagai barang bukti, dalamhal ini Pemohon Kasasi menolak atas pengajuan KTP tersebut karena PemohonKasasi menilai itu bukanlah merupakan barang bukti yang sah menurut hukum,tidak sesuai dengan barang bukti yang tercantum dalam daftar barang buktitersebut diatas yang nyata-nyata barang bukti yang ada dalam daftar tersebutdiatas telah diadakan penyitaan dan dilengkapi Penetapan Pengadilan, sesuaidengan ketentuan Pasal 38 KUHAP, bahwa penyitaan hanya dapat dilakukanoleh penyidik dengan surat ijin Pengadilan setempat, selain pada ketentuantersebut diatas barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah tidak sah,namun Judex Facti telah memeriksa bukti-bukti dari Penasehat HukumTerdakwa diluar daripada bukti dalam perkara ini tanpa mengeluarkanpenetapan dan dijadikan bahan pertimbangan hukum untuk memutus perkaraini, sehingga pertimbangan Judex Facti dengan menggunakan bukti-bukti yangtanpa penetapan Pengadilan Negeri tersebut, seharusnya tidak sah ; disinilahletaknya Hakim Pengadilan Negeri salah menafsirkan mengenai Undangundang.Bahwa berdasarkan hal tersebut Judex Facti cara mengadili perkara ini tidakdilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, yakni fakta dan keadaanserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasarpenentuan kesalahan Terdakwa diabaikan. Adapun fakta dan keadaan sertaalat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Primair Pasal 266 ayat (1)KUHP, Subsidair Pasal 266 ayat (2) KUHP.

- Bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Pemohon Kasasitelah mengajukan alat bukti berupa beberapa saksi dan surat, antara lainsaksi-saksi :1. DOMINIKUS SAMUDERA FADJARAY.2. Dra. BADARIAH BUSTAMI MSl.3. M. HASBIE.4. DONEL SIMATUPANG,SH.5. TASMIN als. AWENG.

- Yang dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan, bukti-bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencatatan Perkawinan dariIGNATIUS FADJARAY dan Terdakwa TJONG lE TJENG tanggal 05September 2005 yang diajukan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Pontianak, 1 (satu) lembar formulir Pencatatan Perkawinan yangmemuat keterangan calon mempelai atas nama IGNATIUS FADJARAY danTerdakwa TJONG lE TJENG, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas namaIGNATIUS FADJARAY dan Terdakwa TJONG lE TJENG yang menyatakantelah menikah secara adat agama Budha di Vihara Sumber Cahaya, 1 (satu)lembar Surat Keterangan Kawin dari Yayasan Agama Budha Vihara SumberCahaya No. 23S/SKK/YSC/VIIl/005 tanggal 19 Agustus 2005, 1 (satu)lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Pontianak No. 353/2005 tanggal 11 Oktober 2005, diperoleh faktahukum bahwa benar Terdakwa nyata-nyata telah mempergunakan akteberupa Surat Keterangan Kawin dengan nomor : SKK/YSC/VIll/005 tanggal19 Agustus 2005 dan Kutipan Akta perkawinan dengan Nomor 353/2005tanggal 11 Oktober 2005 seolah-olah isinya cocok dengan hal yangsebenarnya dan dalam pemakaiannya telah menimbulkan kerugian bagisaksi korban DOMINIKUS SAMUDERA FADJARAY lebih kurang sebesarRp.983.300.000,-, padahal secara nyata Terdakwa adalah bukan ahliwarisnya.

- Bahwa judex Facti hanya memfokuskan pertimbangannya atas sah tidaknya pernikahan Terdakwa, padahal yang menjadi dasar dakwaan PemohonKasasi adalah mengenai Primair "menyuruh menempatkan keterangan palsukedalam suatu akte outhentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannyaharus dinyatakan oleh akte itu", Subsidair "dengan sengaja menggunakanakte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya" hal manaoleh Pemohon Kasasi dakwaan Subsidair telah dapat dibuktikankebenarannya.

- Bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan Putusan juga tidak memperhatikandan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakNomor 17/G/PTUN-PTK/2006 tanggal 28 Desember 2006 yang dalam PokokPerkara "Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangdterbitkan oleh Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan SipilKota Pontianak) berupa Akta Catatan Sipil No.353/2005 tanggal 11 Oktober2005 atas nama IGNATIUS FADJARAY dan DJONG lE TJENG (PemohonKasasi lampirkan dalam memori Kasasi ini).

- Bahwa Pengadilan Negeri Pontianak yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana yang termuat dalam Putusannya halaman21 s/d 30, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut juga telahmelakukan kekeliruan dengan alasan "Bahwa dalam cara mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang", yaitu :

Bahwa Judex Facti dalam Putusannya tersebut tidak memuat hal-hal sepertiyang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, dan apabila haltersebut tidak dipenuhi mengakibatkan putusan batal demi hukum (Pasal197 ayat (2) KUHAP).

Menurut hemat Pemohon Kasasi dalam putusan Judex Facti tersebuttidak/belum memuat hal-hal memberatkan dan meringankan Terdakwa (VidePasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sehingga putusan Judex Facti tersebutkurang memenuhi rasa keadilan, sehingga menjadikan Putusan Judex Factitersebut batal demi hukum.Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkanwewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebutdijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui bataswewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981(KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umumdinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biayaperkara dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undanganlain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L IMenyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut ;Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin tanggal 28 April 2008 oleh German Hoediarto, SH.Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Timur P. Manurung, SH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari Rabu tanggal 30 April 2008 oleh Ketua Majelis beserta TimurP. Manurung, SH., M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Made Suweda, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ketua :ttd./Timur P. Manurung, SH. ttd./German Hoediarto, SH.

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Panitera Pengganti :ttd./Made Suweda, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. Panitera

Panitera Muda PidanaM.D. Pasaribu, SH.M.Hum.

NIP.040036589