yield sbn10 no machine can do the work of one ... · “one machine can do the work of fifty...
TRANSCRIPT
“One machine can do the work of fifty ordinary men.
No machine can do the work of one extraordinary man.” – Elbert Hubbard
EdisiXXIII/VII/2018
Rilis Mingguan (25 – 29 Juni 2018)
06/25 Indonesia Imports YoY (May) 28.17% 35.24%
Exports YoY (May) 12.47% 9.55%
Trade Balance (May) -$1524m -$1625m
06/26 Motorcycle Sales (May) 589304 580921
Local Auto Sales (May) 100468 102153
06/29 Bank Indonesia 7D Reverse Repo 5.25% 4.75%
06/26 USConf. Board Consumer Confidence
(Jun)126.4 128.8
06/28 GDP Annualized QoQ (1Q T) 2.0% 2.2%
Personal Consumption (1Q T) 0.9% 1.0%
06/25 Japan Leading Index CI (Apr F) 106.2 105.6
Coincident Index (Apr F) 117.5 117.7
06/29 Industrial Production MoM (May P) -0.2% 0.5%
Consumer Confidence Index (Jun) 43.7 43.8
06/27 China Industrial Profits YoY (May) 21.1% 21.9%
06/29 BoP Current Account Balance (1Q F) -$34.1b -$28.2b
06/28 EU Economic Confidence (Jun) 112.3 112.5
Consumer Confidence (Jun F) -0.5 -0.5
06/29 CPI Core YoY (Jun) 2.0% 1.9%
Ket: F (Final), P (Preliminary), T (Third)
Aliran Dana Asing
YTD (Juta USD)Bond Saham
Periode
(Bond/Saham)
Indonesia -303.6 -3,569.8 Per 28 Juni / 29 Juni ’18
Malaysia -1,910 -1,707.3 Per 31 Mei / 29 Juni ’18
Thailand 3,466.1 -5,641.6 Per 29 Juni ’18
Vietnam 1,564.4 Per 29 Juni ’18
Filipina 2,134.0 -1,218.8 Per 30 Apr / 29 Juni ’18
China 33,200.5 11,663.2 Per 31 Mar ‘18
India -6,114.5 -875 Per 28 Juni ‘18
US 145,840.0 15,344.0 Per 30 Apr ‘18
Ket: Aliran Dana Masuk/Aliran Dana Keluar-15.95
-13.90
-9.15
-9.02
-8.75
-5.86
-5.73
-3.94
1.74
Philippines PSEi Index
China SHCOMP
Vietnam Hanoi Index
Thailand SET Index
Indonesia JCI
FTSE Malaysia KLCI Index
Korea Stock KOSPI Index
Singapore STI Index
India NSE Nifty 50 Index
PERINGKAT SAHAM ASIA (%) YTD – s.d 29 JUNI 2018
25-Jun-18 29-Jun-18 WTD YTD 25-Jun-18 29-Jun-18 WTD YTD
IDRUSD 14159 14330 1.21% 5.72% BRENTUSD/BAREL 74.73 79.44 6.30% 31.48%
YENUSD 109.77 110.76 0.90% -1.71% TEMBAGAUSD/LB 298.70 295.10 -1.21% 17.78%
EUROUSD 0.85 0.86 0.16% 2.74% BATU BARAUSD/MT 114.50 114.40 -0.09% 13.49%
YUANUSD 6.54 6.62 1.22% 1.76% EMASUSD/OZ 1265.64 1252.60 -1.03% -3.85%
POUNDUSD 0.75 0.76 0.56% 2.30% GAS ALAMUSD/MMBTu 2.92 2.92 0.03% -99.98%
25-Jun-18 29-Jun-18 WTD YTD 25-Jun-18 29-Jun-18 WTD YTD
INDONESIAIHSG 5859.08 5799.24 -1.02% -8.75% CPOMYR/MT 2295 2298 0.13% -5.97%
JEPANGNIKKEI 22338.15 22304.51 -0.15% -2.02% KAKAOUSD/MT 2433 2476 1.77% 30.87%
SINGAPURASTI 3260.84 3268.70 0.24% -3.94% GULAUSD/LB 345.10 349.50 1.27% -11.45%
ASDOW JONES 24252.80 24271.41 0.08% -1.81% GANDUMUSD/BAREL 476.75 498 4.35% 16.51%
HONGKONGHSI 28961.39 28955.11 -0.02% -3.22% KEDELAIUSD/BUSHEL 874.50 858.50 -1.83% -9.80%
25-Jun-18 29-Jun-18 WTD YTD
YIELD SBN10% 7.62 7.80 2.32% 23.39%
PUAB RATE% 6.73 6.80 1.12% 16.84%
OVERNIGHT% 4.45 4.49 0.94% 15.23%
FA SAHAMJUTA USD -57.63 25.17 143.68% 1.28%
FA SBNJUTA USD -244.51 -291.46 -19.20% -876.61%
PASAR VALAS PASAR KOMODITAS MINERAL
PASAR SAHAM PASAR KOMODITAS PERTANIAN
PASAR UANG
-7.76
-7.07
-5.56
-1.85
-1.42
-1.06
0.20
1.71
Indian Rupee
Philippine Peso
Indonesian Rupiah
Chinese Renminbi
Thai Bath
Vietnam Dong
Malaysian Ringgit
Japanese Yen
PERINGKAT NILAI TUKAR ASIA (%) YTD – s.d 29 JUNI 2018
Investasi adalah langkah awal dari sebuah usaha yang
diharapkan akan menghasilkan keuntungan sebesar-
besarnya. Jika dalam memulai usaha saja sudah
mendapatkan banyak rintangan yang diciptakan dari
peraturan-peraturan yang sama sekali tidak terkait
dengan izin penanaman modal namun mempengaruhi
kelancaran suatu usaha maka hal ini akan membuat calon
investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia.
Dalam mengatasi berbagai masalah tersebut, sejak 9
September 2015 pemerintah telah menggulirkan 15 Paket
Kebijakan Ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan
daya saing industri nasional, ekspor, dan investasi untuk
menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Inti
dari paket kebijakan ini yaitu harmonisasi regulai,
menyederhanakan proses regulasi, dan memastikan
kepastian hukum. Paket-paket kebijakan ini mencakup
deregulasi sebanyak 222 peraturan, yang terdiri dari 167
peraturan kementerian/lembaga dan 52 peraturan di
tingkat presidensial.
Berdasarkan laporan OECD, 80 persen masyarakat
Indonesia percaya terhadap pemerintah. Bersama dengan
Swiss, Indonesia menempati peringkat pertama dalam hal
kepercayaan terhadap pemerintah nasional. Hal ini juga
ditunjukan dari peringkat yang diperoleh Indonesia dari
semua Lembaga pemeringkat utama. Indonesia
mendapatkan peringkat layak investasi dari semua
Lembaga Pemeringkat Utama global. Beberapa
peningkatan kepercayaan ditunjukan dari beberapa
prestasi diantaranya:
1. Berdasarkan rating Ease of Doing Business (EoDB) dari
Bank Dunia, kemudahan berusaha Indonesia naik 19
posisi dari peringkat 91 ke peringkat 72
2. Berdasarkan rating World Economic Forum dalam
Global Competitiveness Report 2017-2018, peringkat
Indonesia meningkat 5 posisi dari peringkat 41 pada
tahun 2016 ke peringkat 36 pada 2017
Walaupun Indonesia sudah mendapat peringkat layak
investasi, namun para pelaku usaha atau investor banyak
yang mengeluh permasalahan pengurusan perizinan di
Indonesia. Banyaknya prosedur dan persyaratan serta
lamanya waktu dan biaya yang cukup tinggi sehingga
menimbulkan ketidakpastian. Untuk itu pemerintah
13.8
11.1
9.2
8.8
8.6
6.5
6.4
5.8
5.2
4.7
4.3
4.0
4.0
3.3
2.5
1.8
-1.5 0.5 2.5 4.5 6.5 8.5 10.5 12.5 14.5
Corruption
Inefficient government bureaucracy
Access to financing
Inadequate supply of infrastructure
Policy instability
Government instability/coups
Tax rates
Poor work ethic in national labor…
Tax regulations
Inflation
Inadequate educated workforce
Crime and theft
Restrictive labor regulation
Foreign currency regulations
Insufficient capacity to innovate
Poor public health
Gambar 1: Most Problematic Factors for Doing Business
Sumber: World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2017
ONLINE SINGLE SUBMISION DORONG PENINGKATAN
INVESTASI DI INDONESIAIndonesia adalah negara berkembang yang dalam
menjalankan perekonomiannya diperlukan adanya
kegiatan penanaman modal (investasi). Dalam
penyelenggaraan investasi di Indonesia, para calon
investor seringkali mengalami berbagai masalah salah
satunya berkaitan dengan perizinan. Calon investor
seringkali mempermasalahkan mengenai birokrasi
pengurusan perizinan yang kurang efisien dan kurangnya
fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan hal tersebut.
Birokrasi pelayanan publik yang berbelit-belit tersebut
membuat Indonesia kalah bersaing dalam menarik minat
investor masuk ke Indonesia.
Ada beberapa kondisi perizinan berusaha di Indonesia
yang perlu direformasi diantaranya belum seluruhnya
dilayani di Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), parsial dan
tidak terintegrasi, sekuensial (berurutan), sebagian besar
belum online, biaya dan waktu perizinan tidak jelas, belum
ada mekanisme debottlenecking, dan waktu penyelesaian
tidak terukur (kurang dari 1 tahun, lebih dari 2 tahun dsb).
Hal ini diperkuat dengan hasil survei yang dilakukan oleh
World Economic Forum pada tahun 2017 ysng
menunjukan bahwa permasalahan utama yang dihadapi
pelaku usaha dalam melaksanakan usaha di Indonesia
adalah korupsi dan birokrasi pemerintah yang tidak
efisien.
mengeluarkan kebijakan percepatan pelaksanaan
berusaha yang dituangkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 91 Tahun 2017 yang mana implementasi dari
peraturan ini dilakukan dalam dua tahap yaitu: Tahap I
dilakukan dengan pembentukan satuan tugas untuk
pengawalan dan penyelesaian hambatan; penerapan
checklist di KEK, KPBPB (FTZ), kawasan industri, dan KSPN
yang telah beroperasi; penggunaan data sharing.
Sementara tahap II dilakukan dengan pelaksanaan
reformasi peraturan Perizinan Berusaha; penerapan Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online
Single Submission). Penyiapan Tahap II ini sudah dimulai
pada Tahap I. Sebagai tindak lanjut dari dari Perpres
tersebut Menko Perekonomian telah menetapkan
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91
Tahun 2017 melalui Permenko Perekonomian Nomor 8
Tahun 2017.
Online Single Submission (OSS) merupakan sistem yang
mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha
yang menjadi kewenangan menteri/pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/walikota yang dilakukan melalui
elektronik. Prinsip dasar dari OSS yaitu perizinan
terstandardisasi (nasional dan/atau internasional),
terintegrasi dengan seluruh K/L/P, menggunakan IT dan
diakses dan digunakan dengan mudah oleh seluruh
masyarakat/pelaku usaha, kepercayaan kepada pelaku
usaha untuk memenuhi standar (melalui komitmen),
pengawasan dibantu/dilakukan oleh profesi bersertifikat,
memastikan terpenuhinya aspek keselamatan, kesehatan,
keamanan dan lingkungan. Tujuan dari OSS ini adalah
untuk mempermudah pelaku usaha/investor dalam
mendapatkan izin berusaha di Indonesia, baik untuk
investor dalam negeri maupun investor asing. OSS ini juga
sebagai bentuk dari pelaksanaan kewenangan presiden
sebagai pemegang kekuasaan pemerintah dalam
pemberian kesatuan layanan perizinan berusaha kepada
masyarakat dan pelaku usaha.
Izin usaha bisa diproses dengan sistem OSS atau
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik sudah bisa dilakukan mulai tanggal 29 Juni
2018. Ketentuan dalam menjalankan OSS tertuang dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 yang
diterbitkan pada 21 Juni 2018. Ketentuan dalam PP
24/2018 itu berlaku sejak aturan diterbitkan. Untuk izin-
izin usaha yang diajukan sebelum berlakunya PP tersebut
dan belum diterbitkan izinnya maka akan diproses dengan
OSS. OSS juga berlaku bagi perizinan yang telah
diterbitkan sebelum PP berlaku dan memerlukan perizinan
baru untuk pengembangan usaha. Bagi pelaku usaha yang
mengurus perizinan dengan OSS akan diberikan Nomor
Induk Berusaha (NIB) dalam bentuk barcode sebagai
identitas untuk perizinan. Dengan OSS tentunya
menguntungkan bagi para pelaku usaha dan juga
pemerintah. Keuntungan yang didapatkan oleh investor
dan pelaku usaha dengan diluncurkannya OSS adalah
menyangkut pemangkasan besar-besaran perizinan yang
ada di berbagai kementerian , izin bisa diajukan dimana
saja dan dapat dilakukan secara online melalui portal
www.oss.go.id.
OSS sebagai sistem perizinan berusaha terintegrasi yang
dilakukan untuk memperbaiki kemudahan iklim investasi
di Indonesia. Melalui OSS ini investor dapat mengurus
tujuh proses perizinan dari pembuatan akta perusahaan
hingga mendapatkan izin komersial dalam kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sehingga investor
tidak perlu lagi mendatangi setiap kantor kementerian
maupun pemerintah daerah untuk mengurus perizinan
usaha. Selain itu, calon investor juga dapat langsung
mengetahui insentif fiskal yang mereka dapatkan di PTSP.
Kepada pengusaha besar, insentif ini meliputi tax holiday
dan tax allowance, sementara kepada pelaku usaha kecil
dan menengah berupa pemangkasan pajak penghasilan
(PPh) final dari 1 persen menjadi 0,5 persen.
Keberhasilan OSS diperlukan dukungan dari semua pihak
khususnya pemerintah daerah. Dengan adanya OSS ini
diharapkan dapat menarik investor khususnya investor
asing ke Indonesia agar target pertumbuhan ekonomi
yang ditetapkan pemerintah bisa tercapai. Saat ini
Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan ekspor komoditas
sumber daya alam sebagai penopang pertumbuhan
ekonomi Indonesia.
Penulis: Susiyanti, Tenaga Ahli Pratama pada
Keasdepan Moneter dan Neraca Pembayaran