yoga aw formasi pns - konversi nip - kpe
TRANSCRIPT
Free Powerpoint TemplatesPage 1
Free Powerpoint Templates
FORMASI
PNS
Yoga Agung W. – Kasubid. Pengolahan Data Pegawai BKD Kab. Magelang
Free Powerpoint TemplatesPage 2
UU No 8 / 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telahdiubah dengan UU No 43 / 1999
PP No. 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP No. 97 Tahun 2000tentang Formasi PNS ;
SK Kepala BKN Nomor 26 / 2004 Tanggal 6 Mei 2004 tentangKetentuan Pelaksanaan PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang FormasiPNS sebagaimana diubah dengan PP Nomor 54 Tahun 2003.
Peraturan Bersama Menteri Negara PAN dan RB, Menteri DalamNegeri, dan Menteri Keuangan Tanggal 24 Agustus 2011 tentang“Penundaan Sementara Penerimaan CPNS”;
Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2011 tentang“Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah”; dan
Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2011 tentang “Pedoman UmumPenyusunan Kebutuhan PNS”.
Peraturan Kepala BKN Nomor 37 Tahun 2011 tentang “PedomanPenataan PNS”
Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang “PedomanAnalisis Jabatan”
Free Powerpoint TemplatesPage 3
• Formasi PNS adalah jumlah dan susunan pangkat
PNS yang diperlukan dalam suatu satuan
organisasi negara untuk mampu melaksanakan
tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
• Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan.
• Organisasi harus disesuaikan dengan
perkembangan tugas pokok yang harus
dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu.
• Sehingga, jumlah dan mutu PNS yang diperlukan
harus disesuaikan dgn perkembangan tugas
pokok.
• Perkembangan tugas mengakibatkan makin
besar/kecil-nya jumlah PNS yang diperlukan.
Free Powerpoint TemplatesPage 4
• Perencanaan pegawai peramalan kebutuhan
pegawai pada masa yang akan datang dari
berbagai jenis pekerjaan.
• Peramalan kebutuhan pegawai mendasarkan
pada permintaan yang mendasarkan pada analisis
beban kerja dan ketersediaan anggaran.
• Peramalan pengadaan kebutuhan untuk jangka
pendek menggunakan pendekatan yang
mendasarkan pada ketersediaan anggaran dari
beban kerja yang ada.
• Peramalan jangka panjang mendengar dari ahli;
permintaan dari unit; dan menggunakan analisis.
Free Powerpoint TemplatesPage 5
• Tujuan agar setiap SKPD mempunyai jumlah dan
mutu/kualitas pegawai yang memadai sesuai beban
kerja dan tanggung jawab masing-masing satuan
organisasi.
• Formasi ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan
dalam jangka waktu tertentu dgn mempertimbangkan :
1. Macam-macam pekerjaan,
2. Rutinitas pekerjaan,
3. Keahlian yg diperlukan utk mlaksanakn tugas, dan
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi jumlah dan
sumber daya manusia yang diperlukan
Free Powerpoint TemplatesPage 6
Proses perhitungan logis dan teratur
dari segala dasar/faktor yang ditentukan
untuk menentukan
jumlah dan susunan pangkat PNS
yang diperlukan oleh suatu SKPD
untuk mampu melaksanakan tugasnya
secara berdayaguna,
berhasil guna dan
berkelanjutan
Free Powerpoint TemplatesPage 7
• Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan:
1. Jenis Pekerjaan
2. Sifat Pekerjaan
3. Perkiraan Beban Kerja
4. Perkiraan Kapasitas Pegawai
5. Jenjang dan Jumlah Jabatan serta Pangkat
6. Analisis Jabatan
7. Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan
8. Peralatan yang Tersedia
9. Kemampuan Keuangan Negara/Daerah
Free Powerpoint TemplatesPage 8
1. Jenis Pekerjaan
macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan
organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya,
misalnya pekerjaan pengetikan, pemeriksaan perkara,
penelitian, perawatan orang sakit, dan lain-lain.
2. Sifat Pekerjaan
pekerjaan yang berpengaruh dalam penetapan formasi,
yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk
melaksanakan pekerjaan itu.
Ada pekerjaan-pekerjaan yang cukup dilaksanakan selama
jam kerja saja, misalnya pekerjaan tata usaha, tetapi ada pula
pekerjaan yang hams dilakukan selama 24 jam penuh,
misalnya pemadam kebakaran, tenaga medis dan para medis
di rumah-rumah sakit pemerintah.
Free Powerpoint TemplatesPage 9
3. Perkiraan Beban Kerja
Adalah frekuensi rata-rata dari masing-masing jenis pekerjaan
dalam jangka waktu tertentu.
4. Perkiraan Kapasitas Pegawai
Adalah kemampuan rata-rata seorang pegawai untuk
menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dalam jangka waktu
tertentu.
Perkiraan beban kerja dan prakiraan kapasitas kerja
diperlukan untuk masing-masing jenis pekerjaan.
5. Jenjang dan Jumlah Jabatan serta Pangkat,
Penentuan jenjang, jumlah jabatan dan pangkat dalam suatu
organisasi harus ditinjau dari sudut keseluruhan organisasi
dan tidak ditinjau per unit organisasi.
Penentuan susunan pangkat merupakan satu syarat mutlak
untuk dipelihara dengan baik dalam suatu organisasi.
Free Powerpoint TemplatesPage 10
6. Analisis Jabatan
Analisis jabatan adalah suatu kegiatan mengumpulkan, menilai, dan
mengorganisasikan informasi tentang jabatan.
Analisis jabatan meliputi:
a.Uraian jabatan atau uraian pekerjaan, yaitu informasi yang lengkap
tentang tugas dan berbagai aspek lain dari suatu jabatan/pekerjaan.
b.Kualifikasi atau syarat-syarat jabatan, yaitu keterangan mengenai
syarat-syarat yang diperlukan oleh seorang pegawai untuk dapat
melakukan tugas tertentu misalnya pendidikan tertentu,
c.Peta jabatan susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan JFK
yg tergambar dlm struktur organisasi dari yang paling rendah sampai
paling tinggi & jenis jabatan fungsional serta jumlah yang diperlukan
7. Prinsip pelaksanaan pekerjaan
Prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar pengaruhnya dalam
menentukan formasi pegawai. Misalnya, apabila pekerjaan
membersihkan ruangan/merawat pekarangan harus dikerjakan sendiri
oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus diangkat
pegawai untuk pekerjaan-pekerjaan itu, akan tetapi kalau pekerjaan
membersihkan ruangan dan merawat pekarangan diborongkan kepada
pihak ke3 tidak perlu mengangkat pegawai untuk pekerjaan itu.
Free Powerpoint TemplatesPage 11
7. Peralatan yang tersedia
Peralatan yang tersedia atau yang diperkirakan akan tersedia
dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas pokok akan
mempengaruhi jumlah dan mutu pegawai yang diperlukan.
Pada umumnya semakin tinggi mutu peralatan kerja yang ada
dan tersedia dalam jumlah yang memadai akan mengurangi
jumlah pegawai yang diperlukan.
8. Kemampuan Keuangan Negara/ Daerah
Faktor kemampuan keuangan negara adalah faktor penting yang
selalu harus diperhatikan dalam penentuan formasi PNS.
Walaupun penyusunan formasi telah sejauh mungkin ditetapkan
berdasarkan analisis kebutuhan pegawai seperti diuraikan
terdahulu, akan tetapi apabila kemampuan keuangan negara
masih terbatas, maka penyusunan formasi tetap harus
didasarkan kemampuan keuangan negara yang tersedia.
Meskipun formasi telah disusun secara rasional berdasarkan
hasil analisis jabatan dan analisis kebutuhan, realisasinya tetap
disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Free Powerpoint TemplatesPage 12
Free Powerpoint TemplatesPage 13
1. PPK instansi daerah mengajukan usul persetujuan
formasi Menteri PAN RB dan Kepala BKN melalui
Gubernur.
2. Gubernur mengajukan usul persetujuan formasi
(Pemprov dan semua Kab/Kota-nya) Menteri PAN RB
dan Kepala BKN. Gubernur dapat memberikan
rekomendasi merekap semua usulan formasi.
3. usul persetujuan formasi (semua Kab/Kota-nya)
diajukan oleh Gubernur Menteri PAN RB dan Kepala
BKN Pengajuan bersamaan dengan usulan formasi
untuk pemprov-nya sendiri.
4. Berdasarkan usulan Ka. BKN memberikan
pertimbangan teknis bagi Menteri PAN RB
disampaikan pada Rapat pembahasan dalam Tim Kerja
kepegawaian.
Free Powerpoint TemplatesPage 14
5. Menteri PAN memberikan persetujuan tertulis Formasi
PNSD berdasarkan pertimbangan teknis
6. Dalam persetujuan tersebut dicantumkan jumlah
formasi untuk masing-masing Prov/Kab/Kota tersebut.
7. Persetujuan disampaikan kepada Gubernur
(tembusan : Ka.BKN dan Ka.Kanreg BKN)
disampaikan kepada masing-masing PPK instansi
daerah (maksimal 7 hari setelah diterima)
Free Powerpoint TemplatesPage 15
1. Penyusunan bezetting menurut golongan ruang;
2. Pengolahan formasi PNS tahun anggaran bersangkutan;
3. Daftar usul formasi PNS tahun anggaran bersangkutan;
4. Daftar kebutuhan PNS menurut jabatan;
5. Susunan jab. struktural & fungs. gol/ruang IV/a ke atas;
6. Daftar kebutuhan Tenaga Kesehatan;
7. Daftar kebutuhan Tenaga Guru;
8. Daftar jumlah PNS DPK dan DPB;
9. Rencana penarikan kembali DPB dari instansi lain;
10. Daftar jumlah PNS yang berhenti, pensiun dan
meninggal dunia pada tahun sebelum dan BUP tahun
bersangkutan;
11. Peta Jabatan.
Powerpoint TemplatesPage 16
Powerpoint Templates
Powerpoint TemplatesPage 17
• Formasi PNS ditetapkan oleh Menteri PAN,dgn memperhatikan pendapat MenteriKeuangan dan pertimbangan Kepala BKN.
• Formasi yang ditetapkan berlaku dalamtahun anggaran yang bersangkutan
• Lowongan formasi yang tidak diisi tidakdapat digunakan pada tahun berikutnya.
• Penetapan formasi harus memperhatikan :
1. Bezetting pegawai yang ada,
2. Jumlah PNS yang KP,
3. Jumlah PNS yang berhenti, pensiun, ataumeninggal dunia, dan
4. Kebutuhan PNS menurut jabatan danpendidikan/jurusannya
Powerpoint TemplatesPage 18
• Formasi PNS Daerah
ditetapkan oleh masing-masing
Gubernur/Bupati/Walikota
setelah mendapatkan
persetujuan tertulis dari
Menteri yang bertanggung
jawab di bidang PAN
berdasarkan pertimbangan
tertulis dari kepala BKN.
Rekap PNS berdasarkan Gol/Ruang Penggajian TMT 1 Pebruari 2013
GOL. RUANG
PEJABAT STRUKTURAL PEJABAT FUNGSIONAL KHUSUSFUNGSIONAL
UMUM JMHESELON
IIESELON
IIIESELON
IVESELON
VGURU
TENAGA KESEHATAN
TENAGA TEKNIS
L P L P L P L P L P L P L P L PIV/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1IV/c 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 21IV/b 8 1 33 7 0 0 0 0 7 7 5 6 2 1 1 0 78IV/a 1 0 60 12 31 10 0 0 1.658 2.397 7 8 57 22 7 2 4.272
Jml G4 21 3 93 19 31 10 0 0 1.665 2.404 19 15 59 23 8 2 4.372III/d 0 0 24 6 187 129 4 2 385 442 31 88 66 20 29 19 1.432III/c 0 0 7 0 127 69 5 4 158 256 32 100 66 50 48 51 973III/b 0 0 0 0 31 19 16 24 221 374 43 176 48 19 318 260 1.549III/a 0 0 0 0 2 0 3 2 89 182 21 110 38 22 124 101 694
Jml G3 0 0 31 6 347 217 28 32 853 1.254 127 474 218 111 519 431 4.648II/d 0 0 0 0 0 0 0 0 24 10 7 58 7 1 89 38 234II/c 0 0 0 0 0 0 0 0 75 263 32 227 34 33 197 74 935II/b 0 0 0 0 0 0 0 0 82 217 3 79 4 2 346 48 781II/a 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 1 6 0 3 237 45 306
Jml G2 0 0 0 0 0 0 0 0 184 501 43 370 45 39 869 205 2.256I/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 131 9 141I/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 6 48I/b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 63I/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
Jml G1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 265 15 281
JUMLAH21 3 124 25 378 227 28 32 2.702 4.159 189 859 323 173 1.661 653
11.55724 149 605 60 6.861 1.048 496 2.314
Rekap PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan TerakhirTMT 1 Pebruari 2013
KELOMPOK PENDIDIKAN
PEJABAT STRUKTURAL TENAGA FUNGSIONAL
JFUJMLESELON II ESELON III ESELON IV ESELON V GURU
TENAGA KESEHATAN
TENAGA TEKNIS
L P L P L P L P L P L P L P L P
SD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 3 175
SMP / ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 302 25 329
SMA / SMEA / SMK / STM
0 0 0 0 49 24 15 21 197 410 40 119 68 34 891 338 2.206
D-I 0 0 0 0 0 0 0 0 44 43 3 167 1 3 19 8 288
D-II 0 0 0 0 2 0 1 0 691 1.189 0 0 7 2 15 11 1.918
D-III / Sarjana Muda /
Akademi0 0 1 0 34 12 1 1 86 67 69 416 67 45 99 95 993
D-IV / S-1 / Sarjana
14 2 89 20 230 168 11 9 1.595 2.409 67 148 163 80 156 162 5.323
S-2 / Pasca Sarjana / Magister
7 1 34 5 63 23 0 1 89 41 10 9 17 7 7 11 325
JUMLAH21 3 124 25 378 227 28 32 2.702 4.159 189 859 323 173 1.661 653
11.557
24 149 605 60 6.861 1.048 496 2.314
Rekap PNS berdasarkan Kelompok UmurTMT 1 Pebruari 2013
KEL. UMUR
PEJABAT STRUKTURAL TENAGA FUNGSIONAL
JFUJMLESELON II ESELON III ESELON IV ESELON V GURU
TENAGA KESEHATAN
TENAGA TEKNIS
L P L P L P L P L P L P L P L P
18 - 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
21 - 25 0 0 0 0 0 0 0 0 15 76 6 47 4 7 8 15 178
26 - 30 0 0 0 0 2 2 0 0 77 199 20 140 24 25 50 36 575
31 - 35 0 0 5 0 12 6 0 0 43 104 22 157 24 21 106 73 573
36 - 40 0 0 8 1 23 19 0 1 83 183 30 223 15 9 189 93 877
41 - 45 1 0 17 4 80 46 3 2 385 693 47 187 21 18 338 120 1.962
46 - 50 3 0 43 8 130 86 11 19 695 1.177 36 62 75 47 421 208 3.021
51 - 55 16 3 51 12 131 67 12 10 823 1.131 22 39 141 41 544 108 3.151
56 1 0 0 0 0 1 2 0 136 125 1 1 5 3 5 0 280
57 0 0 0 0 0 0 0 0 123 136 2 1 5 1 0 0 268
58 0 0 0 0 0 0 0 0 154 149 2 0 6 1 0 0 312
59 0 0 0 0 0 0 0 0 161 175 1 0 2 0 0 0 339
60 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 0 0 1 0 0 0 19
JUMLAH21 3 124 25 378 227 28 32 2.702 4.159 189 859 323 173 1.661 653
11.55724 149 605 60 6.861 1.048 496 2.314
Rekap Rencana dan Realisasi Pensiun PNS TMT 1 Pebruari 2013
TAHUN
RENCANA PENSIUN (BUP)
PEJABAT STRUKTURAL
TENAGA FUNGSIONALJFU
JMLGURU KESEHATAN TEKNIS
L P L P L P L P L P
2012 40 10 162 191 3 11 22 3 156 19 617
2013 50 11 154 186 6 11 24 5 111 12 570
2014 38 14 161 147 3 7 19 7 109 21 526
2015 48 21 134 138 4 7 20 9 113 19 513
TAHUN
REALISASI PENSIUN
BUP MENINGGAL APS BERHENTIJML
L P L P L P L P
2012 383 234 26 10 16 13 1 683
2013 48 39 1 2 90
Realisasi Tahun 2013 adalah Pensiun tmt 1 Januari dan 1
Pebruari 2013
PerbandinganRasio Belanja Pegawai terhadap Total APBD
URAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013
TOTAL BELANJA DAERAH (APBD)
946.179.556.222 1.062.532.183.262 1.361.296.039.458 1.511.728.567.898
TOTAL BELANJA PEGAWAI
669.758.625.678 686.043.843.100 838.473.617.146 884.798.773.602
PROSENTASE TOTAL BELANJA
PEGAWAI TERHADAP TOTAL
PENDAPATAN (APBD)
70,79% 64,57% 61,59 % 58,53 %
Free Powerpoint TemplatesPage 24
Free Powerpoint Templates
KONVERSI
NIP
Yoga Agung W. – Kasubid. Pengolahan Data Pegawai BKD Kab. Magelang
Free Powerpoint TemplatesPage 25
NIP PNS yang lama dianggap sudah tidak sesuai lagi
dengan kaidah dan kondisi serta mobilitas operasional
kepegawaian.
Untuk ketertiban dan keteraturan serta pengandalian
administrasi PNS setiap PNS harus diberi Nomor
Identitas baru.
Nomor identitas baru harus bermakna yg dapat
mencerminkan ciri khusus dan fungsinya nomor
memiliki jati diri dan nilai guna serta bermanfaat baik bg
instansi maupun pegawainya
Free Powerpoint TemplatesPage 26
Terdiri dari 9 angka
2 angka pertama menunjukan Instansi PNS terdaftar
pada PUPNS Tahun 1974 atau Instansi yang mengangkat
pertama kali sebagai CPNS/PNS.
Kode instansi hanya bisa diberikan dari angka” 01”
sampai dengan angka “99”.
7 angka menunjukan nomor urut PNS yang
bersangkutan pada Instansi yang bersangkutan
Free Powerpoint TemplatesPage 27
Sistem kepegawaian memungkinkan PNS pindah
Instansi NIP tetap menggunakan NIP instansi lama
Terjadi penghapusan/penggabungan Instansi NIP PNS
tetap menggunakan kode instansi lama
Pengalihan PNS Pusat menjadi PNS Daerah setiap
Daerah memiliki PNS dengan kode bermacam-macam.
Pengaruh psikologis pembinaan instansi diskriminatif
melihat asal Instansi dalam NIP
Perkembangan instansi daerah memerlukan kode NIP
sudah melebihi 100 instansi
Free Powerpoint TemplatesPage 28
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22
Tahun 2007 Tentang Nomor Identitas PNS
Peraturan Kepala BKN Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Tata cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan NIP
Free Powerpoint TemplatesPage 29
8 digit pertama angka pengenal : tahun, bulan, dan
tanggal lahir CPNS/PNS yang bersangkutan(masing-
masing dua digit).
6 digit berikut tahun dan bulan pengangkatan pertama
CPNS/PNS
1 digit berikut kode jenis kelamin.
3 digit terakhir nomor urut nasional CPNS/PNS.
19630525 198503 1 016
Free Powerpoint TemplatesPage 30
Pembinaan karier pegawai negeri sipil;
Pelayanan gaji;
Pelayanan pensiun;
Pelayanan asuransi sosial;
Pelayanan tabungan;
Pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
Pelayanan lain yang bermanfaat bagi pegawai
negeri sipil
Free Powerpoint TemplatesPage 31
Kondisi riil masih ada PNS yang Data pada
petikan SK Konversi NIP baru belum benar.
Meskipun telah usul revisi masih ada PNS yang
usulan revisi Konversi NIPnya belum terealisasi.
Surat edaran Kepala BKD Nomor 871/151/13/2011
Tanggal 22 Pebruari 2011 Perihal : Percepatan
Penyelesaian Konversi NIP PNS
Free Powerpoint TemplatesPage 32
Usulan permohonan dilampiri :
1. Fotocopy SK CPNS
2. Fotocopy SK PNS
3. Fotocopy SK Kepangkatan terakhir
4. Fotocopy Ijazah Terakhir
5. Fotocopy SK Mutasi masuk ke Pemkab Magelang (bagi
PNS yang mutasi antar daerah)
6. Fotocopy SK Pengalihan dan/atau pengangkatan
pertama dan/atau pengangkatan kembali dalam JFK
(bagi PNS yang alih jenis jabatan)
7. Fotocopy SK kenaikan jenjang JFK terakhir (jenjang
JFK dengan BUP lebih dari 56 tahun)
8. Fotocopy daftar gaji 3 (tiga) bulan terakhir.
Powerpoint TemplatesPage 33
Powerpoint Templates
Powerpoint TemplatesPage 34
1. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-PokokKepegawaian Pasal 12 Ayat (2) yaitumewujudkan PNS yang profesional dansejahtera serta memiliki misi yaitumenyelenggarakan manajemen PNSberbasis kompetensi untuk mewujudkanPNS yang profesional dan sejahtera.
2. Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun2007 tentang Nomor Identitas PNS.
3. Peraturan Kepala BKN Nomor 43 Tahun2007 tentang Tata Cara Permintaan,Penetapan dan Penggunaan NomorIdentitas PNS.
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008tentang Kartu PNS Elektronik
Powerpoint TemplatesPage 35
Kartu PNS yang ada saat ini (KARPEG) belum dapat memberikan manfaat layanan multiguna; baik bagi PNS ybs, penerima pensiun, dan keluarganya.
Sebagai pondasi peningkatan layanan tambahan multiguna yang lebih efisien dan berbasis Teknologi Informasi terkini.
Sebagai dasar peningkatan layanan bidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian.
Powerpoint TemplatesPage 36
DEFINISI KPE
SESUAI PERKA. BKN NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG KARTU PNS ELEKTRONIK (KPE)
Definisi PNS : PNS Pusat dan PNS Daerah sebagaimana dimaksuddalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentangPokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 43 tahun 1999, termasuk CPNS
KPE : Kartu Identitas PNS yang memuat data PNS dankeluarganya secara elektronik
KPE Tambahan : adalah kartu identitas untuk suami/isteri dan anak yang menjadi tanggungan PNS atau penerima pensiun sesuaidengan peraturan perundang-undangan
Peruntukan KPE : Diberikan kepada setiap PNS dan tetap berlaku setelahPNS yang bersangkutan pensiun dan KPE tambahandiberikan pula pada suami/isteri dan anak dari penerimapensiun PNS
Powerpoint TemplatesPage 37
Desain Fisik (KPE)
• Ciri Fisik :• Warna dasar kuning, berbentuk persegi panjang• Panjang : 85,6 mm, Lebar : 53,98 mm, Tebal : 0,7 mm.
• Terdapat Microchip berwarna kuning emas yang memuat data kepegawaian, sidik jari, dan data keluarga pemegang KPE.
TAMPAK DEPAN TAMPAK BELAKANG
Powerpoint TemplatesPage 38
• untuk memudahkan Layanan kepada PNS, penerima Pensiun PNS dan Keluarganya.
• Layanan (manfaat) kepada PNS tersebut, meliputi :1. Gaji,2. Kesehatan,3. Pensiun,4. Tabungan hari tua,5. Tabungan perumahan,6. Transaksi keuangan/perbankan, dan7. Layanan lainnya.
• Layanan (manfaat) kpd pemegang KPE Tambahan :1. Kesehatan,2. Transaksi keuangan/perbankan, dan3. Layanan lainnya.
Powerpoint TemplatesPage 39
• KPE sebagai pengganti Kartu Identitas PNS (KARPEG, KARIS, DAN KARSU)
• Sarana meningkatkan layanan kepegawaian melalui Kartu Identitas PNS, dalam :1. Pelayanan administrasi Kepegawaian Data
Kepegawaian PNS beserta keluarganya.2. Pelayanan Kesehatan melalui ASKES Informasi dan
layanan kesehatan.3. Pelayanan tabungan perumahan Badan Pertimbangan
Tabungan Perumahan PNS (BAPERTARUM)4. Layanan Pensiun dan Tabungan Hari Tua melalui
Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN).5. Layanan transaksi keuangan/perbankan melalui Bank
yang telah ditunjuk oleh BKN Pembayaran gaji melalui Bank Jateng.
6. Layanan lainnya (seperti : kartu presensi, dll).
Powerpoint TemplatesPage 40
Mendapat kepastian fasilitas ASKES yang diperoleh Mendapat kepastian besarnya tunjangan hari tua yang akan
diperoleh dari Taspen Dapat mengetahui profil dan updating data kepegawaian
melalui KPE (Pemanfaatan melalui Anjungan SAPK) Dapat mengetahui fasilitas bantuan Taperum Mendapatkan kemudahan dalam pelayanan transaksi bank
dan pembayaran gaji Meningkatkan kesejahteraan PNS melalui cash back
penggunaan KPE dalam transaksi di Merchant Dapat memanfaatkan anjungan KPE (e-Kios) yang tersedia di
kantor pemerintah terdekat PNS untuk berbagai macamtransaksi yang pada gilirannya akan meningkatkan jam kerjaproduktif PNS
KPE tidak Membebani PNS, tetapi sebaliknyamemberikankemudahan
Powerpoint TemplatesPage 41
• Pelaksanaan layanan sesuai dengan fungsi KPE dan KPE Tambahan dilaksanakan oleh BKN bersama dengan Lembaga/Badan yg menyelenggarakan layanan asuransi kesehatan, pensiun, tabungan hari tua, tabungan perumahan, dan layanan lainnya bagi PNS, penerima pensiun PNS, dan janda/duda/anaknya.
• Layanan transaksi keuangan bagi pemegang KPE dan KPE Tambahan dapat dilakukan oleh lembaga keuangan dan lembaga lain yang terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BKN.
• Untuk membangun, menerapkan, dan mengembangkan sistem KPE dan KPE Tambahan sebagai alat layanan multiguna, Kepala BKN dapat bekerjasama dengan pihak lain yang berkaitan dengan tujuan dan fungsi KPE dan KPE tambahan
Powerpoint TemplatesPage 42
• Membangun Database kepegawaian dan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi
• Membangun Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) untuk meningkatkan percepatan pelayanan dan akurasi data PNS
• Melakukan Perubahan Nomor Induk Pegawai menjadi Nomor Identitas Pegawai Yang Multi Fungsi (Konversi NIP)
• Melakukan Rekonsiliasi data PNS
• Pendataan KPE (pengambilan foto dan sidik jari PNS) - (BKN bekerjasama dengan rekanan – PT Sucofindo)
• Menerbitkan KPE yang memiliki layanan multifungsi
Pelaksanaan KPE dimulai tahun 2007 s.d. 2015.
Powerpoint TemplatesPage 43
Beberapa tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan
oleh BKN, adalah :
Kerjasama dengan ASKES, TASPEN & BAPERTARUM
Kerjasama langsung dengan PEMDA dan Bank Daerah
untuk pembayaran gaji dan perjalanan dinas
Kerjasama dengan instansi / departemen untuk
pembayaran gaji dan perjalanan dinas secara lokal
Kerjasama dengan Departemen Keuangan khususnya
untuk pengalokasian belanja pegawai/ gaji dan
prosedur penggunaan biaya perjalanan dinas secara
“at-cost” dengan menggunakan fasilitas KPE untuk
implementasi secara global
Powerpoint TemplatesPage 44
RUANG LINGKUP KERJASAMADALAM PENERAPAN KPE
Lingkup Kerjasama dan Kesepakatan Penerapan KPEantara BKN dengan Instansi Pemerintah Lainnya :
a. Administrasi Kepegawaian (Verifikasi data PNS dan Pemutakhiran database PNS).
b. Implementasi / Penerapan KPE untuk :i. Identitas PNS beserta keluarga tertanggungnya,ii. Otentikasi Layanan ASKES ,iii. Otentikasi Layanan Taperum,iv. Otentikasi Layanan Taspen,v. Otentikasi Pembayaran Gaji,vi. Otentikasi Layanan lain yang diperlukan.
Kerjasama Infrastruktur KPE (Outsource BKN DenganPT. Sucofindo), dalam Pendataan dan Pencetakan Kartu KPE dan peningkatan Layanan transaksi lainnya.
Powerpoint TemplatesPage 45
Catatan :
Pemanfaatan KPE untuk layanan transaksi keuangan, perbankan, dan lainnya harus melalui Persetujuan Kepala BKN.
Penetapan dan Penggunaan KPE & KPE Tambahan berlaku secara Nasional, dan oleh BKN dilaksanakan secara Bertahap.
Selama KPE & KPE Tambahan belum dapat dilaksanakan secara efektif, KARPEG dan kartu lain yg berkaitan dengan layanan Kesehatan, Pensiun, THT, & Taperum dinyatakan “Masih Berlaku”.
Powerpoint TemplatesPage 46
INVENTARISASI DATA KPESesuai dengan Surat Edaran Kepala BKD
Nomor : 800/1229/13/2012 Tanggal 13 Nopember 2012 Perihal : Inventarisasi Data KPE
Menegaskan :
1. Bahwa, kondisi riil sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa PNS yang belum mendapatkan KPE dan/atau belum mengikuti pendataan KPE untuk pengambilan foto dan sidik jari.
2. Sampai dengan akan berakhirnya tahun anggaran 2012 ini, Pemerintah Kabupaten Magelang belum mendapatkan kembali alokasi tambahan kuota pendataan KPE maupun cetak Kartu KPE bagi PNS yang belum mendapatkan KPE tersebut.
Powerpoint TemplatesPage 47
(1) USUL REVISI DATA KPE Kepada semua PNS memeriksa kembali data (Nama, NIP dan Foto) KPE. Jika masih terdapat kesalahan, untuk mengusulkan revisi data Kartu KPE. Setiap usulan revisi Kartu KPE harus dilampiri dengan :
1. Fotocopi Petikan SK Konversi NIP.2. Fotocopi SK CPNS.3. Fotocopi SK PNS.4. Fotocopi SK Kepangkatan terakhir.5. Fotocopi Ijazah Sesuai SK CPNS dan Ijazah Terakhir (bagi yang memiliki
dan telah mendapatkan pengakuan penggunaan gelar sebagaimana mestinya) : bagi PNS yang mengajukan revisi Nama dan/atau tanggal lahir.
6. Fotocopy SK Mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Magelang : bagi PNS yang mutasi antar daerah (dari luar Pemerintah Kabupaten Magelang).
7. Fotocopy SK Pengalihan/pengangkatan pertama dan/atau pengangkatan kembali dalam JFK : bagi PNS yang melaksanakan alih jenis jabatan.
8. Fotocopy SK kenaikan JFK terakhir : bagi PNS yang pada kenaikan jenjang JFK terakhirnya mengakibatkan mendapatkan perpanjangan masa BUP menjadi lebih dari 56 tahun.
Powerpoint TemplatesPage 48
(2 & 3) KONFIRMASI DATA KPE Menyampaikan Daftar Nominatif PNS yang :
1. Sudah mengikuti Pendataan tetapi Belum Mendapatkan Kartu KPE; dan
2. Belum pernah mengikuti pendataan KPE (Pengambilan Foto dan Sidik Jari).
Daftar Nominatif PNS yang Belum Mendapatkan Kartu KPE tersebut, selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai lampiran daftar usulan tambahan kuota dan Cetak Kartu KPE bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
Bagi SKPD atau Unit Kerja yang semua PNS-nya telah mendapatkan KPE dan/atau tidak ada usulan revisi Data KPE, dimohon untuk tetap menyampaikan laporannya.
Daftar Nominatif Usul Revisi KPE dan Daftar Nominatif PNS yang Belum Mendapatkan Kartu KPE yang telah lengkap, dimohon perkenannya untuk dapat dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang paling akhir Tanggal 12 Desember 2012
Powerpoint TemplatesPage 49
Powerpoint TemplatesPage 50
ASPEK MENGHITUNG FORMASI
1. BEBAN KERJAAspek pokok yang menjadi dasar perhitungan kebutuhan
2. STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATAStandar kemampuan rata-rata yang diukur dari
- Satuan Waktu ( Norma Waktu)- Satuan Hasil ( Norma Hasil )
ORANG x WAKTUNORMA WAKTU =
HASIL
HASILNORMA HASIL =
ORANG x WAKTU
Powerpoint TemplatesPage 51
SATU TAHUN = 365 hariHARI LIBUR SABTU, MINGGU = 104 hariHARI LIBUR NASIONAL = 12 hariCUTI SATU TAHUN = 12 hari 128 hari (-)
HARI KERJA EFEKTIF/TAHUN = 237 hari
KEPPRES NO. 68 TAHUN 19995
HARI KERJA/MINGGU = 37,5 JAMSATU MINGGU = 5 HARI/6 HARI JAM/MGJADI 1 HARI JAM KERJA = 37,5 : 5 X 1 JAM = 7,5 JAM/MG
ALLOWANCE (WAKTU BOROS) STANDAR ILO = 30 %/MG
JADI JAM EFFEKTIF/HARI = 30 % X 7,5 = 2,25 JAM= 7,5 – 2,25 = 5,25 JAM/HR
JADI JAM KERJA EFFEKTIF DALAM 1 TAHUN= 237 HARI X 5,25 JAM/HR= 1,244,25 (1,250 JAM/TH)
3. WAKTU KERJA (WAKTU KERJA EFEKTIF)
Powerpoint TemplatesPage 52
(Pola 5 Hari Kerja)
Per Hari : 1 x 5 jam = 5 jam = 300 menit
Per Minggu : 5 x 5 jam = 25 jam = 1.500 menit
Per Bulan : 20 x 5 jam = 100 jam = 6.000 menit
Per Tahun : 240 x 5 jam = 1.200 jam = 72.000 menit
PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI PER JENIS JABATAN
NORMA WAKTU X BEBAN KERJA
JML KEBUT PEG =
PER JABATAN JAM KERJA EFEKTIF
JAM KERJA EFEKTIF
Powerpoint TemplatesPage 53
METODE PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI
HASIL KERJA
OBYEK KERJA
PERALATAN KERJA
TUGAS PER TUGAS JABATAN
Powerpoint TemplatesPage 54
HASIL KERJA
INFORMASI YANG DIPERLUKAN :
WUJUD HASIL KERJA DAN SATUANNYA
JUMLAH BEBAN KERJA YANG TERCERMIN DARI TARGET
HASIL KERJA YANG HARUS DICAPAI
STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA
Powerpoint TemplatesPage 55
CONTOH :
HASIL KERJA
JABATAN : PENGENTRI DATAHASIL KERJANYA : DATA ENTRIANBEBAN KERJA : 200 DATA ENTRIANSTANDAR KEMAMPUAN : 30 DATA PER HARI
Σ BEBAN KERJA X 1 ORANG
Σ STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA
Powerpoint TemplatesPage 56
OBYEK KERJA
INFORMASI YANG DIPERLUKAN :
WUJUD OBYEK KERJA DAN SATUANNYA
JUMLAH BEBAN KERJA YANG TERCERMIN DARI OBYEK
KERJA YANG HARUS DILAYANI
STANDAR KEMAMPUAN RATA-RATA
Powerpoint TemplatesPage 57
X 1
ORANG
CONTOH
OBYEK KERJA
JABATAN : DOKTEROBYEK KERJA : PASIENBEBAN KERJA : 80 PASIENSTANDAR KEMAMPUAN : 25 PASIEN PER HARI
Σ OBYEK KERJA
STANDAR KEMAMPUAN RATA
Powerpoint TemplatesPage 58
PERALATAN KERJA
INFORMASI YANG DIPERLUKAN :
SATUAN ALAT KERJA
JABATAN YANG DIPERLUKAN DALAM PENGOPERASIAN
ALAT KERJA
JUMLAH ALAT KERJA YANG DIOPERASIKAN
RASIO JUMLAH PEGAWAI PER JABATAN PER ALAT KERJA
Powerpoint TemplatesPage 59
CONTOH
PERALATAN KERJA
SATUAN ALAT KERJA : BISJABATAN YANG DIPERLUKAN : 1 PENGEMUDI 1 BIS
1 KERNET 1 BIS1 MONTIR 5 BIS
X 1 ORANG
Σ PERALATAN KERJA
RASIO PENGUNAAN ALAT KERJA
Powerpoint TemplatesPage 60
PERHITUNGAN PEGAWAI TUGAS PER TUGAS JABATAN
RUMUS JUMLAH PEGAWAI
Σ WAKTU PENYELESAIAN TUGAS
Σ WAKTU KERJA EFEKTIF
Powerpoint TemplatesPage 61
TUGAS PER TUGAS
INFORMASI YANG DIPERLUKAN :
URAIAN TUGAS DAN BEBAN KERJA UNTUK SETIAP TUGAS
WAKTU PENYELESAIAN TUGAS
JUMLAH WAKTU KERJA EFEKTIF
Powerpoint TemplatesPage 62
JABATAN PENGADMINISTRASI UMUM
2.598 + n menit
300 menitX 1 Orang = …………. Orang
NO URAIAN TUGAS BEBAN TUGAS SKR WPT
1 2 3 4 5 ( 3 x 4 )
1 Mengetik Surat 70 lb/hari 12 menit/lb 840 menit
2 Mengagenda Surat 24 surat/hari 6 menit/surat 144 menit
3 Mengarsip Surat 24 surat/hari 5 menit/surat 120 menit
4 Melayani Tamu 4 tamu/hari 6 menit/tamu 24 menit
5 Menyusun Laporan Daftar Hadir
1 laporan/hari 30 menit/data 30 menit
6 dan seterusnya n menit
Σ WPT 1.158 menit + n Menit
Powerpoint TemplatesPage 63
PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN
FORMASI BERBASIS KOMPETENSI
• Jumlah pegawai sesuai dengan beban kerja
• Formasi tersedia karena adanya jabatan yang lowong
• Beban kerja tidak berubah, komposisi jumlah pegawai
tidak berubah.
• Kebutuhan pegawai dinyatakan dalam jabatan, syarat
jabatan, dan kompetensi
• Penyusunan formasi disertai dengan peta jabatan yang
menggambarkan jumlah, kualifikasi, dan kompetensi.
Powerpoint TemplatesPage 64
SISTEM PENYUSUNAN FORMASI
• SISTEM SAMA
Sistem yang menentukan kuantitas dan kualitas pegawai yang sama bagi semua unit organisasi yang sama.
• SISTEM RUANG LINGKUP
Sistem yang menentukan kuantitas dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja.
Powerpoint TemplatesPage 65
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYUSUNAN FORMASI• LINGKUNGAN EKSTERNAL ORGANISASI
- Ekonomi, sospol, budaya.
- Hukum dan peraturan
- Iptek.
• LINGKUNGAN INTERNAL ORGANISASI
- Rencana strategis organisasi
- Anggaran
- Desain organisasi.
• PERSEDIAAN PEGAWAI
- Pegawai yang akan pensiun
- Perpindahan pegawai
- Meninggal dunia.
Powerpoint TemplatesPage 66
Formasi CPNS disusun
berdasarkan
Nama Jabatan ( JFU atau JFT )
Kualifikasi Pendidikan
Kebutuhan ( Hasil Analisis Beban
Kerja )
Rencana Penempatan
Powerpoint TemplatesPage 67
Seksi
Perancangan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Pertimbangan
Kelembagaan
Beban Kerja
1. RKEPRES
2. RPP
3. RKEPKA
4. Penetapan Status PNS
5. Penetapan ekses Sosial Politik
6. Pertimbangan masalah kepegawaian
7. Usul Pertimbangan Tewas
8. Usul Persetujuan Uang Duka Tewas
9. Usul Persetujuan tunjangan cacat
10. Usul persetujuan CLTN
11. Usul Pengaktifan CLTN
12. Usul perubahan data dasar
Jumlah Pegawai :
Pangkat:
Pendidikan :
PETA JABATAN DIREKTORAT HUKUM DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Direktur Kumdang
Kasubdit
Hukum
Kasubdit Peraturan
Perundang-undangan I
Kasubdit Peraturan
Perundang-undangan II
Seksi
Pengolahan
Dan
Dokumentasi
Hukum
Seksi
Bantuan
Hukum
Seksi
Status
Dan
Kedudukan
Hukum
Seksi
Pelayanan
Direktorat
Seksi
Perancangan
Peraturan
Perundang-
Undangan bid.
Kewajiban
Dan Hak
Seksi
Perancangan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Bid Gaji Dan
Tunjangan
Seksi
Perancangan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Pertimbangan
Kelembagaan
Seksi
Perancangan
Peraturan
Perundang-
Undangan bid.
Karier
Seksi
Perancangan
Peraturan
PerUU an
bidang
Pemberhentian
Dan Pensiun
• Pemeriksa
Hasil Ketikan
• Pemeriksa
Hasil Ketikan
• Pengadminis
trasi Umum
• Operator
Komputer
• Pengadminis
trasi Umum
• Pengetik
Legal
Drafter •
pengadminis-
trasi Umum
• Pengonsep
Surat
• Operator
Komputer
• Pengadminis-
trasi Umum
• Pengetik
• Pengadminis-
trasi Umum
• Operator
Komputer
• Pengadminis-
trasi Umum