LAMPIRAN VKETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAHTabel 5. 1Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Kode ZonaPola Ruang KotaKetentuan Umum Peraturan Zonasi

Penggunaan bagi kegiatanIntensitas bangunanPrasarana minimumKetentuan khusus lainnya

BolehBersyaratTerbatasDilarangKDB maksKLB maksKDH min

AKAWASAN LINDUNG

A1Kawasan Lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

A1.1Hutan LindungKegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alamBangunan/intervensi lain tidak diperbolehkan kecuali

telah mendapat persetujuan dari instansi danpejabat

yang berwenang

Kegiatan lainnya dilarang, contoh, permukiman, industri, komersial dan kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkanKDB yang diijinkan 10%KLB : 10%KDH : 90%

Jalan setapak, gazebo, pos pemantauanPemanfaatan ruang untuk budidaya perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum

A1.2Pantai berhutan BakauKegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alamBangunan/intervensi lain tidak diperbolehkan kecuali

telah mendapat persetujuan dari instansi dan pejabat

yang berwenang

Kegiatan lainnya dilarang, contoh, permukiman, industri, komersial dan kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkanKDB yang diijinkan 10%KLB : 10%KDH : 90%

Jalan setapak, gazebo, pos pemantauanPemanfaatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum

A2Kawasan Perlindungan Setempat

A2.1Kawasan Sempadan PantaiBerupa area konservasi pantaiKegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alamBangunan/intervensi lain tidak diperbolehkan kecuali

telah mendapat persetujuan dari instansi dan pejabat

yang berwenang

Kegiatan lainnya dilarang, contoh, permukiman, industri, komersial dan kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkanKDB yang diijinkan 10%KLB : 10%KDH : 90%

Jalan setapak, gazebo, pos pemantauanPemanfaatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum

A2.2Kawasan Sempadan Sungai Kegiatan yang diperbolehkan adalah berupa jalur hijau.

Kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata

Bangunan yang diperbolehkan adalah papan reklame, rambu-rambu, pemasangan kabel listrik, telepon, PDAM, pemasangan prasarana air, tiang jembatan

Masing-masing kegiatan dan bangunan yang disebutkan di atas memiliki persyaratan tidak boleh merubah bentang alamKegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentuKegiatan lainnya dilarang, contoh, permukiman, industri, komersial dan kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan.KDB yang diijinkan 10% (khusus bangunan yang diperbolehkan)KLB : 10%KDH : 90%Jalan setapak, gazebo

Pemanfatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah Kabupaten dengan pemberian sanksi hukum

Sempadan sungai besar di luar kawasan permukiman : 100 m;

Sempadan anak-anak sungai : 50 meter,

Sempadan sungai dan anak sungai yang melewati permukiman: minimal 15 meter

A2.3Kawasan Sekitar Mata AirKegiatan yang diperbolehkan adalah berupa daerah resapan yang berfungsi sebagai kawasan preservasi mata air.

Kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata

Bangunan yang diperbolehkan adalah papan reklame, rambu-rambu, pemasangan kabel listrik, telepon, PDAM, pemasangan prasarana air, tiang jembatan

Masing-masing kegiatan dan bangunan yang disebutkan di atas memiliki persyaratan tidak boleh merubah bentang alamKegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentuKegiatan lainnya dilarang , contoh, permukiman, industri, komersial dan kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan.KDB yang diijinkan 10% (khusus bangunan yang diperbolehkan)KLB : 10%KDH : 90%Jalan setapak, gazebo

Pemanfatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah Kabupaten dengan pemberian sanksi hukum

Sempadan sungai besar di luar kawasan permukiman: 100 m;

Sempadan anak-anak sungai : 50 meter,

Sempadan sungai dan anak sungai yang melewati permukiman: minimal 15 meter

A3Kawasan Suaka Alam

A3.1Kawasan Cagar AlamKegiatan preservasi dan konservasi lingkungan, terkait dengan perlindungan ekosistem cagar alam.Kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alamBangunan/intervensi lain tidak diperbolehkan kecuali

telah mendapat persetujuan dari instansi dan pejabat

yang berwenang

Kegiatan lainnya dilarang, contoh, permukiman, industri, komersial dan kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkanKDB yang diijinkan 10%KLB : 10%KDH : 90% Jalan setapak, gazebo, pos pemantauanPemanfaatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum

A3.2Kawasan Suaka Alam LautBerupa area konservasi ekosistem lautKegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alamBangunan/intervensi lain tidak diperbolehkan kecuali

telah mendapat persetujuan dari instansi dan pejabat

yang berwenang

Kegiatan lainnya dilarang, contoh, permukiman, industri, komersial dan kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkanKDB yang diijinkan 10%KLB : 10%KDH : 90%

Jalan setapak, gazebo, pos pemantauanPemanfaatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum

A4Kawasan Pelestarian Alam

A4.1Kawasan Taman Nasional Kegiatan preservasi dan konservasi lingkungan, terkait dengan perlindungan ekosistem taman nasional.- Kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam,wisata edukasi,pusat penelitian plasma nutfah, terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam

Bangunan/intervensi lain tidak diperbolehkan kecuali telah mendapat persetujuan dari instansi dan pejabat yang berwenangKegiatan lainnya dilarang, contoh, permukiman, industri, komersial dan kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan.KDB yang diijinkan 10%KLB : 10%KDH : 90% Jalan setapak, gazebo, pos pemantauanPemanfaatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum

A4.2Kawasan Taman Wisata AlamKegiatan preservasi dan konservasi lingkungan, terkait dengan perlindungan ekosistem taman wisata alam.- Kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam

Bangunan/intervensi lain tidak diperbolehkan kecuali telah mendapat persetujuan dari instansi dan pejabat yang berwenangKegiatan lainnya dilarang, contoh, permukiman, industri, komersial dan kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan.KDB yang diijinkan 10%KLB : 10%KDH : 90% Jalan setapak, gazebo,

gardu pandang

Pemanfaatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum

A5Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu PengetahuanKegiatan preservasi dan konservasi lingkungan, terkait dengan perlindungan cagar budaya.-Sarana dan prasarana yang dikembangkan pada kawasan situs-situs yang dijadikan objek wisata harus berada di luar situsTidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasanKDB yang diijinkan 20%

KLB : 20%KDH : 80%Jalan, gazebo, kantor pengelola

Pemanfaatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum

A6Kawasan Rawan BencanaKegiatan yang diperbolehkan adalah hutan, perkebunan

dengan tanaman tegakan tinggi

-Kegiatan budidaya lain diperbolehkan terbatas dan dengan persyaratan khusus yang dikeluarkan

dinas/instansi terkaitKDB yang diijinkan 30%

KLB : 30%KDH : 70%Pemanfaatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum

BKAWASAN BUDIDAYA

B1Hutan Produksi Kegiatan/bangunan yang diperbolehkan adalah kegiatan wisata seperti outbond, bumi perkemahan dengan tidak merubah bentang alam

kegiatan budidaya lain yang diperbolehkan adalah penanaman tanaman sela diantara pohon-pohon utamaAlih fungsi hutan produksi dapat dilakukan untuk

pembangunan jalan, waduk dengan persetujuan dari

Menteri Kehutanan

Kegiatan lainnya dilarang, contoh, permukiman, industri, komersial dan kegiatan budidaya lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan.KDB yang diijinkan 10%

KLB : 10%KDH : 90% Jalan setapak, gazeboPemanfaatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum

B2Kawasan PertanianAlih fungsi sawah irigasi teknis di kawasan perkotaan diijinkan maksimum 50%

Untuk permukima: KDB yang diijinkan 60-70%, Untuk perdagangan dan jasa: KDB yang diijinkan 70-80%,

Untuk Fasilitas Umum: KDB yang diijinkan 50-60% Untuk permukiman : KLB : 60-210%,

Untuk perdagangan dan jasa, KLB: 70-240%,

Untuk Fasilitas Umum, KLB : 50-180% Untuk permukiman, KDH: 30-40%

Untuk perdagangan dan jasa, KDH : 20-30%

Untuk Fasilitas Umum, KDH : 40-50% Jaringan jalan, jaringan

drainaseKetentuan Penukaran lahan pada wilayah lain, bila terjadi alih fungsi lahan.

Alih fungsi sawah irigasi teknis di kawasan perdesaan

diijinkan maksimum 20% terutama di ruas jalan utama dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Untuk permukima: KDB yang diijinkan 50-60% Untuk perdagangan dan jasa : KDB yang diijinkan 60-70%,

Untuk Fasilitas Umum: KDB yang diijinkan 50-60% Untuk permukiman: KLB: 50-180%,

Untuk perdagangan dan jasa : KLB : 60-210%,

Untuk Fasilitas Umum : KLB : 50-180% Untuk permukiman, KDH: 40-50%

Untuk perdagangan dan jasa, KDH : 30-40%

Untuk Fasilitas Umum, KDH : 40-50%

Jaringan jalan, jaringan

drainase

Ketentuan Penukaran lahan pada wilayah lain, bila terjadi alih fungsi lahan.

B3Kawasan PerkebunanKawasan budidaya lain dapat dikembangkan dengan memperhatikan persyaratan teknis yang ditetapkan

pemerintah daerahKDB yang diijinkan 50-60%

KLB : 50-180%KDH : 40- 50%

B4Kawasan Perikanan Kawasan budidaya lain dapat dikembangkan dengan memperhatikan persyaratan teknis yang ditetapkan

pemerintah daerahKDB yang diijinkan 50-60%

KLB : 50-180%KDH : 40- 50%Jaringan jalan, jaringan drainase,

kantor pengelola

Memiliki Instalasi pengelolaan limbah untuk pengelolaan perikanan skala besar.

B5Kawasan PeternakanKegitan Permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dilarang

KDB yang diijinkan 50%

KLB : 50%KDH : 50%Jaringan jalan, jaringan drainase, kantor pengelola

Tidak boleh dikembangkan di lingkungan permukiman

Perlu adanya jalur hijau di sekeliling kawasan

Dikembangkan pada kawasan khusus yang telah ditetapkan untuk peternakan dalam skala besar

Perlu adanya pengolahan limbah untuk peternakan skala besar

B6Kawasan PertambanganKegiatan pertanian dan perkebunan diperbolehkanKegitan Permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dilarangKDB yang diijinkan 20%,

KLB : 20%, KDH : 80%Jaringan jalan, jaringan drainase,

kantor pengelola

Disertai AMDAL

Setiap penambang diharuskan untuk melakukan reboisasi pada lahan bekas tambang

Pengendalian yang ketat dan pemberian sanksi jika tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan

B7Kawasan Permukiman Kegiatan perdagangan dan jasa, fasilitas umum diperbolehkan

Pemanfatan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum diperbolehkan maksimum 20% dari luas lahan yang ada

Kegiatan di luar kegiatan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dilarang untuk dikembangkan

Untuk permukiman perkotaan : KDB yang diijinkan 60-70%,

Untuk permukiman perdesaan : KDB yang diijinkan 50-60%,

Untuk perdagangan dan jasa di lingkungan permukiman perkotaan : KDB yang diijinkan 70-80%,

Untuk Fasilitas Umum di permukiman perkotaan : KDB yang diijinkan 50-60%,

Untuk perdagangan dan jasa di permukiman perdesaan : KDB yang diijinkan 60-70%,

Untuk Fasilitas Umum di lingkungan permukiman perdesaan : KDB yang diijinkan 50-60% Untuk permukiman perkotaan : KLB : 60-210%, Untuk permukiman perdesaan : KLB : 50-180%,

Untuk perdagangan dan jasa di lingkungan permukiman perkotaan : KLB : 70-240%,

Untuk Fasilitas Umum di permukiman perkotaan : KLB : 50-180%,

Untuk perdagangan dan jasa di permukiman perdesaan : KLB : 60-210%,

Untuk Fasilitas Umum di lingkungan permukiman perdesaan : KLB : 50-180% Untuk permukiman perkotaan : KDH : 30-40%

Untuk permukiman perdesaan : KDH : 40-50%

Untuk perdagangan dan jasa di lingkungan permukiman perkotaan : KDH : 20-30%

Untuk Fasilitas Umum di permukiman perkotaan: KDH : 40-50%

Untuk perdagangan dan jasa di permukiman perdesaan : KDH : 30-40%

Untuk Fasilitas Umum di lingkungan permukiman perdesaan : KDH : 40-50%Jaringan jalan, jaringan

drainase

Kawasan IndustriKegiatan Permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum diperbolehkan dengan persyaratan

tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Pemanfaatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum maksimum 20% dari luas lahan yang ada

Permukiman yang dikembangkan adalah permukiman untuk para pekerja termasuk fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan para pekerjaKDB yang diijinkan 50%,

KLB : 50%, KDH : 50% Disertai AMDALJaringan jalan, jaringan drainase

B8Kawasan PariwisataKegiatan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum

diperbolehkan dengan persyaratan tertentu yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah DaerahPemanfaatan Permukiman, Perdagangan dan jasa serta fasilitas umum maksimum 20% dari luas lahan yang ada.KDB : 30%,KLB :30%, KDH : 70%Jaringan jalan, jaringan drainase, kantor pengelola,

WC umum, Gazebo,Kegiatan perdagangan dan jasa serta

fasilitas umum yang dikembangkan

adalah kegiatan yang menunjang

objek wisata

B9Kawasan Pengembangan Pesisir dan Pulau-pulau kecilBerupa area konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, kegiatan pengembangan yang terkait dengan pengembangan pesisir (perikanan) dan pariwisata diperbolehkan.Kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak boleh merubah bentang alam

Kegiatan perikanan juga dapat dikembangkan selama tidak merubah bentang alam dan tidak melebihi daya dukung lingkungan.Bangunan/intervensi lain tidak diperbolehkan kecuali

telah mendapat persetujuan dari instansi dan pejabat

yang berwenang

Kegiatan permukiman diperbolehkan, namun terbatas untuk mendukung pengembangan perikanan dan pariwisata. Maksimum 20% luas wilayah.Kegiatan lainnya dilarang, contoh; industri.

KDB yang diijinkan 10%,KLB : 10%KDH : 90%

Jalan setapak, gazebo, pos pemantauanPemanfaatan ruang untuk budidaya Perlu pengawasan secara ketat oleh Pemerintah kabupaten dengan pemberian sanksi hukum

B10Ruang Terbuka HijauKegiatan lain dilarang dikembangkan KDB yang diijinkan 10%KLB : 10%KDH : 90%Jalan setapak, Gazebo

CKAWASAN SEKITAR SISTEM PRASARANA

C1Prasarana Transportasi

Kegiatan budidaya dapat dikembangkan sepanjang memperhatikan Ruang Milik Jalan, Ruang manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan maupun garis sempadan yang telah

ditetapkan pemerintah setempatKDB menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan sebagaimana ketetapan sebelumnya

KLB menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan sebagaimana ketetapan sebelumnya

KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan sebagaimana ketetapan sebelumnyaJaringan drainase, jalur hijau

Perlu adanya pengendalian terutama

IMB yang dikeluarkan oleh pemerintah

daerah

C2Prasarana Sumber daya AirKegiatan yang diperbolehkan berkembang adalah

kawasan pertanian, perkebunan, hutan, ruang terbuka

hijauKegiatan yang dilakukan di luar kegiatan yang

menunjang prasarana sumber daya air dilarang

Ketentuan tentang sempadan sebagaimana ditetapkan

dalam ketentuan sempadan sungai, wadukJaringan jalan

Perlu adanya pengendalian terutama IMB yang dikeluarkan oleh pemerintah

daerah

C3Prasarana TelekomunikasiKegiatan budidaya dapat dilakukan dengan persyaratan

tertentu

Permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum

dapat dikembangkan di sekitar prasarana energi dengan

radius 20-25 meter dari prasarana energiKDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan

yang akan dilakukan sebagaimana ketetapan sebelumnyaJaringan jalan, jaringan

drainase, jalur hijau

Perlu adanya pengendalian yang ketat

dan pemberian sanksi bagi yang

melanggar ketentuan yang telah

ditetapkan