peraturanjdih.kkp.go.id/peraturan/per-25-men-2010-ttg-lingkup... · 2018-12-20 · 2. dana...

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.25/MEN/2010

TENTANG

LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2011

YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM

RANGKA DEKONSENTRASI DAN DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI ATAU

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan di daerah dilaksanakan program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan perlu disusun lingkup urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah atau ditugaskan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan yang Dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan;

Mengingat ...

- 2 -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

9. Undang-Undang ...

- 3 -

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

17. Peraturan ...

- 4 -

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 – 2014;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LINGKUP URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2011 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA DEKONSENTRASI DAN DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI ATAU PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah tertentu.

2. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

3. Tugas...

- 5 -

3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

4. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

5. Anggaran pendapatan dan belanja negara, yang selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.

6. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

8. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal lingkup Kementerian.

10. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan di daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 2

(1) Pelimpahan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan penugasan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

(2) Pelimpahan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada gubernur dan penugasan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan sesuai Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian, dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian.

Pasal 3

(1) Sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan Tahun 2011 yang dilimpahkan kepada gubernur merupakan kegiatan yang bersifat non-fisik bidang kelautan dan perikanan.

(2) Sebagian ...

- 6 -

(2) Sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2011 yang ditugaskan pemerintah daerah merupakan kegiatan yang bersifat fisik di bidang kelautan dan perikanan.

(3) Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2011 yang dilimpahkan kepada gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah terdiri atas program, kegiatan, serta anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan di daerah dilaksanakan oleh SKPD;

(2) SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.

(3) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. perkembangan realisasi penyerapan dana;

b. pencapaian target keluaran;

c. kendala yang dihadapi; dan

d. saran tindak lanjut.

(4) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. laporan keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan; dan

b. laporan barang.

(5) Bentuk dan isi laporan manajerial dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Kepala SKPD provinsi dan/atau kabupaten/kota selaku kuasa pengguna anggaran/barang wajib menyusun serta menyampaikan laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur dan kepada Menteri c.q. Sekretaris Jenderal dan/atau Direktur Jenderal yang membidangi program dan kegiatan paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya setelah triwulan berakhir dan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Sekretaris ...

- 7 -

(2) Sekretaris Jenderal dan/atau Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekapitulasi laporan manajerial dan melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir dan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 6

(1) Kepala SKPD provinsi dan/atau kabupaten/kota selaku kuasa pengguna anggaran/barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas.

(2) Tata cara penyusunan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dan penatausahaan barang milik negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

(1) Kepala SKPD provinsi dan/atau kabupaten/kota menyampaikan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Sekretaris Jenderal dan/atau Direktur Jenderal yang membidangi program dan kegiatan melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) yang telah ditetapkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Sekretaris Jenderal dan/atau Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekapitulasi laporan keuangan dan barang kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Pasal 8

Laporan manajerial dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

Pasal 9

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh Menteri.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan pembinaan teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal yang membidangi program dan kegiatan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sinkronisasi dan koordinasi, pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

(4) Pengawasan ...

- 8 -

(4) Pengawasan intern atas pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan dan ditugaskan dan review atas laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.

Pasal 10

(1) Kepala SKPD provinsi dan/atau kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan dana dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa:

a. penundaan pencairan dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan untuk bulan berikutnya; dan

b. penghentian alokasi dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Kepala SKPD provinsi dan/atau kabupaten/kota dari kewajiban menyampaikan laporan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.

Pasal 11

SKPD yang melaksanakan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dengan kinerja baik dan menyampaikan laporan manajerial dan akuntabilitas secara tertib dapat dipertimbangkan untuk diberikan penghargaan yang berupa penguatan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 12

(1) Menteri dapat menarik kembali sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan dan ditugaskan apabila terjadi perubahan kebijakan oleh Menteri.

(2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan dan ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

Pedoman dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan bagi kementerian, gubernur, provinsi, dan kabupaten/kota, serta instansi terkait ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14 ...

- 9 -

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010


ttd.

FADEL MUHAMMAD

No. Eselon I Anggaran

(Rp. 000)

1 DJPT 1,562,627

- Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)

- Pembinaan dan Pengembangan Kapal Penangkap Ikan, Alat Penangkapan Ikan, dan Pengawakan

Kapal Penangkap Ikan- Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

- Pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan

- Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil

- Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan

Tangkap

2 DJPB 2,076,600- Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

- Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan

- Pengembangan Sistem Usaha Pembudidaya Ikan


Budidaya

3 DJP2HP 1,145,135

- Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan

- Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non Konsumsi

- Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan

- Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan

- Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan

- Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP

4 DJKP3K 1,633,100

- Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis

- Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

- Pendayagunaan Pesisir dan Lautan

- Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat

- Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K

5 DJPSDKP 551,585

- Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan

- Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan

- Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP

6 SETJEN 350,000

- Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KP

- Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP

- Pengembangan Data Satistik dan Informasi KP

7,319,047

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

TOTAL

Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

PROVINSI DKI JAKARTA

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2011

YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR DALAM RANGKA DEKONSENTRASI

Program/kegiatan

LAMPIRAN I : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor PER.25/MEN/2010tentang Lingkup Urusan PemerintahBidang Kelautan dan Perikanan yang Dilimpahkankepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam

rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan kepadaPemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka Tugas Pembantuan


(Rp. 000)

1 DJPT 2,987,715


- Pembinaan dan Pengembangan Kapal Penangkap Ikan, Alat Penangkapan Ikan, dan

Pengawakan Kapal Penangkap Ikan- Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

- Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan



Tangkap

2 DJPB 2,508,400

- Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan




Budidaya

3 DJP2HP 1,638,125






4 DJKP3K 1,514,000





5 DJPSDKP 472,905




6 SETJEN 850,000




9,971,145



TOTAL

PROVINSI NANGRROE ACEH DARUSSALAM

Program/kegiatan






(Rp. 000)

1 DJPT 2,219,495



Kapal Penangkap Ikan - Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan




Tangkap

2 DJPB 2,026,600





Budidaya

3 DJP2HP 1,425,625






4 DJKP3K 2,047,800






5 DJPSDKP 556,290





6 SETJEN 500,000




8,775,810



TOTAL

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Program/kegiatan






(Rp. 000)

1 DJPT 2,005,836



Pengawakan Kapal Penangkap Ikan - Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan




Tangkap

2 DJPB 2,399,805





Budidaya

3 DJP2HP 1,246,268






4 DJKP3K 2,396,000






5 DJPSDKP 460,375




6 SETJEN 500,000




9,008,284



TOTAL

PROVINSI BANTEN

Program/kegiatan






(Rp. 000)

1 DJPT 4,095,622







Tangkap

2 DJPB 4,210,900





Budidaya

3 DJP2HP 2,113,257







4 DJKP3K 2,550,700



- Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil



5 DJPSDKP 713,265





6 SETJEN 850,000




14,533,744


TOTAL

PROVINSI JAWA TENGAH

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 3,245,936







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 2,437,529







4 DJKP3K 2,510,400






5 DJPSDKP 832,100





6 SETJEN 900,000




13,690,725


TOTAL

PROVINSI JAWA BARAT

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 6,089,474







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 3,379,577







4 DJKP3K 3,735,200







5 DJPSDKP 647,988



- Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas



6 SETJEN 850,000




19,414,639


TOTAL

PROVINSI JAWA TIMUR

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 3,063,115







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,290,155







4 DJKP3K 1,967,700







5 DJPSDKP 699,940





6 SETJEN 610,000




12,027,450


TOTAL

PROVINSI SUMATERA UTARA

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 1,877,352







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,367,970







4 DJKP3K 1,097,400





5 DJPSDKP 938,185



- Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan



6 SETJEN 625,000




8,700,092


TOTAL

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 2,445,537







Tangkap

2 DJPB 2,913,975





Budidaya

3 DJP2HP 1,625,644






4 DJKP3K 1,930,300






5 DJPSDKP 1,056,961






6 SETJEN 700,000




10,672,417


TOTAL

PROVINSI SUMATERA BARAT

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 2,273,055







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,679,853






4 DJKP3K 1,754,900






5 DJPSDKP 452,200





6 SETJEN 550,000




9,495,728


TOTAL

PROVINSI RIAU

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 2,244,550







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,679,853






4 DJKP3K 1,754,900






5 DJPSDKP 894,543






6 SETJEN 550,000




9,119,766


TOTAL

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 2,432,332


- Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal

Perikanan - Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan




Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,679,853







4 DJKP3K 1,754,900






5 DJPSDKP 563,460






6 SETJEN 650,000




9,637,745


TOTAL

PROVINSI JAMBI

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 2,213,816







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,679,853






4 DJKP3K 1,754,900







5 DJPSDKP 387,740




6 SETJEN 700,000




8,877,639


TOTAL

PROVINSI BENGKULU

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 2,661,971







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,679,853







4 DJKP3K 1,754,900







5 DJPSDKP 671,014






6 SETJEN 600,000




9,482,508


TOTAL

PROVINSI BANGKA BELITUNG

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 2,300,305







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,679,853







4 DJKP3K 1,754,900







5 DJPSDKP 769,370





6 SETJEN 750,000




10,677,093


TOTAL

PROVINSI LAMPUNG

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 2,397,070







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,679,853







4 DJKP3K 1,754,900






5 DJPSDKP 436,085




6 SETJEN 775,000




9,635,808


TOTAL

PROVINSI BALI

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 2,698,345







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,679,853







4 DJKP3K 1,754,900







5 DJPSDKP 920,750






6 SETJEN 697,732




10,659,624


TOTAL

PROVINSI SULAWESI UTARA

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 2,562,232







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,679,853







4 DJKP3K 1,754,900





5 DJPSDKP 741,611






6 SETJEN 600,000




10,024,111


TOTAL

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 3,212,220







Tangkap


- Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan

- Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan




Budidaya

3 DJP2HP 1,679,853







4 DJKP3K 1,754,900






5 DJPSDKP 840,603






6 SETJEN 850,000




12,065,576


TOTAL

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 2,434,650







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,302,386






4 DJKP3K 1,406,200






5 DJPSDKP 780,440







6 SETJEN 814,200




9,427,176


TOTAL


Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 2,245,065







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,166,567






4 DJKP3K 1,287,000





5 DJPSDKP 597,799





6 SETJEN 525,000




8,069,364


TOTAL

PROVINSI SULAWESI BARAT

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 2,189,881







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,538,640







4 DJKP3K 2,036,600






5 DJPSDKP 583,655






6 SETJEN 770,000




9,285,146


TOTAL

PROVINSI GORONTALO

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 2,673,358







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,689,019







4 DJKP3K 1,159,000




5 DJPSDKP 890,146






6 SETJEN 821,000




10,282,955


TOTAL

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 2,068,287


- Pembinaan dan Pengembangan Kapal Penangkap Ikan, Alat PenangkapanIkan, dan





Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,260,932






4 DJKP3K 1,100,600





5 DJPSDKP 372,840




6 SETJEN 678,000




8,490,179


TOTAL

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 2,527,395







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,305,168







4 DJKP3K 1,703,900






5 DJPSDKP 786,089






6 SETJEN 550,000




9,971,577


TOTAL

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 3,108,240







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,656,815







4 DJKP3K 1,947,300







5 DJPSDKP 734,730






6 SETJEN 500,000




10,803,285


TOTAL

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 2,467,506







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,312,384






4 DJKP3K 1,817,000






5 DJPSDKP 593,620





6 SETJEN 800,000




9,154,852


TOTAL

PROVINSI MALUKU

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 2,720,212







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 2,071,253






4 DJKP3K 2,261,800







5 DJPSDKP 632,445






6 SETJEN 850,000




10,565,280


TOTAL

PROVINSI MALUKU UTARA

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 2,630,185







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,949,801







4 DJKP3K 2,239,100







5 DJPSDKP 1,057,510






6 SETJEN 650,000




10,994,331


TOTAL

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 3,017,450







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,716,771







4 DJKP3K 2,096,300






5 DJPSDKP 476,750





6 SETJEN 750,000




11,710,611


TOTAL

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 2,264,348







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,625,164







4 DJKP3K 1,729,000





5 DJPSDKP 649,250





6 SETJEN 725,000




10,416,402


TOTAL

PROVINSI PAPUA

Program/kegiatan







(Rp. 000)

1 DJPT 2,161,335







Tangkap





Budidaya

3 DJP2HP 1,297,196







4 DJKP3K 1,820,400





5 DJPSDKP 546,900





6 SETJEN 900,000




8,778,031


TOTAL

PROVINSI PAPUA BARAT

Program/kegiatan






MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Anggaran

(Rp. 000)

9,500,000

- Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan

Perikanan

- Pembinaan dan Pengembangan Kapal Penangkap Ikan, Alat

Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan

2,315,000


- Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan

Ikan

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 305,030


- Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam

Negeri Hasil Perikanan

JUMLAH 12,120,030

3. Ditjen Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perikanan

1. Ditjen Perikanan Tangkap Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

2. Ditjen Perikanan Budidaya Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITUGASKAN KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

No. Eselon I Program/Kegiatan

DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2011

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

LAMPIRAN II : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.

Nomor PER.25/MEN/2010tentang Lingkup Urusan Pemerintah

Bidang Kelautan dan Perikanan yang Dilimpahkankepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam

rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan kepadaPemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/

Kota dalam rangka Tugas Pembantuan

KABUPATEN/KOTA : KOTA BANDA ACEH

Anggaran

(Rp. 000)



Negeri Hasil Perikanan- Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan

JUMLAH 729,544

KABUPATEN/KOTA : ACEH TAMIANG

Anggaran

(Rp. 000)




JUMLAH 448,283







Anggaran(Rp. 000)

2,074,915


- Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana

Pembudidayaan Ikan

469,000

- Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan

Jenis

JUMLAH 2,543,915

KABUPATEN/KOTA : TAPANULI TENGAH

Anggaran(Rp. 000)

3,000,000

- Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat

Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan



641,000


Jenis

JUMLAH 3,919,120

KABUPATEN/KOTA : KOTA MEDAN

Anggaran(Rp. 000)

3,000,000



JUMLAH 3,000,000


Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-


Ditjen Kelautan, Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil


Pulau Kecil


Pemasaran Hasil

Perikanan

1. Ditjen Perikanan Tangkap

2.

1.


PROVINSI SUMATERA UTARA


Ditjen Perikanan Tangkap Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

No.

3.

Eselon I Program/Kegiatan



KABUPATEN/KOTA : KOTA SIBOLGA

Anggaran(Rp. 000)

1,500,000



Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 1,589,400

- Fasilirtasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan

JUMLAH 3,089,400

KABUPATEN/KOTA : SERDANG BEDAGAI

Anggaran(Rp. 000)



Perikanan

JUMLAH 667,784

KABUPATEN/KOTA : BATU BARA

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 228,120

KABUPATEN/KOTA : NIAS SELATAN

Anggaran(Rp. 000)

334,000


Jenis

JUMLAH 334,000

1. Ditjen Kelautan, Pesisir




Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I


Pemasaran Hasil

Perikanan


Program/Kegiatan

No. Eselon I

No. Eselon I


Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan

Program/Kegiatan

KABUPATEN/KOTA : LANGKAT

Anggaran(Rp. 000)

7,710,275

- Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan



Pembudidayaan Ikan- Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan

JUMLAH 7,710,275


Program/KegiatanNo. Eselon I

Anggaran(Rp. 000)

2,000,000


Perikanan

2,599,025



Pembudidayaan Ikan

155,000


Jenis

JUMLAH 4,754,025

KABUPATEN/KOTA : PASAMAN BARAT

Anggaran(Rp. 000)

2,100,000


Perikanan- Pembinaan dan Pengembangan Kapal Penangkap Ikan, Alat



- Fasilirtasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan

JUMLAH 2,928,350



Pemasaran Hasil

Perikanan


PROVINSI SUMATERA BARAT




Pulau Kecil


2. Ditjen Perikanan

Budidaya



KABUPATEN/KOTA : PESISIR SELATAN

Anggaran(Rp. 000)

3,000,000




- Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan

JUMLAH 4,886,577

KABUPATEN/KOTA : PADANG PARIAMAN

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 433,322

KABUPATEN/KOTA : KEPULAUAN MENTAWAI

Anggaran(Rp. 000)



Hasil Perikanan

1,365,000


Jenis

JUMLAH 1,715,000




Pulau Kecil


Pemasaran Hasil

Perikanan

Program/Kegiatan



Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I



Pemasaran Hasil

Perikanan


Anggaran(Rp. 000)

4,500,000



1,959,080



Pembudidayaan Ikan




JUMLAH 7,111,230

KABUPATEN/KOTA : KAMPAR

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 7,500,000

KABUPATEN/KOTA : INDRAGIRI HILIR

Anggaran(Rp. 000)

2,500,000



JUMLAH 2,500,000



PROVINSI RIAU


Pemasaran Hasil

Perikanan



Pemasaran Hasil

Perikanan





KABUPATEN/KOTA : MERANTI

Anggaran(Rp. 000)

2,750,000



Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

- Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan

1,881,712

JUMLAH 4,631,712

KABUPATEN/KOTA : ROKAN HILIR

Anggaran(Rp. 000)



Perikanan

JUMLAH 350,298


Pemasaran Hasil

Perikanan



Pemasaran Hasil

Perikanan



Anggaran(Rp. 000)

2,285,000



Pembudidayaan Ikan

JUMLAH 2,285,000

KABUPATEN/KOTA : TJ. JABUNG BARAT

Anggaran(Rp. 000)

3,000,000







Perikanan

JUMLAH 4,386,883

KABUPATEN/KOTA : MUARA JAMBI

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 7,500,000

KABUPATEN/KOTA : KOTA JAMBI

Anggaran(Rp. 000)


- Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non

Konsumsi

JUMLAH 212,647

Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I


Program/Kegiatan



Pemasaran Hasil

Perikanan

Ditjen Pengolahan dan

Pemasaran Hasil

Perikanan

2.

No. Eselon I


PROVINSI JAMBI


Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya1. Ditjen Perikanan Budidaya

Anggaran(Rp. 000)

1,500,000


Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal Penangkapan

Ikan

2,648,270



Pembudidayaan Ikan



JUMLAH 4,373,818

KABUPATEN/KOTA : KOTA BENGKULU

Anggaran(Rp. 000)



Perikanan

JUMLAH 374,883

KABUPATEN/KOTA : BENGKULU UTARA

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 213,591


Pemasaran Hasil

Perikanan

1.


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I

2. Ditjen Perikanan Budidaya

Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan



PROVINSI BENGKULU


Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan TangkapDitjen Perikanan Tangkap

Anggaran(Rp. 000)

2,855,815



Pembudidayaan Ikan

JUMLAH 2,855,815

KABUPATEN/KOTA : MUSI BANYUASIN

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 426,725

KABUPATEN/KOTA : LUBUK LINGGAU

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 426,725

KABUPATEN/KOTA : BANYU ASIN

Anggaran(Rp. 000)



Perikanan

JUMLAH 343,078

Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I

Program/Kegiatan



Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I


PROVINSI SUMATERA SELATAN


KABUPATEN/KOTA : KOTA PALEMBANG

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 210,777

KABUPATEN/KOTA : MUSI RAWAS

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 239,933

KABUPATEN/KOTA : OKI

Anggaran(Rp. 000)

11,541,797





JUMLAH 11,541,797

Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I




Anggaran(Rp. 000)

6,500,000




2,777,335






JUMLAH 9,760,624

KABUPATEN/KOTA : TANGGAMUS

Anggaran(Rp. 000)

3,000,000


Perikanan

JUMLAH 3,000,000

KABUPATEN/KOTA : KOTA BANDAR LAMPUNG

Anggaran(Rp. 000)




Perikanan

JUMLAH 814,177

Eselon I


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Program/Kegiatan



Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap1. Ditjen Perikanan Tangkap

No.

Eselon I

Program/Kegiatan

PROVINSI LAMPUNG


Pemasaran Hasil

Perikanan



KABUPATEN/KOTA : LAMPUNG TIMUR

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 254,128

KABUPATEN/KOTA : PESAWARAN

Anggaran(Rp. 000)



Negeri Hasil Perikanan- Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan Non

Konsumsi

JUMLAH 670,076

KABUPATEN/KOTA : LAMPUNG BARAT

Anggaran(Rp. 000)



Perikanan-

JUMLAH 2,000,000

KABUPATEN/KOTA : MESUJI

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 217,920


Pemasaran Hasil

Perikanan


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I

Eselon I

Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan


Program/Kegiatan



Pemasaran Hasil

Perikanan

No.

Anggaran(Rp. 000)

3,000,000



2,167,030



Pembudidayaan Ikan




JUMLAH 5,393,280

KABUPATEN/KOTA : BELITUNG

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 428,336

KABUPATEN/KOTA : BANGKA SELATAN

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 428,336


Pemasaran Hasil

Perikanan

Program/Kegiatan


Program/Kegiatan


PROVINSI BANGKA BELITUNG


Pemasaran Hasil

Perikanan



No. Eselon I


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I

KABUPATEN/KOTA : BANGKA TENGAH

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 425,478

KABUPATEN/KOTA : KOTA PANGKALPINANG

Anggaran(Rp. 000)



Perikanan

JUMLAH 241,831


Pemasaran Hasil

Perikanan

Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan


No. Eselon I

Anggaran(Rp. 000)

3,000,000



1,985,880

- Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan- Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana

Pembudidayaan Ikan

175,000


Jenis

JUMLAH 5,160,880

KABUPATEN/KOTA : NATUNA

Anggaran(Rp. 000)



Negeri Hasil Perikanan384,000


Jenis

JUMLAH 981,724

KABUPATEN/KOTA : BINTAN

Anggaran(Rp. 000)



Perikanan- Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan

384,000 - Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan

Jenis

JUMLAH 1,105,441


Pemasaran Hasil

Perikanan









Pemasaran Hasil

Perikanan


PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-3. Ditjen Kelautan, Pesisir





KABUPATEN/KOTA : LINGGA

Anggaran(Rp. 000)



Negeri Hasil Perikanan774,000


Jenis

JUMLAH 1,219,997

KABUPATEN/KOTA : KOTA BATAM

Anggaran(Rp. 000)

384,000 - Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan

Jenis

JUMLAH 384,000





Pemasaran Hasil

Perikanan






Anggaran(Rp. 000)

4,500,000




1,350,000



Pembudidayaan Ikan



JUMLAH 6,443,635

KABUPATEN/KOTA : KOTA JAKARTA UTARA

Anggaran(Rp. 000)



Perikanan

JUMLAH 685,078

Program/Kegiatan


Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I

PROVINSI DKI JAKARTA


Pemasaran Hasil

Perikanan



No. Eselon I

Anggaran(Rp. 000)

6,150,000




1,884,595



Pembudidayaan Ikan

JUMLAH 8,034,595

KABUPATEN/KOTA : LEBAK

Anggaran(Rp. 000)



Perikanan

JUMLAH 237,831

KABUPATEN/KOTA : SERANG

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 199,830

KABUPATEN/KOTA : KOTA SERANG

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 405,739


Pemasaran Hasil

Perikanan

Program/Kegiatan



Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I


Program/Kegiatan

PROVINSI BANTEN




KABUPATEN/KOTA : KOTA TANGERANG

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 193,739

KABUPATEN/KOTA : PANDEGLANG

Anggaran(Rp. 000)



Konsumsi

JUMLAH 193,289


Pemasaran Hasil

Perikanan


Pemasaran Hasil

Perikanan



Anggaran(Rp. 000)

21,000,000




3,661,240



Pembudidayaan Ikan





Konsumsi

JUMLAH 25,159,439

KABUPATEN/KOTA : SUKABUMI

Anggaran(Rp. 000)

7,000,000


Perikanan

6,000,000



1,000,000

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 795,052 - Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam

Negeri Hasil PerikananFasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan

JUMLAH 7,795,052

KABUPATEN/KOTA : BOGOR

Anggaran(Rp. 000)





JUMLAH 1,053,817



Pemasaran Hasil

Perikanan

PROVINSI JAWA BARAT



Pemasaran Hasil

Perikanan

1.



Pemasaran Hasil

Perikanan




1.

KABUPATEN/KOTA : CIREBON

Anggaran(Rp. 000)





Perikanan2. Ditjen Kelautan, Pesisir


5,350,000


-

JUMLAH 6,387,132

KABUPATEN/KOTA : GARUT

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 407,973

KABUPATEN/KOTA : INDRAMAYU

Anggaran(Rp. 000)





Perikanan2. Ditjen Kelautan, Pesisir


5,350,000


JUMLAH 6,347,700

KABUPATEN/KOTA : KUNINGAN

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 645,027


Pulau Kecil


Pulau Kecil



Pemasaran Hasil

Perikanan



Pemasaran Hasil

Perikanan



Pemasaran Hasil

Perikanan



Pemasaran Hasil

Perikanan

KABUPATEN/KOTA : SUBANG

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 645,027

KABUPATEN/KOTA : SUMEDANG

Anggaran(Rp. 000)



Negeri Hasil Perikanan9,266,185





JUMLAH 10,058,285

KABUPATEN/KOTA : KOTA BANDUNG

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 2,551,397

KABUPATEN/KOTA : KOTA TASIKMALAYA

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 469,366



Pemasaran Hasil

Perikanan



Pemasaran Hasil

Perikanan



Pemasaran Hasil

Perikanan




Pemasaran Hasil

Perikanan

KABUPATEN/KOTA : KOTA BOGOR

Anggaran(Rp. 000)





JUMLAH 418,067

KABUPATEN/KOTA : KOTA SUKABUMI

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 191,817

KABUPATEN/KOTA : MAJALENGKA

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 268,067

KABUPATEN/KOTA : KARAWANG

Anggaran(Rp. 000)

8,996,725





JUMLAH 8,996,725




Pemasaran Hasil

Perikanan


Pemasaran Hasil

Perikanan



Pemasaran Hasil

Perikanan



Anggaran(Rp. 000)

30,000,000




3,293,700



Pembudidayaan Ikan

JUMLAH 33,293,700

KABUPATEN/KOTA : BANYUMAS

Anggaran(Rp. 000)





JUMLAH 679,981

KABUPATEN/KOTA : BOYOLALI

Anggaran(Rp. 000)





JUMLAH 955,147

PROVINSI JAWA TENGAH


Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan



No. Eselon I



Pemasaran Hasil

Perikanan

KABUPATEN/KOTA : BREBES

Anggaran(Rp. 000)






JUMLAH 1,830,725

KABUPATEN/KOTA : PATI

Anggaran(Rp. 000)






JUMLAH 6,747,793

KABUPATEN/KOTA : TEMANGGUNG

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 425,738

KABUPATEN/KOTA : WONOGIRI

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 430,933


Pemasaran Hasil

Perikanan

Program/Kegiatan

Program/Kegiatan


No. Eselon I


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I




Pulau Kecil




Pulau Kecil

Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan

KABUPATEN/KOTA : WONOSOBO

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 425,738

KABUPATEN/KOTA : KOTA PEKALONGAN

Anggaran(Rp. 000)





JUMLAH 442,897

KABUPATEN/KOTA : KOTA SURAKARTA

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 498,138

KABUPATEN/KOTA : KOTA TEGAL

Anggaran(Rp. 000)



Perikanan

JUMLAH 392,091



Pemasaran Hasil

Perikanan



Pemasaran Hasil

Perikanan

Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan


No. Eselon I


Pemasaran Hasil

Perikanan

KABUPATEN/KOTA : JEPARA

Anggaran(Rp. 000)



1,250,000


JUMLAH 1,566,647

KABUPATEN/KOTA : DEMAK

Anggaran(Rp. 000)



1,325,000

- Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan MasyarakatJUMLAH 1,941,647

KABUPATEN/KOTA : KOTA SEMARANG

Anggaran(Rp. 000)




Konsumsi

JUMLAH 463,738

KABUPATEN/KOTA : KLATEN

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 339,933


Pemasaran Hasil

Perikanan

2.



Pemasaran Hasil

Perikanan





Pulau Kecil


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I


Pemasaran Hasil

Perikanan

No.




Pulau Kecil

Program/Kegiatan


1.

KABUPATEN/KOTA : BANJARNEGARA

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 426,933

KABUPATEN/KOTA : CILACAP

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 364,933

KABUPATEN/KOTA : TEGAL

Anggaran(Rp. 000)



Perikanan

JUMLAH 2,000,000

KABUPATEN/KOTA : REMBANG

Anggaran(Rp. 000)

5,350,000


JUMLAH 5,350,000

KABUPATEN/KOTA : GRESIK

Anggaran(Rp. 000)

1,250,000


JUMLAH 1,250,000


Pemasaran Hasil

Perikanan


Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan


Pemasaran Hasil

Perikanan


No. Eselon I





Pulau Kecil




Pulau Kecil


Anggaran(Rp. 000)

33,500,000




3,750,000



Pembudidayaan Ikan

JUMLAH 37,250,000

KABUPATEN/KOTA : PASURUAN

Anggaran(Rp. 000)

700,000



1,250,000


JUMLAH 1,950,000

KABUPATEN/KOTA : BLITAR

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 1,294,871

PROVINSI JAWA TIMUR



Pulau Kecil






Pemasaran Hasil

Perikanan


Program/Kegiatan


No. Eselon I

KABUPATEN/KOTA : BOJONEGORO

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 430,621

KABUPATEN/KOTA : BONDOWOSO

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 435,608

KABUPATEN/KOTA : MALANG

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 293,884

KABUPATEN/KOTA : NGAWI

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 294,871

Program/Kegiatan

No. Eselon I

No. Eselon I

Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan



Pemasaran Hasil

Perikanan


Pemasaran Hasil

Perikanan



Pemasaran Hasil

Perikanan

KABUPATEN/KOTA : KOTA PROBOLINGGO

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 578,211

KABUPATEN/KOTA : TRENGGALEK

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 435,608

KABUPATEN/KOTA : MADIUN

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 430,621

KABUPATEN/KOTA : KOTA SURABAYA

Anggaran(Rp. 000)





1,250,000


JUMLAH 2,034,426


Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan



Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I


Pemasaran Hasil

Perikanan





Pemasaran Hasil

Perikanan


Pulau Kecil

KABUPATEN/KOTA : SUMENEP

Anggaran(Rp. 000)



6,850,000


JUMLAH 7,614,725

KABUPATEN/KOTA : BANYUWANGI

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 318,621

KABUPATEN/KOTA : PACITAN

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 239,514

KABUPATEN/KOTA : GRESIK

Anggaran(Rp. 000)



1,250,000


JUMLAH 1,593,289

No. Eselon I

No. Eselon I

Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan





Pemasaran Hasil

Perikanan

Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I


Pulau Kecil


Pulau Kecil

Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan



KABUPATEN/KOTA : LAMONGAN

Anggaran(Rp. 000)



1,250,000


JUMLAH 1,593,289

KABUPATEN/KOTA : SIDOARJO

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 193,289

KABUPATEN/KOTA : KOTA KEDIRI

Anggaran(Rp. 000)



Konsumsi

JUMLAH 393,289

KABUPATEN/KOTA : TULUNG AGUNG

Anggaran(Rp. 000)



Konsumsi

JUMLAH 393,289

No. Eselon I


Pemasaran Hasil

Perikanan

Program/Kegiatan




Pulau Kecil

Eselon I


Pemasaran Hasil

Perikanan

Program/Kegiatan


1.


Pemasaran Hasil

Perikanan

Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan

No.

No. Eselon I

KABUPATEN/KOTA : SAMPANG

Anggaran(Rp. 000)

8,350,000


JUMLAH 8,350,000

KABUPATEN/KOTA : PAMEKASAN

Anggaran(Rp. 000)

5,950,000


JUMLAH 5,950,000

KABUPATEN/KOTA : BANGKALAN

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 1,250,000

KABUPATEN/KOTA : PROBOLINGGO

Anggaran(Rp. 000)

1,250,000


JUMLAH 1,250,000

KABUPATEN/KOTA : TUBAN

Anggaran(Rp. 000)

3,000,000


JUMLAH 3,000,000



Pulau Kecil




Pulau Kecil



No. Eselon I


Pemasaran Hasil

Perikanan



Program/Kegiatan




Pulau Kecil

Program/Kegiatan




Pulau Kecil

No. Eselon I

Anggaran(Rp. 000)

2,094,100



Pembudidayaan Ikan

JUMLAH 2,094,100

KABUPATEN/KOTA : JEMBRANA

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 436,387

KABUPATEN/KOTA : KLUNGKUNG

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 758,072

KABUPATEN/KOTA : BULELENG

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 187,920


PROVINSI BALI




Pemasaran Hasil

Perikanan



Pemasaran Hasil

Perikanan



Pemasaran Hasil

Perikanan

KABUPATEN/KOTA : KOTA DENPASAR

Anggaran(Rp. 000)



Konsumsi

JUMLAH 187,920

KABUPATEN/KOTA : BANGLI

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 237,920

KABUPATEN/KOTA : TABANAN

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 237,920


Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan



Pemasaran Hasil

Perikanan


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I

Anggaran(Rp. 000)

4,000,000


Perikanan

2,521,865



Pembudidayaan Ikan

JUMLAH 6,521,865

KABUPATEN/KOTA : BIMA

Anggaran(Rp. 000)

1,000,000


Perikanan

1,650,000


JUMLAH 2,650,000

KABUPATEN/KOTA : KOTA BIMA

Anggaran(Rp. 000)

1,500,000



1,150,000


JUMLAH 2,650,000

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT










Pulau Kecil





Pulau Kecil

KABUPATEN/KOTA : LOMBOK BARAT

Anggaran(Rp. 000)

1,500,000



1,250,000


JUMLAH 2,750,000

KABUPATEN/KOTA : LOMBOK TIMUR

Anggaran(Rp. 000)

1,500,000







Perikanan1,250,000


JUMLAH 4,574,661

KABUPATEN/KOTA : SUMBAWA BARAT

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 269,608

Program/KegiatanEselon I




Pulau Kecil




No.

1.

Eselon I



Program/Kegiatan


Pulau Kecil


Pemasaran Hasil

Perikanan


Pemasaran Hasil

Perikanan

No.

KABUPATEN/KOTA : DOMPU

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 294,906

KABUPATEN/KOTA : SUMBAWA

Anggaran(Rp. 000)





1,250,000


JUMLAH 1,739,262

KABUPATEN/KOTA : KOTA MATARAM

Anggaran(Rp. 000)



Konsumsi

JUMLAH 289,262


Pemasaran Hasil

Perikanan


Pemasaran Hasil

Perikanan

No.






Pulau Kecil


Pemasaran Hasil

Perikanan


Anggaran(Rp. 000)

4,500,000




2,464,860



Pembudidayaan Ikan

1,395,390


Jenis

JUMLAH 8,360,250

KABUPATEN/KOTA : FLORES TIMUR

Anggaran(Rp. 000)

1,000,000


PerikananProgram Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 556,906




- Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan MasyarakatJUMLAH 2,806,906

KABUPATEN/KOTA : KOTA KUPANG

Anggaran(Rp. 000)



Perikanan

JUMLAH 381,154

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR





Pulau Kecil






Pemasaran Hasil

Perikanan





Pulau Kecil


Pemasaran Hasil

Perikanan

KABUPATEN/KOTA : SIKKA

Anggaran(Rp. 000)





Jenis

JUMLAH 4,219,094

KABUPATEN/KOTA : TIMOR TENGAH SELATAN

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 555,302

KABUPATEN/KOTA : SUMBA TIMUR

Anggaran(Rp. 000)



1,250,000


JUMLAH 1,884,906

KABUPATEN/KOTA : KUPANG

Anggaran(Rp. 000)

1,350,000


JUMLAH 1,350,000



Pemasaran Hasil

Perikanan


Pemasaran Hasil

Perikanan





Pulau Kecil


Pulau Kecil


Pemasaran Hasil

Perikanan






Pulau Kecil



KABUPATEN/KOTA : TIMOR TENGAH UTARA

Anggaran(Rp. 000)

630,000


JUMLAH 630,000

KABUPATEN/KOTA : ALOR

Anggaran(Rp. 000)

1,150,000


JUMLAH 1,150,000

KABUPATEN/KOTA : ENDE

Anggaran(Rp. 000)

1,250,000


JUMLAH 1,250,000

KABUPATEN/KOTA : MANGGARAI

Anggaran(Rp. 000)

1,250,000


JUMLAH 1,250,000

KABUPATEN/KOTA : LEMBATA

Anggaran(Rp. 000)

1,550,000


JUMLAH 1,550,000

No.




Pulau Kecil




Pulau Kecil

No. Eselon I

No. Eselon I



1.



Program/Kegiatan




Pulau Kecil

No.


Pulau Kecil

Program/Kegiatan




Pulau Kecil


KABUPATEN/KOTA : NAGEKEO

Anggaran(Rp. 000)

6,350,000


JUMLAH 6,350,000




Pulau Kecil


Anggaran(Rp. 000)

4,000,000




3,199,568



Pembudidayaan Ikan




JUMLAH 10,027,478

KABUPATEN/KOTA : KUBU RAYA

Anggaran(Rp. 000)

1,000,000




JUMLAH 1,189,262

KABUPATEN/KOTA : KETAPANG

Anggaran(Rp. 000)

1,500,000


Perikanan

JUMLAH 1,500,000

PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Pemasaran Hasil

Perikanan







Pemasaran Hasil

Perikanan


KABUPATEN/KOTA : KOTA PONTIANAK

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 522,212

KABUPATEN/KOTA : PONTIANAK

Anggaran(Rp. 000)



Perikanan

JUMLAH 352,999

KABUPATEN/KOTA : KAPUAS HULU

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 331,504

KABUPATEN/KOTA : BENGKAYANG

Anggaran(Rp. 000)





JUMLAH 389,262




Pemasaran Hasil

Perikanan

Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan



Pemasaran Hasil

Perikanan


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I

Anggaran(Rp. 000)

3,000,000



2,940,480



Pembudidayaan Ikan

JUMLAH 5,940,480

KABUPATEN/KOTA : KAPUAS

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 524,186

KABUPATEN/KOTA : KOTAWARINGIN BARAT

Anggaran(Rp. 000)



Perikanan

JUMLAH 558,437

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH





Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I

Anggaran(Rp. 000)

3,000,000



2,648,375



Pembudidayaan Ikan






Perikanan


Konsumsi

JUMLAH 5,939,558

KABUPATEN/KOTA : BARITO KUALA

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 524,290

KABUPATEN/KOTA : TABALONG

Anggaran(Rp. 000)





JUMLAH 1,134,397

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Pemasaran Hasil

Perikanan



Program/Kegiatan



Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I


Pemasaran Hasil

Perikanan

KABUPATEN/KOTA : TANAH BUMBU

Anggaran(Rp. 000)



Perikanan- Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam


JUMLAH 1,356,395

KABUPATEN/KOTA : BANJAR

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 389,262

Program/Kegiatan



Pemasaran Hasil

Perikanan


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I

Anggaran(Rp. 000)

3,000,000



2,943,800



Pembudidayaan Ikan

JUMLAH 5,943,800

KABUPATEN/KOTA : KOTA SAMARINDA

Anggaran(Rp. 000)





JUMLAH 801,382

Ditjen Perikanan Tangkap

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap1.


Pemasaran Hasil

Perikanan



Anggaran(Rp. 000)

3,204,556



Pembudidayaan Ikan




JUMLAH 4,058,743

KABUPATEN/KOTA : KOTA BITUNG

Anggaran(Rp. 000)

4,000,000





JUMLAH 4,549,951

KABUPATEN/KOTA : MINAHASA UTARA

Anggaran(Rp. 000)





JUMLAH 576,558

KABUPATEN/KOTA : BOLAANG MANGONDOW UTARA

Anggaran(Rp. 000)





JUMLAH 959,451

PROVINSI SULAWESI UTARA




Pemasaran Hasil

Perikanan

1. Ditjen Perikanan Budidaya

Program/Kegiatan




Pemasaran Hasil

Perikanan

2.

No. Eselon I


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I

Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan

KABUPATEN/KOTA : MINAHASA TENGGARA

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 347,451

KABUPATEN/KOTA : KOTA MANADO

Anggaran(Rp. 000)



Perikanan

JUMLAH 578,661


Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I

Anggaran(Rp. 000)

13,000,000




2,362,830



Pembudidayaan Ikan



Negeri Hasil Perikanan- Fasilirtasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan

1,700,000

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan

Pemantauan Kapal Perikanan

JUMLAH 19,407,684

KABUPATEN/KOTA : KOTA GORONTALO

Anggaran(Rp. 000)



Negeri Hasil Perikanan- Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan

JUMLAH 2,241,267

PROVINSI GORONTALO



2. Ditjen Perikanan

Budidaya



Pemasaran Hasil

Perikanan

4. Ditjen Pengawasan

Sumber Daya Kelautan

dan Perikanan

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pemasaran Hasil

Perikanan

KABUPATEN/KOTA : GORONTALO UTARA

Anggaran(Rp. 000)


- Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil

Perikanan

1,150,000


JUMLAH 1,407,789

KABUPATEN/KOTA : POHUWATO

Anggaran(Rp. 000)



Perikanan

1,350,000


JUMLAH 1,736,577



Pemasaran Hasil

Perikanan






Pemasaran Hasil

Perikanan




Anggaran(Rp. 000)

3,000,000



3,459,285



Pembudidayaan Ikan





Perikanan

JUMLAH 8,298,088

KABUPATEN/KOTA : DONGGALA

Anggaran(Rp. 000)

2,750,000






Konsumsi

JUMLAH 3,550,055

KABUPATEN/KOTA : POSO

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 550,055

PROVINSI SULAWESI TENGAH


Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan



No.



Pemasaran Hasil

Perikanan

Eselon I



Pemasaran Hasil

Perikanan

KABUPATEN/KOTA : TOJO UNA UNA

Anggaran(Rp. 000)

2,750,000






JUMLAH 3,209,555

KABUPATEN/KOTA : BANGGAI

Anggaran(Rp. 000)

2,750,000







Perikanan

JUMLAH 5,575,654

KABUPATEN/KOTA : MOROWALI

Anggaran(Rp. 000)

2,750,000






JUMLAH 3,136,577

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap


Program/Kegiatan




Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I

Program/Kegiatan



Pemasaran Hasil

Perikanan


KABUPATEN/KOTA : TOLI TOLI

Anggaran(Rp. 000)

1,098,710



JUMLAH 1,098,710

KABUPATEN/KOTA : KOTA PALU

Anggaran(Rp. 000)

710,000


JUMLAH 710,000







dan Perikanan



Anggaran(Rp. 000)

7,000,000


Perikanan

4,598,000



Pembudidayaan Ikan



Negeri Hasil Perikanan- Fasilirtasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan

1,975,780


Jenis

200,000



JUMLAH 15,811,577

KABUPATEN/KOTA : LUWU

Anggaran(Rp. 000)

4,500,000







Konsumsi

JUMLAH 4,500,000

PROVINSI SULAWESI SELATAN



2. Ditjen Perikanan

Budidaya



Pemasaran Hasil

Perikanan

3.




Pulau Kecil



dan Perikanan





Pemasaran Hasil

Perikanan

KABUPATEN/KOTA : BANTAENG

Anggaran(Rp. 000)

3,000,000


Perikanan



Hasil Perikanan

JUMLAH 7,000,000

KABUPATEN/KOTA : SINJAI

Anggaran(Rp. 000)

2,500,000


Perikanan




Konsumsi

JUMLAH 2,500,000

KABUPATEN/KOTA : MAROS

Anggaran(Rp. 000)

2,500,000


Perikanan



Perikanan

JUMLAH 2,736,577




Pemasaran Hasil

Perikanan




Pemasaran Hasil

Perikanan




Pemasaran Hasil

Perikanan

KABUPATEN/KOTA : JENEPONTO

Anggaran(Rp. 000)

2,000,000


Perikanan

1,250,000


JUMLAH 3,250,000

KABUPATEN/KOTA : SELAYAR

Anggaran(Rp. 000)

4,500,000






Konsumsi

JUMLAH 4,500,000

KABUPATEN/KOTA : PANGKEP

Anggaran(Rp. 000)

4,500,000







Konsumsi5,075,060





Pulau Kecil


Pulau Kecil

No.








1.


Pemasaran Hasil

Perikanan



Pemasaran Hasil

Perikanan

1.


Jenis

JUMLAH 10,833,364

KABUPATEN/KOTA : KOTA MAKASSAR

Anggaran(Rp. 000)

4,500,000





Hasil Perikanan

JUMLAH 4,928,453

KABUPATEN/KOTA : KOTA PALOPO

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 322,455

KABUPATEN/KOTA : ENREKANG

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 236,577

Program/Kegiatan




Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I


Pemasaran Hasil

Perikanan



Pemasaran Hasil

Perikanan


KABUPATEN/KOTA : SELAYAR

Anggaran(Rp. 000)

4,500,000



4,683,060


Jenis

JUMLAH 9,183,060

KABUPATEN/KOTA : TAKALAR

Anggaran(Rp. 000)

1,250,000


JUMLAH 1,250,000




Pulau Kecil


1.




Pulau Kecil



Anggaran(Rp. 000)

5,500,000




2,928,667



Pembudidayaan Ikan

JUMLAH 8,428,667

KABUPATEN/KOTA : MAMUJU

Anggaran(Rp. 000)



Negeri Hasil Perikanan- Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan

JUMLAH 706,271

KABUPATEN/KOTA : POLIWALI MANDAR

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 984,669



Pemasaran Hasil

Perikanan



Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I


Program/Kegiatan

PROVINSI SULAWESI BARAT



1.

Anggaran(Rp. 000)

3,302,900



Pembudidayaan Ikan

1,525,780


Jenis

JUMLAH 4,828,680

KABUPATEN/KOTA : BUTON

Anggaran(Rp. 000)

1,000,000


PerikananProgram Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 1,967,140



Perikanan3,972,660


Jenis

JUMLAH 6,939,800

KABUPATEN/KOTA : KONAWE

Anggaran(Rp. 000)

3,500,000



JUMLAH 3,500,000


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I



Program/Kegiatan


Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-3. Ditjen Kelautan, Pesisir








Pulau Kecil


KABUPATEN/KOTA : KOTA BAU-BAU

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 704,886

KABUPATEN/KOTA : KOTA KENDARI

Anggaran(Rp. 000)




Perikanan

JUMLAH 1,026,583

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MUNA

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 542,056

KABUPATEN/KOTA : KAB. KOLAKA

Anggaran(Rp. 000)




JUMLAH 1,601,770


Pemasaran Hasil

Perikanan

No.


Pemasaran Hasil

Perikanan


Pemasaran Hasil

Perikanan

No.

No. Eselon I

Eselon I

1.


Pemasaran Hasil

Perikanan

Program/Kegiatan


1.


Program/Kegiatan

KABUPATEN/KOTA : WAKATOBI

Anggaran(Rp. 000)

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 4,753,090


Jenis

JUMLAH 4,753,090

KABUPATEN/KOTA : BUTON

Anggaran(Rp. 000)

11,836,215





JUMLAH 11,836,215






Anggaran(Rp. 000)

10,500,000




2,627,858



Pembudidayaan Ikan

JUMLAH 13,127,858

KABUPATEN/KOTA : MALUKU TENGAH

Anggaran(Rp. 000)

1,500,000


PerikananProgram Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 3,611,477


Perikanan

JUMLAH 5,111,477

KABUPATEN/KOTA : SAUMLAKI

Anggaran(Rp. 000)

1,500,000


Perikanan

JUMLAH 1,500,000


Pemasaran Hasil

Perikanan

1.


No. Eselon I

PROVINSI MALUKU


Ditjen Perikanan Budidaya




Program/Kegiatan


2.

KABUPATEN/KOTA : SERAM BAGIAN BARAT

Anggaran(Rp. 000)

1,500,000




JUMLAH 2,177,512

KABUPATEN/KOTA : KOTA AMBON

Anggaran(Rp. 000)

1,000,000


Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal PerikananProgram Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 694,764


Perikanan- Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan

JUMLAH 1,694,764

KABUPATEN/KOTA : MALUKU TENGGARA

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 473,477

KABUPATEN/KOTA : MALUKU BARAT DAYA

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 473,477



Pemasaran Hasil

Perikanan

Program/Kegiatan


Pemasaran Hasil

Perikanan


Pemasaran Hasil

Perikanan


Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I





KABUPATEN/KOTA : KEPULAUAN ARU

Anggaran(Rp. 000)



Konsumsi

JUMLAH 482,551

KABUPATEN/KOTA : MALUKU TENGGARA BARAT

Anggaran(Rp. 000)



JUMLAH 412,551



Pemasaran Hasil

Perikanan



Pemasaran Hasil

Perikanan

Anggaran(Rp. 000)

21,000,000



Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan

2,857,430



Pembudidayaan Ikan






Perikanan

1,700,000



JUMLAH 28,608,164

KABUPATEN/KOTA : KOTA TERNATE

Anggaran(Rp. 000)

2,000,000


Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan3,963,255



JUMLAH 5,963,255



Pemasaran Hasil

Perikanan



PROVINSI MALUKU UTARA

Ditjen Pengawasan


dan Perikanan


Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan4.




Pemasaran Hasil

Perikanan


KABUPATEN/KOTA : HALMAHERA SELATAN

Anggaran(Rp. 000)

791,110



JUMLAH 791,110

KABUPATEN/KOTA : KEPULAUAN SULA

Anggaran(Rp. 000)

466,516



JUMLAH 466,516

KABUPATEN/KOTA : HALMAHERA BARAT

Anggaran(Rp. 000)

1,000,000


JUMLAH 1,000,000

Program/Kegiatan


1.



Pemasaran Hasil

Perikanan




Pemasaran Hasil

Perikanan

No. Eselon I


Pemasaran Hasil

Perikanan


Anggaran(Rp. 000)

5,000,000




4,515,360



Pembudidayaan Ikan

1,395,390


Jenis

JUMLAH 10,910,750

KABUPATEN/KOTA : MERAUKE

Anggaran(Rp. 000)

10,000,000




Konsumsi

JUMLAH 10,279,886

KABUPATEN/KOTA : BIAK

Anggaran(Rp. 000)

1,000,000


Perikanan

JUMLAH 1,000,000


Pemasaran Hasil

Perikanan







PROVINSI PAPUA




Pulau Kecil


KABUPATEN/KOTA : KOTA JAYAPURA

Anggaran(Rp. 000)



Perikanan

JUMLAH 708,747

KABUPATEN/KOTA : BIAK NUMFOR

Anggaran(Rp. 000)

4,189,460


Jenis

JUMLAH 4,189,460




Pulau Kecil



Pemasaran Hasil

Perikanan


Anggaran(Rp. 000)

7,500,000




2,940,000



Pembudidayaan Ikan

1,395,390


Jenis

JUMLAH 11,835,390

KABUPATEN/KOTA : KOTA SORONG

Anggaran(Rp. 000)




Perikanan

JUMLAH 447,126

KABUPATEN/KOTA : RAJA AMPAT

Anggaran(Rp. 000)





Konsumsi4,004,490


Jenis

JUMLAH 4,507,524




Pulau Kecil


Pemasaran Hasil

Perikanan





Pemasaran Hasil

Perikanan


PROVINSI PAPUA BARAT





Pulau Kecil



KABUPATEN/KOTA : TELUK WONDAMA

Anggaran(Rp. 000)

2,000,000


Perikanan626,272



JUMLAH 2,626,272

KABUPATEN/KOTA : SORONG

Anggaran(Rp. 000)

7,500,000


Perikanan

JUMLAH 7,500,000




Pemasaran Hasil

Perikanan





ttd.

FADEL MUHAMMAD

peraturanjdih.kkp.go.id/peraturan/per-25-men-2010-ttg-lingkup... · 2018-12-20 · 2. dana...

Documents