BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang.

Saat ini, tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana bergerak dari fokus pada penyampaian pelayanan ke penyediaan aplikasi yang berpusat pada orang. Dengan kata lain, keberhasilan pemerintah bergantung pada efektifitas mengkomunikasikan informasi mereka kepada warga negara dan membangun aliansi yang kuat dengan mereka dengan memberdayakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pada titik ini, internet memiliki potensi untuk secara radikal mengubah wajah pemerintah dengan meningkatkan komunikasi antara pejabat publik dengan warga negara. Saat ini, pemerintah di seluruh dunia telah meluncurkan rencana ambisius untuk membangun aplikasi dan pelayanan e-government (Stylios, et al., 2010, p. 202).

Aplikasi dan pelayanan e-government bertujuan untuk membangun masyarakat informasi. Sebuah masyarakat informasi sepenuhnya memanfaatkan kemajuan terbaru dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Aspek kunci dari suatu masyarakat informasi adalah pelayanan e-government yang berfungsi penuh. Diharapkan bahwa e-government bermanfaat untuk menghadapi tantangan utama seperti untuk menjamin pelayanan yang lebih baik, meningkatkan peluang warga untuk mobilitas dan untuk kepentingan bisnis, menghadapi perubahan iklim atau terorisme, keamanan yang lebih baik dan demokrasi yang lebih baik (Stylios, et al., 2010, p. 203).

Secara umum tujuan e-government adalah untuk meningkatkan hubungan pelayanan antara pemerintah dengan berbagai stakeholders, seperti warga negara, swasta, wisatawan dan lembaga pemerintah lainnya. Secara global, e-government dikaitkan dengan upaya untuk memberi kesempatan untuk meningkatkan koneksivitas, ketersediaan dan model interaksi antara pemerintah dan warga negara. Hal ini juga terkait dengan transformasi pelayanan pemerintah saat ini terutama dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan proses dan mengotomatisasi tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh pegawai pemerintah (Mundy & Musa, 2010, p. 147).

Berbicara tentang koneksivitas, tujuan utama e-government memang mengarah pada sistem penyampaian pelayanan yang terhubung ke publik (konektivitas) secara lebih baik dan sistem berfungsi dengan baik (efisiensi). Tujuan konektivitas dicapai ketika ada penghematan biaya dalam investasi infrastruktur, output TIK menghasilkan pertumbuhan industri dan memberikan kesempatan yang lebih baik kepada masyarakat. Di sisi lain, efisiensi dicapai bila ada penghematan biaya keseluruhan, optimalisasi pendapatan pemerintah dan pencapaian efisiensi organisasi. Kohesi sosial-ekonomi didorong oleh keinginan pemerintah untuk mencapai efektivitas melalui pelayanan yang lebih baik dan peluang untuk warganya. Hal ini dapat dioperasionalkan melalui peningkatan kepuasan pengguna, baik peluang hasil bagi warga negara, peningkatan lingkungan bisnis dan peningkatan peluang bisnis. Hasil lain yang

diharapkan dari inisiatif e-government adalah peningkatan proses demokrasi dalam suatu negara, dengan tujuan utama yang menjadi pencapaian keterbukaan melalui tata kelola yang baik. Keterbukaan dalam pemerintahan dapat dicapai melalui konstruksi transparansi dan akuntabilitas, keterbukaan dan partisipasi serta sistem administrasi yang lebih baik (Muganda & Van Belle, 2010, p. 163).

Dengan pemanfaatan e-government diharapkan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses pelayanan pemerintah. Selain itu penerapan e-government juga dapat meningkatkan kualitas demokratisasi dimana masyarakat bisa turut berperan aktif dalam memberikan masukan dan penilaian atas kebijakan-kebijakan yang dipublish guna melakukan uji publik. Hal ini untuk mewujudkan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui transparansi dan akuntabilitas.

Melalui penerapan e-government diharapkan akan memberikan dampak bagi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Diantara dampak perkembangan e-government adalah sebagai berikut (Muganda & Van Belle, 2010, p. 166) :

1. Peningkatan interaksi dan aksesibilitas, yang meliputi peningkatan interaksi dengan masyarakat luas (keterbukaan), peningkatan peluang bisnis (efektivitas), dan efisiensi organisasi (efisien).

2. Peningkatan kerja sama dan kesadaran, yang meliputi pentingnya supremasi hukum melalui pembuatan peraturan perundang-undangan tentang e-government.

3. Konektivitas yang lebih baik terhadap administrasi publik, konektivitas administrasi yang lebih baik terlihat dari berkurangnya biaya koneksi terhadap administrasi publik dan biaya administrasi.

4. Peningkatan kesempatan bagi warga negara, yang terlihat dari meningkatnya angka harapan hidup, meningkatnya peluang sekolah umum, akses informasi pekerjaan yang lebih baik, dan meningkatnya aksesibilitas warga negara.

Proses membangun aplikasi e-government adalah multidimensional, memfasilitasi penyampaian peraturan sektor publik agar sampai ke masyarakat dengan cara yang sederhana, cepat dan efisien, meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada warga negaranya, mengurangi rantai birokrasi dan korupsi dalam interaksi pemerintah dengan para stakeholders lain (yaitu warga negara, badan-badan publik dan swasta) (Stylios, et al., 2010, p. 202).

1.2 Rumusan Masalah

a. Apa yang dimaksud dengan E-government?b. Bagaimana perkembangan e-government ?c. Apa manfaat dari e-government ?d. Bagaimana implementasi dari e-government ?

1.3 Tujuan

Secara umum tujuan e-government adalah untuk meningkatkan hubungan pelayanan antara pemerintah dengan berbagai stakeholders, seperti warga negara, swasta, wisatawan dan lembaga pemerintah lainnya. Secara global, e-government dikaitkan dengan upaya untuk memberi kesempatan untuk meningkatkan koneksivitas, ketersediaan dan model interaksi antara pemerintah dan warga negara. Hal ini juga terkait dengan transformasi pelayanan pemerintah saat ini terutama dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan proses dan mengotomatisasi tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh pegawai pemerintah (Mundy & Musa, 2010, p. 147).

Berbicara tentang koneksivitas, tujuan utama e-government memang mengarah pada sistem penyampaian pelayanan yang terhubung ke publik (konektivitas) secara lebih baik dan sistem berfungsi dengan baik (efisiensi). Tujuan konektivitas dicapai ketika ada penghematan biaya dalam investasi infrastruktur, output TIK menghasilkan pertumbuhan industri dan memberikan kesempatan yang lebih baik kepada masyarakat. Di sisi lain, efisiensi dicapai bila ada penghematan biaya keseluruhan, optimalisasi pendapatan pemerintah dan pencapaian efisiensi organisasi. Kohesi sosial-ekonomi didorong oleh keinginan pemerintah untuk mencapai efektivitas melalui pelayanan yang lebih baik dan peluang untuk warganya. Hal ini dapat dioperasionalkan melalui peningkatan kepuasan pengguna, baik peluang hasil bagi warga negara, peningkatan lingkungan bisnis dan peningkatan peluang bisnis. Hasil lain yang diharapkan dari inisiatif e-government adalah peningkatan proses demokrasi dalam suatu negara, dengan tujuan utama yang menjadi pencapaian keterbukaan melalui tata kelola yang baik. Keterbukaan dalam pemerintahan dapat dicapai melalui konstruksi transparansi dan akuntabilitas, keterbukaan dan partisipasi serta sistem administrasi yang lebih baik (Muganda & Van Belle, 2010, p. 163).

Dengan pemanfaatan e-government diharapkan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses pelayanan pemerintah. Selain itu penerapan e-government juga dapat meningkatkan kualitas demokratisasi dimana masyarakat bisa turut berperan aktif dalam memberikan masukan dan penilaian atas kebijakan-kebijakan yang dipublish guna melakukan uji publik. Hal ini untuk mewujudkan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui transparansi dan akuntabilitas.

Melalui penerapan e-government diharapkan akan memberikan dampak bagi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Diantara dampak perkembangan e-government adalah sebagai

berikut (Muganda & Van Belle, 2010, p. 166) :Peningkatan interaksi dan aksesibilitas, yang meliputi peningkatan interaksi dengan masyarakat luas (keterbukaan), peningkatan peluang bisnis (efektivitas), dan efisiensi organisasi (efisien).

Peningkatan kerja sama dan kesadaran, yang meliputi pentingnya supremasi hukum melalui pembuatan peraturan perundang-undangan tentang e-government.Konektivitas yang lebih baik terhadap administrasi publik, konektivitas administrasi yang lebih baik terlihat dari berkurangnya biaya koneksi terhadap administrasi publik dan biaya administrasi.Peningkatan kesempatan bagi warga negara, yang terlihat dari meningkatnya angka harapan hidup, meningkatnya peluang sekolah umum, akses informasi pekerjaan yang lebih baik, dan meningkatnya aksesibilitas warga negara.Proses membangun aplikasi e-government adalah multidimensional, memfasilitasi penyampaian peraturan sektor publik agar sampai ke masyarakat dengan cara yang sederhana, cepat dan efisien, meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada warga negaranya, mengurangi rantai birokrasi dan korupsi dalam interaksi pemerintah dengan para stakeholders lain (yaitu warga negara, badan-badan publik dan swasta) (Stylios, et al., 2010, p. 202).

Tersedianya pelayanan merupakan tujuan penting dari penerapan e-government. Ada 20 daftar pelayanan dasar dalam pengembangan e-government yang dipantau oleh Komisi Eropa dalam semua tahap nya. Ke dua belas pelayanan dasar untuk warga Negara tersebut adalah pajak penghasilan, pelayanan lowongan pekerjaan, tunjangan jaminan sosial, dokumen pribadi, pendaftaran mobil, ijin mendirikan bangunan, laporan ke polisi, perpustakaan umum (katalog, perangkat pencarian), sertifikat (kelahiran dan perkawinan), pendaftaran pendidikan tinggi, pengumuman keliling dan pelayanan kesehatan. Delapan dari pelayanan untuk kepentingan bisnis adalah kontribusi sosial bagi karyawan, pajak penghasilan perusahaan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pendaftaran perusahaan baru, penyerahan data ke kantor statistik, formulir bea cukai, ijin lingkungan dan pengadaan barang/jasa (Stylios, et al., 2010, p. 204).

1.4 Manfaat

Manfaat Teoritis/Akademis a. Sebagai pemahaman mengenai pengertian,dasar-dasar dan juga perkembangan

e-government b. Sebagai alat analisis untuk melakukan adanya perkembangan-perkembangan

dan implementasi e-government di Indonesia

Manfaat Praktis Untuk mengetahui tentang adanya implementasi e-government di suatu

negara. Untuk mengetahui perkembangan-perkembangan praktek dan implementasi e-

government yang ada di era sekarang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian E-Government

E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi.

E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

Ada tiga model penyampaian E-Government, antara lain :

a. Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C)

Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerinta

contohnya G2C : Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi,

Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana.

b. Government-to-Business (G2B)

Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah.Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement.

Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll

c. Government-to-Government (G2G)

Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi.

Contoh : Konsultasi secara online,blogging untuk kalangan legislative, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.

Keuntungan E-Goverment bagi rakyat

1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasidapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

2. Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan [transparansi ] maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

3. Pemberdayaan msyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.

4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-mail atau bahkan vidio confernce.

5. Tenologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

6. e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri.

7. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuaat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerinta8. Selain tampilan dan paduan warna yang menarik, informasi-infromasi yang disajikan sangatlah lengkap dan up to date.

9. Terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta info tentang tinggi muka air.

10. Website ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan, dan sebagainya.

11. Semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat.

Kerugian E-Goverment bagi rakyat

1.Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.

2.Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat, karena e- government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan.

3. Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik.

4.Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan,prosedur dan keterbataasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi k dalam system pemerintahan

5.Belum mapannya strategi serta tidak memaadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembanngan e-government

6.Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai alikasi dasar yang memungkinkkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian

7. Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet

          E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi.E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.Ada tiga model penyampaian E-Government, antara lain :

a.Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C)          Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah,contohnya G2C : Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi,Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana.

b.Government-to-Business (G2B)        Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah.Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement.Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll

c.Government-to-Government(G2G)         Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi.Contoh : Konsultasi secara online,blogging untuk kalangan legislative, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.

Pengertian E-Government, manfaat dan contoh penerapan E-Government di IndonesiaMarch 21, 2013 risdahidayanti Leave a comment

Pengertian E-Government atau definisi E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

 

Manfaat  E-Goverment

1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasidapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

2. Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan [transparansi ] maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah; jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya.

4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan vidio confernce .

2.2 Fungsi dan Perkembangan E-GOVERNMENT

Perkembangan E-GOVERNMENT

E-government melibatkan dua tahap : tahap pertama melibatkan fase formasi diseminasi dimana pemerintah mempublish informasi untuk kepentingan umum, sedangkan tahap kedua penyediaan transaksi berbasis e-government seperti membayar pajak secara online (Stylios, et al., 2010, p. 203).

Empat fase perkembangan e-government menurut Gartner (Al-Hashmi & Darem, 2008, pp. 152-153) adalah sebagai berikut :

1. Presence : Tahap ini diklasifikasikan dengan situs informasi yang menyediakan web sederhana yang bersifat pasif, kadang-kadang digambarkan sebagai “brochure ware”, menunjukkan tingkat yang sama berfungsi sebagai kertas brosur.

2. Interaction : Tahap ini menawarkan interaksi sederhana antara pemerintah dan warga negara (G2C), pemerintah kepada bisnis (G2B), atau instansi pemerintah untuk instansi pemerintah (G2G). Pada tahap interaksi situs web menyediakan kontak e-mail dan bentuk interaktif yang menghasilkan informasi tanggapan.

3. Transaction : Tahap transaksi memungkinkan transaksi seperti membayar untuk penggantian lisensi secara online, membayar pajak atau biaya, atau mengajukan tawaran untuk kontrak pengadaan.

4. Transformation : Tahap tertinggi, sebagian besar berkaitan erat dengan konsep pemerintahan, melibatkan penciptaan kembali bagaimana fungsi pemerintah dipahami dan terorganisir.

Lima tahapan perkembangan e-government menurut United Nations Division for Public Economics and Public Administration (Al-Hashmi & Darem, 2008, pp. 153-154) adalah sebagai berikut :

1. Emerging : Sebuah kehadiran resmi pemerintah secara online didirikan melalui beberapa situs resmi independen. Informasi masih terbatas, dasar dan statis.

2. Enhanced : Situs pemerintah meningkat, informasi menjadi lebih dinamis. Konten dan informasi diperbarui dengan lebih teratur.

3. Interactive : Pengguna dapat men-download formulir, mengirim e-mail ke pejabat, berinteraksi melalui web dan membuat janji dan permintaan.

4. Transactional : Pengguna dapat benar-benar membayar untuk jasa atau melakukan transaksi keuangan secara online.

5. Seamless : Integrasi penuh dari pelayanan elektronik yang melintasi batas-batas administrasi. Jumlah integrasi fungsi elektronik dan jasa melintasi batas-batas administrasi dan departemen.

Berbagai tahapan atau model pembangunan e-government mencerminkan transformasi yang dimulai dari sebuah publish informasi (online statis) yang kemudian berkembang menjadi interaktif dan integrasi (Mundy & Musa, 2010, p. 149).

Arah perkembangan e-government di Indonesia.Berdasarkan perkembangan teknologi dan informasi serta melihat kemajuan dalam pemanfaatan e-government di negara lain, maka aplikasi e-government yang bisa diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan perijinan secara online dan terintegrasi.

Transformation diartikan sebagai integrasi penuh dari pelayanan elektronik yang melintasi batas-batas administrasi. Terkait dengan telah diberlakukannya e-KTP maka secara otomatis Pemerintah Indonesia sudah mempunyai basis data kependudukan seluruh WNI. Artinya penerapan e-government sudah memungkinkan untuk integrasi dari berbagai aplikasi pelayanan. Misalnya untuk mengurus Ijin Mendirikan Bangunan, maka seseorang cukup mengurusnya dari depan layar komputer. Secara otomatis sistem akan mengintegrasikan seluruh data orang tersebut baik data kependudukan di Dindukcapil, data kepemilikan tanah dan bangunan di Badan Pertanahan Nasional, data perijinan di Badan Penanaman Modal, Pelayanan dan Perijinan, dan data dari perbankan (BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan sebagainya).

2. Pelayanan kesehatan online.Setiap anggota masyarakat nantinya akan diberikan kartu jaminan kesehatan. Satu kartu berlaku untuk satu orang. Di dalam kartu tersebut berisi data pribadi orang bersangkutan, yang meliputi nama, tempat/tanggal lahir, alamat, pekerjaan, golongan darah, dan sebagainya. Di dalam kartu jaminan kesehatan tersebut juga tercantum jenis jaminan/asuransi kesehatan yang bersangkutan, misalnya Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja (Jamsostek), maupun asuransi-asuransi kesehatan lainnya. Dengan demikian ketika seseorang memerlukan pelayanan kesehatan, yang bersangkutan tinggal datang ke pusat pelayanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit) dan menunjukkan kartu jaminan kesehatan tersebut. Dengan demikian masyarakat tidak perlu lagi mengurus administrasi termasuk mengurus kartu miskin ke RT, RW, desa/kelurahan dan kecamatan.

Data pasien juga terhubung secara otomatis dengan basis data rumah sakit yang ada di daerah tersebut. Jadi ketika suatu rumah sakit tidak ada kamar yang kosong maka rumah sakit tersebut bisa melihat secara online rumah sakit lain yang masih memiliki kamar yang kosong. Sehingga pasien bisa secepatnya dirujuk ke rumah sakit tersebut. Atau sebelum berangkat ke rumah sakit, pasien juga bisa mengakses melalui website pemda (link ke pelayanan kesehatan) untuk melihat rumah sakit mana yang masih memiliki kamar yang kosong. Sehingga pasien bisa langsung menuju ke rumah sakit yang jelas memiliki kamar yang kosong tersebut.

Hal ini juga berlaku untuk pembelian obat. Pusat pelayanan kesehatan juga terhubung secara online dengan apotek-apotek yang ada di daerah tersebut. Sehingga ketika apotek yang ada di rumah sakit kehabisan stok obat atau peralatan kesehatan, maka rumah sakit bisa memantau apotek mana yang masih tersedia stok obat atau peralatan kesehatan yang dibutuhkan pasien.

Pelayanan pendidikan online.Setiap siswa akan diberi kartu pendidikan. Kartu ini berisi data pribadi siswa bersangkutan yang meliputi nama, tempat/tanggal lahir, alamat, sekolah. Hasil ujian (UAS, UAN, dan ujian akhir) secara otomatis akan masuk dalam data base pendidikan (Dinas Pendidikan) dan kartu pendidikan.Pendaftaran untuk masuk SMP dan SMU cukup dengan mengakses website pemda (link ke pelayanan pendidikan) atau menunjukkan kartu pendidikan di sekolah manapun. Sekolah itu nantinya yang akan mencarikan sekolah mana yang sesuai dengan nilai dan kemampuan siswa yang bersangkutan.

Akuntabilitas publik.Pemda bisa memanfaatkan e-government untuk membangun akuntabilitas publik. Misalnya dengan mempublish Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk melakukan uji publik dan meminta masukan dari masyarakat. Selain untuk melakukan kontrol anggaran, hal ini juga akan memberi ruang kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyusunan APBD.E-government juga bisa dimanfaatkan untuk mempublish calon pejabat publik untuk mendapatkan penilaian dan masukan dari masyarakat atas calon pejabat publik tersebut. Masukan dari masyarakat sangat bermanfaat untuk melihat latar belakang dan track record dari pejabat publik tersebut. Dengan demikian pemerintah daerah (Badan Kepegawaian Daerah/BKD atau Badang Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Baperjakat) akan memperoleh penilaian yang obyektif dan utuh atas diri calon pejabat publik tersebut.

1. E-voting.Penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan pemungutan suara sudah saatnya diterapkan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada jumlah pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat. Menurut survei yang diselenggarakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terungkap bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2012 mencapai 63 juta orang atau 24,23 persen dari total populasi negara ini.  Tahun depan (2013), angka itu diprediksi naik sekitar 30 persen menjadi 82 juta pengguna dan terus tumbuh menjadi 107 juta pada 2014 dan 139 juta (50 persen total populasi) pada 2015 (sumber: http://tekno.kompas.com/read/2012/12/13/ 10103065/2013.pengguna.internet.indonesia.bisa.tembus.82.juta).Salah satu segi positif dari penerapan e-voting saat ini adalah makin murahnya perangkat keras yang digunakan dan makin terbukanya perangkat lunak yang digunakan sehingga biaya pelaksanaan e-voting makin murah dari waktu ke waktu dan untuk perangkat lunak makin terbuka untuk diaudit secara bersama.

2. Informasi lowongan pekerjaan.Saat ini informasi lowongan pekerjaan biasanya diperoleh dari koran, kantor pos, maupun iklan lowongan di website perorangan/swasta. Masih jarang kita temukan website pemerintah daerah yang menginformasikan lowongan pekerjaan yang ada di daerah tersebut. Ke depan pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan kalangan swasta untuk mempublish informasi lowongan pekerjaan yang ada di daerah tersebut. Dengan demikian maka masyarakat yang ingin memperoleh informasi lowongan pekerjaan tinggal melihat website pemda.

3. Informasi kondisi lalu lintas dan parkir .Sangat memungkinkan bahwa CCTV kondisi lalu lintas bisa ditampilkan di website pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang valid kepada masyarakat tentang kondisi lalu lintas terutama titik-titik dimana kemacetan terjadi. Hal ini sangat membantu warga masyarakat yang akan melakukan perjalanan.Bagi masyarakat yang akan berbelanja tentu sangat memerlukan informasi tentang ketersediaan tempat parkir. Oleh karena itu informasi ketersediaan tempat parkir di pusat-pusat perbelanjaan bisa ditampilkan di website pemerintah daerah.

Fungsi E-GOVERNMENT

E-Government adalah penggunaan teknolgi informasi yang  meningkatkan

hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain. 

Untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaaran pemerintah daerah

agar dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih dan transparan,  dan agar

dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. 

2.3 e-GOVERNMENT DAN GOOD GOVERNANCE

Perkembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mendorong dan mendukung adanya suatu kualitas pelayanan publik di suatu negara.Dalam hal ini bahwa perkembangan suatu teknologi yang terjadi pada saat ini sangat membantu suatu kehidupan manusia termasuk dalam konteks pemerintahan hal ini akan meningkatkan suatu pelayanan publik.Perkembangan suatu IT sangat memberikan suatu pelayanan yang efektif dan efisien dan juga dapat memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas.Dalam hal ini bahwa tuntutan suatu negara untuk meningkatkan adanya suatu pelayanan, bahwa negara-negara yang modern dan maju adalah suatu negara yang menerapkan adanya suatu e-governement dalam arti menjadikan suatu negara dapat memberikan adanya suatu kualitas pelayanan yang terbaik.Dalam hal ini dengan adanya suatu perkembangan suatu zaman dan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadikan suatu hal yang berperan penting dalam meningkatkan suatu pelayanan.Dan selain itu juga E-government merupakan suatu alat IT yang amat sangat berperan penting untuk memberikan suatu kontribusi dalam meningkatkan adanya suatu pelayanan publik serta untuk memberikan suatu informasi kepada publik dan memudahkan masyarakat untuk mengakses semua informasi-informasi yang berkaitan dengan adanya suatu pelayanan.Dalam hal ini, berkaitan dengan adanya suatu perkembangan suatu zaman dan juga dalam bidang IT serta semakin pesatnya suatu inovasi-inovasi dalam bidang IT dan juga semakin besarnya tuntutan-tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah untuk meningkatkan adanya suatu kualitas pelayanan, bahwa IT dalam hal ini sangat berperan penting untuk menerapkan adanya suatu e-governement dan juga sangat berperan penting untuk memberikan adanya suatu pelay anan kepada masyarakat serta hal ini dapat melaksanakan suatu pelayanan publik secara efektif dan efisien.Dalam hal ini semakin kompleksnya suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat ini serta semakin bertambahnya populasi penduduk yang terjadi di suatu negara, sehingga dalam hal ini IT menjadi sangat berperan penting untuk meningkatkan adanya suatu efisiensi dan efektifitas terhadap suatu pelayanan.

Dalam hal ini sangat banyak sekali adanya manfaat dalam penggunaan dan pengimplementasian terhadap E-government dan dalam hal ini merupakan suatu bagian dalam penerapan suatu good governance (Tata kelola pemerintahan yang baik) di dalam suatu negara.Dalam hal ini banyak sekali manfaat dalam pelaksanaan dan pengembangan terhadap e-government dalam suatu pelaksanaan pelayanan publik di dalam suatu negara mupun daerah sehingga dalam hal ini sebagai kunci untuk meningkatkan suatu pelayanan publik kepada masyarakat.Dalam hal ini dijelaskan dalam buku Dr.Ir.Richardus Eko Indrajit MSc.,MBA dalam bukunya electronic government ,strategi pembangunan dan

pengembangannn sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital bahwa disebutkan beberapa manfaat adanya e-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu :

Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder)

Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) Dalam hal ini dengan bertujuan mutu kualitas suatu pelayanan yang selama berjalan

Dalam hal ini pun juga dijelaskan dalam buku ini mengenai manfaat adanya E-government dalam arti pelaksanaan suatu good governance bahwa dalam hal ini dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-government, yaitu Amerika Serikat dan Inggris melalui Al Core dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan suatu manfaat yang diperoleh dengan menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkan e-government bagi suatu negara antara lain :

Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder (masyarakat,kalangan bisnis,dan industri) terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi diberbagai kehidupan bernegara

Meningkatkan transparansi,kontrol dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah dalam rangka penerapan konsep good corporate governance.

Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi,relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interkasinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada

Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Dalam hal ini, berkaitan dengan adanya suatu e-government hal ini sangat membantu pemerintah untuk menyelenggarakan adanya suatu pelayanan publik kepada masyarakat, dan juga dalam hal ini sebagai peningkatan adanya efisiensi dan efektifitas terhadap suatu pelayanan kepada masyarakat.Dalam hal ini, bahwa e-government merupakan suatu hal yang amat sangat berperan penting dan juga mendorong untuk mewujudkan adanya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, dan dalam hal ini sebagai menciptakan adanya efektifitas dan efisiensi terhadap suatu pelayanan terhadap masyarakat dan dalam hal ini sebagai meningkatkan adanya suatu responsifitas pejabat publik terhadap apa yang dikeluhkan masyarakat sehingga dalam hal ini dapat sebagai bahan untuk input dalam membuat suatu kebijakan.Dalam hal ini sebagai perwujudan suatu good governance di dalam implementasi e-government, dapat menciptakan adanya suatu pelayanan prima terhadap masyarakat dan sehingga dalam hal ini e-government merupakan sebagai suatu peranan untuk menjawab adanya suatu persoalan-persoalan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Semakin berkembangnya IT dalam bidang informasi dan komunikasi bahwa dalam hal ini menjadi alat bantu penting untuk membantu kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan

adanya efisiensi dan efektifiras terhadap suatu pelayanan publik, dan dalam hal ini kehidupan masyrakat yang semakin dinamis, menjadikan suatu tolok ukur terpenting dalam menerapkan adanya e-government.Semakin kritisnya masyarakat akan pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah dan dalam hal ini, bahwa semakin dituntutnya para pejabat publik untuk terus meningkatkan adanya suatu kualitas pelayanan terhadap masyarakat, dan dalam hal ini menjadikan suatu pelayanan tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan suatu zaman dan serta sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang terjadi pada saat ini.Dan dalam hal ini bahwa e-government pun juga sebagai hal yang penting untuk membantu masyarakat untuk terlibat di dalam pengambilan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat publik, dan dalam hal ini merupakan sebagai perwujudan adanya kehidupan yang demokratis melalui pengimplementasian suatu e-government.Dalam hal ini tentu akan adanya suatu kendala-kendalan dalam mewujudkan adanya suatu good governance melalui pengimplementasian terhadap suatu pelayanan berbasis e-government, terutama hal ini masih terjadi di negara berkembang yang masih sangat membutuhkan adanya suatu proses dalam pembangunan dan pengembangan yang berbasis digital.Dalam hal ini hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi e-government di Indonesia adalah sebagai berikut :

Pemasalahan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi,terutama di wilayah-wilayah pelosok dan dalam hal ini sangat sulit untuk menjangkau adanya suatu jaringan komunikasi dan publikasi suatu informasi di wilayah-wilayah terpencil dan dalam hal ini menjadikan peruwujudan e-government sulit untuk diwujudkan di wilayah-wilayah terpencil

Permasalahan suatu sumber daya manusia terutama di wilayah-wilayah daerah terpencil atau suatu desa yang masih mengalami adanya suatu gaptek, sehingga dalam hal ini sangat menyulitkan dan menghambat pemberitaan suatu informasi terhadap masyarakat di daerah dan hal ini menjadikan suatu sorotan yang sangat terpenting yang harus diselesaikan

Masih kurang maksimalnya suatu sosialiasi terhadap masyarakat terutama di masyarakat di daerah/wilayah-wilayah yang terpencil terutama pada sosialisasi dalam pembuatan suatu kebijakan yang berkenaan dengan pengimplementasian e-government, dan dalam hal ini menjadikan suatu pelaksanaan tersebut masih terhambat karena sebagian masyarakat di daerah terpencil masih belum melek IT.

Dalam hal ini kelemahan-kelemahan dalam perwujudan suatu e-government dalam suatu negara menjadi terhambat dan dalam hal ini sangat membutuhkan adanya suatu proses dalam pembangunan dan pengembangan suatu pelayanan yang berbasis digital.Dan dalam hal ini sangat dibutuhkan adanya suatu problem solving dan juga solusi dalam hal untuk dapat menerapkan adanya suatu pelayanan publik yang berbasis digital.Dalam hal ini beberapa solusi untuk mengatasi kelemahan dalam menerapkan pengembangan dan pembangunan terhadap pelayanan berbasis digital antara lain :

a) Melakukan adanya suatu pengembangan dan pelatihan terhadap suatu sumber daya manusia dalam penguasaan IT terutama didaerah-daerah yang terpencil dengan mencanangkan adanya suatu program pelatihan dan pengembangan melalui internet masuk desa, dan dalam hal ini dijadikan suatu pengembangan dan penerapan untuk meningkatkan

adanya kemampuan dan pengetahuan mengenai penguasaan terhadap IT sehingga dalam hal ini untuk meningkatkan adanya suatu SDM dalam bidang IT.

b) Pembangunan infrastruktur terutama di daerah-daerah dan dalam hal ini dapat memudahkan adanya penerapan adanya e-government di daerah serta dalam hal ini dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien serta dalam hal ini dapat melibatkan masyarakat di daerah untuk terlibat dalam pengambilan suatu keputusan.

c) Melakukan adanya suatu sosialisasi terhadap masyarakat terutama pada masyarakat-masyarakat di daerah mengenai adanya suatu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan e-government dan dalam hal ini sebagai suatu persiapan masyarakat di daerah untuk prepare dalam hal mengetahui tentang inovasi dan pelayanan baru, sehingga dalam hal ini memperlancar adanya suatu pelaksanaan dan penyelenggaraan suatu pelayanan yang efektif dan efisien terhadap masyarakat.

Berkaitan dengan adanya hal itu juga bahwa e-government untuk mengurangi atau mengantisipasi terhadap adanya asimetris/informasi-informasi yang kurang lengkap atau kurang sempurna dan sehingga dalam hal ini, perlu adanya suatu informasi yang akurat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan, dan dalam hal ini bahwa informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan akurat.Berkaitan dengan itu, bahwa penerapan suatu e-government untuk mewujudkan suatu good governance (Tata kelola pemerintahan yang baik) dan dalam hal ini sangat berkaitan dengan adanya prinsip-prinsip good governance termasuk transparansi dan akuntabilitas, dan hal ini merupakan salah 2 dalam menerapkan adanya suatu good governance.Dalam hal ini penerapan e-government dalam mewujudkan adanya good governance mengurangi adanya mosi tidak percaya antara pemerintah dengan masyarod governance mengurangi adanya mosi tidak percaya antara pemerintah dengan masyarakat dan dalam hal ini sebagai bentuk untuk mewujudkan adanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat.Bahwa dalam hal ini bahwa penerapan adanya suatu e-government adalah merupakan suatu bentuk untuk menjalankan suatu proses politik dan melaksanakan adanya tugas administratif yang transparan dan akuntabel dan dalam hal ini publik mengetahui adanya suatu proses pembuatan suatu kebijakan hingga dalam tahap pengimplementasian suatu kebijakan-kebijakan di masyarakat.Dalam hal ini bahwa transparansi merupakan adanya suatu kaitannya terhadap keterbukaan informasi publik.Dengan semakin berkembangnya suatu zaman dan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis dan kritis akann suatu kebijakan-kebijakan pemerintah,bahwa keterbukaan informasi publik menjadi hal yang penting, dan dalam hal ini merupakan sebagai hal untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan suatu kebijakan serta mengetahui adanya tahap-tahap dan proses dalam pembuatan suatu kebijakan hingga pada tahap pengimplementasian.Dalam hal ini bahwa apapun yang menjadi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan ataupun para pejabat publik sudah menjadi hal yang harus diawasi oleh publik dan dalam hal ini publik dapat mengontrol berapa besar pejabat publik bekerja untuk berorientasi terhadap masyarakat dan seberapa besar suatu kebijakan tersebut tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaaatnya kepada masyarakat.Dalam hal ini bahwa informasi menjadikan suatu hal yang penting dan merupakan menjadi suatu kehidupan sehari-hari sebagai suatu kebutuhan dan dalam hal ini bahwa hal ini merupakan wujud untuk

keterbukaan suatu informasi serta dalam hal ini sebagai pengetahuan suatu masyarakat akan adanya informasi dan isu-isu baru mengenai suatu perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Dalam hal ini dijelaskan dalam jurnal Wahyudi Kumorotomo dalam jurnalnya PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN PELAYANAN PUBLIK bahwa dari aspek politik atau administratif, makna transparansi akanmenunjang empat hal yang mendasar (Kristiansen, 2006), yaitu: 1) meningkatnyatanggungjawab para perumus kebijakan terhadap rakyat sehingga kontrol terhadap parapolitisi dan birokrat akan berjalan lebih efektif; 2) memungkinkan berfungsinya system kawal dan imbang (checks and balances) sehingga mencegah adanya monopolikekuasaan oleh para birokrat; 3) mengurangi banyaknya kasus korupsi; dan 4)meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tampak bahwa salahsatu implikasi penting dari transparansi ialah peluang untuk meningkatkan efisiensidalam pelaksanaan pelayanan publik. Di dalam praktik akan terlihat bahwa sistem danprosedur pelayanan publik yang transparan akan meningkatkan komitmen para birokrat dan selanjutnya akan memperbaiki kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.Berkaitan dengan adanya akuntabilitas, bahwa semakin meningkatnya sistem transparansi yang diterapkan serta semakin meningkatnya informasi yang dipublikasikan kepada publik berarti penyelenggaraan pemerintah semakin akuntabel dan benar-benar dipertanggungjawabkan oleh pejabat publik.Dalam hal ini berkaitan dengan adanya keterbukaan informasi publik, hal ini diterapkan dengan adanya sektor keuangan baik pusat maupun daerah.Hal ini perlu adanya peningkatan suatu transparansi terhadap publik mengetahui adanya suatu keuangan publik yang dikelola oleh pejabat publik, dan dalam hal ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengalokasikan suatu keuangan publik.Dalam hal ini sumber daya termasuk keuangan merupakan menjadikan adanya suatu transparansi dan akuntabilitas dan hal ini bahwa perlu adanya suatu pertanggungjawaban terhadap publik atas alokasi suatu sumber daya yang dilakukan oleh pejabat publik, dan dalam hal ini sebagai bentuk untuk meningkatkan juga keterbukaan informasi kepada publik akan suatu alokasi sumber daya keuangan dalam pelaksanaan suatu tugas-tugas pembangunan.Hal ini bahwa administrator publik harus transparan dan akuntabel atas pengelolaan suatu keuangan publik dan dalam hal ini setiap alokasi dana yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan tersebut harus dapat diketahui publik dengan mempublikasikan ke sebuah website dan dalam hal ini agar publik tahu digunakan untuk apa saja anggaran-anggaran yang telah dilakukan oleh pejabat publik dalam melaksanakan suatu tugas-tugas pembangunan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik.Hal ini untuk mengurangi adanya mosi yang tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pelaksanaan suatu kebijakan dan tugas-tugas di pemerintahan.Hal itulah pentingnya peranan e-government dalam perwujudan adanya good governance.Dalam hal ini bahwa terkait dengan adanya e-government dalam perwujudan suatu good governance bahwa pejabat publik yang ada pada saat ini harus memprioritaskan sebuah visi dan misi mengenai adanya suatu pembangunan yang terkait dengan adanya e-government.Dalam hal ini bahwa pejabat publik harus memiliki adanya suatu visi yang dicapai dalam hal mengenai penerapan suatu pelayanan yang berbasis elektronik dan dalam hal ini dijelaskan dalam bukunya Dr.Ir.Richardus Eko Indrajit MS.c,MBA E-Government, Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital, bahwa adanya suatu konsep –government berkembang di atas tiga kecenderungan yaitu :

Masyarakat bebas memilih bilamana dan darimana yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintahannya untuk melakukan suatu transaksi atau berbagai transaksi atau mekanisme interkasi yang diperlukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu

Untuk menjalankan adanya mekanisme interaksi tersebut masyarakat dapat dan boleh memilih berbagai kanal akses (multiple chanels) baik yang sifatnya tradisional atau modern baik yang disediakan oleh pemerintah maupun kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta ataupun institusi non komersial yang lainnya.

Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai koordinator utama yang memungkinkan berbagai hal yang diinginkan oleh masyarakat tersebut tersebut terwujud, dan dalam hal ini artinya yang bersangkutan akan membuat sebuah suasana yang kondusif agar tercipta sebuah lingkungan penyelenggaraan pemerintahan seperti yang dicita-citakan rakyatnyaa tersebut.

Dalam hal ini juga bahwa sebagai adanya suatu pengimpelementasian e-government dalam mewujudkan adanya good governance ini adalah bahwa dijelaskan dalam buku ini juga bahwa Visi e-government yang baik akan berlandaskan adanya 4 prinsip utama yaitu :

Prinsip Pertama : Fokuslah pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.Dalam hal ini juga berkaitan dengan adanya hal itu, bahwa prioritas jenis pelayanan di mana :

Memiliki volume transaksi yang besar dan melibatkan banyak sekali sumber daya manusia

Membutuhkan interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakatnya (dalam hal ini tidak hanya bersifat satu arah saja yang meliputi pemberian informasi dan publikasi)

Memungkinkan terjadinya kerjasama antara pemerintah dengan kalangan lain seperti swasta dan lembaga non komersial lainnya.

Prinsip Kedua :Bangunlah sebuah lingkungan yang kompetitif.Dalam hal ini bahwa misi dalam menjalankan suatu pelayanan/untuk melayani masyarakat tidak hanya dijalani, diserahkan,dibebani dan menjadi suatu tanggungan institusi publik namun hal ini menjadikan suatu pelayanan tersebut tersebar di kalangan institusi swasta maupun non komersil sehingga dalam hal ini dapat meningkatkan adanya efisiensi dan efektifitas suatu pelayanan kepada masyarakat dan dalam hal ini pun juga dapat menciptakan adanya suatu persaingan yang sehat terhadap misi pelayanan antara pemerintah dengan swasta, dan dalam hal ini bahwa pemerintah harus membuat sebuah lingkungan kompetisi yang adil,obyektif dan tidak memihak serta kondusif bagi tercapainya e-government.Prinsip ketiga : Berikan penghargaan pada inovasi dan berilah ruang kesempatan bagi kesalahan.Dalam hal ini konsep E-Government merupakan suatu konsep yang masih baru dan di mana semua bangsa terutama pada negara berkembang dalam hal ini masih melakukan suatu eksperimen dalam merancang adanya e-government.Dalam hal ini bahwa proyek dalam perancangan e-government menjadikan suatu hal yang masih dimaklumi jika dalam proyek tersebut sebagian diketemukan adanya keberhasilan dan di sisi lain diketemukan adanya suatu kegagalan, dan dalam hal ini bahwa pemerintah di sini juga harus memberikan suatu ruang kesempatan kesalahan dalam hal ini untuk memperbaiki adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam perancangan sistem e-government.

Prinsip keempat : Tekankan pada pencapaian efisiensi.Dan dalam hal ini dengan adanya sistem pelayanan digital atau internet dalam hal ini dapat meningkatkan adanya efisiensi dan efektifitas serta dalam hal ini juga masyarakat yang sudah sangat terbiasa akan memakai sistem digital, maka dalam hal ini juga bahwa akan pemerintah akan menghapus sistem tradisional suatu pelayanan.

Dalam hal ini juga bahwa dalam penerapan adanya suatu e-government untuk mewujudkan suatu good governance dapat memanfaatkan adanya sistem digital yang telah ada dan berkembang yang terjadi sekarang ini.Dalam hal ini bahwa dengan adanya suatu perwujudan suatu good governance terutama dalam melaksanakan adanya prinsip responsif terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat yang terjadi pada saat ini, dan dalam hal ini bahwa pejabat publik dapat memanfaatkan adanya sistem digital yang ada pada saat ini.Dalam hal ini bahwa dengan adanya sistem digital yang semakin pesat pada saat ini, bahwa antara pemerintah dengan masyarakat dapat melakukan adanya dialog interaktif dan dalam hal ini pemerintah dapat mengetahui apa keluhan-keluhan yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ini serta hal ini dapat mempercepat pemerintah/administrator publik dalam menyusun suatu kebijakan dan memutuskan adanya suatu kebijakan.Dalam hal ini bahwa antara pemerintah dengan masyarakat dapat berinteraksi dan berdiskusi secara langsung melalui adanya sistem digital yang berkembang pada saat ini misalnya seperti chatting,tele-confrence,Web-TV dan lain sebagainya.Dalam hal ini sangat memudahkan masyarakat dan pemerintah terutama pada masyarakat yang ada di wilayah yang sangat jauh dengan pusat maka dengan adanya sistem digital yang berkembang pada saat ini sangat memudahkan adanya suatu kegiatan interaktif antara pemerintah dengan masyarakat.Dalam hal ini juga bahwa dapat menggunakan sistem interaktif yang tidak langsung misalnya menggunakan email,frequent ask question,newsletter,mailing list, dan lain sebagainya).Berkaitan dengan adanya hal kegiatan interaktif bahwa adanya suatu implementasi terhadap interkatif dalam penerapan e-government misalnya sebagai berikut :

Dalam pelayanan kesehatan,bahwa pasien dapat berkomunikasi gratis dengan dokter melalui keluhan penyakit yang dideritanya melalui Web-TV (Konsep e-Medicine)Departemen-departemen di pemerintaham dapat melakukan wawancara melalui chatting atau email dalam proses perekrutan calon-calon pegawai negeri baru Dalam hal ini juga bahwa rakyat dapat berdiskusi secara langsung dengan wakil-wakilnya di DPR atau MPR melalui email atau mailing list tertentuPerusahaan-perusahaan swasta dapat melakukan suatu tanggungjawab mengenai persyaratan tender untuk berbagai proyek yang direncanakan oleh pemerintah Dosen perguruan tinggi dapat menanyakan dan mencari informasi spesifik mengenai beasiswa melanjutkan study ke luar negeri yang dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi.

Hal ini bahwa sistem pelayanan digital dapat memudahkan adanya pelayanan secara interaktif dan dalam hal ini merupakan suatu bentuk perwujudan good governanace, dan dengan adanya sistem ini bahwa akan meningkatkan adanya sifat responsif dari pemerintah akan adanya perkembangan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat serta dalam hal ini bahwa pemerintah peka akan keluhan-keluhan publik di setiap daerah dan hal ini menjadi suatu pertanggungjawaban pemerintah atau administrator publik untuk membuat dan

memutuskan suatu kebijakan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam menangani adanya persoalan-persoalan publik yang terjadi di daerah.

2.4 E-Government dan Masyarakat Informasi

Dengan semakin berkembangnya IT dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi pada saat ini serta semakin banyaknya suatu informasi yang dipublikasikan pada saat ini, perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, bahwa dalam hal ini bahwa kebutuhan akan suatu informasi semakin meningkat dan dalam hal ini bahwa informasi menjadi suatu kebutuhan sehari-hari dan dalam hal ini bahwa alat untuk mengakses suatu informasi menjadi suatu hal yang penting untuk dimiliki oleh setiap orang.Dalam hal ini semakin dinamisnya masyarakat yang ada pada abad ke-21 dalam hal ini menjadikan informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan juga semakin berkembangnya dan meningkatnya pendidikan masyarakat pada saat ini, dalam hal ini semakin meningkatnya sifat kritis masyarakat akan suatu informasi dan isu-isu yang berkembang pada saat ini.Dalam hal ini semakin pesatnya dan perkembangan serta dinamika-dinamika yang terjadi di masyarakat serta dalam hal ini masyarakat akan menyadari adanya suatu dinamika yang terjadi di lapangan serta akan sadar hak pelayanan yang harus diterima.Dalam hal ini bahwa masyarakat memiliki akan adanya suatu hak untuk menuntut akan pelayanan yang berkualitas dan prima kepada pejabat publik, dan sehingga dalam hal ini bahwa pejabat publik akan terus berupaya untuk meningkatkan adanya suatu kualitas pelayanan dan menyelenggarakan adanya pelayanan publik yang efektif dan efisien.Dalam hal ini pengelolaaan suatu informasi sangat dibutuhkan untuk dipublikasikan kepada publik serta adanya peningkatan terhadap kualitas informasi dan juga tingkat akurasi yang tinggi dalam pengolahan suatu informasi tersebut dan dalam hal ini publik dapat mengakses tentang isu-isu dan informasi yang berkembang pada saat ini.

Pada abad ke-21 merupakan suatu abad yang dikatakan masyarakat pasca industri dan juga semakin meningkatkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan informasi, sehingga dalam hal ini bahwa informasi harus dikelola secara efektif dan efisien.Dalam hal ini bahwa kebutuhan akan informasi menjadikan suatu hal tersebut perlu adanya suatu alat dan juga sumber daya yang harus mengelola suatu data-data untuk dikelola menjadi suatu informasi yang akurat serta adanya suatu tingkat keamanan yang tinggi akan suatu informasi tersebut sehingga dalam hal ini bahwa tingkat informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercayai oleh publik.Berkaitan dengan adanya hal tersebut bahwa hal ini merupakan suatu tantangan pejabat publik untuk meningkatkan adanya suatu pelayanan informasi terhadap publik, dan dalam hal ini bahwa peranan e-government dalam dunia pelayanan publik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas suatu pelayanan publik kepada masyarakat serta adanya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.Dalam hal ini bahwa kebutuhan akan IT menjadi sesuatu hal yang memang harus ditingkatkan serta adanya penggunaan IT dengan baik dan dalam hal ini merupakan suatu alat bantu untuk mempublikasikan suatu informasi kepada publik dan juga sebagai hal untuk memberikan informasi mengenai isu-isu yang berkembang yang terjadi pada saat ini, sehingga dalam hal ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat akan informasi yang berkembang pada saat ini.Dalam hal ini juga merupakan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat akan mengenai proyek dan tugas-tugas pembangunan yang

akan dilakukan oleh pemerintah serta transparansi mengenai kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan suatu kebijakan publik.Dalam hal ini termasuk dalam pengelolaan sumber daya keuangan atau kegiatan manajemen keuangan publik, dan dalam hal ini bahwa masyarakat harus mengetahui akan adanya suatu informasi mengenai adanya alokasi sumber daya keuangan yang dilakukan oleh pejabat publik, sehingga dalam hal ini bahwa masyarakat mengetahui digunakan untuk apakah keuangan tersebut dan berapa biaya yang dikeluarkan oleh pejabat publik untuk melaksanakan adanya suatu pembangunan.Hal ini menjadikan suatu tantangan tersendiri untuk menyediakan adanya e-government atau pelayanan yang berbasis elektronik terhadap masyarakat dan dalam hal ini masyarakat menjadi mudah dalam mengakses suatu informasi mengenai perkembangan yang terjadi sekarang ini.Dalam hal ini menjadi suatu prioritas dan visi pemerintah untuk meningkatkan suatu pelayanan dengan berbasis elektronik dan juga memudahkan masyarakat untuk mengakses suatu informasi.Dalam hal ini berkaitan dengan adanya hal ini menjadikan suatu hal terpenting untuk diprioritaskan dalam program pemerintah ke depan untuk meningkatkan adanya suatu pelayanan yang berbasis elektronik.

Hal ini merupakan suatu visi pemerintahan ke depan dalam arti fokus terhadap adanya suatu pelayanan serta melakukan adanya suatu perbaikan-perbaikan terhadap sistem pelayanan dan dalam hal ini diharapkan pada pemerintahan ke depan dapat menerapkan adanya pelayanan yang berbasis elektronik. Dalam hal ini berkaitan dengan adanya suatu perbaikan dan juga publikasi terhadap adanya suatu informasi terhadap publik akan menambah adanya suatu pengetahuan masyarakat mengenai adanya informasi yang berkembang pada saat ini, dan dalam hal ini bahwa perkembangan dan dinamika yang terjadi pada saat ini sangat menuntut adanya untuk melakukan suatu peningkatan terhadap kualitas suatu pelayanan.Apalagi dengan adanya suatu perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini, dan juga bahwa dalam hal ini semakin pesatnnya dalam bidang IT di bidang informasi dan komunikasi dalam hal ini bahwa dalam hal ini semakin banyaknya suatu informasi dan isu-isu yang berkembang terjadi pada saat ini, bahwa dalam hal ini juga pada era sekarang ini dinamakan dengan masyarakat informasi.Di era masyarakat informasi pada saat ini bahwa adanya suatu penerapan e-government semakin dibutuhkan dengan adanya hal itu dapat memberikan suatu informasi kepada masyarakat akan adanya suatu perkembangan-perkembangan yang terjadi terkait tentang berita dan informasi baik nasional maupun internasional.Dalam hal ini pun kegiatan publikasi menjadi sesuatu hal yang penting dan juga sebagai meningkatkan adanya knowledge tentang adanya perkembangan informasi yang berkaitan dengan isu-isu nasional.Dalam hal ini juga bahwa dengan adanya era masyarakat informasi yang terjadi pada saat ini, bahwa terdapat contoh aplikatif e-government dalam kegiatan publikasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai berikut :

Masyarakat dapat melihat dan mendownload berbagai produk undang-undang maupun peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga legislatif (DPR),Eksekutif (Presiden dan Kabinet) maupun yudikatif (Mahkamah Agung)Para pengusaha dapat mengetahui adanya syarat-syarat mendirikan sebuah perusahaan terbatas seperti yang diatur dalam undang-undang dan bagaimana prosedur pendirian harus dilaksanakan Dalam hal ini juga bahwa peneliti juga dapat mengakses berbagai data statistik hasil pengkajian suatu lembaga pemerintahan yang digunakan sebagai data sekunder Dalam hal ini bahwa masyarakat pun juga dapat mengakses mengenai informasi tentang kesehatan di situs departemen kesehatan

Pelajar sekolah menengah dalam hal ini juga dapat mengetahui adanya suatu program study yang ditawarkan oleh PT dan akademi yang dimiliki oleh pemerintah dan berserta persyaratannya Dalam hal ini juga bahwa masyarakat secara online dan real-time dapat mengetahui hasil sementara pemilihan umum melalui situs yang dimiliki oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Dalam hal ini juga bahwa perkembangan suatu IT atau sistem digital dalam informasi dan komunikasi amat sangat membawa bermanfaat dan dalam hal ini sebagai adanya tingkat pengetahuan terhadap masyarakat.Dalam hal ini bahwa penerapan adanya e-government adalah tidak pada kegiatan suatu publikasi saja namun termasuk pada kegiatan interaksi dan juga transaksi dan dalam hal ini pengaksesan suatu informasi tidak hanya pasif tetapi pun juga aktif dalam arti masyarakat juga melakukan suatu kegiatan interaktif dan transaktif dalam penggunaan pelayanan elektronik.

Dengan berkembangnya suatu sistem informasi publik yang ada pada saat ini, dan semakin banyaknya informasi-informasi yang berkembang pada saat ini, dan juga semakin dinamisnya kehidupan masyarakat yang terjadi pada saat ini, bahwa masyarakat akan semakin kritis terhadap informasi yang berkembang pada saat ini mengenai adanya isu-isu yang berkaitan dengan politik,pemerintahan dan juga ekonomi, dan dalam hal ini bahwa masyarakat pun semakin mudah akan mengakses suatu informasi-informasi yang terkait dengan adanya hal tersebut.Terkait dengan adanya pelaksanaan e-government bahwa masyarakat tidak hanya sebagai subjek yang hanya dapat mengakses suatu informasi, namun pun juga dapat melakukan adanya kegiatan interaktif antara pemerintah dengan masyarakat.

Dalam hal ini bahwa dengan adanya sistem digital yang semakin pesat pada saat ini, bahwa antara pemerintah dengan masyarakat dapat melakukan adanya dialog interaktif dan dalam hal ini pemerintah dapat mengetahui apa keluhan-keluhan yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ini serta hal ini dapat mempercepat pemerintah/administrator publik dalam menyusun suatu kebijakan dan memutuskan adanya suatu kebijakan.Dalam hal ini bahwa antara pemerintah dengan masyarakat dapat berinteraksi dan berdiskusi secara langsung melalui adanya sistem digital yang berkembang pada saat ini misalnya seperti chatting,tele-confrence,Web-TV dan lain sebagainya.Dalam hal ini sangat memudahkan masyarakat dan pemerintah terutama pada masyarakat yang ada di wilayah yang sangat jauh dengan pusat maka dengan adanya sistem digital yang berkembang pada saat ini sangat memudahkan adanya suatu kegiatan interaktif antara pemerintah dengan masyarakat.Dalam hal ini juga bahwa dapat menggunakan sistem interaktif yang tidak langsung misalnya menggunakan email,frequent ask question,newsletter,mailing list, dan lain sebagainya).Berkaitan dengan adanya hal kegiatan interaktif bahwa adanya suatu implementasi terhadap interkatif dalam penerapan e-government misalnya sebagai berikut :

Dalam pelayanan kesehatan,bahwa pasien dapat berkomunikasi gratis dengan dokter melalui keluhan penyakit yang dideritanya melalui Web-TV (Konsep e-Medicine)Departemen-departemen di pemerintaham dapat melakukan wawancara melalui chatting atau email dalam proses perekrutan calon-calon pegawai negeri baru Dalam hal ini juga bahwa rakyat dapat berdiskusi secara langsung dengan wakil-wakilnya di DPR atau MPR melalui email atau mailing list tertentu

Perusahaan-perusahaan swasta dapat melakukan suatu tanggungjawab mengenai persyaratan tender untuk berbagai proyek yang direncanakan oleh pemerintah Dosen perguruan tinggi dapat menanyakan dan mencari informasi spesifik mengenai beasiswa melanjutkan study ke luar negeri yang dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi.

Dalam hal ini sebagai masyarakat informasi pasti akan melakukan adanya suatu kegiatan-kegiatan transaksi.Dalam hal ini kegiatan transaksi sama dengan kegiatan interaktif dan hanya saja terjadi sebuah hubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak kepada pihak lain secara tidak gratis karena masyarakat pun juga harus membayar suatu jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya.Dalam hal ini juga penerapan aplikasi ini lebih rumit karena dalam hal ini dibandingkan dengan dua kelas yang lainnya sistem keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi melindungi dengan baik.Dalam hal ini dapat dicontohkan aplikasinya sebagai berikut:

Masyarakat dapat mengurus permohonan memperoleh KTP baru atau memperpanjang melalui internet Para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak individu atau perusahaan secara online melalui internet Melalui aplikasi e-Procurement, rangkaian proses tender proyek-proyek pemerintah dapat dilakukan secara online melaui internet Para praktisi bisnis dapat membeli sejumlah hasil riset yang relevan dengan kebutuhan yang ditaawarkan dan dijual oleh Badan Pusat Statistika (BPS)Petani yang baru saja melakukan panen dapat langsung menjual padinya ke Badan Urusan Logistik melalui internet Para pengusaha perkebunan,pertanian, maupun kehutanan dapat secara aktif melakukan adanya jual beli produknya melalui bursa berjangka dari komputernya masing-masing

BAB III

PEMBAHASAN

Contoh penerapan E-Government di Indonesia

      1. Kabupaten Sragen mengembangkan “One Stop Service (OSS)”

OSS Center adalah sebuah institusi yang memberikan dukungan pengembangan satuan kerja layanan perijinan terpadu atau lebih dikenal dengan istilah One Stop Services disingkat OSS (lihat About OSS). OSS Center mendukung terwujudnya inovasi layanan perijinan terpadu d idaerah yang pada kenyataannya masih memiliki keterbatasan untuk dari tingginya kompetisi bisnis di tingkat lokal dan nasional, keberadaan OSS Center akan memiliki korelasi positif terhadap perbaikan pelayanan publik pemerintah terhadap investor (baik PMA maupun PMDN) dan pebisnis lokal. Dengan terbentuknya OSS Center di tingkat nasional dan regional (propinsi), diharapkan akan memiliki andil dalam perbaikan iklim investasi dan kualitas pelayanan perijinan di Indonesia. OSS Center akan memberikan pendampingan pada OSS bagi daerah-daerah yang membutuhkan melalui penguatan sistem dan informasi, menganalisa kebutuhan dan melakukan asistensi di tiap level kebijakan pemerintah, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari satuan kerja pelayanan perijinan usaha dan investasi, serta bentuk-bentuk asistensi lainnya. Selain itu, dengan keberadaan OSS Center ini diharapkan akan membentuk jaringan data dan informasi yang luas antar stakeholder dalam ranah investasi nasional dan lokal.

Terbentuknya OSS Center ini ternyata sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi dimana dalamkebijakan tersebut dituangkan berbagai hal yang harus diatur kembali agar iklim investasi di Indonesia dapat tumbuh dan bersaing di skala internasional. Dengan dukungan dukungan luas dari jaringan Forum Daerah (Forda UKM), lembaga-lembaga yang concern pada pengembangan usaha dan investasi baik pemerintah maupun non pemerintah, sektor swasta serta keterlibatan media cetak dan elektronik, OSS Center diharapkan mampu menjadi motivator terciptanya perbaikan kualitas layanan perijinan usaha dan investasi di Indonesia. Sedangkan manfaat nyata dari OSS ini adalah: OSS diharapkan mampu melayani seluruh perijinan yang dibutuhkan oleh investor dan dunia usaha di daerah masing-masing, mulai dari ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin gangguan (HO), ijin usaha (SIUP, TDP, TDI, IUT, IUI, TDG, dll) atau ijin per sektor seperti ijin usaha restora, ijin pendirian salon dan OSS Center akan memberikan berbagai informasi dan pelatihan tentang sistem, metode, dan cara untuk mengembangkan layanan perijinan dan investasi di Indonesia yang dapat diakses secara langsung di kantor OSS Center atau melalui telepon, email, dan website (www.oss-center.net). OSS Center juga akan menghubungkan pemerintah kota/kabupaten dan OSS di seluruh Indonesia dengan lembaga pendamping atau lembaga-lembaga lain yang dapat memberikan bantuan teknis untuk pengembangan OSS.

      2. Pemerintah Surabaya menerapkan e-procurement

Dengan adanya e-procurement yang dikembangkan pemerintah Surabaya http://www.surabaya-eproc.or.id maka masyarakat Surabaya bisa lebih mudah untuk mengetahui projek yang sedang ada dan mereka bisa lebih mudah untuk mengetahui projek yang sedang ada dan mereka bisa lebih mudah  untuk ikut didalam lelang tender projek tersebut.

      3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

BPPT termasuk salah satu bagian pemerintahan yang telah mengembangkan sebuah sistem TEWS yang sering disebut dengan Tsunami Early Warning System. Sistem ini digunakan sebagai pemberi sinyal ke pusat yang menandakan kemungkinan ada tsunami. Dan jika sistem dipusat menerima sinyal dari satelit bahwa disuatu tempat akan terjadi tsunami, maka sistem control room akan menentukan sirene mana yang akan dibunyikan, dan akan mengirim sms secara langsung kepada orang-orang yang berwewenang didaerah dimana kemungkinan tsunami itu akan terjadi, supaya bisa diinformasikan kemasyarakat. Sistem TEWS ini, menggunakan sistem jaringan yang sangat kompleks, dan setiap peralatan yang digunakan telah menggunakan Internet Protocol (IP) yang spesifik. Misalnya, Sirene, Sensor dan beberapa tools lainnya. Selain contoh-contoh yang diatas, masih banyak daerah-daerah atau departemen atau lembaga pemerintahan yang lain yang telah mengembangkan e-government misalnya dibagian e-learning, e-registration, samsat dan lain sebagainya.

4.Tantangan e-government.

Sampai sejauh ini perkembangan e-government masih menemui berbagai tantangan. Berbagai tantangan tersebut diantaranya :

1. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).Masalah utama dalam pelaksanaan e-government adalah kurangnya teknologi

informasi dasar di sebagian besar dunia atau lebih tepatnya perbedaan kualitas teknologi antara negara maju dengan negara berkembang. Di negara maju, kepemilikan komputer mencapai 416 per 1.000 orang. Sedangkan di negara berkembang 6 per 1.000 orang (Ndou, 2004, p. 13). Ada juga kekurangan ketrampilan teknologi informasi dan pengetahuan dalam pelaksanaan e-government dan pada saat yang sama terdapat kurangnya standar teknologi informasi. Selain itu, minimnya ketersediaan infrastruktur juga menjadi masalah penting dalam implementasi e-government. Hal ini mengakibatkan biaya penggunaan internet di banyak negara masih terlalu tinggi untuk sebagian besar orang dan orang-orang ini

menganggap penggunaan internet sebagai barang mewah (Mundy & Musa, 2010, pp. 150-151; Ndou, 2004, p. 13).

2. Isu kebijakan.Prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi e-government membutuhkan berbagai aturan baru,

kebijakan, dan dasar hukum untuk mengatasi kegiatan elektronik termasuk tanda tangan elektronik, pengarsipan elektronik, kebebasan informasi, perlindungan data, kejahatan komputer, hak kekayaan intelektual dan hak cipta. Berurusan dengan e-government berarti menandatangani kontrak atau perjanjian digital, yang harus dilindungi dan diakui oleh hukum formal, yang melindungi dan mengamankan jenis-jenis kegiatan atau proses. Di banyak negara berkembang, dasar hukum e-business dan e-government belum tersedia. Menetapkan perlindungan hukum dan reformasi akan diperlukan untuk memastikan, antara lain, privasi, keamanan, dan hukum pengakuan interaksi elektronik dan tanda tangan elektronik. Oleh karena itu, pemerintah di seluruh dunia perlu menangani desain dan pengembangan infrastruktur public key, yang akan menjamin transaksi aman antara organisasi dan individu (Ndou, 2004, p. 13).

Berbicara tentang privasi dan keamanan warga negara ketika mereka menggunakan pelayanan pemerintah juga merupakan tantangan tersendiri. Jika warga negara merasa privasi dan keamanan mereka beresiko ketika berpartisipasi dalam e-government maka mereka akan enggan untuk menggunakan pelayanan ini. Dalam interaksi antara pemerintah dengan warga negara, maka akan diminta untuk memberikan informasi data pribadi. Oleh karena itu pemerintah harus menjamin privasi dan keamanan informasi ini. Selain itu pemerintah juga harus memastikan bahwa solusi teknis yang diterapkan dan adanya transparansi prosedur dan audit independen. Dengan keamanan yang tepat dan kebijakan privasi dengan teknologi yang menjamin hal itu, maka transaksi yang melibatkan informasi pribadi dan pembayaran untuk jasa bisa lebih mudah dilakukan melalui website e-government  (Mundy & Musa, 2010, p. 151).

Isu kebijakan yang lain bagaimana menjembatani hambatan penganggaran. Sebagian besar proyek e-government tidak menerima alokasi anggaran sebanyak yang diperlukan (Mundy & Musa, 2010, p. 151). Oleh karena itu diperlukan adanya kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dalam proyek penerapan e-government ini.

Minimnya kualitas sumber daya manusia.Tantangan utama dari implementasi e-government adalah kurangnya sumber daya

manusia yang berkualitas sektor publik. Ini adalah kondisi umum di negara berkembang, di mana kekurangan staf yang berkualitas dan pelatihan sumber daya manusia yang tidak

memadai telah menjadi masalah selama bertahun-tahun. E-government memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang menguasai tiga hal, yaitu teknologi, komersial dan manajemen. Hal ini dikarenakan untuk implementasi e-government diperlukan keterampilan teknis untuk instalasi, pemeliharaan, merancang dan membangun infrastruktur TIK, serta keterampilan untuk menggunakan dan mengelola proses secara online, mengelola fungsi e-government, dan mengelola pelanggan. Untuk mengatasi masalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia, diperlukan manajemen pengetahuan yang berfokus pada pelatihan staf, seminar, lokakarya dalam rangka menciptakan keterampilan dasar untuk penanganan e-government (Ndou, 2004, p. 14).

Manajemen perubahan.Masalah manajemen perubahan harus ditangani sebagai praktik kerja baru, cara-cara

baru dalam pengolahan dan melakukan tugas sehari-hari. E-government dirancang tidak hanya untuk menghemat biaya dan meningkatkan kualitas layanan, melainkan juga merevolusi dan menemukan cara baru proses dan fungsi pemerintah. Perubahan manajemen dapat dibagi menjadi dua subkonsep: pendekatan manajemen perubahan dan manajemen resistensi terhadap perubahan. Pendekatan manajemen perubahan mengacu pada prosedur manajemen perubahan yang ditetapkan dalam organisasi. Dalam hal ini faktor budaya organisasi sebagai pendorong utama dan strategis dalam perubahan organisasi. Perubahan budaya organisasi sudah merupakan langkah besar menuju peningkatan kapasitas organisasi. Resistensi karyawan terhadap perubahan masih merupakan penghalang terbesar dalam implementasi e-government. Karyawan takut implementasi e-government, khususnya aplikasi TIK, akan menggantikan mereka dan sehingga menyebabkan hilangnya pekerjaan. Mengatasi resistensi bisa dilakukan dengan memastikan adanya insentif bagi karyawan untuk belajar dan berubah dan pembentukan rencana yang terstruktur dengan baik yang merangkul partisipasi karyawan seluruh tahapan proses perubahan (Ndou, 2004, p. 14).

Kemitraan dan kolaborasi.Kolaborasi dan kerjasama di tingkat lokal, regional dan nasional, serta antara

masyarakat dan organisasi swasta, merupakan elemen penting dalam proses pembangunan e-government. Namun demikian, kolaborasi dan kerjasama ini tidak mudah untuk diwujudkan. Pemerintah sering menunjukkan sikap menolak sistem keterbukaan (transparansi) ketika mereka mencoba untuk menjaga otoritas, kekuasaan dan status hirarkis mereka. Ketidakpercayaan warga terhadap pemerintah mereka, terutama terjadi ketika sejarah telah menunjukkan terjadinya kediktatoran, ketidakstabilan politik atau korupsi dalam skala besar. Untuk memastikan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan akan menjadi mitra dalam upaya e-government, penting untuk mencoba membangun kepercayaan dalam pemerintahan.

Kolaborasi antara swasta dan sektor publik juga diperlukan dalam rangka menyediakan sumber daya, keterampilan dan kemampuan, dimana pemerintah masih mengalami kekurangan. Misalnya, sektor swasta yang bergerak di bidang TIK bisa mendukung pemerintah dengan keterampilan teknis dan infrastruktur, sementara itu, perguruan tinggi akan menyediakan staf yang diperlukan, pendidikan dan pelatihan untuk staf pemerintah dan warga negara, departemen/ lembaga pemerintah lainnya dapat berkontribusi dalam menyediakan data dan informasi dan berbagi pengetahuan untuk memecahkan tugas atau masalah yang sama (Ndou, 2004, p. 15).

Peran kepemimpinan.Kepemimpinan adalah salah satu kekuatan utama setiap proyek atau inisiatif baru dan

inovatif. Karena e-government adalah proses yang kompleks, disertai dengan biaya tinggi, risiko dan tantangan, organisasi publik umumnya menolak inisiasi perubahan ini. Diperlukan seorang pemimpin (organisasi, institusi) yang mampu memahami biaya dan manfaat riil dari proyek, memotivasi, dan mempengaruhi dukungan organisasi dan lembaga lainnya. Kepemimpinan diperlukan sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan proyek. Sebelum proyek dimulai, kepemimpinan diperlukan untuk menjelaskan konsep, model dan menciptakan kesadaran, selama proyek, kepemimpinan yang dibutuhkan untuk mengelola perubahan dan mendukung proyek tersebut, dan setelah proyek itu, diperlukan untuk menjaminkan fleksibilitas yang diperlukan dan adaptasi dari inisiatif. Keterlibatan top leader dan akuntabilitas yang jelas diperlukan untuk mengatasi resistensi dan meningkatkan manajemen organisasi (Ndou, 2004, p. 16).1. Harapan masyarakat.Kesulitan lain yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengembangan e-government adalah bagaimana memahami dan memenuhi harapan masyarakat. Ketika pemerintah mengimplementasikan e-government mereka menyadari bahwa mereka tidak memahami jenis pelayanan e-government seperti apa yang diinginkan oleh warga negara dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi tanggapan warga negara terhadap pelayanan yang ditawarkan. Oleh karena itu pemerintah harus menjadi warga negara atau difokuskan pada pelanggan untuk memastikan bahwa usaha mereka tidak sia-sia dan warga negara menerima inisiatif yang telah dilaksanakan (Mundy & Musa, 2010, p. 151).

Ada juga masalah yang berhubungan dengan desain sistem yang mendukung e-government. Dalam merancang sistem untuk e-government, desainer, pengembang dan analis harus bersaing dengan sistem portabilitas dan kompatibilitas yang hadir dengan teknologi baru. Hal ini karena ada ketidakpastian besar tentang teknologi baru dan tingkat perubahan. Format dan perbedaan interface pengguna dari satu lembaga dengan lembaga yang lain juga

harus dipertimbangkan dan sistem baru ini harus memiliki interoperatibilitas dengan baik dengan sistem yang lama. Perlu dicatat bahwa semua infrastruktur teknologi yang diperlukan harus hadir untuk memberikan pelayanan kepada warga negara (Mundy & Musa, 2010, p. 150). Gagasan “interoperabilitas” didefinisikan sebagai “kemampuan untuk bergabung sistem di daerah heterogen sehingga mereka dapat beroperasi bersama-sama secara efisien (Stefanova, Kabakchieva, & Nikolov, 2010, p. 189).

Infrastruktur TIK tidak hanya berbicara tentang telekomunikasi dan peralatan komputer saja. Melek TIK juga diperlukan agar masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan e-government. Memiliki pendidikan, kebebasan dan keinginan untuk mengakses informasi sangat penting untuk keberhasilan implementasi e-government (Ndou, 2004, p. 13).

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

E- goverment merupakan suatu penggunaan teknologi informasi yang dapat di gunakan untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. .Dalam penggunaan E-Government mempunyai empat tipe relasi yaitu G2C, G2B,G2G, G2E .Di indonesia dalam pengimplementasikan E-Government mempunyai banyak hambatan karena kurang berani melakukan suatu eksperimen eksperimen baru E-Goverment. BPPT termasuk salah satu bagian pemerintahan yang telah mengembangkan sebuah sistem TEWS yang sering disebut dengan Tsunami Early Warning System yang digunakan sebagai pemberi sinyal ke pusat yang menandakan kemungkinan ada tsunami. Sistem TEWS ini, menggunakan sistem jaringan yang sangat kompleks, dan setiap peralatan yang digunakan telah menggunakan Internet Protocol (IP) yang spesifik.Dalam hal ini sistem pengembangan yang dilakukan oleh BPPT terhadap adanya TEWS (TSUNAMI EARLY WARNING SYSTEM) sangat memberikan adanya suatu kontribusi terpenting terhadap masyarakat terutama pada masyarakat yang wilayahnya sangat dekat dengan adanya pesisir atau tepi laut sehingga dalam hal ini memberikan peringatan terhadap masyarakat setempat jika suatu saat akan terjadi bencana tsunami dan hal ini akan membantu masyarakat dalam persiapan diri jika tsunami akan tiba.

SARAN

1. Sebaiknya E-Government di Indonesia diterapkan dengan sistem ICTyang lebih baik,

agar komunikasi antara kalangan masyarakat, bisnis dan pemerintah berjalan dengan

efektif dan efisien.

2. Dalam pengimplementasian E-Government sebaiknya lebih beranimelakukan

eksperimen-eksperimen baru agar segala hambatan bisa diatasidan penerapan E-

Government bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.