catatanmitha.weebly.comcatatanmitha.weebly.com/uploads/4/7/2/4/4724981/sejarah... · web viewnegara...
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk republik yang telah diakui oleh
dunia internasional dengan memiliki ratusan juta rakyat, wilayah darat, laut dan udara yang
luas serta terdapat organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkuasa. Negara
merupakan suatu organisasi dari rakyat negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama
dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Indonesia
memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama.
Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya
(rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Keinginan bersama ini dirumuskan
dalam suatu dokumen yang disebut sebagai Konstitusi, termasuk didalamnya nilai-nilai yang
dijunjung tinggi oleh rakyat sebagai anggota negara. Sebagai dokumen yang mencantumkan
cita-cita bersama, maksud didirikannya negara Konstitusi merupakan dokumen hukum
tertinggi pada suatu negara. Karenanya dia juga mengatur bagaimana negara dikelola.
Konstitusi di Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Dasar. Dalam bentuk modern negara
terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara
yang demokratis. Bentuk paling kongkrit pertemuan negara dengan rakyat adalah pelayanan
publik, yakni pelayanan yang diberikan negara pada rakyat. Terutama sesungguhnya adalah
bagaimana negara memberi pelayanan kepada rakyat secara keseluruhan, fungsi pelayanan
paling dasar adalah pemberian rasa aman. Negara menjalankan fungsi pelayanan keamanan
bagi seluruh rakyat bila semua rakyat merasa bahwa tidak ada ancaman dalam kehidupannya.
Dalam perkembangannya banyak negara memiliki kerajang layanan yang berbeda bagi
warganya. Berbagai keputusan harus dilakukan untuk mengikat seluruh warga negara, atau
hukum, baik yang merupakan penjabaran atas hal-hal yang tidak jelas dalam Konstitusi
maupun untuk menyesuaikan terhadap perkembangan zaman atau keinginan masyarakat,
semua kebijakan ini tercantum dalam suatu Undang-Undang. Pengambilan keputusan dalam
proses pembentukan Undang-Undang haruslah dilakukan secara demokratis, yakni
menghormati hak tiap orang untuk terlibat dalam pembuatan keputusan yang akan mengikat
mereka itu. Seperti juga dalam organisasi biasa, akan ada orang yang mengurusi kepentingan
rakyat banyak. Dalam suatu negara modern, orang-orang yang mengurusi kehidupan rakyat
banyak ini dipilih secara demokratis pula. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi
1
yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh
pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang
memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan
berdiri secara independent.Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki
wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah
mendapat pengakuan dari negara lain. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang
mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima
keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah
tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni
bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka
pada wilayah tempat negara itu berada.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Apakah yang anda ketahui tentang Negara?
1.2.2 Apakah yang Anda ketahui tentang Sejarah?
1.2.3 Bagaimanakah Sejarah Terbentuknya Negara Indonesia?
1.3 Tujuan Penulisan Paper
1.3.1 Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami sejarah terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia
1.3.2 Masyarakat mampu mengaplikasikan perjuangan masa lalu pada kehidupan
sekarang untuk mempertahankan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1.4 Metode Penulisan
Metode yang digunakan penulis adalah metode pengumpulan data, yaitu penulis mencari
bahan tulisan dari berbagai sumber baik itu diambil dari buku sumber atau internet.
2
BAB II
PEMBAHASAN
1.1 Negara
2.1.1 Pengertian Negara
Negara bersifat abstrak, tidak mempunyai wujud nyata, namun dalam aktivitasnya
dapat dirasakan keberadaan dan fungsi negara karena memang pada prinsinya dalam
berbagai bidang kehidupan kita selalu berurusan dengan negara. Istilah negara
berasal dari bahasa latin Status/Stanum yang berarti menenpatkan dalam keadaan
berdiri/ membuat berdiri. Banyak sarjana yang mengemukakan pengertian dan
batasan tentang negara, antara lain:
1. Prof. Mr. R. Kranenbung
Negara pada hakekatnya adalah suatu oraganisasi kekuasaan yang diciptakan
oleh sekelompok manusia yang kemudian disebut bangsa
2. Logemann
Negara pada hakekatnya suatu organisasi kekuasaan yang menyatakan kelompok
manusia yang kemudian disebut bangsa
3. Prof. R. Djoko Soetono,SH
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia berada dibawah
suatu pemerintahan yang sama
4. G. Pringgodigdo,SH
3
Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang
harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu
5. Prof. Farid S.
Negara adalah Suatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan negara lain
serta memiliki kedaulatan.
6. Georg Jellinek
Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah
berkediaman di wilayah tertentu.
7. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari
kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal
8. Roelof Krannenburg
Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu
golongan atau bangsanya sendiri.
9. Roger H. Soltau
Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan
bersama atas nama masyarakat.
10. Prof. R. Djokosoetono
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di
bawah suatu pemerintahan yang sama.
11. Prof. Mr. Soenarko
Negara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana
kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.
4
12. Aristoteles
Negara adalah perpaduan beberapa keluarga mencakupi beberapa desa, hingga
pada akhirnya dapat berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan
kehormatan bersama.
2.1.2 Sifat Hakekat Negara
Negara sebagai organisasi mempunyai sifat-sifat khusus yang tidak terdapat pada
organisasi lainnya. Sifata negara antara lain :
a. Sifat Memaksa
Negara memiliki sifat memaksa , artinya negara mempunyai kekuasaan untuk
menggunakan kekerasan fisik secara legal untuk memaksa warga negaranya
guna mengikuti apa yang dinginkan negara. Hal ini akan mengakibatkan
terjadinya ketertiban dalam masyarakat.
b. Sifat Monopoli
Negara mempunyai sifat monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari
masyarakat, artinya untuk kepentingan umum dan yang menyangkut hajat
hidup orang banyak kegiatannya akan di monopoli oleh negara. Sifat
monopoli negara ini untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat banyak sesuai
bunyi pasal 33 ayat 3 UUD 1945 .
c. Sifat Mencakup Semua
Sifat mencakup semua mengandung arti setiap peraturan perundangan yang
dibuat negara berlaku untuk semua warga negara tanpa kecuali
2.1.3 Tujuan Negara
Tujuan negara adalah harapan atau gambaran cita-cita yang ingin dicapai oleh
negara. Pendapat para ahli mengenai tujuan negara:
5
a. Dante Alighieri(1263-1321 M)
Tujuan negara adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia
b. Niccolo Machiavelli(1429-1527 M)
Tujuan negara adalah untuk membentuk kekuasaan sebesar-besarnya
c. Immanuel Kant (1724-1804)
Tujuan negara adalah untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan warganya
d. Shang Yang (428-523 M)
Tujuan negara adalah membentuk kekuasaan sebesar-besarnya
Hampir semua negara yang ada didunia bertujuan untuk mewujudkan
kesejahteraan dan kemakmuran warganegaranya. Tujuan negara Republik
Indonesia teracantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dan dapat
disimpulkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia ada dua macam yaitu:
a. Tujuan Nasional
-Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
-Memajukan kesejahteraan umum
-Mencerdaskan kehidupan bangsa
b. Tujuan Internasional
Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial
2.1.4 Fungsi Negara
Fungsi negara merupakan upaya atau kegiatan negara untuk mencapai harapan
atau cita-cita negara sehingga menjadi kenyataan. Fungsi negara merupakan
6
pelaksanaan dari tujuan negara. Fungsi negara selalu mengalami perubahan,
beberapa fungsi minimal yang harus dimiliki oleh negara antara lain:
1. Menjaga keamanan dan ketertiban
Untuk mencapai tujuan negara perlu melakukan pembangunan, pembangunan
dapat dijalankan dengan baik jika negara berada dalam keadaan yang aman
dan tertib. Oleh karena itu negara harus menjada keamanan dan ketertiban di
negaranya. Keamanan dan ketertiban itu diperlukan untuk mencegah
terjadinya pertikaian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini
dapat dikatakan bahwa negara harus bertindak sebagai stabilisatorguna
mendukung pelaksanaan program pembangunan. Untuk mewujudkan
ketertiban dan keamanan maka negara berkewajiban untuk membentuk sistem
hukum sehingga akan tercipta suatu pola kehidupan yang tertib dan damai.
Jika dalam masyarakat tidak terdapat sistem hukum maka akan terjadi
kekacauan.
2. Pertahanan
Pertahanan sangat diperlukan dalam suatu negara untuk menjaga wilayahnya
dari serangan musuh baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar
negeri. Pertahanan negara merupakan hala yang sangat penting bagi
kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Pertahanan akan menentukan
bertahan atau tidaknya suatu negara. Untuk itulah negara berkewajiban
mengadakan sistem pertahanan yang kokoh melalui pengadaan peralatan
pertahanan, lengkap dengan personil militer yang berkualitas.
3. Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat
Negara juga harus memperhatikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Oleh karena itu negara berkewajiban untuk menciptakan sistem perekonomian
yang dapat menjamin kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya.
Guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya maka negara harus
berperan serta aktif dalam bidang perekonomian.
4. Menegakkan Keadilan
7
Setiap warga negara memiliki harkat, martabat dan kedudukan yang sama. Ini
berarti prinsip keadilan harus ditegakkan dalam suatu negara. Negara harus
menegakkan sistem hukum untuk mengatur kwhiddupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Dengan demikian akan tercipta kehidupan
bermasyarakat yang harmonis dan bermasyarakat yang berkeadilan sosial.
Salah satu cara yang harus ditempuh adalah dengan membentuk badan
peradilan.
Di Indonesia terdapat 8 fungsi negara, sesuai yang diamanatkan dalam
pembukaan UUD 1945, yaitu:
1. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2. Melaksanakan program reformasi dan demokratisasi yang berdasarkan
Pancasila
3. Normalisasi kehidupan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan
4. Mewujudkan rasa aman dan tentram
5. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif
6. Melaksanakan pemilihan umum yang aman, tertib,dan langsung,umum,
bebas , rahasia, jujur, sebagai sarana pelaksanaan demokrasi
7. Menegakkan supremasi hukum dan menjamin terlaksananya peradilan
yang bebas
8. Jaminan hak asasi manusia dalam segala bidang bagi seluruh rakyat
Indonesia.
2.1.5 Unsur Negara
Negara memiliki unsur yang tidak dimiliki oleh organisasi apapun, secara
garis besar unsur negara dikelompokkan menjadi dua bagian:
8
2.1.5.1 Unsur yang bersifat konstitutif
Unsur konstitutif merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya suatu negara
yaitu rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Apabila salah satu
unsur tersebut tidak ada maka belum dapat dikatakan sebagai suatu negara.
A. Rakyat
Rakyat adalah semua orang yang berada diwilayah suatu negara atau menjadi
penghuni negara. Rakyat dapat dibedakan dalam dua kelompok yaitu:
a. Penduduk
Adalah setiap orang yang bertempat tinggal atau berdomisili diwilayah suatu
negara dalam waktu cukup lama. Penduduk dibedakan menjadi:
a.1 Warganegara
mereka yang berdasarkan hukum merupakan warga dari suatu negara
a.2 Bukan Warganegara (Orang Asing)
mereka yang tidak termasuk sebagai warganegara karena belum memenuhi syarat
secara hukum sebagai warga negara untuk menentukan kewarganegaraan
seseorang dikenal dua asas:
1. Asas Ius Sanguinis (Asas Keturunan)
Asas ini menetapkan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan
berdasarkan keturunan. Contoh seseorang dilahirkan dinegara X,
sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan Y, maka anak
tersebut merupakan warganegara Y. Jadi kewarganegaraan anak
akan mengikuti kewarganegaraan orangtuanya tanpa
memperhatikan tempat dimana anak tersebut dilahirkan.
2. Asas Ius Soli (asas tempat tinggal)
9
Kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya,
contoh seseorang dilahirkan di negara X, orang tuanya
berkewarganegaraan Y,maka anak tersebut berkewarganegaraan X.
Jadi kearganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh
kewarganegaraan orangtuanya.
Adanya dua asas tersebut menimbulkan permasalahan yaitu
seseorang bisa memperoleh kewarganegaraan rangkap (bipatride)
atau seseorang seseorang sama sekali tidak mempunyai
kewarganegaraan (apatride). Cara memperoleh kewarganegaraan
menurut undang-undang no 12 tahun 2006 :
Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia diatur menurut UU
nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia
yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006 mencantumkan:
“yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan
undang-undang sebagai warga negara.”
Lalu siapakah orang-orang bangsa Indonesia asli? Dalam
penjelasan atas UU tersebut dinyatakan:
“Yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli adalah
orang indonesia yang menjadi warga negara Indonesia semenjak
kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas
kehendak sendiri.”
b. Bukan Penduduk
Orang yanag berada dalama suatu wilayah negara tetapi tidak bermaksud untuk
bertempat tinggal atau berdomisili diwilayah negara yang bersangkutan. Contoh :
kita semua adalah raakyat Indonesia karena keluarga kita telah lama bertempat
tinggal diwilayah negara Indonesia. Para wisatawan asing yang sedang
melakukan perjalanan wisata pada objek-objek wisata di Indonesia bukan dalam
waktu yang singkat tidak dimaksudkan untuk menetap diwilayah Indonesia.
10
B. Wilayah
Keberadaan wilayah sangat menentukan bagi ada atau tidaknya suatu
negara . Ada negara yang memiliki wilayah yang sangat luas seperti Rusia,
Indonesia dll. Tetapi sebaliknya ada negara yang memiliki wilayah yang
sangat sempit seperti Singapura. Luas atau sempitnya suatu wilayah bukan
suatu yang harus dipersoalkan, yang terpenting adalah suatu negara harus
memiliki wilayah kekuasaan. Wilayah yang dimiliki suatu negara
menunjukkan batas-batas dimana negara yang bersangkutan secara
sungguh-sungguh dapat melaksanakan kedaulatan. Pada umumnya wilayah
negara meliputi daratan, lautan dan udara.
a. Wilayah Daratan
Batas wilayah daratan harus tegas agar tidak terjadi persengketaaan
antara negara. Wilayah darat suatu negara dibatasi oleh wilayah
daratan atau lautan dari negara lain. Perbatasan antar negara dapat
berupa :
1. Perbatasan Alam
Berupa sungai, danau lembah atau pegunungan
2. Perbatasan Buatan
Berupa tiang pancung, pagar tembok, pagar kawat berduri
3. Perbatasan menurut ilmu pasti
Bardasarkan garis lintang dan garis bujur pada peta bumi
b. Wilayah Lautan
Bagian dari laut yang menjadi wilayah suatu negara disebut laut
teritorial. Batas laut teritorial pada umumnya 12 mil laut, perairan
11
diluar laut teritorial disebut laut bebas, tidak dikuasai oleh negara
manapun.
c. Wilayah Udara
Wilayah udara merupakan bagian wilayah yang paling luas dari suatu
negara karena wilayah meliputi udara diatas wilayah darat dan laut
teritorial.
d. Wilayah Ekstra Teritorial
Wilayah yang letaknya diluar wilayah negara atau wilayah yang
letaknya di negara lain. Contohnya kantor perwakilan diplomatik.
Tentang wilayah ekstra teritorial diatur berdasarkan hukum
Internasional dan hasil konggres Wina tahun 1815 dan konggres
Aachen tahun 1818.
C. Pemerintah yang Berdaulat
Pengertian pemerintah dapat dibedakan menjadi dua :
a. Pemerintah dalam arti luas
Pemerintah sebagai gabungan dari suatu lembaga kenegaraan atau
gabungan seluruh alat perlengkapan negara yang meliputi badan
Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.
b. Pemerintah dalam Arti sempit
Presiden dan para menteri yang merupakan lembaga eksekutif. Dari
pengertian tersebut diatas, yang merupakan unsur negara adalah
pengertian pemerintah dalam arti luas. Suatu pemerintah harus
memiliki kedaulatan dinegaranya yang memiliki kekuasaan tertinggi
baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun luar
negeri.
2.1.5.2 Unsur yang bersifat Deklaratif
12
Pengakuan dari negara lain bukanlah merupakan unsur utama bagi
terbentuknya suatu negara melainkan hanya bersifat menerangkan
tentang adanya suatu negara. Dengan kata lain pengakauan dari negara
lain hanya bersifat deklaratif. Hal ini berfungsi sebagai pertanda bahwa
suatu negara telah diterima sebagai salah satu anggota dalam pergaulan
internasional. Meskipun tanpa pengakuan negara lain asalkan ketiga
unsur pokok telah dipenuhi maka suatu negara tetap sah keberadaannya
sebagai suatu negara. Pengakuan atas suatu negara dari negara lain
dibedakan menjadi 2 macam :
a. Pengakuan De Facto
Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan akan
adanya suatu negara. Pengakuan ini diberikan oleh suatu negara
berdasarkan kenyataan akan adanya suatu negara. Pengakuan ini
diberikan berdasarkan kenyataan bahwa suatu masyarakat telah
memenuhi ketiga unsur pokok negara yaitu rakyat, wilayah dan
pemerintah yang berdaulat. Pada dasarnya pengakuan de facto
adalah hanya bersifat sementara kerena pengakuan ini diberikan
sambil menunggu perkembangan lebih lanjut, apabila dalam
perkembangan ternyata negara menunjukkan kemampuan dan
dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana anggota
masyarakat Internasional maka akan segera disusul dengan
pengakuan de jure.
b. Pengakuan De Jure
Adalah pengakuan terhadap sahnya suatu negara berdasarkan
pertimbangan hukum. Dengan memperoleh pengakuan de jure
maka suatu negara mendapat beberapa hak daan kewajiban untuk
diperlakukan dan sekaligus bertindak sebagai sebuah negara yang
berdaulat penuh, sejajar dengan negara-negara lain di dunia.
Dengan diberikannya pengakuan de jure maka biasanya
pengakuana itu dianggap berlaku bukan sejak diberikannya
13
pengakuan de jure melainkan sejak berdirinya negara itu secara de
facto.
Perbedaan pengakuan de facto dan de jure antara lain:
a. Hanya negara atau pemerintah yang diakui secara de jure yang
dapat mengajukan klaim atas harta yang berada dalam wilayah
negara yang mengakui.
b. Wakil-wakil dari negara yang diakui secara de facto secara
hukum tidak berhak atas kekebalan-kekebalan dan hak-hak
istimewa diplomatik penuh.
c. Pengakuan de facto karena sifatnya seementara pada prinsipnya
ditarik kembali.
d. Apabila suatu negara berdaulat yang diakui secara de jure
memberikan kemerdekaan kepada suatu wilayah jajahannya,
maka negara yang baru merdeka harus diakui secara de jure.
2.2 SEJARAH
Kata sejarah secara harafiah berasal dari kata Arab (شجرة: šajaratun) yang
artinya pohon. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut tarikh (تاريخ ). Adapun
kata tarikh dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih adalah waktu atau
14
penanggalan. Kata Sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani yaitu historia yang
berarti ilmu atau orang pandai. Kemudian dalam bahasa Inggris menjadi history,
yang berarti masa lalu manusia. Kata lain yang mendekati acuan tersebut adalah
Geschichte yang berarti sudah terjadi. Dalam istilah bahasa-bahasa Eropa, asal-
muasal istilah sejarah yang dipakai dalam literatur bahasa Indonesia itu terdapat
beberapa variasi, meskipun begitu, banyak yang mengakui bahwa istilah sejarah
berasal-muasal,dalam bahasa Yunani historia. Dalam bahasa Inggris dikenal
dengan history, bahasa Prancis historie, bahasa Italia storia, bahasa Jerman
geschichte, yang berarti yang terjadi, dan bahasa Belanda dikenal gescheiedenis.
Sejarah, babad, hikayat, riwayat, atau tambo dalam bahasa Indonesia dapat
diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa
lampau atau asal-usul (keturunan) silsilah, terutama bagi raja-raja yang
memerintah. Adapun ilmu sejarah adalah ilmu yang digunakan untuk
mempelajari peristiwa penting masa lalu manusia. Pengetahuan sejarah meliputi
pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau serta pengetahuan akan
cara berpikir secara historis. Orang yang mengkhususkan diri mempelajari sejarah
atau ahli sejarah disebut sejarawan. Dahulu, pembelajaran mengenai sejarah
dikategorikan sebagai bagian dari ilmu budaya (humaniora). Akan tetapi, kini
sejarah lebih sering dikategorikan ke dalam ilmu sosial, terutama bila
menyangkut perunutan sejarah secara kronologis. Ilmu sejarah mempelajari
berbagai kejadian yang berhubungan dengan kemanusiaan di masa lalu. Ilmu
sejarah dapat dibagi menjadi kronologi, historiografi, genealogi, paleografi, dan
kliometrik.
1. Kronologi adalah istilah yang artinya diambil dari bahasa Yunani chronos
yang artinya waktu dan -logi yang artinya ilmu maka disimpulkan kronologi
adalah ilmu yang mempelajari waktu atau sebuah kejadian pada waktu
tertentu. Adapun kronologi digunakan dan bermanfaat pada sebuah kejadian
baik kriminal maupun nonkriminal. Kronologi sering diajarkan pada badan
badan hukum untuk mengetahui kapan dan persisnya suatu kejadian atau
tindak pidana terjadi.
2. Historiografi adalah ilmu yang mempelajari praktik ilmu sejarah. Hal ini
dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk mempelajari metodologi
sejarah dan perkembangan sejarah sebagai suatu disiplin akademik. Istilah ini
15
dapat pula merujuk pada bagian tertentu dari tulisan sejarah. Sebagai contoh,
"historiografi Indonesia mengenai Gerakan 30 September selama rezim
Soeharto" dapat merujuk pada pendekatan metodologis dan ide-ide mengenai
sejarah gerakan tersebut yang telah ditulis selama periode tersebut. Sebagai
suatu analisa meta dari deskripsi sejarah, arti ketiga ini dapat berhubungan
dengan kedua arti sebelumnya dalam pengertian bahwa analisa tersebut
biasanya terfokus pada narasi, interpretasi, pandangan umum, penggunaan
bukti-bukti, dan metode presentasi dari sejarawan lainnya.
3. Genealogi (bahasa Yunani: γενεά, genea, "keturunan" dan λόγος, logos,
"pengetahuan") adalah kajian tentang keluarga dan penelusuran jalur
keturunan serta sejarahnya. Ahli genealogi menggunakan berita dari mulut ke
mulut, catatan sejarah, analisis genetik, serta rekaman lain untuk mendapatkan
informasi mengenai suatu keluarga dan menunjukkan kekerabatan dan silsilah
dari anggota-anggotanya. Hasilnya sering ditampilkan dalam bentuk bagan
(disebut bagan silsilah) atau ditulis dalam bentuk narasi. Paleografi (Yunani
παλαιός palaiós, "kuno" dan γράφειν graphein, "menulis") adalah ilmu yang
meneliti perkembangan bentuk tulisan atau tulisan kuno.
4. Paleografi dalam banyak kasus merupakan prasyaratan untuk mendalami
filologi atau ilmu kebukuan.
Menilik pada makna secara kebahasaan dari berbagai bahasa di atas dapat
ditegaskan bahwa pengertian sejarah menyangkut dengan waktu dan peristiwa.
Oleh karena itu masalah waktu penting dalam memahami satu peristiwa, maka
para sejarawan cenderung mengatasi masalah ini dengan membuat periodesasi.
Karena lingkup sejarah sangat besar, perlu klasifikasi yang baik untuk
memudahkan penelitian. Bila beberapa penulis seperti H.G. Wells, Will Durant,
dan Ariel Durant menulis sejarah dalam lingkup umum, kebanyakan sejarawan
memiliki keahlian dan spesialisasi masing-masing.
Ada banyak cara untuk memilah informasi dalam sejarah, antara lain:
Berdasarkan kurun waktu (kronologis).
Berdasarkan wilayah (geografis).
16
Berdasarkan negara (nasional).
Berdasarkan kelompok suku bangsa (etnis).
Berdasarkan topik atau pokok bahasan (topikal).
2.3 Sejarah Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara,
yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia
serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara
kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.487 pulau, oleh karena itu ia
disebut juga sebagai Nusantara ("pulau luar", di samping Jawa yang dianggap
pusat). Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006, Indonesia adalah
negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk
Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk
pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih langsung. Ibukota negara
ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan
Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara
tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan
Kepulauan Andaman dan Nikobar di India. Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi
oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting
setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya di Palembang
menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India.
Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi,
diikuti para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan
Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah
Maluku semasa era penjelajahan samudra. Setelah berada di bawah penjajahan
Belanda, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda menyatakan
kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat
berbagai hambatan, ancaman dan tantangan dari bencana alam, korupsi,
separatisme, proses demokratisasi dan periode perubahan ekonomi yang pesat.
Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan
agama yang berbeda. Suku Jawa adalah grup etnis terbesar dan secara politis
17
paling dominan. Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika"
("Berbeda-beda tetapi tetap satu"), berarti keberagaman yang membentuk negara.
Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki
wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di
dunia. Kata "Indonesia" berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu Indus yang
berarti "Hindia" dan kata dalam bahasa Yunani nesos yang berarti "pulau".[9] Jadi,
kata Indonesia berarti wilayah Hindia kepulauan, atau kepulauan yang berada di
Hindia, yang menunjukkan bahwa nama ini terbentuk jauh sebelum Indonesia
menjadi negara berdaulat.[10] Pada tahun 1850, George Earl, seorang etnolog
berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indunesia dan Malayunesia
untuk penduduk "Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu".[11] Murid dari Earl,
James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari
Kepulauan India.[12] Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia
Belanda tidak menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu
(Maleische Archipel); Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Oost Indië), atau
Hindia (Indië); Timur (de Oost); dan bahkan Insulinde (istilah ini diperkenalkan
tahun 1860 dalam novel Max Havelaar (1859), ditulis oleh Multatuli, mengenai
kritik terhadap kolonialisme Belanda). Sejak tahun 1900, nama Indonesia
menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda, dan golongan
nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik. Adolf Bastian dari
Universitas Berlin memasyarakatkan nama ini melalui buku Indonesien oder die
Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894. Pelajar Indonesia pertama yang
menggunakannya ialah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), yaitu ketika
ia mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesisch Pers Bureau di
tahun 1913.
Sejarah Bangsa Indonesia
18
Peninggalan fosil-fosil Homo erectus, yang oleh antropolog juga dijuluki
"Manusia Jawa", menimbulkan dugaan bahwa kepulauan Indonesia telah mulai
berpenghuni pada antara dua juta sampai 500.000 tahun yang lalu. Bangsa
Austronesia, yang membentuk mayoritas penduduk pada saat ini, bermigrasi ke
Asia Tenggara dari Taiwan. Mereka tiba di sekitar 2000 SM, dan menyebabkan
bangsa Melanesia yang telah ada lebih dahulu di sana terdesak ke wilayah-
wilayah yang jauh di timur kepulauan. Kondisi tempat yang ideal bagi pertanian,
dan penguasaan atas cara bercocok tanam padi setidaknya sejak abad ke-8 SM,
menyebabkan banyak perkampungan, kota, dan kerajaan-kerajaan kecil tumbuh
berkembang dengan baik pada abad pertama masehi. Selain itu, Indonesia yang
terletak di jalur perdagangan laut internasional dan antar pulau, telah menjadi
jalur pelayaran antara India dan Cina selama beberapa abad. Sejarah Indonesia
selanjutnya mengalami banyak sekali pengaruh dari kegiatan perdagangan
tersebut. Sejak abad ke-1 kapal dagang Indonesia telah berlayar jauh, bahkan
sampai ke Afrika. Sebuah bagian dari relief kapal di candi Borobudur, k. 800 M.
Di bawah pengaruh agama Hindu dan Buddha, beberapa kerajaan terbentuk di
pulau Kalimantan, Sumatra, dan Jawa sejak abad ke-4 hingga abad ke-14. Kutai,
merupakan kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 di hulu
sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Di wilayah barat pulau Jawa, pada abad ke-
4 hingga abad ke-7 M berdiri kerajaan Tarumanegara. Pemerintahan
Tarumanagara dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda dari tahun 669 M sampai 1579
M. Pada abad ke-7 muncul kerajaan Malayu yang berpusat di Jambi, Sumatera.
Sriwijaya mengalahkan Malayu dan muncul sebagai kerajaan maritim yang
paling perkasa di Nusantara. Wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera, Jawa,
semenanjung Melayu, sekaligus mengontrol perdagangan di Selat Malaka, Selat
Sunda, dan Laut Cina Selatan.[18] Di bawah pengaruh Sriwijaya, antara abad ke-8
19
dan ke-10 wangsa Syailendra dan Sanjaya berhasil mengembangkan kerajaan-
kerajaan berbasis agrikultur di Jawa, dengan peninggalan bersejarahnya seperti
candi Borobudur dan candi Prambanan. Di akhir abad ke-13, Majapahit berdiri di
bagian timur pulau Jawa. Di bawah pimpinan mahapatih Gajah Mada,
kekuasaannya meluas sampai hampir meliputi wilayah Indonesia kini; dan sering
disebut "Zaman Keemasan" dalam sejarah Indonesia. Kedatangan pedagang-
pedagang Arab dan Persia melalui Gujarat, India, kemudian membawa agama
Islam. Selain itu pelaut-pelaut Tiongkok yang dipimpin oleh Laksamana Cheng
Ho (Zheng He) yang beragama Islam, juga pernah menyinggahi wilayah ini pada
awal abad ke-15. Para pedagang-pedagang ini juga menyebarkan agama Islam di
beberapa wilayah Nusantara. Samudera Pasai yang berdiri pada tahun 1267,
merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Ketika orang-orang Eropa
datang pada awal abad ke-16, mereka menemukan beberapa kerajaan yang
dengan mudah dapat mereka kuasai demi mendominasi perdagangan rempah-
rempah. Portugis pertama kali mendarat di dua pelabuhan Kerajaan Sunda yaitu
Banten dan Sunda Kelapa, tapi dapat diusir dan bergerak ke arah timur dan
menguasai Maluku. Pada abad ke-17, Belanda muncul sebagai yang terkuat di
antara negara-negara Eropa lainnya, mengalahkan Britania Raya dan Portugal
(kecuali untuk koloni mereka, Timor Portugis). Pada masa itulah agama Kristen
masuk ke Indonesia sebagai salah satu misi imperialisme lama yang dikenal
sebagai 3G, yaitu Gold, Glory, and Gospel. Belanda menguasai Indonesia
sebagai koloni hingga Perang Dunia II, awalnya melalui VOC, dan kemudian
langsung oleh pemerintah Belanda sejak awal abad ke-19.
20
Soekarno, Presiden Pertama Indonesia
Pada Maret 1945 Jepang membentuk sebuah komite untuk kemerdekaan
Indonesia. Setelah perang Pasifik berakhir pada tahun 1945, di bawah tekanan
organisasi pemuda, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, tiga pendiri bangsa yakni
Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir masing-masing menjabat sebagai
presiden, wakil presiden, dan perdana menteri. Dalam usaha untuk menguasai
kembali Indonesia, Belanda mengirimkan pasukan mereka. Usaha-usaha berdarah
untuk meredam pergerakan kemerdekaan ini kemudian dikenal oleh orang
Belanda sebagai 'aksi kepolisian' (Politionele Actie), atau dikenal oleh orang
Indonesia sebagai Agresi Militer.[23] Belanda akhirnya menerima hak Indonesia
untuk merdeka pada 27 Desember 1949 sebagai negara federal yang disebut
Republik Indonesia Serikat setelah mendapat tekanan yang kuat dari kalangan
internasional, terutama Amerika Serikat. Mosi Integral Natsir pada tanggal 17
Agustus 1950, menyerukan kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia dan
membubarkan Republik Indonesia Serikat. Soekarno kembali menjadi presiden
dengan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden dan Mohammad Natsir sebagai
perdana menteri. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pemerintahan Soekarno mulai
mengikuti sekaligus merintis gerakan non-blok pada awalnya, kemudian menjadi
lebih dekat dengan blok sosialis, misalnya Republik Rakyat Cina dan Yugoslavia.
Tahun 1960-an menjadi saksi terjadinya konfrontasi militer terhadap negara
tetangga, Malaysia ("Konfrontasi"), dan ketidakpuasan terhadap kesulitan
ekonomi yang semakin besar. Selanjutnya pada tahun 1965 meletus kejadian
G30S yang menyebabkan kematian 6 orang jenderal dan sejumlah perwira
menengah lainnya. Muncul kekuatan baru yang menyebut dirinya Orde Baru
yang segera menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai otak di belakang
kejadian ini dan bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah serta
mengganti ideologi nasional menjadi berdasarkan paham sosialis-komunis.
Tuduhan ini sekaligus dijadikan alasan untuk menggantikan pemerintahan lama
di bawah Presiden Soekarno.
21
Hatta, Sukarno, dan Sjahrir, tiga pendiri Indonesia.
Jenderal Soeharto menjadi presiden pada tahun 1967 dengan alasan untuk
mengamankan negara dari ancaman komunisme. Sementara itu kondisi fisik
Soekarno sendiri semakin melemah. Setelah Soeharto berkuasa, ratusan ribu
warga Indonesia yang dicurigai terlibat pihak komunis dibunuh, sementara masih
banyak lagi warga Indonesia yang sedang berada di luar negeri, tidak berani
kembali ke tanah air, dan akhirnya dicabut kewarganegaraannya. Tiga puluh dua
tahun masa kekuasaan Soeharto dinamakan Orde Baru, sementara masa
pemerintahan Soekarno disebut Orde Lama. Soeharto menerapkan ekonomi
neoliberal dan berhasil mendatangkan investasi luar negeri yang besar untuk
masuk ke Indonesia dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar, meski
tidak merata. Pada awal rezim Orde Baru kebijakan ekomomi Indonesia disusun
oleh sekelompok ekonom lulusan Departemen Ekonomi Universitas California,
Berkeley, yang dipanggil "Mafia Berkeley". Namun, Soeharto menambah
kekayaannya dan keluarganya melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
yang meluas dan dia akhirnya dipaksa turun dari jabatannya setelah aksi
demonstrasi besar-besaran dan kondisi ekonomi negara yang memburuk pada
tahun 1998. Dari 1998 hingga 2001, Indonesia mempunyai tiga presiden:
Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati
Sukarnoputri. Pada tahun 2004 pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan dan
dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia kini sedang
mengalami masalah-masalah ekonomi, politik dan pertikaian bernuansa agama di
dalam negeri, dan beberapa daerah berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan,
terutama Papua. Timor Timur akhirnya resmi memisahkan diri pada tahun 1999
setelah 24 tahun bersatu dengan Indonesia dan 3 tahun di bawah administrasi
PBB menjadi negara Timor Leste. Pada Desember 2004 dan Maret 2005, Aceh
22
dan Nias dilanda dua gempa bumi besar yang totalnya menewaskan ratusan ribu
jiwa. (Lihat Gempa bumi Samudra Hindia 2004 dan Gempa bumi Sumatra Maret
2005.) Kejadian ini disusul oleh gempa bumi di Yogyakarta dan tsunami yang
menghantam Pantai Pangandaran dan sekitarnya, serta banjir lumpur di Sidoarjo
pada 2006 yang tidak kunjung terpecahkan.
Politik dan pemerintahan
Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang
demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di
Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan
yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara
unikameral, namun setelah amandemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi
lagi, dan komposisi keanggotaannya juga berubah. MPR setelah amandemen
UUD 1945, yaitu sejak 2004 menjelma menjadi lembaga bikameral yang terdiri
dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan wakil rakyat
melalui Partai Politik, ditambah dengan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) yang merupakan wakil provinsi dari jalur independen. Anggota DPR dan
DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik untuk masa jabatan lima tahun.
Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan
golongan dan TNI/Polri. MPR saat ini diketuai oleh Taufiq Kiemas. DPR saat ini
diketuai oleh Marzuki Alie, sedangkan DPD saat ini diketuai oleh Irman Gusman.
Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet
di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung
jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen.
Meskipun demikian, Presiden saat ini yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang
diusung oleh Partai Demokrat juga menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik
untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan
mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting
dan strategis umumnya diisi oleh menteri tanpa portofolio partai (berasal dari
seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya). Lembaga Yudikatif sejak masa
reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung,
Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi
23
para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia tetap dipertahankan. Indonesia saat ini terdiri dari 33 provinsi, lima di
antaranya memiliki status yang berbeda. Provinsi dibagi menjadi 399 kabupaten
dan 98 kota yang dibagi lagi menjadi kecamatan dan lagi menjadi kelurahan,
desa, gampong, kampung, nagari, pekon, atau istilah lain yang diakomodasi oleh
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Tiap provinsi memiliki DPRD Provinsi dan gubernur;
sementara kabupaten memiliki DPRD Kabupaten dan bupati; kemudian kota
memiliki DPRD Kota dan walikota; semuanya dipilih langsung oleh rakyat
melalui Pemilu dan Pilkada. Bagaimanapun di Jakarta tidak terdapat DPR
Kabupaten atau Kota, karena Kabupaten Administrasi dan Kota Administrasi di
Jakarta bukanlah daerah otonom. Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Papua Barat, dan Papua memiliki hak istimewa legislatur yang lebih besar dan
tingkat otonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Contohnya,
Aceh berhak membentuk sistem legal sendiri; pada tahun 2003, Aceh mulai
menetapkan hukum Syariah. Yogyakarta mendapatkan status Daerah Istimewa
sebagai pengakuan terhadap peran penting Yogyakarta dalam mendukung
Indonesia selama Revolusi. Provinsi Papua, sebelumnya disebut Irian Jaya,
mendapat status otonomi khusus tahun 2001. DKI Jakarta, adalah daerah khusus
ibukota negara. Timor Portugis digabungkan ke dalam wilayah Indonesia dan
menjadi provinsi Timor Timur pada 1979–1999, yang kemudian memisahkan diri
melalui referendum menjadi Negara Timor Leste.
GEOGRAFI
Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau
besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar
disekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak
pada koordinat 6°LU - 11°08'LS dan dari 95°'BT - 141°45'BT serta terletak di
antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania.
Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan
Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas
perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa,
dimana setengah populasi Indonesia bermukim. Indonesia terdiri dari 5 pulau
24
besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatera dengan luas 473.606 km²,
Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan
Papua dengan luas 421.981 km². Batas wilayah Indonesia diukur dari kepulauan
dengan menggunakan territorial laut: 12 mil laut serta zona ekonomi eksklusif:
200 mil laut,[34] searah penjuru mata angin, yaitu:
UtaraNegara Malaysia dengan perbatasan sepanjang 1.782 km,
Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan
Selatan Negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Indonesia
Barat Samudra Indonesia
TimurNegara Papua Nugini dengan perbatasan sepanjang 820 km, Timor
Leste, dan Samudra Pasifik
SUMBER DAYA ALAM
Sumber daya alam Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu,
bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak dengan pembagian lahan terdiri
dari tanah pertanian sebesar 10%, perkebunan sebesar 7%, padang rumput sebesar
7%, hutan dan daerah berhutan sebesar 62%, dan lainnya sebesar 14% dengan
lahan irigasi seluas 45.970 km.
PENDIDIKAN
Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, yaitu berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat
4 dan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,
bahwa pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah mesti mengalokasikan
anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD diluar gaji
pendidik dan biaya kedinasan. Namun pada tahun 2007 alokasi yang disediakan
tersebut baru sekitar 17.2 %, jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara
Malaysia, Thailand dan Filipina yang telah mengalokasikan anggaran untuk
pendidikan lebih dari 28 %.
EKONOMI
25
Sistem ekonomi Indonesia awalnya didukung dengan diluncurkannya Oeang
Repoeblik Indonesia (ORI) yang menjadi mata uang pertama Republik Indonesia,
yang selanjutnya berganti menjadi Rupiah. Pada masa pemerintahan Orde Lama,
Indonesia tidak seutuhnya mengadaptasi sistem ekonomi kapitalis, namun juga
memadukannya dengan nasionalisme ekonomi. Pemerintah yang belum
berpengalaman, masih ikut campur tangan ke dalam beberapa kegiatan produksi
yang berpengaruh bagi masyarakat banyak. Hal tersebut, ditambah pula kemelut
politik, mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan pada ekonomi negara.
Uang rupiah.
Pemerintahaan Orde Baru segera menerapkan disiplin ekonomi yang bertujuan
menekan inflasi, menstabilkan mata uang, penjadualan ulang hutang luar negeri,
dan berusaha menarik bantuan dan investasi asing. Pada era tahun 1970-an harga
minyak bumi yang meningkat menyebabkan melonjaknya nilai ekspor, dan
memicu tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata yang tinggi sebesar 7% antara
tahun 1968 sampai 1981. Reformasi ekonomi lebih lanjut menjelang akhir tahun
1980-an, antara lain berupa deregulasi sektor keuangan dan pelemahan nilai rupiah
yang terkendali, selanjutnya mengalirkan investasi asing ke Indonesia khususnya
pada industri-industri berorientasi ekspor pada antara tahun 1989 sampai 1997
Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-an akibat krisis
ekonomi yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu, yang disertai pula
berakhirnya masa Orde Baru dengan pengunduran diri Presiden Soeharto tanggal
21 Mei 1998.
DEMOGRAFI
26
Menurut sensus penduduk 2000, Indonesia memiliki populasi sekitar 206 juta, dan
diperkirakan pada tahun 2006 berpenduduk 222 juta. 130 juta (lebih dari 50%)
tinggal di Pulau Jawa yang merupakan pulau berpenduduk terbanyak sekaligus
pulau dimana ibukota Jakarta berada. Sebagian besar (95%) penduduk Indonesia
adalah Bangsa Austronesia, dan terdapat juga kelompok-kelompok suku
Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia terutama di Indonesia bagian Timur. Banyak
penduduk Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku
yang lebih spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa,
Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Selain itu juga ada penduduk pendatang
yang jumlahnya minoritas di antaranya adalah etnis Tionghoa, India, dan Arab.
Mereka sudah lama datang ke Nusantara melalui perdagangan sejak abad ke 8 M
dan menetap menjadi bagian dari Nusantara. Di Indonesia terdapat sekitar 4 juta
populasi etnis Tionghoa. Angka ini berbeda-beda karena hanya pada tahun 1930
dan 2000 pemerintah melakukan sensus dengan menggolong-golongkan
masyarakat Indonesia ke dalam suku bangsa dan keturunannya. Islam adalah
agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia, yang
menjadikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia.[44]
Sisanya beragama Protestan (8,9%), Katolik (3%), Hindu (1,8%), Buddha (0,8%),
dan lain-lain (0,3%). Selain agama-agama tersebut, pemerintah Indonesia juga
secara resmi mengakui Konghucu. Kebanyakan penduduk Indonesia bertutur
dalam bahasa daerah sebagai bahasa ibu, namun bahasa resmi negara, yaitu bahasa
Indonesia, diajarkan di seluruh sekolah-sekolah di negara ini dan dikuasai oleh
hampir seluruh penduduk Indonesia.
27
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
3.1.1 Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang
kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun
budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah
tersebut.
3.1.2 Sejarah dapat diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang
benar-benar terjadi pada masa lampau atau asal-usul
(keturunan) silsilah, terutama bagi raja-raja yang memerintah.
28
Adapun ilmu sejarah adalah ilmu yang digunakan untuk
mempelajari peristiwa penting masa lalu manusia
3.1.3 Sejarah berdirinya negara Indonesia berawal dari masa-masa
kerajaan di Indonesia, masa penajajahan, orde lama, orde baru
hingga orde reformasi.
3.2 Saran
Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan nilai-nilai perjuangan pada
masa lalu agar tercipta persatuan dan kesatuan Indonesia
DAFTAR PUSTAKA
Buku Pendidikan Kewarganegaraan SMP kelas 9 semester ganjil
Buku Pendidikan Kewarganegaraan SMP kelas 9 semester genap
www.wikipedia.com
www.google.com
29
30